Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Klaim Jenazah Pemimpin Hamas Ditemukan di Terowongan Bawah RS Gaza

    Israel Klaim Jenazah Pemimpin Hamas Ditemukan di Terowongan Bawah RS Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mengklaim telah menemukan jenazah pemimpin Hamas, Mohammed Sinwar, di terowongan bawah tanah di bawah sebuah rumah sakit di wilayah Jalur Gaza bagian selatan. Tel Aviv juga mengklaim berhasil mengidentifikasi jenazah Mohammed Sinwar.

    Mohammed Sinwar merupakan saudara laki-laki dari mendiang Yahya Sinwar, mantan pemimpin Hamas yang tewas di tangan militer Israel pada Oktober 2024 lalu. Mohammed Sinwar disebut tewas dalam operasi militer Israel di wilayah Jalur Gaza bagian selatan pada 13 Mei lalu.

    Juru bicara Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Brigadir Jenderal Effie Defrin, seperti dilansir Reuters, Senin (9/6/2025), mengatakan seorang pemimpin senior Hamas, Mohammad Shabana, yang merupakan komandan Brigade Rafah, juga ditemukan tewas di lokasi yang sama bersama beberapa militan Hamas lainnya.

    Dalam kunjungan ke lokasi kejadian yang disebut sebagai lokasi temuan jenazah Mohammed Sinwar, militer Israel mengajak serta sekelompok kecil wartawan asing, dengan dikawal pasukan militer Tel Aviv, menelusuri terowongan bawah tanah yang ditemukan di bawah Rumah Sakit Eropa di area Khan Younis.

    Defrin mengklaim terowongan bawah tanah itu merupakan kompleks komando dan kontrol utama bagi kelompok Hamas.

    “Ini adalah contoh lain dari penggunaan sinis oleh Hamas, menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, menggunakan infrastruktur sipil, rumah sakit, lagi dan lagi,” kata Defrin kepada sekelompok wartawan asing yang mengunjungi terowongan bawah tanah di Jalur Gaza bagian selatan tersebut pada Minggu (8/6).

    Defrin juga mengatakan bahwa Israel telah mengonfirmasi melalui “pemeriksaan DNA dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya” bahwa jenazah tersebut memang adalah Mohammed Sinwar.

    Tentara Israel keluar dari terowongan di bawah RS Eropa di Khan Younis, Gaza, yang diklaim menjadi lokasi tewasnya pemimpin Hamas Mohammed Sinwar Foto: REUTERS/Ronen Zvulun Purchase Licensing Rights

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Pada 28 Mei, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengonfirmasi militer Israel telah menewaskan Mohammed Sinwar dalam operasi di Jalur Gaza bagian selatan.

    Selain menggantikan kakaknya, Yahya Sinwar, sebagai pemimpin Hamas, para pakar menilai kemungkinan Mohammed Sinwar juga mengambil alih jabatan pemimpin sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, setelah pemimpinnya, Mohammed Deif, juga tewas di tangan militer Israel.

    Hamas sejauh ini belum mengomentari laporan kematian Mohammed Sinwar atau pun Shabana.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pas Idul Adha, Distribusi Bantuan Rakyat Gaza Mendadak Dihentikan

    Pas Idul Adha, Distribusi Bantuan Rakyat Gaza Mendadak Dihentikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Distribusi bantuan untuk masyarakat Gaza dihentikan sementara pada hari Jumat (6/6) atau tepat pada saat perayaan Idul Adha. Penghentian sementara dilakukan menyusul serangan brutal oleh Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza yang sedang menunggu bantuan.

    Mengutip Reuters, Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), kelompok kemanusiaan yang dikelola AS dan Israel mengatakan kepadatan penduduk telah membuat operasi tidak aman untuk dilanjutkan.

    GHF menyatakan penghentian ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus permintaan kepada militer Israel untuk memperketat protokol keselamatan warga sipil di sekitar perimeter militer.

    Akibat penghentian tersebut banyak wilayah yang mengalami kekurangan pangan. Serta, pertempuran yang terus berlanjut di banyak wilayah di Jalur Gaza.

    Otoritas kesehatan setempat mengatakan setidaknya 16 warga Palestina tewas dalam serangan Israel, sebagian besar di Gaza utara. Sementara itu tentara Israel mengatakan empat tentaranya tewas dan lima lainnya terluka oleh ledakan di sebuah gedung di Khan Younis.

    GHF sebelumnya memutuskan untuk menutup sementara fasilitasnya di wilayah kantong itu, Rabu (4/6). Hal ini terjadi saat Israel memberlakukan wilayah zona perang di Gaza.

    Kemudian mereka mengatakan bahwa pihaknya benar-benar telah mendistribusikan makanan, sebelum mengatakan bahwa mereka harus menutup gerbangnya sebagai tindakan pencegahan.

    “Distribusi dilakukan dengan damai dan tanpa insiden; namun, distribusi dihentikan karena kepadatan yang berlebihan sehingga tidak aman untuk dilanjutkan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Saat warga Palestina di seluruh Jalur Gaza yang dilanda perang merayakan dimulainya salah satu hari raya terpenting umat Islam, Idul Adha, pasukan Israel melanjutkan operasi militer yang menurut mereka diperlukan untuk membasmi dan menghancurkan militan Hamas.

    Militer Israel diguncang oleh tewasnya empat tentara di sebuah bangunan yang dipasangi bom, yang membuat jumlah korban tewas di pihak tentara menjadi delapan sejak awal Juni.

    “Ini adalah hari yang menyedihkan dan sulit,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Sebelumnya, militer mengeluarkan perintah evakuasi baru untuk wilayah di dalam dan sekitar Kota Gaza, dengan peringatan akan adanya serangan yang akan segera terjadi.

    Mirisnya, saat jutaan Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha dengan nyaman, penduduk Gaza menggelar salat Idul Adha di tempat terbuka, di samping masjid dan rumah-rumah yang dibom.

    “Seperti yang Anda lihat, kami menggelar salat Idul Adha, sementara pengeboman, penembakan, dan serangan pesawat masih berlangsung,” kata seorang wanita, Umm Mahmoud, di Khan Younis.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza berisiko mengalami kelaparan setelah blokade Israel selama 11 minggu di daerah kantong itu, dengan jumlah anak-anak yang menderita kekurangan gizi akut meningkat hampir tiga kali lipat.

    GHF mulai mendistribusikan paket makanan di Gaza pada akhir Mei, mengawasi model baru distribusi bantuan yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memihak maupun netral.

    Operasional dihentikan pada hari Rabu dan meminta militer Israel untuk meninjau protokol keamanan setelah pejabat rumah sakit mengatakan lebih dari 80 orang telah ditembak mati dan ratusan lainnya terluka di dekat titik distribusi antara tanggal 1-3 Juni.

    (pgr/pgr)

  • Salat Iduladha di Masjid Al Aqsa, Yerusalem Diikuti 80 Ribu Warga Palestina

    Salat Iduladha di Masjid Al Aqsa, Yerusalem Diikuti 80 Ribu Warga Palestina

    JAKARTA – Sekitar 80.000 warga Palestina melaksanakan salat Iduladha di Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada Jumat pagi, meskipun ada pembatasan ketat dari Israel dan suasana muram di tengah genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

    Sementara itu, pasukan polisi Israel dikerahkan secara besar-besaran di dalam dan sekitar kompleks Al Aqsa dan Kota Tua sebelum, selama, dan setelah salat.

    Namun, banyak warga Palestina dari Tepi Barat tidak dapat menghadiri salat Iduladha di Yerusalem karena pembatasan pergerakan oleh Israel, sehingga terpaksa melaksanakan salat di luar gerbang masjid.

    Semangat perayaan Iduladha yang biasa terasa meriah justru tidak tampak. Suasana di Yerusalem terasa muram karena kota itu tengah bergulat dengan dampak perang genosida yang terus dilakukan Israel di Jalur Gaza. 

    Israel, yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, telah melancarkan serangan genosida di Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 54.700 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Badan-badan bantuan telah memperingatkan tentang risiko kelaparan di antara lebih dari 2 juta penduduk di daerah kantong itu

    November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kejahatan perangnya terhadap warga sipil di daerah Jalur Gaza.

  • Netanyahu Akui Israel Dukung Kelompok Bersenjata Anti-Hamas di Gaza

    Netanyahu Akui Israel Dukung Kelompok Bersenjata Anti-Hamas di Gaza

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa Israel mendukung sebuah kelompok bersenjata di Gaza yang menentang kelompok militan Hamas. Hal ini disampaikan menyusul komentar seorang mantan menteri bahwa Israel telah mengirimkan senjata ke kelompok tersebut.

    Media Israel dan Palestina sebelumnya telah melaporkan bahwa kelompok yang bekerja sama dengan Israel tersebut merupakan bagian dari suku Badui setempat yang dipimpin oleh Yasser Abu Shabab.

    Lembaga pemikir Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (EFCR) menyebut Abu Shabab sebagai pemimpin “geng kriminal yang beroperasi di wilayah Rafah yang banyak dituduh menjarah truk-truk bantuan”.

    Anggota Knesset dan mantan menteri pertahanan Israel, Avigdor Lieberman telah mengatakan kepada media publik Kan bahwa pemerintah Israel, atas arahan Netanyahu, “memberikan senjata kepada sekelompok penjahat”.

    “Apa yang dibocorkan Lieberman? … Bahwa atas saran para pejabat keamanan, kami mengaktifkan klan di Gaza yang menentang Hamas. Apa yang buruk tentang itu?” kata Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial pada hari Kamis, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6/2025).

    “Itu hal yang baik, itu menyelamatkan nyawa tentara Israel,” imbuhnya.

    Michael Milshtein, seorang pakar urusan Palestina di Moshe Dayan Center di Tel Aviv, mengatakan kepada AFP, bahwa klan Abu Shabab adalah bagian dari suku Badui yang membentang di sepanjang perbatasan antara Gaza dan semenanjung Sinai di Mesir.

    Beberapa anggota suku tersebut, katanya, terlibat dalam “segala jenis kegiatan kriminal, penyelundupan narkoba, dan hal-hal seperti itu”.

    Milshtein mengatakan bahwa Abu Shabab telah menghabiskan waktu di penjara di Gaza, dan bahwa para pemimpin klannya baru-baru ini mencela dia sebagai “kolaborator dan gangster” Israel.

    Juru bicara Angkatan Darat Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin pada hari Jumat (6/6), mengonfirmasi bahwa militer Israel mendukung persenjataan milisi lokal di Gaza, tetapi tetap bungkam mengenai rinciannya.

    “Saya dapat mengatakan bahwa kami beroperasi dengan berbagai cara melawan pemerintahan Hamas,” kata Defrin dalam konferensi pers yang disiarkan televisi ketika ditanyai tentang masalah tersebut, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita Wartawan Disekap Tentara Israel di Suriah

    Cerita Wartawan Disekap Tentara Israel di Suriah

    Jakarta

    Pada pagi hari tanggal 9 Mei 2025, saya menjadi bagian dari tim BBC Arabic yang berangkat dari ibu kota Suriah, Damaskus, menuju Deraa.

    Dari provinsi di selatan Suriah itu, kami berencana untuk pergi ke wilayah perbatasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

    Kami ingin mendekati wilayah Suriah yang telah direbut oleh militer Israel, sejak Desember 2025 tersebut.

    Akhir tahun lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut negaranya akan mengambil alih kendali zona penyangga demiliterisasi dan wilayah di sekitar Dataran Tinggi Golan, usai rezim Bashar al-Assad tumbang.

    Rombongan liputan kami terdiri dari tujuh orang: saya sendiri (warga negara Inggris) dan dua staf BBC berkewarganegaraan Irak. Empat lainnya berpaspor Suriah, yakni seorang juru kamera BBC dan tiga pekerja lepas.

    Kami sedang merekam video di dekat salah satu pos pengamatan Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF), dekat kota al-Rafeed, ketika seorang pejabat PBB memberi tahu kami bahwa pihak Israel telah menanyakan identitas kami.

    Pejabat PBB itu bilang, pasukan Israel itu telah diberi tahu bahwa kami adalah jurnalis BBC.

    Sebagai konteks, Israel merebut Golan selama perang Timur Tengah tahun 1967.

    Sekitar 200 meter dari kota itu, sebuah pos pemeriksaan yang tidak dijaga menutup akses jalan. Di sisi pos pemeriksaan kami melihat tank-tank Merkava, salah satunya mengibarkan bendera Israel.

    Dari menara di dekat pos ini, dua tentara Israel mengawasi kami, satu di antaranya melalui teropong. Kolega saya menunjukkan kartu identitas BBC agar tentara itu dapat melihatnya.

    BBC telah mengajukan protes kepada militer Israel tentang apa yang terjadi selanjutnya kepada tim saya. Namun Israel belum memberi tanggapan.

    Israel mengirim pasukan ke zona penyangga demiliterisasi yang diawasi PBB di Dataran Tinggi Golan sejak Desember 2024. (AFP)

    Satu menit setelah kami mulai merekam di sekitar pos pemeriksaan tersebut, sebuah mobil putih mendekat dari sisi lain pos.

    Empat tentara Israel keluar dari mobil itu, lalu mengepung kami.

    Mereka mengarahkan senapan ke kepala kami. Mereka juga memerintahkan kami untuk meletakkan kamera di sisi jalan.

    Saya mencoba menjelaskan bahwa kami adalah jurnalis BBC, tapi tiba-tiba keadaan bereskalasi dengan cepat.

    Saya sempat mengirim pesan kepada rekan-rekan di kantor pusat BBC di London. Saya mengabarkan bahwa kami telah dihentikan oleh militer Israel.

    Setelahnya, pasukan Israel itu menyita ponsel dan semua peralatan kami. Lebih banyak tentara Israel kemudian datang dengan kendaraan militer Humvee.

    Saat itu mobil kami telah digeledah secara menyeluruh.

    Para tentara itu mengawal kami melalui gerbang pemeriksaan, lalu beranjak menuju kota Quneitra. Kami berhenti di titik persimpangan yang memisahkan Quneitra dari Golan yang diduduki Israel.

    Di sana, para tentara mulai meninjau rekaman saat kami duduk di mobil. Pada saat itu, seorang tentara mengarahkan senapannya ke kepala saya dari jarak beberapa meter.

    Setelah lebih dari dua jam, salah satu tentara meminta saya untuk keluar dari mobil dan berbicara di telepon genggam.

    Saya tidak tahu siapa orang di ujung telepon itu. Dia berbicara bahasa Arab yang tidak lancar. Dia bertanya mengapa kami merekam posisi militer Israel.

    Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah wartawan BBC berkewarganegaraan Inggris. Saya menjelaskan kepadanya tentang apa yang kami kerjakan di daerah itu.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Saya lalu kembali ke mobil saya dan senapan itu kembali diarahkan ke kepala saya.

    Setelah menunggu satu jam lagi, satu kendaraan lainnya tiba. Sekelompok tentara keluar dari mobil sambil membawa penutup mata dan tali pengikat plastik. Mereka meminta saya untuk keluar terlebih dahulu.

    Pimpinan kelompok tentara itu, yang berbicara dengan fasih dalam dialek Arab Palestina, menuntun saya ke salah satu ruangan di titik penyeberangan yang sebelumnya digunakan oleh tentara Suriah.

    Lantai ruangan itu dipenuhi pecahan kaca dan sampah. Dia berkata kepada saya bahwa mereka akan memperlakukan saya secara berbeda. Artinya, saya tidak akan diborgol dan mata saya tidak akan ditutup. Perlakuan sebaliknya dialami seluruh anggota tim saya yang lain.

    Saya terkejut. Saya bertanya mengapa mereka melakukan ini ketika mereka tahu kami adalah jurnalis BBC.

    Dia berkata bahwa dia ingin membantu kami keluar dengan cepat dan bahwa kami harus mematuhi instruksi mereka.

    BBCSeorang anggota tim BBC memotret sepotong kain yang digunakan untuk menutup matanya.

    Beberapa saat kemudian, tentara yang lain masuk dan menyuruh saya melepas semua pakaian saya, kecuali celana dalam.

    Awalnya saya menolak, tapi mereka bersikeras dan mengancam saya. Tak punya pilihan lain, saya menurutinya.

    Tentara itu bahkan memeriksa bagian dalam celana dalam saya, baik bagian depan maupun belakang. Dia menggeledah pakaian saya, lalu menyuruh saya mengenakannya kembali dan mulai menginterogasi saya.

    Sejumlah pertanyaan yang mereka ajukan berkaitan dengan kehidupan pribadi saya: tentang anak-anak saya dan usia mereka.

    Ketika mereka akhirnya membiarkan saya keluar dari ruangan, saya menyaksikan pemandangan mengerikan dari anggota tim saya: mereka diikat dan mata mereka ditutup.

    Saya memohon kepada para tentara itu untuk melepaskan mereka. Salah satu tentara berjanji akan melakukannya setelah interogasi usai.

    Kolega saya dibawa satu per satu ke ruangan yang sama untuk ditelanjangi dan diinterogasi.

    Mereka kembali dengan tangan masih terikat tetapi mata mereka tidak lagi ditutup. Interogasi berlangsung lebih dari dua jam. Semua ponsel dan laptop kami diperiksa. Banyak foto, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kami, dihapus.

    Tentara itu mengancam kami dengan konsekuensi yang lebih buruk jika kami mendekati perbatasan dari sisi Suriah lagi. Dia berkata, tentara Israel tahu segalanya tentang kami dan akan melacak kami, jika kami menyembunyikan foto atau mempublikasikan foto yang belum mereka hapus.

    Sekitar tujuh jam setelah penahanan kami, saat itu sekitar pukul 21:00, kami dibawa dengan penjagaan dua kendaraan, satu di depan mobil kami dan yang lainnya di belakang kami, ke daerah pedesaan sekitar dua kilometer di luar Quneitra.

    Di sana, kendaraan berhenti dan tas berisi ponsel kami dilemparkan ke arah kami sebelum kendaraan itu pergi.

    Tersesat dalam kegelapan tanpa sinyal, tanpa internet, dan tidak tahu di mana kami berada, kami terus mengemudi hingga kami mencapai sebuah desa kecil.

    Sekelompok anak mengarahkan kami ke jalan raya. Mereka memperingatkan jika kami salah jalan, kami bakal menghadapi tembakan tentara Israel.

    Setelah sepuluh menit yang menegangkan, kami akhirnya menemukan jalan raya. Empat puluh lima menit setelah itu, kami tiba di Damaskus.

    Lihat juga Video ‘Dalih Israel Tembak Warga Gaza saat Antre Bantuan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Sanksi 4 Hakim ICC Yang Perintahkan Tangkap Netanyahu

    Trump Sanksi 4 Hakim ICC Yang Perintahkan Tangkap Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia –Empat hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diberi sanksi oleh pemerintahan presiden Donald Trump. Salah satu penyebabnya karena mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Simak informasi selengkapnya di CNBC Indonesia (Jumat, 06/06/2025) berikut ini.

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) sudah berulang-ulang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS tetap menyerukan agar Hamas meninggalkan Gaza.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Tercatat sudah empat kali AS melakukannya. Tahun 2024 lalu, AS tetap menolak kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Saat itu, Robert Wood, Wakil Dubes AS untuk PBB, mengatakan bahwa posisi AS adalah tetap sama yakni harus “ada hubungan antara gencatan senjata dan pembebasan sandera.”

    Terbaru, AS lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak tawaran resolusi gencatan senjata tersebut.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Bagaimana tanggapan Hamas? Baca halaman selanjutnya.

    Respons Hamas

    Foto: Kondisi Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Tetep Dukung Israel

    Foto: Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers usai pertemuan di Yerusalem (Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Tonton juga “Aksi Massa Bela Palestina di London” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    Jakarta

    Pertanyaan para peneliti seakan meramalkan kegelapan. “Siapa atau apa yang masih bisa menyelamatkan perdamaian di dunia?” demikian pertanyaan yang diajukan ilmuwan dari empat lembaga riset di Jerman dalam Friedensgutachten 2025. Sejak 1987, mereka telah menganalisis konflik internasional dan memberikan rekomendasi politik. Namun, pesimisme yang dituangkan dalam laporan tahun ini merupakan sesuatu yang langka.

    Perang di Ukraina, Gaza, Sudan, lebih dari 122 juta orang mengungsi, serta konflik kekerasan di berbagai belahan dunia, memperlihatkan betapa situasi global kian memburuk.

    Christopher Daase dari Leibniz-Institut fr Friedens- und Konfliktforschung menyatakan, “Dalam beberapa tahun terakhir, fokus analisis kami adalah serangan Rusia ke Ukraina dan penghancuran tatanan perdamaian serta keamanan Eropa oleh Rusia.” Kini, situasi keamanan semakin memburuk. “Amerika Serikat justru menambah ketidakpastian baru.”

    Kritik terhadap Trump

    Salah satu sorotan utama dalam laporan tahun ini adalah perubahan politik di Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump dan gerakan MAGA-nya, menurut para peneliti, “dalam waktu singkat dan nyaris tanpa perlawanan” telah berhasil mengubah demokrasi tertua di dunia menjadi semacam rezim otoriter.

    Di panggung global, pemerintahan baru AS juga dinilai telah meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai liberal. “Para penguasa otoriter dan diktator dirangkul, sementara gerakan populis sayap kanan didukung di negara-negara demokratis.”

    Daase menyebutkan bahwa ada risiko “penularan ideologi otoriter” ke negara lain. Di Eropa, misalnya, sudah tampak gejala mengkhawatirkan, entah itu perlemahan lembaga hukum internasional, ancaman terhadap kebebasan akademik, serta intervensi terhadap otonomi lembaga masyarakat seperti gereja.

    Matinya NATO?

    Menurut laporan tersebut, persekutuan transatlantik antara Eropa dan AS “seperti yang kita kenal, sudah berakhir.” Hal serupa juga berlaku untuk kerja sama militer. “Janji solidaritas NATO telah kehilangan kredibilitasnya,” dan keakraban baru antara AS dan Rusia dikhawatirkan akan mengorbankan Ukraina dan kepentingan Eropa.

    Ketika ditanya apakah NATO sudah mati, dia enggan menyangkal. “Kita sedang mempersiapkan berakhirnya NATO,” ujarnya. Menurutnya, Eropa masih bekerja sama dengan NATO selama memungkinkan, sembari memperkuat kemampuan pertahanan sendiri.

    Eropa harus lebih kompak

    Para peneliti mendesak pemerintah Jerman untuk membuat rencana yang transparan dan bertahap guna memperkuat serta mengintegrasikan struktur pertahanan Eropa. Hanya masalahnya, Uni Eropa dinilai masih jauh dari tujuan tersebut.

    “Yang kita lihat sekarang bukan penguatan pertahanan bersama dalam kerangka politik UE, melainkan penguatan pertahanan nasional masing-masing negara anggota,” jelas Ursula Schrder dari Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan Universitas Hamburg (IFSH).

    Keamanan, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai dalam pengertian militer. Menurut Conrad Schetter dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), arsitektur keamanan juga mencakup pengendalian senjata, upaya membangun kepercayaan, dan diplomasi. Kebijakan pembangunan yang efektif juga penting. Dia mengingatkan bahwa penguatan militer tidak boleh menjadi “blanko kosong” untuk mengekspor senjata ke seluruh dunia.

    Desakan untuk stop suplai senjata ke Israel

    Para peneliti juga mengaku prihatin terhadap melemahnya hukum internasional. Mereka mencatat meningkatnya “dehumanisasi dalam peperangan,” seperti pelanggaran berat terhadap perlindungan warga sipil, serangan langsung terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan politik.

    Dampak paling brutal terlihat dalam perang Rusia di Ukraina dan konflik Israel-Hamas. Kritik terutama diarahkan terhadap perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 53.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Para peneliti menyerukan “dengan urgensi yang belum pernah ada sebelumnya” agar semua pengiriman senjata yang bisa digunakan di Gaza dan Tepi Barat dihentikan. Israel, menurut laporan itu, telah “melanggar hukum humaniter internasional secara mencolok” dan “melampaui batas hak pembelaan diri yang sah.”

    Antara Oktober 2023 dan Mei 2025, Jerman mengizinkan ekspor senjata senilai hampir 500 juta euro ke Israel. Hal ini diungkapkan pemerintah sebagai jawaban atas pertanyaan resmi dari fraksi Partai Kiri di Bundestag. Ekspor tersebut mencakup senjata api, amunisi, komponen senjata, peralatan khusus untuk angkatan darat dan laut, peralatan elektronik, serta kendaraan lapis baja khusus.

    Menolak Netanyahu di Jerman

    Laporan ini juga menyinggung pentingnya menghormati hukum internasional. Hal ini merespons pernyataan Kanselir Friedrich Merz, yang sebelumnya sempat menyatakan akan tetap mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Merz bahkan menawarkan “cara dan jalur” khusus agar Netanyahu bisa datang dan pergi dari Jerman tanpa ditangkap. Laporan Friedensgutachten 2025 menegaskan, “hukum internasional harus diutamakan di atas alasan kenegaraan.” Oleh karena itu, “untuk saat ini, kunjungan resmi Netanyahu ke Jerman tidak dapat diterima.”

    Para peneliti juga mendesak Jerman agar dalam jangka menengah mendukung pengakuan negara Palestina. Menurut mereka, penyelesaian jangka panjang konflik Palestina “tidak mengurangi sedikit pun hak Israel atas keberadaan sebagai negara Yahudi dalam batas yang aman.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi Oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Iran Tegaskan Senjata Nuklir Tak Bisa Diterima!

    Iran Tegaskan Senjata Nuklir Tak Bisa Diterima!

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran menganggap senjata nuklir “tidak bisa diterima”. Ini menegaskan kembali posisi lama negara itu di tengah negosiasi yang rumit dengan Amerika Serikat.

    Pemerintah negara-negara Barat telah lama menuduh Iran berusaha mengembangkan kemampuan senjata nuklir untuk melawan persenjataan musuh bebuyutannya, Israel.

    “Jika masalahnya adalah senjata nuklir, ya, kami juga menganggap jenis senjata ini tidak dapat diterima,” kata Araghchi, negosiator utama Iran dalam perundingan tersebut, dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Kami setuju dengan mereka tentang masalah ini,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (31/5/2025).

    Iran telah mengadakan lima putaran pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan nuklir baru guna menggantikan kesepakatan dengan negara-negara besar, yang ditinggalkan Presiden Donald Trump selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018.

    Kedua pemerintah berselisih pendapat mengenai program pengayaan uranium Iran, yang menurut Washington harus dihentikan. Namun, Teheran bersikeras bahwa itu adalah haknya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

    Trump menambahkan bahwa ia telah memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak menyerang fasilitas nuklir Iran karena hal itu tidak akan “tepat saat ini”.

    Israel telah berulang kali mengancam tindakan militer, setelah menargetkan pertahanan udara Iran selama dua kali baku tembak tahun lalu.

    Trump tidak mengesampingkan tindakan militer, tetapi mengatakan ia menginginkan ruang untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa Israel, dan bukan Amerika Serikat, yang akan memimpin dalam serangan militer semacam itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini