Tag: Benjamin Netanyahu

  • Keluarga Sandera Protes Rencana Israel Capok Gaza, Serukan Mogok Nasional

    Keluarga Sandera Protes Rencana Israel Capok Gaza, Serukan Mogok Nasional

    Jakarta

    Keluarga sandera Israel yang ditawan di Gaza menyerukan mogok nasional. Seruan itu sebagai bentuk protes atas keputusan kabinet keamanan Israel baru-baru ini untuk memperluas perang dan mengambil alih Kota Gaza.

    “Kami menutup negara ini untuk menyelamatkan tentara dan sandera,” kata keluarga para sandera di Tel Aviv, dilansir CNN, Senin (11/8/2025).

    Keluarga para sandera bergabung dengan Dewan 7 Oktober, yang mewakili keluarga tentara yang gugur pada awal perang. Para penyelenggara mengatakan inisiatif ini akan dimulai sebagai upaya akar rumput, terutama melalui perusahaan swasta dan warga negara yang akan mogok pada hari Minggu untuk menghentikan perekonomian.

    Dalam beberapa jam, Dewan 7 Oktober mengatakan “ratusan” perusahaan menyatakan akan berpartisipasi dalam pemogokan, serta “ribuan warga negara yang telah menyatakan akan mengambil cuti.”

    Serikat pekerja terbesar Israel, yang dikenal sebagai Histadrut, belum bergabung dalam rencana mogok ini. Keluarga para sandera tersebut diperkirakan akan bertemu dengan Ketua Histadrut, Arnon Bar-David, pada hari ini untuk meyakinkannya agar bergabung.

    Anat Angrest, ibu dari Matan, yang disandera di Gaza, memohon kepada para pemimpin industri ekonomi dan ketenagakerjaan, memperingatkan “keheningan kalian membunuh anak-anak kami.”

    “Saya tahu hati kalian bersama kami dan berduka – tetapi itu tidak cukup. Keheningan itu membunuh. Itulah sebabnya saya di sini hari ini untuk meminta sesuatu yang selama ini saya hindari – untuk meminta kepada para pemimpin industri: kalian punya kuasa,” kata Angrest.

    Histadrut sebelumnya telah menggelar aksi mogok umum untuk mendukung keluarga para sandera tahun lalu. Setelah pembunuhan enam sandera Israel oleh Hamas pada September 2024, serikat pekerja tersebut mengganggu sektor-sektor utama seperti transportasi, perbankan, layanan kesehatan, dan bergabung dalam protes dan demonstrasi yang meluas sepanjang hari.

    Namun, pemerintah Israel mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan politis dan memutuskan untuk menghentikan aksi mogok tersebut melalui putusan pengadilan ketenagakerjaan.

    Meskipun Histadrut belum berkomentar secara terbuka tentang serangan tersebut, para pemimpin oposisi Israel telah mendukung dan menyambut inisiatif tersebut. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, mengatakan, “Seruan keluarga para sandera untuk melakukan mogok umum dibenarkan dan tepat.”

    Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, mengumumkan partainya akan bergabung dalam aksi mogok tersebut dan menyerukan “kepada seluruh warga negara Israel – siapa pun yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan tanggung jawab bersama – untuk mogok bersama kami, turun ke jalan, melawan, dan mengganggu.”

    Diketahui, Kabinet keamanan Israel telah memutuskan rencana kontroversial untuk memperluas perang dan mengambil alih Kota Gaza. Rencana tersebut telah memicu kritik keras dari keluarga 50 sandera yang tersisa di Gaza, 20 di antaranya diperkirakan masih hidup, dan memperingatkan bahwa langkah militer baru tersebut dapat membahayakan para sandera yang masih hidup dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela eskalasi tersebut dalam konferensi pers. Ia bersikeras bahwa rencana tersebut adalah cara terbaik.

    “Bertentangan dengan klaim palsu, ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri perang dan cara terbaik untuk mengakhirinya dengan cepat,” ujar Netanyahu kepada para wartawan.

    Netanyahu menggambarkan Kota Gaza dan kamp-kamp pusat di daerah kantong tersebut sebagai “dua benteng tersisa” Hamas, yang menurutnya harus diserang Israel untuk “menyelesaikan tugas dan merampungkan kekalahan Hamas.”

    Halaman 2 dari 2

    (yld/idn)

  • Kecaman Bertubi-tubi Buat Israel yang Bertekad Caplok Gaza

    Kecaman Bertubi-tubi Buat Israel yang Bertekad Caplok Gaza

    Jakarta

    Sejumlah negara kembali mengecam keras rencana Israel yang akan mengambil langkah baru memperluas operasional militernya di Gaza. Sejumlah negara khawatir rencana baru Israel tersebut akan membuat situasi di Palestina semakin parah.

    Dirangkum detikcom, Senin (11/8/2025), berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza, dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Sejumlah negara seperti Indonesia, Inggris, China, Turki, Arab Saudi, hingga Jerman sebelumnya telah mengecam rencana Israel tersebut. Kini kecaman tersebut kembali datang dari berbagai pihak lainnya, seperti Rusia, bahkan warga Israel sendiri yang menggelar demonstrasi.

    Rusia Kecam Rencana Israel

    Rusia mengecam dan menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan rencana tersebut akan memperburuk situasi di Palestina.

    “Implementasi keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu
    kecaman dan penolakan, berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (10/8/2025).

    Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

    “Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya,” demikian pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

    Warga Israel Demo di Tel Aviv

    Ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv pada hari Sabtu untuk menuntut diakhirinya perang di Gaza. Demo ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji untuk memperluas konflik dan merebut Kota Gaza.

    Dilansir AFP, Minggu (10/8/2025), para demonstran melambaikan spanduk dan mengangkat foto-foto sandera yang masih ditahan di wilayah Palestina. Mereka mendesak pemerintah untuk menjamin pembebasan mereka.

    Para jurnalis AFP yang hadir di demonstrasi tersebut memperkirakan jumlah peserta mencapai puluhan ribu. Sementara sebuah kelompok yang mewakili keluarga para sandera mengatakan sebanyak 100.000 orang berpartisipasi.

    “Kami akan mengakhiri dengan pesan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: jika Anda menyerbu sebagian wilayah Gaza dan para sandera dibunuh, kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu dan tempat,” ujar Shahar Mor Zahiro, kerabat seorang sandera yang dibunuh, kepada AFP.

    Arab Saudi Kecam Israel

    Pemerintah Arab Saudi menolak rencana Israel mengambil alih Gaza, Palestina. Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya rencana itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Arab Saudi menolak rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Arab Saudi mengecam Israel karena kelaparan dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.

    “Mengutuk dengan sekeras-kerasnya dan sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab di akun X.

    Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel

    Pemerintah Jerman mengumumkan penghentian sementara semua izin ekspor senjata ke Israel. Penghentian ini dilakukan menyusul pernyataan Israel yang berencana menguasai jalur Gaza, Palestina.

    Dilansir kantor berita BBC, Jumat (8/8/2025), keputusan itu disampaikan langsung Kanselir Friedrich Merz. Hal itu sebagai reaksi Jerman terhadap rencana Israel untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Merz mengatakan pemerintahnya tidak akan menyetujui ekspor peralatan militer apa pun ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Merz belum memerinci sampai kapan penghentian ekspor ini.

    “Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Merz.

    Halaman 2 dari 4

    (yld/yld)

  • Keluarga Sandera Protes Rencana Israel Capok Gaza, Serukan Mogok Nasional

    Serangan Israel ke Gaza Tewaskan Jurnalis, Tuding Korban Terlibat Teroris

    Jakarta

    Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Kota Gaza. Serangan tersebut menewaskan jurnalis Al Jazeera, Anas Al Sharif.

    Dilansir Reuters dan Al Jazeera, serangan dilancarkan pada Minggu (10/8) waktu setempat. Israel menuduh Al Sharif sebagai sebagai kepala sel Hamas.

    “Anas Al Sharif menjabat sebagai kepala sel teroris di organisasi teroris Hamas dan bertanggung jawab untuk memajukan serangan roket terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF,” kata militer Israel dilansir Reuters, Senin (11/8/2025).

    Direktur rumah sakit di Kota Gaza mengatakan bahwa serangan yang menghantam tenda yang menampung para jurnalis di luar pintu masuk Rumah Sakit Al-Shifa ditargetkan secara langsung kepada mereka.

    Jurnalis Al Jazeera, Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal terbunuh dalam serangan beberapa waktu lalu.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8/2025).

    Netanyahu juga berjanji untuk menciptakan koridor yang aman untuk penyaluran bantuan.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/wnv)

  • Inggris Kutuk Rencana Israel Caplok Gaza: Jalan Menuju Pertumparah Darah

    Inggris Kutuk Rencana Israel Caplok Gaza: Jalan Menuju Pertumparah Darah

    Jakarta

    Perwakilan Inggris untuk PBB, James Kariuki mengutuk rencana Israel untuk merebut Gaza. Dia menegaskan hal itu salah dan tidak akan mengakhiri konflik yang berkecamuk.

    “Memperluas operasi militer tidak akan melakukan apa pun untuk mengakhiri konflik ini. Itu tidak akan menjamin pembebasan para sandera. Ini hanya akan memperdalam penderitaan warga sipil Palestina di Gaza,” kata Kariuki dilansir Aljazeera, Senin (11/8/2025).

    “Ini bukan jalan menuju resolusi. Ini adalah jalan menuju pertumpahan darah,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, rencana Israel tersebut akan membuat hampir 1 juta warga Palestina mengungsi. Dia juga mendesak agar kelaparan di Gaza segera dihentikan.

    “Ketidakmanusiawian ini tidak dapat dibenarkan,” kata dia.

    “Akses bantuan yang diberikan Israel pada akhir Juli lalu terbukti sangat tidak memadai. Kami memiliki pesan yang jelas untuk Israel: segera cabut semua pembatasan pengiriman bantuan,” tambahnya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengklaim bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza bukan untuk menjalankan pemerintahan di sana. Alih-alih, Netanyahu menyebut pihaknya ingin membebaskan wilayah Jalur Gaza dari kelompok Hamas.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8).

    “Kami akan menetapkan koridor-koridor yang aman untuk perjalanan dan distribusi bantuan di Jalur Gaza,” ujarnya.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/wnv)

  • Israel Sebut Tak Niat Caplok Gaza, Hamas: Netanyahu Bohong, Menyesatkan!

    Israel Sebut Tak Niat Caplok Gaza, Hamas: Netanyahu Bohong, Menyesatkan!

    Jakarta

    Hamas mengecam Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang mengklaim tidak memiliki rencana untuk mengambil alih Gaza. Hamas menyebut Netanyahu berbohong terkait hal tersebut.

    “Netanyahu terus berbohong, menipu dan mencoba menyesatkan publik. Semua yang dikatakan Netanyahu dalam konferensi pers adalah serangkaian kebohongan, dan dia tidak bisa menghadapi kebenaran; sebaliknya, dia bekerja untuk memutarbalikkan dan menyembunyikannya,” kata pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025).

    Netanyahu sebelumnya mengklaim bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza bukan untuk menjalankan pemerintahan di sana. Alih-alih, Netanyahu menyebut pihaknya ingin membebaskan wilayah Jalur Gaza dari kelompok Hamas.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8).

    Netanyahu juga berjanji untuk menciptakan koridor yang aman untuk penyaluran bantuan.

    “Kami akan menetapkan koridor-koridor yang aman untuk perjalanan dan distribusi bantuan di Jalur Gaza,” ujarnya.

    (wnv/wnv)

  • Hamas Tolak Lucuti Senjata, Israel Siapkan Serangan Lanjutan

    Hamas Tolak Lucuti Senjata, Israel Siapkan Serangan Lanjutan

    Jakarta

    Israel akan menyerang benteng-benteng Hamas yang tersisa di Kota Gaza dan kamp-kamp di Gaza tengah. Langkah itu diambil Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu lantaran Hamas menolak untuk melucuti senjata.

    Dilansir Aljazeera dan AFP, Minggu (10/8/2025), Netanyahu mengatakan Israel tidak memiliki pilihan selain mengalahkan Hamas.

    Netanyahu mengatakan langkah militer Israel selanjutnya akan menumpas benteng pertahanan Hamas yang tersisa di daerah kantong tersebut, yakni Kota Gaza dan sebidang tanah di pusat Gaza yang mencakup berbagai kamp pengungsi dan al-Mawasi.

    “Ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri perang dan cara terbaik untuk mengakhirinya dengan cepat,” kata Netanyahu, Minggu.

    Netanyahu juga menguraikan lima prinsip untuk mengakhiri perang tersebut. Israel berjanji akan menggulingkan Hamas dari kekuasaan dan mengambil alih kontrol keamanan Gaza, termasuk dengan membangun “zona keamanan” di perbatasannya dengan Israel.

    Lima prinsip untuk mengakhiri perang yakni, Hamas dilucuti; semua tawanan Israel dibebaskan; Gaza didemiliterisasi; kontrol keamanan Israel yang menyeluruh didirikan; dan pemerintahan sipil non-Israel yang damai.

    “Saya tidak ingin berbicara tentang jadwal yang pasti, tetapi kami berbicara dalam hal jadwal yang cukup singkat karena kami ingin mengakhiri perang,” tuturnya.

    (wnv/fca)

  • Israel Klaim Rencana Caplok Gaza untuk Bebaskan Sipil dari Hamas

    Israel Klaim Rencana Caplok Gaza untuk Bebaskan Sipil dari Hamas

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza bukan untuk menjalankan pemerintahan di sana. Alih-alih, Netanyahu menyebut pihaknya ingin membebaskan wilayah Jalur Gaza dari kelompok Hamas.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8/2025).

    Netanyahu juga berjanji untuk menciptakan koridor yang aman untuk penyaluran bantuan.

    “Kami akan menetapkan koridor-koridor yang aman untuk perjalanan dan distribusi bantuan di Jalur Gaza,” ujarnya.

    Diketahui, Netanyahu mengambil langkah baru di tengah agresi militer di Gaza. Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui kabinet keamanan Israel.

    Usulan Netanyahu itu dalam rangka menghabisi Hamas di Jalur Gaza. Pasukan Israel disebut akan bersiap dengan rencana tersebut.

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/fca)

  • Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi di Gaza: Perburuk Situasi

    Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi di Gaza: Perburuk Situasi

    Jakarta

    Rusia mengecam dan menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan rencana tersebut akan memperburuk situasi di Palestina.

    “Implementasi keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu kecaman dan penolakan, berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (10/8/2025).

    Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

    “Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya,” demikian pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

    “Rusia menegaskan kembali posisi konsistennya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan,” tegasnya.

    Rusia menekankan penyelesaian masalah Palestina hanya mungkin dilakukan berdasarkan dasar hukum internasional yang telah ditetapkan, yang berpusat pada prinsip dua negara, yang membayangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan hidup berdampingan secara damai dan aman di samping Israel.

    Tonton juga video “Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?” di sini:

    Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

    Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan untuk Gaza sekaligus mendesak Israel untuk membuka jalur pasokan dan membatalkan rencana operasi militer besar-besaran ke wilayah tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Minggu (10/8/2025), Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menyatakan telah mengalokasikan tambahan dana sebesar 8,5 juta poundsterling atau sekitar Rp185 miliar untuk dana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digunakan untuk menyalurkan bantuan seperti pangan dan air bagi warga Palestina.

    “Krisis kemanusiaan di Gaza masih berlangsung dan kami mendesak Israel untuk membatalkan keputusan memperluas operasi militer,” ujar Menteri Pembangunan Internasional Inggris Jenny Chapman dalam keterangan resmi.

    Chapman menyebut banyaknya bantuan tertahan di perbatasan sebagai hal yang tidak dapat diterima. Dia menambahkan, Inggris siap menyalurkan lebih banyak bantuan melalui mitra-mitranya. Inggris juga menuntut Pemerintah Israel untuk mengizinkan bantuan masuk dengan aman.

    Dana tambahan yang dijanjikan Inggris itu merupakan bagian dari anggaran bantuan luar negeri sebesar £101 juta yang dialokasikan untuk wilayah Palestina yang diduduki pada tahun anggaran berjalan.

    Pengumuman bantuan tersebut disampaikan setelah kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana penguasaan Kota Gaza sebagai bagian dari upaya mengalahkan Hamas. 

    Langkah itu menuai kecaman dari Inggris dan sejumlah negara Barat lainnya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Jumat (8/8/2025) menyebut keputusan itu sebagai langkah yang keliru dan meminta pemerintah Israel untuk mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB, sekitar 500.000 orang di Gaza mengalami kelaparan, sementara akses badan tersebut ke wilayah tersebut terus dibatasi.

  • AS Tak Berencana Akui Negara Palestina

    AS Tak Berencana Akui Negara Palestina

    JAKARTA – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance menegaskan AS tak berencana mengakui negara Palestina. Penegasan ini disampaikan setelah ikrar Prancis, Inggris dan Kanada mengakui negara Palestina pada sidang PBB September mendatang.

    Hal ini disampaikan Vance saat bertemu Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Jumat, 8 Agustus.

    Vance mengatakan AS dan Inggris memiliki tujuan bersama untuk menyelesaikan krisis di Timur Tengah, tapi ada perbedaan pandangan.

    “Kita mungkin memiliki beberapa perbedaan pendapat tentang bagaimana tepatnya mencapai tujuan tersebut, dan kita akan membicarakannya hari ini,” kata Wapres AS dilansir Reuters, Sabtu, 9 Agustus.

    Vance menegaskan kembali AS tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina. Dia mengatakan tidak tahu apa arti sebenarnya dari pengakuan tersebut.

    “Mengingat kurangnya pemerintahan yang berfungsi di sana,” sambungnya.

    Sebaliknya, Inggris mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel, dengan menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina bersama Prancis dan Kanada untuk menekan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu atas konflik dan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di Gaza.