Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkapkan rencana masa depan Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir. Gallant mengatakan bahwa Hamas tidak akan berkuasa lagi dan Palestina akan bertanggung jawab atas Jalur Gaza, tanpa kehadiran sipil Israel di daerah kantong Palestina itu.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (5/1/2024), rencana masa depan Jalur Gaza yang diusulkan Gallant pada Kamis (4/1) waktu setempat itu mencetuskan agar Palestina bertanggung jawab dalam menjalankan urusan sipil di wilayah tersebut setelah perang melawan Hamas berakhir.

    Gallant menegaskan bahwa Hamas tidak akan lagi menguasai daerah kantor Palestina itu, dan Israel juga tidak akan memerintah warga sipil di Jalur Gaza.

    “Warga Palestinalah yang tinggal di Jalur Gaza, itulah sebabnya para pemain Palestina akan bertanggung jawab atas hal itu, dengan syarat mereka tidak memusuhi Israel dan tidak akan melakukan tindakan melawan Israel,” cetus Gallant dalam percakapan dengan koresponden militer seperti dikutip media lokal Israel, Haaretz.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza, Israel tidak akan memerintah warga sipil di Gaza,” imbuhnya.

    Menhan Israel itu menyatakan bahwa kekuatan multi-nasional, termasuk negara-negara Arab, harus memimpin upaya pembangunan kembali Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran akibat rentetan pengeboman Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Dalam usulannya, Gallant menambahkan bahwa tidak akan ada “kehadiran sipil” Israel di Jalur Gaza usai perang berakhir. Hal ini bertentangan dengan seruan sejumlah menteri Israel, dan banyak tentara Israel, yang menginginkan agar para pemukim Yahudi kembali menempati Jalur Gaza.

    Namun demikian, Gallant juga mengusulkan agar militer Israel tetap memiliki “kebebasan aksi operasional di Jalur Gaza” demi memastikan tidak ada ancaman terhadap negara Yahudi tersebut. Dia juga mencetuskan agar Israel “melakukan pemeriksaan barang-barang yang memasuki Jalur Gaza”.

    Usulan itu, menurut Al Jazeera, secara efektif akan menempatkan Jalur Gaza di bawah kendali militer Israel.

    Usulan-usulan Gallant itu dimuat dalam dokumen berjudul “visi tahap 3” untuk perang di Jalur Gaza. Menurut laporan The Times of Israel, usulan itu dipresentasikan dalam diskusi dalam kabinet perang terbatas dan kabinet keamanan Israel yang lebih luas pada Kamis (4/1) malam.

    Usulan itu disebut hanyalah gagasan Gallant dan bukan kebijakan resmi pemerintah Israel. Namun, usulan Gallant itu menandai pertama kalinya seorang pejabat senior Israel menyusun blueprint secara detail untuk Jalur Gaza pascaperang.

    Usulan Menhan Gallant Dikritik Keras Menteri Kontroversial Israel

    Meskipun usulan Gallant itu sepaham dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, namun penekanan soal kendali sipil Palestina atas Jalur Gaza tanpa adanya kehadiran sipil Israel di sana memicu kemarahan mitra koalisi garis keras dalam pemerintahan Netanyahu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich dengan tegas menolak usulan Gallant itu dan menyebutnya sama saja sebagai pengulangan situasi di Jalur Gaza sebelum 7 Oktober 2023, saat Hamas menyerang Israel secara mengejutkan hingga menewaskan 12.000 orang dan memicu perang berkepanjangan.

    Dia menganjurkan kembali apa yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela” — yang dianggap sebagai pemindahan paksa oleh banyak warga Palestina dan kelompok-kelompok HAM internasional, dan pembaruan permukiman Yahudi di Jalur Gaza, yang dianggap ilegal oleh dunia internasional.

    “Solusi untuk Gaza memerlukan pemikiran out-of-the-box dan konsepsi yang berubah,” sebut Smotrich, seperti dilansir The Times of Israel.

    Awal pekan ini, Smotrich menuai kontroversi karena mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer, dan mencetuskan agar warga Palestina yang berada di wilayah kantong itu harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi mengecam pernyataan yang dibuat oleh para menteri Israel yang menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Gaza dan pemindahan warga Gaza. Saudi menekankan bahwa tindakan harus diambil terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

    Kerajaan Arab Saudi menyatakan “kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza dan pembangunan permukiman,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (5/1/2024).

    Kerajaan Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi “kegigihan” pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.

    Awal pekan ini, dua Menteri Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir membuat pernyataan yang menganjurkan permukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

    Smotrich, seorang menteri sayap kanan Israel, mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer.

    Menteri Keuangan Israel juga mengatakan bahwa warga Palestina yang berada di wilayah kantong tersebut harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Komentar Smotrich disusul dengan pernyataan serupa dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

    Meskipun pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengumumkan rencana apa pun mengenai masa depan sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut, Ben Gvir mengatakan “kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza.”

    Pemerintah AS juga mengecam pernyataan menteri-menteri Israel tersebut.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengecam para menteri tersebut dengan mengatakan bahwa “retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Wakil Pemimpin Hamas Saleh al-Aruri yang Tewas di Beirut

    Profil Wakil Pemimpin Hamas Saleh al-Aruri yang Tewas di Beirut

    Beirut –

    Salah satu pemimpin senior Hamas, Saleh al-Arouri, tewas dalam serangan di Beirut selatan bersama enam orang lainnya dua komandan militer dan empat anggota Hamas, demikian dilaporkan media Lebanon.

    Hamas mengutuk pembunuhan tersebut. Adapun Hizbullah – yang merupakan sekutu Hamas – mengatakan aksi itu adalah serangan terhadap kedaulatan Lebanon. Baik Hamas maupun Hizbulllah memperingatkan akan ada “hukuman” atas pembunuhan Arouri.

    Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon menuduh Israel berusaha “menyeret Lebanon ke… konfrontasi”.

    Israel dituding berada di balik serangan tersebut.

    Akan tetapi, Israel berkukuh pembunuhan Al-Arouri bukanlah serangan terhadap Lebanon.

    Siapa Saleh al-Arouri?

    Saleh al-Arouri adalah salah satu tokoh senior di bidang politik dan militer dalam hierarki Hamas.

    Dia bergabung dengan Hamas pada 1987 dan membantu pembentukan sayap militer kelompok itu di Tepi Barat.

    Pria berusia 57 tahun itu bahkan turut membentuk kelompok sayap militer Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam.

    Baca juga:

    Arouri juga dianggap sebagai pemimpin de facto sayap militer Hamas di Tepi Barat, menurut laporan media Israel.

    Dia tokoh kunci di Brigade al-Qassam dan dekat dengan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Dia belakangan tinggal di Lebanon sebagai penghubung Hamas dan Hizbullah, kelompok milisi di Lebanon.

    Dia adalah salah satu pemimpin Hamas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Iran dan kelompok milisi Hizbullah di Lebanon.

    Warga Palestina di Jenin, Tepi Barat, menggelar demonstrasi menyusul kematian Saleh al-Arouri (Reuters)

    Dia diyakini terlibat dalam penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel di Tepi Barat pada tahun 2014.

    Dia pernah ditahan di penjara Israel. Setelah bebas, dia menjadi negosiator yang berhasil membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina sebagai ganti pembebasan tentara Israel, Gilad Shalit.

    Pada 27 Oktober tahun lalu, Israel menghancurkan rumahnya yang terletak di Arura, dekat Ramallah, Tepi Barat.

    Dia berada di Lebanon ketika serangan terhadapnya terjadi.

    Bagaimana Saleh al-Arouri tewas?

    Arouri tewas dalam sebuah ledakan di Dahiyeh, yang terletak di Beirut bagian selatan. Ledakan itu diduga oleh banyak pihak sebagai serangan yang dilakukan oleh Israel.

    Media di Lebanon melaporkan bahwa dia tewas dalam serangan udara Israel ke kantor Hamas yang terletak di Dahiyeh, bersama dengan enam orang lain yang dikabarkan juga anggota Hamas.

    Seorang saksi mata berkata kepada kantor berita Reuters bahwa dirinya melihat petugas pemadam kebakaran dan paramedis berkumpul di sekitar gedung bertingkat dengan lubang besar di lantai tiga.

    Gedung yang menjadi kantor Hamas di Dahiyeh dengan lubang besar akibat serangan yang menewaskan Saleh al-Arouri (Reuters)

    Rekaman video di media sosial menunjukkan sebuah mobil terbakar dan kerusakan parah pada bangunan di kawasan permukiman yang sibuk.

    Dahiyeh dikenal sebagai benteng Hizbullah.

    Juru bicara Israel, Mark Regev, tidak mengatakan Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun dia menegaskan serangan itu bukan ditujukan terhadap Lebanon.

    Mobil yang rusak akibat ledakan di kantor Hamas di Dehiyeh (Reuters)

    “Siapa pun yang melakukannya, harus jelas bahwa ini bukanlah serangan terhadap negara Lebanon,” kata Regev kepada MSNBC.

    “Itu bukan serangan bahkan terhadap Hizbullah, organisasi teroris.

    “Siapa pun yang melakukan ini, [dia] melakukan serangan bedah terhadap kepemimpinan Hamas.”

    Apa tanggapan Hamas dan Hizbullah?

    Ini bukan hanya tentang siapa yang terbunuh dan di mana dia terbunuh.

    Seorang pemimpin Hamas tewas di wilayah yang dikuasai Hizbullah di Lebanon pasti akan membuat segalanya menjadi lebih berbahaya dan membuat pertempuran menjadi sangat fluktuatif.

    Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, menyebut serangan itu sebagai “tindakan teroris… pengecut, pelanggaran kedaulatan Lebanon, dan perluasan lingkaran serangan”.

    Hizbullah mengatakan bahwa mereka menganggap kematian Arouri “sebagai serangan serius terhadap Lebanon, rakyatnya, keamanan, kedaulatan, dan perlawanannya, serta pesan-pesan politik dan keamanan yang sangat simbolis dan signifikan di dalamnya”.

    Dikatakan bahwa serangan itu adalah “perkembangan yang berbahaya selama perang… dan kami di Hizbullah menegaskan bahwa kejahatan ini tidak akan pernah berlalu tanpa reaksi dan hukuman.

    “Mereka sudah siap untuk mengambil tindakan,” tambahnya.

    Bagaimana reaksi Iran dan Lebanon?

    Iran, pendukung utama kedua kelompok tersebut, mengatakan pembunuhan Arouri “tidak diragukan lagi akan memicu gelombang perlawanan lainnya”.

    Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, mengatakan kepada BBC Radio 4 bahwa pemerintahnya berbicara dengan Hizbullah untuk “menekankan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memberikan respons sendiri”.

    Namun dia menambahkan: “Kami tidak memberi tahu mereka, kami berdialog dengan mereka mengenai hal ini. “

    Baca juga:

    Selama 24 jam ke depan akan menjadi jelas “apakah mereka merespons atau tidak”, katanya, seraya menambahkan: “Kami sangat prihatin, masyarakat Lebanon tidak ingin terseret, bahkan Hizbullah pun tidak ingin terseret ke dalam perang regional.”

    Dan dia meminta negara-negara Barat untuk “menekan Israel agar menghentikan semua kekerasan dan tindakannya, tidak hanya di Lebanon, tidak hanya di Beirut, tapi juga di Gaza”.

    Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, menggambarkan pembunuhan itu sebagai kejahatan perang Israel yang bertujuan menyeret Lebanon ke fase baru konflik.

    Para pendukung Hizbullah mengibarkan bendera Hizbullah dan bendera Palestina dalam aksi mendukung Palestina di Beirut, 3 November lalu (AFP)

    Militer Israel belum berkomentar dan mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak menanggapi laporan media asing.

    Israel secara luas dilaporkan melakukan pembunuhan dengan sasaran di luar negeri, namun jarang berkomentar mengenai serangan lintas batas.

    Mark Regev, penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tidak mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab namun menyebut serangan itu sebagai “serangan bedah” terhadap kepemimpinan Hamas.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan ke Pejabat Hamas Bukan Serangan pada Lebanon

    Serangan ke Pejabat Hamas Bukan Serangan pada Lebanon

    Tel Aviv –

    Seorang penasihat untuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengingatkan bahwa serangan terhadap wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di Beirut bukanlah serangan terhadap Lebanon atau Hizbullah yang didukung Iran.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (3/1/2024), Israel tidak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Aruri di pinggiran selatan Beirut pada Selasa (2/1) malam waktu setempat.

    Namun penasihat Netanyahu, Mark Regev, menyebut serangan yang menewaskan Aruri itu sebagai “surgical strike” atau serangan bedah, yang merujuk pada serangan militer yang dimaksudkan hanya untuk merusak target militer yang sah, tanpa adanya kerusakan atau korban tambahan.

    “Israel tidak mengklaim tanggung jawab… Siapa pun yang melakukan ini telah melancarkan serangan bedah (surgical strike) terhadap kepemimpinan Hamas,” sebut Regev dalam wawancara dengan media MSNBC.

    Saat ditanya lebih lanjut soal siapa lagi yang kemungkinan ada di balik serangan itu, Regev menjawab: “Kita bisa berspekulasi jika kita mau.”

    Namun demikian, Regev juga menyinggung soal operasi militer Israel sebelumnya terhadap siapa pun yang terlibat serangan Hamas pada 7 Oktober atau yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga-warga Israel.

    “Itu adalah pernyataan kebijakan secara umum; ini tidak ada hubungannya dengan situasi spesifik di Beirut, dan saya tidak bisa mengomentarinya,” ucapnya.

    Saat ditanya kembali soal apakah serangan di dalam wilayah Beirut bisa memicu respons Hizbullah, Regev mengulangi komentarnya yang menyebut serangan itu sebagai “surgical attack”.

    “Karena siapa pun yang melancarkan serangan ini memiliki keluhan terhadap Hamas… Ini bukan serangan terhadap negara Lebanon, ini bukan serangan terhadap organisasi teroris Hizbullah,” tegas Regev dalam komentarnya.

    Kematian Aruri awalnya dilaporkan oleh sejumlah pejabat keamanan Lebanon yang menyebut wakil pemimpin biro politik Hamas itu tewas dalam serangan drone Israel di area pinggiran selatan Beirut, yang juga diketahui menjadi markas kuat Hizbullah — sekutu Hamas.

    Kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan bahwa serangan Israel terhadap sebuah kantor yang digunakan Hamas di Lebanon telah menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai 11 orang lainnya pada Selasa (2/1) malam waktu setempat.

    Laporan NNA menyebut bahwa tiga drone yang membawa muatan peledak menghantam sebuah apartemen yang menjadi tempat Aruri menggelar pertemuan dengan para pejabat lainnya.

    Hamas TV mengonfirmasi kematian Aruri di Lebanon dalam salah satu laporannya. Sementara kelompok Hamas, dalam pernyataan lanjutan, mengonfirmasi bahwa dua pejabat dari Brigade al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, yang mengawal Aruri juga ikut tewas.

    PM Lebanon Kecam Serangan Israel Tewaskan Wakil Pemimpin Hamas di Beirut

    Perdana Menteri (PM) Najib Mikati mengecam serangan di ibu kota Lebanon itu sebagai “kejahatan baru Israel”. Dia juga menyebut serangan itu bertujuan untuk menarik Beirut “ke dalam fase konfrontasi baru”.

    “Perdana Menteri Najib Mikati mengutuk ledakan di pinggiran selatan Beirut yang menewaskan dan melukai banyak orang,” demikian bunyi pernyataan dari kantor PM Lebanon.

    Lebanon juga menegaskan akan mengadukan serangan Israel itu ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Agung Israel Tolak Komponen Kunci Reformasi Netanyahu

    Mahkamah Agung Israel Tolak Komponen Kunci Reformasi Netanyahu

    Tel Aviv –

    Mahkamah Agung Israel pada hari Senin (01/01) membatalkan komponen kunci dari perombakan peradilan dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang memicu perdebatan panas.

    Dalam keputusan dengan mayoritas suara tipis, delapan menolak dan tujuh setuju, pengadilan tertinggi akhirnya membatalkan undang-undang yang disahkan pada bulan Juli 2013, yang mencegah para hakim membatalkan keputusan pemerintah yang mereka anggap “tidak masuk akal.”

    Para penentang berpendapat, upaya Netanyahu untuk menghapus standar kelayakan itu akan membuka pintu bagi korupsi dan keputusan aparat tinggi pemerintahan yang perlu dipertanyakan.

    Keputusan hari Senin (01/01) itu menetapkan, amandemen konstitusi itu telah mencabut peluang pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap keputusan-keputusan yang “tidak pantas” oleh pemerintah, perdana menteri atau bahkan menteri-menteri secara individual.

    Putusan tersebut menyatakan bahwa amandemen itu dapat “menyebabkan kerusakan serius dan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada karakteristik inti Negara Israel sebagai negara demokratis.”

    Kritikus pemerintah memuji keputusan tersebut

    Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan di media sosial bahwa “Mahkamah Agung dengan setia memenuhi perannya dalam melindungi warga Israel, dan kami memberikan dukungan penuh.”

    Lapid mengatakan, keputusan tersebut “menutup tahun penuh dengan perselisihan yang telah mencabik-cabik kami dari dalam dan menyebabkan bencana terburuk dalam sejarah negara kami.”

    “Hanya pemerintah yang tidak masuk akal, yang bertindak tidak masuk akal, yang membuat langkah tidak masuk akal, yang menghapuskan standar kelayakan,” ungkap Eliad Shraga, ketua kelompok tersebut.

    Perpecahan di Israel

    Keputusan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pukulan telak bagi pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Negara Israel kini bisa menghadapi krisis nasional, jika kabinet menolak untuk menerima keputusan tersebut.

    Amandemen konstitusi yang pertama kali dirilis setahun yang lalu itu, telah menghadapi tentangan keras di parlemen. Setelah negosiasi untuk berkompromi gagal, para penentang Netanyahu melancarkan protes besar-besaran di jalanan yang berlangsung selama berbulan-bulan, di mana ratusan ribu orang berunjuk rasa menentang rencana perubahan konstitusi tersebut.

    Para kritikus mengatakan, amandemen Netanyahu itu merupakan ancaman bagi demokrasi, sementara pemerintah berargumen bahwa pihaknya hanya ingin mengembalikan keseimbangan pada pengadilan yang terlalu berkuasa.

    Kontroversi yang telah berlangsung lama ini kemudian tersingkirkan setelah militan Hamas melancarkan serangan mematikan ke Israel selatan pada tanggal 7 Oktober lalu. Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara barat.

    Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang dianggap sebagai kekuatan pendorong di balik reformasi tersebut, telah meminta pengadilan untuk menunda keputusan hingga perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung berakhir.

    Levin mengecam keputusan pada hari Senin (01/01) tersebut, dengan mengatakan, hal itu menunjukkan “kebalikan dari semangat persatuan yang dibutuhkan saat ini untuk keberhasilan tentara kita di garis terdepan.”

    Namun Levin tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pemerintah akan mencoba menghidupkan kembali amandemen tersebut meskipun sudah ada keputusan pengadilan tertinggi, tapi dia menegaskan keputusan itu “tidak akan mematahkan semangat kami.”

    kp/as (Reuters, dpa, AFP)

    Lihat juga Video: Wakil Pemimpin Hamas Tewas, Israel Antisipasi Aksi Balas Dendam?

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Makin Semena-mena, Serukan Warga Mulai Tempati Gaza Palestina

    Israel Makin Semena-mena, Serukan Warga Mulai Tempati Gaza Palestina

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dua menteri senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan pembangunan pendudukan di Jalur Gaza Palestina.

    Selain meminta warga Israel menempati Jalur Gaza, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendorong warga Palestina di wilayah itu ber-emigrasi secara sukarela.

    Berbicara di rapat parlemen Israel (Knesset) pada Senin (1/1), Ben Gvir dan Smotrich memaparkan migrasi warga Palestina merupakan solusi konflik yang berkepanjangan ini.

    Kedua menteri juga menilai pemindahan warga Palestina secara sepihak ini merupakan jaminan keamanan dan stabilitas yang diperlukan oleh warga Israel terutama di wilayah selatan dekat perbatasan Jalur Gaza.

    Menurut Ben Gvir dan Smotrich, agresi Israel ke Jalur Gaza saat ini memberikan peluang bagi Tel Aviv untuk “mengusir” warga Palestina dari Gaza.

    “Perang memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza,” kata Ben Gvir kepada wartawan dan anggota partai sayap kanan Otzma Yehudit.

    Ben Gvir juga menyebut kebijakan ini sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi.”

    “Kami tidak bisa menarik diri dari wilayah mana pun di Jalur Gaza. Saya tidak hanya tidak mengesampingkan permukiman Yahudi di sana, saya yakin itu juga merupakan hal yang penting,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, Smotrich menganggap “solusi yang tepat terhadap konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung adalah “mendorong migrasi sukarela penduduk Gaza.

    “Solusi yang tepat terhadap konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung adalah “mendorong migrasi sukarela penduduk Gaza ke negara-negara yang setuju menerima para pengungsi,” kata Smotrich kepada anggota partai Zionisme Religius-nya.

    Ia bahkan memprediksi “Israel akan secara permanen mengontrol Jalur Gaza, termasuk melalui pendirian permukiman.

    Smotrich menegaskan kembali bahwa Tel Aviv tidak bisa membiarkan Gaza tetap menjadi “rumah kaca bagi 2 juta orang yang ingin menghancurkan Negara Israel”

    “Selama saya menjadi menteri keuangan, tidak ada satu syikal pun yang akan diberikan kepada teroris Nazi di Gaza,” ujar Smotrich seperti dikutip Times of Israel.

    Merespons hal itu, kelompok Hamas yang saat ini masih menguasai Jalur Gaza menilai keinginan Israel untuk mengusir warga Palestina di wilayah itu hanya lah “lamunan dan mimpi yang tidak akan terwujud.”

    “Rencana tersebut tidak akan pernah terwujud karena menghadapi ketabahan dan perlawanan yang berani dari rakyat Palestina,” bunyi pernyataan Hamas seperti dikutip Anadolu.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tel Aviv Israel Dibombardir 20 Rudal Hamas Tepat Tahun Baru

    Tel Aviv Israel Dibombardir 20 Rudal Hamas Tepat Tahun Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ibu kota Israel, Tel Aviv, dilaporkan mendapatkan bombardir 20 rudal dari kelompok perlawanan Hamas tepat pada perayaan tahun baru 1 Januari 2024.

    Dilaporkan oleh outlet media lokal Israel, dari 20 rudal yang ditembakkan ke arah Tel Aviv, 10 di antaranya berhasil digagalkan, dilansir via Al Jazeera, Senin (1/1).

    Menurut laporan Al Jazeera, rudal yang ditembakkan dari arah Gaza secara serentak itu diarahkan menuju sejumlah kota di Israel. Sirene peringatan roket yang melintas dilaporkan terus berbunyi di atas kota Tel Aviv, Gush Dan, dan sekitar wilayah Gaza.

    Selain itu, sebuah pecahan roket juga ditemukan di sekitar Rumah Sakit Kaplan, Rehovot. Namun, tidak ada korban jiwa dari jatuhnya roket tersebut.

    Sementara itu, agresi membabi buta Israel yang dilakukan di Jalur Gaza, Palestina selama tiga bulan tanpa henti belakangan ini tercatat telah menghancurkan sekitar 70 persen rumah-rumah di daerah yang telah terkepung.

    Menurut laporan Wall Street Journal per Jumat (30/12), sekitar 300.000 dari 439.000 rumah di Gaza telah hancur akibat serangan Israel yang didapatkan lewat analisis citra satelit.

    Laporan itu juga menambahkan terdapat 29 ribu bom yang dijatuhkan di wilayah tersebut yang menargetkan pemukiman, gereja-gereja peninggalan era Bizantium, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan semua infrastruktur sipil. Bangunan itu telah rusak hingga tidak dapat diperbaiki.

    Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Namun laporan sebelumnya mengatakan lebih dari 200 situs warisan arkeologi hancur dalam pemboman Israel yang dianggap paling merusak dalam sejarah modern.

    Serangan Israel juga dianggap telah menimbulkan lebih banyak kerusakan ketimbang kota-kota lain di dunia ketimbang penghancuran Kota Aleppo di Suriah antara tahun 2012 dan 2016, Mariupol di Ukraina, atau pengeboman Sekutu terhadap Jerman pada Perang Dunia II.

    Serangan Israel ini juga telah membunuh lebih banyak warga sipil ketimbang tindakan dilakukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam kampanye tiga tahunnya melawan kelompok ISIS.

    “Sekarang mereka berada di urutan teratas dalam pengeboman paling dahsyat yang pernah ada,” kata ilmuwan politik asal Universitas Chicago Robert Pape, kepada Wall Street Journal, diberitakan via Al Jazeera, Minggu (31/12).

    Agresi militer Israel di Gaza, kata para ahli, juga termasuk yang paling mematikan dalam sejarah. Pasalnya, agresi itu telah menewaskan lebih dari 21.500 orang dan melukai 55.000 orang. Lebih dari 1.000 anak-anak diamputasi anggota tubuhnya dalam serangan Israel sejak 7 Oktober.

    Tentara Israel mengklaim bahwa mereka telah menargetkan pejuang Hamas, yang melakukan serangan di wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan yang memicu fase konflik saat ini.

    Namun, para ahli mengkritik Israel karena membom kawasan Gaza, yang merupakan salah satu daerah terpadat di dunia yang menampung 2,3 juta orang di tanah seluas 365 kilometer persegi.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tak ada perdamaian sebelum kelompok perlawanan di Palestina, Hamas, hancur. Pernyataan itu tertuang dalam tulisan opini Netanyahu yang dirilis Wall Street Journal pada Senin (25/12) malam.

    “Hamas harus dihancurkan, Gaza harus demiliterisasi, dan masyarakat Palestina harus dideradikalisasi. Ini adalah tiga prasyarat perdamaian antara Israel dan tetangganya Palestina di Gaza,” kata Netanyahu.

    (far/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Geger Erdogan Vs Netanyahu Usai Disamakan dengan Hitler

    Geger Erdogan Vs Netanyahu Usai Disamakan dengan Hitler

    Ankara –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyamakan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan Adolf Hitler. Netanyahu pun membalas pernyataan Erdogan itu.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (28/12/2023), Erdogan menyebut serangan tanpa henti Israel terhadap Jalur Gaza sama dengan perlakuan keji Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Komentar itu disampaikan Erdogan saat dia menghadiri sebuah seremoni di Ankara pada Rabu (27/12) waktu setempat.

    Turki, yang mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, mengkritik serangan udara dan darat Israel terhadap Jalur Gaza. Turki bahkan menyebut Israel sebagai ‘negara teror’ dan menyerukan agar pemimpin Israel diadili di pengadilan internasional.

    Mempertajam retorikanya, Erdogan menyatakan Turki akan menyambut baik para akademisi dan ilmuwan yang menghadapi persekusi karena pandangan mereka soal konflik di Jalur Gaza. Dia menuduh negara-negara Barat yang mendukung Israel, turut terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai ‘kejahatan perang’.

    “Mereka biasa menjelek-jelekkan Hitler. Apa bedanya Anda dengan Hitler? Mereka akan membuat kita merindukan Hitler. Apakah yang dilakukan Netanyahu ini tidak kalah dengan apa yang telah dilakukan Hitler?” ucapnya.

    “Tidak ada bedanya antara tindakan Netanyahu dan Hitler,” ujar Erdogan dalam pernyataannya.

    Dia mengatakan Netanyahu lebih kaya dari Hitler karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS). Dia menyebut Israel telah membunuh lebih dari 20 ribu warga Palestina.

    Erdogan memang telah berulang kali mengecam Israel atas serangan ke Gaza yang diklaim sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Dia juga pernah mencap Netanyahu sebagai ‘penjagal Gaza’ dan menyebut Hamas sebagai ‘kelompok pembebasan’.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Netanyahu Tuding Erdogan Lakukan Genosida terhadap Kurdi

    Netanyahu membalas komentar Erdogan itu. Dia melontarkan tudingan terhadap Presiden Turki tersebut.

    Netanyahu menuduh Erdogan telah melakukan genosida terhadap Kurdi. Dia menyebut Erdogan tidak seharusnya menguliahi Israel.

    “Erdogan, yang melakukan genosida terhadap Kurdi dan memegang rekor dunia karena memenjarakan para jurnalis yang menentang rezimnya, merupakan orang terakhir yang bisa menceramahi soal moralitas kepada kami,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Netanyahu menuduh Erdogan memuji dan menjamu para pemimpin Hamas. Dia juga membela operasi militer Israel di Jalur Gaza dengan alasan melenyapkan Hamas. Dia menyebut Hamas telah ‘melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan’.

    “(Militer Israel) Bertempur untuk melenyapkan organisasi teroris yang paling menjijikkan dan brutal di dunia,” sebutnya.

    Kelompok Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Otoritas Tel Aviv menyebut serangan itu menewaskan sekitar 1.140 orang yang sebagian besar warga sipil. Selain itu, lebih dari 240 orang dibawa sebagai sandera oleh Hamas.

    Rentetan serangan udara dan darat Israel untuk membalas Hamas memicu kehancuran di Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 21.110 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel. Sealain itu, lebih dari 55.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Telepon Netanyahu, Macron Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Telepon Netanyahu, Macron Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza saat berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Seruan ini disampaikan Macron kepada Netanyahu saat krisis kemanusiaan yang terus meningkat semakin mencengkeram wilayah Palestina.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (28/12/2023), percakapan telepon antara Macron dan Netanyahu itu dilakukan pada Rabu (27/12) waktu setempat, dengan kantor kepresidenan Prancis mengungkapkan bahwa Macron menuntut “gencatan senjata abadi” di Jalur Gaza saat bicara kepada Netanyahu.

    “Prancis akan bekerja sama dalam beberapa dari mendatang dengan Yordania untuk melaksanakan operasi kemanusiaan di Gaza,” demikian sebut pernyataan kantor kepresidenan Prancis.

    Macron yang merupakan sekutu Netanyahu sejak sebelum perang berkecamuk di Jalur Gaza, menyampaikan soal “keprihatinan terdalamnya” soal kematian warga sipil dan situasi darurat kemanusiaan di daerah kantong Palestina itu saat berbicara kepada PM Israel.

    Dalam percakapan telepon itu, Macron juga menekankan pentingnya langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di wilayah Tepi Barat dan mencegah pembangunan permukiman baru yang telah direncanakan.

    Secara terpisah, kantor PM Israel melaporkan bahwa dalam percakapan telepon itu, Netanyahu berterima kasih kepada Macron atas “keterlibatan Prancis dalam membela kebebasan navigasi dan kesediaan untuk membantu memulihkan keamanan di sepanjang perbatasan Israel dengan Lebanon”.

    Perang pecah ketika kelompok Hamas menyerang wilayah Israel secara mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Para pejabat Tel Aviv menyebut sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan itu.

    Lebih dari 240 orang lainnya disandera dan ditahan di Jalur Gaza, dengan menurut otoritas Israel, lebih dari 100 sandera telah dibebaskan sedangkan sedikitnya 129 sandera lainnya masih ditahan oleh Hamas.

    Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas, dan membalas dengan pengeboman tanpa henti yang disertai operasi darat terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 21.110 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Sebanyak 55.243 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan-serangan Israel tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu