Tag: Benjamin Netanyahu

Mahkamah Internasional Keluarkan Surat Penangkapan Petinggi Taliban

Jakarta –

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada hari Selasa (08/07) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin tertinggi dan ketua Mahkamah Agung Taliban, menuduh mereka menganiaya anak perempuan dan perempuan di Afganistan.

ICC mengatakan ada dasar untuk meyakini bahwa pemimpin spiritual tertinggi Haibatullah Akhundzada dan Ketua Mahkamah Agung Taliban Abdul Hakim Haqqani telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan atas dasar gender terhadap anak perempuan, perempuan, dan “orang yang tidak sesuai” dengan kebijakan Taliban tentang gender, identitas gender, atau ekspresi.

“Meskipun Taliban telah memberlakukan aturan dan larangan tertentu pada penduduk secara keseluruhan, mereka secara khusus menargetkan anak perempuan dan perempuan karena gender mereka, merampas hak dan kebebasan fundamental mereka,” lanjut pernyataan itu.

Taliban telah “secara parah merampas” hak anak perempuan dan perempuan atas pendidikan, privasi, dan kehidupan keluarga serta kebebasan bergerak, berekspresi, berpikir, hati nurani, dan beragama, tandas hakim ICC.

Hakim menambahkan: “Selain itu, orang lain menjadi sasaran karena ekspresi seksualitas dan/atau identitas gender tertentu dianggap tidak konsisten dengan kebijakan Taliban tentang gender.”

Apa tanggapan Taliban?

Pengadilan yang bermarkas di Den Haag menuduh kejahatan tersebut terjadi sejak 15 Agustus 2021, ketika Taliban merebut kekuasaan, dan berlanjut hingga setidaknya 20 Januari 2025.

Taliban menolak surat perintah tersebut sebagai “omong kosong” dan bahwa langkah ICC “tidak akan mempengaruhi komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap hukum Syariah,” kata juru bicara Zabihullah Mujahid dalam sebuah pernyataan.

Apa tujuan ICC?

ICC dibentuk untuk mengadili kejahatan terburuk di dunia, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan tersebut tidak memiliki kepolisian sendiri dan bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya. Secara teori, ini berarti siapa pun yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC tidak dapat melakukan perjalanan ke negara anggota karena takut ditahan. Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi.

Sejak kembali berkuasa empat tahun lalu, Taliban telah memberlakukan langkah-langkah yang mencakup pelarangan perempuan dari tempat umum dan pelarangan anak perempuan untuk bersekolah di atas kelas enam.

Minggu lalu, Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui rezim Taliban.

Dalam beberapa tahun terakhir, ICC juga telah berupaya menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa inggris
Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

09/07/2025 16:57
Trump Yakin Hamas Akan Setujui Gencatan Senjata dengan Israel

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa kelompok Hamas akan bersedia menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal ini disampaikannya pada Senin (7/7) waktu setempat saat ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendorong diakhirinya perang Gaza.

“Mereka ingin bertemu dan mereka ingin gencatan senjata itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Senin (7/7) waktu setempat.

Trump kemudian ditanya oleh seorang jurnalis apa yang menghalangi kesepakatan damai di Gaza. “Saya tidak berpikir ada hambatan. Saya pikir semuanya berjalan dengan sangat baik,” ujar Trump, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

Para wartawan juga menanyakan Trump dan Netanyahu tentang rencana potensial untuk merelokasi warga Palestina. Trump mengatakan ia memiliki kerja sama dari negara-negara tetangga Israel.

Netanyahu, sementara itu, mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan AS untuk menemukan negara-negara yang akan “memberikan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina”.

“Jika orang ingin tinggal, mereka dapat tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus dapat pergi,” kata Netanyahu.

Sebelumnya, Kepresidenan Palestina telah menolak rencana untuk merelokasi warga Palestina, dan menyatakan bahwa hal itu akan melanggar hukum internasional.

Netanyahu juga tampaknya mengecilkan prospek negara Palestina yang utuh, dengan mengatakan bahwa Israel akan “selalu” mempertahankan kendali keamanan atas Jalur Gaza.

“Sekarang, orang akan mengatakan bahwa itu bukan negara yang lengkap, itu bukan negara. Kami tidak peduli,” kata Netanyahu, dilansir dari BBC, Selasa (8/7).

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/07/2025 15:28
Netanyahu Calonkan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

Jakarta –

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah mencalonkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Dia telah mengirimkan surat pencalonan tersebut kepada komite Nobel.

“Ia tengah menempa perdamaian saat kita berbicara, di satu negara, di satu kawasan demi kawasan,” kata Netanyahu saat makan malam dengan Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7) waktu setempat, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

Trump sebelumnya telah menerima beberapa nominasi Hadiah Nobel Perdamaian dari para pendukung dan anggota parlemen selama bertahun-tahun. Trump pun telah mengungkapkan kekesalannya karena tidak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.

Tokoh Republik tersebut mengeluh bahwa ia telah diabaikan oleh Komite Nobel Norwegia atas perannya sebagai penengah dalam konflik antara India dan Pakistan, serta Serbia dan Kosovo.

Ia juga menuntut pujian karena “menjaga perdamaian” antara Mesir dan Ethiopia serta menjadi perantara Perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.

Trump saat ini tengah berkampanye untuk perannya sebagai “pembawa perdamaian”, yang akan menggunakan keterampilan negosiasinya untuk segera mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza, meskipun kedua konflik tersebut masih berkecamuk selama lebih dari lima bulan sejak ia menjabat sebagai presiden AS.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/07/2025 14:42
Gencatan Senjata-Relokasi Warga Gaza, Deal Diam-Diam Trump-Netanyahu?

Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7/2025) waktu setempat. Pertemuan dilakukan di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta wacana kontroversial relokasi warga Palestina dari Gaza.

Trump menyampaikan bahwa AS akan mengadakan pembicaraan dengan Iran dalam waktu dekat. Ia juga mengisyaratkan adanya kemajuan dalam rencana pemindahan warga Gaza ke negara-negara tetangga, meski menuai kritik tajam dari komunitas internasional.

“Kami telah mendapatkan kerja sama hebat dari negara-negara sekitar. Jadi sesuatu yang baik akan terjadi,” kata Trump dalam pertemuan dengan Netanyahu, seperti dikutip dari pernyataannya kepada wartawan, seperti dikutip Reuters pada Selasa (8/7/2025).

Netanyahu menambahkan bahwa Israel dan AS sedang berupaya mencari negara yang bersedia menerima warga Gaza.

“Jika mereka ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Tapi jika ingin pergi, mereka harus bisa pergi,” ujar Netanyahu. “Kami hampir menemukan beberapa negara yang siap mewujudkan hal ini.”

Trump sebelumnya sempat menggagas pemindahan warga Palestina dari Gaza dan mengubah wilayah itu menjadi ‘Riviera Timur Tengah’. Namun, gagasan ini dikritik warga Gaza dan organisasi HAM sebagai bentuk “pembersihan etnis”.

Kedatangan Netanyahu ke Washington bertepatan dengan perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di Doha, Qatar, yang dimediasi AS untuk mengamankan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Trump mengklaim negosiasi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan dalam pekan ini.

“Saya pikir kita sedang sangat dekat,” kata Trump soal gencatan senjata Gaza.

Kepala Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, dijadwalkan terbang ke Doha dalam pekan ini untuk bergabung dalam putaran pembicaraan lanjutan. Ia sebelumnya menyusun proposal gencatan senjata selama 60 hari sebagai kerangka kesepakatan.

Namun, kemajuan negosiasi masih terkendala. Sumber Palestina menyebut hambatan utama adalah penolakan Israel atas masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza secara aman dan bebas. Israel bersikeras mengontrol bantuan agar tidak jatuh ke tangan militan.

Di sisi lain, Trump juga menyatakan keterbukaan untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyatakan kesiapannya menyelesaikan perbedaan dengan AS lewat dialog.

Pertemuan ini menjadi kali ketiga Trump dan Netanyahu bertatap muka sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Pertemuan dilakukan secara pribadi di Ruang Biru Gedung Putih, bukan di Ruang Oval seperti lazimnya pertemuan resmi.

Menariknya, Netanyahu menyerahkan sepucuk surat kepada Trump untuk mencalonkannya menerima Nobel Perdamaian..

Netanyahu dijadwalkan bertemu Wakil Presiden JD Vance pada Selasa pagi waktu setempat, dan juga akan berkunjung ke Gedung DPR AS untuk berdialog dengan para pemimpin Kongres.

Sementara itu, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Persenjataan Israel” dan menyerukan penangkapan Netanyahu, merujuk pada surat perintah Mahkamah Pidana Internasional terkait dugaan kejahatan perang di Gaza.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

08/07/2025 12:37
Presiden Iran Bilang Israel Coba Bunuh Dirinya Saat Perang, Tapi Gagal

Teheran –

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan bahwa Israel, yang bulan lalu terlibat perang selama 12 hari dengan Teheran, telah melakukan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pezeshkian menyebut upaya Tel Aviv itu berujung kegagalan.

Pernyataan ini, seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025), disampaikan Pezeshkian dalam wawancara dengan tokoh media Amerika Serikat (AS), Tucker Carlson, yang dirilis pada Senin (7/7) waktu setempat.

Hal ini diungkapkan Pezeshkian sekitar kurang dari sebulan setelah Israel melancarkan rentetan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, yang menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir negara tersebut.

Serangan-serangan mematikan Tel Aviv dilancarkan dua hari sebelum Teheran dan Washington dijadwalkan bertemu untuk putaran terbaru perundingan nuklir antara kedua negara. Serangan itu menghambat negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan atas program nuklir Iran.

Saat ditanya soal apakah dirinya meyakini Israel telah mencoba untuk membunuhnya, Pezeshkian mengatakan: “Iya, mereka memang mencoba. Mereka bertindak seperti itu, tetapi gagal.”

“Bukan Amerika Serikat yang berada di balik upaya pembunuhan terhadap saya. Melainkan Israel. Saya sedang dalam sebuah pertemuan… mereka mencoba membombardir area yang menjadi tempat kami mengadakan pertemuan itu,” ucap Pezeshkian, merujuk pada upaya pembunuhan selama perang baru-baru ini.

Menurut otoritas kehakiman Iran, lebih dari 900 orang tewas selama perang 12 hari berlangsung. Sementara laporan otoritas Tel Aviv menyebut sedikitnya 28 orang tewas di Israel akibat rentetan serangan balasan Iran yang melibatkan rudal dan drone.

Perang 12 hari antara Iran dan Israel juga menyeret AS, yang melancarkan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz. Pertempuran udara sengit itu diakhiri dengan gencatan senjata yang berlangsung sejak 24 Juni lalu.

Lihat juga Video ‘Pentagon Klaim Fasilitas Nuklir Iran Hancur Total: Mundur 2 Tahun’:

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pada 16 Juni lalu, tidak mengesampingkan rencana untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang disebutnya akan “mengakhiri konflik”, setelah muncul laporan yang menyebut Presiden AS Donald Trump memveto tindakan tersebut.

Pezeshkian, dalam wawancara dengan Carlson, menuduh Netanyahu mengejar “agendanya sendiri” untuk “perang selamanya” di Timur Tengah, dan mendesak AS untuk tidak terseret ke dalamnya.

“Pemerintah AS harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam perang yang bukan perangnya Amerika, melainkan perangnya Netanyahu,” cetusnya.

Pezeshkian menambahkan bahwa Iran “tidak memiliki masalah” untuk memulai kembali perundingan nuklir dengan AS, asalkan rasa saling percaya dapat dibangun kembali antara kedua negara. Dia memperingatkan bahwa AS memiliki dua cara untuk menghadapi Iran: perdamaian atau perang.

Lihat juga Video ‘Pentagon Klaim Fasilitas Nuklir Iran Hancur Total: Mundur 2 Tahun’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/07/2025 12:14
Trump Bertemu Netanyahu di Gedung Putih, Bahas Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjamu PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Trump meminta Netanyahu untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Saya tidak berpikir ada hambatan, saya pikir semuanya berjalan dengan sangat baik,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apa yang menghalangi tercapainya kesepakatan damai sebagaimana dilansir AFP, Selasa (8/7/2025).

Menurut Trump, Hamas juga bersedia mengakhiri konflik di Gaza. Trump mengaku yakin Hamas akan menyetujui gencatan senjata.

“Mereka (Hamas) ingin bertemu dan mereka ingin gencatan senjata itu,” kata Trump.

Sementara itu, Netanyahu dalam kesempatan itu mengatakan dia telah menominasikan menganugerahi Trump Nobel Perdamaian atau Nobel Peace Prize. Menurutnya, Trump pantas mendapat itu.

“Dia (Trump) telah menempa perdamaian saat kita berbicara, di satu negara, di satu kawasan demi kawasan,” kata Netanyahu.

Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan lebih berhati-hati dalam hal perdamaian dengan Palestina dan mengesampingkan keutuhan negara Palestina, dengan mengatakan bahwa Israel akan ‘selalu’ mempertahankan kendali keamanan atas Jalur Gaza.

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/07/2025 08:26
Mengemuka Pengakuan Penjarah Bantuan Kongkalikong dengan Israel di Gaza

Jakarta –

Kelompok yang dikenal sebagai Popular Forces menjarah bantuan kemanusiaan Gaza. Kelompok bersenjata palestina yang menentang kelompok Hamas itu membenarkan pihaknya melakukan koordinasi dengan militer Israel.

Hal itu terungkap saat pemimpin kelompok itu, Yasser Abu Shabab melakukan wawancara dengan radio publik Israel berbahas Arab, Makan.

Pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Popular Forces, Yasser Abu Shabab, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025), mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan radio publik Israel berbahasa Arab, Makan. Abu Shabab mengatakan bahwa kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza dan mengkomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum pelaksanaan.

“Kami terus memberitahu mereka, tetapi kami melaksanakan aksi militer kami sendiri,” kata Abu Shabab dalam wawancara dengan radio Israel tersebut.

Dia juga menyampaikan kelompoknya telah menerima “dukungan logistik dan keuangan dari beberapa pihak”, tanpa menyebut Israel secara langsung.

“Ada hal-hal yang tidak dapat kami bicarakan secara terbuka,” ucapnya.

Otoritas Israel bulan lalu mengakui telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata Palestina yang menentang Hamas di Jalur Gaza, tanpa menyebut nama kelompok yang dimaksud. Namun laporan media lokal mengidentifikasi kelompok itu sebagai Abu Shabab.

“Itu bagus, itu menyelamatkan nyawa tentara-tentara Israel,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada saat itu.

Abu Shahab Diduga Jarah Bantuan

Foto: AP

Anggota parlemen Israel, Knesset, Avigdor Lieberman, yang juga mantan Menteri Pertahanan Israel menuduh pemerintah Netanyahu “memberikan senjata kepada sekelompok pelaku kriminal dan penjahat”.

Abu Shabab selaku kepala geng kriminal di area Rafah dalam gambaran lembaga think-tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, diduga menjarah truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan. Abu Shabab tidak menanggapi tuduhan itu dalam wawancara radionya, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuan milisi mereka adalah mengalahkan Hamas serta memberikan alternatif bagi pemerintahan di Jalur Gaza.

“Kami tidak tergabung dalam ideologi atau organisasi politik apa pun,” tegas Abu Shabab dalam wawancara radio tersebut, sembari mengatakan bahwa dirinya berusaha memberantas “ketidakadilan” dan “korupsi” yang dilakukan Hamas.

“Kami akan terus berjuang, tidak peduli ada pertumpahan darah. Saat ini, Hamas sedang sekarat. Mereka mengetahui bahwa akhir mereka sudah dekat,” ujarnya.

Abu Shabab telah memancing kemarahan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007. Pada Rabu (2/7) lalu, pengadilan militer Hamas memberikan waktu 10 hari kepada Abu Shabab untuk menyerahkan diri untuk diadili atas tuduhan pengkhianatan, di antara tuduhan-tuduhan lainnya.

Lihat Video ‘Jumlah Korban Tewas Palestina di Gaza Meningkat Jadi 57.523’:

Halaman 2 dari 2

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

08/07/2025 06:02
Netanyahu Izinkan Bantuan Masuk Gaza, Menteri Garis Keras Israel Geram!

Tel Aviv –

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang kontroversial mengecam Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu soal keputusan kabinet pemerintahan Israel untuk mengizinkan sejumlah bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

Smotrich yang berhaluan sayap kanan ini menyebut keputusan semacam itu sebagai “kesalahan besar”, yang menurutnya akan menguntungkan kelompok Hamas.

Smotrich, seperti dilansir Reuters, Senin (7/7/2025), juga menuduh Netanyahu gagal memastikan bahwa militer Israel mematuhi arahan pemerintah dalam melancarkan perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

Menteri garis keras Israel itu mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan “langkah selanjutnya”, tetapi tidak secara eksplisit mengancam akan keluar dari koalisi.

Komentar Smotrich ini disampaikan pada Minggu (6/7) waktu setempat, atau sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan melakukan pembicaraan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), dengan Presiden Donald Trump mengenai proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata Gaza terbaru selama 60 hari.

“Kabinet dan Perdana Menteri membuat kesalahan besar kemarin dengan menyetujui masuknya bantuan melalui rute yang juga menguntungkan Hamas,” kata Smotrich dalam pernyataan via media sosial X.

Dia berargumen bahwa bantuan yang diperbolehkan masuk ke Jalur Gaza itu pada akhirnya akan mencapai kelompok Hamas, dan dijadikan sebagai “dukungan logistik bagi musuh selama masa perang”.

Pemerintah Israel belum mengumumkan perubahan apa pun untuk kebijakan soal akses bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Media lokal Israel melaporkan bahwa pemerintah Netanyahu telah melakukan voting untuk mengizinkan bantuan tambahan masuk ke wilayah wilayah Jalur Gaza bagian utara.

Kantor PM Israel belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Smotrich tersebut. Sedangkan militer Tel Aviv menolak berkomentar.

Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan Gaza untuk para petempurnya sendiri, atau menjualnya untuk mendanai operasi militer kelompok itu. Hamas membantah keras tuduhan semacam itu.

Jalur Gaza kini berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kondisi yang mengancam akan mendorong hampir setengah juta orang ke dalam kelaparan dalam hitungan bulan.

Pada Mei lalu, Israel mencabut sebagian blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan selama hampir tiga bulan. Dua pejabat Israel, yang enggan disebut namanya, mengatakan pada 27 Juni bahwa pemerintah Tel Aviv telah menghentikan sementara bantuan masuk ke wilayah Jalur Gaza bagian utara.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

07/07/2025 18:02
Kelompok yang Jarah Bantuan di Gaza Akui Koordinasi dengan Israel

Gaza City –

Kelompok bersenjata Palestina yang menentang kelompok Hamas, dan dituduh menjarah bantuan kemanusiaan Gaza, membenarkan pihaknya melakukan koordinasi dengan militer Israel.

Pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Popular Forces, Yasser Abu Shabab, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025), mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan radio publik Israel berbahasa Arab, Makan.

Abu Shabab mengatakan bahwa kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza dan mengkomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum pelaksanaan.

“Kami terus memberitahu mereka, tetapi kami melaksanakan aksi militer kami sendiri,” kata Abu Shabab dalam wawancara dengan radio Israel tersebut.

Abu Shabab juga mengatakan bahwa kelompoknya telah menerima “dukungan logistik dan keuangan dari beberapa pihak”, tanpa menyebut Israel secara langsung.

“Ada hal-hal yang tidak dapat kami bicarakan secara terbuka,” ucapnya.

Bulan lalu, otoritas Israel mengakui telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata Palestina yang menentang Hamas di Jalur Gaza, tanpa menyebut nama kelompok yang dimaksud. Namun laporan media lokal mengidentifikasi kelompok itu sebagai Abu Shabab.

“Itu bagus, itu menyelamatkan nyawa tentara-tentara Israel,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada saat itu.

Tonton juga Video Israel Paksa Warga Gaza Tinggalkan Khan Younis

Seorang anggota parlemen Israel, Knesset, Avigdor Lieberman, yang juga mantan Menteri Pertahanan Israel menuduh pemerintah Netanyahu “memberikan senjata kepada sekelompok pelaku kriminal dan penjahat”.

Lembaga think-tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menggambarkan Abu Shabab sebagai kepala geng kriminal di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang diduga menjarah truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan.

Abu Shabab tidak menanggapi tuduhan itu dalam wawancara radionya, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuan milisi mereka adalah mengalahkan Hamas serta memberikan alternatif bagi pemerintahan di Jalur Gaza.

“Kami tidak tergabung dalam ideologi atau organisasi politik apa pun,” tegas Abu Shabab dalam wawancara radio tersebut, sembari mengatakan bahwa dirinya berusaha memberantas “ketidakadilan” dan “korupsi” yang dilakukan Hamas.

“Kami akan terus berjuang, tidak peduli ada pertumpahan darah. Saat ini, Hamas sedang sekarat. Mereka mengetahui bahwa akhir mereka sudah dekat,” ujarnya.

Abu Shabab telah memancing kemarahan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007. Pada Rabu (2/7) lalu, pengadilan militer Hamas memberikan waktu 10 hari kepada Abu Shabab untuk menyerahkan diri untuk diadili atas tuduhan pengkhianatan, di antara tuduhan-tuduhan lainnya.

Tonton juga Video Israel Paksa Warga Gaza Tinggalkan Khan Younis

07/07/2025 13:16
Perundingan Pertama Gencatan Senjata Hamas-Israel Berakhir Buntu

Jakarta –

Sesi pertama perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Hamas dan Israel di Qatar berakhir tanpa hasil. Alasannya, pihak Israel yang menghadiri perundingan itu tidak memiliki mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas.

Dilansir Reuters, Senin (7/7/2025), hal ini disampaikan dua sumber berasal dari Palestina. Sumber itu mengatakan perundingan akan dilanjutkan pada Minggu mendatang, menjelang kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih.

“Setelah sesi pertama perundingan tidak langsung di Doha, delegasi Israel tidak memiliki wewenang yang cukup… untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas, karena tidak memiliki kewenangan nyata,” kata sumber tersebut kepada Reuters.

Padahal sebelumnya, Netanyahu mengatakan negosiator Israel yang mengambil bagian dalam perundingan gencatan senjata memiliki instruksi yang jelas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang telah diterima Israel.

Warga Israel sendiri menginginkan adanya kesepakatan gencatan antara Hamas dengan pemerintahannya. Pada Sabtu malam, massa berkumpul di alun-alun umum di Tel Aviv dekat markas besar Kementerian Pertahanan untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sekitar 50 sandera yang masih ditawan di Gaza.

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

07/07/2025 09:05