Tag: Benjamin Netanyahu

  • Tolak Negara Palestina, Netanyahu Bersikeras Israel Harus Kendalikan Gaza

    Tolak Negara Palestina, Netanyahu Bersikeras Israel Harus Kendalikan Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas seluruh wilayah Palestina. Hal itu disampaikan Netanyahu usai percakapan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait solusi dua negara.

    Dilansir BBC, Minggu (21/1/2024), sikap Netanyahu itu disampaikan pada Sabtu (20/1). Netanyahu menentang tekanan dari AS dan negara lain terhadap pemerintahannya untuk berkomitmen terhadap negara Palestina di masa depan.

    Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden membahas masa depan wilayah Palestina melalui telepon pada Jumat (19/1). Sikap Netanyahu itu telah memperdalam perpecahan publik antara Israel dan AS mengenai pemerintahan masa depan di Gaza dan Tepi Barat ketika konflik di Gaza berakhir.

    AS meyakini masa depan negara Palestina bersama Israel, yang dikenal sebagai ‘solusi dua negara’ sangat penting bagi stabilitas jangka panjang. Namun, Gedung Putih mengakui pemerintah AS dan Israel ‘melihat sesuatu secara berbeda’.

    Usai pembicaraan telepon dengan Netanyahu, Biden menegaskan solusi dua negara masih mungkin dilakukan saat Netanyahu menjabat.

    “Ada beberapa jenis solusi dua negara. Ada sejumlah negara anggota PBB yang tidak memiliki militer sendiri,” katanya.

    Namun pada hari Sabtu, Netanyahu menyampaikan sikapnya yang telah dia pegang selama sebagian besar karir politiknya. Dia bersikeras Israel harus memegang kendali keamanan atas Gaza usai Hamas dihancurkan.

    Lewat X, Netanyahu juga mengatakan Israel harus mempertahankan ‘kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania’ sebuah wilayah yang juga mencakup wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Komentar tersebut mengurangi harapan di beberapa kalangan bahwa krisis Gaza dapat mengakibatkan para pemimpin Israel dan Palestina memulai kembali perundingan diplomatik dan memulai proses perdamaian yang terbengkalai. Meningkatnya isolasi terhadap Netanyahu di luar negeri terjadi di tengah meningkatnya ketidakpopuleran di dalam negeri dan protes atas nasib sekitar 130 sandera yang masih ditahan di Gaza oleh Hamas.

    Hamas membunuh sekitar 1.300 orang – sebagian besar warga sipil – dan menyandera 240 orang dalam serangan mendadak mereka di Israel selatan pada 7 Oktober.

    Ribuan pengunjuk rasa, termasuk kerabat dari mereka yang masih hilang, berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak Netanyahu untuk mencapai gencatan senjata agar para sandera bisa pulang.

    Sementara itu, pasukan Israel terus masuk ke Gaza selatan untuk mencari pejabat tinggi Hamas, yang diyakini Israel bersembunyi di Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut. Penduduk setempat melaporkan adanya pertempuran sengit di daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir, termasuk di sekitar rumah sakit. Israel mengatakan mereka menyerbu sebuah kompleks militer dan menemukan bahan peledak bawah tanah.

    Para pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan pada hari Sabtu bahwa 165 orang telah terbunuh di wilayah tersebut dalam 24 jam terakhir dan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak konflik dimulai mendekati 25.000 orang.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Madrid

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut Israel pernah mendanai pembentukan Hamas untuk melemahkan Otoritas Palestina. Klaim itu bertentangan dengan penegasan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang membantah tuduhan tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), pernyataan Borrell soal Israel pernah mendanai pembentukan Hamas itu disampaikan saat dia berbicara di Universitas Valladolid yang ada di Spanyol pada Jumat (19/1) waktu setempat.

    “Iya, Hamas didanai oleh pemerintah Israel dalam upaya melemahkan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah,” sebut Borrell dalam pidatonya di universitas tersebut. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

    Namun diketahui bahwa para penentang pemerintah Israel dan beberapa media global menuduh pemerintahan Netanyahu telah menyokong Hamas selama bertahun-tahun, termasuk dengan mengizinkan pendanaan Qatar atas Jalur Gaza yang dikuasai kelompok militan tersebut.

    Borrell dalam pidatonya menambahkan bahwa satu-satunya solusi damai harus mencakup pembentukan negara Palestina.

    “Kami meyakini solusi dua negara yang diterapkan dari luar akan membawa perdamaian, meskipun Israel bersikeras pada hal yang negatif,” cetusnya.

    Belum ada tanggapan resmi Israel atau Netanyahu atas pernyataan Borrell tersebut.

    Hamas menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 setelah perang sipil singkat dengan pasukan loyalis gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan memimpin Organisasi Pembebasan Palestina.

    Israel sebelumnya mengkritik berbagai negara, termasuk Spanyol yang merupakan negara asal Borrell, karena dianggap menunjukkan simpati kepada Hamas.

    Baru-baru ini, Netanyahu secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina — salah satu solusi yang ditawarkan sekutunya, Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas Menhan Israel vs Netanyahu hingga Angkat Kaki dari Rapat

    Panas Menhan Israel vs Netanyahu hingga Angkat Kaki dari Rapat

    Jakarta

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant terlibat cekcok dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Hal ini terjadi hingga terjadi walkout dari rapat kabinet perang yang membahas perang melawan Hamas.

    Dilansir The Times of Israel, Senin (15/1/2024), insiden itu dilaporkan terjadi saat rapat kabinet perang digelar pada Sabtu (13/1) malam waktu setempat. Gallant tiba-tiba keluar, atau melakukan walkout, dari ruangan yang menjadi lokasi rapat kabinet perang Israel setelah berselisih dengan Netanyahu.

    Laporan media-media lokal Israel yang mengutip sumber yang menghadiri rapat tertutup itu, menyebut perselisihan terjadi soal kehadiran para ajudan atau penasihat dalam rapat tersebut.

    Insiden berawal ketika Gallant tiba di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv yang menjadi lokasi rapat dan diberitahu oleh sejumlah pejabat Kantor PM Israel bahwa kepala staf pertahanan Shachar Katz tidak diperbolehkan masuk karena para ajudan dan penasihat tidak diizinkan ikut rapat.

    Namun, menurut laporan televisi Channel 13, Netanyahu ternyata membawa lima asistennya. Sumber yang tidak disebut namanya mengungkapkan kepada televisi lokal Israel tersebut bahwa para peserta rapat sebenarnya telah diberitahu sebelumnya bahwa para ajudan atau penasihat tidak akan diizinkan masuk.

    Tapi, menurut sumber itu, Gallant datang terlambat dan “tampaknya tidak menerima memo tersebut”.

    Sekretaris militer Gallant, Brigadir Jenderal Guy Markizano, sebenarnya diizinkan ikut rapat tersebut, namun menurut sumber, Gallant menolak menerima situasi itu dan memilih untuk walkout. Dia membawa serta Katz dan Markizano bersamanya saat meninggalkan ruangan rapat.

    “Berhentilah menghalangi pekerjaan saya,” tegas Gallant dengan nada marah sebelum meninggalkan ruang rapat.

    Simak halaman selanjutnya

    Situasi semakin tegang ketika Hanegbi, yang juga terlibat perselisihan itu, melontarkan komentar: “Bahkan saya tidak membiarkan ajudan saya ada di sini.”

    “Anda lupa bahwa Anda juga seorang ajudan,” cetus Gallant kepada Hanegbi, yang jabatannya berada di bawah Kantor PM Israel.

    Laporan media lokal Israel tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang menghadiri rapat itu. Namun televisi publik Kan menyebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) Herzi Halevi tidak ikut menghadiri rapat.

    Anggota inti kabinet perang Israel adalah Netanyahu, Gallant dan Menteri Benny Gantz, yang membawa partainya, Partai Persatuan Nasional, ke dalam pemerintahan untuk membantu mengawasi perang melawan Hamas.

    Menurut media-media lokal Israel, Gallant kembali mengikuti rapat kabinet perang itu sekitar satu jam kemudian. Pada saat itu tidak ada ajudan atau penasihat yang ikut hadir dalam rapat.

    Sementara itu, sejumlah sumber yang dekat dengan Gallant, seperti dikutip Jerusalem Post, menuturkan bahwa kehadiran kepala staf pertahanan dan sekretaris militer penting “dalam menyampaikan instruksi kepada kementerian dan militer”.

    Cekcok antara Gallant dan Netanyahu yang sama-sama berasal dari Partai Likud yang berkuasa di Israel itu menuai kritikan dari anggota parlemen Tally Gotliv dari partai yang sama. Dia menyebut perilaku kedua pejabat Israel itu seperti perilaku anak-anak preschool.

    “Bagaimana kita bisa mengandalkan kabinet ramping yang berperilaku seperti anak-anak TK? Apakah tidak ada satu pun orang dewasa yang bertanggung jawab di sana, yang bisa mengimbau orang-orang untuk berperilaku? Anak-anak kecil, itulah diri kalian, berada di tengah perang,” sebut Goltiv dalam kritikannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Akan Hadapi Tuduhan Genosida Gaza di Mahkamah Internasional

    Israel Akan Hadapi Tuduhan Genosida Gaza di Mahkamah Internasional

    Den Haag

    Israel dan Afrika Selatan (Afsel) akan berhadapan di Mahkamah Internasional pada Kamis (11/10) waktu setempat, setelah Tel Aviv dituduh melakukan “aksi genosida” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Otoritas Israel menganggap tuduhan yang dilontarkan Afsel itu sebagai “pencemaran nama baik”.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/1/2024), Afsel mengajukan dokumen setebal 84 halaman ke Mahkamah Internasional atau ICJ, pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendesak para hakim untuk memerintahkan Israel untuk “segera menghentikan operasi militernya” di Jalur Gaza.

    Afsel menuduh Israel “telah terlibat, sedang terlibat, dan berisiko terlibat lebih lanjut dalam tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza”.

    Israel dengan marah membalas tuduhan itu, di mana juru bicara pemerintah Tel Aviv Eylon Levy bersumpah untuk melawan tuduhan yang dilontarkan oleh Afsel dalam kasus yang digambarkannya sebagai “pencemaran nama baik yang tidak masuk akal”.

    “Betapa tragisnya negara pelangi yang kebanggaannya memerangi rasisme justru berjuang secara pro-bono untuk para rasis anti-Yahudi,” sebut Levy dalam pernyataannya.

    “Tidak, Afrika Selatan, bukan kami yang melakukan genosida, melainkan Hamas,” tegas Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam tanggapanya.

    Saat sidang digelar pada Kamis (11/1) mendatang, para pejabat tinggi kedua negara akan berhadapan di Aula Besar Kehakiman Mahkamah Internasional yang berada di Peace Palace di Den Haag — jauh dari kematian dan kehancuran yang terjadi di Jalur Gaza dan Israel.

    Mahkamah Internasional menyidangkan dan mengambil putusan untuk perselisihan antar negara, dan meskipun keputusannya mengikat secara hukum, namun kekuasaannya terbatas untuk menegakkan pelaksanaan putusan tersebut.

    Secara teori, Mahkamah Internasional bisa memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Jalur Gaza, namun sangat diragukan bahwa perintah itu akan dipatuhi oleh Tel Aviv.

    Pada Maret 2022 lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk “segera menangguhkan” invasinya ke Ukraina — perintah yang diabaikan oleh Moskow.

    Pengacara dan pakar peradilan internasional, Johann Soufi, menuturkan kepada AFP bahwa akan ada “dampak simbolis yang sangat signifikan” jika Mahkamah Internasional memutuskan untuk melawan Israel.

    “Tentu saja, ada masalah dalam menerapkan keputusan tersebut. Namun pada akhirnya, hanya keadilan internasional yang tersisa,” ucap Soufi yang bekerja pada badan PBB untuk pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

    Afsel mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional karena kedua negara sama-sama menandatangani Konvensi Genosida PBB, yang dibuat tahun 1948 silam sebagai respons terhadap Holocaust. Setiap negara yang menandatangani konvensi itu berhak menuntut negara lainnya dalam Mahkamah Internasional jika mereka tidak setuju dengan “penafsiran, penerapan, atau pemenuhan” aturan yang dirancang untuk mencegah genosida.

    Dalam gugatannya, Afsel menginginkan Mahkamah Internasional untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai “tindakan sementara”, atau tindakan darurat, sementara gugatan yang lebih luas sedang dipertimbangkan — mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Uni Emirat Arab (UEA ) untuk membantu negaranya dalam membayar tunjangan “pengangguran” para pekerja Palestina asal Tepi Barat, yang dilarang masuk ke Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober tahun lalu.

    Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dengan tegas menolak permintaan Netanyahu tersebut.

    “Mintalah uang kepada Zelensky,” ucap MBZ dengan sinis kepada Netanyahu, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti diungkapkan sejumlah sumber yang memahami isu ini kepada Axios, Selasa (9/1/2024).

    Penolakan MBZ itu diungkapkan oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya dan seorang sumber yang berbicara kepada Axios.

    MBZ menyebut nama Zelensky, menurut The Times of Israel, tampaknya dalam upaya menyindir Netanyahu bahwa mungkin saja Presiden Ukraina itu bisa membantu membayar tunjangan pekerja Palestina dengan semua dukungan internasional yang diperoleh Kyiv sejak invasi Rusia dimulai tahun 2022 lalu.

    Penolakan yang diberikan MBZ ini menggarisbawahi posisi banyak negara Arab yang menegaskan tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang.

    “Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini, hanyalah angan-angan belaka,” ucap seorang pejabat UEA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Axios.

    Sebelum Hamas menyerang wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, sekitar 150.000 warga Palestina dari Tepi Barat memiliki izin memasuki wilayah Israel untuk bekerja.

    Namun segera setelah serangan Hamas, pemerintah Israel memberlakukan penutupan terhadap Tepi Barat dengan alasan keamanan. Langkah itu membuat puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel tidak bisa lagi memasuki negara Yahudi tersebut.

    Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan badan keamanan Israel. Dalam upaya mencari solusi, Netanyahu berusaha membuat negara lain membayar para pekerja Palestina itu dan beberapa pekan lalu, dia meminta bantuan kepada MBZ. Menurut sejumlah sumber Israel, Netanyahu meminta bantuan terkait Palestina secara luas kepada MBZ.

    MBZ pada awalnya merespons dengan menyatakan siap membantu. Namun ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar tunjangan para pekerja Palestina, MBZ terkejut.

    Menurut sejumlah sumber, MBZ tidak percaya bahwa Netanyahu berpikir UEA bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel yang tidak mengizinkan para pekerja Palestina masuk ke wilayahnya.

    MBZ, menurut sejumlah sumber yang dikutip Axios, lantas mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya tidak bisa membantu dan kemudian secara sinis menyarankan PM Israel itu meminta bantuan Zelensky yang mendapatkan banyak orang dari banyak negara saat Ukraina dilanda perang.

    Kantor PM Israel dan Kedutaan Besar UEA di Washington, Amerika Serikat (AS), menolak untuk memberikan komentar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Terus Gempur Gaza, 23 Ribu Warga Palestina Tewas Sejak 7 Oktober

    Israel Terus Gempur Gaza, 23 Ribu Warga Palestina Tewas Sejak 7 Oktober

    Jakarta

    Pasukan Israel terus menggempur Gaza. Sebanyak 23.084 warga Palestina telah tewas dan 58.926 lainnya terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (8/1) waktu setempat.

    Sekitar 249 warga Palestina tewas dan 510 lainnya luka-luka dalam 24 jam sebelumnya, tambah kementerian itu, seperti dilaporkan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Sabtu lalu, bahwa pasukan Israel tidak akan menghentikan perang di Gaza untuk melawan Hamas sampai semua tujuan tercapai. Demikian menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

    Pada hari Minggu lalu, tentara Israel melancarkan serangan udara intensif di Khan Younis dan daerah-daerah lain di Gaza selatan. Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya 82 orang, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA.

    Pada hari Sabtu lalu, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalanan Tel Aviv, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pembebasan orang-orang yang disandera. Para pengunjuk rasa juga menuntut pengunduran diri Netanyahu, pembubaran parlemen, dan pemilihan umum dini.

    Sejak konflik terbaru Israel-Palestina meletus pada 7 Oktober 2023 lalu, lebih dari 85 persen populasi di Jalur Gaza telah menjadi pengungsi, kata Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Tel Aviv

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkapkan rencana masa depan Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir. Gallant mengatakan bahwa Hamas tidak akan berkuasa lagi dan Palestina akan bertanggung jawab atas Jalur Gaza, tanpa kehadiran sipil Israel di daerah kantong Palestina itu.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (5/1/2024), rencana masa depan Jalur Gaza yang diusulkan Gallant pada Kamis (4/1) waktu setempat itu mencetuskan agar Palestina bertanggung jawab dalam menjalankan urusan sipil di wilayah tersebut setelah perang melawan Hamas berakhir.

    Gallant menegaskan bahwa Hamas tidak akan lagi menguasai daerah kantor Palestina itu, dan Israel juga tidak akan memerintah warga sipil di Jalur Gaza.

    “Warga Palestinalah yang tinggal di Jalur Gaza, itulah sebabnya para pemain Palestina akan bertanggung jawab atas hal itu, dengan syarat mereka tidak memusuhi Israel dan tidak akan melakukan tindakan melawan Israel,” cetus Gallant dalam percakapan dengan koresponden militer seperti dikutip media lokal Israel, Haaretz.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza, Israel tidak akan memerintah warga sipil di Gaza,” imbuhnya.

    Menhan Israel itu menyatakan bahwa kekuatan multi-nasional, termasuk negara-negara Arab, harus memimpin upaya pembangunan kembali Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran akibat rentetan pengeboman Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Dalam usulannya, Gallant menambahkan bahwa tidak akan ada “kehadiran sipil” Israel di Jalur Gaza usai perang berakhir. Hal ini bertentangan dengan seruan sejumlah menteri Israel, dan banyak tentara Israel, yang menginginkan agar para pemukim Yahudi kembali menempati Jalur Gaza.

    Namun demikian, Gallant juga mengusulkan agar militer Israel tetap memiliki “kebebasan aksi operasional di Jalur Gaza” demi memastikan tidak ada ancaman terhadap negara Yahudi tersebut. Dia juga mencetuskan agar Israel “melakukan pemeriksaan barang-barang yang memasuki Jalur Gaza”.

    Usulan itu, menurut Al Jazeera, secara efektif akan menempatkan Jalur Gaza di bawah kendali militer Israel.

    Usulan-usulan Gallant itu dimuat dalam dokumen berjudul “visi tahap 3” untuk perang di Jalur Gaza. Menurut laporan The Times of Israel, usulan itu dipresentasikan dalam diskusi dalam kabinet perang terbatas dan kabinet keamanan Israel yang lebih luas pada Kamis (4/1) malam.

    Usulan itu disebut hanyalah gagasan Gallant dan bukan kebijakan resmi pemerintah Israel. Namun, usulan Gallant itu menandai pertama kalinya seorang pejabat senior Israel menyusun blueprint secara detail untuk Jalur Gaza pascaperang.

    Usulan Menhan Gallant Dikritik Keras Menteri Kontroversial Israel

    Meskipun usulan Gallant itu sepaham dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, namun penekanan soal kendali sipil Palestina atas Jalur Gaza tanpa adanya kehadiran sipil Israel di sana memicu kemarahan mitra koalisi garis keras dalam pemerintahan Netanyahu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich dengan tegas menolak usulan Gallant itu dan menyebutnya sama saja sebagai pengulangan situasi di Jalur Gaza sebelum 7 Oktober 2023, saat Hamas menyerang Israel secara mengejutkan hingga menewaskan 12.000 orang dan memicu perang berkepanjangan.

    Dia menganjurkan kembali apa yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela” — yang dianggap sebagai pemindahan paksa oleh banyak warga Palestina dan kelompok-kelompok HAM internasional, dan pembaruan permukiman Yahudi di Jalur Gaza, yang dianggap ilegal oleh dunia internasional.

    “Solusi untuk Gaza memerlukan pemikiran out-of-the-box dan konsepsi yang berubah,” sebut Smotrich, seperti dilansir The Times of Israel.

    Awal pekan ini, Smotrich menuai kontroversi karena mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer, dan mencetuskan agar warga Palestina yang berada di wilayah kantong itu harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi mengecam pernyataan yang dibuat oleh para menteri Israel yang menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Gaza dan pemindahan warga Gaza. Saudi menekankan bahwa tindakan harus diambil terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

    Kerajaan Arab Saudi menyatakan “kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza dan pembangunan permukiman,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (5/1/2024).

    Kerajaan Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi “kegigihan” pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.

    Awal pekan ini, dua Menteri Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir membuat pernyataan yang menganjurkan permukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

    Smotrich, seorang menteri sayap kanan Israel, mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer.

    Menteri Keuangan Israel juga mengatakan bahwa warga Palestina yang berada di wilayah kantong tersebut harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Komentar Smotrich disusul dengan pernyataan serupa dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

    Meskipun pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengumumkan rencana apa pun mengenai masa depan sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut, Ben Gvir mengatakan “kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza.”

    Pemerintah AS juga mengecam pernyataan menteri-menteri Israel tersebut.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengecam para menteri tersebut dengan mengatakan bahwa “retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Wakil Pemimpin Hamas Saleh al-Aruri yang Tewas di Beirut

    Profil Wakil Pemimpin Hamas Saleh al-Aruri yang Tewas di Beirut

    Beirut

    Salah satu pemimpin senior Hamas, Saleh al-Arouri, tewas dalam serangan di Beirut selatan bersama enam orang lainnya dua komandan militer dan empat anggota Hamas, demikian dilaporkan media Lebanon.

    Hamas mengutuk pembunuhan tersebut. Adapun Hizbullah – yang merupakan sekutu Hamas – mengatakan aksi itu adalah serangan terhadap kedaulatan Lebanon. Baik Hamas maupun Hizbulllah memperingatkan akan ada “hukuman” atas pembunuhan Arouri.

    Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon menuduh Israel berusaha “menyeret Lebanon ke… konfrontasi”.

    Israel dituding berada di balik serangan tersebut.

    Akan tetapi, Israel berkukuh pembunuhan Al-Arouri bukanlah serangan terhadap Lebanon.

    Siapa Saleh al-Arouri?

    Saleh al-Arouri adalah salah satu tokoh senior di bidang politik dan militer dalam hierarki Hamas.

    Dia bergabung dengan Hamas pada 1987 dan membantu pembentukan sayap militer kelompok itu di Tepi Barat.

    Pria berusia 57 tahun itu bahkan turut membentuk kelompok sayap militer Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam.

    Baca juga:

    Arouri juga dianggap sebagai pemimpin de facto sayap militer Hamas di Tepi Barat, menurut laporan media Israel.

    Dia tokoh kunci di Brigade al-Qassam dan dekat dengan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Dia belakangan tinggal di Lebanon sebagai penghubung Hamas dan Hizbullah, kelompok milisi di Lebanon.

    Dia adalah salah satu pemimpin Hamas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Iran dan kelompok milisi Hizbullah di Lebanon.

    Warga Palestina di Jenin, Tepi Barat, menggelar demonstrasi menyusul kematian Saleh al-Arouri (Reuters)

    Dia diyakini terlibat dalam penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel di Tepi Barat pada tahun 2014.

    Dia pernah ditahan di penjara Israel. Setelah bebas, dia menjadi negosiator yang berhasil membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina sebagai ganti pembebasan tentara Israel, Gilad Shalit.

    Pada 27 Oktober tahun lalu, Israel menghancurkan rumahnya yang terletak di Arura, dekat Ramallah, Tepi Barat.

    Dia berada di Lebanon ketika serangan terhadapnya terjadi.

    Bagaimana Saleh al-Arouri tewas?

    Arouri tewas dalam sebuah ledakan di Dahiyeh, yang terletak di Beirut bagian selatan. Ledakan itu diduga oleh banyak pihak sebagai serangan yang dilakukan oleh Israel.

    Media di Lebanon melaporkan bahwa dia tewas dalam serangan udara Israel ke kantor Hamas yang terletak di Dahiyeh, bersama dengan enam orang lain yang dikabarkan juga anggota Hamas.

    Seorang saksi mata berkata kepada kantor berita Reuters bahwa dirinya melihat petugas pemadam kebakaran dan paramedis berkumpul di sekitar gedung bertingkat dengan lubang besar di lantai tiga.

    Gedung yang menjadi kantor Hamas di Dahiyeh dengan lubang besar akibat serangan yang menewaskan Saleh al-Arouri (Reuters)

    Rekaman video di media sosial menunjukkan sebuah mobil terbakar dan kerusakan parah pada bangunan di kawasan permukiman yang sibuk.

    Dahiyeh dikenal sebagai benteng Hizbullah.

    Juru bicara Israel, Mark Regev, tidak mengatakan Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun dia menegaskan serangan itu bukan ditujukan terhadap Lebanon.

    Mobil yang rusak akibat ledakan di kantor Hamas di Dehiyeh (Reuters)

    “Siapa pun yang melakukannya, harus jelas bahwa ini bukanlah serangan terhadap negara Lebanon,” kata Regev kepada MSNBC.

    “Itu bukan serangan bahkan terhadap Hizbullah, organisasi teroris.

    “Siapa pun yang melakukan ini, [dia] melakukan serangan bedah terhadap kepemimpinan Hamas.”

    Apa tanggapan Hamas dan Hizbullah?

    Ini bukan hanya tentang siapa yang terbunuh dan di mana dia terbunuh.

    Seorang pemimpin Hamas tewas di wilayah yang dikuasai Hizbullah di Lebanon pasti akan membuat segalanya menjadi lebih berbahaya dan membuat pertempuran menjadi sangat fluktuatif.

    Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, menyebut serangan itu sebagai “tindakan teroris… pengecut, pelanggaran kedaulatan Lebanon, dan perluasan lingkaran serangan”.

    Hizbullah mengatakan bahwa mereka menganggap kematian Arouri “sebagai serangan serius terhadap Lebanon, rakyatnya, keamanan, kedaulatan, dan perlawanannya, serta pesan-pesan politik dan keamanan yang sangat simbolis dan signifikan di dalamnya”.

    Dikatakan bahwa serangan itu adalah “perkembangan yang berbahaya selama perang… dan kami di Hizbullah menegaskan bahwa kejahatan ini tidak akan pernah berlalu tanpa reaksi dan hukuman.

    “Mereka sudah siap untuk mengambil tindakan,” tambahnya.

    Bagaimana reaksi Iran dan Lebanon?

    Iran, pendukung utama kedua kelompok tersebut, mengatakan pembunuhan Arouri “tidak diragukan lagi akan memicu gelombang perlawanan lainnya”.

    Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, mengatakan kepada BBC Radio 4 bahwa pemerintahnya berbicara dengan Hizbullah untuk “menekankan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memberikan respons sendiri”.

    Namun dia menambahkan: “Kami tidak memberi tahu mereka, kami berdialog dengan mereka mengenai hal ini. “

    Baca juga:

    Selama 24 jam ke depan akan menjadi jelas “apakah mereka merespons atau tidak”, katanya, seraya menambahkan: “Kami sangat prihatin, masyarakat Lebanon tidak ingin terseret, bahkan Hizbullah pun tidak ingin terseret ke dalam perang regional.”

    Dan dia meminta negara-negara Barat untuk “menekan Israel agar menghentikan semua kekerasan dan tindakannya, tidak hanya di Lebanon, tidak hanya di Beirut, tapi juga di Gaza”.

    Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, menggambarkan pembunuhan itu sebagai kejahatan perang Israel yang bertujuan menyeret Lebanon ke fase baru konflik.

    Para pendukung Hizbullah mengibarkan bendera Hizbullah dan bendera Palestina dalam aksi mendukung Palestina di Beirut, 3 November lalu (AFP)

    Militer Israel belum berkomentar dan mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak menanggapi laporan media asing.

    Israel secara luas dilaporkan melakukan pembunuhan dengan sasaran di luar negeri, namun jarang berkomentar mengenai serangan lintas batas.

    Mark Regev, penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tidak mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab namun menyebut serangan itu sebagai “serangan bedah” terhadap kepemimpinan Hamas.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini