Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Jakarta –

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.

    Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.

    Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:

    (zap/yld)

  • DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    Jakarta –

    Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.

    Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:

    (zap/yld)

  • Intelijen AS Ungkap Tentara Israel Gunakan Tameng Manusia di Gaza

    Intelijen AS Ungkap Tentara Israel Gunakan Tameng Manusia di Gaza

    Washington DC –

    Informasi intelijen yang dikumpulkan Amerika Serikat (AS) tahun lalu dari para pejabat Israel mengungkapkan adanya pembahasan soal tentara-tentara Tel Aviv yang menggunakan tameng manusia dalam perang Gaza.

    Menurut informasi intelijen yang diungkapkan dua mantan pejabat AS tersebut, seperti dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), para pejabat Israel sempat membahas bagaimana tentara-tentara negara Yahudi itu mengirimkan warga Palestina ke terowongan-terowongan Gaza yang diyakini dipenuhi dengan peledak.

    Informasi tersebut, menurut kedua sumber mantan pejabat AS itu, dibagikan oleh Tel Aviv kepada Gedung Putih, dan dianalisis oleh komunitas intelijen pada minggu-minggu terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Hukum internasional melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng selama aktivitas militer.

    Para pejabat era pemerintahan Biden telah sejak lama menyuarakan kekhawatiran mengenai laporan media yang mengindikasikan tentara Israel menggunakan warga sipil Palestina untuk melindungi diri mereka sendiri selama di Jalur Gaza.

    Pengumpulan bukti-bukti oleh Washington sendiri mengenai hal tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Menurut dua sumber pejabat AS itu, informasi intelijen yang dikumpulkan pada bulan-bulan terakhir tahun 2024 memicu pertanyaan di dalam Gedung Putih dan di kalangan komunitas intelijen tentang seberapa luas taktik tersebut digunakan dan apakah tentara Israel bertindak berdasarkan arahan yang diberikan para pemimpin militer mereka.

    Reuters tidak dapat memastikan apakah pemerintahan Biden membahas intelijen itu dengan pemerintah Israel.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari mantan pejabat Gedung Putih era Biden atas laporan tersebut.

    Sementara militer Israel, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya “melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia atau memaksa mereka dengan cara apa pun untuk berpartisipasi dalam operasi militer”.

    Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Militer, menurut pernyataan militer Israel itu, sedang menyelidiki “kecurigaan yang melibatkan warga Palestina dalam misi militer”.

    Laporan-laporan media sebelumnya juga mengindikasikan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, khususnya menempatkan para petempurnya di bangunan-bangunan sipil seperti rumah sakit. Hamas telah membantah tuduhan tersebut.

    Keterlibatan AS dalam Kejahatan Perang Israel?

    Intelijen soal penggunaan tameng manusia oleh tentara Israel di Jalur Gaza merupakan salah satu dari beberapa informasi yang beredar pada masa-masa akhir pemerintahan Biden. Informasi itu muncul ketika komunitas intelijen semakin gencar menganalisis aliran informasi baru yang mengungkap pertimbangan internal Israel dalam operasi militernya di Jalur Gaza.

    Reuters melaporkan pekan lalu bahwa sekitar waktu tersebut, pemerintahan Biden juga mengumpulkan informasi intelijen soal para pengacara Israel memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel di Jalur Gaza.

    Para mantan pejabat AS yang dikutip Reuters mengatakan bahwa intelijen baru dari Israel sempat memicu kekhawatiran serius di kalangan pejabat tinggi yang meyakini informasi itu mendukung tuduhan soal Israel melakukan kejahatan perang.

    Jika Israel dinyatakan bersalah atas kejahatan perang, maka AS dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyediaan senjata kepada militer Tel Aviv.

    Namun pada saat itu, para pengacara dari berbagai firma hukum AS memutuskan pada minggu-minggu akhir pemerintahan Biden bahwa bukti yang ada tidak menunjukkan Israel telah melakukan kejahatan perang dan AS dapat terus mendukung Israel dengan senjata juga intelijen.

    Beberapa mantan pejabat AS mengatakan bahwa serentetan intelijen luas yang diterima hanya menggambarkan insiden-insiden individual di Jalur Gaza dan tidak mencerminkan praktik atau kebijakan Israel secara menyeluruh.

    Lihat juga Video ‘Surati Presiden Israel, Trump Minta Kasus Korupsi Netanyahu Diampuni’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Jakarta –

    Kantor Kepresidenan Israel mengatakan Presiden Israel Isaac Herzog telah menerima surat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta Herzog mengampuni Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, dalam kasus dugaan korupsi. Apa respons Isaac Herzog?

    Dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), Herzog disebut mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Netanyahu. Netanyahu diduga telah menghadapi persidangan korupsi yang berkepanjangan, dan Trump telah berulang kali meminta pengampunan bagi sekutu dekatnya tersebut.

    Terkait dugaan ini, Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah.

    Kantor Presiden Israel mengatakan bahwa siapa pun yang mengajukan pengampunan presiden harus mengajukan permintaan resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

    Sebelumnya, Trump diketahui menyurati Herzog. Trump mengaku yakin Netanyahu tidak bersalah dalam kasus ini.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi Sistem Peradilan Israel, dan persyaratannya, saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi (Netanyahu) ini, yang telah berjuang bersama saya untuk waktu yang lama, termasuk melawan musuh bebuyutan Israel, Iran, adalah penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan,” kata Trump dalam surat yang dibagikan oleh kantor Herzog.

    “Terima kasih, Presiden Trump, atas dukungan luar biasa Anda. Seperti biasa, Anda langsung ke intinya dan menyampaikannya apa adanya. Saya berharap dapat melanjutkan kemitraan kita untuk memperkuat keamanan dan memperluas perdamaian,” kata Netanyahu.

    Selama kunjungan Trump ke Israel pada Oktober lalu, ia juga mendesak Herzog untuk mengampuni Netanyahu dalam pidatonya di hadapan parlemen di Yerusalem.

    Untuk diketahui, pada tahun 2019, Netanyahu didakwa dalam tiga kasus, termasuk tuduhan menerima hadiah hampir 700.000 shekel (mata uang Israel) dari para pengusaha.

    (zap/yld)

  • Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam suratnya, Trump meminta Herzog memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang terjerat kasus korupsi.

    “Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” demikian pernyataan kantor Presiden Israel dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Trump menuliskan bahwa surat kepada Herzog dikirimkan dalam waktu yang bersejarah. Dia menyinggung sumbangsih Netanyahu dalam gencatan senjata yang terjadi di Gaza saat ini.

    “Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang,” bunyi surat Trump.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel… saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi ini… adalah penuntutan yang politis dan tidak dapat dibenarkan,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pernyataan dari kantor Herzog mengatakan bahwa Presiden Israel sangat menghormati Trump dan terus menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas dukungan teguh Amerika terhadap Israel.

    Selama menjabat sejak akhir 2022, Netanyahu mengusulkan reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus bertujuan untuk melemahkan pengadilan.

    Reformasi ini memicu protes besar-besaran yang baru mereda, setelah dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Netanyahu saat ini terlibat dalam tiga dugaan kasus korupsi. Di kasus pertama, Netanyahu dan istrinya, Sara, diduga menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.

    Netanyahu juga dituduh mencoba menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel dalam dua kasus lainnya.

    (ygs/wnv)

  • Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas ke Luar Palestina

    Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas ke Luar Palestina

    Gaza City –

    Israel dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan untuk memindahkan sekitar 200 petempur Hamas yang terjebak di terowongan Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang dikuasai pasukan Israel di tengah berlangsungnya gencatan senjata. Ratusan petempur Hamas itu akan “diasingkan” ke luar wilayah Palestina.

    Kesepakatan itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/11/2025), diungkapkan oleh surat kabar lokal Israel, Yedioth Ahronoth, dalam laporan terbarunya yang mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebut namanya dari Kabinet Keamanan Tel Aviv.

    Disebutkan sumber pejabat Israel yang dikutip Yedioth Ahronoth bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan antara Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan utusan khusus AS, Jared Kushner, yang juga menantu Presiden Donald Trump, yang berkunjung ke Israel pekan ini.

    Pembicaraan antara Netanyahu dan Kushner, menurut sumber pejabat Israel itu, telah menghasilkan kesepakatan soal nasib sekitar 200 petempur Hamas yang kini terjebak di dalam terowongan Rafah.

    “Kesepakatan telah dicapai antara Netanyahu dan Kushner untuk mendeportasi sekitar 200 petempur yang terjebak di terowongan Rafah,” sebut sumber pejabat Israel tersebut.

    “Berdasarkan kesepakatan ini, Israel harus mengizinkan pemindahan mereka secara aman (keluar dari wilayah Palestina),” ungkapnya..

    Namun ditambahkan oleh sumber pejabat Israel tersebut bahwa sejauh ini belum ada negara yang setuju untuk menerima para petempur Hamas tersebut.

    Belum ada komentar langsung dari otoritas AS, Israel, maupun Hamas terhadap laporan tersebut.

    Rafah terletak di sebelah timur dari apa yang diklaim oleh Israel sebagai “garis kuning” yang dikuasai pasukan mereka, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober lalu.

    Warga Palestina diizinkan untuk bergerak di area-area yang terletak di sebelah barat “garis kuning” tersebut, namun zona tersebut mengalami pelanggaran harian oleh rentetan serangan Israel yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka.

    Pada Minggu (9/11) waktu setempat kelompok Hamas menuntut pertanggungjawaban Israel atas bentrokan atau pertempuran yang terjadi dengan para petempurnya yang terjebak di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Parlemen Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

    Parlemen Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

    Jakarta –

    Parlemen Israel telah mengesahkan pembacaan pertama rancangan Undang-Undang tentang hukuman mati. RUU ini menyasar kepada warga Palestina yang ditahan mereka, yang mereka anggap teroris.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (12/11/2025), amandemen yang diusulkan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, disetujui dengan 39 suara berbanding 16 dari 120 anggota Knesset pada Senin (10/11). Tandanya amandemen tersebut mendapat dukungan dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    The Times of Israel melaporkan RUU tersebut, hukuman mati akan diterapkan kepada individu yang membunuh warga Israel dengan motif “rasis” dan “dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan kembali kaum Yahudi di tanahnya”.

    RUU ini banyak mendapat kritik karena RUU tersebut berlaku secara eksklusif kepada warga Palestina yang membunuh warga Israel, bukan kepada kelompok garis keras Israel yang melakukan serangan terhadap warga Palestina. Salah satu yang mengkritik Amnesty International.

    “Tidak ada yang ditutup-tutupi; mayoritas dari 39 anggota Knesset Israel menyetujui dalam pembacaan pertama sebuah RUU yang secara efektif mengamanatkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati secara eksklusif kepada warga Palestina,” kata direktur senior Amnesty International untuk penelitian, advokasi, kebijakan, dan kampanye, Erika Guevara Rosas.

    Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan dalam keadaan apa pun, apalagi dijadikan senjata sebagai alat diskriminasi yang terang-terangan untuk pembunuhan, dominasi, dan penindasan yang disahkan negara”, jelas Guevara Rosas.

    Pejabat senior Amnesty juga menggambarkan tindakan parlemen Israel sebagai “langkah mundur yang berbahaya dan dramatis serta merupakan hasil dari impunitas yang berkelanjutan terhadap sistem apartheid Israel dan genosidanya di Gaza”.

    Sementara itu, Ben-Gvir menyambut baik hasil pemungutan suara. Dia mengatakan bahwa partainya, Jewish Power, sedang “menciptakan sejarah”.

    Respons Hamas

    Menanggapi hasil pemungutan suara parlemen, Hamas mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut “mewakili wajah fasis yang buruk dari pendudukan Zionis yang brutal dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai “bentuk baru eskalasi ekstremisme dan kriminalitas Israel terhadap rakyat Palestina”.

    (zap/yld)

  • Tiba di Israel, Menantu Trump Bertemu Netanyahu untuk Bahas Gaza

    Tiba di Israel, Menantu Trump Bertemu Netanyahu untuk Bahas Gaza

    Jakarta –

    Menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, tiba di Israel pada Minggu (9/11) waktu setempat untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya akan membahas mengenai implementasi rencana AS untuk mengakhiri perang Gaza, ungkap seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Senin (10/11/2025), Kushner diperkirakan akan bertemu dengan Netanyahu pada hari Senin (10/11) waktu setempat. Demikian diungkapkan sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pertemuan tersebut belum diumumkan secara resmi.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan rencana 20 poin pada bulan September untuk mengakhiri perang dua tahun di Gaza, dimulai dengan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober dan penyerahan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Kelompok militan tersebut telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup dan menyerahkan jenazah 24 sandera dari Gaza sejak 10 Oktober.

    Tahap selanjutnya dari gencatan senjata ini direncanakan akan ditandai dengan pembentukan pasukan multinasional, yang secara bertahap akan mengambil alih keamanan di Gaza dari militer Israel.

    Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan sebelumnya pada hari Minggu (9/11) bahwa “tidak akan ada pasukan Turki di darat” di Gaza sebagai bagian dari pasukan multinasional tersebut.

    Bulan lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan bahwa Ankara akan memainkan “peran konstruktif”, tetapi Washington tidak akan memaksakan apa pun kepada Israel terkait pasukan asing “di wilayah mereka”.

    (ita/ita)

  • Terpopuler, Soeharto pahlawan nasional hingga ucapan Hari Pahlawan

    Terpopuler, Soeharto pahlawan nasional hingga ucapan Hari Pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Senin untuk disimak, Prabowo umumkan 10 pahlawan nasional, termasuk Soeharto hingga Kumpulan 30 ucapan Hari Pahlawan untuk membangkitkan jiwa patriotisme. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Istana: Besok Prabowo umumkan 10 pahlawan nasional, termasuk Soeharto

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional, Senin (10/11), termasuk di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Delapan negara siap tangkap Benjamin Netanyahu

    Delapan negara menyatakan siap untuk menangkap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang yang mereka lakukan di Jalur Gaza.

    Menurut Al Jazeera, Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada telah menyatakan kesediaan mereka untuk menangkap Netanyahu atas genosida dan kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Prabowo minta Karang Taruna-Pramuka aktif lagi, usai ledakan di SMA 72

    Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya untuk menumbuhkan kembali kepedulian sosial, melalui kegiatan Karang Taruna hingga organisasi Praja Muda Karana (Pramuka) agar aktif kembali, usai terjadinya ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11). Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Buntut ledakan di SMA 72, Prabowo kaji pembatasan game daring

    Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11). Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Kumpulan 30 ucapan Hari Pahlawan untuk membangkitkan jiwa patriotisme

    Di era digital seperti saat ini, ungkapan penghormatan tak hanya lewat upacara bendera Merah Putih atau ziarah makam pahlawan, tetapi juga bisa melalui rangkaian kata yang dibagikan ke media sosial atau aplikasi chat.

    Ucapan selamat Hari Pahlawan 2025 menjadi salah satu cara sederhana namun bermakna untuk menyalakan kembali semangat nasionalisme di tengah kehidupan modern ini. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perintah Tangkap Netanyahu dari Ankara Turki Sebab Genosida di Gaza

    Perintah Tangkap Netanyahu dari Ankara Turki Sebab Genosida di Gaza

    Jakarta –

    Perintah untuk menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu datang dari Ankara Turki. Perintah penangkapan terhadap Netanyahu itu dikeluarkan Turki terkait genosida di Gaza.

    Dirangkum detikcom, Minggu (9/11/2025) Pengadilan Turki merilis surat perintah penangkapan atas tuduhan genosida, pada Jumat (7/11), terhadap Netanyahu dan sebanyak 36 pejabat senior dalam pemerintahannya terkait perang mematikan di Jalur Gaza.

    Kantor Kejaksaan Istanbul dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, mengumumkan pengadilan telah merilis surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu, atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan terkait perang Gaza.

    Para pejabat senior Tel Aviv yang menjadi target perintah penangkapan tersebut mencakup Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Kepala Staf Umum militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir dan Komandan Angkatan Laut Israel David Saar Salama.

    Kantor Kejaksaan Istanbul menuduh para pejabat senior Israel tersebut telah melakukan “genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan”, yang menurut Ankara, “dilakukan secara sistematis” oleh Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataannya, Kantor Kejaksaan Istanbul juga menyinggung soal rentetan serangan militer Israel terhadap rumah-rumah sakit di wilayah Jalur Gaza, termasuk Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina, yang dibangun oleh Ankara dan dibom oleh militer Tel Aviv pada Maret lalu.

    Kantor Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa akibat genosida dan kejahatan kemanusiaan sistematis yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, kehilangan nyawa, dengan ribuan orang lainnya luka-luka, dan area-area permukiman tidak dapat dihuni lagi.

    “Berdasarkan bukti yang diperoleh, telah ditetapkan bahwa para pejabat negara Israel memikul tanggung jawab pidana atas tindakan sistematis ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan ‘genosida’ yang dilakukan di Jalur Gaza,” sebut Kantor Kejaksaan Istanbul dalam pernyataannya.

    “Telah ditetapkan bahwa para tersangka tidak dapat ditangkap karena mereka saat ini tidak berada di Turki,” imbuh pernyataan itu.

    “Atas permintaan Kantor Kejaksaan, pada 7 November 2025, Pengadilan Kriminal Perdamaian Istanbul yang bertugas mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 37 tersangka, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu … atas tuduhan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ berdasarkan pasal 77 dan ‘genosida’ berdasarkan pasal 76 Undang-undang Pidana Turki,” demikian pernyataan Kantor Kejaksaan Istanbul pada Jumat (7/11).

    Turki, yang merupakan salah satu pengkritik paling vokal terhadap perang Israel di Jalur Gaza, tahun lalu bergabung dengan gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ), yang menuduh Israel melakukan genosida.

    Israel Geram Turki Rilis Perintah Tangkap Netanyahu

    Israel memberikan reaksi keras terhadap langkah pengadilan Turki merilis surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida dalam perang Gaza. Tel Aviv menolak tuduhan genosida dan menyebut langkah Ankara itu sebagai “aksi publisitas” belaka.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (8/11/2025), bahkan menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai “tiran”.

    “Israel dengan tegas menolak, dengan penghinaan, aksi publisitas terbaru oleh tiran Erdogan,” kata Saar dalam pernyataan via media sosial X.

    Saar, dalam postingannya menggunakan bahasa Inggris via media sosial X, melontarkan serangan lebih lanjut terhadap Erdogan. Dia menyinggung soal penangkapan rival-rival politik Erdogan, terutama Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu yang ditahan sejak Maret lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/fas)