Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa Kota Gaza “terbakar”.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang infrastruktur teroris dengan tangan besi, dan tentara-tentara IDF bertempur dengan gagah berani untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pembebasan para sandera dan kekalahan Hamas,” sebutnya.

    Sejumlah saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa sebagian besar wilayah Kota Gaza telah hancur akibat pengeboman tanpa henti selama perang berkecamuk dua tahun terakhir.

    “Kami bisa mendengar jeritan mereka,” kata salah satu warga setempat, Ahmed Ghazal, kepada AFP.

    Serangan darat Israel itu dilancarkan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina dan menuding Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta para pejabat tinggi Tel Aviv lainnya melakukan penghasutan.

    Sementara itu, Rubio saat berkunjung ke Yerusalem pada Senin (15/9) dan bertemu Netanyahu, menyatakan dukungan kuat untuk Israel, sekutu dekat AS. Ketika bertemu dengan keluarga para sandera di Gaza, Rubio mengakui bahwa Hamas memiliki pengaruh dengan menahan mereka.

    “Jika tidak ada sandera dan tidak ada warga sipil yang menghalangi, perang ini akan berakhir satu setengah tahun lalu,” katanya di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, sebelum meninggalkan Israel.

    Lihat juga Video Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jakarta

    Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam sebuah komisi penyelidikan, menuding Israel melakukan “genosida” di Gaza sebagai upaya untuk “menghancurkan rakyat Palestina di sana”.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menemukan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza dan terus terjadi”, kata kepala komisi tersebut, Navi Pillay kepada AFP, Selasa (16/9/2025).

    “Tanggung jawab berada di tangan negara Israel,” imbuhnya.

    Komisi tersebut, yang bertugas menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, menerbitkan laporan terbarunya ini hampir dua tahun setelah perang meletus di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Hampir 65.000 orang telah tewas di Gaza sejak perang dimulai, menurut angka-angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai kelompok Hamas.

    Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi setidaknya sekali. Lebih banyak pengungsian massal saat ini berlangsung seiring Israel meningkatkan upaya untuk menguasai Kota Gaza, di mana PBB telah menyatakan bencana kelaparan besar-besaran.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel sejak Oktober 2023 telah melakukan “empat dari lima tindakan genosida” yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948.

    Ini termasuk “membunuh para anggota kelompok, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok”.

    Para penyelidik PBB mengatakan pernyataan eksplisit oleh otoritas sipil dan militer Israel beserta pola tindakan pasukan Israel “menunjukkan bahwa tindakan genosida dilakukan dengan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Jalur Gaza sebagai sebuah kelompok”.

    Laporan komisi tersebut menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida dan bahwa otoritas Israel telah gagal mengambil tindakan terhadap mereka untuk menghukum hasutan ini”.

    “Tanggung jawab atas kejahatan kekejaman ini berada di tangan otoritas Israel di eselon tertinggi,” ujar Pillay, 83 tahun, mantan hakim Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan internasional untuk Rwanda dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Komisi ini bukanlah badan hukum, tetapi laporannya dapat memberikan tekanan diplomatik dan berfungsi untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat digunakan oleh pengadilan.

    Pillay mengatakan kepada AFP bahwa komisi tersebut bekerja sama dengan para jaksa International Criminal Court (ICC). “Kami telah berbagi ribuan informasi dengan mereka,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap para pemimpin Hamas yang ada di luar negeri. Hal ini disampaikan Netanyahu setelah serangan mengejutkan Israel menargetkan pemimpin senior Hamas di Qatar menuai banyak kritikan.

    “Prinsip bahwa teroris tidak boleh memiliki kekebalan di mana pun mereka berada, di mana pun kemungkinan mereka berada, bukan ditetapkan oleh saya,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Sky News, Selasa (16/9/2025).

    Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio yang sedang mengunjungi Yerusalem pekan ini.

    Dalam kunjungannya, Rubio memberikan dukungan kuat untuk sikap garis keras Israel, meskipun AS sendiri telah menyatakan kekhawatiran atas serangan mengejutkan Israel terhadap wilayah Qatar. Baik Israel maupun Qatar sama-sama merupakan sekutu AS.

    Serangan mengejutkan Israel pada 9 September lalu yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di Doha, ibu kota Qatar, menewaskan sedikitnya enam orang — terdiri atas lima anggota Hamas dan seorang personel pasukan keamanan lokal Qatar.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, sebelumnya mengklaim bahwa para pemimpin senior mereka, termasuk Khalil al-Hayya yang merupakan negosiator utama kelompok tersebut, dan anggota tim negosiasi Al-Hayya berhasil selamat.

    Berbicara di samping Netanyahu, Rubio mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang Gaza adalah dengan Hamas membebaskan semua sandera dan menyerahkan diri. Meskipun AS menginginkan akhir diplomatik dari perang ini, Rubio berbicara soal kesiapan “menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi”.

    “Sebesar apapun keinginan kita agar ada cara damai dan diplomatis untuk mengakhiri ini, dan kita akan terus mengeksplorasi dan berkomitmen untuk hal itu, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi,” katanya.

    “Hamas harus berhenti menjadi elemen bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” cetus Rubio.

    Kunjungan Rubio ke Israel ini bertepatan dengan pertemuan darurat negara-negara Arab dan Islam di Qatar untuk merespons serangan Israel di negara Teluk tersebut. Ketika ditanya bagaimana AS akan menangani serangan Israel di Doha, Rubio tidak menjawab secara langsung, namun mengatakan Washington fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya dan akan terus mendorong Qatar untuk berperan dalam perundingan.

    Dari Israel, Rubio dijadwalkan berkunjung ke Qatar sebagai bentuk solidaritas AS untuk sekutunya di Timur Tengah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada menegaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak akan menyerang Qatar lagi. Sebelumnya serangan terhadap Hamas di Doha pekan lalu yang membuat marah sekutu Teluk Washington itu dan negara-negara Arab lain.

    “Dia tidak akan menyerang Qatar,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Senin waktu AS, dikutip AFP, Selasa (16/9/2025).

    Dilaporkan Reuters, kemarin, para pemimpin negara-negara Arab dan Islam berkumpul di Doha, untuk menggelar KTT darurat. Ini sebagai respons atas serangan Israel terhadap Qatar.

    Dalam draf resolusi yang beredar, para pemimpin akan mengeluarkan peringatan keras bahwa serangan Israel dan “tindakan permusuhan” lainnya mengancam prospek perdamaian dan normalisasi hubungan di kawasan.

    Sebuah kutipan dari draf resolusi yang disusun oleh para Menteri Luar Negeri sebelum KTT menunjukkan bahasa yang sangat tegas dan mengancam batalnya upaya normalisasi yang saat ini dilakukan Israel kepada negara-negara Arab.

    “Serangan brutal Israel terhadap Qatar dan kelanjutan tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, serta aktivitas kolonisasi dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan,” tulis draf Reuters.

    “Tindakan-tindakan ini mengancam semua yang telah dicapai dalam jalur normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian-perjanjian yang ada saat ini dan di masa depan.”

    Qatar sendiri adalah sekutu AS di Arab. Di negara itu ada pangkalan militer tentara Paman Sam. Trump juga sempat mendapat hadiah pesawat terbang ketika berkunjung ke negeri itu.

    Akhir pekan lalu, diketahui Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan kunjungan ke Yerusalem. Ia bersama Netanyahu mendatangi tembok ratap tangis, seolah memberi sinyal hubungan AS dan Israel yang makin dekat, setelah serangan ke Qatar.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    Jakarta

    Perdana Menteri Qatar mendesak masyarakat internasional untuk menolak “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas situasi politik yang terjadi belakangan ini. Ia berbicara sehari sebelum berlangsungnya KTT darurat yang digelar sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap anggota Hamas di Doha, Qatar.

    Serangan mematikan tersebut—yang dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat di wilayah sekutu AS lainnya—memicu gelombang kritik, termasuk kecaman dari Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Trump tetap mengirim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Israel sebagai bentuk dukungan.

    Serangan Israel ke sebuah gedung di Doha, Qatar, 9 September 2025 lalu menewaskan para anggota Hamas dan petugas keamanan lokal dan menambah ketegangan baru di Timur Tengah yang sudah sarat dengan dimensi geopolitik, diplomasi, dan psikologi politik.

    KTT darurat yang digelar hari Senin (15/09), melibatkan para pemimpin negara-negara Arab dan Islam, bertujuan menunjukkan solidaritas negara-negara Teluk serta menambah tekanan terhadap Israel, yang kini menghadapi seruan global yang semakin besar untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Sudah saatnya masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” tandas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pertemuan persiapan pada hari Minggu (14/09). Ia menambahkan bahwa “perang pemusnahan” Israel di Gaza tidak akan berhasil.

    “Apa yang mendorong Israel untuk terus melanjutkan aksinya adalah karena diamnya komunitas internasional dan ketidakmampuannya untuk meminta pertanggungjawaban.”

    Pemimpin-pemimpin yang diperkirakan hadir dalam KTT antara lain Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, dan Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan. Pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/09).

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan hari Senin akan membahas “rancangan resolusi terkait serangan Israel terhadap Negara Qatar”.

    Meminta AS ‘kendalikan Israel’

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Minggu (14/09) bahwa perilaku Israel “tidak lagi hanya menjadi isu antara Palestina dan Israel.” Masalah terbesar saat ini adalah ekspansionisme Israel di kawasan, imbuhnya. “Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu dan menemukan solusi berdasarkan masalah yang kini telah didefinisikan ulang ini.”

    Elham Fakhro, peneliti pada Middle East Initiative di Universitas Harvard, mengatakan bahwa ia memperkirakan negara-negara Teluk akan “menggunakan KTT ini untuk menyerukan kepada Washington agar mengendalikan Israel.”

    “Mereka juga akan mencari jaminan keamanan yang lebih kuat dari AS, dengan alasan bahwa tindakan Israel telah menunjukkan lemahnya jaminan yang ada saat ini dan telah merusak kredibilitas AS sebagai mitra keamanan,” tambahnya.

    Dosen kajian Timur Tengah di Universitas Sciences Po Paris, Karim Bitar, menyebut pertemuan ini sebagai “ujian nyata” bagi para pemimpin Arab dan muslim, seraya menambahkan bahwa banyak rakyat mereka sudah “muak dengan pernyataan-pernyataan klise biasa.”

    “Apa yang diharapkan rakyat saat ini adalah agar negara-negara ini mengirim sinyal yang tegas, tidak hanya kepada Israel tetapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa sudah waktunya masyarakat internasional berhenti memberikan cek kosong kepada Israel,” tandasnya.

    Qatar merupakan tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan dan memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa gerakan militan tersebut—yang serangannya pada Oktober 2023 menjadi pemicu perang Gaza—berharap KTT ini akan menghasilkan “posisi Arab-Islam yang tegas dan bersatu.”

    Menlu AS Marco Rubio kunjungi Israel saat serangan di Gaza meningkat

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berada di Israel pada hari Minggu (14/09) ketika militer negara itu meningkatkan serangan di utara Gaza, meratakan beberapa gedung bertingkat dan menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina.

    Sebelum keberangkatannya, Rubio mengatakan ia akan meminta penjelasan dari para pejabat Israel mengenai pandangan mereka terhadap jalan keluar dari konflik Gaza, menyusul serangan Israel terhadap pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu yang mengguncang upaya mediasi untuk mengakhiri perang.

    Kunjungan dua harinya ini juga menjadi simbol dukungan terhadap Israel yang kini semakin terisolasi secara diplomatik, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap menggelar debat yang diperkirakan sengit pekan depan terkait komitmen pembentukan negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina.

    Dampak serangan di Qatar

    Kunjungan Rubio tetap berlangsung meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan kemarahan kepada Netanyahu atas serangan di Doha, yang menurutnya tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Washington.

    Pada hari Jumat (12/09) sebelumnya, Rubio dan Trump juga bertemu dengan Perdana Menteri Qatar untuk membahas dampak dari operasi Israel tersebut. Pertemuan berturut-turut dengan Israel dan Qatar menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump berusaha menyeimbangkan hubungan dengan dua sekutu utama di Timur Tengah, meski mendapat kecaman internasional luas atas serangan itu.

    Serangan di Doha yang menewaskan sedikitnya enam orang itu tampaknya juga menggagalkan upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta kesepakatan pembebasan sandera sebelum Sidang Umum PBB mendatang, di mana konflik Gaza akan menjadi isu utama.

    Serangan udara mematikan terus berlangsung

    Sedikitnya 13 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di seluruh wilayah Gaza pada hari Minggu (12/0), demikian menurut laporan rumah sakit setempat.

    Salah satu serangan di kota Deir al-Balah menewaskan enam anggota satu keluarga. Dua orang tua, tiga anak mereka, dan seorang bibi menjadi korban, tandas pihak Rumah Sakit Al-Aqsa. Keluarga tersebut berasal dari Beit Hanoun di utara, dan baru tiba di Deir al-Balah pekan lalu setelah mengungsi dari tempat perlindungan di Gaza.

    Rekaman video dari Associated Press menunjukkan ribuan warga mengungsi dari Kota Gaza ke arah selatan melalui jalan pesisir, membawa barang-barang di atas kendaraan, sementara asap membubung dari lokasi serangan udara di kejauhan. Israel telah memperingatkan warga sipil untuk segera meninggalkan Kota Gaza karena operasi militer yang diperluas.

    “Kami mulai berharap kematian datang, daripada menjalani kehidupan seperti ini,” ujar Ashraf Elwan, seorang pria muda yang mengungsi dari Gaza City. “Pemuda-pemuda kami kehilangan anggota tubuh, perempuan kami menjadi janda, anak-anak kami menjadi yatim, hidup kami berubah menjadi neraka.”

    Militer Israel menghancurkan tiga gedung bertingkat pada hari Minggu (14/09) setelah memperingatkan penduduk untuk mengevakuasi diri. Salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Universitas Islam di Gaza dihantam dua kali hingga rata. Rumah Sakit Al-Shifa melaporkan adanya korban jiwa, namun belum dapat memastikan jumlahnya karena beberapa jenazah masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Sebelum serangan terjadi, warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang, melempar kasur dari balkon, dan membawa barang-barang seperti koper dengan kereta dorong.

    Militer Israel mengklaim bahwa Hamas telah menempatkan titik pengintaian di gedung-gedung tersebut untuk memantau pergerakan pasukan Israel dan merencanakan serangan, meskipun tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    “Ini adalah bagian dari tindakan genosida yang dilakukan oleh pendudukan (Israel) di Gaza,” ujar Abed Ismail, warga Kota Gaza. “Mereka ingin meratakan seluruh kota dan memaksakan pengusiran serta menciptakan Nakba baru.”

    Kata Nakba (bencana) merujuk pada pengusiran sekitar 700.000 warga Palestina oleh pasukan Israel sebelum dan selama perang tahun 1948 yang menyebabkan berdirinya negara Israel. Israel secara tegas membantah tuduhan genosida di Gaza.

    Kelaparan di Gaza makin parah

    Secara terpisah, dua orang dewasa Palestina meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat malnutrisi dan kelaparan di Jalur Gaza, demikian menurut laporan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada hari Minggu (14/09).

    Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat kelaparan sejak akhir Juni telah mencapai 277 orang dewasa, sementara 145 anak-anak juga meninggal akibat penyebab serupa sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

    Badan pertahanan Israel yang mengawasi bantuan kemanusiaan ke Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.200 truk pembawa bantuan, terutama makanan, telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, para pekerja bantuan mengatakan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan besar wilayah tersebut. Sebagian besar bantuan juga dijarah sebelum sampai ke warga yang sangat membutuhkannya.

    Tim internasional juga telah menyelesaikan perbaikan salah satu dari tiga jalur pipa air dari Israel ke Gaza, sehingga meningkatkan pasokan air harian menjadi 14.000 meter kubik (3,7 juta galon), tandas otoritas Israel.

    Sejak ofensif Israel dimulai, akses air bersih di Gaza semakin terbatas. Warga, termasuk anak-anak, sering harus mengejar truk air yang datang setiap dua atau tiga hari untuk mengisi botol, jeriken, dan ember, lalu membawanya pulang.

    *Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Forum Sandera Israel Sebut PM Netanyahu ‘Hambatan’ untuk Mengakhiri Perang Gaza

    Forum Sandera Israel Sebut PM Netanyahu ‘Hambatan’ untuk Mengakhiri Perang Gaza

    JAKARTA – Kelompok advokasi sandera Israel pada akhir pekan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai hambatan utama pembebasan tawanan di Jalur Gaza, beberapa jam setelah ia menyalahkan para pemimpin Hamas karena memperpanjang perang.

    “Operasi yang ditargetkan di Qatar membuktikan tanpa keraguan, ada satu hambatan untuk memulangkan para sandera dan mengakhiri perang: Perdana Menteri Netanyahu,” kata Forum Sandera dan Keluarga Hilang dalam pernyataan, merujuk pada serangan Israel baru-baru ini terhadap pertemuan anggota Hamas di negara Teluk tersebut, dilansir dari Daily Sabah 15 September.

    “Setiap kali kesepakatan mendekat, Netanyahu menyabotasenya,” tambah mereka.

    Sebelumnya pada Sabtu malam Netanyahu mengatakan melenyapkan para pemimpin Hamas di Qatar akan mengakhiri perang, menuduh kelompok tersebut menggagalkan upaya-upaya sebelumnya untuk mengamankan gencatan senjata.

    “Para pemimpin Hamas yang tinggal di Qatar tidak peduli dengan rakyat di Gaza. Mereka memblokir semua upaya gencatan senjata untuk memperpanjang perang tanpa henti,” ujarnya di media sosial X.

    “Menyingkirkan mereka akan menyingkirkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang,” tambahnya.

    Namun, forum tersebut menganggap tuduhan tersebut sebagai “alasan” terbaru Netanyahu untuk gagal memulangkan para tawanan.

    “Waktunya telah tiba untuk mengakhiri alasan-alasan yang dirancang untuk mengulur waktu agar ia dapat mempertahankan kekuasaan,” kata forum tersebut.

    “Penghambatan ini mengancam nyawa para sandera lainnya yang hampir tidak bertahan hidup setelah hampir dua tahun ditawan, serta pemulihan mereka yang telah meninggal,” tambah mereka.

    Sebelumnya, keluarga sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza mengkhawatirkan dampak serangan yang menyasar elite kelompok militan Palestina Hamas di Doha, Qatar.

    Markas Besar Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang, yang mewakili keluarga para sandera di Gaza, mengatakan keluarga-keluarga tersebut “memantau perkembangan di Doha dengan keprihatinan yang mendalam dan kecemasan yang mendalam.”

    “Ketakutan yang mendalam kini menyelimuti harga yang mungkin harus dibayar oleh para sandera,” kata forum tersebut dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.

    “Kami tahu dari para penyintas yang telah kembali bahwa balas dendam yang ditujukan kepada para sandera itu brutal,” tambahnya.

    Sedangkan Einav Zangauer, ibu dari sandera bernama Matan Zangauer menyoroti serangan tersebut, mengkritik keputusan Netanyahu. Zangauer ditampilkan dalam video sandera pada Bulan Desember 2024.

    “Saya gemetar ketakutan. Saya gemetar ketakutan. Bisa jadi saat ini juga, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada dasarnya telah menjatuhkan hukuman mati kepada Matan saya. Siapa pun yang dengan sengaja memilih untuk membahayakan nyawa anak saya berarti membunuhnya,” kata Einav.

    “Mengapa perdana menteri bersikeras menghancurkan setiap peluang kecil untuk mencapai kesepakatan? Mengapa? Nyawa Matan saya telah berada dalam bahaya nyata selama 22 bulan. Sampai kapan? Berkali-kali, perdana menteri menyabotase kesepakatan, setiap kesepakatan yang ada di atas meja. Saya sudah muak. Cukup. Rakyat Israel sudah lelah dengan perang ini. Akhiri saja dan kembalikan semua orang dalam perjanjian yang komprehensif,” tambahnya.

  • Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

    Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa menyingkirkan para pemimpin Hamas yang tinggal di Qatar akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    Pernyataan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (15/9/2025), disampaikan Netanyahu setelah militer Israel pekan lalu melancarkan serangan mengejutkan di Doha, ibu kota Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di sana.

    Serangan itu menuai kecaman banyak pihak, terutama Qatar, yang selama ini menjadi salah satu tempat untuk perundingan gencatan senjata Gaza. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga menegur Tel Aviv atas serangannya tersebut, meski pun Washington telah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya.

    “Para pemimpin teroris Hamas yang tinggal di Qatar tidak peduli dengan rakyat Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan terbarunya via media sosial X.

    “Mereka memblokir semua upaya gencatan senjata untuk memperpanjang perang tanpa henti,” sebutnya.

    “Menyingkirkan mereka akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera kita dan mengakhiri perang,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan lima anggotanya, termasuk putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya, yang jadi negosiator utama kelompok itu, tewas dalam serangan Tel Aviv di Doha. Namun para pemimpin senior dan anggota tim negosiasi Al-Hayya diklaim berhasil selamat.

    Otoritas Qatar menyebut seorang anggota pasukan keamanan internalnya juga tewas dalam serangan pada Selasa (9/9) pekan lalu.

    Hamas menggambarkan serangan di Doha sebagai upaya Israel untuk menggagalkan negosiasi gencatan senjata Gaza. Kelompok yang didukung Iran itu menegaskan tidak akan mengubah persyaratan kelompok tersebut untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    Israel menuntut Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dan melucuti semua persenjataannya.

    Namun, Hamas menegaskan tidak akan membebaskan semua sandera tanpa adanya kesepakatan yang akan mengakhiri perang Gaza secara permanen. Hamas juga menolak untuk menyerahkan senjata sampai Palestina menjadi negara yang merdeka.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    GELORA.CO -Militer Israel kembali menggempur Kota Gaza dan menghancurkan beberapa gedung tinggi pada Minggu, 14 September 2025, waktu setempat.

    Sebelum menyerang, Israel memberi peringatan evakuasi hanya dalam hitungan jam kepada warga yang tinggal di gedung-gedung tersebut. 

    Salah satunya gedung yang dihancurkan adalah Menara Al Kawthar, gedung 11 lantai dekat pelabuhan Gaza, yang militer Israel (IDF) dipakai Hamas untuk memantau pergerakan pasukan.

    “Langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi korban sipil, termasuk peringatan dini, penggunaan amunisi presisi, dan pengawasan udara,” kata IDF dikutip dari CNN, Senin 15 September 2025.

    Selain Al Kawthar, Menara Al Mohna di kawasan Tel al-Hawa juga diserang, meski tidak hancur total. Serangan lain menghantam gedung Universitas Islam Gaza hingga luluh lantak. 

    “Universitas Islam di Gaza akan hancur berkeping-keping. Hilangkan sumber hasutan dan terorisme,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, di X.

    Serangan ini berlangsung di tengah rencana Israel menggelar operasi darat besar untuk merebut Kota Gaza. 

    Sebelumnya dilaporkan ada sekitar 74 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Sabtu, dengan lebih dari 50 di antaranya tewas di Kota Gaza.

    Kamp Al Shati di Kota Gaza menjadi sasaran Sabtu malam, seiring meningkatnya serangan Israel. Video-video setelah kejadian menunjukkan kebakaran besar terjadi di area tempat orang-orang berlindung.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal setelah militer Israel mengintensifkan aksinya di kota itu selama seminggu terakhir, ungkap Pertahanan Sipil Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. 

    Pasukan Israel telah menghancurkan lebih dari 130 bangunan tempat tinggal di kota terbesar di kantong itu selama periode yang sama, menurut Pertahanan Sipil.

    Serangan hari Minggu terjadi saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan rapat bersama menteri luar negeri, pertahanan, serta pimpinan militer dan keamanan Israel. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana operasi ini dilakukan tanpa membahayakan sekitar 20 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Israel pada hari yang sama. Ia sempat berkunjung ke Tembok Barat di Yerusalem setelah mendarat di Tel Aviv.