Tag: Benjamin Netanyahu

  • Turki Keluarkan Surat Perintah Tangkap Netanyahu dan Puluhan Pejabat Israel

    Turki Keluarkan Surat Perintah Tangkap Netanyahu dan Puluhan Pejabat Israel

    GELORA.CO – Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan genosida terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan puluhan pejabat senior lainnya.

    Dikutip dari The Guardian, Sabtu (8/11), Turki mengeluarkan surat perintah terhadap 37 pejabat, di antaranya Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir. Pernyataan itu dikeluarkan oleh kantor kejaksaan Istanbul tanpa merilis daftar lengkap pejabat lainnya.

    Turki menuduh pejabat Israel atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan Israel secara sistematis di Gaza.

    Dalam pernyataan itu, Turki juga menyinggung rumah sakit persahabatan Turki-Palestina yang dibangun pemerintah Turki di Jalur Gaza dan dibom Israel pada Maret lalu.

    Pemerintah Israel pun memberikan komentar atas surat perintah penangkapan itu. Israel mengecamnya sebagai aksi humas (PR Stunt).

    “Israel secara tegas menolak aksi humas baru-baru ini yang dilakukan Erdogan yang tiran,” kata Menlu Israel Gideon Saar lewat pernyataan di X.

    Tahun lalu, Turki bergabung bersama Afrika Selatan yang menuduh Israel atas genosida di Mahkamah Internasional.

    Gencatan senjata yang rapuh berlangsung di Palestina sejak 10 Oktober sebagai bagian dari rencana perdamaian kawasan yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

  • Turki Rilis Perintah Penangkapan Netanyahu, Hamas Lontarkan Pujian

    Turki Rilis Perintah Penangkapan Netanyahu, Hamas Lontarkan Pujian

    Gaza

    Kelompok Hamas menyambut baik pengumuman Turki soal dirilisnya surat perintah penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida dalam perang Gaza. Hamas menyebutnya “langkah terpuji” dari Ankara.

    Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Sabtu (8/11/2025), menyebut langkah pengadilan Turki merilis surat perintah penangkapan untuk 37 pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu, menunjukkan “ikatan persaudaraan” yang kuat dengan rakyat Palestina yang tertindas.

    “Langkah terpuji ini mencerminkan posisi tulus rakyat dan kepemimpinan Turki dalam menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan ikatan persaudaraan yang menyatukan mereka dengan rakyat Palestina tertindas, yang telah dan terus menghadapi salah satu perang genosida paling brutal dalam sejarah modern di tangan para pemimpin pendudukan fasis,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Hamas menyerukan kepada pemerintah dunia dan badan peradilan dunia untuk “mengeluarkan surat perintah hukum untuk mengejar para pemimpin pendudukan Zionis di mana pun mereka berada”.

    “Dan membawa mereka ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka terhadap kemanusiaan,” cetus Hamas dalam pernyataannya.

    Kantor Kejaksaan Istanbul mengumumkan, pada Jumat (7/11) waktu setempat, bahwa Pengadilan Kriminal Perdamaian Istanbul telah merilis surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu, atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan terkait perang Gaza.

    Para pejabat senior Tel Aviv lainnya yang menjadi target perintah penangkapan tersebut mencakup Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Kepala Staf Umum militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir dan Komandan Angkatan Laut Israel David Saar Salama.

    Kantor Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa akibat genosida dan kejahatan kemanusiaan sistematis yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, kehilangan nyawa, dengan ribuan orang lainnya luka-luka, dan area-area permukiman tidak dapat dihuni lagi.

    “Berdasarkan bukti yang diperoleh, telah ditetapkan bahwa para pejabat negara Israel memikul tanggung jawab pidana atas tindakan sistematis ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan ‘genosida’ yang dilakukan di Jalur Gaza,” sebut Kantor Kejaksaan Istanbul dalam pernyataannya.

    Israel memberikan reaksi keras dengan menyebut langkah pengadilan Turki merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu itu sebagai “aksi publisitas”.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, bahkan menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai “tiran”.

    “Israel dengan tegas menolak, dengan penghinaan, aksi publisitas terbaru oleh tiran Erdogan,” kata Saar dalam pernyataan via media sosial X.

    Tonton juga video “Israel Tuduh Hamas Rekayasa Pengambilan Sisa Jenazah Sandera”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Geram Turki Rilis Perintah Tangkap Netanyahu, Sebut Erdogan ‘Tiran’

    Israel Geram Turki Rilis Perintah Tangkap Netanyahu, Sebut Erdogan ‘Tiran’

    Tel Aviv

    Israel memberikan reaksi keras terhadap langkah pengadilan Turki merilis surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida dalam perang Gaza. Tel Aviv menolak tuduhan genosida dan menyebut langkah Ankara itu sebagai “aksi publisitas” belaka.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (8/11/2025), bahkan menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai “tiran”.

    “Israel dengan tegas menolak, dengan penghinaan, aksi publisitas terbaru oleh tiran Erdogan,” kata Saar dalam pernyataan via media sosial X.

    Saar, dalam postingannya menggunakan bahasa Inggris via media sosial X, melontarkan serangan lebih lanjut terhadap Erdogan. Dia menyinggung soal penangkapan rival-rival politik Erdogan, terutama Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu yang ditahan sejak Maret lalu.

    “Di Turki di bawah Erdogan, peradilan telah lama menjadi alat untuk membungkam rival politik dan menahan para jurnalis, hakim, dan wali kota,” sebutnya.

    Saar menuduh Kantor Kejaksaan Istanbul “baru-baru ini telah mengatur penangkapan Wali Kota Istanbul hanya karena berani mencalonkan diri melawan Erdogan”.

    Pada Jumat (7/11) waktu setempat, Kantor Kejaksaan Istanbul mengumumkan bahwa Pengadilan Kriminal Perdamaian Istanbul telah merilis surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu, atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan terkait perang Gaza.

    Para pejabat senior Tel Aviv lainnya yang menjadi target perintah penangkapan tersebut mencakup Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Kepala Staf Umum militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir dan Komandan Angkatan Laut Israel David Saar Salama.

    Kantor Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa akibat genosida dan kejahatan kemanusiaan sistematis yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, kehilangan nyawa, dengan ribuan orang lainnya luka-luka, dan area-area permukiman tidak dapat dihuni lagi.

    “Berdasarkan bukti yang diperoleh, telah ditetapkan bahwa para pejabat negara Israel memikul tanggung jawab pidana atas tindakan sistematis ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan ‘genosida’ yang dilakukan di Jalur Gaza,” sebut Kantor Kejaksaan Istanbul dalam pernyataannya.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh mantan Menlu Israel Avigdor Lieberman, yang menyebut surat perintah penangkapan yang dirilis Turki terhadap para pejabat senior Israel itu “dengan jelas menjelaskan mengapa Turki tidak boleh hadir di Jalur Gaza — secara langsung maupun tidak langsung”.

    Turki diketahui ingin berpartisipasi dalam pasukan keamanan internasional yang bertujuan menjaga stabilisasi Jalur Gaza pascaperang, sesuai dengan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Namun niat Ankara itu menuai penolakan Tel Aviv, yang menganggap Turki terlalu dekat dengan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Turki Keluarkan Surat Penagkapan PM Israel Benjamin Netanyahu

    Turki Keluarkan Surat Penagkapan PM Israel Benjamin Netanyahu

    GELORA.CO – Pemerintah Turki resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataannya pada Jumat 7 November 2025, Kejaksaan Istanbul menyebut selain Netanyahu, ada 37 pejabat Israel yang masuk daftar tersangka, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Kepala Staf Militer Letjen Eyal Zamir.

    Menurut Turki, tindakan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 merupakan kejahatan sistematis terhadap warga sipil Palestina. Pernyataan itu menyoroti beberapa serangan besar, termasuk pengeboman Rumah Sakit Baptis Al-Ahli pada Oktober 2023 yang menewaskan 500 orang, serta penghancuran Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina pada Maret 2024.

    Israel menolak keras langkah tersebut. “Israel menolak dengan penuh penghinaan aksi humas terbaru dari tiran Erdogan,” tulis Menteri Luar Negeri Gideon Saar di platform X, dikutip dari Al-Jazeera.

    Sebaliknya, Hamas menyambut baik keputusan Turki. “Ini tindakan terpuji yang menegaskan komitmen rakyat dan pemimpin Turki terhadap keadilan dan kemanusiaan,” kata kelompok tersebut dalam pernyataannya.

    Langkah Turki ini muncul hampir setahun setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Turki sebelumnya juga mendukung gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida.

    Menurut data otoritas Gaza, lebih dari 68.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.000 lainnya terluka sejak perang dimulai pada Oktober 2023. (*)

  • Microsoft Mulai Ditinggal di Eropa, Biang Keroknya Israel

    Microsoft Mulai Ditinggal di Eropa, Biang Keroknya Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke perangkat lunak alternatif asal Eropa.

    Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran soal ketergantungan institusi Eropa pada teknologi Amerika Serikat.

    ICC bakal menggunakan openDesk, paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source. Software ini disediakan oleh Center for Digital Sovereignty (ZenDiS) atas mandat Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman.

    Pihak ICC mengonfirmasi proses migrasi ini kepada The Register, meski tidak memberikan perincian tambahan soal alasan maupun nilai kerja sama tersebut.

    Keputusan ICC muncul setelah memanasnya hubungan beberapa lembaga internasional dengan pemerintah AS.

    Ketegangan meningkat terutama sejak pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC.

    Sanksi itu terkait upaya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

    Situasi ini juga sempat memicu insiden. Jaksa ICC Karim Khan dilaporkan kehilangan akses ke akun email Microsoft, meski Microsoft membantah telah menangguhkan layanan.

    Sementara itu, tren meninggalkan produk Microsoft sebenarnya bukan hal baru di Jerman. Kota Munich pernah beralih ke Linux dan LibreOffice meski kembali ke Windows pada 2020.

    Selain itu, negara bagian Schleswig-Holstein juga mengumumkan migrasi serupa dan baru saja menyelesaikan perpindahan 40.000 akun pemerintah ke sistem open source tahun ini.

    Kekhawatiran atas dominasi teknologi AS juga meningkat setelah berbagai gangguan layanan terjadi pada AWS dan Microsoft Azure, serta pengakuan Microsoft bahwa pihaknya tidak bisa menjamin kedaulatan data Eropa di bawah US Cloud Act, yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data perusahaan Amerika di mana pun data tersebut berada.

    Dalam tanggapannya, Microsoft mengatakan tetap menghargai ICC sebagai pelanggan.

    “Kami menghargai hubungan kami dengan ICC sebagai pelanggan dan yakin tidak ada hal yang menghalangi kami untuk terus memberikan layanan kepada ICC di masa mendatang,” kata Microsoft.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Umumkan Kazakhstan Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Trump Umumkan Kazakhstan Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Kazakhstan akan bergabung dengan Abraham Accords atau Perjanjian Abraham, yang mengatur kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Trump juga mengatakan bahwa seremoni penandatangan perjanjian itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

    Pengumuman itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (7/11/2025), disampaikan Trump via postingan media sosial Truth Social pada Kamis (6/11), dengan dia mengatakan dirinya baru saja melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

    “Kazakhstan merupakan negara pertama di masa jabatan kedua saya yang bergabung dengan Abraham Accords, yang pertama dari sekian banyak negara lainnya,” kata Trump dalam postingannya.

    “Ini merupakan langkah maju yang besar dalam membangun jembatan di seluruh dunia. Saat ini, semakin banyak negara yang berbaris untuk mewujudkan Perdamaian dan Kemakmuran melalui Abraham Accords,” sebutnya.

    “Kami akan segera mengumumkan Seremoni Penandatanganan untuk meresmikannya, dan masih banyak negara lainnya yang berupaya bergabung dengan klub KEKUATAN ini,” ucap Trump dalam pernyataannya.

    “Masih banyak lagi yang akan datang dalam menyatukan negara-negara untuk Stabilitas dan Pertumbuhan — Kemajuan nyata, hasil nyata. DIBERKATILAH PARA PEMBAWA PERDAMAIAN!” ujar sang Presiden AS dalam postingannya.

    Pengumuman itu disampaikan setelah Trump bertemu Tokayev bersama empat pemimpin negara Asia Tengah lainnya dari Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan di Gedung Putih pada Kamis (6/11), seiring upaya AS memperkuat pengaruh di kawasan yang sejak lama didominasi Rusia dan didekati oleh China.

    Sementara itu, pemerintah Kazakhstan dalam pernyataannya mengatakan bahwa persoalan tersebut berada dalam tahap akhir negosiasi.

    “Aksesi yang kami antisipasi ke dalam Abraham Accords merupakan kelanjutan yang wajar dan logis dari arah kebijakan luar negeri Kazakhstan — yang didasarkan pada dialog, sikap saling menghormati, dan stabilitas regional,” sebut pemerintah Kazakhstan dalam pernyatananya.

    Kazakhstan sebenarnya telah menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi penuh dengan Israel, yang berarti langkah tersebut sebagian besar bersifat simbolis.

    Seorang sumber yang dikutip Reuters mengatakan bahwa AS berharap bergabungnya Kazakhstan akan membantu menghidupkan kembali Abraham Accords, yang perluasannya tertunda selama perang Gaza berkecamuk.

    Trump berulang kali mengatakan bahwa dirinya ingin memperluas perjanjian yang dia mediasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 di bawah Abraham Accords yang dimediasi Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Panas Lagi, Hizbullah Tegaskan Berhak Membela Diri Melawan Israel

    Panas Lagi, Hizbullah Tegaskan Berhak Membela Diri Melawan Israel

    Jakarta

    Kelompok Hizbullah di Lebanon menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri melawan Israel. Mereka juga menolak prospek negosiasi politik apa pun antara Lebanon dan Israel.

    Pernyataan itu muncul setelah Israel memperingatkan bahwa mereka dapat mengintensifkan operasi melawan Hizbullah di Lebanon, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hizbullah mempersenjatai kembali kelompok itu.

    “Kami menegaskan kembali hak sah kami… untuk membela diri melawan musuh yang memaksakan perang terhadap negara kami dan tidak menghentikan serangannya,” kata Hizbullah, dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/11/2025).

    Gerakan militan tersebut, yang didukung oleh Iran, juga menolak prospek “negosiasi politik apa pun” antara pemerintah Lebanon dan Israel. Hizbullah menegaskan perundingan semacam itu “tidak akan melayani kepentingan nasional”.

    Hizbullah menyebut pernyataannya itu sebagai surat terbuka yang ditujukan kepada rakyat Lebanon dan para pemimpin mereka.

    Pada hari Kamis (6/11) waktu setempat, pemerintah Lebanon dijadwalkan mengadakan perundingan untuk mengkaji kemajuan upaya perlucutan senjata Hizbullah — satu-satunya gerakan yang menolak menyerahkan senjatanya setelah perang saudara 1975-1990.

    Hizbullah menyatakan tetap berkomitmen pada gencatan senjata yang dicapai dengan Israel tahun lalu, setelah berbulan-bulan permusuhan yang meningkat menjadi perang habis-habisan.

    Meskipun ada perjanjian November 2024, Israel tetap mempertahankan pasukannya di lima wilayah di Lebanon selatan dan terus melakukan serangan rutin.

    Pada bulan September 2024, Israel membunuh pemimpin lama kelompok tersebut, Hassan Nasrallah, bersama dengan banyak pemimpin senior lainnya.

    Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Lebanon dalam beberapa minggu terakhir, dan mengatakan bahwa serangan itu menargetkan posisi Hizbullah.

    Lihat juga Video: Tank Israel Terlihat di Perbatasan Lebanon Usai Serangan Udara

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Zohran Mamdani Menang, yang Sewot Malah Israel: New York Telah Jatuh!

    Zohran Mamdani Menang, yang Sewot Malah Israel: New York Telah Jatuh!

    GELORA.CO – Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan di seluruh dunia, baik skala besar maupun kecil, selalu ada pemenang dan pecundang, ada yang merayakan kemenangan dan ada yang merasa marah dan kecewa.

    Hal inilah yang terjadi setelah kandidat Demokrat Zohran Mamdani, Muslim pembela Palestina, memenangkan pemilihan wali kota New York.

    Mamdani mengumumkan keberhasilannya dalam pidato kemenangan yang disampaikan di hadapan para pendukungnya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya akan dilantik secara resmi pada awal Januari mendatang, sehingga menjadi Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut dalam sejarah kota itu.

    Namun, kemenangan ini, yang merupakan momen bersejarah bagi sebagian orang, justru memicu gelombang kemarahan di kalangan Israel.

    Beberapa warga Israel menggambarkannya sebagai malam “kejatuhan New York”. Sejumlah pengguna Twitter Israel melancarkan serangan tajam terhadap Mamdani dan para pendukungnya, dengan mengatakan:

    “New York telah jatuh! Ini adalah hari kelam dalam sejarah kota, Amerika Serikat, dan dunia bebas. Salah satu kota terbesar dan terpenting di Barat akan dipimpin oleh seorang yang berbahaya dan ekstremis yang mendukung terorisme. Ini menandakan arah buruk yang sedang dituju Amerika, karena invasi Barat dari dalam semakin meningkat, dan konsekuensinya akan berdampak pada dunia di masa depan dengan cara yang paling menyakitkan. Ini adalah hari yang menyedihkan. Kami telah memperingatkan… dan semua orang akan segera menyadari apa yang kami maksud.”

    Yang lain menulis: “Penduduk New York memutuskan malam ini untuk mengejek diri mereka sendiri. Akan menarik untuk melihat ke mana langkah ini akan membawa mereka.”

    Beberapa komentator Israel berpendapat bahwa New York, yang dianggap sebagai simbol impian Amerika, mungkin akan perlahan-lahan memudar, dan mungkin bersama itu impian Amerika secara keseluruhan akan runtuh.

    Setelah selama 150 tahun menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang Yahudi dan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia, kota ini mungkin akan mengalami disintegrasi bertahap, yang akan mendorong orang Yahudi untuk bermigrasi ke “tujuan berikutnya”, dengan mengatakan: “Mungkin kali ini ke tempat yang tepat.”

    Yang lain bertanya-tanya tentang kemungkinan terjadinya gelombang emigrasi Yahudi setelah terpilihnya Mamdani dan beberapa di antaranya menjawab bahwa orang Yahudi di sebagian besar negara Barat jarang pindah ke Israel karena kondisi yang sulit, dengan menunjukkan bahwa satu-satunya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah di Ukraina.

    Sebaliknya, organisasi “Suara Yahudi” – yang mengidentifikasi dirinya sebagai “Yahudi yang bersatu melawan Zionisme dan Negara Israel” – menyambut baik kemenangan Mamdani, dan mengeluarkan pernyataan ucapan selamat yang berbunyi:

    “Selamat dan harapan terbaik untuk walikota terpilih Kota New York, Zahran Mamdani. Kami bangga mendukung Anda dan menantikan kepemimpinan, visi, dan kerja sama Anda untuk meningkatkan masyarakat kami dan semua penduduk New York.”

    Kandidat wali kota New York City (NYC) Zohran Mamdani dilaporkan memenangkan mayoritas suara dalam pilkada yang digelar hari ini. Hal ini menjadikan kota terbesar di Amerika Serikat itu untuk pertama kalinya dipimpin seorang Muslim.

    Mamdani mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo dan Curtis Sliwa dari Partai Republik. Dia akan menggantikan Wali Kota Eric Adams, yang membatalkan pencalonannya kembali pada bulan September tetapi tetap mengikuti pemungutan suara.

    Mamdani adalah seorang sosialis demokratis dan anggota dewan negara bagian berusia 34 tahun yang akan menjadi walikota termuda di kota tersebut dalam lebih dari satu abad. Dia memasuki pemilihan umum sebagai favorit menyusul kemenangan 12 poin dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat awal tahun ini.

    Kampanye cerdas digital Mamdani, yang berfokus pada isu-isu biaya hidup, telah menggemparkan warga New York. Dia mendapat cemoohan dari para kritikus termasuk Presiden AS Donald Trump.

    The Associated Press menyatakan Mamdani sebagai pemenang pada pukul 21.34 waktu setempat. Hasil polling sementara menunjukkan Mamdani memeroleh 50 persen sementara sedangkan saingan terberatnya Andrew Cuomo mendapatkan 41 persen suara.

    Pada pukul 15.00 waktu setempat, hampir 1,5 juta orang telah memberikan suara dalam pemilihan walikota New York City, menurut Dewan Pemilihan kota tersebut.

    Jumlah pemilih yang telah berpartisipasi melampaui total suara yang diberikan dalam pemilihan walikota NYC dalam 20 tahun terakhir. Dewan Pemilihan Umum NYC mengatakan selepas pencoblosan jumlah pemilih melampaui angka 2 juta yang belum pernah tercapai sejak 1989.

    Selain kebijakannya yang prorakyat, Mamdani juga disoroti terkait pembelaannya terhadap Palestina. Ia menjanjikan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika berani menginjakkan kaki di New York. Sikap itu dan janji kampanyenya membuat lobi Israel dan para pengusaha mengucurkan dana raksasa untuk mengalahkan Mamdani.

    “Kami mengalahkan para jutawan dan miliarder – kami orang-orang kecil, masyarakat, penyewa, kelas pekerja New York yang sebenarnya mengambil kembali kota ini,” kata Joanne Grill (62 tahun) saat merayakan kemenangan Mamdani.

    Mamdani, seorang Muslim keturunan India lahir di Uganda dan pindah ke New York pada usia tujuh tahun. Ia menjadi warga negara AS pada tahun 2018.

    Dia bekerja sebagai konselor perumahan pencegahan penyitaan di Queens, sebuah upaya yang berfokus pada membantu pemilik rumah berpenghasilan rendah kulit berwarna — peran yang menurutnya menginspirasinya untuk terjun ke dunia politik.

    Terpilih pada 2020 untuk kursi Majelis negara bagian di Queens, ia mewakili lingkungan yang mencakup Astoria, Ditmars-Steinway, dan Astoria Heights. Dia aktif dalam politik saat kuliah di Bowdoin College, di mana dia menerima gelar sarjana dalam Studi Afrika dan ikut mendirikan cabang Siswa untuk Keadilan di Palestina di sekolah tersebut.

    Belakangan, dia mengumpulkan banyak pengikut di media sosial dan memikat sejumlah pemilih muda saat dia memperjuangkan kebijakan sayap kiri.

    Mamdani telah menjadi kritikus vokal atas serangan Israel di Gaza dan melibatkan dirinya dalam isu kontroversial yang telah memecah belah Partai Demokrat. Dia menolak mengutuk slogan “Globalisasi intifada” selama podcast bersama Tim Miller dari “The Bulwark.”

    Beberapa orang Yahudi melihat ungkapan tersebut sebagai seruan untuk melakukan kekerasan terhadap mereka dan banyak orang Palestina melihatnya sebagai bentuk perjuangan mereka untuk mendapatkan tanah air.

    Ketika ditanya apakah ungkapan tersebut membuatnya tidak nyaman, dia mengatakan bahwa ungkapan tersebut mencerminkan “keinginan yang sangat besar untuk mencapai kesetaraan dan persamaan hak dalam membela hak asasi manusia Palestina.”

    Mamdani, mengadvokasi pembekuan biaya sewa bagi penyewa yang stabil, membuat bus kota bebas tarif, menyediakan penitipan anak umum untuk anak-anak di bawah usia enam tahun dan menciptakan toko kelontong milik kota yang membeli dan menjual dengan harga grosir.

    Dia juga menjanjikan menaikkan upah minimum menjadi 30 dolar AS per jam pada 2030. Dia mengatakan dia akan membiayai rencananya dengan menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 11,5 persen dan mengenakan pajak kepada warga New York yang berpenghasilan lebih dari 1 juta dolar AS per tahun dengan tarif tetap sebesar 2 persen.

    Lonjakan mengejutkan Mamdani sebagian didukung oleh kampanye media sosial yang agresif yang memungkinkan dia menjangkau banyak pemilih di seluruh kota yang tidak tertarik pada politik.

    Dia telah menjelaskan ide-idenya dalam video pendek yang menjadi viral di media sosial dan dia mencela pengaruh uang besar dalam politik, menyoroti bagaimana dia membiayai kampanyenya sendiri melalui donor kecil.

    Kemenangan Mamdani juga fenomenal karena adangan yang ia hadapi sejak memenangkan pemilihan kandidat internal Partai Demokrat.

    Setidaknya 26 miliarder menghabiskan jutaan dolar dalam upaya untuk mencegah Zohran Mamdani menjadi wali kota New York, tetapi yang mengejutkan adalah dukungan dari dua miliarder terhadapnya.

    Menurut Forbes, selama sepekan terakhir, 26 miliarder atau keluarga miliarder menghabiskan lebih dari 22 juta dolar secara keseluruhan untuk mencegah Mamdani (anggota Dewan Kota New York dan pemimpin dalam jajak pendapat) memenangkan pemilihan.

    Presiden AS Donald Trump juga secara langsung melayangkan ancaman jika Mamdani terpilih. “Jika Kandidat Komunis Zohran Mamdani memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, kecil kemungkinannya saya akan menyumbangkan Dana Federal, selain jumlah minimum yang diperlukan, untuk rumah pertama saya tercinta,” kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

    Komentar Trump serupa dengan komentar yang disiarkan pada Ahad saat tampil di acara 60 Minutes CBS.

    “Akan sulit bagi saya sebagai presiden untuk memberikan banyak uang ke New York, karena jika ada komunis yang memerintah New York, yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang uang yang Anda kirim ke sana.”

    Dalam tindakan putus asa, Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani adalah “orang bodoh.” Menurutnya, orang Yahudi Amerika yang memberikan suara untuk Mamdani menentang kepentingan mereka sendiri.

    “Orang Yahudi mana pun yang memilih Zohran Mamdani, seorang pembenci Yahudi yang terbukti dan mengaku dirinya sendiri, adalah orang bodoh!!!” Trump menulis di Truth Social.

    Mamdani juga didera kampanye islamofobia sengit. Narasi-narasi anti-Islam marak menjelang pilkada New York City kali ini. Menanggapi hal itu, Mamdani, menyampaikan pidato emosional merespons serangan rasis dan tak berdasar dari para pesaingnya.

    Pidato itu ia sampaikan sehari sebelum pemungutan suara awal dimulai. Berbicara di luar sebuah masjid di Bronx pada Jumat (25/10/2025), Mamdani mengkritik para pesaingnya karena menunjukkan kebencian.

    Ia menyebut bahwa Islamofobia lawan-lawanya itu tak hanya memengaruhinya sebagai calon wali kota dari Partai Demokrat, tetapi juga hampir satu juta Muslim yang tinggal di New York.

    “Menjadi Muslim di New York berarti menghadapi ‘penghinaan’, tetapi penghinaan tidak membuat kita berbeda. Banyak warga New York yang menghadapinya. Toleransi terhadap penghinaan itulah yang membedakannya,” kata Mamdani dalam pidatonya, kurang dari dua minggu menjelang pemilihan umum 4 November, dilansir Aljazirah.

    Dalam pidatonya, Zohran Mamdani langsung melayangkan tantangan untuk Presiden AS Donald Trump dalam pidato kemenangannya. Ini tanggapan untuk Trump yang mencoba menghalangi kemenangan Mamdani dan mengancam akan menahan dana untuk New York City jika kandidat Muslim itu terpilih.

    Mamdani dalam pidatonya menyebut kemenangannya dalam pemilihan walikota sebagai contoh bagaimana mengalahkan presiden. “Jika ada yang bisa menunjukkan kepada suatu negara yang dikhianati oleh Donald Trump bagaimana cara mengalahkannya, maka kota itulah yang melahirkannya,” kata Mamdani.

    “Ini bukan hanya cara kita menghentikan Trump. Ini adalah cara kita menghentikan orang-orang seperti dia berikutnya,” tambah Mamdani.

    “Jadi Donald Trump, karena saya tahu Anda sedang menonton, saya punya empat kata untuk Anda: ‘Naikkan volumenya’.” Dia juga mengatakan kepada Partai Republik, “Untuk mengganggu salah satu dari kami, Anda harus melewati kami semua.”

    Lebih lanjut, ia menyebut Donald Trump sebagai contoh tuan tanah jahat di New York yang mengambil untung dari penyewa apartemen dan penyewa lahan. “Kami akan mengakhiri budaya korupsi yang memungkinkan miliarder seperti Trump untuk menghindari pajak dan mengeksploitasi keringanan pajak. Kami akan mendukung serikat pekerja dan memperluas perlindungan tenaga kerja karena kami tahu, seperti yang dilakukan Donald Trump, bahwa ketika pekerja memiliki hak yang sangat kuat, maka bos yang berusaha memeras mereka menjadi sangat lemah.”

    Trump langsung menjawab tantangan Mamdani lewat unggahannya di media sosial. “…DAN DIMULAILAH!”

    Trump beberapa hari sebelum hari pencoblosan semalam secara langsung melayangkan ancaman jika kandidat Muslim itu terpilih. “Jika Kandidat Komunis Zohran Mamdani memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, kecil kemungkinannya saya akan menyumbangkan Dana Federal, selain jumlah minimum yang diperlukan, untuk rumah pertama saya tercinta,” kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

    Komentar Trump serupa dengan komentar yang disiarkan pada Ahad saat tampil di acara 60 Minutes CBS. “Akan sulit bagi saya sebagai presiden untuk memberikan banyak uang ke New York, karena jika ada komunis yang memerintah New York, yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang uang yang Anda kirim ke sana.”

    Dalam tindakan putus asa, Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani adalah “orang bodoh.” Menurutnya, orang Yahudi Amerika yang memberikan suara untuk Mamdani menentang kepentingan mereka sendiri.

    “Orang Yahudi mana pun yang memilih Zohran Mamdani, seorang pembenci Yahudi yang terbukti dan mengaku dirinya sendiri, adalah orang bodoh!!!” Trump menulis di Truth Social. Komentar ini agaknya terkait dengan dukungan terang-terangan Mamdani terhadap hak-hak bangsa Palestina. (*)

  • Direktur Intelijen Nasional AS Kunjungi Markas Pemantau Gencatan Senjata Gaza

    Direktur Intelijen Nasional AS Kunjungi Markas Pemantau Gencatan Senjata Gaza

    JAKARTA – Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard pada Hari Senin mengunjungi Pusat Koordinasi Militer Sipil (CMCC) yang dioperasikan AS guna memantau gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina dari Israel selatan.

    Gabbard mengatakan kepada Fox News, 16 negara dan 20 LSM saat ini beroperasi di CMCC, termasuk melalui pertukaran intelijen, yang menjadi alasan kunjungannya.

    “Intelijen tidak hanya mendukung keamanan, tetapi juga mencapai perdamaian dan stabilitas abadi bagi Israel dan Palestina,” ujarnya kepada Fox News, seperti melansir The Times of Israel 4 November.

    Selain CMCC, Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom di sepanjang perbatasan Israel dengan Jalur Gaza.

    Ia adalah pejabat tinggi AS terbaru yang mengunjungi Israel dalam beberapa pekan terakhir, setelah Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, penasihat senior Jared Kushner, Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Panglima Militer AS Jenderal Dan Caine.

    Gabbard juga dilaporkan akan bertemu dengan Perdana Israel Menteri Benjamin Netanyahu pada Hari Selasa

  • AS-Qatar Buka Pos Pertahanan Udara Pertama di Timur Tengah

    AS-Qatar Buka Pos Pertahanan Udara Pertama di Timur Tengah

    Doha

    Amerika Serikat (AS) dan Qatar membuka pos pertahanan udara bilateral di kawasan Timur Tengah. Ini merupakan pos pertahanan bilateral yang pertama dibuka antara kedua negara di kawasan tersebut.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/11/2025), mengatakan bahwa Pos Komando Gabungan bilateral pertama untuk pertahanan udara di Timur Tengah, dengan Qatar, telah dibuka di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar.

    Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Letnan Jenderal Jassim Al-Mannai, hadir langsung meresmikan pembukaan fasilitas tersebut.

    “Hubungan militer-ke-militer dengan Qatar semakin kuat,” kata Cooper dalam pernyataannya.

    “Pos Komando Gabungan yang baru untuk pertahanan udara ini akan meningkatkan kerja sama keamanan regional saat ini dan di bulan-bulan serta tahun-tahun mendatang,” sebutnya.

    Pos pertahanan baru ini muncul setelah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, yang menurut militer Washington, menjanjikan respons terhadap setiap serangan di masa mendatang terhadap Qatar dengan langkah-langkah “diplomatik, ekonomi, dan jika perlu, militer”.

    Perintah eksekutif Trump, yang ditandatangani pada 29 September lalu, muncul beberapa pekan setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan terhadap delegasi Hamas, yang berada di Doha, yang sedang bernegosiasi dengan AS mengenai gencatan senjata Gaza.

    Qatar menuntut permintaan maaf publik dari Israel selama pembicaraan dengan Trump, sebuah permintaan yang diminta untuk dipenuhi Netanyahu dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih.

    Gedung Putih merilis foto-foto dari apa yang disebut sebagai “panggilan telepon untuk permintaan maaf”.

    Bulan lalu, militer AS mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas khusus di Idaho untuk melatih para pilot Qatar. Pentagon mengatakan bahwa fasilitas tersebut akan dibangun di kompleks Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home.

    Disebutkan juga oleh Pentagon bahwa fasilitas itu akan “menampung kontingen F-15 dan para pilot Qatar untuk meningkatkan pelatihan gabungan kita, meningkatkan daya mematikan, dan interoperabilitas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)