00:42
VIDEO: Hamas: Netanyahu Tak Pedulikan Nyawa Sandera Israel
Internasional
• 11 bulan yang lalu
Tag: Benjamin Netanyahu
-
Politikus Israel Pernah Cap PM Netanyahu Pemimpin Psikopat
Jakarta, CNN Indonesia —
Politikus sayap kiri Israel Ayman Odeh pernah mencap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai sosok pemimpin psikopat.
Odeh menuding Netanyahu tak segan untuk menyingkirkan siapa pun yang menentangnya.
Dalam kicauannya yang diunggah pada 2019, Netanyahu dicap psikopat lantaran menyebarkan kebencian dan kekerasan kepada orang-orang Arab, Yahudi sayap kiri, bahkan hingga anggota partainya sendiri.
“Kebencian dan kekerasan Netanyahu menyebar cepat. Arab, Yahudi sayap kiri, jurnalis, sistem peradilan, dan bahkan anggota partainya sendiri diserang secara ideologis,” cuit Odeh melalui Twitter/X.
“Perdana Menteri ini adalah seorang psikopat yang berbahaya dan tak kenal batas. Seorang kriminal dengan situasi yang sulit. Adakah yang ragu ia akan menyangkal motif politik pada pembunuhan berikutnya?” lanjutnya dalam cuitan tersebut seperti dikutip dari Times of Israel pada Rabu (6/12).
Cuitan tersebut pada masa itu muncul setelah politikus Ahmad Tibi digeruduk aktivis sayap kanan dalam acara budaya dan politik Shabbat di kota Ramat Hasharon.
Kala itu, Tibi dituduh sebagai teroris hingga pembunuh. Beberapa poster protes bahkan berbunyi “Anda tidak diizinkan tinggal di sini,” hingga “Pendukung teroris– dilarang di kota ini.”
Gelombang protes itu muncul lantaran Netanyahu dan para pendukungnya, tanpa bukti kuat, menganggap Tibi dan anggota parlemen Arab sebagai pendukung Hamas dan Palestina.
Netanyahu juga disebut menggunakan bahasa rasis untuk menyerang anggota parlemen Arab karena saat itu terjadi kebuntuan politik yang melumpuhkan negara selama setahun lebih.
Posisi Netanyahu sekarang juga kian terpojok lantaran ditinggal sekutunya di Kabinet Perang. Dalam laporan Al Jazeera, Menteri Ekonomi Partai Likud Nir Barkat menyatakan tidak akan mendukung Netanyahu lagi sekaligus menantang kepemimpinannya di Partai Likud setelah perang berakhir.
Sikap Nir Barkat yang jadi salah satu tokoh senior partai sayap kanan itu ingin perubahan di tubuh organisasi. Karena hal tersebut, Nir Barkat menyatakan bakal meninggalkan Netanyahu.
“Setelah perang, kami harus memberikan kepercayaan baru pada rakyat,” kata Barkat.
Sementara itu, Netanyahu dan Israel hingga kini masih melancarkan serangan kepada Palestina. Agresi sejak 7 Oktober itu telah menyerang warga dan objek sipil.
Total korban imbas serangan Israel terhadap Palestina itu pun telah mencapai lebih dari 16 ribu jiwa. Agresi itu juga terus berlanjut meski sempat terjadi gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan di Palestina, Hamas.
(frl/rds)
-
Kesaksian Eks Sandera: Kami Lebih Takut Bom-bom Israel daripada Hamas
Jakarta, CNN Indonesia —
Warga Israel yang pernah menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap bom-bom militer Israel selama diculik di terowongan bawah tanah di Jalur Gaza.
Kengerian itu diungkapkan eks sandera ketika bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Salah satu warga mengaku pada masa penyanderaan itu ia merasa lebih takut akan serangan bom Israel daripada Hamas.
“Hari-hari di tahanan sangat mengerikan. Kami ada di dalam terowongan dan takut bukan karena Hamas, melainkan justru Israel yang mungkin membunuh kami,” ujar salah satu mantan sandera Hamas kepada Netanyahu, seperti diberitakan Al Jazeera pada Rabu (6/12).
Keluarga sandera lain juga menyampaikan keresahan terhadap serangan Israel ke terowongan bawah tanah di Gaza. Salah satu warga yang suaminya hingga kini masih disandera Hamas menuding Israel menyerang terowongan yang menjadi lokasi penyanderaan.
Ia juga mengaku khawatir dengan nasib suaminya jika Israel benar-benar membanjiri terowongan dengan air laut.
“Anda mengebom rute terowongan persis di mana [para sandera] berada,” ujar warga tersebut.
Keresahan itu diungkapkan keluarga sandera di tengah rencana Israel membanjiri terowongan bawah tanah yang ditengarai dipakai Hamas di Gaza. Pasukan Israel diklaim tengah mengatur pompa air dari laut untuk diarahkan ke terowongan-terowongan Hamas.
Dalam laporan Wall Street Journal yang dikutip Reuters, Senin (4/12), pembangunan sistem pompa air sudah dikerjakan sejak pertengahan November lalu.
Setidaknya ada lima pompa dengan saluran sepanjang 1,6 kilometer yang dibangun di sisi utara kamp pengungsi Al Shati.
“Pompa itu mampu mengalirkan ribuan meter kubik air per jam dan bisa membanjiri terowongan dalam hitungan pekan,” tulis laporan Wall Street Journal seperti diberitakan Reuters.
Sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah pompa tersebut akan aktif sebelum para sandera dilepaskan. Pasalnya, pihak Hamas menyebut sandera disebut berada di terowongan-terowongan tersebut.
Sementara itu, pihak Israel Defense Force (IDF) membantah memiliki rencana membanjiri terowongan dengan air. IDF mengklaim bakal menghentikan operasi Hamas dengan berbagai cara.
“IDF beroperasi untuk membongkar taktik Hamas melalui berbagai cara menggunakan alat-alat militer berteknologi,” demikian tulis IDF.
Sejauh ini belum ada keputusan yang diambil oleh pihak Israel. Kendati demikian gempuran Israel ke Gaza terus berlanjut sejak gencatan senjata berakhir pada Jumat (1/12) lalu.
(frl/bac)
-
Keluarga Sandera Hamas Ngamuk saat Dikunjungi PM Israel Netanyahu
Jakarta, CNN Indonesia —
Situasi tegang dan kisruh terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi para keluarga sandera yang telah dibebaskan Hamas saat gencatan senjata beberapa waktu lalu.
Diberitakan the Guardian pada Selasa (5/12), pertemuan yang juga dihadiri pihak keluarga sandera Hamas yang belum dibebaskan itu disebut penuh kemarahan.
Beberapa orang yang datang bahkan disebut memaki-maki dan menuntut PM Israel itu untuk mundur dari jabatannya.
Reuven Yablonka, yang anaknya masih ditahan oleh kelompok perlawanan Hamas, mengatakan rapat itu diwarnai “kekacauan dan teriakan.” Sejumlah orang juga dilaporkan keluar dari gedung ketika Netanyahu membacakan pidatonya.
Sikap itu diduga berkaitan dengan ucapan Netanyahu yang dibocorkan Kan, lembaga penyiaran publik Israel. Dalam rekaman itu, Netanyahu terdengar mengatakan “saat ini tak ada kemungkinan membawa pulang semua orang.”
“Hamas memiliki tuntutan yang bahkan Anda tidak akan menerimanya,” ujar Netanyahu dalam bocoran dialog tersebut.
Pihak keluarga sandera dilaporkan masih berteriak hingga memaki-maki Netanyahu. Mereka menuding PM Israel itu berbohong ketika menjelaskan alasan masih ada sandera yang ditahan Hamas.
Namun, Perdana Menteri Israel itu kembali membantah bahwa dirinya yang menghentikan gencatan senjata. Ia disebut mengklaim bahwa kesepakatan itu batal karena pihak Hamas, bukan dirinya.
“Pihak yang menghentikan kesepakatan [pembebasan sandera] adalah pihak mereka, bukan kami!” teriak Netanyahu dalam bocoran rekaman perbincangan itu.
“Apa yang saya katakan adalah fakta yang jelas. Saya memberi tahu kalian banyak hal, saya menghormati kalian. Saya mendengar keluhan kalian, yang juga menggugah hati kalian,” lanjutnya.
Sementara itu, Israel sebelumnya menyatakan jumlah warga mereka yang masih disandera Hamas sebanyak 138 orang. Angka itu bertambah seorang dari laporan sebelumnya yang menyebut 137 sandera masih ada di Jalur Gaza, termasuk 20 wanita dan dua anak.
Gencatan senjata yang berlangsung pada 24 hingga 30 November lalu telah membebaskan sejumlah tahanan dan sandera dari kedua pihak. Hamas membebaskan puluhan sandera, sementara Israel membebaskan ratusan warga Palestina tahanan mereka sebagai bagian dari perjanjian.
Namun, gencatan senjata yang sempat berlangsung sepekan itu berakhir tanpa perpanjangan lagi. Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan perpanjangan gencatan senjata.
Israel menuding Hamas telah melancarkan serangan roket ke wilayahnya detik-detik gencatan senjata berakhir.
Sebaliknya, Hamas juga menuding Israel telah lebih dulu melancarkan gempuran dan serangan di Gaza sebelum gencatan berakhir.
(frl/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Kabinet Perang Israel Terancam Bubar, PM Netanyahu di Ujung Tanduk
Jakarta, CNN Indonesia —
Kabinet Perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama agresi Israel ke Palestina mulai terancam bubar, menjadikan posisinya di ujung tanduk.
Sejumlah menteri di kabinet itu disebut mulai meninggalkan Netanyahu.
Menteri-menteri di Kabinet Perang Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan menteri tanpa jabatan Benny Gantz dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu.
Konferensi pers yang diselenggarakan oleh Netanyahu beberapa hari lalu, tidak dihadiri oleh Menteri Pertahanannya Yoav Gallant. Berbagai pihak menduga terjadi perselisihan diantara kedua pemimpin tersebut.
“Saya menyarankan kepada menteri pertahanan malam ini untuk mengadakan konferensi pers bersama, dan dia memutuskan apa yang dia putuskan,” ungkap Netanyahu, dikutip dari Middle East Monitor.
Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas.
Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza.
Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet Kabinet Keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandera Hamas.
Salah satu foto yang diambil saat konferensi pers pekan lalu viral di media sosial karena memperlihatkan Netanyahu yang sendirian, sedangkan Gallant dan Gantz berdiri bersama di samping, dikutip dari Alshar Al-Awsat.
Ketika awal terbentuknya kabinet perang, masyarakat dikejutkan dengan keterlibatan Benny Gantz. Gantz yang berhaluan tengah dikenal bersaing secara politik dengan Netanyahu untuk memperebutkan kursi pemerintah.
Menteri Perekonomian Nir Barkat juga menyatakan tidak akan mendukung pembaruan anggaran pemerintah pada masa perang yang dibahas di Knesset pada Rabu (29/11).
Barkat menolak rencana anggaran dana tersebut karena tidak akan cukup memenuhi kebutuhan perekonomian di masa perang dan akan menimbulkan keruntuhan ekonomi, dikutip dari Times of Israel.
Gantz juga menolak anggaran tersebut karena merasa tidak nyaman membiarkan dana yang dijanjikan secara politik mengalir ke kebutuhan perang.
Sikap Nir Barkat yang jadi salah satu tokoh senior partai sayap kanan itu ingin perubahan di tubuh organisasi. Karena hal tersebut, Nir Barkat menyatakan bakal meninggalkan Netanyahu.
“Setelah perang, kami harus memberikan kepercayaan baru pada rakyat,” kata Barkat.
Pernyataan Barkat juga sekaligus memperkuat keinginannya untuk merebut kursi kepemimpinan partai.
Hubungan komunikasi antara Barkat dan Netanyahu tampaknya mulai putus dengan tidak adanya pembicaraan antara keduanya sejak pertemuan beberapa pekan lalu.
(cpa/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
‘Ramalan’ Erdogan soal Akhir Buruk Netanyahu, ‘Si Tukang Jagal Gaza’
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali membahas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang masih ngotot melancarkan agresi brutal ke Palestina setelah gencatan senjata di Jalur Gaza berakhir pekan lalu.
Dalam pidatonya di rapat Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI (Organisation of Islamic Cooperation/OIC) pada Senin (4/12), menuturkan negara Barat yang masih membela Israel hanya memberikan “dukungan tanpa syarat untuk membunuh bayi” dan terlibat dalam kejahatannya.
Erdogan bahkan meyakini akhir Netanyahu sebentar lagi akan datang. Menurutnya, Netanyahu pada akhirnya akan diadili sebagai penjahat perang.
“Selain menjadi penjahat perang, Netanyahu, yang saat ini menjadi penjagal Gaza, akan diadili sebagai pembantai Gaza, sama seperti Milosevic yang diadili,” ucap Erdogan.
Erdogan merujuk pada mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic yang diadili karena kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda.
“Mereka (Israel) mencoba mengabaikan kematian orang tak berdosa dengan menggunakan alasan Hamas, tidak punya apa-apa lagi saat melihat sisi kemanusiaan,” paparnya menambahkan.
Tidak seperti kebanyakan negara Barat dan beberapa negara Teluk, Turki yang merupakan anggota NATO tidak memandang Hamas sebagai kelompok teroris.
Erdogan bahkan secara gamblang menyebut Israel sebagai negara teroris lantaran agresinya ke Palestina pada 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 16 ribu orang per Selasa (5/12).
Dalam pidatonya di OKI, Erdogan bahkan tak segan mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang dinilai gagal menangani kejahatan Israel ke Palestina.
“Kita harus benar-benar mengevaluasi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam kerangka ini,” katanya seperti dikutip Reuters.
Erdogan juga telah lama menyerukan agar Dewan Keamanan PBB direformasi menjadi lebih inklusif. Ia juga mengatakan anggota permanen DK PBB yakni Amerika Serikat. , Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis tidak mewakili dunia seperti seharusnya terutama dalam menangani agresi Israel ke Palestina.
“Upaya tulus Sekretaris Jenderal (Antonio) Guterres disabotase oleh anggota Dewan Keamanan.Tidak seorang pun dari kita harus menerima sistem ini,” ujar Erdogan.
“Struktur seperti itu tidak mungkin membawa perdamaian atau harapan bagi umat manusia.”
(rds/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
PM Netanyahu Makin Terpojok, Ditinggal Sekutunya di Kabinet Perang
Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin terpojok karena ditinggal sekutunya di Kabinet Perang.
Dalam laporan Aljazeera, Menteri Ekonomi Partai Likud Nir Barkat menyatakan tidak akan mendukung Netanyahu lagi sekaligus menantang kepemimpinannya di Partai Likud setelah perang berakhir.
Sikap Nir Barkat yang jadi salah satu tokoh senior partai sayap kanan itu ingin perubahan di tubuh organisasi. Karena hal tersebut, Nir Barkat menyatakan bakal meninggalkan Netanyahu.
“Setelah perang, kami harus memberikan kepercayaan baru pada rakyat,” kata Barkat.
Pernyataan Barkat juga sekaligus memperkuat keinginannya untuk merebut kursi kepemimpinan partai.
Tekanan publik terhadap Netanyahu dianggap sebagai peluang untuk mengambil tahta tertinggi organisasi. Terlebih lagi setelah Netanyahu dianggap bertanggungjawab terhadap serangan ke Palestina dan kasus korupsi yang menjerat.
Sebelumnya, sidang kasus korupsi yang menyeret nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut bakal dilanjutkan.
Dalam laporan Al Jazeera, sidang tersebut bakal diteruskan setelah sempat tertunda akibat agresi Israel ke Palestina. Netanyahu ditengarai masuk ke dalam pusaran kasus korupsi dengan sederet tuduhan.
“Pengadilan di Jerusalem akan mulai mendengar kasus tentang beberapa tuduhan terhadap Netanyahu. Persidangan sempat ditunda karena perintah darurat pemerintah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu,” tulis Al Jazeera.
Netanyahu dituduh melakukan penipuan, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan dalam tiga kasus pada 2019 yang dikenal dengan Kasus 1000, 2000, dan 4000.
Dalam Kasus 1000 Netanyahu dengan istrinya, Sara, dituduh menerima hadiah termasuk sampanye dan cerutu dari produser Hollywood Arnon Milchan dan konglomerat Australia, James Pacjer sebagai timbal balik dalam urusan politik.
Di Israel, kasus penyuapan bisa dipenjara hingga 10 tahun dan/atau kewajiban membayar denda. Sedangkan penipuan dan penyalahgunaan jabatan bisa dipenjara hingga tiga tahun.
Menanggapi kasus yang menjeratnya, Netanyahu membantah terlibat korupsi. Ia menyatakan diri sebagai korban rekayasa dari rival dan media massa untuk menyingkirkannya dari jabatan.
Padahal, persidangan sudah berlangsung sejak Mei 2020 lalu dan berulang-ulang ditunda karena pandemi Covid-19. Netanyahu juga dituduh menggunakan kekuatan politiknya ke badan legislatif untuk mengakali masalah hukum yang sedang menimpanya.
Tak ayal protes menyasar pada diri Netanyahu ditambah lagi karena agresi militer ke Palestina. Kendati demikian, Netanyahu menyatakan tidak bersalah dan menyebut dirinya sedang berusaha menyeimbangkan situasi bersama tiga pilar pemerintahan setempat.
(ikw/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
AS Umumkan Larangan Visa Warga Israel Imbas Kekerasan di Tepi Barat
Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat pada Selasa (5/12) mengatakan akan menolak visa bagi ekstremis Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat selama memanasnya konflik di Gaza dalam beberapa bulan terakhir.
Penolakan itu menjadi langkah sekaligus sanksi yang jarang dilakukan AS terhadap Israel, terutama saat Presiden Joe Biden mendorong sekutu AS tersebut untuk melindungi warga sipil tetapi juga menjanjikan dukungan yang kuat.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat akan menolak masuk siapa pun yang terlibat dalam perusakan perdamaian, keamanan atau stabilitas di Tepi Barat.
Pernyataan itu menambahkan bahwa anggota keluarga dekat juga mungkin terkena pembatasan tersebut.
“Hari ini, saya mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru yang menargetkan individu dan anggota keluarga mereka yang terlibat atau berkontribusi secara signifikan terhadap tindakan yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat,” cuit Blinken.
Larangan masuk, seperti diberitakan AFP, juga berlaku bagi mereka yang dinilai terlalu membatasi akses warga sipil terhadap layanan penting dan kebutuhan dasar.
“Kami telah menggarisbawahi kepada pemerintah Israel perlunya berbuat lebih banyak untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim ekstremis yang melakukan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat,” kata Blinken.
“Seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Presiden Biden, serangan-serangan itu tidak dapat diterima,” Blinken menegaskan.
Blinken menggarisbawahi bahwa Israel tidak berbuat cukup untuk menghentikan kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, yang menurut kelompok hak asasi manusia kekerasan meningkat di tengah agresi militer Israel.
“Ketidakstabilan di Tepi Barat merugikan rakyat Israel dan Palestina serta mengancam kepentingan keamanan nasional Israel. Mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab.”
[Gambas:Twitter]
Blinken tidak secara terbuka mengidentifikasi siapa saja yang akan ditolak visanya. Namun, pembatasan memasuki Amerika Serikat itu tidak akan berlaku bagi pemukim ekstremis yang merupakan warga negara AS.
Al Jazeera memberitakan Blinken turut menambahkan bahwa Washington juga akan “terus melibatkan Otoritas Palestina untuk memperjelas bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk mengekang serangan Palestina terhadap Israel.”
Lebih dari 250 warga Palestina telah dibunuh tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat, menurut penghitungan pemerintah Palestina, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober memicu perang baru dengan Israel.
Hamas menguasai Jalur Gaza, bukan Tepi Barat, dan warga Palestina mengeluhkan impunitas atas serangan dan pelecehan yang terjadi di sana.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkoalisi dengan partai-partai sayap kanan yang sangat mendukung pemukiman Yahudi di tanah yang disita pada 1967, sebuah konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
(tim/chri)
-
PM Netanyahu Pernah Beri Janji ke Arab-Druze karena Banyak Gabung IDF
Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah memberikan janji kepada orang-orang Druze berbahasa Arab di Israel karena pengabdian mereka di pasukan militer (IDF).
Janji tersebut berupa status sosial orang-orang Druze yang selama ini dimarginalisasi dan tidak termasuk warga yang merasakan kemudahan investasi lokal.
“Orang Druze merupakan komunitas yang punya nilai-nilai. Mereka ikut bertarung dan gugur bersama,” tutur Netanyahu menjawab pertanyaan wartawan soal kebijakan Israel terhadap orang Arab-Druze yang ikut bergabung di IDF.
“Kami akan memberikan apapun yang layak mereka dapatkan. Kami akan mencari cara untuk melakukannya, ini amat penting,” kata Netanyahu seperti dikutip dari the Times of Israel.
Sebelumnya, orang-orang Druze-Arab perlakuan adil di tengah ketimpangan status mereka dengan orang-orang Yahudi sebagai warga kelas pertama di Israel.
Tuntutan itu disampaikan di operasi militer Israel ke Palestina yang juga melibatkan orang Druze di pasukan IDF.
Beberapa orang Druze yang tergabung dalam pasukan IDF pun ikut tewas saat bertempur melawan Hamas.
Kematian mereka kembali memicu perdebatan terkait konstitusi Negara Israel sebagai negara untuk orang-orang Yahudi dan menepikan suku-suku bangsa lainnya termasuk Arab di wilayah itu.
Salah satu yang meninggal dunia adalah anggota IDF dari suku Druze, Adi Malik Harb.
“Bukankah teman-teman dan kenalan Adi (Malik Harb) layak mendapat pekerjaan dan membangun rumah di Beit Jann tanpa intervensi, tanpa khawatir tentang aturan ketat dan denda?” ujar pemimpin Syiah komunitas Druze di Beit Jann, Syekh Mowafaq Tarif seperti dikutip dari AFP.
Mowafaq Tarif pun menuntut Israel agar orang-orang selain Yahudi seperti Arab-Druze tak lagi dikenakan denda besar karena membangun rumah mereka di desa-desa yang sudah ada sebelum negara Israel berdiri.
Sejumlah pejabat negara di partai koalisi termasuk Likud pun menjanjikan bakal meningkatkan nasib orang-orang Druze.
Menteri Luar Negeri Eli Cohen dan anggota koalisi Ofir Kadz dari Likud menjanjikan Undang-undang khusus untuk orang Druze-Arab, seperti dikutip dari the Times of Israel.
“Dalam beberapa hari mendatang, kami akan mempromosikan rancangan Undang-undang untuk komunitas Druze yang bertujuan memperkuat status penting Druze di Negara Israel,” ujar Cohen.
Meski demikian, mereka enggan merespons tuntutan amendemen Undang-undang 2018 tentang Hukum Dasar: Negara-Bangsa untuk Orang-orang Yahudi yang dianggap kontroversial.
Undang-undang tersebut yang dinilai menjadi biang kerok karena rasialis dan diskriminatif terhadap warga non-Yahudi di Israel.
(tim/bac)
[Gambas:Video CNN]
-
Erdogan: Netanyahu ‘Tukang Jagal’ Akan Diadili Atas Kejahatan di Gaza
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan diadili karena kejahatan perang Israel di Gaza.
Pernyataan Erdogan muncul saat dia menyampaikan pidato dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Minggu (3/12).
Erdogan mengatakan Netanyahu seharusnya diseret ke pengadilan karena menjadi “penjahat perang.”
“Selain menjadi penjahat perang, Netanyahu yang saat ini menjadi ‘penjagal Gaza’, akan diadili sebagai penjagal Gaza,” kata Erdogan seperti dilansir Reuters.
“Siapa saja yang menginvasi Gaza akan mencari tempat lain besok. Tukang Jagal Gaza, Netanyahu, mengungkapkan bahwa dia memiliki cita-cita ekspansionis,” ujar Erdogan, dikutip Anadolu Agency.
Erdogan lalu menegaskan bahwa Gaza adalah wilayah Palestina.
“Gaza bagian dari Palestina dan akan tetap menjadi bagian negara ini selamanya,” kata Erdogan.
Erdogan juga menegaskan siapa saja yang mengabaikan jumlah korban kematian di Gaza tak lagi punya sisi kemanusiaan.
Ia menyinggung komunitas dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ada struktur global yang bertindak berdasarkan kemauan beberapa negara. Struktur PBB yang korup perlu diubah,” ucap Erdogan.
Sejauh ini, tercatat lebih dari 15.500 warga di Palestina meninggal akibat agresi Israel sejak 7 Oktober.
Sepanjang operasi, mereka juga menyerang objek sipil seperti sekolah, kamp pengungsi, dan rumah sakit.
Sejumlah pengamat menilai tindakan Israel ke Gaza berambisi untuk menguasai wilayah tersebut.
“Israel bukan hanya pembunuh tetapi juga pencuri. Kita tidak bisa membiarkan Israel menduduki Gaza sekali lagi,” ujar Erdogan.
Di kesempatan itu, Erdogan juga mengatakan Turki siap menjadi negara penjamin untuk negosiasi damai Israel dan Palestina.
Turki menjadi salah satu negara yang lantang menolak agresi Israel dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Negara ini juga berulang kali menawarkan diri untuk menjadi mediator Israel-Hamas agar konflik segera berakhir.
(isa/dna)