Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Klaim Rencana Caplok Gaza untuk Bebaskan Sipil dari Hamas

    Israel Klaim Rencana Caplok Gaza untuk Bebaskan Sipil dari Hamas

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza bukan untuk menjalankan pemerintahan di sana. Alih-alih, Netanyahu menyebut pihaknya ingin membebaskan wilayah Jalur Gaza dari kelompok Hamas.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8/2025).

    Netanyahu juga berjanji untuk menciptakan koridor yang aman untuk penyaluran bantuan.

    “Kami akan menetapkan koridor-koridor yang aman untuk perjalanan dan distribusi bantuan di Jalur Gaza,” ujarnya.

    Diketahui, Netanyahu mengambil langkah baru di tengah agresi militer di Gaza. Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui kabinet keamanan Israel.

    Usulan Netanyahu itu dalam rangka menghabisi Hamas di Jalur Gaza. Pasukan Israel disebut akan bersiap dengan rencana tersebut.

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/fca)

  • Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi di Gaza: Perburuk Situasi

    Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi di Gaza: Perburuk Situasi

    Jakarta

    Rusia mengecam dan menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan rencana tersebut akan memperburuk situasi di Palestina.

    “Implementasi keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu kecaman dan penolakan, berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (10/8/2025).

    Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

    “Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya,” demikian pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

    “Rusia menegaskan kembali posisi konsistennya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan,” tegasnya.

    Rusia menekankan penyelesaian masalah Palestina hanya mungkin dilakukan berdasarkan dasar hukum internasional yang telah ditetapkan, yang berpusat pada prinsip dua negara, yang membayangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan hidup berdampingan secara damai dan aman di samping Israel.

    Tonton juga video “Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?” di sini:

    Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

    Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan untuk Gaza sekaligus mendesak Israel untuk membuka jalur pasokan dan membatalkan rencana operasi militer besar-besaran ke wilayah tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Minggu (10/8/2025), Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menyatakan telah mengalokasikan tambahan dana sebesar 8,5 juta poundsterling atau sekitar Rp185 miliar untuk dana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digunakan untuk menyalurkan bantuan seperti pangan dan air bagi warga Palestina.

    “Krisis kemanusiaan di Gaza masih berlangsung dan kami mendesak Israel untuk membatalkan keputusan memperluas operasi militer,” ujar Menteri Pembangunan Internasional Inggris Jenny Chapman dalam keterangan resmi.

    Chapman menyebut banyaknya bantuan tertahan di perbatasan sebagai hal yang tidak dapat diterima. Dia menambahkan, Inggris siap menyalurkan lebih banyak bantuan melalui mitra-mitranya. Inggris juga menuntut Pemerintah Israel untuk mengizinkan bantuan masuk dengan aman.

    Dana tambahan yang dijanjikan Inggris itu merupakan bagian dari anggaran bantuan luar negeri sebesar £101 juta yang dialokasikan untuk wilayah Palestina yang diduduki pada tahun anggaran berjalan.

    Pengumuman bantuan tersebut disampaikan setelah kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana penguasaan Kota Gaza sebagai bagian dari upaya mengalahkan Hamas. 

    Langkah itu menuai kecaman dari Inggris dan sejumlah negara Barat lainnya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Jumat (8/8/2025) menyebut keputusan itu sebagai langkah yang keliru dan meminta pemerintah Israel untuk mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB, sekitar 500.000 orang di Gaza mengalami kelaparan, sementara akses badan tersebut ke wilayah tersebut terus dibatasi.

  • AS Tak Berencana Akui Negara Palestina

    AS Tak Berencana Akui Negara Palestina

    JAKARTA – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance menegaskan AS tak berencana mengakui negara Palestina. Penegasan ini disampaikan setelah ikrar Prancis, Inggris dan Kanada mengakui negara Palestina pada sidang PBB September mendatang.

    Hal ini disampaikan Vance saat bertemu Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Jumat, 8 Agustus.

    Vance mengatakan AS dan Inggris memiliki tujuan bersama untuk menyelesaikan krisis di Timur Tengah, tapi ada perbedaan pandangan.

    “Kita mungkin memiliki beberapa perbedaan pendapat tentang bagaimana tepatnya mencapai tujuan tersebut, dan kita akan membicarakannya hari ini,” kata Wapres AS dilansir Reuters, Sabtu, 9 Agustus.

    Vance menegaskan kembali AS tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina. Dia mengatakan tidak tahu apa arti sebenarnya dari pengakuan tersebut.

    “Mengingat kurangnya pemerintahan yang berfungsi di sana,” sambungnya.

    Sebaliknya, Inggris mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel, dengan menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina bersama Prancis dan Kanada untuk menekan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu atas konflik dan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di Gaza.

  • Warga Israel Demo di Tel Aviv Tuntut Akhiri Perang di Gaza-Bebaskan Sandera

    Warga Israel Demo di Tel Aviv Tuntut Akhiri Perang di Gaza-Bebaskan Sandera

    Tel Aviv

    Ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv pada hari Sabtu untuk menuntut diakhirinya perang di Gaza. Demo ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji untuk memperluas konflik dan merebut Kota Gaza.

    Dilansir AFP, Minggu (10/8/2025), para demonstran melambaikan spanduk dan mengangkat foto-foto sandera yang masih ditahan di wilayah Palestina. Mereka mendesak pemerintah untuk menjamin pembebasan mereka.

    Para jurnalis AFP yang hadir di demonstrasi tersebut memperkirakan jumlah peserta mencapai puluhan ribu. Sementara sebuah kelompok yang mewakili keluarga para sandera mengatakan sebanyak 100.000 orang berpartisipasi.

    Pihak berwenang tidak memberikan perkiraan resmi mengenai jumlah massa, meskipun jumlahnya jauh lebih besar daripada demonstrasi anti-perang lainnya baru-baru ini.

    “Kami akan mengakhiri dengan pesan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: jika Anda menyerbu sebagian wilayah Gaza dan para sandera dibunuh, kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu dan tempat,” ujar Shahar Mor Zahiro, kerabat seorang sandera yang dibunuh, kepada AFP.

    Pada hari Jumat, kabinet keamanan Netanyahu menyetujui rencana operasi besar untuk merebut Kota Gaza, yang memicu gelombang kritik dari dalam dan luar negeri.

    Meskipun mendapat reaksi keras dan rumor perbedaan pendapat dari petinggi militer Israel, Netanyahu tetap teguh pada keputusan tersebut.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial Jumat malam, Netanyahu mengatakan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Perdana Menteri telah menghadapi protes rutin selama 22 bulan perang, dengan banyak demonstrasi yang menuntut pemerintah untuk mencapai kesepakatan setelah gencatan senjata sebelumnya mengakibatkan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

    Dari 251 sandera yang ditangkap selama serangan Hamas tahun 2023, 49 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 27 orang yang menurut militer telah tewas.

    (lir/lir)

  • 34 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza dalam Sehari

    34 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza dalam Sehari

    Gaza

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan setidaknya 34 orang tewas akibat tembakan Israel pada hari Sabtu. Lebih lebih dari selusin warga sipil yang menjadi korban sedang menunggu bantuan.

    Dilansir AFP, Minggu (10/9/2025), juru bicara pertahanan sipil Mahmud Bassal mengatakan kepada AFP bahwa sembilan orang tewas dan 181 lainnya luka-luka ketika pasukan Israel menembaki mereka saat mereka berkumpul di dekat perlintasan perbatasan di Gaza utara yang telah digunakan untuk pengiriman bantuan.

    Enam orang lainnya tewas dan 30 lainnya luka-luka setelah pasukan Israel menyerang warga sipil yang berkumpul di dekat titik bantuan di Gaza tengah.

    Bassal mengatakan serangan di Gaza tengah juga mengakibatkan banyak korban. Sementara serangan pesawat tak berawak di dekat kota Khan Yunis di selatan menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai beberapa lainnya.

    Pembatasan media di Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah tersebut membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang diberikan oleh pertahanan sipil dan militer Israel.

    Sejak diluncurkan pada akhir Mei, operasinya telah dirusak oleh laporan hampir setiap hari tentang pasukan Israel yang menembaki mereka yang menunggu untuk menerima bantuan.

    Pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan ke Gaza sejak dimulainya perang hampir dua tahun lalu telah menyebabkan kekurangan makanan dan pasokan penting, termasuk obat-obatan dan bahan bakar, yang dibutuhkan rumah sakit untuk menyalakan generator mereka.

    Namun Jumat pagi, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana operasi besar untuk merebut Kota Gaza, yang memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia.

    Meskipun mendapat reaksi keras dan rumor perbedaan pendapat dari petinggi militer Israel, Netanyahu tetap teguh pada keputusan tersebut.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial Jumat malam, ia mengatakan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Kelompok militan Palestina, yang serangannya pada 7 Oktober 2023 memicu perang, mengecam rencana perluasan pertempuran sebagai “kejahatan perang baru”.

    Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, angka yang menurut PBB dapat diandalkan.

    Serangan Hamas terhadap Israel pada 2023 mengakibatkan kematian 1.219 orang, menurut penghitungan AFP berdasarkan data resmi.

    (lir/lir)

  • Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Gaza

    Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan Yunani bergabung dengan negara-negara Uni Eropa mengirimkan bantuan pangan ke Gaza melalui udara. Yunani mengirim 2 pesawat militernya membawa bantuan.

    “Pagi ini, dua pesawat Angkatan Udara Yunani menjatuhkan 8,5 ton pasokan pangan penting di wilayah Gaza,” kata Mitsotakis di Facebook, seperti dilansir AFP, Minggu (10/8/2025).

    “Operasi ini diselenggarakan bekerja sama dengan negara-negara dari Uni Eropa dan Timur Tengah, yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang terdampak,” imbunhnya.

    Mitsotakis mengatakan Yunani akan mengambil bagian agar permusuhan dihantikan. Dia juga menyerukan agar bantuan tanpa hambatan disalurkan ke Gaza.

    “Yunani akan terus mengambil inisiatif untuk segera menghentikan permusuhan, membebaskan sandera, dan mengalirkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Merupakan tugas kita semua untuk segera mengakhiri penderitaan manusia,” ujarnya.

    Namun, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini, telah memperingatkan bahwa bantuan udara saja tidak akan mencegah kelaparan yang semakin parah.

    PBB memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengamankan gencatan senjata guna menyelamatkan lebih dari dua juta penduduk wilayah tersebut dari ambang kelaparan dan membebaskan para sandera yang ditawan oleh militan Palestina.

    Namun, Jumat pagi, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk melancarkan operasi besar-besaran guna merebut Kota Gaza, yang memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia.

    (lir/lir)

  • Anggota Parlemen Italia Bentuk Formasi Bendera Palestina saat Sidang

    Anggota Parlemen Italia Bentuk Formasi Bendera Palestina saat Sidang

    Anggota parlemen Italia dari Partai Gerakan Bintang Lima menjadi sorotan karena aksi mereka membentuk formasi bendera Palestina saat sidang dengan Menteri Hubungan Parlemen Italia Luca Ciriani. Di kesempatan itu juga mereka mengkritik keras pihak yang masih mendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Diketahui baru-baru ini Benjamin Netanyahu baru saja menyetujui rencana agar Israel mencaplok Gaza. Keputusan ini pun mendapat kecaman dari para pemimpin dunia.

    Simak berita lainnya seputar Palestina di sini.

  • Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Jakarta

    Berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza, dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen. Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut BBC, kemungkinan, Netanyahu merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)