Tag: Benjamin Netanyahu

  • Menkeu Israel Setujui Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Palestina Dihapus

    Menkeu Israel Setujui Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Palestina Dihapus

    Jakarta

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menerima persetujuan akhir rencana permukiman Israel. Rencana pembangunan permukiman itu akan didirikan di wilayah yang diperjuangkan negara Palestina.

    “Dengan E1, kami akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun,” kata Smotrich dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025).

    “Negara Palestina saat ini sedang dihapus dari meja perundingan, bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan,” imbuhnya.

    Rencana ini mendapat tentangan dari sejumlah pihak. PBB bahkan angkat bicara dan menyatakan keberatan dengan rencana ini.

    “Kami mengecam keputusan yang diambil hari ini untuk memperluas permukiman ini, yang… akan menyakiti dua negara. Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan semua aktivitas permukiman,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

    Hingga saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum mengomentari pengumuman E1. Namun beberapa hari lalu, saat berkunjung ke Ofra, permukiman Tepi Barat lainnya yang didirikan seperempat abad lalu, Netanyahu sempat bicara mengena janji Israel.

    “Saya katakan 25 tahun yang lalu bahwa kami akan melakukan segalanya untuk mengamankan cengkeraman kami di Tanah Israel, untuk mencegah pembentukan negara Palestina, untuk mencegah upaya-upaya untuk mencabut kami dari sini. Terima kasih Tuhan, apa yang saya janjikan, telah kami tepati,” kata Netanyahu saat itu.

    Simak juga Video: Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza

    (zap/lir)

  • Israel Mulai Jalankan Operasi Caplok Kota Gaza

    Israel Mulai Jalankan Operasi Caplok Kota Gaza

    Jakarta

    Militer Israel mengumumkan telah mulai melakukan langkah pertama operasi untuk mengambil alih Kota Gaza. Militer Israel mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    “Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF telah menguasai pinggiran Kota Gaza,” ujar juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025).

    Defrin mengatakan pasukan sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza. Dia mengklaim Hamas kini menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    “Kami akan memperdalam serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, benteng teror pemerintah dan militer bagi organisasi teroris tersebut,” kata juru bicara tersebut.

    Sebelumnya, militer Israel mengerahkan puluhan ribu pasukan cadangan pada Rabu (20/8) untuk mempersiapkan serangan yang diperkirakan akan terjadi di Kota Gaza. Sementara pemerintah Israel mempertimbangkan proposal gencatan senjata baru.

    Sementara itu, Hamas, dalam sebuah pernyataan di Telegram, menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan “perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Kota Gaza.”

    “Pengabaian Netanyahu terhadap proposal para mediator… membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menghalangi kesepakatan apa pun,” kata Hamas.

    Kabinet keamanan Israel, yang diketuai oleh Netanyahu, menyetujui rencana bulan ini untuk memperluas kampanye di Gaza dengan tujuan merebut Kota Gaza, tempat pasukan Israel melancarkan perang kota yang sengit dengan Hamas pada tahap awal perang. Israel saat ini menguasai sekitar 75% wilayah Jalur Gaza.

    60 Ribu Prajurit Cadangan Dipanggil

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz menyetujui rencana penaklukan Kota Gaza dan mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 prajurit cadangan untuk melakukan operasi tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (20/8), langkah Katz ini dikonfirmasi oleh seorang juru bicara kementeriannya pada Rabu (20/8), seiring para mediator yang mendorong gencatan senjata dalam perang hampir dua tahun di Gaza, tengah menunggu tanggapan resmi Israel atas proposal terbaru mereka.

    Meskipun mediator Qatar telah menyatakan optimisme yang hati-hati atas proposal terbaru tersebut, seorang pejabat senior Israel mengatakan pemerintah tetap teguh pada seruannya untuk pembebasan semua sandera dalam perjanjian apa pun.

    Simak juga Video: Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza

    Halaman 2 dari 3

    (zap/lir)

  • Mantan Pebasket Palestina Dibunuh Tentara Israel di Khan Yunis

    Mantan Pebasket Palestina Dibunuh Tentara Israel di Khan Yunis

    JAKARTA – Mantan pemain Tim Nasional Palestina, Mohammed Shaalan, ditembak mati oleh tentara Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan, pada Selasa, 19 Agustus 2025.

    Menurut sumber-sumber lokal, Shaalan—salah satu bintang basket paling terkemuka di Gaza—menjadi sasaran tembak saat berusaha mendapatkan makanan untuk anak-anaknya.

    Menurut kantor berita Palestina, Wafa, Shaalan berjuang mati-matian mencari makanan dan obat-obatan, terutama untuk putrinya, Mariam, yang tengah menderita gagal ginjal dan keracunan darah akut.

    Selama aktif menjadi pemain, Shaalan bermain untuk beberapa klub basket lokal dan mewakili Palestina sebagai bagian Tim Nasional.

    Tewasnya Shaalan membuat jumlah anggota komunitas olahraga Palestina yang terbunuh mencapai kurang lebih 670 orang. Pasukan Israel juga telah menghancurkan 288 fasilitas olahraga di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

    Israel baru-baru ini menghadapi kritik internasional yang tajam setelah membunuh mantan pesepak bola Palestina Suleiman al-Obeid, yang dikenal sebagai “Pele Palestina” saat ia sedang menunggu bantuan di dekat titik distribusi di Gaza Selatan.

    Menurut perkiraan TRT Global, sudah lebih dari 800 atlet telah tewas di Gaza sejak dimulainya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena serangan masih berlangsung.

    Warga Palestina yang berusaha mengumpulkan makanan dari lokasi-lokasi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) berulang kali diserang oleh tentara Israel dan tentara bayaran Amerika Serikat (AS).

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari 1.300 warga Palestina tewas saat mencoba mengakses makanan di lokasi bantuan.

    Laporan media yang mengutip whistleblower mengklaim banyak dari mereka sengaja ditembak oleh tentara Israel atau kontraktor keamanan Amerika Serikat yang bekerja untuk GHF.

    Walaupun sangat berbahaya, ribuan warga Palestina terus mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari di lokasi-lokasi GHF dalam upaya untuk bertahan hidup.

    Total Israel tercatat telah membunuh lebih dari 62.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.

    November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah inclave (kantong) tersebut.

  • Dicibir Netanyahu karena Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Santai

    Dicibir Netanyahu karena Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Santai

    Canberra

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memberikan tanggapan santai terhadap serangan yang dilontarkan PM Israel Benjamin Netanyahu terkait keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina. Albanese mengatakan dirinya memperlakukan para pemimpin negara lainnya dengan hormat.

    Netanyahu, pada Selasa (19/8) malam, melontarkan serangan verbal dengan menyebut Albanese sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” dan “menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia”.

    Reaksi keras diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, yang melontarkan sindiran untuk Netanyahu dengan mengatakan bahwa ‘kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan.”

    Namun, Albanese, seperti dilansir Reuters, Rabu (20/8/2025), memberikan respons santai dan memilih untuk mengabaikan serangan verbal yang dilontarkan Netanyahu terhadap dirinya.

    “Saya tidak menganggap hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang personal, saya berinteraksi dengan orang-orang secara diplomatis. Dia juga pernah mengatakan hal serupa tentang para pemimpin lainnya,” kata Albanese dalam sebuah konferensi pers.

    Serangan personal Netanyahu terhadap Albanese semakin memperburuk hubungan kedua negara. Hubungan memburuk setelah Canberra, pekan lalu, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan via akun media sosial resmi kantor PM Israel.

    Kepada wartawan, Albanese mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu Netanyahu tentang keputusan Australia untuk mendukung negara Palestina sebelum pemerintahannya secara resmi mengumumkan rencana tersebut ke publik pada 11 Agustus lalu.

    “Pada saat itu, saya memberikan indikasi yang jelas kepada Perdana Menteri Netanyahu mengenai pandangan saya dan pandangan Australia ke depannya, tetapi juga indikasi yang jelas tentang arah yang kami tuju,” tuturnya.

    “Saya memberinya kesempatan untuk menguraikan solusi politik apa yang ada dan memberinya kesempatan itu,” ucap Albanese menceritakan isi percakapan teleponnya dengan Netanyahu, yang dilakukan sebelum Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Hubungan Australia dan Israel semakin memburuk setelah pekan ini, Canberra membatalkan visa anggota parlemen Israel Simcha Rothman — anggota koalisi pemerintahan Netanyahu — dengan alasan rencana pidatonya di Australia akan “menyebarkan perpecahan”.

    Tel Aviv membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut langkah itu “menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dibilang Lemah karena Akui Palestina, Australia Beri Balasan Menohok!

    Dibilang Lemah karena Akui Palestina, Australia Beri Balasan Menohok!

    Canberra

    Pemerintah Australia melontarkan kecaman balasan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menyebut PM Anthony Albanese sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel.

    Canberra dalam balasannya, seperti dilansir AFP, Rabu (20/8/2025), menyindir Netanyahu dengan mengatakan bahwa kekuatan itu lebih dari sekadar “berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan”.

    Selama beberapa dekade ini, Australia menganggap dirinya sebagai teman dekat Israel. Namun hubungan kedua negara dengan cepat memburuk setelah Canberra, pekan lalu, mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina.

    Netanyahu secara drastis meningkatkan perang kata-kata antara kedua negara pada Selasa (19/8) malam, dengan menyebut sang PM Australia sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” dan “menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia”.

    Respons keras terhadap tuduhan Netanyahu itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke. Dalam pernyataan pada Rabu (20/8), Burke mengatakan bahwa pernyataan Netanyahu tersebut merupakan tanda-tanda seorang pemimpin yang frustrasi sedang “menyerang tiba-tiba”

    “Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan,” kata Burke dengan nada menyindir Netanyahu, saat berbicara kepada televisi nasional ABC.

    Sepanjang tahun 1950-an, Australia menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kengerian Holocaust. Kota Melbourne pernah menampung, per kapita, populasi penyintas Holocaust terbesar di luar Israel.

    Netanyahu murka ketika PM Albanese mengumumkan, pada 11 Agustus lalu, rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul langkap serupa dari Prancis, Inggris dan Kanada.

    Sembilan hari setelah pengumuman itu, hubungan antara Australia dan Israel memburuk. Canberra, pada Senin (18/8), membatalkan visa anggota parlemen Israel Simcha Rothman — anggota koalisi pemerintahan Netanyahu — dengan alasan rencana tur pidatonya di Australia akan “menyebarkan perpecahan”.

    Tel Aviv membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut langkah itu “menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel”.

    Netanyahu kemudian meluapkan kemarahannya via media sosial dengan menyerang PM Albanese.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan via akun media sosial resmi kantor PM Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Yordania Kecam Netanyahu soal Visi ‘Israel Raya’: Ilusi

    PM Yordania Kecam Netanyahu soal Visi ‘Israel Raya’: Ilusi

    Jakarta

    Perdana Menteri Yordania Jafar Hassan mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan ‘Israel Raya’. Hassan mengatakan gagasan itu hanyalah ilusi.

    “Kami mendengar tentang visi dan usulan yang menyiratkan perang abadi tanpa akhir, seperti ilusi Israel Raya yang dikhayalkan oleh politisi ekstremis di Israel,” kata Hassan dalam pertemuan di Amman dengan mitranya dari Lebanon, Nawaf Salam, dilansir Anadolu Agency, Rabu (20/8/2025).

    Hassan mengatakan Israel terisolasi dan terkepung karena kebijakan ekstremisnya. Hassan mengatakan masyarakat dunia serta kawasan tidak akan pernah memaafkan Israel.

    “Seluruh realitas menunjukkan kebijakan (Israel) yang memperdalam kebencian dan dendam akibat pembantaian yang terus berlanjut, dan masyarakat dunia serta kawasan ini tidak akan memaafkan mereka,” tambahnya dalam komentarnya yang disiarkan oleh kantor berita resmi Petra.

    Istilah ‘Israel Raya’ merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

    Seperti diketahui, Benjamin Netanyahu ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Hal itu diungkap Netanyahu ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

    “Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

    (whn/whn)

  • Netanyahu Kecam Rencana Macron Akui Palestina: Anda Kobarkan Antisemitisme

    Netanyahu Kecam Rencana Macron Akui Palestina: Anda Kobarkan Antisemitisme

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim surat ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyalahkan rencana Macron mengakui negara Palestina karena bisa memicu antisemitisme atau antiYahudi.

    “Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme ini. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan. Seruan ini menghadiahi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, menguatkan mereka yang mengancam Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalan-jalan Anda,” tulis Netanyahu dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Dalam surat yang dikirimkan kepada Macron, Netanyahu mengatakan antisemitisme telah melonjak di Prancis setelah pengumuman tersebut. Netanyahu mendesak Macron untuk menghadapi antisemitisme di Prancis.

    Ia mengatakan Macron harus mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad, dan melakukannya pada Tahun Baru Yahudi yang disebutnya jatuh 23 September.

    Seperti diketahui, Macron mengatakan Prancis akan resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan PBB di bulan September. Israel telah mengecam hal itu.

    Lihat juga Video ‘Pemandangan dari Langit Saat Ratusan Ribu Warga Israel Turun ke Jalan’:

    (maa/haf)

  • Politikus Lemah yang Mengkhianati Israel

    Politikus Lemah yang Mengkhianati Israel

    JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa menuding PM Australia Anthony Albanese meninggalkan komunitas Yahudi Australia dan mengkhianati Israel.

    Pernyataan ini dapat semakin memperburuk hubungan diplomatik yang teruji oleh perang di Gaza.

    Pernyataan Netanyahu ini menyusul pencabutan visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina oleh Israel pada Senin, menyusul keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina dan membatalkan visa seorang anggota parlemen Israel.

    “Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya, seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia,” ujar Netanyahu di akun X perdana menteri dilansir Reuters, Selasa, 19 Agustus.

    Anggota parlemen Israel yang dibatalkan visanya dijadwalkan bertemu dengan komunitas Yahudi Australia yang menghadapi peningkatan tajam serangan antisemit (anti Yahudi) sejak dimulainya perang Israel dengan kelompok militan Palestina, Hamas, di Gaza, hampir dua tahun lalu.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Senin menyebut langkah balasan pencabutan visa Israel sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan”.

    Dia mengatakan pemerintahan Netanyahu semakin memperketat isolasi diplomatik Israel.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat atas dampak serangan militernya terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza yang hancur.

    Albanese sebelumnya menyebut Netanyahu “menyangkal” krisis kemanusiaan di Gaza.

    Albanese menyampaikan pernyataannya sehari setelah mengumumkan Australia mungkin akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September, menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Netanyahu mengatakan ini akan menjadi hadiah atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang Gaza.

  • Penampakan Tel Aviv Membara, Warga Israel Kompak Tantang Netanyahu

    Penampakan Tel Aviv Membara, Warga Israel Kompak Tantang Netanyahu

    Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza di jantung daerah kantong Palestina telah menimbulkan kekhawatiran di luar negeri dan di dalam negeri, di mana puluhan ribu warga Israel pada hari Minggu (17 Agustus) mengadakan beberapa protes terbesar sejak perang dimulai, mendesak kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran dan membebaskan 50 sandera yang tersisa yang ditawan di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Para pejabat Israel yakin 20 orang masih hidup. (GIL COHEN-MAGEN / AFP)

  • Politikus Lemah yang Khianati Israel!

    Politikus Lemah yang Khianati Israel!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam PM Australia Anthony Albanese yang disebutnya sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel. Kata-kata pedas ini dilontarkan saat kedua negara bersitegang setelah Canberra mengumumkan rencananya mengakui negara Palestina.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan bernada keras via akun media sosial resmi kantor PM Israel, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Kecaman semacam ini dilontarkan Netanyahu setelah Albanese, pekan lalu, mengumumkan rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul Prancis, Inggris dan Kanada.

    Keputusan untuk mengakui negara Palestina, sebut Albanese, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.

    “Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera,” tegas Albanese dalam konferensi pers pada 11 Agustus lalu di Canberra.

    Israel dan Australia juga terlibat cekcok diplomatik terbaru soal pembatalan visa seorang anggota parlemen Israel bernama Simcha Rothman, yang partainya masuk dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.

    Pada Senin (18/8), pemerintah Australia membatalkan visa Rothman yang dijadwalkan untuk berbicara di berbagai acara yang diselenggarakan Asosiasi Yahudi Australia (AJA).

    Tel Aviv membalas beberapa jam kemudian dengan Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengumumkan Israel telah mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina.

    “Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel,” ucapnya.

    “Hal ini menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel,” ujar Saar dalam penjelasannya.

    Langkah Israel itu menuai kritikan tajam dari Menlu Australia Penny Wong yang, pada Selasa (19/8), menyebut pencabutan visa diplomat sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan” oleh Tel Aviv.

    “Ketika dialog dan diplomasi semakin dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara,” kritiknya.

    “Ini adalah reaksi yang tidak dapat dibenarkan, menyusul keputusan Australia untuk mengakui Palestina,” tegas Wong.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)