Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • PBNU Kecam Israel Ingin Caplok Seluruh Gaza: Langgar Hukum Internasional!

    PBNU Kecam Israel Ingin Caplok Seluruh Gaza: Langgar Hukum Internasional!

    Jakarta –

    Israel telah mengambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah jalur Gaza, Palestina. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai rencana jahat.

    “Rencana jahat itu jelas akan merusak semua upaya regional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh bagi rakyat Palestina,” kata Gus Fahrur saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

    Gus Fahrur menegaskan PBNU menolak sikap Israel yang berniat menguasai jalur Gaza. Dia menyebut tindakan itu telah melanggar hukum internasional.

    “Kita jelas menolak dan itu tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum internasional. Penerapan rencana semacam itu oleh Israel hanya akan menimbulkan eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut di Palestina,” jelas Gus Fahrur.

    PBNU mendesak komunitas internasional bersatu menolak rencana jahat Israel tersebut. Dewan Keamanan PBB, kata Gus Fahrur, harus berani mengambil peran dalam mencegah Israel menguasai Gaza.

    “Kita menyerukan komunitas internasional, Dewan Keamanan PBB, organisasi HAM dan semua masyarakat dunia untuk menolak tegas dan mengambil sikap serius menghentikan kekejian Israel dan memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina serta mengizinkan akses masuk tanpa syarat bagi bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

    Rencana Israel Caplok Gaza

    Israel telah menggunakan perintah pemindahan paksa warga Palestina masuk ke kantong-kantong yang semakin mengecil di Gaza, mengubah 86 persen wilayah tersebut menjadi zona militerisasi.

    Namun, peningkatan operasi militer di sisa wilayah tersebut akan semakin membahayakan nyawa warga Palestina, yang sudah menanggung gempuran harian dan kelaparan.

    Rencana Netanyahu untuk menaklukkan Gaza juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan warga Israel yang masih disandera kelompok Hamas dan kelompok Palestina lainnya.

    Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Miroslav Jenca mengatakan bahwa pendudukan penuh atas Gaza akan “berisiko menimbulkan konsekuensi parah”.

    “Hukum internasional jelas dalam hal ini. Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan,” ujar Jenca kepada Dewan Keamanan PBB.

    Pada Rabu (6/8), Netanyahu menggelar pertemuan dengan para pejabat keamanan senior Israel untuk menyelesaikan strategi baru perang. Dilansir Reuters, Rabu (6/8/2025), kantor Netanyahu menyatakan bahwa Netanyahu telah mengadakan ‘diskusi terbatas’ dengan para pejabat keamanan. Diskusi itu berlangsung sekitar tiga jam, di mana Kepala Staf Militer Eyal Zamir “mempresentasikan opsi untuk melanjutkan operasi di Gaza”.

    Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, orang kepercayaan Netanyahu, juga menghadiri pertemuan tersebut untuk memutuskan strategi yang akan dibawa ke kabinet minggu ini.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menghalangi kemungkinan rencana Israel untuk mengambil alih seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Ketika ditanya tentang laporan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk menduduki seluruh wilayah Palestina tersebut, Trump mengatakan ia hanya fokus untuk “memberi makan orang-orang” di Gaza.

    “Selebihnya, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Itu akan sangat tergantung pada Israel,” kata Trump kepada para wartawan pada Selasa (5/8) waktu setempat, dilansir Al-Jazeera, Rabu (6/8).

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • Wanti-wanti PBB soal Rencana Israel Caplok Gaza

    Wanti-wanti PBB soal Rencana Israel Caplok Gaza

    Jakarta –

    Israel berencana mengambil Gaza, Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan keras Israel atas rencana itu.

    Dirangkum detikcom, Rabu (6/8/2025), PBB memperingatkan perluasan operasi militer Israel di Jalur Gaza akan berisiko memicu konsekuensi bencana. Pernyataan itu dilontarkan saat Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dilaporkan mempertimbangkan untuk melakukan pendudukan total atas daerah kantong Palestina tersebut.

    Peringatan itu, seperti dilansir AFP, disampaikan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, Miroslav Jenca, saat berbicara di hadapan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam rapat membahas para sandera yang ditahan di Jalur Gaza.

    Jenca mengatakan bahwa perluasan perang “akan berisiko menimbulkan konsekuensi bencana bagi jutaan warga Palestina dan dapat semakin membahayakan nyawa para sandera yang tersisa di Gaza”.

    “Tidak ada solusi militer untuk konflik di Gaza atau konflik Israel-Palestina yang lebih luas,” tegas Jenca dalam rapat terbaru Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Selasa (5/8) waktu setempat.

    Tonton juga video “Respons Trump Saat Ditanya soal Rencana Israel Caplok Gaza” di sini:

    Dalam kunjungan ke fasilitas pelatihan militer Israel pada Selasa (5/8), Netanyahu mengatakan bahwa: “Penting untuk menuntaskan kekalahan musuh di Gaza, untuk membebaskan semua sandera kita, dan untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.”

    Dalam perang yang berkecamuk selama 22 bulan terakhir, pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Jalur Gaza, dengan peringatan berulang kali soal kelaparan massal telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu untuk menghentikan pertempuran melawan Hamas.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, saat berbicara menjelang rapat Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa dirinya datang ke markas besar PBB untuk “menempatkan isu sandera di garis depan dan pusat perhatian dunia”.

    “Saya datang untuk menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera kami,” ucapnya.

    Sementara Jenca, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, menyerukan agar “semua sandera yang ditahan di Gaza segera dibebaskan tanpa syarat”. Namun dia juga menyoroti minimnya bantuan kemanusiaan yang saat ini masuk ke Jalur Gaza.

    “Israel terus membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, dan bantuan yang diizinkan masuk sangat tidak memadai,” ujarnya.

    “Kelaparan terjadi di mana-mana di Gaza, terlihat dari wajah anak-anak dan keputusasaan orang tua yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan pasokan paling dasar,” imbuh Jenca.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/azh)

  • Geram, Eks PM Israel Bilang Netanyahu Jadikan Israel ‘Negara Kusta’

    Geram, Eks PM Israel Bilang Netanyahu Jadikan Israel ‘Negara Kusta’

    Tel Aviv –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, melontarkan kritikan terhadap PM Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya. Bennett menyebut Netanyahu telah mengubah Israel menjadi “negara kusta” dan menyebut status Tel Aviv di Amerika Serikat (AS), sekutu terdekatnya, “tidak pernah seburuk ini”.

    Kecaman Bennett yang menjabat PM Israel untuk periode singkat tahun 2021-2022 itu, seperti dilansir The Times of Israel dan Middle East Eye, Rabu (6/8/2025), disampaikan setelah dia melakukan rangkaian kunjungan selama 10 hari ke AS, termasuk ke New York dan Washington DC.

    “Status Israel tidak pernah seburuk ini. Israel semakin dan semakin ditetapkan sebagai negara kusta di sini,” tulis Bennett dalam pernyataan panjang yang diposting ke akun media sosial X miliknya.

    Istilah “negara kusta” yang disebut Bennett itu diduga merujuk pada perumpamaan untuk negara yang terisolasi dari negara-negara lainnya.

    Dalam pernyataannya, Bennett berpendapat bahwa Israel telah kehilangan dukungan dari Partai Demokrat dan bahkan Partai Republik yang menaungi Presiden Donald Trump, yang selama bertahun-tahun merupakan pendukung kuat Tel Aviv di AS.

    “Meskipun beberapa anggota pemerintahan Trump yang masih bersimpati dengan Israel, terutama berkat Presiden Trump sendiri, banyak orang di sayap kanan di AS, termasuk gerakan MAGA (Make America Great Again), menjauhkan diri dari Israel,” sebutnya.

    “Bahkan mereka yang merupakan teman-teman kita pun kesulitan membela Israel,” kata Bennett dalam pernyataannya.

    “Kampanye ‘kelaparan’ di Gaza telah berkembang menjadi proporsi yang sangat besar, dan faktanya, bagi sebagian besar publik Amerika dan berbagai influencer, hal ini hampir menjadi kenyataan — Israel lebih dipandang sebagai beban bagi AS dan rakyat Amerika,” ujarnya.

    Bennett menyoroti soal peningkatan antisemitisme di AS yang membuat banyak orang menyalahkan orang Yahudi untuk masalah-masalah yang dihadapi AS.

    Dalam pernyataannya, Bennett menuduh pemerintahan Israel di bawah Netanyahu telah menimbulkan “kerusakan yang mengerikan” dan “masih belum memahami betapa besarnya bencana ini”.

    Dia juga menyalahkan para menteri radikal dalam kabinet Netanyahu, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang disebutnya “terus mengoceh dan memicu kerusakan yang tak terbayangkan dengan kutipan-kutipan yang menghancurkan”.

    “Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang Anda katakan dalam wawancara di Israel tidak terdengar di luar negeri?!” tanya Bennett dalam pernyataannya.

    “Jika propaganda Netanyahu berhasil melawan musuh-musuh eksternal Israel bahkan hanya dengan sepersepuluh dari bakat, kecepatan, dan dedikasi yang mereka gunakan dalam mengoperasikan mesin propaganda melawan lawan-lawan politik mereka di dalam Israel, situasi kita akan luar biasa,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Bisa-bisanya Netanyahu Bilang Tak Ada Kelaparan di Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bantuan via Udara Tak Cukup Atasi Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Bantuan via Udara Tak Cukup Atasi Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Jakarta –

    Merespon krisis kelaparan yang semakin parah di Gaza, Israel mengizinkan beberapa negara menyalurkan paket bantuan melalui udara ke wilayah tersebut. Pada Senin(4/8), pesawat dari Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Jerman, Belgia, dan Kanada menjatuhkan 120 paket bantuan, kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Sehari setelahnya, Israel mengatakan akan membuka kembali jalur masuk barang-barang dagang ke Gaza melalui pedagang lokal untuk mengurangi ketergantungan Gaza pada bantuan kemanusiaan.

    Namun, warga Palestina dan organisasi kemanusiaan menyebut bantuan tersebut tidak mencukupi dan terdistribusi dengan buruk.

    “Bantuan yang dijatuhkan lewat udara tidak sampai ke siapa pun kecuali mereka yang bisa bertarung untuk mendapatkannya,” kata Diaa al-Asaad, seorang ayah berusia 50 tahun yang mengungsi dengan enam anak di Kota Gaza, yang berbicara dengan DW melalui telepon. Jurnalis asing dilarang masuk ke Gaza.

    Beberapa zona khusus penjatuhan bantuan, sulit diakses, jelas al-Asaad, karena terletak di dekat atau di dalam area militer yang dikendalikan Israel, yang dikenal sebagai “zona merah.”

    “Kami membutuhkan bantuan yang didistribusikan secara adil kepada seluruh warga, bukan seperti ini,” katanya.

    Majed Ziad, seorang warga kamp pengungsi Nuseirat di Gaza, mengungkap hal serupa, “Solusinya bukan dengan melemparkan makanan kepada kami. Orang-orang membutuhkan akses normal dan manusiawi [ke makanan], bukan seperti hewan yang mengejar mangsa di hutan.”

    ‘Skenario terburuk sedang terjadi’

    Klasifikasi Global Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB memperingatkan bahwa “skenario terburuk kelaparan sedang terjadi,” sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan tajam angka kematian akibat malnutrisi di kalangan anak-anak bulan lalu.

    Israel, yang mengendalikan perbatasan Gaza telah menghentikan masuknya pasokan bantuan makanan sejak awal Maret untuk menekan Hamas, organisasi yang disebut teroris oleh banyak negara. Sejak saat itu penyaluran bantuan didistribusikan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS. Ratusan orang tewas di dekat lokasi distribusi tersebut, diduga akibat tembakan Israel.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menyalahkan Hamas yang telah menjarah bantuan tersebut dan menuduh bahwa Israel menyebabkan krisis kelaparan di Gaza.

    “Mereka berbohong tentang kami. Mereka mengatakan bahwa kami sengaja membuat anak-anak Palestina kelaparan. Itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Sejak awal perang, kami telah membiarkan masuk hampir 2 juta ton makanan,” katanya dalam video yang diunggah di X.

    Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, otoritas kesehatan lokal yang dikelola Hamas telah melaporkan lebih dari 60.000 kematian, dengan banyak korban lainnya diperkirakan terjebak di bawah reruntuhan. Otoritas lokal tidak dapat membedakan antara militan Hamas atau warga sipil, sebagian besar korban dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak.

    Kontroversi jembatan udara

    Pada Senin(4/8), seorang perawat di Gaza dilaporkan tewas tertimpa paket bantuan yang dijatuhkan lewat udara.

    Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menulis di X bahwa penyaluran bantuan lewat jembatan udara mahal dan kurang efektif dibandingkan pengiriman lewat jalur darat.

    “Jembatan udara setidaknya 100 kali lebih mahal daripada truk. Truk dapat mengangkut dua kali lipat bantuan dibandingkan pesawat,” tulisnya.

    Dalam kunjungan terbaru ke Israel, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengakui keterbatasan penyaluran bantuan tersebut, menyerukan Israel untuk membuka jalur darat guna pengiriman bantuan yang efektif.

    “Rute darat sangat penting,” katanya. “Di sini, pemerintah Israel memiliki kewajiban untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan dan medis yang cukup untuk melewati dengan aman, sehingga kematian massal akibat kelaparan dapat dicegah.”

    Dia mengakui bahwa lebih banyak truk bantuan masuk ke Gaza, tetapi menambahkan “masih belum cukup,” dan menyerukan “perubahan mendasar” dalam kebijakan Israel.

    Jeda militer belum sepenuhnya berhasil sampaikan bantuan

    Militer Israel mengumumkan jeda militer dan membuka koridor kemanusiaan untuk konvoi bantuan di tiga wilayah Gaza pekan lalu. Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza “masih belum memadai”, konvoi bantuan menghadapi bahaya dan tertunda. Misalnya, pengiriman bahan bakar masuk ke lokasi memakan waktu 18 jam dengan jarak tempuh 24 kilometer.

    Banyak warga Palestina tewas di dekat lokasi distribusi GHF atau saat menunggu konvoi bantuan. Truk bantuan seringkali tidak sampai ke penerima yang dituju karena penjarahan, baik oleh warga yang putus asa maupun para pedagang gelap.

    Dalia al-Affifi, seorang ibu dua anak di Kota Gaza, mengatakan bahwa sebagian besar bantuan tidak pernah sampai ke masyarakat. Harga barang-barang pokok, seperti tepung melonjak tajam, mencapai 100-120 shekel (470-560 ribu rupiah) per kilogram, harga yang sangat tidak terjangkau bagi banyak orang.

    Al-Affifi mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan, dia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari pemuda-pemuda yang berusaha mendapatkan makanan dari truk bantuan, ia pun takut mengirim anggota keluarganya.

    “Adik saya ada di sini, saya tidak ingin dia pergi ke sana dan mempertaruhkan nyawanya.”

    Diaa al-Asaad juga kesulitan memberi makan anak-anaknya. Pekan lalu, dia berjalan beberapa kilometer ke arah kawasan Zikim di utara Gaza untuk menunggu truk bantuan PBB lewat. “Saya mencoba mendapatkan tepung, tapi tidak mungkin. Saya berhasil mendapatkan beberapa kaleng kacang dan kacang arab. Saya hanya butuh makanan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Kain Kafan Langka, Gaza Menderita di Bawah Genosida” di sini:

    (ita/ita)

  • Israel Pertimbangkan Mengambil Alih Gaza Sepenuhnya

    Israel Pertimbangkan Mengambil Alih Gaza Sepenuhnya

    Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi utama dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Berita dari Gaza menjadi pembuka edisi hari ini, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Israel pertimbangkan mengambil alih Gaza

    Meskipun masyarakat internasional gencar mendorong gencatan senjata untuk mengatasi kelaparan di Gaza, upaya mediasi gencatan senjata antara Israel dan kelompok Palestina, Hamas, telah gagal.

    Media Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan pejabat keamanan senior untuk menyelesaikan strategi baru perang di Gaza, di mana ia cenderung mengambil alih Gaza sepenuhnya melalui aksi militer.

    Namun, tidak jelas apakah Netanyahu berencana menduduki wilayah tersebut dalam jangka waktu yang panjang, atau lewat operasi jangka pendek dengan tujuan membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel.

    Sementara itu Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan delapan orang lagi meninggal karena kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir, sementara 79 orang lainnya meninggal akibat tembakan Israel dalam serangan yang ditargetkan.

    Empat tewas akibat banjir bandang di India

    Saluran berita TV lokal menayangkan banjir dan lumpur yang mengalir deras, kemudian menghantam desa di negara bagian Uttarakhand, Himalaya, India utara.

    Setidaknya empat orang tewas dan lebih dari 50 lainnya hilang, menurut pihak berwenang kemarin (05/08).

    Tim dari tentara dan pasukan tanggap bencana sudah berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah puing-puing dan lumpur.

    Uttarakhand adalah daerah rawan banjir dan tanah longsor, yang oleh beberapa ahli disebut sebagai akibat perubahan iklim.

    Setidaknya 200 orang tewas pada tahun 2021, ketika banjir bandang menyapu dua proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian tersebut.

    Amerika akan berlakukan uang jaminan hingga Rp250 juta untuk visa turis

    Departemen Luar Negeri AS menyiapkan rencana untuk mengenakan jaminan hingga $15.000 (sekitar Rp250 juta) untuk visa turis dan bisnis tertentu, menurut dokumen yang bisa diakses publik sebelum dirilis.

    Program percontohan 12 bulan ini akan memberikan keleluasaan kepada petugas konsuler AS untuk menerbitkan uang jaminan kepada pengunjung dari negara-negara yang diidentifikasi “memiliki tingkat overstay visa yang tinggi,” bunyi publikasi itu Selasa kemarin.

    Pemberitahuan tersebut menambahkan jaminan juga dapat diterapkan ke negara-negara “di mana informasi penyaringan dan verifikasi dianggap kurang, atau ada skema tawaran kewarganegaraan melalui jalur Investasi, dan jika [pemohon] asing tersebut memperoleh kewarganegaraan tanpa persyaratan tempat tinggal”.

    Namun, pemberitahuan tersebut tidak merinci negara-negara yang dikenakan uang jaminan ini, dan hanya menyebut “hingga negara-negara Program Percontohan dipilih, Departemen tidak dapat memperkirakan jumlah pemohon visa yang akan masuk dalam cakupan.”

    Program visa percontohan ini dijadwalkan akan dimulai pada 20 Agustus dan berlangsung selama setahun penuh.

    Kebun binatang di Denmark dikecam

    Kebun binatang di Denmark mulai dibanjiri kecaman usai mempublikasikan permohonan di media sosialnya, yang menyatakan sedang mencari hewan-hewan untuk dijadikan makanan bagi hewan buas.

    “Jika Anda memiliki hewan yang, karena berbagai alasan, harus disingkirkan, Anda dipersilakan untuk menyumbangkannya kepada kami,” bunyi unggahan tersebut, yang secara khusus mencari ayam, kelinci, marmut, dan kuda.

    “Hewan-hewan tersebut akan disembelih dengan hati-hati oleh staf yang berkualifikasi dan kemudian digunakan sebagai makanan [binatang predator di kebun binatang],” katanya.

    Kebun binatang ini telah beberapa tahun terakhir menerima sumbangan hewan, dan hanya hewan sehat yang diterima.

    Kebun binatang kemudian menonaktifkan kolom komentar pada unggahan media sosial tersebut sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai unggahan “bernada kebencian.”

  • Video PBB Khawatir Israel Perluas Operasi di Gaza: Bencana Warga Palestina

    Video PBB Khawatir Israel Perluas Operasi di Gaza: Bencana Warga Palestina

    Perserikatan Bangsa-Bangsa khawatir dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin memperluas operasi militer Israel di Gaza. PBB menilai hal ini dapat menjadi bencana bagi jutaan warga Palestina.

    Asisten Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan sesuai hukum internasional.

  • Bukan Cuma Duduki Gaza, Netanyahu Dapat Izin Trump Perluas Serangan

    Bukan Cuma Duduki Gaza, Netanyahu Dapat Izin Trump Perluas Serangan

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, tidak hanya memutuskan untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya, tetapi juga mendapatkan “lampu hijau” atau izin dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk memperluas operasi militer di Jalur Gaza.

    Keputusan Netanyahu untuk menduduki seluruh wilayah Jalur Gaza itu merupakan pergeseran besar dalam strategi Israel di daerah kantong Palestina tersebut, sejak perang melawan Hamas berkecamuk pada Oktober 2023.

    Keputusan Netanyahu tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (5/8/2025), dilaporkan oleh sejumlah media lokal Israel yang mengutip pejabat senior Tel Aviv yang dekat dengan Netanyahu. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari kantor PM Israel mengenai hal tersebut.

    “Keputusan sudah bulat — kami akan menduduki Jalur Gaza sepenuhnya,” kata seorang pejabat senior Israel yang dekat dengan Netanyahu, seperti dikutip oleh harian Yedioth Ahronoth.

    “Akan ada operasi bahkan di wilayah-wilayah yang menjadi tempat para sandera ditahan. Jika kepala staf IDF (Angkatan Bersenjata Israel) tidak setuju, dia harus mengundurkan diri,” ucap pejabat senior Israel yang enggan disebut namanya tersebut.

    Saluran televisi lokal Israel, Channel 12, dalam laporan terpisah mengatakan bahwa keputusan Netanyahu tersebut menandakan perubahan besar dalam strategi Israel di Jalur Gaza, dengan operasi militer kini diperkirakan akan dilakukan di area-area padat penduduk, termasuk kamp-kamp pengungsi di tengah-tengah Gaza.

    Televisi publik KAN, yang mengutip para menteri Kabinet Israel yang baru-baru ini berbicara dengan Netanyahu, melaporkan bahwa sang PM Israel telah memutuskan untuk memperluas operasi militer di Jalur Gaza meskipun ada penolakan dari badan-badan keamanan Israel.

    Netanyahu, menurut laporan KAN, menggunakan frasa “pendudukan Jalur Gaza” untuk menggambarkan tujuan mengalahkan Hamas.

    Laporan Yedioth Ahronoth mengklaim bahwa Trump telah memberikan “lampu hijau” kepada Netanyahu untuk melanjutkan serangan yang diperluas di Jalur Gaza.

    Menurut laporan Yedioth Ahronoth, para pejabat senior Israel yang dekat dengan Netanyahu mengatakan bahwa: “Kami sedang menuju pendudukan penuh di Jalur Gaza”, termasuk operasi militer di wilayah-wilayah yang diyakini menjadi tempat para sandera ditahan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Buat Strategi Perang Baru: Duduki Semua Wilayah Gaza

    Netanyahu Buat Strategi Perang Baru: Duduki Semua Wilayah Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan memperbarui rencana perang. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kabinet.

    Dilansir AFP, Selasa (5/8/2025), Netanyahu mengatakan kepada seluruh menteri di Israel dia akan menginstruksikan militer tentang bagaimana “mencapai tiga tujuan perang yang telah kami tetapkan”.

    Media lokal Israel seperti Channel 12 dan Jerusalem Post mengutip para pejabat di rapat itu yang mengatakan bahwa “strategi baru” itu adalah menduduki kembali seluruh wilayah Gaza, termasuk wilayah di Kota Gaza yang diyakini militer sebagai tempat para sandera ditawan.

    Palestina Mengecam

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana baru itu. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk campur tangan guna menghentikan pendudukan militer di sana.

    Diketahui, saat ini Netanyahu menghadapi tekanan dari warganya dan internasional yang semakin besar untuk memulangkan para sandera yang tersisa di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan ke wilayah yang dilanda kelaparan tersebut.

    Israel — yang didukung oleh Amerika Serikat dan Panama — sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini untuk membahas nasib para sandera.

    Netanyahu pada Senin (4/8) menegaskan kembali bahwa tiga tujuan perang Israel tetaplah “kekalahan musuh, pembebasan sandera kami, dan janji bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

    Pernyataannya muncul setelah ratusan pensiunan kepala keamanan Israel menulis surat kepada Presiden AS Donald Trump untuk mendesaknya meyakinkan Netanyahu agar mengakhiri perang.

    (zap/yld)

  • Netanyahu Kumpulkan Kabinet Pekan Ini, Buat Rencana Lanjutkan Perang Gaza

    Netanyahu Kumpulkan Kabinet Pekan Ini, Buat Rencana Lanjutkan Perang Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat kabinet mengenai keputusan melajutkan perang di Gaza. Rapat akan dilakukan pekan ini.

    “Akhir pekan ini, saya akan mengadakan rapat kabinet untuk menginstruksikan (tentara) tentang cara mencapai tiga tujuan perang yang telah kami tetapkan,” kata Nethanyahu saat membuka rapat pemerintah dilasnir AFP, Senin (4/8/2025).

    Ia menegaskan tiga tujuan perang Israel tetap “kekalahan musuh, pembebasan sandera kami, dan janji bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

    Seperti diketahui, sekitar 550 pensiunan pejabat keamanan Israel membuat surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Amerika Serikan Donlad Trump untuk menekan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang di Jalur Gaza. Surat itu disampaikan kepada media pada Senin (4/8) waktu setempat.

    Dalam surat terbuka itu, ratusan mantan pejabat keamanan Israel itu menyebut kelompok Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi Israel. Mereka juga meminta Trump untuk membantu “mengarahkan” keputusan Netanyahu menuju ke gencatan senjata Gaza.

    “Menurut penilaian profesional kami, Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi Israel,” tegas surat terbuka itu, yang mewakili sikap ratusan mantan pejabat keamanan Israel.

    Perang Gaza yang memasuki bulan ke-23, sebut Ayalon, telah “menyebabkan negara Israel kehilangan keamanan dan identitasnya”.

    Surat terbuka itu berargumen bahwa militer Israel “telah sejak lama mencapai dua tujuan yang dapat dicapai dengan kekerasan: membubarkan formasi militer dan pemerintahan Hamas”.

    “Yang ketiga, dan yang paling penting, hanya dapat dicapai melalui sebuah kesepakatan: memulangkan semua sandera,” sebut surat terbuka tersebut.

    “Memburu para pejabat senior Hamas yang tersisa dapat dilakukan nanti,” cetus surat terbuka itu.

    Dalam surat terbuka tersebut, para mantan pejabat keamanan Israel memberitahu Trump bahwa dirinya memiliki kredibilitas di mata mayoritas rakyat Israel dan dapat menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang dan memulangkan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Setelah gencatan senjata tercapai, menurut para mantan pejabat keamanan Israel dalam surat terbuka itu, Trump dapat memaksa koalisi regional untuk mendukung Otoritas Palestina yang telah direformasi untuk mengambil alih Jalur Gaza sebagai alternatif dari kekuasaan Hamas.

    Surat terbuka itu ditandatangani oleh 550 mantan pejabat keamanan Israel, yang mencakup tiga mantan kepala badan intelijen Mossad, yakni Tamir Pardo, Efraim Halevy dan Danny Yatom, kemudian juga lima mantan direktur Shin Bet, yakni Ayalon, Nadav Argaman, Yoram Cohen, Yaakov Peri, dan Carmi Gilon.

    Tiga mantan kepala staf militer Israel, termasuk mantan PM Ehud Barak, mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon dan Dan Halutz, juga termasuk di antara para mantan pejabat yang menandatangani surat terbuka untuk Trump tersebut.

    (dek/idn)

  • Hamas Izinkan Bantuan Sandera Masuk Asal Akses Gaza Dibuka

    Hamas Izinkan Bantuan Sandera Masuk Asal Akses Gaza Dibuka

    Jakarta –

    Video propaganda yang dirilis Hamas pada Sabtu (02/08) telah memicu kemarahan besar di Israel selama akhir pekan lalu.

    Rekaman yang tidak diberi tanggal tersebut memperlihatkan sandera Israel, Evyatar David, yang tampak sangat lemah sembari berdiri di dalam sebuah terowongan. Tak hanya itu, ia juga tampak menggali lubang yang disebutnya sebagai makamnya sendiri.

    Rekaman ini muncul setelah Hamas merilis video yang menunjukkan Rom Braslavski, sandera Israel yang tampak sangat kurus. Ia ditangkap dalam serangan teror pada 7 Oktober 2023. Video ini memicu kecaman dari negara-negara Barat.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), termasuk di antara negara-negara yang menyuarakan kemarahan, dan Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menggelar sesi khusus pada Selasa (05/08) pagi waktu setempat untuk membahas kondisi para sandera di Gaza.

    Hamas disebut sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, seperti AS, Uni Eropa, dan Israel.

    Netanyahu minta Palang Merah Internasional menjangkau para sandera

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berbicara dengan koordinator Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Julien Lerisson, untuk membantu menjangkau para sandera yang ditahan di Gaza.

    Netanyahu menyatakan ia “meminta keterlibatan ICRC dalam penyediaan makanan bagi para sandera serta perawatan medis segera.”

    Organisasi kemanusiaan tersebut dalam pernyataannya menyebut bahwa mereka “terkejut dengan video-video yang mengerikan” dan kembali menyerukan agar diberi akses kepada para sandera.

    Hamas: Bantuan akan dikirim jika Israel buka koridor kemanusiaan secara permanen

    Sementara itu, kelompok militan Hamas menyatakan siap menyalurkan bantuan Palang Merah kepada para sandera yang ditahan di Gaza jika Israel membuka koridor kemanusiaan secara permanen.

    “(Kami) siap merespons secara positif permintaan dari Palang Merah untuk mengirim makanan dan obat-obatan kepada tahanan musuh. Namun, kami mengajukan syarat agar koridor kemanusiaan dibuka… untuk pengiriman makanan dan obat-obatan… ke seluruh wilayah Jalur Gaza,” tulis Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan ini disampaikan setelah PM Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan dari ICRC untuk mengirim makanan kepada para sandera yang ditahan di Gaza.

    Menurut pejabat Israel, saat ini terdapat 50 sandera yang masih berada di Gaza, dan hanya 20 orang diyakini masih hidup. Sejauh ini, Hamas melarang organisasi kemanusiaan mengakses para sandera, dan keluarga mereka tidak memiliki informasi memadai tentang kondisi mereka

    Jerman kembali kirim bantuan ke Gaza lewat udara

    Di sisi lain, angkatan bersenjata Jerman (Bundeswehr) kembali mengirim bantuan ke Gaza pada Minggu (03/08), setelah melakukannya pada Sabtu (02/08).

    Jerman merupakan salah satu negara dari koalisi yang dipimpin Yordania yang telah melakukan sejumlah misi pengiriman bantuan lewat udara ke Gaza.

    Dua pesawat militer mengirim total 44 palet berisi makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya dengan berat sekitar 19 ton, menurut laporan kantor berita DPA.

    Namun, beberapa organisasi bantuan mengkritik keputusan untuk mengirim bantuan melalui udara karena dinilai membahayakan warga sipil di darat.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa situasi di Gaza yang menyebabkan hampir setengah juta orang menghadapi kelaparan ekstrem, sebenarnya bisa dicegah. WHO mendesak agar bantuan dalam jumlah besar bisa masuk lewat jalur darat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)