Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • AS Kecewa Dikritik Netanyahu di Tengah Ketegangan Soal Perang Gaza

    AS Kecewa Dikritik Netanyahu di Tengah Ketegangan Soal Perang Gaza

    Jakarta –

    Gedung Putih menyatakan kekecewaan mendalam atas kritik dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap Amerika Serikat. Kritikan itu disampaikan Netanyahu di tengah ketegangan antara kedua sekutu tersebut mengenai perang Israel di Gaza.

    Tanggapan Gedung Putih ini muncul seiring penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken merencanakan pertemuan dengan dua pejabat senior kepercayaan Netanyahu untuk membahas konflik Gaza.

    Sebelumnya, Netanyahu pada hari Selasa lalu mengeluarkan video berbahasa Inggris di mana dia mengatakan Blinken telah meyakinkannya bahwa pemerintahan Biden sedang berupaya untuk mencabut pembatasan pengiriman senjata ke Israel. Blinken kemudian menolak mengonfirmasi hal tersebut.

    Dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (21/6/2024), dalam percakapan diplomatik yang biasanya bersifat pribadi, Netanyahu juga mengatakan bahwa dia mengatakan kepada Blinken bahwa “tidak dapat dibayangkan” dalam beberapa bulan terakhir Washington menahan senjata dan amunisi untuk Israel.

    Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menanggapi pernyataan Netanyahu tersebut dalam sebuah pengarahan dengan wartawan. Dia mengatakan bahwa AS secara langsung telah menyatakan ketidaksenangannya kepada Israel atas pernyataan tersebut.

    “Saya pikir kami telah menyampaikan dengan jelas kepada rekan-rekan Israel kami melalui berbagai cara, kekecewaan kami yang mendalam terhadap pernyataan yang diungkapkan dalam video itu dan kekhawatiran kami atas keakuratan pernyataan yang dibuat,” kata Kirby.

    “Gagasan bahwa kami berhenti membantu Israel memenuhi kebutuhan pertahanan diri mereka sama sekali tidak akurat,” ujarnya.

    Sementara Blinken mengatakan pengiriman senjata – kecuali senjata yang memiliki bom besar – berjalan seperti biasa mengingat Israel menghadapi ancaman keamanan di luar Gaza, termasuk dari Hizbullah dan Iran. Dia menolak mengomentari percakapan pribadinya dengan Netanyahu selama konferensi pers pada hari Selasa.

    Pemerintah Amerika Serikat pada bulan Mei menghentikan pengiriman bom seberat 2.000 pon dan 500 pon karena kekhawatiran akan dampak bom tersebut di daerah padat penduduk. Namun, Israel masih akan menerima persenjataan AS senilai miliaran dolar.

    Sorotan terhadap perilaku Israel dalam operasi militernya di Gaza telah meningkat seiring jumlah korban tewas warga Palestina akibat perang tersebut telah melonjak hingga di atas 37.000 orang. Demikian menurut para pejabat kesehatan di wilayah yang dikuasai kelompok Hamas itu.

    Sebelumnya pada April lalu, Presiden AS Joe Biden mengingatkan Israel bahwa AS akan berhenti memasok senjata, jika pasukan Israel melakukan invasi besar-besaran ke Rafah, sebuah kota di Gaza selatan yang merupakan tempat perlindungan terakhir bagi banyak orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perang.

    Netanyahu mengatakan pada hari Kamis (20/6) waktu setempat, bahwa negaranya membutuhkan amunisi dari Amerika dalam “perang demi eksistensinya.”

    “Saya siap menerima serangan pribadi asalkan Israel menerima amunisi dari AS yang dibutuhkan dalam perang demi eksistensinya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tel Aviv –

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, kini menjadi tanda tanya. Hal itu menyusul langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang Israel.

    Netanyahu membubarkan kabinet perang usai tokoh berhaluan tengah, Benny Gantz, pergi dari pemerintahan. Dilansir Reuters, Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), Netanyahu membubarkan kabinet perangnya pada Senin (17/6).

    Langkah Netanyahu ini sudah diperkirakan secara luas setelah kepergian Benny Gantz yang merupakan mantan panglima militer berhaluan tengah.

    Absennya Gantz dalam pemerintahan Netanyahu meningkatkan ketergantungan Netanyahu pada sekutu ultra-nasionalis yang menentang gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini diprediksi menambah tantangan terhadap perundingan gencatan senjata untuk perang di Gaza, Palestina.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang tersebut terdiri dari Netanyahu, Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Nasib Gencatan Senjata di Gaza

    Netanyahu diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu.

    Badan itu didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media. Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras.

    Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata. Bergantung pada kabinet keamanan secara penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusan soal perang.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana. Posisi itu sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Namun, Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang. Apa sebenarnya kabinet perang tersebut?

    Dilansir Al-Jazeera, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini dilakukan menyusul penarikan mundur tokoh oposisi beraliran moderat, Benny Gantz, dari kabinet perang. Kabinet perang yang beranggotakan enam orang sekarang akan digantikan oleh ‘kitchen cabinet’, di mana Netanyahu dapat berkonsultasi untuk mendapatkan nasihat mengenai perang di Gaza.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang itu terdiri dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saingan utamanya, mantan jenderal Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Pada bulan Januari 2024, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan Gallant dan Netanyahu ‘tidak lagi berbicara satu sama lain’ dan pertemuan kabinet perang telah menjadi ‘arena memalukan untuk menyelesaikan masalah, pertempuran dan diskusi yang tidak menghasilkan apa-apa’.

    Terbaru, Gantz dan pengamat Eisenkot yang berasal dari Partai Persatuan Nasional keluar dari kabinet perang pada 9 Juni 2024. Mereka pergi karena merasa kurangnya rencana untuk Gaza setelah serangan terjadi dan menewaskan lebih dari 37.000 orang Palestina.

    “Itu adalah bagian dari perjanjian koalisi dengan Gantz, atas permintaannya. Saat Gantz pergi, tidak ada forum seperti itu lagi,” ujar Netanyahu seperti disampaikan salah satu pejabat.

    Kepergian Gantz meningkatkan tekanan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sedang melobi untuk bergabung dengan kabinet perang internal. Dalam suratnya kepada Netanyahu tertanggal Kamis, Ben-Gvir menulis bahwa perang Israel telah ‘dilakukan secara rahasia’, selama delapan bulan terakhir, melalui ‘forum terbatas yang mengubah nama dan definisinya secara berulang-ulang, semua untuk tujuan semata-mata kendali atas keputusan dan menghindari diskusi tentang posisi lain yang akan menantang konsepsi lama’.

    Pembubaran kabinet perang ini diprediksi akan membuat perundingan gencatan senjata di Gaza menjadi tidak jelas. Israel sendiri sedang menghadapi serangan dari Hizbullah di Lebanon yang terletak di sisi utara negaranya.

    (haf/imk)

  • Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang usai ditinggal oleh Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota parlemen yang dikenal sebagai tokoh moderat. Netanyahu kini diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas.

    Dilansir Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini kemungkinan besar mengurangi peluang gencatan senjata di Jalur Gaza dalam waktu dekat. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu – sebuah badan yang didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media.

    Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras. Namun, Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata dan ketergantungannya pada kabinet keamanan penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusannya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang akan bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    2 Menteri Problematik di Sisi Netanyahu

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka juga terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza, yang merupakan rumah bagi 1,5 juta pengungsi. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana – sebuah posisi yang sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel. Terakhir adalah kedudukan internasional mereka, yang cukup bermasalah.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Secara fundamental, keberadaan keduanya akan melemahkan peran potensial apa pun dalam kabinet perang.

    Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    New York –

    Israel terkesan menghindari untuk berkomentar soal resolusi terbaru yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza.

    Rusia memilih abstain dalam voting yang digelar pada Senin (10/6) waktu setempat, sedangkan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya mendukung proposal gencatan senjata tiga fase yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 31 Mei lalu.

    Biden, pada saat itu, menggambarkan proposal tersebut sebagai inisiatif Israel. Setelah voting resolusi digelar oleh Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan “hari ini kami memilih perdamaian” dengan memberikan suara dukungan.

    Seperti dilansir Times of Israel dan Reuters, Selasa (11/6/2024), resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB itu pada intinya menyambut baik proposal gencatan senjata terbaru, menyatakan bahwa Israel telah menerima proposal itu, dan mendesak Hamas juga untuk juga menyetujuinya.

    “Mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat,” demikian bunyi penggalan draf resolusi tersebut.

    Resolusi tersebut juga merinci soal proposal gencatan senjata tiga fase, dan menyatakan bahwa “jika perundingan memakan waktu lebih dari enam pekan untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlangsung”.

    Usai resolusi itu disetujui Dewan Keamanan PBB, respons Israel disampaikan oleh diplomat karier Israel Reut Shafir Ben Naftali, meskipun Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir langsung pada awal sidang digelar sebelum voting dilakukan.

    Hal tersebut, menurut Times of Israel, dinilai sebagai upaya nyata untuk mendepolitisasi respons Israel dengan tidak membiarkan pejabat yang ditunjuk secara politik untuk menyampaikan tanggapan resmi.

    Ben Naftali, dalam tanggapannya, terkesan menghindari untuk berkomentar langsung atau menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Padahal sebelumnya Tel Aviv telah menyampaikan penolakan mereka.

    Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Ben Naftali tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Israel memang mendukung proposal gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera seperti disebutkan dalam resolusi yang disetujui itu.

    Namun dia mengulangi kembali penegasan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama sepekan terakhir.

    “Sejak hari-hari pertama setelah invasi dan pembantaian brutal Hamas pada 7 Oktober, tujuan Israel sudah sangat jelas: Memulangkan semua sandera kami dan melucuti kemampuan Hamas. Israel berkomitmen terhadap tujuan-tujuan ini — untuk membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan,” ucap Ben Naftali.

    Netanyahu diketahui menghindari untuk memberikan komentar signifikan soal proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Biden pada 31 Mei lalu.

    Proposal itu belum sepenuhnya dirilis ke publik, dan ditafsirkan oleh beberapa pihak bahwa proposal itu mengizinkan Hamas tetap berada di Jalur Gaza dalam beberapa bentuk, mengingat proposal itu mengatur soal gencatan senjata fase pertama dengan Hamas yang kemudian menjadi parmenen pada fase kedua.

    Hamas dan Otoritas Palestina Sambut Baik Resolusi DK PBB

    Kelompok Hamas belum menyatakan pihaknya menyetujui proposal gencatan senjata terbaru itu setelah menerima drafnya pada akhir Mei lalu. Namun Hamas merilis pernyataan yang isinya menyambut baik disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB itu.

    Hamas juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proposal gencatan senjata itu.

    “Hamas menyambut baik apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan sepenuhnya (pasukan Israel), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke area tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” ucap Hamas dalam pernyataannya.

    “Kelompok ini ingin menekankan kesiapan untuk bekerja sama dengan para mediator untuk melakukan perundingan tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” sebut Hamas.

    “Kami juga menegaskan kelanjutan upaya dan perjuangan kami… untuk mencapai hak-hak nasional (kami), yang paling utama adalah mengalahkan pendudukan (Israel) dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” imbuh pernyataan Hamas tersebut.

    Respons positif juga diberikan oleh Otoritas Palestina, dengan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut tanggung jawab ada pada Israel untuk menerapkannya, meskipun Hamas belum memberikan persetujuannya.

    Mansour juga mengatakan bahwa Palestina akan terus “mengejar keadilan” terhadap Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional (ICC).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Memanas! Roket Hizbullah Picu Kebakaran Hutan Dahsyat di Israel

    Memanas! Roket Hizbullah Picu Kebakaran Hutan Dahsyat di Israel

    Tel Aviv –

    Otoritas Israel sedang memerangi kebakaran hutan dahsyat di bagian utara wilayahnya pada Selasa (4/6) waktu setempat. Kebakaran hutan itu terjadi tak lama setelah rentetan serangan roket dan drone ke Israel yang dikirimkan oleh kelompok Hizbullah dari wilayah Lebanon, negara tetangganya.

    Kebakaran hutan itu bahkan memaksa evakuasi sebagian penduduk di salah satu kota yang ada di wilayah Israel bagian utara.

    “Unit pemadam kebakaran, dibantu oleh berbagai lembaga, sekarang berupaya memadamkan api,” sebut Kepolisian Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (4/6/2024).

    Disebutkan juga bahwa para penghuni beberapa rumah di area Kiryat Shmona telah dievakuasi ke lokasi yang aman.

    Seorang fotografer AFP di kota timur laut di Israel melaporkan dirinya melihat kobaran api hebat melalap sebagian besar wilayah yang berbatasan dengan Lebanon. Kebakaran hutan terjadi di area yang dilanda serangan lintas perbatasan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah, yang terjadi hampir setiap hari.

    Serangan lintas perbatasan antara Israel dan Hizbullah semakin marak sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan pihaknya telah mengerahkan pasukannya untuk mendukung para petugas pemadam kebakaran yang kewalahan dengan skala kebakaran hutan yang terjadi.

    “Enam tentara cadangan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) mengalami luka ringan akibat menghirup asap kebakaran dan dipindahkan ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis,” demikian pernyataan militer Israel.

    “Pasukan menguasai lokasi kebakaran, dan pada tahap ini, tidak ada nyawa manusia yang terancam,” imbuh pernyataan tersebut.

    Para pemimpin Komando Utara pada militer Israel telah tiba di Kiryat Shmona pada malam hari, dan pihak militer sedang “melakukan penilaian situasi” di area yang dilanda kebakaran tersebut.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya memantau dengan cermat, bersama dengan pihak militer, atas perkembangan situasi kebakaran, yang terjadi pada Senin (3/6) waktu setempat setelah serangan roket dan drone dilancarkan dari Lebanon ke wilayah Israel.

    Sebagai pembalasan, militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan udara terhadap apa yang disebutnya sebagai target-target Hizbullah di Lebanon bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat mengumumkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana gencatan senjata Israel-Hamas, yang diuraikan oleh Presiden Joe Biden pekan lalu, dan mendesak kelompok Hamas untuk menerimanya.

    “Banyak pemimpin dan pemerintahan, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    Draf teks tersebut, yang dilihat oleh AFP, “menyambut baik kesepakatan baru yang diumumkan pada 31 Mei lalu, dan menyerukan Hamas untuk menerimanya sepenuhnya dan melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.”

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Biden menguraikan apa yang dia sebut sebagai rencana Israel, yang dalam tiga fase akan mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera dan mengarah pada pembangunan ulang wilayah Palestina tersebut tanpa Hamas berkuasa lagi.

    Namun, perpecahan antara AS dan Israel muncul ketika kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza akan terus berlanjut sampai semua “tujuan Israel tercapai,” termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

    Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato Biden soal gencatan senjata dan beberapa rincian pentingnya telah dikoordinasikan dengan tim Netanyahu, termasuk berapa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan.

    Sebelumnya pada hari Senin, Gedung Putih menyampaikan bahwa Biden mengatakan kepada emir Qatar selaku mediator, bahwa dia melihat Hamas sebagai “satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total” di Gaza.

    Hamas pekan lalu mengatakan mereka memandang positif garis besar gencatan senjata yang disampaikan Biden. Namun sejak itu, Hamas tidak lagi memberikan komentar resmi mengenai negosiasi yang terhenti tersebut, sementara mediator Qatar, Mesir dan Amerika Serikat belum mengumumkan adanya pembicaraan baru.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • Gencatan Senjata Permanen di Gaza, Akankah Jadi Nyata?

    Gencatan Senjata Permanen di Gaza, Akankah Jadi Nyata?

    Jakarta –

    Desakan agar Israel menyetujui usulan gencatan senjata di Jalur Gaza terus diserukan. Israel akhirnya, merespons desakan gencatan senjata itu.

    Israel dilaporkan telah menawarkan dua proposal kepada para mediator dalam perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza. Namun, dalam proposal itu tidak ada yang mengindikasikan penghentian perang secara permanen.

    Dalam rangkuman detikcom, Minggu (2/6/2024), stasiun televisi Israel, Kan 11, pada Minggu (26/5) lalu menyebutkan bahwa dua proposal berbeda itu telah diajukan kepada mediator, tapi tidak satupun proposal mencakup soal gencatan senjata permanen dalam perang di Jalur Gaza.

    Informasi mengenai proposal terbaru itu mencuat setelah Israel menggelar rapat kabinet perang pada hari yang sama, untuk membahas soal dimulainya kembali perundingan gencatan senjata, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu disebut “sangat menentang” penghentian perang secara permanen.

    Meskipun detail pasti dari kedua proposal yang diajukan oleh Israel masih belum diketahui secara jelas. Namun disebutkan bahwa kedua proposal itu hanya memiliki sedikit perbedaan, dengan kedua proposal mencerminkan tekad Tel Aviv untuk melanjutkan perang tanpa pandang bulu di Jalur Gaza dan membebaskan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas pada saat bersamaan.

    Respons Hamas

    Lalu, bagaimana tanggapan Hamas?

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok milisi Palestina itu mengatakan bahwa mereka memandang positif proposal yang diumumkan Biden untuk gencatan senjata permanen di Gaza.

    “Hamas menegaskan kesiapannya untuk menangani secara positif dan konstruktif setiap proposal yang didasarkan pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh [pasukan Israel] dari Jalur Gaza, rekonstruksi [Gaza], dan kembalinya para pengungs. ke tempat mereka, bersamaan dengan pemenuhan kesepakatan pertukaran tahanan jika pihak pendudukan dengan jelas mengumumkan komitmen terhadap kesepakatan tersebut,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Sabtu (1/6).

    Selanjutnya Israel tak serius

    Israel Tak Serius Gencatan Senjata

    Diketahui, awal bulan Mei Hamas menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Mesir dan Qatar sebagai mediator yang di dalamnya memuat soal pembebasan seluruh sandera Israel. Namun Tel Aviv menolak proposal itu dan terus melanjutkan serangan brutal di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Proposal baru Israel pada dasarnya sama dengan gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada November tahun lalu, di mana Tel Aviv menyetujui “gencatan senjata sementara” selama Hamas membebaskan para sandera. Menurut sejumlah laporan, proposal baru ini juga memuat ketentuan bahwa semakin banyak sandera yang dibebaskan Hamas, maka semakin lama gencatan senjata berlangsung.

    Kantor Netanyahu dalam pernyataannya memaparkan posisi negosiasi pemerintah Israel.

    “Sementara Perdana Menteri Netanyahu berulang kali memberikan mandat yang luas kepada tim perunding untuk membebaskan para sandera kami, (pemimpin Hamas Yahya) Sinwar terus menuntut diakhirinya perang, penarikan (pasukan Israel) dari Gaza, dan mempertahankan Hamas seperti sebelumnya, untuk bisa mengulangi kekejaman yang terjadi pada 7 Oktober lalu. Ini adalah hal yang ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Netanyahu,” sebut pernyataan itu.

    Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyatakan keyakinan mereka bahwa Israel tidak serius untuk memulai kembali perundingan dan mengatakan bahwa Israel hanya sekadar basa-basi terhadap upaya para mediator untuk mengakhiri perang.

    “Kami tidak mempercayai bahwa musuh itu serius dengan keputusannya mengenai negosiasi gencatan senjata di Gaza,” ucap pejabat senior Hamas, Bassem Naim, saat berbicara kepada outlet media Al-Araby Al-Jadeed yang merupakan afiliasi The New Arab.

    “Keputusan yang dikeluarkan oleh kabinet perang Israel untuk mengamanatkan tim perunding tidak lain hanyalah sebuah manuver baru untuk menyelesaikan perang dan memperluas operasi darat,” imbuhnya.

    Keengganan pemerintahan Netanyahu untuk mengakhiri perang secara permanen dan kurangnya keseriusan dalam mencapai kesepakatan pembebasan sandera yang realistis telah memicu reaksi negatif di dalam negeri.

    Pada Sabtu (25/5) dan Minggu (26/5) waktu setempat, para demonstran Israel yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza dan menuntut Netanyahu mundur, terlibat bentrokan dengan polisi dalam aksi protes di Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/isa)

  • Israel Tetap Gempur Rafah Usai Joe Biden Bicara Rencana Gencatan Senjata

    Israel Tetap Gempur Rafah Usai Joe Biden Bicara Rencana Gencatan Senjata

    Gaza –

    Pasukan Israel terus menyerang Rafah di Gaza dengan tank dan artileri. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel menawarkan peta jalan baru menuju gencatan senjata penuh.

    Dilansir AFP, Minggu (2/6/2024), tak lama setelah pengumuman Biden, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan melanjutkan perang sampai tuntas.

    “Kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah: penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujar Netanyahu.

    Sementara itu, Hamas “memandang secara positif” rencana gencatan senjata penuh seperti yang diumumkan Biden.

    Diketahui, dalam pidatonya, Biden mengatakan ada tawaran gencatan senjata yang terdiri dari tiga tahap Israel. Tahap pertama akan dimulai dengan pasukan Israel menarik diri dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza dalam 6 minggu.

    Rencana tersebut juga akan mencakup “pembebasan sejumlah sandera” sebagai imbalan atas “ratusan tahanan Palestina” yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Israel dan Palestina kemudian akan bernegosiasi untuk gencatan senjata penuh. Gencatan senjata akan terus berlanjut selama pembicaraan antara pihak Israel dan Palestina masih berlangsung.

    (isa/isa)