Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Resmi! Inggris-Australia-Kanada Akui Kedaulatan Negara Palestina

    Resmi! Inggris-Australia-Kanada Akui Kedaulatan Negara Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang perubahan besar dalam politik luar negeri Barat terjadi pada Minggu (21/9/2025) ketika Inggris, Australia, dan Kanada secara serentak mengakui kedaulatan negara Palestina.

    Langkah bersejarah itu menandai pergeseran dramatis dari posisi lama negara-negara Barat, memicu kemarahan keras dari Israel, sekaligus memberi tekanan baru pada Amerika Serikat (AS) yang tetap menolak pengakuan tersebut.

    Adapun ketiga negara itu menjadi anggota pertama dari kelompok ekonomi maju G7 yang mengambil langkah ini, dengan Prancis disebut akan segera mengambil langkah serupa.

    Portugal juga dipastikan mengikuti jejak tersebut dan akan secara resmi mengumumkan pengakuan negara Palestina di New York, bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB.

    Langkah pengakuan ini muncul di tengah agresi besar-besaran Israel di Jalur Gaza, yang menurut data Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 65.208 orang, sebagian besar warga sipil. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang di Israel.

    “Untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataannya di X.

    Kanada melalui Perdana Menterinya, Mark Carney, menyampaikan pengakuannya atas negara Palestina seraya menawarkan kerja sama.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami untuk membangun janji masa depan yang damai,” kata Carney.

    Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan keputusan negaranya “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.”

    Pengakuan itu disambut hangat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyebutnya sebagai “langkah penting dan perlu menuju tercapainya perdamaian yang adil dan abadi sesuai legitimasi internasional.”

    Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengecam keras langkah tersebut. Ia menyebut pengakuan negara Palestina itu “absurd” dan memperingatkan bahwa hal itu akan “membahayakan keberadaan Israel.”

    Momen Penting Perjuangan

    Pengakuan negara Palestina oleh tiga kekuatan Barat ini dinilai sebagai momen penting bagi perjuangan Palestina. Meski bersifat simbolis, langkah itu tetap menjadi tamparan diplomatik bagi Israel dan menempatkan Inggris, Australia, dan Kanada dalam posisi berseberangan dengan sekutu utama mereka, Amerika Serikat.

    Presiden AS Donald Trump, usai bertemu Starmer dalam kunjungan kenegaraan pekan lalu, menyebut bahwa “salah satu dari sedikit perbedaan kami” dengan Inggris adalah soal status kenegaraan Palestina.

    Hingga kini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kenegaraan Palestina. Dengan masuknya tiga negara besar Barat, peluang bertambahnya dukungan dari negara-negara lain makin terbuka, terutama menjelang Sidang Majelis Umum PBB yang akan dimulai Senin (22/9/2025) waktu setempat di New York.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buka suara usai Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. Netanyahu menilai pengakuan itu tidak akan berdampak pada berdirinya Palestina sebagai negara yang merdeka.

    “Saya punya pesan yang jelas bagi para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan pada 7 Oktober: Anda memberikan imbalan besar kepada teror,” kata Netanyahu dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Dan saya punya pesan lain untuk Anda: itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” sambungnya.

    Netanyahu mengatakan pengakuan dari negara-negara Barat itu tidak akan menyurutkan Israel dalam menduduki wilayaH Tepi Barat. Dia menjamin operasi di wilayah tersebut akan diperluas.

    “Kami telah melakukannya dengan tekad dan kebijaksanaan politik. Lebih lanjut, kami telah menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria dan kami akan terus melanjutkan langkah ini,” ujarnya. Israel menggunakan istilah Yudea dan Samaria dalam menamakan wilayah Tepi Barat.

    Dilansir CNN, Netanyahu berjanji Israel akan memberikan langkah lanjutan dari pengakuan Inggris cs sepulangnya dari Amerika Serikat pekan ini.

