Tag: Benjamin Netanyahu

  • Netanyahu Bilang Serangan Israel ‘Dibenarkan’ karena Qatar Danai Hamas

    Netanyahu Bilang Serangan Israel ‘Dibenarkan’ karena Qatar Danai Hamas

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan Tel Aviv terhadap para pejabat senior Hamas di Qatar pekan lalu “dibenarkan” karena hubungan yang terjalin antara Doha dengan kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

    Netanyahu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), menyebut Qatar tidak hanya memiliki koneksi dengan Hamas, tetapi juga melindungi dan mendanai kelompok tersebut.

    “Qatar terkait dengan Hamas, mendukung Hamas, melindungi Hamas, mendanai Hamas… Qatar memiliki pengaruh yang kuat (yang dapat dimanfaatkannya), tetapi memilih untuk tidak melakukannya,” kata Netanyahu dalam konferensi pers terbaru pada Selasa (16/9) waktu setempat.

    “Oleh karena itu, tindakan kami sepenuhnya dibenarkan,” tegasnya, merujuk pada serangan Israel menargetkan pejabat senior Hamas di Doha pada 9 September lalu.

    Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap target Hamas di Doha itu merupakan serangan pertama Israel terhadap Qatar, yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.

    Pengeboman Tel Aviv itu menewaskan sedikitnya enam orang, yang terdiri atas lima anggota Hamas dan satu personel pasukan keamanan Qatar. Namun tidak ada satu pun dari korban tewas itu adalah pejabat tinggi Hamas yang menjadi target utama Israel.

    Merespons serangan tersebut, Qatar menggelar pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Senin (15/9) waktu setempat, yang mempertemukan hampir 60 negara untuk menyerukan tindakan tegas terhadap Israel.

    Qatar tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan telah sejak lama menjadi tuan rumah bagi para pemimpin biro politik Hamas, yang serangannya terhadap Tel Aviv pada 7 Oktober 2023 memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    Doha juga memainkan peran penting dalam memediasi Israel dan Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pembebasan 251 sandera yang ditahan oleh militan di Jalur Gaza sejak serangan Oktober 2023 tersebut.

    Antara tahun 2018 hingga tahun 2023 lalu, Qatar mengirimkan jutaan dolar Amerika dalam bentuk uang tunai dan bantuan bulanan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dengan persetujuan kabinet Netanyahu pada saat itu.

    Awal tahun ini, media lokal Israel melaporkan bahwa dua ajudan Netanyahu sedang diselidiki oleh badan keamanan internal Shin Bet atas dugaan menerima pembayaran dari Qatar. Skandal yang dijuluki “Qatargate” tersebut memicu pertanyaan tentang kemungkinan adanya pengaruh kantor di Kantor PM Israel.

    Netanyahu, yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan kasus itu pada Maret lalu, mengecamnya sebagai “perburuan penyihir politik”.

    Media-media lokal Israel mengaitkan pemecatan kepala Shin Bet Ronen Bar dan upaya untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dengan peran mereka dalam penyelidikan kasus tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jenewa

    Komisi Penyelidik PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Komisi itu menyebut Tel Aviv telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikategorikan hukum internasional sebagai genosida.

    Keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran.

    Dalam pertimbangan untuk membuktikan adanya genosida, Komisi Penyelidik PBB turut menyitir pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyangkal laporan tersebut, menyebutnya “menyimpang dan palsu.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai “proksi Hamas” dan hanya mengandalkan “kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan.”

    “Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

    Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

    Kementerian Kesehatan Hamas menyatakan korban akibat serangan Israel ke Gaza sejatinya jauh lebih besar, mencapai setidaknya 64.905 orang.

    Serangan berkepanjangan, menurut Kementerian Kesehatan Hamas, telah membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi; lebih dari 90% rumah rusak atau hancur; dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

    Pakar ketahanan pangan PBB juga menyebut Gaza telah mengalami bencana kelaparan.

    Komisi Penyelidik Internasional Independen untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM.

    Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

    Apa saja pelanggaran Israel?

    Apa saja tindakan Israel yang dikategorikan Komisi Penyelidik PBB sebagai genosida, seperti termaktub di Konvensi Genosida 1948?

    Membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok melalui serangan ke objek-objek yang dilindungi, menargetkan warga sipil, dan tindakan lain yang dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan kematian.

    Menyebabkan penderitaan fisik atau mental secara serius melalui serangan langsung ke warga sipil, menyiksa tahanan, memaksa warga mengungsi, dan merusak lingkungan.

    – Menciptakan kondisi hidup yang bisa menghancurkan sebuah kelompok melalui penghancuran infrastruktur vital, penghalangan ke akses kesehatan; memblokade bantuan, air, listrik, dan bahan bakar; melakukan kekerasan reproduksi; serta memukul anak-anak.

    – Mencegah kelahiran, misalnya, dalam serangan Desember 2023 ke klinik fertilitas terbesar di Gaza yang menghancurkan sekitar 4.000 embrio dan 1.000 sampel sperma dan sel telur yang disimpan di fasilitas kesehatan itu.

    Militer Israel memerintahkan evakuasi terhadap ratusan ribu orang Palestina dari Kota Gaza (Reuters)

    Sebuah tindakan dikategorikan genosida jika pelaku memiliki niat khusus untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok masyarakat.

    Guna memperkuat hal itu, Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi itu mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

    Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

    “Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

    “Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

    Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

    Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

    Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

    Lebih lanjut, komisi itu juga memperingatkan negara lain untuk “mencegah dan menghukum kejahatan genosida” dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

    “Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

    Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Mahkamah Internasional (ICJ) juga sedang menggelar sidang kasus yang diajukan Afrika Selatan, menuduh militer Israel melakukan genosida.

    Adapun Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

    Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

    (nvc/nvc)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat-Udara ke Gaza, Ini Respons PBB

    Israel Lancarkan Serangan Darat-Udara ke Gaza, Ini Respons PBB

    Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut penghancuran sistematis sedang berlangsung di Gaza pada Selasa (16/9). Ia mengatakan kondisi di Gaza saat ini sangat mengerikan. Diketahui, Israel tengah melancarkan serangan darat di Gaza hari ini.

    Guterres mengatakan serangan Israel tidak dapat ditoleransi secara moral, politik, dan hukum. Ia juga mengatakan siap bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump di PBB minggu depan

  • Israel Serang Gaza: 91 Orang Tewas dan 17 Bangunan Hancur Termasuk Masjid

    Israel Serang Gaza: 91 Orang Tewas dan 17 Bangunan Hancur Termasuk Masjid

    Jakarta

    Tentara Israel terus menggempur wilayah Kota Gaza secara brutal. Serangan itu membuat ribuan warga Gaza mengungsi ke beberapa titik.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (17/9/2025), serangan Israel pada Selasa (16/9) menewaskan setidaknya 91 orang di Gaza. Otoritas kesehatan mengatakan salah satu bom Israel mengenai kendaraan yang membawa orang-orang yang hendak mengamankan diri.

    Kemudian ada 17 bangunan di Gaza hancur. Bangunan yang hancur itu termasuk Masjid Aybaki di lingkungan Tuffah yang menjadi sasaran pesawat tempur Israel.

    Selain bom yang menghujani Gaza, tentara Israel juga terus menghancurkan wilayah Gaza di utara, selatan, dan timur, dengan robot-robot bermuatan bahan peledak.

    Pada masa awal Israel berjanji akan menggempur Gaza habis-habisan, banyak warga Gaza yang berjanji untuk tetap tinggal di sana. Namun, militer Israel mempercepat rencana pengambilalihan Gaza itu dengan membombardir Gaza sehingga gedung-gedung tinggi, rumah warga, dan infrastruktur hancur. Bahkan, warga yang ingin menyelamatkan diri ke zona aman juga ikut diserang.

    Israel Berjanji Serang Gaza

    Sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel sedang bersiap melancarkan serangan terbaru di Gaza. Mereka bersiap untuk menduduki Kota Gaza.

    “Dalam dua hari kami telah merobohkan 50 menara teror, dan ini hanyalah tahap awal dari manuver darat yang intensif di Kota Gaza. Saya katakan kepada penduduk: kalian telah diperingatkan, pergi sekarang!” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video dilansir AFP, Selasa (9/9).

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, sebelumnya juga mengatakan bahwa “badai dahsyat akan menghantam langit Kota Gaza dan atap-atap menara teror” jika Hamas tidak menyerah, tidak membebaskan sandera dan tidak meletakkan senjata mereka.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel-red) melanjutkan operasi sesuai rencana — dan sedang bersiap untuk memperluas manuver guna mengalahkan Gaza secara telak,” tegas sang Menhan Israel.

    Lihat Video ‘Israel Tak Terima Disebut Lakukan Genosida dalam Penyelidikan PBB’:

    Halaman 2 dari 2

    (zap/yld)

  • Gempuran Baru Israel, Ribuan Warga Gaza Terpaksa Mengungsi Lagi

    Gempuran Baru Israel, Ribuan Warga Gaza Terpaksa Mengungsi Lagi

    Israel makin gila membombardir Gaza, Palestina. Ini terjadi Selasa, setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio datang ke Yerusalem, bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan mendukung apa yang kedua sekutu itu sebut “usaha membasmi Hamas”. REUTERS/Mahmoud Issa

  • Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa Kota Gaza “terbakar”.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang infrastruktur teroris dengan tangan besi, dan tentara-tentara IDF bertempur dengan gagah berani untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pembebasan para sandera dan kekalahan Hamas,” sebutnya.

    Sejumlah saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa sebagian besar wilayah Kota Gaza telah hancur akibat pengeboman tanpa henti selama perang berkecamuk dua tahun terakhir.

    “Kami bisa mendengar jeritan mereka,” kata salah satu warga setempat, Ahmed Ghazal, kepada AFP.

    Serangan darat Israel itu dilancarkan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina dan menuding Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta para pejabat tinggi Tel Aviv lainnya melakukan penghasutan.

    Sementara itu, Rubio saat berkunjung ke Yerusalem pada Senin (15/9) dan bertemu Netanyahu, menyatakan dukungan kuat untuk Israel, sekutu dekat AS. Ketika bertemu dengan keluarga para sandera di Gaza, Rubio mengakui bahwa Hamas memiliki pengaruh dengan menahan mereka.

    “Jika tidak ada sandera dan tidak ada warga sipil yang menghalangi, perang ini akan berakhir satu setengah tahun lalu,” katanya di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, sebelum meninggalkan Israel.

    Lihat juga Video Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jakarta

    Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam sebuah komisi penyelidikan, menuding Israel melakukan “genosida” di Gaza sebagai upaya untuk “menghancurkan rakyat Palestina di sana”.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menemukan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza dan terus terjadi”, kata kepala komisi tersebut, Navi Pillay kepada AFP, Selasa (16/9/2025).

    “Tanggung jawab berada di tangan negara Israel,” imbuhnya.

    Komisi tersebut, yang bertugas menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, menerbitkan laporan terbarunya ini hampir dua tahun setelah perang meletus di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Hampir 65.000 orang telah tewas di Gaza sejak perang dimulai, menurut angka-angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai kelompok Hamas.

    Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi setidaknya sekali. Lebih banyak pengungsian massal saat ini berlangsung seiring Israel meningkatkan upaya untuk menguasai Kota Gaza, di mana PBB telah menyatakan bencana kelaparan besar-besaran.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel sejak Oktober 2023 telah melakukan “empat dari lima tindakan genosida” yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948.

    Ini termasuk “membunuh para anggota kelompok, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok”.

    Para penyelidik PBB mengatakan pernyataan eksplisit oleh otoritas sipil dan militer Israel beserta pola tindakan pasukan Israel “menunjukkan bahwa tindakan genosida dilakukan dengan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Jalur Gaza sebagai sebuah kelompok”.

    Laporan komisi tersebut menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida dan bahwa otoritas Israel telah gagal mengambil tindakan terhadap mereka untuk menghukum hasutan ini”.

    “Tanggung jawab atas kejahatan kekejaman ini berada di tangan otoritas Israel di eselon tertinggi,” ujar Pillay, 83 tahun, mantan hakim Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan internasional untuk Rwanda dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Komisi ini bukanlah badan hukum, tetapi laporannya dapat memberikan tekanan diplomatik dan berfungsi untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat digunakan oleh pengadilan.

    Pillay mengatakan kepada AFP bahwa komisi tersebut bekerja sama dengan para jaksa International Criminal Court (ICC). “Kami telah berbagi ribuan informasi dengan mereka,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap para pemimpin Hamas yang ada di luar negeri. Hal ini disampaikan Netanyahu setelah serangan mengejutkan Israel menargetkan pemimpin senior Hamas di Qatar menuai banyak kritikan.

    “Prinsip bahwa teroris tidak boleh memiliki kekebalan di mana pun mereka berada, di mana pun kemungkinan mereka berada, bukan ditetapkan oleh saya,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Sky News, Selasa (16/9/2025).

    Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio yang sedang mengunjungi Yerusalem pekan ini.

    Dalam kunjungannya, Rubio memberikan dukungan kuat untuk sikap garis keras Israel, meskipun AS sendiri telah menyatakan kekhawatiran atas serangan mengejutkan Israel terhadap wilayah Qatar. Baik Israel maupun Qatar sama-sama merupakan sekutu AS.

    Serangan mengejutkan Israel pada 9 September lalu yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di Doha, ibu kota Qatar, menewaskan sedikitnya enam orang — terdiri atas lima anggota Hamas dan seorang personel pasukan keamanan lokal Qatar.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, sebelumnya mengklaim bahwa para pemimpin senior mereka, termasuk Khalil al-Hayya yang merupakan negosiator utama kelompok tersebut, dan anggota tim negosiasi Al-Hayya berhasil selamat.

    Berbicara di samping Netanyahu, Rubio mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang Gaza adalah dengan Hamas membebaskan semua sandera dan menyerahkan diri. Meskipun AS menginginkan akhir diplomatik dari perang ini, Rubio berbicara soal kesiapan “menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi”.

    “Sebesar apapun keinginan kita agar ada cara damai dan diplomatis untuk mengakhiri ini, dan kita akan terus mengeksplorasi dan berkomitmen untuk hal itu, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi,” katanya.

    “Hamas harus berhenti menjadi elemen bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” cetus Rubio.

    Kunjungan Rubio ke Israel ini bertepatan dengan pertemuan darurat negara-negara Arab dan Islam di Qatar untuk merespons serangan Israel di negara Teluk tersebut. Ketika ditanya bagaimana AS akan menangani serangan Israel di Doha, Rubio tidak menjawab secara langsung, namun mengatakan Washington fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya dan akan terus mendorong Qatar untuk berperan dalam perundingan.

    Dari Israel, Rubio dijadwalkan berkunjung ke Qatar sebagai bentuk solidaritas AS untuk sekutunya di Timur Tengah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)