Tag: Benjamin Netanyahu

  • Trump Anggap Hamas Sulit Diajak Negosiasi

    Trump Anggap Hamas Sulit Diajak Negosiasi

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menyebut kelompok militan Hamas menjadi sulit dihadapi dalam beberapa hari terakhir. Trump tengah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai berbagai rencana untuk membebaskan para sandera yang masih ditawan di wilayah tersebut.

    Di luar persoalan sandera, Trump mengatakan AS akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menyediakan lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, termasuk makanan dan sanitasi.

    “Kami akan mendirikan pusat-pusat makanan tanpa pagar atau batas untuk memudahkan akses,” kata Trump kepada wartawan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di resor golf miliknya di Turnberry, Skotlandia, dilansir Reuters, Senin, 28 Juli.

    Sementara PM Starmer menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sebagai benar-benar amat berat dan mengatakan bantuan pangan perlu segera disalurkan ke wilayah tersebut.

    “Kita perlu menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk menyalurkan bantuan tersebut, dan ya, itu memang termasuk menekan Israel, karena ini benar-benar bencana kemanusiaan,” ujarnya.

  • Gaza Hadapi Kelaparan Massal yang Dibuat dan Disengaja

    Gaza Hadapi Kelaparan Massal yang Dibuat dan Disengaja

    JAKARTA – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

    Mereka mengatakan mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

    “Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 26 Juli.

    Mereka menekankan “sistem distribusi (GHF) yang cacat tersebut tidak dirancang untuk mengatasi krisis kemanusiaan.”

    UNRWA menekankan sistem itu “melayani tujuan militer dan politik. Sistem ini kejam karena lebih banyak merenggut nyawa daripada menyelamatkan nyawa.”

    Badan tersebut menjelaskan di bawah sistem tersebut, Israel mengendalikan “semua aspek akses kemanusiaan, baik di luar maupun di dalam Gaza.”

    Sejak 27 Mei, Tel Aviv mulai melaksanakan rencana penyaluran bantuan melalui “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” mekanisme yang didukung oleh Israel dan AS tetapi ditolak oleh PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan besar.

    UNRWA mencatat selama gencatan senjata sebelumnya pada 2025, yang dimulai pada Januari dan kemudian tidak diimplementasikan oleh Israel pada Maret, mereka “membalikkan kelaparan yang semakin dalam.”

    Badan tersebut menambahkan “saat ini, UNRWA sendiri memiliki 6.000 truk bantuan makanan dan medis yang tertahan di Mesir dan Yordania.”

    UNRWA telah berulang kali menyerukan pengaktifan kembali mekanisme distribusi bantuan yang diawasi PBB untuk membantu meringankan krisis kelaparan di Gaza.

    Sejak 2 Maret, Israel sudah tidak melaksanakan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas serta menutup perlintasan Gaza, sehingga ratusan truk bantuan terdampar di perbatasan.

    Israel menolak seruan internasional untuk melaksanakan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak akhir 2023, sehingga menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina.

    Kematian akibat kelaparan melonjak dalam beberapa hari terakhir akibat blokade yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan buruknya distribusi bantuan yang dilakukan oleh lembaga bantuan GHF yang kontroversial.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

  • Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman Presiden Emmanuel Macron bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, telah memicu pertikaian diplomatik dari Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Keputusan itu akan membuat Prancis menjadi anggota Barat pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina.

    Namun, hal ini tidak terjadi begitu saja. Mengutip Reuters, ketika Macron mengunjungi kota Al-Arish di Mesir yang berbatasan dengan Gaza pada bulan April, ia dikejutkan oleh krisis kemanusiaan yang semakin meningkat. Sekembalinya ke Prancis, ia menegaskan bahwa Paris akan segera memilih pengakuan terhadap Palestina.

    Bekerja sama dengan Arab Saudi, Macron mengajukan rencana agar Prancis beserta sekutu G7, Inggris dan Kanada, mengakui kenegaraan Palestina, sekaligus mendorong negara-negara Arab untuk mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Israel melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, meskipun telah berminggu-minggu berunding, ia gagal mengajak negara lain untuk bergabung.

    Tiga diplomat mengatakan London tidak ingin menghadapi kemarahan Amerika Serikat, dan Ottawa mengambil sikap serupa, sehingga Macron harus bertindak sendiri.

    “Semakin jelas bahwa kami tidak sabar untuk mendapatkan mitra,” kata seorang diplomat Prancis kepada Reuters, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Prancis akan berupaya untuk menggandeng lebih banyak negara sebelum konferensi mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina pada bulan September.

    Di dalam negeri, Macron berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak di tengah kemarahan yang meluas atas gambar-gambar mengerikan yang muncul dari Gaza. Meskipun Prancis adalah negara dengan komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa dan lanskap politik yang terpolarisasi, tidak ada tindakan yang jelas yang akan memuaskan semua pihak.

    Sementara itu, Israel dan pendukung setianya, Amerika Serikat (AS), mengecam langkah Prancis, menyebutnya sebagai hadiah bagi kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza dan yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang saat ini.

    Macron telah membahas masalah ini secara ekstensif dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan Prancis tidak “berpengaruh” tetapi menambahkan Macron adalah “orang baik”.

    Rencana Konferensi

    Para pejabat Prancis sebelumnya mempertimbangkan pengumuman pada konferensi yang dijadwalkan pada bulan Juni di PBB, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menyusun peta jalan menuju negara Palestina yang layak sekaligus memastikan keamanan Israel.

    Namun, konferensi tersebut ditunda di tengah tekanan diplomatik AS yang intens dan setelah serangan udara Israel terhadap Iran.

    Pengumuman Macron pada hari Kamis terkait dengan versi konferensi PBB yang dijadwal ulang dan diubah, yang sekarang direncanakan berlangsung pada hari Senin dan Selasa.

    Pertemuan tersebut akan berada di tingkat menteri, tetapi Paris memutuskan untuk mengadakan acara kedua dengan para kepala negara dan pemerintahan di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September, di mana Macron akan mengumumkan pengakuan resmi.

    Beberapa analis mengatakan Macron telah menggunakan iming-iming pengakuan untuk mendapatkan konsesi dari Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina yang merupakan pesaing moderat Hamas, dan para pemain regional lainnya.

    “Macron di sini bertindak sebagai katalisator untuk mendorong Palestina mewujudkan reformasi yang dibutuhkan, untuk mendorong negara-negara Arab mewujudkan pasukan stabilisasi dan pelucutan senjata Hamas,” kata Rym Momtaz, pemimpin redaksi blog Strategic Europe yang dikelola oleh lembaga kajian Carnegie Europe.

    Yang lain mengatakan meskipun pengakuan memiliki nilai simbolis, tetap tidak akan ada negara Palestina yang berfungsi ketika perang di Gaza berakhir.

    “Pengakuan oleh negara adidaya Eropa seperti Prancis menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kebijakan Israel yang keras kepala,” kata Amjad Iraqi, analis senior di International Crisis Group.

    “Apa gunanya mengakui sebuah negara jika mereka tidak berbuat banyak untuk mencegahnya berubah menjadi reruntuhan?”

    Para pejabat Prancis menunjukkan lobi Israel yang intens selama berbulan-bulan untuk mencoba mencegah langkah Macron-dan kritik keras Netanyahu terhadapnya-sebagai bukti bahwa hal itu sangat berarti bagi para pemimpin Israel. Sumber-sumber yang memahami masalah ini mengatakan peringatan Israel kepada Prancis berkisar dari pengurangan pembagian intelijen hingga mempersulit inisiatif regional Paris-bahkan mengisyaratkan kemungkinan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

    Namun, para pejabat Prancis menyimpulkan bahwa Netanyahu akan tetap melakukan apa pun yang menurutnya sesuai kepentingannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun yang dilakukan Prancis terkait pengakuan tersebut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Serangan Israel Tewaskan 25 Orang di Gaza, Mayoritas Saat Tunggu Bantuan

    Serangan Israel Tewaskan 25 Orang di Gaza, Mayoritas Saat Tunggu Bantuan

    Gaza City

    Sedikitnya 25 orang tewas akibat rentetan serangan udara dan tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (26/7) dini hari. Sebagian besar korban kehilangan nyawa saat menunggu truk bantuan kemanusiaan.

    Staf rumah sakit Shifa, yang menjadi tempat jenazah korban dibawa, seperti dilansir Associated Press dan AFP, Sabtu (26/7/2025), melaporkan sebagian besar korban tewas akibat tembakan yang mengarah ke mereka saat menunggu truk bantuan kemanusiaan di dekat perlintasan perbatasan Zikim.

    Badan pertahanan sipil Gaza juga melaporkan bahwa “pasukan Israel menembaki orang-orang yang menunggu bantuan kemanusiaan” di barat laut Gaza City. Para saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa ribuan orang telah berkumpul di area tersebut untuk menunggu bantuan.

    Salah satu saksi mata, Abu Hamir Hamoudeh, mengatakan bahwa militer Israel melepaskan tembakan “ketika orang-orang sedang menunggu untuk mendekati titik distribusi”, yang terletak di dekat pos militer Israel area Zikim, barat laut Sudaniyah.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan kepada AFP bahwa empat warga Palestina tewas akibat serangan udara di area Al-Rimal, Gaza City, di bagian utara Jalur Gaza.

    Satu orang lainnya tewas akibat serangan drone di dekat Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan. Sedangkan tembakan artileri di kamp Al-Bureij di Jalur Gaza bagian tengah, menurut badan pertahanan sipil Gaza, menewaskan satu orang lainnya.

    Militer Israel belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.

    Serangan-serangan itu terjadi saat perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terhenti, setelah Amerika Serikat (AS) selaku mediator dan Tel Aviv menarik tim negosiator mereka pada Kamis (24/7) waktu setempat. Langkah itu membuat masa depan perundingan semakin tidak pasti.

    Israel Pertimbangkan Opsi Alternatif Usai Perundingan Terhenti

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat (25/7) bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan “opsi alternatif” untuk perundingan gencatan senjata dengan Hamas. Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “opsi alternatif” tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan saat pejabat Hamas mengatakan perundingan diperkirakan akan dilanjutkan pekan depan. Pejabat Hamas itu juga menggambarkan penarikan delegasi perunding AS dan Israel sebagai taktik tekanan belaka.

    Mesir dan Qatar, yang juga menjadi mediator bersama AS, mengatakan jeda itu hanya sementara dan perundingan akan dilanjutkan, meskipun tidak disebutkan kapan tepatnya.

    Lihat juga Video WHO: 1.026 Orang Tewas Saat Berusaha Cari Makan di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Ottawa

    Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, terang-terangan mengkritik Israel setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Carney juga menegaskan dukungan untuk “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Apakah ini pertanda Kanada akan mengikuti langkah Prancis?

    Kritikan Carney terhadap Israel itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Macron mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir CBC, Sabtu (26/7/2025), Carney secara terang-terangan mengkritik Israel terkait “penolakan bantuan kemanusiaan” untuk warga sipil Gaza, yang disebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional”.

    Dia mencetuskan agar “kendali Israel atas distribusi bantuan harus digantikan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional”.

    Carney juga menegaskan dukungan Kanada untuk solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina.

    “Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” tegas Carney dalam pernyataannya.

    Carney tidak secara eksplisit menyinggung pengumuman Macron dalam pernyataannya itu.

    Namun, dia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada, Anita Anand, akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB pekan depan, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis, untuk membahas penerapan solusi dua negara.

    “Kanada akan bekerja secara intensif di semua forum untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui partisipasi Menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Solusi Dua Negara di New York pekan depan,” ucap Carney.

    Sementara itu, laporan media Middle East Monitor, yang mengutip pernyataan Carney tersebut, menyebut Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di forum PBB. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Kanada soal rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina di PBB.

    Pemerintah Kanada, menurut laporan CBC, sebelumnya pernah mengatakan akan mengakui negara Palestina hanya setelah tercapainya perjanjian damai yang dinegosiasikan antara pimpinan Israel dan Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina di PBB

    Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan reaksi dan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Trump Ejek Macron yang Mau Akui Negara Palestina

    Trump Ejek Macron yang Mau Akui Negara Palestina

    Washington DC

    Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai pernyataan Macron itu tidak berbobot.

    “Dia orang yang sangat baik, saya menyukainya, tetapi pernyataan itu tidak berbobot,” kata Trump kepada wartawan, menanggapi pengumuman presiden Prancis sehari sebelumnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025).

    Trump juga menyalahkan Hamas terkait gagalnya perundingan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan mediator di Doha, Qatar. Trump menuduh Hamas tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata.

    “Sayang sekali. Hamas sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka ingin mati,” kata Trump.

    Diketahui, para mediator antara delegasi Israel dan Hamas selama lebih dari dua minggu melakukan mediasi sebelum akhirnya pihak AS mundur dari perundingan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya masih mengupayakan kesepakatan meskipun telah menarik negosiatornya dari Doha.

    Pada Kamis (24/7) kemarin, Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September.

    “Sejalan dengan komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina. Pengumuman resmi akan saya sampaikan di Sidang Umum PBB pada September,” tulis Macron di media sosial.

    “Saat ini, yang mendesak adalah mengakhiri perang di Gaza dan memberikan bantuan kepada warga sipil. Perdamaian itu mungkin terjadi.”

    Lihat juga video: Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    (lir/dhn)

  • Saya Pikir Mereka Ingin Mati

    Saya Pikir Mereka Ingin Mati

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Hamas tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan Trump setelah Israel dan Amerika Serikat menghentikan negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina tersebut.

    “Sayang sekali. Hamas sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka ingin mati,” kata Trump seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025).

    Mediasi yang dilakukan antara mediator delegasi Israel dan Hamas selama lebih dari dua minggu telah berlangsung maju mundur, dalam upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel setelah hampir dua tahun pertempuran.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya masih mengupayakan kesepakatan meskipun telah menarik negosiatornya dari Doha.

    Trump menyalahkan Hamas, dengan mengatakan, “Sekarang kita hanya punya sandera terakhir, dan mereka tahu apa yang terjadi setelah kita mendapatkan sandera terakhir,” kata Trump.

    Presiden AS itu juga menolak keputusan Presiden Prancis untuk mengakui negara Palestina. Dia menilai pernyataan Macron itu tidak berbobot.

    Tonton juga video “Duka Donald Trump-Jd Vance Atas Meninggalnya Hulk Hogan” di sini:

    (lir/idn)

  • Sikap AS hingga Saudi Usai Prancis Siap Akui Negara Palestina

    Sikap AS hingga Saudi Usai Prancis Siap Akui Negara Palestina

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Dirangkum detikcom, Jumat (25/7/2025), pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga menyampaikan apresiasi atas keputusan Macron.

    “Ini adalah langkah ke arah yang benar menuju terwujudnya solusi dua negara dan berakhirnya pendudukan,” kata juru bicara kementerian, Sufian Qudah, dalam sebuah pernyataan.

    Tonton juga video “Prancis Akan Akui Negara Palestina” di sini:

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut.

    Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    “Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron di X.

    “Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungannya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” imbuh Macron.

    Kata Arab Saudi

    Pemerintah Arab Saudi memuji keputusan “bersejarah” yang dibuat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina. Saudi pun mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kerajaan memuji keputusan bersejarah ini, yang menegaskan kembali konsensus komunitas internasional tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    “Kerajaan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan oleh negara-negara untuk menerapkan resolusi internasional dan menegakkan hukum internasional,” imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir dari Al Arabiya, Jumat (25/7).

    “Kerajaan menegaskan kembali seruannya kepada semua negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengambil langkah positif serupa dan mengambil posisi serius yang mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina,” ujar kementerian.

    AS Bilang Keputusan Sembrono

    Pemerintah AS mengecam keras rencana Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam pernyataannya, seperti dilansir The Times of Israel, Jumat (25/7/2025), mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono”.

    Dia juga menyebut pengakuan terhadap negara Palestina oleh Prancis akan menguntungkan Hamas, kelompok yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel selama 21 bulan terakhir.

    Menurut Rubio, langkah semacam itu juga sama saja memberikan tamparan ke wajah para korban serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza hingga saat ini.

    “Keputusan sembrono ini hanya akan menguntungkan propaganda Hamas dan menghambat perdamaian. Ini adalah tamparan di wajah para korban (serangan) 7 Oktober,” ucap Rubio dalam pernyataannya.

    Reaksi keras AS ini disampaikan setelah Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar sidang pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    “Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” kata Macron.

    “Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasi dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” tandasnya.

    Pengumuman Macron itu menuai kecaman keras dari para pemimpin Israel, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan itu “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Sementara Menlu Israel Gideon Saar menyebut bahwa “negara Palestina akan menjadi negara Hamas”.

    Tonton juga video “Presiden Israel: Operasi Kami di Gaza Sesuai Hukum Internasional” di sini:

    Halaman 2 dari 5

    (whn/lir)

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Jerman Nyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Jerman Nyusul?

    Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September mendatang. Pemerintah Jerman angkat bicara keputusan Macron tersebut.

    Pemerintah Jerman menyatakan bahwa mereka “tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam waktu dekat”.

    “Pemerintah terus memandang pengakuan negara Palestina sebagai salah satu langkah terakhir dalam mencapai solusi dua negara,” kata juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius dalam sebuah pernyataan, dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (25/7/2025). Dia menambahkan bahwa “keamanan Israel merupakan hal terpenting bagi pemerintah Jerman”.

    Sebelumnya, pada hari Kamis (24/7) waktu setempat, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut.

    Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    “Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron di X.

    “Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungannya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” imbuh Macron.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras keputusan Prancis tersebut. Dia menyebut keputusan itu “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

  • Prancis Akan Akui Palestina sebagai Negara

    Prancis Akan Akui Palestina sebagai Negara

    Jakarta

    Prancis akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kata Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (24/7).

    “Sejalan dengan komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina. Pengumuman resmi akan saya sampaikan di Sidang Umum PBB pada September,” tulis Macron di media sosial.

    “Saat ini, yang mendesak adalah mengakhiri perang di Gaza dan memberikan bantuan kepada warga sipil. Perdamaian itu mungkin terjadi.”

    Netanyahu tolak keras langkah Macron

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina sebagai langkah yang “menghadiahkan teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lain, seperti yang terjadi di Gaza.”

    “Kami dengan keras mengecam keputusan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina di dekat Tel Aviv pasca-pembantaian 7 Oktober,” tulis Netanyahu di X.

    “Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi pangkalan untuk menghancurkan Israel, bukan untuk hidup berdampingan secara damai. Jelas sekali: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel, mereka menginginkan negara pengganti Israel,” katanya.

    Palestina dan Spanyol dukung langkah Prancis

    Otoritas Palestina pada Kamis (24/07) menyambut baik pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September.

    Pada hari yang sama, Macron merilis surat yang dikirim kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan niat Prancis untuk melanjutkan pengakuan Palestina.

    Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyambut keputusan Prancis untuk bergabung dengan Spanyol dalam mengakui negara Palestina merdeka, menyebutnya akan “melindungi” solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

    “Bersama, kita harus melindungi apa yang coba dihancurkan Netanyahu. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi,” tulis PM Spanyol di X.

    AS anggap rencana Macron bahayakan perdamaian

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis dengan keras mengkritik niat Prancis untuk mengakui negara Palestina dan menyebut keputusan itu “sembrono.”

    “Amerika Serikat dengan tegas menolak rencana Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina,” tulis Rubio di X. “Keputusan sembrono ini hanya melayani propaganda Hamas dan menghambat perdamaian. Ini adalah tamparan bagi korban 7 Oktober.”

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Alfi Milano Anadri
    Editor: Rahka Susanto / Hendra Pasuhuk

    Tonton juga video “Prancis Akan Akui Negara Palestina” di sini:

    (ita/ita)