Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Jerusalem –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang berdiskusi dengan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA, Bill Burns, membahas “kemungkinan” penangguhan operasi militer di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, dengan imbalan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), diskusi itu dilakukan saat Burns sedang melakukan kunjungan sebagai bagian dari upaya terbaru Washington untuk mewujudkan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Direktur CIA itu diketahui turut terlibat dalam upaya mediasi dalam perang Israel-Hamas.

    Diskusi yang dilakukan oleh Netanyahu dan Burns digelar saat keduanya bertemu di Yerusalem pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Keduanya membahas kemungkinan Israel menangguhkan operasi di Rafah dengan imbalan pembebasan sandera,” ungkap seorang pejabat Israel, yang tidak ingin disebut namanya, saat berbicara kepada AFP.

    Israel menentang keberatan yang disampaikan AS dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi. Perlintasan perbatasan itu menjadi saluran utama bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Penyerbuan militer Israel ke Rafah bagian timur itu terjadi setelah Hamas mengumumkan pada Senin (6/5) waktu setempat bahwa mereka menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan mediator Mesir dan Qatar.

    Tel Aviv dalam tanggapannya menyebut proposal yang disetujui Hamas “sangat jauh” dari apa yang disetujui oleh para perunding sebelumnya.

    Kendali demikian, perundingan gencatan senjata terus berlanjut di Kairo, Mesir. Laporan media terkait pemerintah Mesir menyebut perundingan kembali digelar pada Rabu (8/5) waktu setempat “dengan kehadiran semua pihak”.

    AS yang merupakan sekutu dekat dan pemasok bantuan militer utama Israel, mengonfirmasi bahwa perundingan sedang berlangsung.

    “Perundingan sedang berlangsung. Penilaian mendalam terhadap posisi kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka seharusnya mampu mengatasi… kesenjangan yang ada, jadi kami akan terus mendukung proses tersebut,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, kepada wartawan setempat.

    Sementara Hamas memperingatkan bahwa perundingan yang sedang berlangsung itu akan menjadi “kesempatan terakhir” bagi Israel untuk menyelamatkan sekitar 128 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah, kota paling selatan di Jalur Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina.

    Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (9/5/2024), peringatan terbaru ini dilontarkan Biden setelah AS sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman bom berat untuk Israel, sekutunya, di tengah kekhawatiran rencana invasi darat secara besar-besaran oleh Tel Aviv terhadap Rafah, yang terletak dekat perbatasan Mesir.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk menghadapi Rafah, untuk menghadapi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Biden yang menyebut dirinya seorang Zionis, telah sejak lama menolak untuk menghentikan pasokan senjata apa pun terhadap Israel, yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setiap tahunnya. Dia sebelumnya bahkan mendorong Kongres AS untuk meningkatkan bantuan militer untuk Tel Aviv usai serangan Hamas tahun lalu.

    Namun, menurut para pejabat AS yang enggan disebut namanya, Biden terpaksa mengambil langkah-langkah bertentangan dengan pendiriannya setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap Rafah dan mengabaikan seruan publik dari Biden.

    Netanyahu telah bersumpah untuk melancarkan serangan darat terhadap Rafah, sebagai bagian dari operasi militer untuk melenyapkan Hamas setelah kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza untuk menyerang secara mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Tel Aviv telah menentang keberatan Washington dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi.

    Ketika ditanya soal kehadiran tank Israel di Rafah, Biden menyatakan: “Mereka belum mendatangi pusat-pusat populasi.”

    “Apa yang mereka lakukan adalah tepat di perbatasan dan menyebabkan masalah, saat ini, dengan Mesir, dan saya telah bekerja sangat keras untuk memastikan kita mendapatkan hubungan dan bantuan,” ucap Biden saat berbicara kepada CNN.

    Dalam pernyataannya, Biden berjanji bahwa AS akan “terus memastikan keamanan Israel dalam hal Iron Dome dan kemampuan mereka merespons serangan”.

    Namun, Biden juga menegaskan bahwa dirinya telah “memperjelas kepada Bibi (nama panggilan Netanyahu) dan kabinet perangnya — bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan kami jika mereka benar-benar mendatangi pusat-pusat populasi” di Rafah.

    Lebih lanjut, Biden mungkin khawatir akan mengesampingkan para pemilih berhaluan tengah di AS jika dia bertindak terlalu jauh. Sementara Netanyahu menyadari dirinya membutuhkan dukungan AS pada saat kemarahan global semakin meningkat terhadap Israel.

    “Kami tidak akan meninggalkan keamanan Israel. Kami menjauhi kemampuan Israel untuk mengobarkan perang di area-area tersebut,” jelas Biden dalam wawancara dengan CNN.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    Tel Aviv –

    Militer Israel memberikan respons santai atas keputusan Amerika Serikat (AS), sekutunya, menangguhkan pengiriman bom di tengah kekhawatiran rencana invasi darat besar-besaran oleh Tel Aviv ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Seperti dilansir media lokal, The Times of Israel, Kamis (9/5/2024), juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa sekutu menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi “di balik pintu tertutup”.

    Saat ditanya soal isu tersebut dalam konferensi pers yang digelar surat kabar Yedioth Ahronoth di Tel Aviv pada Rabu (8/5), Hagari menggambarkan koordinasi antara Israel dan AS telah mencapai “ruang lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut saya, dalam sejarah Israel”.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal penangguhan pengiriman pasokan bom berat oleh AS, Hagari memberikan jawaban diplomatis.

    “Kami bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel dan kami memperhatikan kepentingan AS di arena,” ucapnya.

    Dia kemudian memuji skala kerja sama antara markas besar Angkatan Bersenjata Israel (IDF) dan Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) selama perang.

    “Ada sesuatu yang lebih penting daripada bantuan keamanan dan itu adalah dukungan operasional,” ujarnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, mengungkapkan bahwa Washington telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    AS diketahui dengan tegas menentang serangan darat besar-besaran ke Rafah, dan meyakini bahwa Israel tidak mungkin melancarkan serangan itu sembari menjamin keselamatan lebih dari satu juta warga Palestina yang berlindung di sana.

    Langkah AS itu menandai pertama kalinya, sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Presiden Joe Biden bertindak berdasarkan peringatan yang dia berikan kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Gaza City –

    Israel mulai bergerak melakukan agresi militer ke wilayah Rafah, Jalur Gaza, Palestina. Seruan ke dunia internasional untuk mencegah Israel melakukan genosida di Rafah.

    Adapun invasi Israel ini dibenarkan Hamas. Hamas yang mengontrol Jalur Gaza menilai tindakan Israel sebagai bencana kemanusiaan.

    “Masuknya Israel ke Rafah pada Senin malam merupakan bencana kemanusiaan, yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina,” kata Hamas dilansir CNN, Selasa (7/5/2024).

    Kelompok militan tersebut mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ‘meluncurkan agresi darat’ di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal tersebut bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Total, sampai saat ini, 27 orang telah tewas imbas operasi militer tersebut.

    “Setidaknya 27 orang, termasuk enam wanita dan sembilan anak-anak, tewas di Rafah sejak Senin malam,” ujar salah satu sumber rumah sakit di kota Gaza selatan.

    Berbagai video dari Rafah pada hari Selasa menunjukkan aktivitas militer Israel yang intens di wilayah tersebut. Terutama di Rafah timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir.

    Alasan Israel Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan maksud pihaknya melakukan agresi militer di Rafah. Dia menegaskan itu untuk mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza dan melenyapkan Hamas.

    “Saya suruh operasi di Rafah. Dalam beberapa jam, pasukan kami mengibarkan bendera Israel di penyeberangan Rafah dan menurunkan bendera Hamas,” kata Netanyahu dilansir CNN, Rabu (8/5).

    Dia menegaskan ada dua tujuan utama agresi militer di Rafah. Salah satunya, kata dia, untuk melenyapkan Hamas.

    “Pintu masuk ke Rafah memiliki dua tujuan utama perang; kembalinya sandera kami dan eliminasi Hamas,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan pihaknya akan terus melakukan agresi militer di Rafah sampai Hamas lenyap. Kalaupun tidak, dia menyebut agresi akan berlanjut sampai sandera-sandera dikembalikan.

    Dilansir CNN, Rabu (8/5/2024), Gallant mengaku yang memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk merebut penyeberangan Rafah dan melaksanakan misinya.

    “Operasi ini akan berlanjut sampai kita melenyapkan Hamas di wilayah Rafah dan seluruh Jalur Gaza, atau sampai sandera pertama kembali,” kata Gallant.

    AS Setop Kirim Bom ke Israel

    Pemerintah Amerika Serikat ternyata juga telah menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu karena kekhawatiran negara itu akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Ini menandai pertama kalinya dalam konflik tersebut, Presiden Joe Biden mengurangi bantuan militer kepada sekutu utama AS tersebut.

    Washington menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai operasi darat besar-besaran,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5).

    Hal ini disampaikan seiring Gedung Putih mengecam penutupan perbatasan Rafah dengan Mesir yang “tidak dapat diterima” setelah Israel mengirim tank-tank pada Selasa pagi waktu setempat.

    Penghentian pengiriman senjata ke Israel ini menandai pertama kalinya Biden bertindak berdasarkan peringatan yang ia berikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Pejabat AS itu mengatakan pemerintahan Biden mengambil keputusan mengenai senjata tersebut ketika tampaknya Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah. Rencana serangan darat ke Rafah ini telah ditentang keras oleh Washington karena lebih dari satu juta orang berlindung di sana.

    Israel Didesak Setop Invasi di Rafah

    Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “genosida” di Rafah menyusul perebutan perbatasan kota Gaza dengan Mesir tersebut oleh Israel dan ancaman serangan yang lebih luas.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5/2024), dalam sebuah pernyataan, negara Teluk, yang menjadi penengah antara Israel dan kelompok Hamas tersebut, menyerukan “tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah kota tersebut diserang dan dilakukannya kejahatan genosida”.

    Hal senada juga disuarakan Indonesia. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel di Rafah. Kemlu RI menilai tindakan Israel sebagai puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina,” ucap Kemlu RI lewat akun resmi X @Kemlu_RI, dilihat detikcom, Rabu (8/5).

    Kemlu RI menilai segala upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina tidak dapat diterima. Tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

    “Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Kemlu RI.

    Kemlu RI pun menegaskan pentingnya mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghentikan aksi brutal Israel.

    “Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” tutur Kemlu RI.

    “Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar,” lanjut keterangan tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Usai Hamas Setujui Gencatan Senjata, 5 Orang Tewas

    Israel Gempur Rafah Usai Hamas Setujui Gencatan Senjata, 5 Orang Tewas

    Rafah –

    Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Senin (6/5) malam waktu setempat. Pasukan militer Tel Aviv terus menggempur Jalur Gaza setelah Hamas mengumumkan persetujuan atas tawaran gencatan senjata terbaru.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), militer Israel sebelumnya bersumpah akan melancarkan operasi darat secara besar-besaran di wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina yang menghindari perang.

    Otoritas rumah sakit Kuwait yang ada di Rafah melaporkan pihaknya menerima “lima martir dan beberapa korban luka” setelah serangan udara Israel pada malam hari. Menurut para saksi dan sumber keamanan Palestina, area tersebut saat ini menjadi lokasi aktivitas serangan militer Israel yang intens.

    Laporan koresponden AFP di lapangan menyebut militer Israel melancarkan serangan udara secara intensif terhadap Rafah sesaat sebelum pukul 22.00 waktu setempat, setelah mengulangi seruan agar warga mengungsi ke bagian timur wilayah tersebut.

    Gempuran terbaru Israel ini dilancarkan setelah Hamas, pada Senin (6/5) waktu setempat, menyetujui proposal gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut proposal gencatan senjata yang disetujui Hamas itu “jauh dari tuntutan penting Israel”. Namun demikian, Tel Aviv tetap mengirimkan perunding untuk melakukan pembicaraan terbaru “untuk menguras potensi demi mencapai kesepakatan”.

    Meskipun ada harapan bahwa persetujuan atas proposal gencatan senjata terbaru akan menghentikan invasi darat ke Rafah, pesawat-pesawat tempur Israel justru terus melancarkan serangan ke wilayah tersebut.

    Juru bicara militer Israel mengatakan bahwa pesawat-pesawat Israel “menargetkan lebih dari 50 sasaran teror di wilayah Rafah” sepanjang Senin (6/5).

    Netanyahu telah berjanji untuk mengirimkan pasukan darat ke Rafah terlepas dari gencatan senjata apa pun yang sedang dibahas. Hal itu jelas menantang kekhawatiran internasional, dengan banyak negara termasuk Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel untuk tidak menginvasi Rafah.

    Dalam pernyataan menanggapi pengumuman Hamas, kantor Netanyahu menegaskan serangan darat terhadap Rafah akan tetap dilaksanakan “untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan para sandera kami”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Setujui Gencatan Senjata Terbaru Gaza, Israel Bilang Gini

    Hamas Setujui Gencatan Senjata Terbaru Gaza, Israel Bilang Gini

    Tel Aviv –

    Otoritas Israel mengomentari langkah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata terbaru untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Tel Aviv menyebut Hamas hanya menyetujui versi “lebih lunak” dari proposal gencatan senjata yang diajukan Mesir, yang beberapa ketentuan di dalamnya tidak bisa diterima oleh Israel.

    Hamas, pada Senin (6/5) waktu setempat, menyetujui proposal gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa apa yang disetujui Hamas merupakan versi “lebih lunak” dari proposal Mesir yang mencakup kesimpulan yang “jauh jangkauannya” yang tidak bisa diterima oleh Tel Aviv.

    “Ini tampaknya merupakan tipu muslihat yang dimaksudkan untuk membuat Israel terlihat seperti pihak yang menolak kesepakatan,” ucap pejabat Israel tersebut.

    Meskipun demikian, pemerintah Israel mengatakan akan tetap mengirimkan delegasi mereka untuk bertemu para mediator guna membahas proposal gencatan senjata terbaru.

    “Meskipun proposal Hamas jauh dari tuntutan penting Israel, Israel akan mengirimkan delegasi level kerja kepada mediator,” demikian pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu setelah digelarnya rapat kabinet perang Israel.

    “Kabinet perang dengan suara bulat memutuskan bahwa Israel melanjutkan operasi di Rafah untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan para sandera kami dan tujuan-tujuan perang lainnya,” tegas kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

    Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari, pada Senin (6/5), mengatakan bahwa semua proposal mengenai negosiasi pembebasan sandera di Jalur Gaza dianalisis secara serius, dan pada saat yang sama, Israel terus melanjutkan operasi militer di wilayah yang dikuasai Hamas.

    Saat ditanya dalam konferensi pers apakah sikap Hamas menyetujui proposal gencatan senjata akan berdampak pada serangan yang direncanakan di Rafah, Hagari menegaskan operasi akan tetap berlangsung sesuai rencana.

    “Kami memeriksa setiap jawaban dan tanggapan dengan cara paling serius dan mengerahkan setiap kemungkinan terkait negosiasi dan pemulangan para sandera,” jelasnya.

    “Secara paralel, kami masih beroperasi di Jalur Gaza dan akan terus melakukannya,” tegas Hagari.

    Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata Terbaru di Gaza

    Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, sebelumnya dilaporkan telah berbicara dengan PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Menteri Intelijen Mesir Abbas Kamel untuk menyampaikan persetujuan yang diberikan Hamas.

    “Memberi tahu mereka soal persetujuan Hamas atas proposal mereka mengenai perjanjian gencatan senjata,” ungkap Hamas dalam pernyataan via situs resminya.

    Seorang pejabat senior Hamas, secara terpisah, menekankan bahwa persetujuan dari kelompoknya “tidak berarti bahwa gencatan senjata telah berlaku” dan menunjukkan bahwa “pihak Israel belum mengkomunikasikan posisinya”.

    “Bola sekarang ada di tangan pendudukan Israel, apakah mereka akan menyetujui perjanjian gencatan senjata atau menghalanginya,” ucap pejabat senior Hamas yang enggan disebut namanya saat berbicara kepada AFP.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Jakarta –

    Jaringan TV Al Jazeera tidak lagi mengudara di Israel pada Minggu (05/05), setelah Kabinet Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menangguhkan lembaga penyiaran tersebut.

    Keputusan itu menyusul adanya undang-undang (UU), yang disebut sebagai “UU Al Jazeera”, yang disahkan oleh Knesset Israel (parlemen Israel) untuk mengizinkan penutupan lembaga penyiaran asing yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan negara di tengah konflik perang Israel-Hamas di Gaza.

    “Pemerintahan saya memutuskan dengan suara bulat: saluran penghasut Al Jazeera akan ditutup di Israel,” unggah Netanyahu di akun X/Twitter.

    Media Al Jazeera pada Minggu (05/05), telah kembali menolak tuduhan Israel yang menyebut laporannya tentang Gaza itu bias. “Pemerintah Netanyahu telah memutuskan langkah yang begitu menyesatkan dan memfitnah untuk mendorong perintah penutupan kantor Al Jazeera di Israel,” ungkap media tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pihak Al Jazeera menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan kriminal” yang melanggar hak asasi manusia dalam mengakses informasi.

    “Kami mengonfirmasi bahwa kami akan menempuh semua jalur di organisasi internasional dan hukum untuk melindungi hak-hak kami dan para staf kami,” ucap Al Jazeera tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Apa isi larangan tersebut?

    Menurut media Israel, perintah itu akan menghentikan penyiaran media tersebut selama 45 hari. Perintah ini juga yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyita peralatan penyiaran.

    Koresponden senior Al Jazeera berbahasa Inggris di Israel, Imran Khan, mengatakan bahwa selain saluran TV, situs web media itu juga diblokir.

    Dia juga mengungkapkan bahwa perangkatnya yang digunakan untuk menyediakan konten bagi Al Jazeera juga dilarang. Itu berarti, ponsel miliknya dapat disita, jika dia menggunakan itu untuk meliput berita.

    “Ini adalah larangan yang berdampak luas dan kami tidak tahu berapa lama larangan ini akan berlaku,” tambah Khan, dalam pernyataannya di situs web Al Jazeera.

    “Latar belakang keputusan ini bukan dari sisi profesional atau jurnalistik … ini politis,” kata Waleed Omari, kepala biro Al Jazeera di Israel dan wilayah Palestina, seraya menambahkan bahwa media ini sedang mempersiapkan tanggapan secara hukum.

    Bagaimana hubungan Israel dengan lembaga penyiaran Qatar itu?

    Israel memiliki hubungan yang cukup memanas dengan media berita yang berbasis di Qatar itu. Al Jazeera secara intens telah meliput konflik perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan fokus khusus pada pihak Palestina.

    Sebagai salah satu dari sedikitnya kantor media yang masih beroperasi di Gaza sejak ekskalasi konflik pada 7 Oktober tahun lalu, Al Jazeera telah menyiarkan foto dan video dari dampak serangan-serangan udara yang mematikan dan kondisi rumah sakit yang penuh sesak setelah serangan tembakan Israel.

    Israel bahkan menuduh Al Jazeera bekerja sama dengan Hamas, kelompok militan Palestina yang dianggap sebagai organisasi teror oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan negara Barat lainnya.

    Qatar, pemilik lembaga penyiaran tersebut, telah terlibat dalam berbagai mediasi upaya gencatan senjata antara Israel-Hamas. Sejumlah wartawan telah terbunuh di Gaza dalam serangan militer Israel, termasuk beberapa jurnalis yang bekerja untuk Al Jazeera.

    Kematian reporter Palestina-AS, Shireen Abu Akleh, pada Mei 2022 lalu juga telah memicu kemarahan global. Akleh tewas tertembak saat meliput serangan Israel di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki. Al Jazeera menyalahkan militer Israel atas kematian repoternya itu dan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, Israel telah menolak tuduhan tersebut.

    kp/pkp/ (Reuters, AP, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya “sangat dekat” dalam mencapai kesepakatan bilateral dengan Arab Saudi, mengenai jaminan keamanan dari Washington dan bantuan nuklir sipil. Kesepakatan itu diperlukan karena menjadi bagian dari upaya normalisasi Saudi dengan Israel, yang didorong AS.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), kesepakatan itu diatur dalam rancangan kerja yang menguraikan prinsip dan proposal yang bertujuan memulihkan upaya AS membentuk kembali kawasan yang bergejolak, yang terhenti oleh serangan Hamas terhadap Israel dan pecahnya perang di Jalur Gaza.

    Tampaknya ini menjadi strategi jangka panjang yang menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah ketidakpastian mengenai bagaimana perang Gaza akan berakhir.

    Para perunding AS dan Saudi, untuk saat ini, memprioritaskan perjanjian keamanan bilateral yang kemudian akan menjadi bagian dari paket perjanjian lebih luas yang diajukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang nantinya harus memutuskan apakah akan mencapai konsesi untuk mengamankan hubungan bersejarah dengan Riyadh.

    “Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi pekan ini ketika dia berada di Riyadh… dan kami hampir mencapai kesepakatan mengenai bagian bilateral dari perjanjian normalisasi,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Kamis (2/5) waktu setempat, merujuk pada kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Riyadh baru-baru ini.

    Lebih lanjut, Miller memperkirakan bahwa rinciannya bisa diselesaikan “dalam waktu yang sangat singkat”.

    Namun seperti disinggung oleh Miller, Saudi bersikukuh bahwa setiap perjanjian potensial harus mencakup jalur, yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan, menuju ke pembentukan negara Palestina.

    Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar, ada perjanjian bilateral antara Washington dan Riyadh, yang sedang diupayakan mencakup pakta pertahanan, kerja sama di bidang kecerdasan buatan, serta program nuklir sipil Saudi.

    “Ada beberapa detail yang harus terus kami kerjakan, namun kami pikir kami bisa mencapai kesepakatan mengenai detail tersebut dalam waktu yang sangat singkat,” ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada bagian terpisah, seperti proposal soal jalur menuju negara Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel. Diketahui bahwa Israel yang dipimpin oleh Netanyahu telah berulang kali menolak pembentukan negara Palestina.

    Lebih lanjut, Miller mengatakan bahwa kesepakatan yang lebih luas hanya akan tercapai jika semua perjanjian sejalan. Dia juga merujuk pada sikap tegas Saudi soal negara Palestina dan bahwa tidak akan ada kesepakatan normalisasi dengan Israel selama perang masih berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Mengajukan proposal, itu satu hal, proposal yang bisa membawa kita kepada Israel (untuk normalisasi),” ucapnya.

    “Arab Saudi telah memperjelas bahwa sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi dengan Israel, mereka memiliki dua persyaratan: 1) Ketenangan di Gaza, dan 2) Jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ungkap Miller dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya, Miller menilai bahwa kesepakatan normalisasi akan menjadi yang tepat untuk dilakukan bagi rakyat Palestina dan untuk tujuan jangka panjang Israel dalam menjalin hubungan normal dengan negara-negara tetangganya.

    “Hal ini akan mengisolasi Iran, dan secara signifikan, hal ini akan mengatasi beberapa tantangan nyata yang akan dihadapi Israel di Gaza ketika Anda melihat akhir konflik ini dengan memikirkan bagaimana membangun kembali Gaza, dengan memikirkan bagaimana memberikan keamanan kepada Gaza,” jelasnya.

    “Jadi pada akhirnya, pemerintah Israel harus membuat pilihan mengenai apa yang terbaik bagi rakyatnya,” imbuh Miller.

    “Tetapi bagi Amerika Serikat, kami akan berupaya menyelesaikan proposal yang sedang kami kerjakan dengan mitra-mitra Arab kami, dan kami akan mengedepankan sudut pandang tersebut, dan Israel bisa mengambil keputusan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Khusus Rusia Buntut Israel Balas Serangan Iran

    Pesan Khusus Rusia Buntut Israel Balas Serangan Iran

    Jakarta –

    Israel kembali melancarkan serangan balasan kepada Iran. Rusia menyampaikan pesan khusus kepada Israel.

    Dilansir AFP dan kantor berita TASS, Sabtu (20/4/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergei Lavrov, mengungkapkan bahwa Moskow telah memperjelas kepada Israel bahwa Iran “tidak menginginkan eskalasi”.

    Moskow juga menyerukan semua pihak menahan diri dan menilai terlalu dini untuk mengomentari secara panjang lebar laporan serangan Israel terhadap Iran, tanpa adanya pernyataan resmi dari kedua negara.

    “Ada kontak telepon antara para pemimpin Rusia dan Iran, serta antara perwakilan kami dan Israel. Kami telah memperjelasnya dalam percakapan ini, kami mengatakan kepada Israel bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi lebih lanjut,” ujar Lavrov dalam wawancara dengan stasiun-stasiun radio Rusia.

    Lavrov juga menyatakan bahwa Iran “tidak bisa tidak menanggapi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan status perwakilan diplomatiknya, namun negara tersebut tidak menginginkan eskalasi”.

    Dia merujuk pada rentetan serangan drone dan rudal yang dilancarkan Iran terhadap wilayah Israel pada 13-14 April lalu. Serangan itu dilakukan Iran untuk membalas serangan mematikan terhadap Konsulat Teheran di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran.

    “Para pakar menilai tanggapan nyata Iran adalah seperti ini. Tampaknya, dan saya harap saya tidak keliru, ini juga menjadi tanggapan lainnya untuk serangan Israel terhadap fasilitas Isfahan,” ucap Lavrov dalam pernyataannya.

    Israel Kembali Serang Iran

    Namun, pemerintah Iran mengecilkan insiden tersebut dan mengindikasikan pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan terhadap Israel.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (19/4), skala serangan terbatas dan respons Iran yang diredam tampaknya menandakan keberhasilan upaya para diplomat yang bekerja sepanjang waktu untuk mencegah perang habis-habisan, sejak serangan drone dan rudal Teheran terhadap Israel akhir pekan lalu.

    Media dan para pejabat Iran menggambarkan sejumlah kecil ledakan, yang menurut mereka disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang menghancurkan tiga drone yang terdeteksi di wilayah udara Isfahan. Dilaporkan juga bahwa “tidak ada kerusakan besar” di wilayah Iran.

    Secara khusus, Teheran menyebut insiden itu sebagai serangan yang dilakukan oleh “para penyusup”, bukan oleh Israel, sehingga tidak memerlukan pembalasan.

    Israel Enggan Komentaro Serangan ke Iran

    Terkait rentetan ledakan di wilayah Iran, Israel tidak mau berkomentar. Militer Israel maupun kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sama-sama enggan memberikan komentar.

    Seperti dilansir CNN dan AFP, seorang pejabat senior AS yang enggan disebut namanya menyebut Israel telah menuturkan kepada Washington bahwa mereka melancarkan serangan “terbatas” ke wilayah Iran, namun tidak menargetkan fasilitas nuklir Teheran.

    Baik Netanyahu maupun pemerintah dan militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.

    “Kami tidak bisa memberikan komentar untuk saat ini,” jawab militer Israel saat ditanya wartawan soal laporan rentetan ledakan di Iran.

    Kantor PM Israel, saat ditanya secara terpisah, menolak untuk mengonfirmasi apakah Tel Aviv berada di balik rentetan ledakan di Isfahan.

    Namun diketahui Israel bersumpah akan membalas serangan drone dan rudal Teheran akhir pekan lalu. Serangan itu, menurut otoritas Iran, merupakan respons atas serangan terhadap konsulatnya di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang, termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini