Tag: Benjamin Netanyahu

  • Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Tepi Barat

    Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan Al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.

    Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial presiden Otoritas Palestina.

    Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera.

    Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, “Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan [Israel] tanpa kecuali.”

    Hamdan menambahkan, “Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama.”

    “Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar [sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel],” ujarnya kemudian.

    Menurut surat kabar Israel Ma’ariv, Barghouti telah dipindahkan dari Penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu.

    Barghouti dilaporkan ditempatkan di sel isolasi pada Februari 2023 (Getty Images)

    Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah “otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di Tepi Barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi.

    Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu.

    Israel menolak membebaskan Barghouti.

    Gerakan Fatah

    Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui gerakan Fatah, yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat.

    Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina.

    “Ketika saya, dan gerakan Fatah yang saya ikuti, sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami, saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya dan memperjuangkan kebebasan saya,” tulisnya di Washington Post pada tahun 2002.

    Barghouti bergabung dengan gerakan Fatah pimpinan Yasser Arafat saat remaja hingga menjadi pemimpin senior (Getty Images)

    “Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.”

    “Sejujurnya, kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional.”

    Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi “pilihan konsensus” untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai.

    Brigade Syahid Al-Aqsa

    Barghouti ditangkap dalam Operation Defensive Shield pada tahun 2002, ketika Israel menuduhnya mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya.

    Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel.

    Israel menuduh Barghouti mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya (Getty Images)

    Baca juga:

    Barghouti kemudian dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup, yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya.

    Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel.

    Istrinya, Fadwa, mengatakan kepada BBC News Arab: “Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin.”

    Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak “semua tuduhan terhadapnya,” dan “membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa.”

    Fadwa Barghouti (tengah) dan pengunjuk rasa lainnya memegang plakat bergambar Marwan Barghouti, saat unjuk rasa pada tanggal 15 April 2015 (Getty Images)

    Mungkinkah Barghouti menjadi presiden Palestina?

    Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif.

    “Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya, namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini…”

    “Kami percaya pendirian kami jelas: bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini.”

    Baca juga:

    Dalam jajak pendapat pemilih Otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan.

    Hasil survei menunjukkan Marwan Barghouti mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat Gaza dan Tepi Barat (BBC)

    Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti.

    Sebuah pernyataan dari Khalil al-Hayya, kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021.

    Dia berkata, “Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat [Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina-PFLP] dalam daftar nama kesepakatan pertukaran.”

    Tentara Israel Gilad Shilat dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan dengan Israel tahun 2011 (Getty Images)

    Israel pernah menolak membebaskan Barghouti pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran antara tentara Israel Gilad Shalit dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel, termasuk pembebasan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

    Analis dan peneliti politik Oraib Al-Rantawi mengatakan potensi penyerahan Barghouti kepada Otoritas Palestina dapat dikaitkan dengan kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel.

    Hamdan mengatakan Israel menghalangi kesepakatan seperti itu.

    Pertukaran tahanan

    Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan “mengorbankan sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.”

    Namun, ia berpandangan bahwa “tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu [Perdana Menteri Israel] untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera.”

    Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai “delusi”.

    Baca juga:

    Fatah telah berkampanye untuk pembebasan Barghouti sejak penangkapannya pada bulan April 2002 (Getty Images)

    Berpotensi bebas

    Pada tahun 2009, dari dalam penjara, Barghouti menanggapi sebuah pertanyaan tentang kemungkinan pencalonannya (sebagai presiden), dengan menulis, “Ketika rekonsiliasi nasional tercapai dan ada kesepakatan untuk mengadakan pemilu, saya akan membuat keputusan yang tepat.”

    Pada tahun 2021, meski dipenjara, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Palestina. Namun, Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, membatalkan pemilu tersebut, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan Yerusalem Timur ambil bagian.

    Namun Al-Rantawi mengatakan, “Perlawanan akan menuntut pembebasan Marwan dan rekan-rekannya.”

    Baca juga:

    Gambar Barghouti dan Yasser Arafat di tembok kontroversial Israel yang memisahkan Ramallah dan Yerusalem (Getty Images)

    Meir Masri, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem dan anggota Komite Sentral Partai Buruh Israel, mengatakan kepada BBC News Arab bahwa sulit membayangkan pemerintah Israel mengambil langkah seperti itu, “karena preseden sejarah,” mengacu pada kesepakatan yang membebaskan Sinwar.

    Alasannya antara lain adalah “Barghouti menjalani beberapa hukuman seumur hidup,” dan juga penolakan kelompok sayap kanan Israel terhadap pembebasan yang Masri gambarkan sebagai “teroris.”

    Solusi dua negara

    Seorang penulis dari Israel,Gershon Baskin, menulis di surat kabar Haaretz pada Januari bahwa masa transisi setelah perang Gaza membutuhkan “seorang pemimpin Palestina yang mampu mendorong persatuan Palestina dan berkomitmen untuk perlucutan senjata di wilayah tersebut.”

    “Pemimpin tersebut bisa jadi adalah Barghouti.”

    Baskin menekankan bahwa Barghouti “masih mendukung solusi dua negara”.

    Sementara itu, diplomat Amerika dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah, Gina Winstanley, mengatakan kepada BBC, “Pemerintah Israel saat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kemauan atau niat untuk melanjutkan solusi dua negara.”

    Warga Palestina mengibarkan spanduk bertuliskan slogan menuntut pembebasan Barghouti dan menyebut dia sebagai simbol kebebasan (Getty Images)

    “Dibutuhkan banyak upaya dari komunitas internasional untuk membawa mereka ke sana. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan yang mengerikan antara Palestina dan Israel.”

    Winstanley menambahkan bahwa bahkan jika Barghouti dibebaskan, “tidak ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara…”

    “Perdana menteri Israel saat ini mungkin tidak akan berkuasa dalam jangka panjang, namun menggerakkan pemimpin Israel ke arah perundingan adalah hal yang diperlukan, tetapi tidak mudah.”

    Mengapa Barghouti menjadi pilihan?

    Tarek Fahmi, Direktur Unit Studi Israel di Pusat Studi Timur Tengah Nasional, yakin Israel tidak mungkin membebaskan Barghouti.

    Dia mengatakan kepada BBC, “Marwan memiliki sejarah revolusioner yang hebat, namun Israel tidak akan membiarkan dia dibebaskan [untuk] mengambil alih kepemimpinan otoritas [Palestina] saat ini. Mungkin ada tokoh lain yang diusulkan, dan sebenarnya dia tidak akan menjadi presiden.”

    Namun, Winstanley berpendapat bahwa “pembebasan Marwan Barghouti akan menjadi langkah strategis Israel, karena ia dianggap sebagai pilihan yang layak bagi kepemimpinan non-Hamas untuk Palestina.”

    Warga Palestina berjalan melewati grafiti Marwan Barghouti (Getty Images)

    Al-Rantawi memandang pembebasan Barghouti adalah demi kepentingan Hamas.

    Dia mengatakan hal itu akan membangun kembali Fatah, membantu menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina, menciptakan rekonsiliasi dan membangun kesatuan bagi rakyat Palestina.

    Namun bisakah Barghouti menjalankan Otoritas Palestina dari dalam selnya?

    Al-Rantawi mengatakan salah satu usulannya adalah Barghouti akan menjadi presiden dari sel penjaranya. Lalu, wakil presiden akan mengambil peran seremonial dan Israel kemudian akan ditekan untuk melepaskan Barghoutti untuk memerintah secara efektif.

    Di sisi lain, Meir Masri berpendapat bahwa pengambilan alih kekuasaan oleh Barghouti dari dalam penjara adalah “usulan yang tidak realistis”.

    Menurut Masri, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk membebaskannya.

    Ditambah lagi, Barghouti tidak akan efektif memerintah dari lokasi yang terisolasi dengan sedikit akses komunikasi.

    Al-Rantawi yakin Barghouti “relatif moderat”, dibandingkan dengan beberapa pemimpin Palestina lainnya.

    Dia mengatakan “kepribadiannya yang nasional dan pemersatu, tidak berafiliasi dengan arus ekstremis dalam gerakan nasional Palestina, membuatnya populer dan diterima oleh mayoritas faksi.”

    Otoritas Palestina belum menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Gaza City

    Menjelang bulan suci Ramadan, jalanan Kota Tua Yerusalem Timur lebih sepi dari biasanya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lampu Ramadan yang berjejer meriah di gang-gang sempit. Suasananya suram, dirundung ketidakpastian tentang bagaimana bulan suci puasa akan berlangsung.

    “Kami tidak merasakan Ramadan,” kata Um Ammar, sambil berjalan di sepanjang Jalan Al-Wad, salah satu jalan raya utama kota kuno tersebut. Perang di Gaza ada dalam pikiran semua orang, katanya. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 31.000 orang telah terbunuh dalam konflik itu, dan lembaga bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas ke Israel 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Hamas juga menculik lebih dari 200 orang ke Gaza. Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Uni Eropa, Jerman dan beberapa negara lain.

    “Kami akan berbuka puasa di sini. Tapi banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan di Gaza,” jelas Ammar merujuk pada makanan berbuka puasa saat matahari terbenam.

    “Ketika orang-orang duduk mengelilingi meja, Ramadan macam apa yang kita bicarakan? Ini bukan Ramadan, ini lebih terasa seperti kebangkitan untuk menyampaikan belasungkawa,” katanya.

    Sentimen Um Ammar juga diamini oleh orang lain di lingkungan tersebut, seperti Hashem Taha yang menjalankan toko rempah-rempah di Jalan Al-Wad. “Yerusalem merasa sangat sedih, masyarakat di Gaza adalah rakyat kami, mereka adalah keluarga, dan kami sangat terdampak dengan apa yang kami lihat di sana,” kata Taha.

    Harapan agar Ramadan tetap tenang

    Di dekat toko Taha, polisi perbatasan Israel menghentikan pemuda Palestina untuk memeriksa identitas dan barang-barang mereka. “Mereka telah mempersulit keadaan dan selalu menekan orang,” kata Taha.

    Tahun ini, perang di Gaza, memberikan bayangan gelap pada bulan Ramadan. Di masa lalu, ketegangan berpusat di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci, dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount.

    Israel buka pintu Masjid Al-Aqsa selama Ramadan

    Selama Ramadan, ratusan ribu umat Islam biasanya berkumpul untuk salat di alun-alun besar depan Masjid Al-Aqsa.

    Hamas berupaya memanfaatkan nilai simbolis Al-Aqsa bagi warga Palestina dan muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan tekanan. Pekan lalu, dalam pidatonya di televisi, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada warga Palestina untuk melakukan pawai ke Masjid Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan.

    Minggu ini, pada 5 Maret, pemerintah Israel mengatakan tidak akan memberlakukan pembatasan baru terhadap jumlah jamaah. “Selama minggu pertama Ramadan, jamaah akan diizinkan memasuki Temple Mount dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel.

    “Ramadan adalah suci bagi umat Islam; kesuciannya akan dijunjung tinggi tahun ini, seperti yang dilakukan setiap tahun.”

    Namun, ia juga menambahkan, “penilaian mingguan terhadap aspek keamanan akan dilakukan.”

    Salat dalam ‘ketenangan dan ketenteraman’ di Al-Aqsa

    Para pimpinan umat muslim menyambut baik keputusan pemerintah Israel tersebut.

    “Kami sangat senang bahwa di bulan yang penuh berkah ini ada hal-hal yang mulai terlihat jelas bagi umat Islam terkait dibukanya pintu Masjid Al-Aqsa bagi seluruh pengunjung tanpa batasan usia,” kata Syekh Azzam al-Khatib kepada DW di Yerusalem.

    Dia adalah Direktur Wakaf Yerusalem, badan yang bertanggung jawab menerapkan hak asuh Yordania atas tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem dan sekitarnya.

    “Tujuan kami salat, ibadah, dan puasa di sana, serta bisa mencapai masjid dengan ketenangan dan ketenteraman seutuhnya. Dan juga meninggalkan masjid dalam ketenangan dan ketenteraman seutuhnya,” ujarnya.

    Awal Ramadan juga telah ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi upaya mediator AS, Qatar, dan Mesir baru-baru ini untuk menengahi kesepakatan sandera baru dan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Namun, kesepakatan untuk membebaskan 134 sandera Israel yang diyakini masih ditahan oleh Hamas masih belum tercapai.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ada harapan di Gaza bahwa gencatan senjata, meskipun hanya bersifat sementara, akan memberikan kelonggaran. Setidaknya ketakutan dan kecemasan akan berkurang, kata Nour al-Muzaini kepada DW melalui WhatsApp. Pria berusia 36 tahun ini telah berpindah-pindah selama enam bulan terakhir dari Kota Gaza ke Khan Younis dan kemudian ke kota perbatasan Rafah.

    “Di bulan Ramadan kita menjalankan ritual yang merupakan bagian integral dari kehidupan normal kita, seperti berbuka puasa, berdoa dan beribadah. Ini adalah bulan rahmat dan pengampunan, tetapi sulit untuk dilaksanakan ketika Anda dalam pengungsian,” katanya.

    Ramadan suram

    Tamer Abu Kwaik paling mengkhawatirkan anak-anaknya. Dia dan keluarganya kini tinggal di tenda di Rafah, setelah melakukan perjalanan dari Gaza utara. Ramadan, kata Abu Kwaik, selalu menjadi momen spesial bagi keluarga.

    “Pada masa sebelum perang, kami biasa menciptakan suasana yang indah untuk anak-anak. Namun sekarang, di tengah perang, kami melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tersenyum. Namun, saat saya mendekorasi tenda, saya menyadari hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan semeriah dulu,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp dari Rafah.

    Ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi sangat sulit untuk diatasi.

    “Kami berusaha mengatasi krisis ini secara psikologis, berharap perang akan segera berakhir dan akan ada gencatan senjata sehingga kami dapat kembali ke rumah,” kata Abu Kwaik.

    “Rumah saya sendiri telah dihancurkan; sebagian dari sebuah bangunan telah hancur total. Saya sering bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan ketika perang berakhir.”

    Jika kesepakatan baru mengenai penyanderaan tidak tercapai, Israel menyatakan akan memperluas operasi daratnya hingga ke Rafah, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina saat ini mencari perlindungan.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa “IDF (Pasukan Pertahanan Israel) akan terus beroperasi melawan semua batalion Hamas di seluruh Jalur Gaza, dan itu termasuk Rafah, benteng terakhir Hamas. Siapa pun yang menyuruh kami untuk tidak beroperasi di Rafah berarti menyuruh kami kalah perang. Itu tidak akan terjadi.”

    (rs/gtp/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Klaim 13.000 Anggota Hamas Tewas dalam Perang di Gaza

    Netanyahu Klaim 13.000 Anggota Hamas Tewas dalam Perang di Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim sedikitnya 13.000 “teroris”, atau anggota Hamas, termasuk di antara warga Palestina yang tewas selama perang berkecamuk di Jalur Gaza. Netanyahu berjanji akan melanjutkan serangannya di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (11/3/2024), lebih dari 31.000 orang tewas di Jalur Gaza akibat perang yang berkecamuk selama lima bulan terakhir.

    Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, tidak merinci jumlah korban tewas antara warga sipil dan militan Hamas. Namun disebutkan bahwa sekitar 72 persen dari korban tewas tersebut merupakan perempuan dan anak-anak.

    Hamas sebelumnya menolak pernyataan Israel yang menyebut jumlah militan yang tewas di Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai upaya menggambarkan “kemenangan palsu”.

    Netanyahu, dalam wawancara dengan media Politico, menyebut bahwa jumlah korban tewas dari kalangan sipil di Jalur Gaza sebenarnya lebih rendah dari yang dilaporkan. Dia juga mengklaim bahwa terdapat sedikitnya 13.000 militan di antara korban tewas yang dilaporkan di Jalur Gaza sejauh ini.

    Menurut rekaman audio yang dibagikan surat kabar Jerman, Bild, yang sama seperti Politico dimiliki oleh publisher Jerman Axel Springer, Netanyahu menyebut bahwa jumlah korban sipil di Jalur Gaza “bukanlah 30.000, bahkan bukan 20.000”.

    “Jauh lebih sedikit dari itu,” sebut Netanyahu dalam rekaman audio tersebut, seperti dilansir AFP.

    Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh kebanyakan negara Barat. Kelompok militan itu belum mengungkapkan ke publik soal berapa banyak anggotanya yang tewas dalam pertempuran dengan militer Israel.

    Lebih lanjut, Netanyahu menyebut bahwa memperluas serangan Israel ke Rafah, yang ada di ujung selatan Jalur Gaza, menjadi kunci dalam mengalahkan Hamas.

    “Kami sangat dekat dengan kemenangan… Begitu kami memulai aksi militer terhadap batalion teror yang tersisa di Rafah, hanya tinggal menunggu beberapa minggu saja,” ucap Netanyahu seperti dikutip surat kabar Bild.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar voting atau pemungutan suara terhadap draf resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Voting dijadwalkan pada Selasa (20/2) waktu setempat, meskipun ada ancaman veto dari Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), draf resolusi terbaru yang diajukan oleh Aljazair ke Dewan Keamanan PBB itu “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak”.

    Voting ini akan digelar ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari perang. Tel Aviv menyebut serangan ke Rafah sebagai bagian dari misi menghancurkan Hamas.

    Namun, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari AS yang merupakan sekutu terdekatnya.

    Draf resolusi yang diajukan Aljazair itu “menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina”. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Serupa dengan dua draf resolusi sebelumnya yang ditolak AS dan Israel, rancangan resolusi terbaru ini tidak mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu disebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, dan membuat lebih dari 250 orang disandera Hamas.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang bertujuan membalas serangan Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah merenggut lebih dari 29.000 nyawa, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    AS telah memperingatkan pada akhir pekan bahwa draf resolusi terbaru yang diajukan Aljazair tidak bisa diterima, dan mengancam akan memvetonya.

    “Kami tidak meyakini bahwa produk Dewan (Keamanan PBB) ini akan membantu situasi di lapangan. Jika resolusi ini berhasil dibawa ke pemungutan suara, maka resolusi itu tidak akan dilanjutkan,” ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    Menurut Wood, diadopsinya resolusi gencatan senjata semacam itu akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa mewujudkan pembebasan para sandera dari Jalur Gaza.

    AS Edarkan Usulan Alternatif untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB

    Washington justru mengedarkan draf alternatif untuk resolusi Dewan Keamanan PBB versinya, yang isinya menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Meskipun draf versi AS itu menggunakan kata “gencatan senjata” — yang sebelumnya dihindari Washington, dengan memveto dua resolusi pada Oktober dan Desember lalu yang menggunakan kata tersebut, usulan ini tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri.

    Draf resolusi usulan AS itu menggemakan komentar Presiden Joe Biden, yang mengungkapkan dirinya mendorong Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung “gencatan senjata sementara” di Jalur Gaza dalam percakapan telepon pekan lalu.

    Resolusi usulan AS itu menyatakan dukungan untuk “gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera”.

    Disebutkan juga dalam draf resolusi AS itu soal kekhawatiran terhadap Rafah, dengan menyatakan bahwa “serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam situasi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    Seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya, seperti dikutip AFP, mengatakan tidak ada batas waktu untuk voting draf resolusi usulan AS tersebut. Dia menyebut Washington tidak terburu-buru.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.

    Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.

    Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan “negosiasi sensitif” mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

    Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.

    Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

    Resolusi usulan Washington ini juga menolak “tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis”.

    Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel akan Serang Rafah Gaza Meski Masuk Bulan Ramadan

    Israel akan Serang Rafah Gaza Meski Masuk Bulan Ramadan

    Jakarta

    Pertempuran antara Israel dengan militan Hamas di Gaza, Palestina masih berlangsung. Israel mengatakan akan tetap masuk ke Rafah untuk menyerang dan mencari Hamas.

    Dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), selama sehari terakhir, serangan dan pertempuran di Gaza menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sehingga jumlah korban tewas melampaui 29.000, kata kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, dengan pertempuran terberat di Khan Yunis, di utara Rafah. .

    Anggota kabinet perang Benny Gantz memperingatkan bahwa tentara Israel siap untuk masuk lebih dalam ke Rafah selama Ramadan yang, berdasarkan kalender lunar, dimulai sekitar 10 Maret.

    “Jika pada bulan Ramadhan para sandera tidak ada di rumah, pertempuran akan berlanjut di mana-mana termasuk wilayah Rafah,” kata Gantz, Minggu.

    Dia menambahkan: “Hamas punya pilihan. Mereka bisa menyerah, melepaskan sandera, dan warga sipil Gaza bisa merayakan hari raya Ramadhan.”

    Gantz mengatakan Israel akan mengizinkan evakuasi warga sipil dari Rafah – namun belum menentukan ke mana warga Palestina bisa pergi, karena sebagian besar wilayah tersebut diratakan setelah lebih dari empat bulan perang yang menghancurkan.

    Mesir berpendapat bahwa membiarkan warga Gaza melarikan diri melewati perbatasan akan memfasilitasi upaya untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina, sebuah hal yang dibantah oleh Israel.

    Lihat Video ‘Murka Netanyahu Seusai Presiden Brazil Samakan Israel Seperti Hitler’:

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Jakarta

    Israel melancarkan operasi militer khusus di Rafah untuk membebaskan dua warga Israel yang disandera Hamas pada Senin (12/02). Sedikitnya 48 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan di Palestina.

    Operasi militer Israel ini muncul tak lama setelah sejumlah saksi mata di Rafah berkata Israel melakukan serangan udara di Rafah bagian utara dan tengah.

    Warga setempat berkata kepada BBC bahwa sejumlah helikopter dan kapal juga terlibat dalam serangan tersebut.

    Serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qidra kepada kantor berita Reuters, Senin (12/02).

    Serangan itu menghantam 14 rumah dan tiga masjid di sejumlah wilayah di Rafah, menurut Hamas, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

    Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa Rafah diserang oleh Israel, dengan sejumlah warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

    Serangan itu terjadi setelah sejumlah negara dan organisasi internasional memeringatkan Israel atas rencananya melakukan serangan terhadap kota yang kini dihuni sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.

    Dalam pernyataannya di sosial media, pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa dalam “operasi bersama yang dilakukan IDF, ISA (Badan Keamanan Israel, atau Shin Bet) dan kepolisian Israel, dua sandera Isral dari Kibbutz Nir Yitzhak diselematkan: Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70)”.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut operasi penyelamatan itu “mengesankan”, seraya menambahkan: “Kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan [mereka] yang diculik, dengan cara apa pun.”

    Media Israel melaporkan bahwa para sandera sebelumnya ditawan di sebuah gedung di Rafah. Kini, keduanya telah dibawa ke Sheba Medical Center di pusat Israel.

    Pejabat sementara Sheba Medical Center, Armon Aek, mengonfirmasi keberadaan dua sandera yang kini sedang dirawat di fasilitas kesehatan yang ia kelola.

    Seperti diketahui, Israel menggempur Jalur Gaza setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Imbas dari serangan itu, sebanyak 240 orang disandera oleh Hamas.

    Sejumlah negara dan organisasi internasional telah memperingatkan Israel atas rencananya melakukan operasi di Rafah, tempat hampir 1,5 juta orang kini mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini memenuhi Rafah – sebagian besar di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, pasokan makanan, air dan obat-obatan sangat langka.

    Banyak dari warga Palestina yang kini tinggal di Rafah terpaksa meninggalkan rumah mereka

    Pejabat kemanusiaan senior di PBB berkata kepada BBC bahwa tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju saat ini.

    Rafah yang berbatasan dengan Mesir adalah satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Pada Minggu (11/02), Presiden AS Joe Biden berkata kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata bahwa serangan di Rafah tak bisa dilakukan tanpa perhitungan untuk memastikan keselamatan warga sipil.

    Biden meyebut Israel perlu “rencana yang kredibel dan bisa diterapkan” untuk melindungi lebih dari satu juga orang yang tinggal di kota itu, menurut Gedung Putih.

    Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron berkata lebih dari setengah populasi Gaza berlindung di Rafah, sedangkan Arab Saudi memperingatkan adanya “konsekuensi yang serius” jika Rafah diserang.

    Akan tetapi, Netanyahu berkukuh bahwa pihaknya akan melakukan operasi tersebut, seraya menambahkan bahwa dia akan menyediakan”jalur aman” bagi warga sipil yang memilih meninggalkan wilayah itu.

    Ketika ditanya ke mana warga sipil akan pergi, Netanyahu mengatakan bahwa ada “banyak” area “yang sudah mereka amankan di utara Rafah” dan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Masuk RS Lagi, Menhan AS Lloyd Austin Dirawat di Unit Perawatan Kritis

    Masuk RS Lagi, Menhan AS Lloyd Austin Dirawat di Unit Perawatan Kritis

    Washington DC

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd Austin dirawat di unit perawatan kritis saat kembali masuk rumah sakit sejak Minggu (11/2) waktu setempat.

    Pentagon menyebut Austin sedang menjalani perawatan medis untuk masalah kandung kemih yang dialaminya.

    Seperti dilansir AFP, Senin (12/2/2024), kondisi terkini Austin itu diungkapkan Pentagon dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (12/2) tengah malam, dengan mengutip tim dokter yang menangani sang Menhan.

    “Malam ini, setelah serangkaian tes dan evaluasi, Menhan dirawat di unit perawatan kritis di Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed untuk mendapatkan perawatan pendukung dan pemantauan ketat,” sebut Pentagon dalam pernyataannya.

    Dirawatnya kembali Austin di rumah sakit ini terjadi beberapa pekan setelah terungkap bahwa pejabat tinggi AS berusia 70 tahun itu merahasiakan riwayat rawat inap di rumah sakit sebelumnya dan tidak segera memberitahu Presiden Joe Biden soal diagnosis kanker yang diterimanya.

    Langkah Austin itu memicu kritikan keras ketika AS sedang menghadapi krisis di Timur Tengah dan Ukraina.

    Austin secara efektif menghilang dari perhatian publik untuk menjalani pengobatan kanker prostat pada Desember tahun lalu, dan kemudian pada Januari lalu setelah mengalami komplikasi dari prosedur pengobatan tersebut.

    Saksikan juga ‘Kala Menhan AS Temui Netanyahu, Bujuk Israel Kurangi Agresi di Gaza’:

    Untuk kali ini, masyarakat diberi tahu sekitar dua jam setelah Austin masuk ke rumah sakit kembali pada Minggu (11/2) sore waktu setempat.

    Menurut juru bicara Pentagon Pat Ryder, Wakil Menhan AS Kathleen Hicks “mengemban jabatan dan tugas” Menhan sesaat sebelum Minggu (11/2) pukul 17.00 waktu setempat.

    “Saat ini, belum jelas berapa lama Menhan Austin akan tetap dirawat di rumah sakit,” demikian disampaikan Dr John Maddox dan Dr Gregory Chesnut dari Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed di Maryland, seperti dikutip dalam pernyataan yang dirilis Pentagon.

    “Masalah kandung kemih yang terjadi saat ini diperkirakan tidak akan mempengaruhi perkiraan pemulihan sepenuhnya. Prognosis kankernya tetap baik,” imbuh pernyataan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Bombardir Rafah, 52 Orang Tewas

    Israel Bombardir Rafah, 52 Orang Tewas

    Jakarta

    Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Rafah, Gaza pada Senin (12/2) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola kelompok Hamas, setidaknya 52 orang tewas dalam serangan itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (12/2/2024), para jurnalis dan saksi AFP mendengar serangkaian serangan hebat dan melihat asap mengepul di atas kota yang penuh sesak itu. Kota Rafah kini menampung lebih dari separuh dari total penduduk Gaza setelah mereka melarikan diri dari bombardir Israel di tempat-tempat lainnya di Jalur Gaza.

    Hamas menyatakan bahwa serangan udara Israel tersebut menghantam 14 rumah dan tiga masjid di berbagai bagian di Rafah.

    Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa mereka telah “melakukan serangkaian serangan terhadap target teror di daerah Shaboura di Jalur Gaza selatan”, dan menambahkan bahwa serangan tersebut telah selesai.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan serangan darat di Rafah, sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas karena melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina saat ini memadati Rafah. Banyak dari mereka yang tinggal di tenda-tenda, sementara makanan, air dan obat-obatan semakin langka. Rafah adalah pusat populasi besar terakhir di Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Rencana Netanyahu tersebut menuai reaksi keras, dengan sejumlah negara menyerukan agar Israel tidak menyerang Rafah, yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang pengeboman Tel Aviv di wilayah lainnya di Jalur Gaza.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel, dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menyuarakan keprihatinan mendalam soal dampak serangan darat Israel terhadap warga sipil yang mengungsi di Rafah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

    Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk melindungi warga sipil di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Seruan ini disampaikan setelah Netanyahu memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, demi menghancurkan Hamas.

    Biden juga mengingatkan Netanyahu bahwa Israel tidak boleh melancarkan operasi militer ke Rafah tanpa rencana yang kredibel untuk menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang berlindung di wilayah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (12/2/2024), seruan itu disampaikan Biden saat berbicara via telepon dengan Netanyahu pada Minggu (11/2) waktu setempat. Gedung Putih menyebut Biden dan Netanyahu berbicara via telepon selama 45 menit.

    Itu menjadi percakapan telepon pertama antara Biden dan Netanyahu sejak sang Presiden AS menyebut respons militer Israel di Jalur Gaza “berlebihan” dan menyatakan keprihatinan besar atas meningkatnya jumlah korban sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

    Dalam percakapan telepon itu, menurut seorang pejabat senior pemerintah AS, pembahasan sebagian besar fokus pada upaya yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan 132 sandera yang tersisa yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pejabat senior AS yang enggan disebut namanya ini menambahkan bahwa “kemajuan nyata” dicapai dalam beberapa pekan terakhir. Disebutkan oleh pejabat senior AS itu bahwa Biden menekankan perlunya memanfaatkan kemajuan tersebut untuk “mengamankan pembebasan semua sandera sesegera mungkin”.

    Biden, dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, juga menyerukan agar keselamatan warga sipil di Rafah harus dijamin sebelum Israel melancarkan operasi militernya.

    Disebutkan juga bahwa warga sipil di Rafah “tidak punya tempat untuk pergi”.

    Peringatan tegas Biden terhadap operasi militer di Rafah, yang terletak di Jalur Gaza bagian selatan dan dekat perbatasan Mesir, disampaikan saat peringatan lainnya bermunculan dari badan bantuan kemanusiaan yang menyebut serangan darat Israel akan memicu lebih banyak kematian.

    Aqsa Television yang dikelola Hamas, pada Minggu (11/2) waktu setempat, mengutip salah satu pemimpin senior Hamas yang memperingatkan bahwa serangan darat Israel terhadap Rafah akan “meledakkan” negosiasi pertukaran sandera.

    Kantor PM Israel telah mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana guna mengevakuasi Rafah dan menghancurkan empat batalion Hamas yang disebut dikerahkan di sana.

    “Presiden (Biden) sudah jelas dalam komentarnya … soal tindakan Israel di Gaza,” sebut pejabat senior AS tersebut.

    AS mendukung perlunya mengalahkan Hamas, namun telah berulang kali memperingatkan Israel untuk memastikan warga sipil yang tidak bersalah dilindungi.

    Dalam percakapan telepon itu, Biden menegaskan kembali dukungan AS untuk keamanan jangka panjang Israel, namun juga menyerukan “langkah-langkah mendesak dan spesifik” untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

    “Presiden (Biden) menegaskan kembali tujuan bersama untuk melihat Hamas dikalahkan dan untuk menjamin keamanan jangka panjang Israel dan rakyatnya,” sebut Gedung Putih dalam pernyataannya.

    “Dia juga menyerukan langkah-langkah mendesak dan spesifik untuk meningkatkan jumlah dan konsistensi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina yang tidak bersalah,” imbuh pernyataan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini