Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Tel Aviv –

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal kontroversial, mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menangkap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pembentukan negara Palestina.

    Desakan Ben-Gvir ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (18/11/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump.

    Tidak seperti draf resolusi sebelumnya, versi terbaru dari resolusi usulan Washington, yang didukung Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat itu, menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan.

    Ben-Gvir, dalam pernyataannya, tidak hanya mendesak Netanyahu menangkap Abbas, tetapi juga secara terang-terangan menyerukan pembunuhan para pejabat senior Otoritas Palestina.

    “Jika mereka mempercepat pengakuan negara yang direkayasa ini, jika PBB mengakuinya, maka Anda, Bapak Perdana Menteri, harus memerintahkan pembunuhan yang ditargetkan terhadap sejumlah pejabat senior Otoritas Palestina, yang merupakan teroris dalam segala hal, dan Anda… harus memerintahkan penangkapan Abu Mazen (Abbas-red),” kata Ben Gvir dalam konferensi pers di parlemen Israel, Knesset.

    Otoritas Palestina mengecam keras seruan Ben-Gvir tersebut.

    “Negara Palestina menegaskan bahwa penghasutan sistematis semacam itu menunjukkan mentalitas politik yang menolak perdamaian dan mengancam keamanan regional dan internasional,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak negara-negara untuk mengambil “langkah-langkah konkret dan mendesak untuk menghentikan eskalasi ini, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas, dan menolak penggunaan bahasa dan penghasutan teroris sebagai alat pemerintahan”.

    Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB itu memberikan restu untuk pembentukan pemerintahan transisi dan pengerahan pasukan keamanan internasional ke Jalur Gaza, yang menandai dimulainya tahap kedua dari kesepakatan yang dimediasi AS yang dicapai bulan lalu, yang menghentikan perang selama dua tahun.

    Resolusi rancangan AS itu juga menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, meskipun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza sedang berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Para pemimpin Israel telah sepakat menolak segala kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    “Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” tegas Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Minggu (16/11).

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Persetujuan Terbesar dalam Sejarah!

    Trump Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Persetujuan Terbesar dalam Sejarah!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji hasil voting Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza usulannya. Trump mengklaim rencana tersebut akan mengarah pada “perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia.”

    Voting tersebut “mengakui dan mendukung DEWAN PERDAMAIAN, yang akan diketuai oleh saya,” kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial miliknya, Truth Social.

    “Ini akan tercatat sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan) akan mengarah pada perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Pada Senin (17/11) waktu setempat, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi AS yang memperkuat rencana Trump terkait pengerahan pasukan internasional di Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China abstain dan tidak ada veto.

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut yang dinamai DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Netanyahu Kecam Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat

    Netanyahu Kecam Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam para pemukim Yahudi yang terlibat rentetan bentrokan dan serangan di Tepi Barat beberapa waktu terakhir. Netanyahu berjanji akan menangani apa yang disebutnya sebagai “segelintir ekstremis” di antara para pemukim Israel yang ada di Tepi Barat.

    Dalam serangan terbaru pada Senin (17/11) malam, sejumlah rumah dan kendaraan yang ada di sebuah desa Palestina di Tepi Barat dibakar dan dirusak, beberapa jam setelah sejumlah anggota gerakan yang disebut Hilltop Youth terlibat bentrok dengan pasukan keamanan yang membongkar pos pemukim ilegal.

    Tindak kekerasan di Tepi Barat telah melonjak sejak perang antara Israel dan Hamas berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.

    Dalam beberapa pekan terakhir, serangan-serangan yang dikaitkan dengan para pemukim Yahudi telah meningkat di Tepi Barat, yang menargetkan warga Palestina dan terkadang tentara Israel.

    “Saya memandang dengan sangat serius kerusuhan yang disertai kekerasan dan upaya segelintir ekstremis untuk main hakim sendiri,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025).

    Dia menyebut para pelaku kekerasan di Tepi Barat sebagai “kelompok yang tidak mewakili” para pemukim Israel lainnya yang ada di wilayah tersebut

    “Saya menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk menindak para perusuh semaksimal mungkin sesuai hukum,” tegas Netanyahu.

    “Saya bermaksud untuk menangani ini secara pribadi, dan segera memanggil para menteri terkait untuk mengatasi fenomena serius ini,” ujarnya.

    Netanyahu juga mengatakan bahwa militer dan pasukan keamanan Israel akan terus mengambil tindakan tegas untuk menjaga ketertiban.

    Pasukan keamanan Israel dikerahkan dalam jumlah ratusan personel pada Senin (17/11) pagi untuk mengevakuasi dan menghancurkan permukiman Tzur Misgavi yang ilegal di area Gush Etzion, dekat kota Sair, Palestina.

    Mereka menembakkan gas air mata dan granat kejut saat bentrokan terjadi dengan para aktivis pemukim ekstremis Yahudi, yang berniat mengusir para penduduk Palestina dan membangun permukiman di Tepi Barat tanpa persetujuan pemerintah.

    Personel militer Israel bersama personel kepolisian dikerahkan ke desa Palestina terdekat, Jab’a, menyusul laporan tentang “puluhan warga sipil Israel yang membakar dan merusak rumah serta kendaraan”.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa bulan Oktober merupakan bulan terburuk bagi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, sejak pencatatan insiden semacam itu dimulai tahun 2006 lalu. Laporan PBB mencatat 264 serangan yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan properti.

    Namun hampir tidak ada pelaku kekerasan yang dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas Israel.

    Tonton juga video “Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Jakarta –

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.

    Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.

    Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:

    (zap/yld)

  • DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    Jakarta –

    Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.

    Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:

    (zap/yld)

  • Intelijen AS Ungkap Tentara Israel Gunakan Tameng Manusia di Gaza

    Intelijen AS Ungkap Tentara Israel Gunakan Tameng Manusia di Gaza

    Washington DC –

    Informasi intelijen yang dikumpulkan Amerika Serikat (AS) tahun lalu dari para pejabat Israel mengungkapkan adanya pembahasan soal tentara-tentara Tel Aviv yang menggunakan tameng manusia dalam perang Gaza.

    Menurut informasi intelijen yang diungkapkan dua mantan pejabat AS tersebut, seperti dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), para pejabat Israel sempat membahas bagaimana tentara-tentara negara Yahudi itu mengirimkan warga Palestina ke terowongan-terowongan Gaza yang diyakini dipenuhi dengan peledak.

    Informasi tersebut, menurut kedua sumber mantan pejabat AS itu, dibagikan oleh Tel Aviv kepada Gedung Putih, dan dianalisis oleh komunitas intelijen pada minggu-minggu terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Hukum internasional melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng selama aktivitas militer.

    Para pejabat era pemerintahan Biden telah sejak lama menyuarakan kekhawatiran mengenai laporan media yang mengindikasikan tentara Israel menggunakan warga sipil Palestina untuk melindungi diri mereka sendiri selama di Jalur Gaza.

    Pengumpulan bukti-bukti oleh Washington sendiri mengenai hal tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Menurut dua sumber pejabat AS itu, informasi intelijen yang dikumpulkan pada bulan-bulan terakhir tahun 2024 memicu pertanyaan di dalam Gedung Putih dan di kalangan komunitas intelijen tentang seberapa luas taktik tersebut digunakan dan apakah tentara Israel bertindak berdasarkan arahan yang diberikan para pemimpin militer mereka.

    Reuters tidak dapat memastikan apakah pemerintahan Biden membahas intelijen itu dengan pemerintah Israel.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari mantan pejabat Gedung Putih era Biden atas laporan tersebut.

    Sementara militer Israel, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya “melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia atau memaksa mereka dengan cara apa pun untuk berpartisipasi dalam operasi militer”.

    Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Militer, menurut pernyataan militer Israel itu, sedang menyelidiki “kecurigaan yang melibatkan warga Palestina dalam misi militer”.

    Laporan-laporan media sebelumnya juga mengindikasikan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, khususnya menempatkan para petempurnya di bangunan-bangunan sipil seperti rumah sakit. Hamas telah membantah tuduhan tersebut.

    Keterlibatan AS dalam Kejahatan Perang Israel?

    Intelijen soal penggunaan tameng manusia oleh tentara Israel di Jalur Gaza merupakan salah satu dari beberapa informasi yang beredar pada masa-masa akhir pemerintahan Biden. Informasi itu muncul ketika komunitas intelijen semakin gencar menganalisis aliran informasi baru yang mengungkap pertimbangan internal Israel dalam operasi militernya di Jalur Gaza.

    Reuters melaporkan pekan lalu bahwa sekitar waktu tersebut, pemerintahan Biden juga mengumpulkan informasi intelijen soal para pengacara Israel memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel di Jalur Gaza.

    Para mantan pejabat AS yang dikutip Reuters mengatakan bahwa intelijen baru dari Israel sempat memicu kekhawatiran serius di kalangan pejabat tinggi yang meyakini informasi itu mendukung tuduhan soal Israel melakukan kejahatan perang.

    Jika Israel dinyatakan bersalah atas kejahatan perang, maka AS dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyediaan senjata kepada militer Tel Aviv.

    Namun pada saat itu, para pengacara dari berbagai firma hukum AS memutuskan pada minggu-minggu akhir pemerintahan Biden bahwa bukti yang ada tidak menunjukkan Israel telah melakukan kejahatan perang dan AS dapat terus mendukung Israel dengan senjata juga intelijen.

    Beberapa mantan pejabat AS mengatakan bahwa serentetan intelijen luas yang diterima hanya menggambarkan insiden-insiden individual di Jalur Gaza dan tidak mencerminkan praktik atau kebijakan Israel secara menyeluruh.

    Lihat juga Video ‘Surati Presiden Israel, Trump Minta Kasus Korupsi Netanyahu Diampuni’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Jakarta –

    Kantor Kepresidenan Israel mengatakan Presiden Israel Isaac Herzog telah menerima surat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta Herzog mengampuni Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, dalam kasus dugaan korupsi. Apa respons Isaac Herzog?

    Dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), Herzog disebut mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Netanyahu. Netanyahu diduga telah menghadapi persidangan korupsi yang berkepanjangan, dan Trump telah berulang kali meminta pengampunan bagi sekutu dekatnya tersebut.

    Terkait dugaan ini, Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah.

    Kantor Presiden Israel mengatakan bahwa siapa pun yang mengajukan pengampunan presiden harus mengajukan permintaan resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

    Sebelumnya, Trump diketahui menyurati Herzog. Trump mengaku yakin Netanyahu tidak bersalah dalam kasus ini.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi Sistem Peradilan Israel, dan persyaratannya, saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi (Netanyahu) ini, yang telah berjuang bersama saya untuk waktu yang lama, termasuk melawan musuh bebuyutan Israel, Iran, adalah penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan,” kata Trump dalam surat yang dibagikan oleh kantor Herzog.

    “Terima kasih, Presiden Trump, atas dukungan luar biasa Anda. Seperti biasa, Anda langsung ke intinya dan menyampaikannya apa adanya. Saya berharap dapat melanjutkan kemitraan kita untuk memperkuat keamanan dan memperluas perdamaian,” kata Netanyahu.

    Selama kunjungan Trump ke Israel pada Oktober lalu, ia juga mendesak Herzog untuk mengampuni Netanyahu dalam pidatonya di hadapan parlemen di Yerusalem.

    Untuk diketahui, pada tahun 2019, Netanyahu didakwa dalam tiga kasus, termasuk tuduhan menerima hadiah hampir 700.000 shekel (mata uang Israel) dari para pengusaha.

    (zap/yld)

  • Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam suratnya, Trump meminta Herzog memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang terjerat kasus korupsi.

    “Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” demikian pernyataan kantor Presiden Israel dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Trump menuliskan bahwa surat kepada Herzog dikirimkan dalam waktu yang bersejarah. Dia menyinggung sumbangsih Netanyahu dalam gencatan senjata yang terjadi di Gaza saat ini.

    “Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang,” bunyi surat Trump.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel… saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi ini… adalah penuntutan yang politis dan tidak dapat dibenarkan,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pernyataan dari kantor Herzog mengatakan bahwa Presiden Israel sangat menghormati Trump dan terus menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas dukungan teguh Amerika terhadap Israel.

    Selama menjabat sejak akhir 2022, Netanyahu mengusulkan reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus bertujuan untuk melemahkan pengadilan.

    Reformasi ini memicu protes besar-besaran yang baru mereda, setelah dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Netanyahu saat ini terlibat dalam tiga dugaan kasus korupsi. Di kasus pertama, Netanyahu dan istrinya, Sara, diduga menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.

    Netanyahu juga dituduh mencoba menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel dalam dua kasus lainnya.

    (ygs/wnv)

  • Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas ke Luar Palestina

    Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas ke Luar Palestina

    Gaza City –

    Israel dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan untuk memindahkan sekitar 200 petempur Hamas yang terjebak di terowongan Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang dikuasai pasukan Israel di tengah berlangsungnya gencatan senjata. Ratusan petempur Hamas itu akan “diasingkan” ke luar wilayah Palestina.

    Kesepakatan itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/11/2025), diungkapkan oleh surat kabar lokal Israel, Yedioth Ahronoth, dalam laporan terbarunya yang mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebut namanya dari Kabinet Keamanan Tel Aviv.

    Disebutkan sumber pejabat Israel yang dikutip Yedioth Ahronoth bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan antara Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan utusan khusus AS, Jared Kushner, yang juga menantu Presiden Donald Trump, yang berkunjung ke Israel pekan ini.

    Pembicaraan antara Netanyahu dan Kushner, menurut sumber pejabat Israel itu, telah menghasilkan kesepakatan soal nasib sekitar 200 petempur Hamas yang kini terjebak di dalam terowongan Rafah.

    “Kesepakatan telah dicapai antara Netanyahu dan Kushner untuk mendeportasi sekitar 200 petempur yang terjebak di terowongan Rafah,” sebut sumber pejabat Israel tersebut.

    “Berdasarkan kesepakatan ini, Israel harus mengizinkan pemindahan mereka secara aman (keluar dari wilayah Palestina),” ungkapnya..

    Namun ditambahkan oleh sumber pejabat Israel tersebut bahwa sejauh ini belum ada negara yang setuju untuk menerima para petempur Hamas tersebut.

    Belum ada komentar langsung dari otoritas AS, Israel, maupun Hamas terhadap laporan tersebut.

    Rafah terletak di sebelah timur dari apa yang diklaim oleh Israel sebagai “garis kuning” yang dikuasai pasukan mereka, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober lalu.

    Warga Palestina diizinkan untuk bergerak di area-area yang terletak di sebelah barat “garis kuning” tersebut, namun zona tersebut mengalami pelanggaran harian oleh rentetan serangan Israel yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka.

    Pada Minggu (9/11) waktu setempat kelompok Hamas menuntut pertanggungjawaban Israel atas bentrokan atau pertempuran yang terjadi dengan para petempurnya yang terjebak di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)