Tag: Benjamin Netanyahu

Ratusan Eks Pejabat Israel Desak Trump Bantu Setop Perang Gaza

Tel Aviv –

Ratusan mantan pejabat keamanan Israel, termasuk beberapa mantan kepala badan intelijen Mossad dan Shin Bet, secara massal mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menekan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Desakan massal itu, seperti dilansir AFP, Senin (4/8/2025), disampaikan oleh sekitar 550 pensiunan pejabat keamanan Israel dalam surat terbuka yang ditujukan untuk Trump dan dibagikan kepada media pada Senin (4/8) waktu setempat.

Dalam surat terbuka itu, ratusan mantan pejabat keamanan Israel itu menyebut kelompok Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi Israel. Mereka juga meminta Trump untuk membantu “mengarahkan” keputusan Netanyahu menuju ke gencatan senjata Gaza.

“Menurut penilaian profesional kami, Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi Israel,” tegas surat terbuka itu, yang mewakili sikap ratusan mantan pejabat keamanan Israel.

“Awalnya perang ini adalah perang yang adil, perang defensif, tetapi kita kami telah mencapai semua tujuan militer, perang ini bukan lagi perang yang adil,” kata mantan direktur dinas keamanan Shin Bet, Ami Ayalon, dalam pernyataan video yang dirilis menyertai surat terbuka tersebut.

Perang Gaza yang memasuki bulan ke-23, sebut Ayalon, telah “menyebabkan negara Israel kehilangan keamanan dan identitasnya”.

Surat terbuka itu berargumen bahwa militer Israel “telah sejak lama mencapai dua tujuan yang dapat dicapai dengan kekerasan: membubarkan formasi militer dan pemerintahan Hamas”.

“Yang ketiga, dan yang paling penting, hanya dapat dicapai melalui sebuah kesepakatan: memulangkan semua sandera,” sebut surat terbuka tersebut.

“Memburu para pejabat senior Hamas yang tersisa dapat dilakukan nanti,” cetus surat terbuka itu.

Dalam surat terbuka tersebut, para mantan pejabat keamanan Israel memberitahu Trump bahwa dirinya memiliki kredibilitas di mata mayoritas rakyat Israel dan dapat menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang dan memulangkan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Setelah gencatan senjata tercapai, menurut para mantan pejabat keamanan Israel dalam surat terbuka itu, Trump dapat memaksa koalisi regional untuk mendukung Otoritas Palestina yang telah direformasi untuk mengambil alih Jalur Gaza sebagai alternatif dari kekuasaan Hamas.

Surat terbuka itu ditandatangani oleh 550 mantan pejabat keamanan Israel, yang mencakup tiga mantan kepala badan intelijen Mossad, yakni Tamir Pardo, Efraim Halevy dan Danny Yatom, kemudian juga lima mantan direktur Shin Bet, yakni Ayalon, Nadav Argaman, Yoram Cohen, Yaakov Peri, dan Carmi Gilon.

Tiga mantan kepala staf militer Israel, termasuk mantan PM Ehud Barak, mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon dan Dan Halutz, juga termasuk di antara para mantan pejabat yang menandatangani surat terbuka untuk Trump tersebut.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

04/08/2025 15:37
Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Sandera di Gaza

Jakarta –

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan sesi sidang darurat mengenai para sandera di Gaza. Hal ini disampaikan duta besar (dubes) Israel untuk PBB pada hari Minggu (3/8) waktu setempat, di tengah kemarahan yang memuncak atas nasib para sandera di Gaza yang dilanda kelaparan.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (4/8/2025), Danny Danon, Dubes Israel untuk PBB, mengunggah pengumuman tersebut di media sosial, di tengah kemarahan atas video-video yang menunjukkan dua sandera yang ditawan oleh kelompok Hamas, dalam kondisi kurus kering.

Danon mengatakan bahwa DK PBB “akan bersidang pada Selasa mendatang untuk sesi darurat khusus mengenai situasi mengerikan para sandera di Gaza.”

Israel telah sangat membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, sementara badan-badan PBB, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan bahwa sebagian besar bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel telah dijarah atau dialihkan dalam keadaan kacau.

Banyak warga Palestina yang putus asa terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari bantuan.

Sebelumnya pada hari Minggu (3/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Komite Palang Merah Internasional untuk mengirimkan makanan kepada para sandera Israel yang masih ditawan Hamas.

Menanggapi hal ini, Hamas mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan badan tersebut mengakses para sandera, tetapi hanya jika “koridor kemanusiaan” untuk makanan dan bantuan dibuka “di seluruh wilayah Jalur Gaza.”

Sayap bersenjata Hamas, Brigade al-Qassam mengatakan mereka “tidak berniat membuat para sandera kelaparan, tetapi mereka juga tidak akan menerima hak istimewa makanan khusus di tengah kejahatan kelaparan dan pengepungan di Gaza”.

Selama beberapa hari terakhir, Hamas dan sekutunya, Jihad Islam, telah merilis tiga video yang menunjukkan dua sandera yang ditawan dalam serangan 7 Oktober 2023 di Israel yang memicu perang di Gaza.

Foto-foto Rom Braslavski dan Evyatar David, yang keduanya tampak lemah dan kekurangan gizi, telah memicu kembali seruan di Israel untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

04/08/2025 15:04
Kaget Lihat Sandera Kurus Kering, Netanyahu Minta Bantuan Palang Merah

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk membantu para sandera di Gaza. Ini disampaikan Netanyahu menyusul munculnya video-video yang menunjukkan dua sandera Israel dalam kondisi kurus kering.

Kantor Netanyahu mengatakan bahwa pemimpin negeri Yahudi itu telah berbicara dengan koordinator ICRC untuk wilayah Gaza, Julien Lerisson, dan “meminta keterlibatannya dalam menyediakan makanan bagi para sandera kami dan… perawatan medis segera”.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (4/8/2025), ICRC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “terkejut oleh video-video yang mengerikan itu” dan menegaskan kembali “seruannya untuk diberikan akses kepada para sandera”.

Menanggapi hal ini, sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mengatakan akan mengizinkan badan tersebut mengakses para sandera, tetapi hanya jika “koridor kemanusiaan” untuk makanan dan bantuan dibuka di seluruh wilayah Jalur Gaza.

Brigade Al-Qassam mengatakan mereka “tidak berniat membuat para sandera kelaparan”, tetapi mereka tidak akan menerima hak istimewa makanan khusus “di tengah kejahatan kelaparan dan pengepungan” di Gaza.

Selama beberapa hari terakhir, Hamas dan sekutunya, Jihad Islam, telah merilis tiga video yang menunjukkan dua sandera yang ditawan dalam serangan 7 Oktober 2023 di Israel yang memicu perang di Gaza.

Foto-foto Rom Braslavski dan Evyatar David, yang keduanya tampak lemah dan kekurangan gizi, telah memicu kembali seruan di Israel untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

Sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu pada hari Sabtu lalu, menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan keluarga kedua sandera dan “menyatakan keterkejutan yang mendalam atas video-video yang dirilis kelompok Hamas tersebut.

Netanyahu “mengatakan kepada keluarga-keluarga tersebut bahwa upaya untuk memulangkan semua sandera kita sedang berlangsung”, imbuh pernyataan itu.

Sebelumnya pada hari tersebut, puluhan ribu orang berunjuk rasa di pusat pesisir Tel Aviv untuk mendesak pemerintah Netanyahu agar membebaskan para sandera yang tersisa.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

04/08/2025 12:23
Macron Kecam Hamas Soal Sandera Israel Kurus Kering: Tak Manusiawi!

Paris –

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengecam Hamas setelah kelompok itu merilis video yang menunjukkan dua sandera Israel, yang masih ditahan di Jalur Gaza, dalam kondisi kurus kering. Macron menyebut Hamas telah menunjukkan “perilaku tidak manusiawi tanpa batas” melalui video tersebut.

Hamas dan sekutunya, Jihad Islam, baru-baru ini merilis tiga video yang menunjukkan dua sandera Israel, yang diidentifikasi sebagai Rom Braslavski dan Evyatar David. Keduanya disandera sejak serangan mematikan Hamas terhadap pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

“Kekejaman yang keji, perilaku tidak manusiawi tanpa batas: inilah yang mencerminkan Hamas,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X, mengomentari apa yang disebutnya sebagai “gambar-gambar yang tak tertahankan”, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (4/8/2025).

“Prioritas utama Prancis adalah pembebasan segera semua sandera,” tegasnya pada Minggu (3/8) waktu setempat.

Dalam video yang dibagikan oleh Hamas itu, Braslavski yang berusia 21 tahun dan David yang berusia 24 tahun tampak lemah dan kekurangan gizi. Braslavski diketahui berkewarganegaraan ganda Israel-Jerman.

Rekaman video itu juga menunjukkan David sedang menggali apa yang disebutnya sebagai kuburannya sendiri, yang memicu reaksi kemarahan.

Macron, yang mengatakan Prancis akan mengakui negara Palestina pada September mendatang, berjanji untuk “bekerja tanpa henti” demi “tercapainya kembali gencatan senjata tanpa penundaan, dan untuk memungkinkan pengiriman massal bantuan kemanusiaan, yang masih diblokir di gerbang Gaza.

Namun dia juga menegaskan bahwa Hamas tidak boleh lagi menguasai Jalur Gaza setelah perang berakhir.

“Kita harus melakukan demiliterisasi total terhadap Hamas, pengucilan sepenuhnya dari segala bentuk pemerintahan, dan pengakuan Israel oleh negara Palestina,” cetusnya.

Netanyahu Sangat Terkejut dengan Video 2 Sandera Israel

Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat terkejut dengan kondisi dua sandera Israel dalam video tersebut. Disebutkan bahwa Netanyahu telah berbicara dengan keluarga dua sandera yang ada dalam video itu.

“Perdana Menteri menyatakan keterkejutan yang mendalam atas materi yang didistribusikan oleh organisasi teror Hamas dan Jihad Islam Palestina, dan menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa upaya untuk memulangkan semua sandera sedang berlangsung, dan akan terus berlanjut secara terus-menerus dan tanpa henti,” demikian pernyataan kantor Netanyahu pada Sabtu (2/8) malam.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

04/08/2025 12:05
Arab Saudi Kecam Menteri Israel Berdoa di Al-Aqsa: Provokatif!

Riyadh –

Arab Saudi mengecam keras aksi seorang menteri kontroversial Israel yang berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang menantang aturan yang berlaku di salah satu situs paling sensitif di Timur Tengah. Riyadh menyebutnya sebagai “praktik provokatif” yang dilakukan secara berulang oleh pejabat Israel di kompleks suci tersebut.

“Arab Saudi mengecam dengan sekeras-kerasnya praktik provokatif yang telah berulang kali dilakukan oleh para pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang disucikan, menegaskan bahwa praktik tersebut mengobarkan konflik di kawasan,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (4/8/2025).

“Kerajaan menekankan tuntutannya yang berkelanjutan terhadap komunitas internasional untuk menghentikan praktik-praktik yang dilakukan oleh para pejabat pendudukan Israel yang melanggar hukum dan norma internasional, dan yang merusak upaya perdamaian di kawasan tersebut,” imbuh pernyataan tersebut.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi ini dirilis setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal kontroversial datang mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Minggu (3/8) waktu setempat, dan mengatakan dirinya berdoa di sana.

Ben-Gvir mengatakan dirinya berdoa untuk kemenangan Israel atas kelompok Hamas dalam perang di Jalur Gaza, dan untuk kembalinya para sandera yang masih ditahan oleh militan di wilayah tersebut. Dia juga mengulangi seruannya agar Israel menaklukkan seluruh daerah kantong Palestina itu.

Diketahui bahwa di bawah perjanjian “status quo” yang telah berlaku selama puluhan tahun, yang diatur dengan otoritas Muslim, kompleks Masjid Al-Aqsa dikelola oleh sebuah yayasan keagamaan Yordania dan umat Yahudi dapat berkunjung tetapi tidak boleh berdoa di sana.

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan dalam pernyataannya setelah kunjungan Ben-Gvir tersebut bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan “status quo” di kompleks Al-Aqsa “tidak berubah dan tidak akan berubah”.

Sejumlah video yang dirilis oleh organisasi Yahudi bernama Temple Mount Administration menunjukkan Ben-Gvir memimpin sekelompok orang berjalan di dalam kompleks Al-Aqsa. Beberapa video lainnya yang beredar online tampaknya menunjukkan Ben-Gvir sedang berdoa.

Kunjungan ke kompleks suci yang disebut sebagai Temple Mount oleh umat Yahudi itu bertepatan dengan Tisha B’av, yang merupakan hari puasa untuk berkabung atas hancurnya dua kuil Yahudi kuno, yang berdiri di lokasi itu berabad-abad lalu.

Wakaf Al-Aqsa, yayasan yang mengelola kompleks suci tersebut, mengatakan bahwa Ben-Gvir termasuk di antara 1.250 orang lainnya yang naik ke kompleks Al-Aqsa dan dilaporkan berdoa, berteriak, dan menari di sana.

Aktivitas itu bertentangan dengan sikap resmi Israel yang selama ini menerima aturan yang membatasi warga non-Muslim untuk berdoa di kompleks tersebut, yang merupakan situs tersuci ketiga dalam agama Islam dan situs paling suci dalam agama Yahudi.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

04/08/2025 10:35
Hamas Bakal Izinkan Israel Beri Bantuan ke Tahanannya, Ini Syaratnya

Jakarta –

Hamas mengatakan mereka siap berkoordinasi dengan Palang Merah untuk mengirimkan bantuan kepada para sandera yang ditahannya di Gaza. Hamas bersedia melakukan itu asal Israel memenuhi persyaratannya.

Syaratnya adalah Israel menghentikan serangan udara selama penyaluran bantuan di Gaza. Hamas juga meminta Israel membuka permanen koridor kemanusiaan di Gaza.

Hal ini terjadi setelah video yang dirilis Hamas menunjukkan seorang sandera bernama Evyatar David – warga Israel yang ditahan di Hamas – kurus kering, David terlihat sedang menggali lubang yang menurutnya dalam video tersebut, dimaksudkan untuk kuburannya sendiri. Video itu menuai kritik tajam dari sejumlah negara Barat.

Dilansir Reuters, Senin (4/8/2025), menurut pejabat Israel, 50 sandera kini masih berada di Gaza. Namun, hanya 20 orang yang diyakini masih hidup.

Hamas sejauh ini telah melarang organisasi kemanusiaan untuk mengakses para sandera. Keluarga mereka juga hanya memiliki sedikit atau tidak ada informasi mengenai kondisi mereka.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta palang merah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para sandera.

Sementara itu, Forum Keluarga Sandera juga meminta Hamas membebaskan para tahanan itu. Mereka meminta Hamas bertanggung jawab atas nasib mereka selama ditahan.

“Hamas berkewajiban untuk menyediakan semua yang mereka butuhkan. Hamas telah menculik mereka dan mereka harus merawat mereka. Setiap sandera yang meninggal akan berada di tangan Hamas,” kata mereka.

Diketahui, Israel sebelumnya memblokir bantuan kemanusiaan di Gaza, Israel juga kerap menyerang warga Gaza yang sedang mengantre bantuan di tengah krisis kemanusiaan. Banyak warga Gaza meninggal akibat kelaparan dan diserang Israel.

(zap/yld)

04/08/2025 08:09
Tuai Kecaman, Menteri Keamanan Israel Pimpin Ibadah Yahudi di Masjid Al-Aqsa

Jakarta –

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tindakan ini menuai kecaman karena melanggar kesepakatan yang telah lama berlaku di situs tersebut.

Dilansir AFP, Senin (4/8/2025), aksi Ben Gvir terjadi pada Minggu (3/8) waktu setempat. Media Israel mengatakan kunjungan Ben Gvir itu menandai pertama kalinya sebuah doa dibacakan di depan umum oleh seorang menteri pemerintah.

Kompleks Al-Aqsa diketahui merupakan situs tersuci ketiga umat Islam, dan juga tempat tersuci bagi agama Yahudi. Tempat itu dihormati sebagai lokasi kuil Yahudi pertama dan kedua.

Ritual keagamaan Yahudi dilarang di sana berdasarkan perjanjian yang telah lama berlaku antara Israel dan Yordania. Dalam beberapa tahun terakhir, kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai “status quo”, telah berulang kali dilanggar oleh pengunjung Yahudi, termasuk anggota parlemen Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan status quo di Bukit Bait Suci tidak berubah.

Tanggal yang dipilih Ben Gvir untuk tindakannya sangat simbolis. Dalam kalender Ibrani, hari Minggu menandai Tisha B’Av atau hari puasa untuk memperingati penghancuran dua kuil Yahudi yang dulu berdiri di kompleks Al-Aqsa saat ini.

Dalam sebuah pernyataan yang direkam di kompleks tersebut, Ben Gvir mengatakan bahwa Israel harus menanggapi “video horor” dua sandera Israel yang dibebaskan oleh kelompok militan Palestina pekan ini dengan “memperluas kedaulatan Israel atas seluruh Jalur Gaza”.

Israel menduduki dan mencaplok Yerusalem timur pada tahun 1967. Langkah itu tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional.

Tindakan Ben Gvir, yang digambarkan oleh surat kabar sayap kiri Israel Haaretz sebagai “provokasi”, menuai kecaman dari Otoritas Palestina hingga Yordania dan Arab Saudi, yang menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya”.

(ygs/ygs)

04/08/2025 03:44
Saya Bertekad Bebaskan Warga-Lenyapkan Hamas

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengecam warganya yang diculik oleh Hamas. Netanyahu bertekad akan membebaskan warganya dari penjara bawah tanah Hamas.

Dirinya juga bertekad untuk bisa melenyapkan Hamas dan memastikan Gaza tidak menjadi ancaman bagi warga Israel.

04/08/2025 02:45
Hamas Tolak Lucuti Senjata hingga Negara Palestina Terbentuk

Gaza –

Hamas telah menegaskan tidak akan setuju untuk melucuti senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat didirikan. Hal itu merupakan tanggapan atas salah satu tuntutan utama Israel dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

Dilansir BBC, Minggu (3/8/2025), kelompok bersenjata Palestina tersebut mengatakan mereka menanggapi pernyataan yang dikaitkan dengan utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, bahwa Hamas telah ‘menyatakan kesediaannya’ untuk meletakkan senjata.

Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik. Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera terhenti pekan lalu.

Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Arab telah mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Gaza. Desakan itu muncul setelah sejumlah negara Barat, termasuk Prancis dan Kanada, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina. Inggris mengatakan akan melakukannya jika Israel tidak memenuhi persyaratan tertentu pada bulan September.

Hamas yang dianggap kelompok teror terlarang di AS, Inggris, dan Uni Eropa menyatakan mereka tidak dapat melepaskan haknya untuk melakukan perlawanan dan persenjataannya kecuali negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya didirikan.

Letnan Jenderal Eyal Zamir dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperingatkan pertempuran di Gaza tidak akan berhenti jika negosiasi pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas gagal. Keluarga sandera, Evyatar David, mengeluarkan pernyataan setelah Hamas merilis video yang memperlihatkan sandera itu bertelanjang dada dan kurus kering di sebuah terowongan remang-remang.

Mereka menuduh Hamas membuatnya kelaparan sebagai bagian dari kampanye propaganda dan meminta pemerintah Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya. Witkoff telah mengunjungi Israel sementara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.

Badan-badan PBB telah memperingatkan adanya kelaparan massal akibat ulah Israel di Gaza. Israel selama ini mengendalikan masuknya pasokan makanan ke Gaza. Israel bersikeras tidak ada pembatasan pengiriman bantuan dan tidak ada kelaparan.

Angka terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan setidaknya 1.373 warga Palestina telah tewas saat mencari makanan sejak akhir Mei. Mayoritas korban tewas dibunuh oleh militer Israel di dekat lokasi distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan AS.

Halaman 2 dari 2

(haf/imk)

03/08/2025 10:11
Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang profesor mengkritik habis-habisan para negara muslim terkait krisis di Gaza dan Afghanistan. OKI yang merupakan kumpulan dari 57 negara mayoritas muslim juga dinilai banyak retorika namun sangat kurang dalam tindakan.

Ini diungkapkan Profesor Emeritus Studi Timur Tengah dan Asia Tengah Universitas Nasional Australia, Amin Saikal dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation tanggal 31 Juli 2025.

“Dalam penanganan dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, kehancuran Gaza dan kekuasaan kejam Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” jelas Saikal, dikutip Sabtu (2/8/2025).

“Badan utama mereka, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kuat dalam retorika namun kurang bertindak serius dan nyata,” dia menambahkan.

Saikal yang juga Wakil Rektor Rekan Strategis Universitas Victoria mengatakan OKI sebenarnya diharapkan bisa bertindak sebagai badan perwakilan dan konsultatif. Selain itu juga membuat keputusan dan rekomendasi soal isu utama di dunia Muslim.

Namun yang terjadi sebaliknya. OKI dianggap tak berbuat banyak saat serangan Israel kepada Gaza dan melawan pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Salah satu contoh ketidakberdayaan OKI pada serangan Gaza adalah tidak dapat membujuk negara tetangga Israel, khususnya Mesir dan Yordania agar dapat membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Selain itu juga tidak bisa memaksa berbagai negara, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menangguhkan hubungan dengan Israel. Dengan begitu Israel bisa menyetujui solusi dua negara.

Seruan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pelapor khusus PBB untuk Palestina Franseca Albanese untuk menangguhkan Israel dari PBB juga tidak diadopsi oleh OKI.

“Tidak bisa mendesak anggota Arabnya yang kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA untuk memanfaatkan sumber daya untuk mendorong Presiden AS Donald Trump menyetop pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang,” kata Saikal.

Sementara untuk masalah Afghanistan, OKI juga dinilai tak berbuat banyak. Termasuk gagal menekan pada Taliban yang ultra-ektremis.

Salah satunya terkait larangan Taliban untuk anak perempuan mendapatkan pendidikan. Pada Desember 2022, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha pernah menyerukan penyatuan ulama Islam dan otoritas agama untuk melawan keputusan tersebut.

Sayang seruan itu tak pernah jadi kenyataan dan dalam waktu sebulan keputusan OKI berubah drastis. Karena kelompok itu meminta komunitas internasional tidak ikut campur dalam urusan Afghanistan.

Hingga kini tak ada negara Muslim yang mengakui pemerintahan Taliban. Namun mereka, dan juga OKI tak mengambil tindakan apapun untuk kelompok tersebut.

“Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban untuk tingkat politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan,” tegasnya.

Dalam tulisan tersebut, Saikal mengatakan beberapa alasan OKI tak efektif dalam dua krisis itu. Salah satunya negara-negara anggota belum menjadi pembangun jembatan untuk mengembangkan strategi terkait tujuan dan tindakan saat mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

OKI juga dinilai hanya sebagai ajang diskusi. Mengingat saat ini terjadi persaingan antar negara anggota, juga dengan wilayah lain di AS dan China.

“Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan caranya lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal.

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

02/08/2025 22:00