    “Tanggapan terhadap upaya terbaru untuk memaksakan negara teror kepada kami di jantung tanah kami akan diberikan setelah saya kembali dari Amerika Serikat. Tunggu saja,” tambah Netanyahu.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/ygs)

  • Menteri Israel Geram Usai Inggris-Kanada Akui Negara Palestina

    Menteri Israel Geram Usai Inggris-Kanada Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Inggris, Kanada, hingga Australia telah mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Sikap negara-negara barat ini memantik amarah dari para Menteri sayap kanan Israel.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria dan pembubaran penuh Otoritas Palestina,” kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Yudea dan Samaria merupakan istilah yang dipakai Israel dalam menamakan wilayah Tepi Barat yang mereka duduki. Ben Gvir mengatakan pihaknya akan mengajukan proposal di sidang kabinet mendatang agar wilayah itu secara resmi disahkan menjadi bagian otoritas pemerintah Israel.

    “Saya bermaksud mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” katanya.

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, juga menyerukan aneksasi di Tepi Barat. Dia mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil sikap usai pengakuan resmi dari Inggris cs terhadap negara Palestina.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich di X.

    “Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” tulisnya.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/lir)

  • Hamas Rilis Foto Perpisahan Sandera Buntut Israel Terus Lancarkan Serangan

    Hamas Rilis Foto Perpisahan Sandera Buntut Israel Terus Lancarkan Serangan

    Jakarta –

    Kelompok Hamas menerbitkan foto-foto “perpisahan” dari sebagian besar sandera Israel yang tersisa di Gaza. Hal itu sekaligus memperingatkan serangan Israel di Kota Gaza dapat membahayakan mereka.

    Dilansir AFP, Minggu (21/9/2025), dari 251 orang yang ditangkap oleh militan Palestina selama serangan mereka terhadap Israel pada Oktober 2023, sebanyak 47 orang masih berada di Gaza, termasuk 25 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    “Atas keteguhan hati (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu dan kepasrahan (panglima militer Eyal) Zamir…. sebuah foto perpisahan yang diambil pada awal operasi di Kota Gaza,” tulis Brigade tersebut di samping foto-foto tersebut.

    Dengan dirilisnya foto-foto tersebut, Hamas mengingatkan kembali kasus seorang pilot Israel yang hilang sejak 1986 setelah ditembak jatuh di Lebanon.

    Diketahui Brigade Ezzedine Al-Qassam merilis 46 foto para sandera di kanal Telegramnya, masing-masing diberi label nama Ron Arad, seorang navigator angkatan udara Israel yang pesawatnya jatuh di Lebanon selatan pada tahun 1986 selama perang saudara Lebanon.

    Arad diyakini awalnya ditahan oleh kelompok-kelompok Syiah di Lebanon dan kini diduga telah tewas, dan jenazahnya tidak pernah dikembalikan.

    Ia telah menjadi tokoh ternama selama beberapa dekade di Israel, di mana memulangkan tentara yang hilang atau ditangkap dianggap sebagai tugas nasional.

    Sebelumnya, Israel melancarkan serangan darat ke Kota Gaza pada hari Selasa, setelah berminggu-minggu serangan udara besar-besaran yang terus berlanjut di pusat kota terbesar di wilayah tersebut.

    Ratusan ribu penduduk telah mengungsi, sementara keluarga para sandera telah mendesak pemerintah untuk menghentikan serangan tersebut, memperingatkan bahwa hal itu membahayakan nyawa orang-orang terkasih mereka yang masih ditawan di Gaza.

    (yld/idn)

  • Hamas Rilis ‘Foto Perpisahan’ Tampilkan Wajah 47 Tawanan Israel

    Hamas Rilis ‘Foto Perpisahan’ Tampilkan Wajah 47 Tawanan Israel

    GELORA.CO –  Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Sabtu (20/9) merilis sebuah foto yang memperlihatkan 47 tawanan Israel, yang disebutkan diambil pada awal serangan militer Israel baru-baru ini di Kota Gaza. Foto itu disertai keterangan dalam bahasa Arab dan Ibrani yang menerangkan bahwa mereka ditawan akibat “sikap keras kepala” Benjamin Netanyahu dan kepatuhan Kepala Staf Umum Eyal Zamir kepada pemimpin Israel itu.

    “Ini adalah foto perpisahan di awal operasi di Gaza,” sebut keterangan foto itu.

    Hamas menyiarkan foto tersebut di situs resmi mereka, seraya menegaskan bahwa nasib para tawanan bergantung pada keputusan politik pimpinan Israel. Kelompok perlawanan itu berulang kali mengusulkan kesepakatan dengan Israel untuk membebaskan seluruh tawanan dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina, penghentian perang di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Namun, Netanyahu menolak usulan itu dan hanya membuka ruang untuk kesepakatan parsial yang dinilai memberi celah baginya untuk memperpanjang perang. Banyak pihak, termasuk di Israel, menuding Netanyahu sengaja memperlama konflik demi kepentingan politiknya sendiri dan mengabaikan keselamatan para sandera.

    Pada 9 September, Israel menyerang kawasan permukiman di Doha, Qatar, yang menewaskan lima pemimpin Hamas yang sedang berada di sana untuk membahas usulan AS demi berakhirnya perang di Gaza. Sejak Oktober 2023, hampir 65.000 warga Palestina dilaporkan telah tewas akibat agresi militer Israel.

    Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya terhadap wilayah kantong Palestina itu.

    Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan negosiasi dengan Israel tidak akan membuahkan kesepakatan selama Tel Aviv terus melancarkan agresi ke Jalur Gaza. Naim pun mengisyaratkan bahwa perlawanan terhadap Israel tidak akan berhenti jika perundingan tak mencapai titik temu.

    “Kami menegaskan posisi Qatar bahwa agresi yang berkelanjutan membuat negosiasi menjadi sia-sia,” kata Naim seperti diberitakan laman Middle East Monitor pada Jumat (19/9/2025).

    Qatar diketahui mengambil peran sebagai mediator dalam perundingan antara Hamas dan Israel. “Apa yang gagal dicapai oleh pendudukan Israel melalui negosiasi, tidak akan tercapai melalui ancaman dan operasi militer di lapangan,” tambah Naim.

    Dia kemudian menyoroti operasi darat militer Israel di Kota Gaza. Naim memperingatkan bahwa ambisi Israel merebut kendali dan menguasai Kota Gaza akan menghadapi perlawanan sengit.

    “Apa yang terjadi pada rakyat kami selama serangan di Kota Gaza juga akan berdampak pada para tahanan Israel,” ujar Naim.

  • AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai kemungkinan mereka dapat mengelola Gaza setelah perang berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

    Huckabee mengatakan telah ada pembicaraan seputar struktur pemerintahan sementara yang melibatkan negara-negara Teluk, di mana AS kemungkinan mengambil peran pengawasan, dengan keputusan mengenai pengaturan permanen yang akan dibuat kemudian.

    “Ini masih dalam tahap diskusi. Ini bukan sesuatu yang telah disetujui oleh pemerintah, oleh Israel, oleh siapa pun. Saya tidak familiar dengan apa pun yang siap ditandatangani,” ujarnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

    Huckabee tidak mengatakan kapan pembicaraan tersebut berlangsung atau negara-negara Teluk mana yang terlibat.

    Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah berdiskusi dengan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara pascaperang di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian pada bulan Mei, dilaporkan bahwa AS telah membahas secara terpisah kemungkinan untuk memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

    Otoritas Palestina (PA) yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan dipaksa keluar dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, menyatakan siap untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan PA dan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pembentukan negara semacam itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pascaperang.

    Netanyahu juga telah menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, pihak lain dalam koalisi sayap kanannya ingin mencaplok Gaza.

    Huckabee mengatakan AS tidak akan bergabung dengan rencana apa pun dengan PA, jika terus melakukan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam apa yang disebut AS sebagai tindakan terorisme.

    “Mengapa kita memaksakan sesuatu yang melanggar hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukannya,” katanya dalam sebuah wawancara.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, minggu ini mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Huckabee mengatakan ia tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.

    Lihat juga Video: Trump Tak Setuju dengan PM Inggris untuk Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • Lagi Musim Demo, Prancis Larang Pengibaran Bendera Palestina

    Lagi Musim Demo, Prancis Larang Pengibaran Bendera Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Dalam Negeri Prancis telah memerintahkan para prefek untuk menentang pengibaran bendera Palestina di balai kota dan gedung-gedung publik lainnya pada pekan depan. Hal ini terjadi saat Paris akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    Dalam unggahan telegram yang dilihat AFP, Jumat (19/9/2025), hal ini terkait dengan prinsip netralitas dalam pelayanan publik. Maka itu, pengibaran bendera Palestina harus terkait dengan putusan pengadilan.

    “Setiap keputusan wali kota untuk mengibarkan bendera Palestina harus dirujuk ke pengadilan,” kata Kementerian Dalam Negeri.

    Perang Israel di Gaza adalah isu panas di Prancis, dan beberapa wali kota Prancis telah mengumumkan niat mereka untuk mengibarkan bendera Palestina di balai kota mereka pekan depan.

    Pada Senin, Prancis dijadwalkan akan secara resmi mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Peringatan dari kementerian dalam negeri datang setelah pemimpin Sosialis Olivier Faure menyerukan agar bendera Palestina dikibarkan di balai kota pada hari Senin, saat umat Yahudi juga merayakan hari raya Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi.

    Namun, telegram tersebut mengatakan bahwa pengibaran semacam itu akan sama dengan “memihak dalam konflik internasional.”

    “Oleh karena itu, adalah tepat, untuk meminta para wali kota yang mengibarkan bendera semacam itu di gedung-gedung publik mereka untuk berhenti melakukannya dan, jika terjadi penolakan atau ketidakpatuhan untuk merujuk keputusan wali kota tersebut ke pengadilan tata usaha negara.”

    Israel berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengakhiri kampanyenya di Gaza, di mana perang telah menciptakan krisis kemanusiaan dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, serta untuk membawa pulang sandera Israel yang ditahan di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Macron menjalankan kebijakan “penenangan” terhadap militan Hamas. Macron mengatakan pada hari Kamis bahwa mengakui negara Palestina akan mengisolasi Hamas.

    Beberapa pemimpin lain telah mengumumkan niat mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina selama KTT PBB.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Kini Punya Senjata Laser untuk Tembak Jatuh Rudal

    Israel Kini Punya Senjata Laser untuk Tembak Jatuh Rudal

    Tel Aviv –

    Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa pengembangan senjata laser yang berkekuatan tinggi telah selesai dilakukan. Senjata laser itu disebut akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini untuk memperkuat sistem pertahanan udara multi-level yang melindungi negara Yahudi itu dari serangan.

    Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Israel, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), senjata laser bernama Iron Beam, yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dan Elbit Systems Ltd itu, memiliki kekuatan 100 kilowatt.

    Senjata laser itu telah menjalani uji coba di wilayah Israel bagian selatan, dengan Kementerian Pertahanan Israel mengklaim Iron Beam berhasil mencegat drone, roket, mortir, dan pesawat dalam uji coba tersebut.

    Senjata laser tersebut akan diintegrasikan ke dalam perisai pertahanan rudal Israel, Iron Dome, dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut dinilai akan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi negara Yahudi yang marak dilanda serangan drone dan rudal.

    Kementerian Pertahanan Israel tidak mengungkapkan lebih lanjut soal tingkat pencegatan sistem laser tersebut, yang memiliki banyak keterbatasan teknis dan tidak dapat berfungsi dalam kondisi cuaca berawan.

    Teknologi laser semacam itu disebut-sebut sebagai cara yang lebih murah untuk menangkal drone dan proyektil lainnya, dengan biaya setiap pencegatan disebut kurang dari US$ 5 (Rp 83.000). Sistem pertahanan udara berbasis rudal yang saat ini digunakan Israel diketahui menghabiskan biaya puluhan ribu dolar, atau ratusan juta rupiah, untuk setiap pencegatan.

    Negara-negara di seluruh dunia telah mengembangkan senjata berenergi terarah untuk menggantikan amunisi yang mahal, tetapi teknologinya terbukti sulit untuk ditingkatkan.

    Israel mengklaim mereka menjadi negara pertama yang mencapai garis akhir dengan sistem barunya, namun status proyek negara-negara lainnya belum jelas.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya memuji “pencegatan cepat dan tepat sasaran dengan biaya marginal yang menggabungkan sistem pertahanan kita yang ada dan mengubah persamaan ancaman”.

    Israel, awal tahun ini, mengakui telah menggunakan versi sistem yang kurang kuat dalam pertempuran.

    Sejak kelompok Hamas menembus pertahanan Israel sambil menembakkan 3.000 orang dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu, Tel Aviv terlibat dalam perang multi-front di mana puluhan ribu proyektil telah ditembakkan ke arah Israel. Mengembangkan perisai laser yang murah dan efektif dapat terbukti signifikan.

    Pengumuman soal senjata laser itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menekankan bahwa imbas dari meningkatnya isolasi, maka Israel harus mengejar kemandirian keamanan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Washington DC –

    Senator Amerika Serikat (AS), Bernie Sanders, menyebut Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sanders yang seorang penganut Yahudi ini, menjadi Senator pertama AS yang menyampaikan pernyataan semacam itu kepada publik.

    Pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Jazeera, Jumat (19/9/2025), disampaikan Sanders dalam tulisan opini yang dipublikasikan pada situs resminya pada Rabu (17/9). Dia memberi judul “Ini Genosida” untuk tulisannya tersebut.

    Sanders mengutip semakin banyaknya bukti dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tulisannya.

    Dia menuduh pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah melancarkan “perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina” alih-alih hanya membela diri dari kelompok Hamas.

    Meskipun dia mengakui hak Israel untuk membela diri dalam merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Sanders juga berpendapat bahwa cakupan, skala, dan durasi operasi militer Israel di Gaza telah sejak lama melampaui batas pembelaan diri. Dia menyebut operasi militer Israel itu sebagai “kebijakan pembunuhan massal, kelaparan, dan penghancuran”.

    “Niatnya sudah jelas. Kesimpulannya tidak terelakkan: Israel sedang melakukan genosida di Gaza,” tegas Sanders, seorang Senator Vermont, dalam tulisannya.

    “Saya menyadari bahwa banyak orang mungkin tidak setuju dengan kesimpulan ini. Sebenarnya, entah Anda menyebutnya genosida, pembersihan etnis, kekejaman massal, atau kejahatan perang, jalan ke depan sudah jelas,” imbuhnya.

    Sanders menjadi Senator pertama di AS yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai genosida.

    Sanders Kritik AS Memungkinkan Perang Israel di Gaza

    Sanders mengkritik negaranya sendiri telah memungkinkan perang melalui penjualan senjata dan dukungan diplomatik yang berkelanjutan. Dia menuntut penghentian segera semua penjualan senjata ofensif ke Israel, dan mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump serta Kongres AS “mengakhiri keterlibatan kita dalam pembantaian rakyat Palestina”.

    Dia juga menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai “pemerintahan genosida”.

    “Setelah menyebutnya genosida, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menuntut gencatan senjata segera, lonjakan bantuan kemanusiaan besar-besaran yang difasilitasi oleh PBB, dan langkah-langkah awal untuk memberikan Palestina negara mereka sendiri,” tegas Sanders.

    Sanders menempatkan krisis ini dalam konteks global lebih luas. Dia memperingatkan bahwa pengikisan norma internasional, khususnya larangan genosida, mengancam nilai demokrasi di seluruh dunia.

    “Jangan lakukan kesalahan. Jika tidak ada akuntabilitas untuk Netanyahu dan rekan-rekan penjahat perangnya, para demagog lain yang akan melakukan hal yang sama,” sebutnya.

    “Sejarah menuntut dunia untuk bertindak dengan satu suara dan mengatakan: Sudah cukup. Tidak ada lagi genosida,” tegas Sanders.

    Lihat Video ‘Nasib Rumah Sakit yang Tersisa di Gaza Kini di Ujung Tanduk’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)