Tag: Benjamin Netanyahu

  • Setuju ke Qatar untuk Negosiasi, Israel Tolak Keras Tawaran Hamas Ini

    Setuju ke Qatar untuk Negosiasi, Israel Tolak Keras Tawaran Hamas Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel memutuskan mengirim delegasi ke Qatar untuk melakukan pembahasan bersama Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menerima undangan tersebut.

    Pada Jumat malam, Hamas mengatakan telah memberi “tanggapan positif” terhadap tawaran gencatan senjata 60 hari dan siap melakukan negosiasi. Namun, pejabat Palestina mengatakan kelompok itu telah mencari amandemen termasuk jaminan bahwa permusuhan tidak akan berlanjut jika pembicaraan tentang gencatan senjata permanen gagal.

    Di Gaza, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas mengatakan serangan dan tembakan Israel menewaskan sedikitnya 35 warga Palestina pada hari Sabtu lalu. Tujuh orang tewas, termasuk dokter dan ketiga anaknya, ketika tenda-tenda di daerah al-Mawasi dibom. Sementara itu, dua karyawan Amerika dari organisasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) terluka dalam serangan di daerah Khan Younis.

    Sebelumnya, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa perubahan yang ingin dilakukan Hamas terhadap tawaran gencatan senjata tidak dapat diterima oleh Israel.

    “Mengingat penilaian situasi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengarahkan bahwa undangan untuk pembicaraan diterima dan bahwa kontak untuk pengembalian sandera kami, berdasarkan proposal Qatar yang telah disetujui Israel, dilanjutkan. Tim negosiasi akan pergi besok,” tulisnya sebagaimana dikutip BBC, Minggu (6/7/2025).

    Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Israel menerima “kondisi yang diperlukan” untuk gencatan senjata 60 hari. Rencana tersebut diyakini mencakup pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup oleh Hamas dan mayat 18 sandera lainnya dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Foto: Tangkapan Layar Video/REUTERS
    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi daerah permukiman yang hancur akibat serangan rudal Iran di dekat Tel Aviv, Israel, Minggu (15/6/2025). (Tangkapan Layar Video/REUTERS)

    Tawaran tersebut juga dilaporkan mengatakan jumlah bantuan yang cukup akan segera memasuki Gaza dengan keterlibatan PBB dan Komite Palang Merah Internasional. Hamas menuntut bantuan didistribusikan secara eksklusif oleh PBB dan mitranya.

    Amandemen lain yang diminta oleh Hamas adalah tentang penarikan pasukan Israel.

    Proposal AS diyakini mencakup penarikan bertahap Israel dari beberapa bagian Gaza. Tetapi Hamas ingin pasukan kembali ke posisi yang mereka pegang sebelum gencatan senjata terakhir runtuh pada Maret silam ketika Israel melanjutkan serangannya.

    Hamas juga menginginkan jaminan AS bahwa operasi udara dan darat Israel tidak akan dilanjutkan, bahkan jika gencatan senjata berakhir tanpa gencatan senjata permanen.

    Tawaran tersebut diyakini mengatakan mediator menjamin bahwa negosiasi serius akan berlangsung sejak hari pertama, dan bahwa mereka dapat memperpanjang gencatan senjata jika perlu.

    Namun, Netanyahu mengesampingkan berakhirnya perang sampai semua sandera dibebaskan serta kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan. Anggota sayap kanan dari kabinetnya juga telah menyatakan penentangan mereka terhadap kesepakatan yang diusulkan.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengamankan kembalinya para sandera adalah dengan penaklukan penuh Jalur Gaza, penghentian total untuk apa yang disebut bantuan ‘kemanusiaan’, dan dorongan emigrasi” dari penduduk Palestina.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Arab Saudi Bilang Gencatan Senjata Permanen di Gaza Jadi Prioritas

    Arab Saudi Bilang Gencatan Senjata Permanen di Gaza Jadi Prioritas

    Moskow

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza menjadi prioritas Riyadh saat ini, ketika dirinya ditanya soal kemungkinan menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Penegasan itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Sabtu (5/7/2025), disampaikan Pangeran Faisal dalam konferensi pers saat melakukan kunjungan terbaru ke Moskow, Rusia, pada Jumat (4/7) waktu setempat. Menlu Rusia Sergey Lavrov hadir bersama Pangeran Faisal dalam konferensi pers tersebut.

    Ketika ditanya oleh wartawan soal normalisasi antara Saudi dan Israel, Pangeran Faisal mengatakan bahwa prioritas Riyadh adalah untuk mengakhiri perang di Gaza sebagai “pendahuluan untuk pembentukan negara Palestina”.

    “Kami menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan berkelanjutan di Jalur Gaza sebagai pendahuluan untuk pembentukan negara Palestina,” tegas Pangeran Faisal.

    “Apa yang kita lihat adalah Israel menghancurkan Gaza, penduduk sipil Gaza. Ini sama sekali tidak perlu, sama sekali tidak dapat diterima, dan harus dihentikan,” ujarnya.

    Saudi telah berulang kali menegaskan pendiriannya bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menolak seruan untuk mengakhiri perang Gaza sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas.

    Laporan media berbahasa Ibrani, seperti dikutip The Times of Israel, menyebut Netanyahu sedang bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah rencana untuk mengakhiri perang Gaza, dan memperbarui komitmen Israel terhadap solusi dua negara sebagai bagian dari kesepakatan menormalisasi hubungan dengan Suriah, Saudi, dan negara-negara lainnya menyusul berakhirnya perang dengan Iran.

    Pangeran Faisal mengatakan Saudi mengandalkan “kepemimpinan” Trump untuk “akhirnya menyelesaikan konflik Israel-Palestina”.

    Menhan Arab Saudi Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih

    Pernyataan Pangeran Faisal soal gencatan senjata Gaza tersebut disampaikan sehari setelah Trump dilaporkan menjamu Menteri Pertahanan (Menhan) Saudi, Pangeran Khalid bin Salman di Gedung Putih.

    Laporan Al Arabiya menyebut kunjungan Pangeran Khalid ke Gedung Putih itu dilakukan tanpa banyak publikasi.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip Al Arabiya, Pangeran Khalid juga melakukan pertemuan terpisah dengan Menhan AS Pete Hegseth dan utusan khusus Trump untuk Timur tengah, Steve Witkoff.

    Disebutkan bahwa hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh, serta perang yang berkecamuk di Gaza, menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pangeran Khalid dan Hegseth juga disebut membahas soal kemungkinan kesepakatan pertahanan yang sedang diupayakan.

    Laporan terpisah dari media AS, Fox News, yang mengutip berbagai sumber menyebut pertemuan antara Trump dan Pangeran Khalid itu dilakukan secara diam-diam di Gedung Putih pada Kamis (3/7) waktu setempat.

    Pertemuan itu, menurut Fox News, difokuskan membahas soal deeskalasi dengan Iran, dilanjutkannya perundingan nuklir, langkah-langkah yang diperlukan untuk normalisasi dengan Israel, kesepakatan gencatan senjata-pembebasan sandera di Gaza, dan perdamaian di Timur Tengah.

    Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai kunjungan Menhan Saudi ini.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Israel Hantam Sekolah Tampung Pengungsi Gaza, 20 Orang Tewas

    Serangan Israel Hantam Sekolah Tampung Pengungsi Gaza, 20 Orang Tewas

    Gaza City

    Rentetan serangan militer Israel menghantam sejumlah sekolah di wilayah Jalur Gaza, yang kini digunakan untuk menampung para pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang yang berkecamuk selama 21 bulan terakhir. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas akibat serangan-serangan Tel Aviv pada Sabtu (5/7).

    Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di Jalur Gaza, di mana perang telah menciptakan kondisi kemanusiaan yang mengerikan bagi lebih dari dua juta penduduk wilayah tersebut.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), mengatakan sedikitnya lima orang tewas dalam serangan yang menghantam sebuah sekolah di Gaza City.

    Bassal menyebut serangan lainnya menghantam sebuah sekolah yang letaknya tak jauh dari sekolah pertama yang terkena serangan, hingga menewaskan sedikitnya tiga orang. Sekitar 10 orang lainnya, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dalam serangan yang sama.

    Sekolah-sekolah itu digunakan untuk menampung para warga sipil yang mengungsi dan berlindung dari pertempuran yang terus terjadi.

    Banyak warga Gaza mencari perlindungan di sekolah-sekolah dan gedung publik lainnya sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023 lalu.

    Bassal tidak menjelaskan lebih lanjut soal lokasi kematian lainnya di Jalur Gaza akibat rentetan serangan militer Israel.

    Lihat juga Video ‘Israel: Perang Gaza Bisa Berakhir Besok Jika Hamas Letakan Senjata’:

    Pembatasan media di Jalur Gaza dan kesulitan dalam mengakses banyak wilayah membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan rincian yang diberikan oleh badan pertahanan sipil.

    Sementara itu, saat dihubungi oleh AFP, militer Israel mengatakan tidak dapat mengomentari serangan tertentu tanpa koordinat yang tepat.

    Serangan terbaru Israel ini terjadi beberapa jam setelah kelompok Hamas menyatakan siap untuk memulai perundingan “segera” membahas usulan gencatan senjata terbaru untuk Jalur Gaza.

    Proposal terbaru yang mengatur gencatan senjata selama 60 hari itu muncul menjelang kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/7) mendatang, dengan Presiden Donald Trump semakin mengintensifkan seruan untuk mengakhiri perang.

    Lihat juga Video ‘Israel: Perang Gaza Bisa Berakhir Besok Jika Hamas Letakan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Bilang Siap Mulai Kembali Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Bilang Siap Mulai Kembali Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City

    Kelompok Hamas mengatakan siap untuk “segera” memulai kembali perundingan mengenai usulan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Proposal terbaru yang diajukan mediator mengatur soal gencatan senjata selama 60 hari, yang melibatkan pembebasan para sandera oleh Hamas dan tahanan Palestina oleh Israel.

    Pengumuman itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), disampaikan Hamas setelah kelompok tersebut melakukan konsultasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya, dan sebelum kunjungan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/7) mendatang.

    “Gerakan ini siap untuk terlibat segera dan secara serius dalam siklus perundingan mengenai mekanisme untuk menerapkan (ketentuan dalam usulan gencatan senjata yang diterima dari mediator),” ucap Hamas dalam pernyataan pada Jumat (4/7).

    Usulan gencatan senjata terbaru itu didukung oleh AS, dan diklaim oleh Presiden Donald Trump telah disetujui oleh Israel.

    Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, mengatakan pihaknya mendukung perundingan gencatan senjata terbaru, namun menuntut “jaminan” bahwa Israel “tidak akan melanjutkan agresinya” setelah para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dibebaskan.

    Seorang sumber Palestina yang memahami negosiasi yang terjadi mengatakan kepada AFP bahwa proposal terbaru mencakup “gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan setengah dari para tawanan Israel yang masih hidup di Jalur Gaza” — diperkirakan berjumlah 22 orang — “sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah tahanan dan tawanan Palestina oleh Israel”.

    Dua gencatan senjata sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan AS mampu menghentikan sementara pertempuran Hamas dan Israel, yang melibatkan pembebasan sandera Israel di Gaza dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Tel Aviv.

    Trump mengatakan pada Kamis (3/7) bahwa dirinya menginginkan “keselamatan bagi rakyat Gaza”.

    “Mereka telah melalui neraka,” sebutnya.

    Sementara Netanyahu, pada Jumat (4/7), berjanji untuk memulangkan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah mendapat tekanan domestik yang besar atas nasib mereka.

    “Saya merasakan komitmen yang mendalam, pertama dan terutama, untuk memastikan kembalinya semua orang yang diculik, semuanya,” ujarnya.

    Dari 251 sandera yang diculik Hamas dan sekutunya dalam serangan Oktober 2023 lalu, sebanyak 49 orang di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk 27 orang yang, disebut oleh militer Israel, sudah tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu Warga Palestina Ditembaki Saat Antre Makanan di Gaza

    Pilu Warga Palestina Ditembaki Saat Antre Makanan di Gaza

    Jakarta

    Kurang lebih seminggu lalu, Mahmoud Qassem kehilangan putranya, Khader. Remaja berusia 19 tahun itu dilaporkan tewas saat sedang berusaha mencapai pusat distribusi makanan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), lembaga bantuan yang didukung Amerika Serikat, di wilayah Gaza tengah.

    “Terakhir kali saya dan ibunya mendengar kabar dari Khader pukul 11 malam. Dia bilang berada di tempat aman, dia pergi ke pusat distribusi Netzarim, dan saya sempat berpesan agar dia berhati-hati,” kata Qassem kepada DW dari sebuah tenda di Kota Gaza, tempat keluarganya kini mengungsi.

    “Jam satu pagi saya mencoba meneleponnya lagi, tapi ponselnya tidak aktif. Saya mulai cemas. Tidak ada kabar sama sekali hingga Jumat siang jam dua. Rasanya seperti ada api membakar dada saya,” ujar pria berusia 50 tahun itu.

    Qassem kemudian pergi dan memeriksa sejumlah rumah sakit di Gaza tengah. Di sanalah dia mengetahui bahwa Khader telah tewas. Jenazahnya baru ditemukan setelah berkoordinasi dengan militer Israel. Dari kondisi tubuhnya, Khader diketahui meninggal akibat beberapa luka tembak.

    “Seorang anak 19 tahun yang bahkan belum sempat menjalani hidupnya, semuanya demi mengambil satu kotak bantuan,” ujarnya nyaris tidak kuasa menahan air mata. Dia menambahkan bahwa dirinya sebenarnya tidak mau anaknya pergi, tetapi Khader merasa bertanggung jawab menafkahi keluarga.

    “Saya kehabisan kata-kata menggambarkan situasi di sini. Orang-orang rela mengorbankan diri demi bertahan hidup. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kami alami. Tidak ada yang peduli, tidak Hamas, tidak Israel, tidak negara-negara Arab, tidak seorang pun.”

    Makanan dan pasokan bantuan lainnya sangat langka di Gaza

    Laporan kekerasan, luka-luka, hingga kematian yang hampir terjadi setiap hari di sekitar distribusi bantuan menyoroti kenyataan tak tertahankan yang dihadapi 2,3 juta penduduk Gaza. Warga Gaza hampir sepenuhnya bergantung pada pasokan yang masuk melalui perlintasan dengan Israel.

    Kelangkaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya masih terjadi, bahkan setelah PBB kembali mengirimkan bantuan dan tiga pusat distribusi baru dibuka. Pusat-pusat itu dijalankan oleh GHF, lembaga bantuan AS-Israel, akibat blokade Israel yang berlangsung hampir tiga bulan.

    Pihak Israel berdalih, blokade dilakukan karena Hamas mencuri bantuan dan menggunakannya untuk membiayai operasinya. Namun, klaim ini dibantah oleh PBB dan berbagai lembaga kemanusiaan internasional maupun lokal yang telah lama memiliki jaringan distribusi bantuan yang mapan di Gaza.

    Truk-truk bantuan di Gaza berulang kali dijarah, baik oleh kelompok bersenjata maupun warga sipil yang putus asa mencari makanan. Di saat yang sama, militer Israel terus meningkatkan serangan udara dan mengeluarkan perintah evakuasi massal di sebagian besar wilayah utara dan selatan Gaza.

    Saeed Abu Libda, seorang ayah lima anak berusia 44 tahun, baru-baru ini berhasil merebut satu karung tepung dari sebuah truk bantuan yang melintas di dekat Khan Younis. “Saya tahu ini berisiko, tapi kami harus makan,” ujarnya kepada DW melalui sambungan telepon, karena jurnalis asing dilarang masuk ke Gaza.

    Menurut Abu Libda, ribuan orang saat itu tengah menunggu kedatangan truk bantuan ketika dua tembakan terdengar. “Saya melihat orang-orang jatuh ke tanah, ada yang terluka, ada yang tubuhnya hancur berkeping-keping. Saya sendiri terkena pecahan peluru di perut, tapi syukurlah hanya luka ringan.”

    Ratusan orang tewas di lokasi distribusi makanan

    Kementerian Kesehatan di Gaza, yang berada di bawah kendali Hamas, melaporkan bahwa lebih dari 500 orang tewas dalam beberapa pekan terakhir akibat serangan udara, tembakan, dan pengeboman oleh Israel. Menurut pejabat kesehatan, sebagian besar korban tewas saat tengah menunggu di lokasi distribusi bantuan atau di sekitar truk-truk pembawa makanan.

    Namun, klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X pada Selasa (01/07), Israel menuduh Hamas menembaki warga sipil sendiri demi menyebarkan informasi sesat.

    Israel mengklaim bahwa kesaksian dari warga Gaza menunjukkan bahwa Hamas “menyebarkan klaim palsu yang menyalahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), melebih-lebihkan jumlah korban, dan menyebarkan rekaman palsu.”

    Sekitar 130 organisasi kemanusiaan dan LSM internasional, termasuk Oxfam dan Save the Children, mendesak agar GHF dihentikan operasinya. Mereka menuduh yayasan yang berbasis di AS dan Israel itu memaksa ribuan warga kelaparan memasuki zona militer, di mana mereka menghadapi risiko tembakan saat berusaha mengakses bantuan.

    Menanggapi kritik tersebut, direktur GHF, Johnnie Moore, pada Rabu (02/07) dalam konferensi pers di Brussels bersikeras bahwa pihaknya tidak akan menghentikan operasi penyaluran bantuan. Dia mengklaim bahwa yayasan tersebut telah menyalurkan lebih dari 55 juta porsi makanan hingga saat ini, dan terbuka untuk bekerja sama dengan PBB serta lembaga bantuan lainnya.

    Moore juga menyinggung pernyataan dari otoritas kesehatan Gaza. “Kementerian Kesehatan Gaza setiap hari mengeluarkan data korban sipil, dan hampir selalu mengaitkannya dengan warga yang sedang menunggu bantuan-bantuan dari kami,” ujarnya.

    Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa mereka melepaskan “tembakan peringatan” ke arah warga yang mendekati posisi militer di sekitar lokasi distribusi bantuan. Namun, IDF belum merilis data resmi terkait jumlah korban akibat tindakan tersebut.

    Pada 27 Juni, surat kabar Israel berhaluan kiri, Haaretz, menerbitkan laporan yang menyebut bahwa tentara Israel telah diberi lampu hijau untuk menembaki kerumunan warga sipil di dekat pusat distribusi makanan guna menjauhkan mereka dari posisi militer Israel di dalam zona larangan.

    Dalam artikel tersebut, seorang tentara yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa pasukannya menggunakan menembaki warga tak bersenjata yang tidak menunjukkan ancaman. Haaretz juga melaporkan bahwa militer Israel tengah menyelidiki apakah tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.

    Menanggapi laporan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menepis tudingan tersebut dan menuduh Haaretz menyebarkan “kebohongan berbahaya yang bertujuan mencemarkan nama baik IDF, militer paling bermoral di dunia,” demikian bunyi sebuah pernyataan bersama.

    IDF juga membantah tuduhan bahwa mereka secara sengaja menembaki warga sipil. Dalam pernyataan yang disiarkan media Israel, IDF menegaskan bahwa tidak ada pasukan yang diperintahkan “untuk secara sengaja menembaki warga sipil, termasuk mereka yang mendekati pusat-pusat distribusi bantuan.”

    Namun, tiga hari setelah pernyataan tersebut, militer Israel mengumumkan langkah-langkah penyesuaian. Berdasarkan “pelajaran yang dipetik,” IDF menyatakan akan mengatur ulang akses menuju jalur dan pusat distribusi bantuan, membangun pos-pos pemeriksaan baru, serta memasang sinyal peringatan guna “mengurangi gesekan dengan warga sipil dan menjaga keselamatan pasukan di lapangan.”

    Di sisi lain, GHF bersikeras bahwa lokasi distribusi mereka aman dari kekerasan. Direktur GHF, Johnnie Moore, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi satu pun insiden kekerasan di lokasi mereka. “Tidak ada satu pun insiden kekerasan di pusat distribusi kami. Kami tidak pernah mengalami insiden seperti itu,” tegasnya.

    Namun, merespons laporan Haaretz yang menuduh adanya lampu hijau untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil, GHF menyatakan bahwa tuduhan tersebut “terlalu serius untuk diabaikan” dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.

    “Kami hanya menerima cukup untuk tetap hidup”

    Di tengah kehancuran akibat perang, warga Palestina yang putus asa kerap harus berjalan berjam-jam melewati medan berbahaya untuk mencapai pusat-pusat distribusi bantuan. Banyak dari lokasi tersebut berada di dalam zona militer yang ditetapkan oleh Israel. Pusat distribusi hanya dibuka dalam waktu singkat, dan informasi mengenai titik kumpul yang aman sering kali tidak jelas.

    “Jalan ke sana sangat berbahaya. Saya berusaha keras untuk tetap di jalur utama agar bisa sampai,” kata Ahmed Abu Raida kepada DW melalui sambungan telepon dari Mawasi, Gaza selatan. Dia kini tinggal di sebuah tenda bersama keluarga besarnya.

    Menurut Ahmed, warga harus menunggu lama untuk mengetahui kapan pusat bantuan atau layanan kesehatan dibuka. “Selama berjam-jam kami menunggu, suara tembakan terdengar dari berbagai arah,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Rahka Susanto dan Rizki Nugraha

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepala Mossad Klaim Israel Sebabkan Kerusakan Signifikan dalam Serangan ke Iran

    Kepala Mossad Klaim Israel Sebabkan Kerusakan Signifikan dalam Serangan ke Iran

    JAKARTA – Kepala Mossad David Barnea mengatakan, Israel telah menimbulkan “kerusakan yang signifikan” di Iran selama serangan 12 hari bulan lalu, dalam komentar yang dirilis Kantor Perdana Menteri Israel.

    Kendati demikian, Kepala Mossad mengindikasikan Israel perlu melanjutkan operasinya terhadap Iran, saat menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Markas Besar Mossad.

    “Kami berkomitmen untuk terus bertindak tegas untuk mencegah ancaman masa depan dari Iran terhadap Israel dan berusaha untuk memaksimalkan peluang strategis yang ada di hadapan kami,” kata Barnea, melansir The Times of Israel 3 Juli.

    Sementara itu, PM Netanyahu mengatakan kepada Pimpinan Mossad, operasi pager dan walkie-talkie terhadap Hizbullah pada September 2024 “menggerakkan segala sesuatu yang terjadi kemudian, penyingkiran (Pemimpin Hizbullah Hassan) Nasrallah, runtuhnya (rezim Presiden Suriah Bashar) Assad, dan kemudian operasi gabungan kami untuk menghilangkan ancaman eksistensial langsung” di Iran, kata PMO.

    Sebelumnya, PM Netanyahu memuji serangan Israel ke Iran dengan sandi “Raising Nation” pada 13 Juni itu sebagai “eksekusi sempurna”, dalam Forum Staf Umum Israel Defense Forces (IDF).

    Dalam pertemuan tersebut, PM Netanyahu berterima kasih kepada Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir “atas pelaksanaan tugas yang kami tetapkan dengan sempurna.”

    Bulan lalu, PM Netanyahu mengklaim operasi militer Israel terhadap Iran lebih cepat dari rencana yang disiapkan, memuji pencapaian pasukannya dalam wawancara dengan Kan.

    “Kami lebih cepat dari jadwal yang kami tetapkan, baik dari segi waktu maupun hasil,” katanya ketika itu.

  • Hamas Masih Dalami Usulan Gencatan Senjata dengan Israel

    Hamas Masih Dalami Usulan Gencatan Senjata dengan Israel

    Jakarta

    Hamas mengatakan saat ini pihaknya sedang berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina terkait usulan gencatan senjata dengan Israel. Hamas mengatakan ingin memastikan warga Gaza mendapat bantuan dan bebas dari agresi Israel.

    “Dalam konteks komitmen gerakan untuk mengakhiri agresi zionis terhadap rakyat kami dan memastikan masuknya bantuan kemanusiaan secara bebas, gerakan ini melakukan konsultasi dengan para pemimpin pasukan dan faksi-faksi Palestina terkait usulan yang diterimanya dari para mediator persaudaraan,” bunyi keterangan Hamas dilansir Aljazeera, Jumat (4/7/2025).

    “Gerakan ini akan menyerahkan keputusan akhir kepada para mediator setelah konsultasi selesai dan akan mengumumkannya secara resmi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak kelompok Hamas untuk menerima gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Trump mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk menuntaskan kesepakatan tersebut, seiring pasukannya juga meningkatkan operasi di wilayah Palestina tersebut.

    Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial, mengatakan bahwa perwakilannya telah bertemu dengan para pejabat Israel terkait konflik Gaza, menjelang kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke Washington minggu depan.

    “Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menuntaskan gencatan senjata 60 Hari, di mana kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mengakhiri Perang,” tulis Trump di media sosial miliknya, Truth Social, dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (2/7).

    Trump mengatakan perwakilan Qatar dan Mesir, mediator dalam konflik Gaza, akan menyampaikan “proposal akhir ini.”

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gencatan Senjata Gaza di Depan Mata, Ini Satu Hal yang Diminta Hamas

    Gencatan Senjata Gaza di Depan Mata, Ini Satu Hal yang Diminta Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya mencapai gencatan senjata antara Hamas dan Israel kembali menguat setelah Amerika Serikat mendorong adanya perdamaian di wilayah tersebut. Namun, di tengah lonjakan diplomasi itu, serangan militer Israel ke Gaza terus berlanjut tanpa henti, menewaskan sedikitnya 59 warga Palestina hanya dalam satu hari.

    Sumber yang dekat dengan kelompok Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa mereka saat ini tengah menilai proposal gencatan senjata baru yang didukung AS, namun menekankan bahwa kelompok tersebut menginginkan jaminan jelas bahwa gencatan senjata itu benar-benar akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

    “Hamas sedang membahas proposal gencatan senjata ini dengan faksi-faksi Palestina lainnya dan akan menyampaikan responsnya kepada para mediator setelah diskusi itu selesai,” demikian pernyataan Hamas pada Jumat (4/7/2025).

    Sementara itu, dua pejabat Israel menyatakan bahwa rincian dari proposal itu masih dalam pembahasan, namun peluang untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera kini sangat tinggi, hampir 21 bulan sejak perang Israel-Hamas meletus.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa lalu menyebut bahwa Israel telah menyetujui syarat-syarat untuk menyelesaikan gencatan senjata selama 60 hari, periode yang dimaksudkan untuk membuka jalan menuju berakhirnya perang.

    Namun, apakah kesepakatan ini benar-benar akan terwujud sangat bergantung pada tanggapan akhir dari Hamas.

    Menurut sumber dari pihak keamanan Mesir, mediator dari Mesir dan Qatar saat ini berupaya mengamankan jaminan dari AS dan komunitas internasional bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang akan tetap berlangsung. Jaminan tersebut dinilai krusial agar Hamas bersedia menerima proposal gencatan senjata dua bulan tersebut.

    Seorang pejabat senior Israel yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah siap menyetujui kesepakatan.

    Sumber lain yang mengetahui proses negosiasi mengatakan Israel menantikan respons resmi dari Hamas pada Jumat, dan jika tanggapannya positif, delegasi Israel akan ikut serta dalam pembicaraan tidak langsung untuk meresmikan kesepakatan tersebut.

    Isi proposal itu mencakup pembebasan secara bertahap terhadap 10 sandera Israel yang masih hidup, serta pemulangan jenazah 18 sandera lainnya, sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

    Dari 50 sandera yang diyakini masih berada di Gaza, sekitar 20 orang diperkirakan masih hidup.

    Selain itu, bantuan kemanusiaan akan segera masuk ke Gaza dan pasukan militer Israel akan menarik diri secara bertahap dari beberapa wilayah di Jalur Gaza. Negosiasi mengenai gencatan senjata permanen juga akan dimulai segera setelah kesepakatan diberlakukan.

    “Kami benar-benar berharap kesepakatan ini akan tercapai, tapi semuanya tergantung pada sejauh mana Hamas bersedia menerima syarat-syarat tersebut,” ujar Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, kepada Channel 12 Israel.

    “Satu hal yang pasti: Presiden ingin perang ini berakhir. Perdana Menteri ingin perang ini berakhir. Rakyat Amerika dan rakyat Israel juga menginginkan perang ini segera berakhir,” tambah Huckabee, yang dijadwalkan ikut dalam pembicaraan di Gedung Putih pekan depan saat Netanyahu bertemu dengan Trump.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Desak Hamas Terima Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

    Trump Desak Hamas Terima Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak kelompok Hamas untuk menerima gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Trump mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk menuntaskan kesepakatan tersebut, seiring pasukannya juga meningkatkan operasi di wilayah Palestina tersebut.

    Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial, mengatakan bahwa perwakilannya telah bertemu dengan para pejabat Israel terkait konflik Gaza, menjelang kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke Washington minggu depan.

    “Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menuntaskan GENCATAN SENJATA 60 Hari, di mana kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mengakhiri Perang,” tulis Trump di media sosial miliknya, Truth Social, dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (2/7/2025).

    Trump mengatakan perwakilan Qatar dan Mesir, mediator dalam konflik Gaza, akan menyampaikan “proposal akhir ini.”

    “Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini, karena ini tidak akan menjadi lebih baik-ini hanya akan menjadi lebih buruk,” ujar Trump.

    Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia akan bersikap “sangat tegas” terhadap Netanyahu saat mereka bertemu pada tanggal 7 Juli mendatang.

    Selain terus melancarkan serangannya di Gaza, militer Israel diketahui meningkatkan aksi kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Aksi kekerasan ini menewaskan 1.000 warga Palestina.

    Dilansir Aljazeera, Selasa (1/7), ketika dunia teralihkan oleh genosida yang dilakukan pasukan Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 56.331 orang dan mengusir hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang, Israel juga meningkatkan serangannya di Tepi Barat.

    Tak hanya melalui militer, pemukim Israel juga menyerang dan membunuh penduduk desa Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video: Presiden Muslim Ini Buka Dialog dengan Israel, lsyarat Damai?

    Video: Presiden Muslim Ini Buka Dialog dengan Israel, lsyarat Damai?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kabar mengindikasikan adanya kemungkinan pertemuan langsung antara Presiden Sementara Suriah Ahmed Al Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Selengkapnya dalam program AutobizzCNBC Indonesia, Selasa (01/07/2025).