Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Sandera Israel Jadi Alasan Netanyahu Lanjutkan Perang di Gaza

    Sandera Israel Jadi Alasan Netanyahu Lanjutkan Perang di Gaza

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa jumlah sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dalam keadaan hidup “cukup” menjadi alasan untuk dilanjutkannya perang melawan Hamas di wilayah Palestina tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (12/2/2024), pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, dalam program “This Week” yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat.

    Saat ditanya soal berapa banyak sandera yang masih hidup dan kini ditahan di Jalur Gaza, Netanyahu menjawab: “Cukup untuk menjamin upaya-upaya yang kami sedang lakukan”.

    “Kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali semuanya (sandera Israel-red) yang masih hidup dan, sejujurnya, juga jenazah mereka yang tewas,” ucap Netanyahu dalam wawancara tersebut.

    Diketahui bahwa Hamas menyandera sekitar 250 orang sejak serangan mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu, dengan otoritas Israel menyebut sedikitnya 132 sandera masih ditahan di Jalur Gaza dan sekitar 29 orang di antaranya diperkirakan sudah tewas.

    Dalam wawancara tersebut, Netanyahu juga menyebut bahwa satu warga sipil Palestina terbunuh untuk setiap petempur Hamas yang tewas di Jalur Gaza.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut sedikitnya 28.176 orang tewas akibat rentetan serangan Israel selama beberapa bulan terakhir. Disebutkan bahwa sekitar 70 persen korban tewas di Jalur Gaza merupakan perempuan atau anak-anak berusia 18 tahun ke bawah.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan sistem Kementerian Kesehatan Palestina dalam pelaporan korban jiwa sebagai “sangat baik” dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara teratur mengutip angka korban jiwa tersebut.

    Sementara otoritas Tel Aviv sebelumnya menyebut sekitar 1.200 warga Israel tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang membuat Tel Aviv melancarkan gempuran tanpa henti ke Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Darat ke Rafah Ancam Pembebasan Sandera

    Serangan Darat ke Rafah Ancam Pembebasan Sandera

    Gaza City –

    Hamas melontarkan ancaman terbaru terhadap Israel terkait rencananya melancarkan serangan darat ke kota Rafah di ujung selatan Jalur Gaza, yang dipenuhi para pengungsi Palestina. Hamas memperingatkan bahwa serangan ke Rafah akan mengancam perundingan soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan.

    “Setiap serangan yang dilancarkan pasukan pendudukan (Israel) ke kota Rafah akan merusak perundingan soal pertukaran (sandera-tahanan),” tegas salah satu pemimpin senior Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (12/2/2024).

    Pernyataan Hamas itu disampaikan pada Minggu (11/2) waktu setempat ketika Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berjanji untuk memperluas operasi militer Israel di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober tahun lalu.

    Netanyahu sebelumnya mengatakan dirinya telah memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas karena melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Rencana itu menuai reaksi keras, dengan sejumlah negara menyerukan agar Israel tidak menyerang Rafah, yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang pengeboman Tel Aviv di wilayah lainnya di Jalur Gaza.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel, dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menyuarakan keprihatinan mendalam soal dampak serangan darat Tel Aviv terhadap warga sipil yang mengungsi di Rafah.

    Sekitar 1,4 juta orang — separuh dari total penduduk Gaza — memadati kota Rafah, dengan banyak orang tinggl di luar bangunan atau di tenda-tenda dengan pasokan makanan, air dan medis semakin langka.

    Netanyahu Janjikan Jalur Aman untuk Warga Sipil Tinggalkan Rafah

    Dalam wawancara dengan stasiun televisi AS, ABC News, yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat, Netanyahu mengatakan bahwa pihak-pihak yang mendesak Israel untuk tidak mengerahkan pasukan darat ke Rafah secara efektif telah memberikan izin kepada Hamas untuk tetap tinggal di wilayah itu.

    Berdasarkan kutipan wawancara yang dipublikasikan, Netanyahu menegaskan bahwa operasi ke Rafah akan terus berjalan “sambil menyediakan jalur aman bagi penduduk sipil sehingga mereka bisa pergi”.

    Hamas menyandera sekitar 250 orang sejak 7 Oktober tahun lalu, dengan otoritas Israel menyebut sedikitnya 132 sandera masih ditahan di Jalur Gaza dan sekitar 29 orang di antaranya diperkirakan sudah tewas.

    Perundingan terbaru untuk gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, dengan Hamas terbuka untuk gencatan senjata termasuk kemungkinan pertukaran sandera Israel dengan tahanan perempuan dan anak-anak yang kini mendekam di penjara-penjara Israel.

    Militer Israel telah sejak lama menggempur kota Rafah via udara, sedangkan pertempuran sengit terjadi di kota Khan Younis yang berjarak beberapa kilometer dari Rafah pada Minggu (11/2) waktu setempat. Koresponden AFP di lapangan melaporkan rentetan ledakan dan kepulan asap hitam di Khan Younis.

    Dalam pernyataan terpisah, militer Israel mengatakan pasukannya melancarkan “serangan terarah” di area Khan Younis bagian barat, area yang dilaporkan Hamas menjadi lokasi bentrokan hebat.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada Minggu (11/2) waktu setempat bahwa sedikitnya 112 orang tewas dalam 24 jam terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Hamas menambahkan bahwa puluhan serangan udara menghujani Jalur Gaza, termasuk di Rafah.

    Menurut laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 28.176 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Jakarta –

    Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penolakan Israel terhadap gagasan solusi dua negara dengan Palestina. Pemimpin badan dunia tersebut menyebut penolakan Israel itu tak bisa diterima dan dapat memperpanjang perang di Gaza.

    “Penolakan yang jelas dan berulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel, tidak dapat diterima,” kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1) waktu setempat.

    “Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” ujar Sekjen PBB itu dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024).

    Hasil seperti itu “akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis di mana pun,” tambahnya.

    Guterres pun menyerukan pengakuan universal atas “hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka.”

    Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dengan menolak seruan untuk membentuk negara Palestina. Penolakan Netanyahu ini berarti menentang Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

    Kantor Netanyahu pekan lalu mengatakan Israel “harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza,” bahkan setelah “Hamas dihancurkan”. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Netanyahu juga menolak kedaulatan Palestina atas Tepi Barat yang diduduki.

    Penolakan itu terjadi seiring Israel terus memerangi Hamas di Gaza, di mana jumlah korban tewas telah mencapai hampir 25.500 pada hari Selasa (23/1), dengan sekitar 70 persen kematian adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengaku siap membangun Gaza, Palestina, lagi dengan syarat tertentu. Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendukung Israel pun merespons syarat dari MbS itu.

    Dilansir NBC News, MbS juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi menyatakan komitmen untuk membantu upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas dengan syarat yang harus dipenuhi. Pejabat senior pemerintah AS yang enggan disebut namanya mengungkap komitmen MbS itu didapatkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken saat berkunjung ke Saudi beberapa waktu lalu.

    MbS, menurut para pejabat senior AS tersebut, menawarkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian untuk pembangunan kembali Jalur Gaza — hal ini menjadi langkah diplomatik yang sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Israel agar hal itu bisa terwujud. Para pejabat senior AS itu menyebut MbS bersedia membantu pembangunan kembali Jalur Gaza dan menormalisasi hubungan dengan Israel jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina untuk secara resmi menjadi sebuah negara.

    Lalu, bagaimana respons AS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), pertemuan antara MbS dengan Blinken itu dilakukan di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Diketahui, negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    Blinken tidak memberikan detail apa kontribusi dari negara-negara Arab itu. Namun, dukungan finansial dari UEA dan Arab Saudi dipercaya menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan rencana apapun terkait Gaza.

    Blinken kemudian menyebut MbS tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia mengatakan hal itu baru bisa terjadi saat jalan Palestina menjadi negara merdeka terbuka dan konflik di Gaza berhenti.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken pun menyatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab, termasuk MbS, kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu diketahui memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Putra Mahkota Saudi Mau Bangun Lagi Gaza dengan Syarat, Bagaimana Sikap AS?

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), menyampaikan kesediaannya membangun ulang Gaza, Palestina, yang hancur diserang Israel dengan syarat saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Adapun syarat dari MbS itu ialah Israel harus memberikan jalan agar Palestina secara resmi menjadi sebuah negara.

    MbS juga disebut bersedia melakukan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel jika Palestina resmi menjadi sebuah negara. Lalu, bagaimana sikap AS yang selama ini mendukung Israel terhadap syarat dari MbS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), Blinken melakukan perjalan ke Saudi dan bertemu dengan MBS di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    “Menteri menggarisbawahi perlunya segera mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut. Menlu dan Putra Mahkota membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengurangi ketegangan regional, termasuk pencegahan serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Menteri Blinken menekankan pentingnya membangun kawasan yang lebih aman, sejahtera, dan terintegrasi, termasuk melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mereka juga membahas pentingnya kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi,” demikian keterangan dari situs resmi Kemlu AS.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken mengatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet perangnya serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tolak Negara Palestina, Netanyahu Bersikeras Israel Harus Kendalikan Gaza

    Tolak Negara Palestina, Netanyahu Bersikeras Israel Harus Kendalikan Gaza

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas seluruh wilayah Palestina. Hal itu disampaikan Netanyahu usai percakapan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait solusi dua negara.

    Dilansir BBC, Minggu (21/1/2024), sikap Netanyahu itu disampaikan pada Sabtu (20/1). Netanyahu menentang tekanan dari AS dan negara lain terhadap pemerintahannya untuk berkomitmen terhadap negara Palestina di masa depan.

    Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden membahas masa depan wilayah Palestina melalui telepon pada Jumat (19/1). Sikap Netanyahu itu telah memperdalam perpecahan publik antara Israel dan AS mengenai pemerintahan masa depan di Gaza dan Tepi Barat ketika konflik di Gaza berakhir.

    AS meyakini masa depan negara Palestina bersama Israel, yang dikenal sebagai ‘solusi dua negara’ sangat penting bagi stabilitas jangka panjang. Namun, Gedung Putih mengakui pemerintah AS dan Israel ‘melihat sesuatu secara berbeda’.

    Usai pembicaraan telepon dengan Netanyahu, Biden menegaskan solusi dua negara masih mungkin dilakukan saat Netanyahu menjabat.

    “Ada beberapa jenis solusi dua negara. Ada sejumlah negara anggota PBB yang tidak memiliki militer sendiri,” katanya.

    Namun pada hari Sabtu, Netanyahu menyampaikan sikapnya yang telah dia pegang selama sebagian besar karir politiknya. Dia bersikeras Israel harus memegang kendali keamanan atas Gaza usai Hamas dihancurkan.

    Lewat X, Netanyahu juga mengatakan Israel harus mempertahankan ‘kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania’ sebuah wilayah yang juga mencakup wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Komentar tersebut mengurangi harapan di beberapa kalangan bahwa krisis Gaza dapat mengakibatkan para pemimpin Israel dan Palestina memulai kembali perundingan diplomatik dan memulai proses perdamaian yang terbengkalai. Meningkatnya isolasi terhadap Netanyahu di luar negeri terjadi di tengah meningkatnya ketidakpopuleran di dalam negeri dan protes atas nasib sekitar 130 sandera yang masih ditahan di Gaza oleh Hamas.

    Hamas membunuh sekitar 1.300 orang – sebagian besar warga sipil – dan menyandera 240 orang dalam serangan mendadak mereka di Israel selatan pada 7 Oktober.

    Ribuan pengunjuk rasa, termasuk kerabat dari mereka yang masih hilang, berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak Netanyahu untuk mencapai gencatan senjata agar para sandera bisa pulang.

    Sementara itu, pasukan Israel terus masuk ke Gaza selatan untuk mencari pejabat tinggi Hamas, yang diyakini Israel bersembunyi di Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut. Penduduk setempat melaporkan adanya pertempuran sengit di daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir, termasuk di sekitar rumah sakit. Israel mengatakan mereka menyerbu sebuah kompleks militer dan menemukan bahan peledak bawah tanah.

    Para pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan pada hari Sabtu bahwa 165 orang telah terbunuh di wilayah tersebut dalam 24 jam terakhir dan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak konflik dimulai mendekati 25.000 orang.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Pejabat Uni Eropa Sebut Israel Danai Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

    Madrid –

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut Israel pernah mendanai pembentukan Hamas untuk melemahkan Otoritas Palestina. Klaim itu bertentangan dengan penegasan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang membantah tuduhan tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), pernyataan Borrell soal Israel pernah mendanai pembentukan Hamas itu disampaikan saat dia berbicara di Universitas Valladolid yang ada di Spanyol pada Jumat (19/1) waktu setempat.

    “Iya, Hamas didanai oleh pemerintah Israel dalam upaya melemahkan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah,” sebut Borrell dalam pidatonya di universitas tersebut. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

    Namun diketahui bahwa para penentang pemerintah Israel dan beberapa media global menuduh pemerintahan Netanyahu telah menyokong Hamas selama bertahun-tahun, termasuk dengan mengizinkan pendanaan Qatar atas Jalur Gaza yang dikuasai kelompok militan tersebut.

    Borrell dalam pidatonya menambahkan bahwa satu-satunya solusi damai harus mencakup pembentukan negara Palestina.

    “Kami meyakini solusi dua negara yang diterapkan dari luar akan membawa perdamaian, meskipun Israel bersikeras pada hal yang negatif,” cetusnya.

    Belum ada tanggapan resmi Israel atau Netanyahu atas pernyataan Borrell tersebut.

    Hamas menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 setelah perang sipil singkat dengan pasukan loyalis gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan memimpin Organisasi Pembebasan Palestina.

    Israel sebelumnya mengkritik berbagai negara, termasuk Spanyol yang merupakan negara asal Borrell, karena dianggap menunjukkan simpati kepada Hamas.

    Baru-baru ini, Netanyahu secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina — salah satu solusi yang ditawarkan sekutunya, Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas Menhan Israel vs Netanyahu hingga Angkat Kaki dari Rapat

    Panas Menhan Israel vs Netanyahu hingga Angkat Kaki dari Rapat

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant terlibat cekcok dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Hal ini terjadi hingga terjadi walkout dari rapat kabinet perang yang membahas perang melawan Hamas.

    Dilansir The Times of Israel, Senin (15/1/2024), insiden itu dilaporkan terjadi saat rapat kabinet perang digelar pada Sabtu (13/1) malam waktu setempat. Gallant tiba-tiba keluar, atau melakukan walkout, dari ruangan yang menjadi lokasi rapat kabinet perang Israel setelah berselisih dengan Netanyahu.

    Laporan media-media lokal Israel yang mengutip sumber yang menghadiri rapat tertutup itu, menyebut perselisihan terjadi soal kehadiran para ajudan atau penasihat dalam rapat tersebut.

    Insiden berawal ketika Gallant tiba di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv yang menjadi lokasi rapat dan diberitahu oleh sejumlah pejabat Kantor PM Israel bahwa kepala staf pertahanan Shachar Katz tidak diperbolehkan masuk karena para ajudan dan penasihat tidak diizinkan ikut rapat.

    Namun, menurut laporan televisi Channel 13, Netanyahu ternyata membawa lima asistennya. Sumber yang tidak disebut namanya mengungkapkan kepada televisi lokal Israel tersebut bahwa para peserta rapat sebenarnya telah diberitahu sebelumnya bahwa para ajudan atau penasihat tidak akan diizinkan masuk.

    Tapi, menurut sumber itu, Gallant datang terlambat dan “tampaknya tidak menerima memo tersebut”.

    Sekretaris militer Gallant, Brigadir Jenderal Guy Markizano, sebenarnya diizinkan ikut rapat tersebut, namun menurut sumber, Gallant menolak menerima situasi itu dan memilih untuk walkout. Dia membawa serta Katz dan Markizano bersamanya saat meninggalkan ruangan rapat.

    “Berhentilah menghalangi pekerjaan saya,” tegas Gallant dengan nada marah sebelum meninggalkan ruang rapat.

    Simak halaman selanjutnya

    Situasi semakin tegang ketika Hanegbi, yang juga terlibat perselisihan itu, melontarkan komentar: “Bahkan saya tidak membiarkan ajudan saya ada di sini.”

    “Anda lupa bahwa Anda juga seorang ajudan,” cetus Gallant kepada Hanegbi, yang jabatannya berada di bawah Kantor PM Israel.

    Laporan media lokal Israel tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang menghadiri rapat itu. Namun televisi publik Kan menyebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) Herzi Halevi tidak ikut menghadiri rapat.

    Anggota inti kabinet perang Israel adalah Netanyahu, Gallant dan Menteri Benny Gantz, yang membawa partainya, Partai Persatuan Nasional, ke dalam pemerintahan untuk membantu mengawasi perang melawan Hamas.

    Menurut media-media lokal Israel, Gallant kembali mengikuti rapat kabinet perang itu sekitar satu jam kemudian. Pada saat itu tidak ada ajudan atau penasihat yang ikut hadir dalam rapat.

    Sementara itu, sejumlah sumber yang dekat dengan Gallant, seperti dikutip Jerusalem Post, menuturkan bahwa kehadiran kepala staf pertahanan dan sekretaris militer penting “dalam menyampaikan instruksi kepada kementerian dan militer”.

    Cekcok antara Gallant dan Netanyahu yang sama-sama berasal dari Partai Likud yang berkuasa di Israel itu menuai kritikan dari anggota parlemen Tally Gotliv dari partai yang sama. Dia menyebut perilaku kedua pejabat Israel itu seperti perilaku anak-anak preschool.

    “Bagaimana kita bisa mengandalkan kabinet ramping yang berperilaku seperti anak-anak TK? Apakah tidak ada satu pun orang dewasa yang bertanggung jawab di sana, yang bisa mengimbau orang-orang untuk berperilaku? Anak-anak kecil, itulah diri kalian, berada di tengah perang,” sebut Goltiv dalam kritikannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Akan Hadapi Tuduhan Genosida Gaza di Mahkamah Internasional

    Israel Akan Hadapi Tuduhan Genosida Gaza di Mahkamah Internasional

    Den Haag –

    Israel dan Afrika Selatan (Afsel) akan berhadapan di Mahkamah Internasional pada Kamis (11/10) waktu setempat, setelah Tel Aviv dituduh melakukan “aksi genosida” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Otoritas Israel menganggap tuduhan yang dilontarkan Afsel itu sebagai “pencemaran nama baik”.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/1/2024), Afsel mengajukan dokumen setebal 84 halaman ke Mahkamah Internasional atau ICJ, pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendesak para hakim untuk memerintahkan Israel untuk “segera menghentikan operasi militernya” di Jalur Gaza.

    Afsel menuduh Israel “telah terlibat, sedang terlibat, dan berisiko terlibat lebih lanjut dalam tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza”.

    Israel dengan marah membalas tuduhan itu, di mana juru bicara pemerintah Tel Aviv Eylon Levy bersumpah untuk melawan tuduhan yang dilontarkan oleh Afsel dalam kasus yang digambarkannya sebagai “pencemaran nama baik yang tidak masuk akal”.

    “Betapa tragisnya negara pelangi yang kebanggaannya memerangi rasisme justru berjuang secara pro-bono untuk para rasis anti-Yahudi,” sebut Levy dalam pernyataannya.

    “Tidak, Afrika Selatan, bukan kami yang melakukan genosida, melainkan Hamas,” tegas Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam tanggapanya.

    Saat sidang digelar pada Kamis (11/1) mendatang, para pejabat tinggi kedua negara akan berhadapan di Aula Besar Kehakiman Mahkamah Internasional yang berada di Peace Palace di Den Haag — jauh dari kematian dan kehancuran yang terjadi di Jalur Gaza dan Israel.

    Mahkamah Internasional menyidangkan dan mengambil putusan untuk perselisihan antar negara, dan meskipun keputusannya mengikat secara hukum, namun kekuasaannya terbatas untuk menegakkan pelaksanaan putusan tersebut.

    Secara teori, Mahkamah Internasional bisa memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Jalur Gaza, namun sangat diragukan bahwa perintah itu akan dipatuhi oleh Tel Aviv.

    Pada Maret 2022 lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk “segera menangguhkan” invasinya ke Ukraina — perintah yang diabaikan oleh Moskow.

    Pengacara dan pakar peradilan internasional, Johann Soufi, menuturkan kepada AFP bahwa akan ada “dampak simbolis yang sangat signifikan” jika Mahkamah Internasional memutuskan untuk melawan Israel.

    “Tentu saja, ada masalah dalam menerapkan keputusan tersebut. Namun pada akhirnya, hanya keadilan internasional yang tersisa,” ucap Soufi yang bekerja pada badan PBB untuk pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

    Afsel mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional karena kedua negara sama-sama menandatangani Konvensi Genosida PBB, yang dibuat tahun 1948 silam sebagai respons terhadap Holocaust. Setiap negara yang menandatangani konvensi itu berhak menuntut negara lainnya dalam Mahkamah Internasional jika mereka tidak setuju dengan “penafsiran, penerapan, atau pemenuhan” aturan yang dirancang untuk mencegah genosida.

    Dalam gugatannya, Afsel menginginkan Mahkamah Internasional untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai “tindakan sementara”, atau tindakan darurat, sementara gugatan yang lebih luas sedang dipertimbangkan — mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Uni Emirat Arab (UEA ) untuk membantu negaranya dalam membayar tunjangan “pengangguran” para pekerja Palestina asal Tepi Barat, yang dilarang masuk ke Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober tahun lalu.

    Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dengan tegas menolak permintaan Netanyahu tersebut.

    “Mintalah uang kepada Zelensky,” ucap MBZ dengan sinis kepada Netanyahu, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti diungkapkan sejumlah sumber yang memahami isu ini kepada Axios, Selasa (9/1/2024).

    Penolakan MBZ itu diungkapkan oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya dan seorang sumber yang berbicara kepada Axios.

    MBZ menyebut nama Zelensky, menurut The Times of Israel, tampaknya dalam upaya menyindir Netanyahu bahwa mungkin saja Presiden Ukraina itu bisa membantu membayar tunjangan pekerja Palestina dengan semua dukungan internasional yang diperoleh Kyiv sejak invasi Rusia dimulai tahun 2022 lalu.

    Penolakan yang diberikan MBZ ini menggarisbawahi posisi banyak negara Arab yang menegaskan tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang.

    “Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini, hanyalah angan-angan belaka,” ucap seorang pejabat UEA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Axios.

    Sebelum Hamas menyerang wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, sekitar 150.000 warga Palestina dari Tepi Barat memiliki izin memasuki wilayah Israel untuk bekerja.

    Namun segera setelah serangan Hamas, pemerintah Israel memberlakukan penutupan terhadap Tepi Barat dengan alasan keamanan. Langkah itu membuat puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel tidak bisa lagi memasuki negara Yahudi tersebut.

    Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan badan keamanan Israel. Dalam upaya mencari solusi, Netanyahu berusaha membuat negara lain membayar para pekerja Palestina itu dan beberapa pekan lalu, dia meminta bantuan kepada MBZ. Menurut sejumlah sumber Israel, Netanyahu meminta bantuan terkait Palestina secara luas kepada MBZ.

    MBZ pada awalnya merespons dengan menyatakan siap membantu. Namun ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar tunjangan para pekerja Palestina, MBZ terkejut.

    Menurut sejumlah sumber, MBZ tidak percaya bahwa Netanyahu berpikir UEA bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel yang tidak mengizinkan para pekerja Palestina masuk ke wilayahnya.

    MBZ, menurut sejumlah sumber yang dikutip Axios, lantas mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya tidak bisa membantu dan kemudian secara sinis menyarankan PM Israel itu meminta bantuan Zelensky yang mendapatkan banyak orang dari banyak negara saat Ukraina dilanda perang.

    Kantor PM Israel dan Kedutaan Besar UEA di Washington, Amerika Serikat (AS), menolak untuk memberikan komentar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini