Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Gaza City –

    Israel mulai bergerak melakukan agresi militer ke wilayah Rafah, Jalur Gaza, Palestina. Seruan ke dunia internasional untuk mencegah Israel melakukan genosida di Rafah.

    Adapun invasi Israel ini dibenarkan Hamas. Hamas yang mengontrol Jalur Gaza menilai tindakan Israel sebagai bencana kemanusiaan.

    “Masuknya Israel ke Rafah pada Senin malam merupakan bencana kemanusiaan, yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina,” kata Hamas dilansir CNN, Selasa (7/5/2024).

    Kelompok militan tersebut mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ‘meluncurkan agresi darat’ di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal tersebut bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Total, sampai saat ini, 27 orang telah tewas imbas operasi militer tersebut.

    “Setidaknya 27 orang, termasuk enam wanita dan sembilan anak-anak, tewas di Rafah sejak Senin malam,” ujar salah satu sumber rumah sakit di kota Gaza selatan.

    Berbagai video dari Rafah pada hari Selasa menunjukkan aktivitas militer Israel yang intens di wilayah tersebut. Terutama di Rafah timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir.

    Alasan Israel Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan maksud pihaknya melakukan agresi militer di Rafah. Dia menegaskan itu untuk mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza dan melenyapkan Hamas.

    “Saya suruh operasi di Rafah. Dalam beberapa jam, pasukan kami mengibarkan bendera Israel di penyeberangan Rafah dan menurunkan bendera Hamas,” kata Netanyahu dilansir CNN, Rabu (8/5).

    Dia menegaskan ada dua tujuan utama agresi militer di Rafah. Salah satunya, kata dia, untuk melenyapkan Hamas.

    “Pintu masuk ke Rafah memiliki dua tujuan utama perang; kembalinya sandera kami dan eliminasi Hamas,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan pihaknya akan terus melakukan agresi militer di Rafah sampai Hamas lenyap. Kalaupun tidak, dia menyebut agresi akan berlanjut sampai sandera-sandera dikembalikan.

    Dilansir CNN, Rabu (8/5/2024), Gallant mengaku yang memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk merebut penyeberangan Rafah dan melaksanakan misinya.

    “Operasi ini akan berlanjut sampai kita melenyapkan Hamas di wilayah Rafah dan seluruh Jalur Gaza, atau sampai sandera pertama kembali,” kata Gallant.

    AS Setop Kirim Bom ke Israel

    Pemerintah Amerika Serikat ternyata juga telah menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu karena kekhawatiran negara itu akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Ini menandai pertama kalinya dalam konflik tersebut, Presiden Joe Biden mengurangi bantuan militer kepada sekutu utama AS tersebut.

    Washington menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai operasi darat besar-besaran,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5).

    Hal ini disampaikan seiring Gedung Putih mengecam penutupan perbatasan Rafah dengan Mesir yang “tidak dapat diterima” setelah Israel mengirim tank-tank pada Selasa pagi waktu setempat.

    Penghentian pengiriman senjata ke Israel ini menandai pertama kalinya Biden bertindak berdasarkan peringatan yang ia berikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Pejabat AS itu mengatakan pemerintahan Biden mengambil keputusan mengenai senjata tersebut ketika tampaknya Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah. Rencana serangan darat ke Rafah ini telah ditentang keras oleh Washington karena lebih dari satu juta orang berlindung di sana.

    Israel Didesak Setop Invasi di Rafah

    Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “genosida” di Rafah menyusul perebutan perbatasan kota Gaza dengan Mesir tersebut oleh Israel dan ancaman serangan yang lebih luas.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5/2024), dalam sebuah pernyataan, negara Teluk, yang menjadi penengah antara Israel dan kelompok Hamas tersebut, menyerukan “tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah kota tersebut diserang dan dilakukannya kejahatan genosida”.

    Hal senada juga disuarakan Indonesia. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel di Rafah. Kemlu RI menilai tindakan Israel sebagai puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina,” ucap Kemlu RI lewat akun resmi X @Kemlu_RI, dilihat detikcom, Rabu (8/5).

    Kemlu RI menilai segala upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina tidak dapat diterima. Tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

    “Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Kemlu RI.

    Kemlu RI pun menegaskan pentingnya mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghentikan aksi brutal Israel.

    “Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” tutur Kemlu RI.

    “Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar,” lanjut keterangan tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Usai Hamas Setujui Gencatan Senjata, 5 Orang Tewas

    Israel Gempur Rafah Usai Hamas Setujui Gencatan Senjata, 5 Orang Tewas

    Rafah –

    Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Senin (6/5) malam waktu setempat. Pasukan militer Tel Aviv terus menggempur Jalur Gaza setelah Hamas mengumumkan persetujuan atas tawaran gencatan senjata terbaru.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), militer Israel sebelumnya bersumpah akan melancarkan operasi darat secara besar-besaran di wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina yang menghindari perang.

    Otoritas rumah sakit Kuwait yang ada di Rafah melaporkan pihaknya menerima “lima martir dan beberapa korban luka” setelah serangan udara Israel pada malam hari. Menurut para saksi dan sumber keamanan Palestina, area tersebut saat ini menjadi lokasi aktivitas serangan militer Israel yang intens.

    Laporan koresponden AFP di lapangan menyebut militer Israel melancarkan serangan udara secara intensif terhadap Rafah sesaat sebelum pukul 22.00 waktu setempat, setelah mengulangi seruan agar warga mengungsi ke bagian timur wilayah tersebut.

    Gempuran terbaru Israel ini dilancarkan setelah Hamas, pada Senin (6/5) waktu setempat, menyetujui proposal gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut proposal gencatan senjata yang disetujui Hamas itu “jauh dari tuntutan penting Israel”. Namun demikian, Tel Aviv tetap mengirimkan perunding untuk melakukan pembicaraan terbaru “untuk menguras potensi demi mencapai kesepakatan”.

    Meskipun ada harapan bahwa persetujuan atas proposal gencatan senjata terbaru akan menghentikan invasi darat ke Rafah, pesawat-pesawat tempur Israel justru terus melancarkan serangan ke wilayah tersebut.

    Juru bicara militer Israel mengatakan bahwa pesawat-pesawat Israel “menargetkan lebih dari 50 sasaran teror di wilayah Rafah” sepanjang Senin (6/5).

    Netanyahu telah berjanji untuk mengirimkan pasukan darat ke Rafah terlepas dari gencatan senjata apa pun yang sedang dibahas. Hal itu jelas menantang kekhawatiran internasional, dengan banyak negara termasuk Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel untuk tidak menginvasi Rafah.

    Dalam pernyataan menanggapi pengumuman Hamas, kantor Netanyahu menegaskan serangan darat terhadap Rafah akan tetap dilaksanakan “untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan para sandera kami”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Setujui Gencatan Senjata Terbaru Gaza, Israel Bilang Gini

    Hamas Setujui Gencatan Senjata Terbaru Gaza, Israel Bilang Gini

    Tel Aviv –

    Otoritas Israel mengomentari langkah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata terbaru untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Tel Aviv menyebut Hamas hanya menyetujui versi “lebih lunak” dari proposal gencatan senjata yang diajukan Mesir, yang beberapa ketentuan di dalamnya tidak bisa diterima oleh Israel.

    Hamas, pada Senin (6/5) waktu setempat, menyetujui proposal gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa apa yang disetujui Hamas merupakan versi “lebih lunak” dari proposal Mesir yang mencakup kesimpulan yang “jauh jangkauannya” yang tidak bisa diterima oleh Tel Aviv.

    “Ini tampaknya merupakan tipu muslihat yang dimaksudkan untuk membuat Israel terlihat seperti pihak yang menolak kesepakatan,” ucap pejabat Israel tersebut.

    Meskipun demikian, pemerintah Israel mengatakan akan tetap mengirimkan delegasi mereka untuk bertemu para mediator guna membahas proposal gencatan senjata terbaru.

    “Meskipun proposal Hamas jauh dari tuntutan penting Israel, Israel akan mengirimkan delegasi level kerja kepada mediator,” demikian pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu setelah digelarnya rapat kabinet perang Israel.

    “Kabinet perang dengan suara bulat memutuskan bahwa Israel melanjutkan operasi di Rafah untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan para sandera kami dan tujuan-tujuan perang lainnya,” tegas kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

    Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari, pada Senin (6/5), mengatakan bahwa semua proposal mengenai negosiasi pembebasan sandera di Jalur Gaza dianalisis secara serius, dan pada saat yang sama, Israel terus melanjutkan operasi militer di wilayah yang dikuasai Hamas.

    Saat ditanya dalam konferensi pers apakah sikap Hamas menyetujui proposal gencatan senjata akan berdampak pada serangan yang direncanakan di Rafah, Hagari menegaskan operasi akan tetap berlangsung sesuai rencana.

    “Kami memeriksa setiap jawaban dan tanggapan dengan cara paling serius dan mengerahkan setiap kemungkinan terkait negosiasi dan pemulangan para sandera,” jelasnya.

    “Secara paralel, kami masih beroperasi di Jalur Gaza dan akan terus melakukannya,” tegas Hagari.

    Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata Terbaru di Gaza

    Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, sebelumnya dilaporkan telah berbicara dengan PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Menteri Intelijen Mesir Abbas Kamel untuk menyampaikan persetujuan yang diberikan Hamas.

    “Memberi tahu mereka soal persetujuan Hamas atas proposal mereka mengenai perjanjian gencatan senjata,” ungkap Hamas dalam pernyataan via situs resminya.

    Seorang pejabat senior Hamas, secara terpisah, menekankan bahwa persetujuan dari kelompoknya “tidak berarti bahwa gencatan senjata telah berlaku” dan menunjukkan bahwa “pihak Israel belum mengkomunikasikan posisinya”.

    “Bola sekarang ada di tangan pendudukan Israel, apakah mereka akan menyetujui perjanjian gencatan senjata atau menghalanginya,” ucap pejabat senior Hamas yang enggan disebut namanya saat berbicara kepada AFP.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Jakarta –

    Jaringan TV Al Jazeera tidak lagi mengudara di Israel pada Minggu (05/05), setelah Kabinet Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menangguhkan lembaga penyiaran tersebut.

    Keputusan itu menyusul adanya undang-undang (UU), yang disebut sebagai “UU Al Jazeera”, yang disahkan oleh Knesset Israel (parlemen Israel) untuk mengizinkan penutupan lembaga penyiaran asing yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan negara di tengah konflik perang Israel-Hamas di Gaza.

    “Pemerintahan saya memutuskan dengan suara bulat: saluran penghasut Al Jazeera akan ditutup di Israel,” unggah Netanyahu di akun X/Twitter.

    Media Al Jazeera pada Minggu (05/05), telah kembali menolak tuduhan Israel yang menyebut laporannya tentang Gaza itu bias. “Pemerintah Netanyahu telah memutuskan langkah yang begitu menyesatkan dan memfitnah untuk mendorong perintah penutupan kantor Al Jazeera di Israel,” ungkap media tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pihak Al Jazeera menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan kriminal” yang melanggar hak asasi manusia dalam mengakses informasi.

    “Kami mengonfirmasi bahwa kami akan menempuh semua jalur di organisasi internasional dan hukum untuk melindungi hak-hak kami dan para staf kami,” ucap Al Jazeera tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Apa isi larangan tersebut?

    Menurut media Israel, perintah itu akan menghentikan penyiaran media tersebut selama 45 hari. Perintah ini juga yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyita peralatan penyiaran.

    Koresponden senior Al Jazeera berbahasa Inggris di Israel, Imran Khan, mengatakan bahwa selain saluran TV, situs web media itu juga diblokir.

    Dia juga mengungkapkan bahwa perangkatnya yang digunakan untuk menyediakan konten bagi Al Jazeera juga dilarang. Itu berarti, ponsel miliknya dapat disita, jika dia menggunakan itu untuk meliput berita.

    “Ini adalah larangan yang berdampak luas dan kami tidak tahu berapa lama larangan ini akan berlaku,” tambah Khan, dalam pernyataannya di situs web Al Jazeera.

    “Latar belakang keputusan ini bukan dari sisi profesional atau jurnalistik … ini politis,” kata Waleed Omari, kepala biro Al Jazeera di Israel dan wilayah Palestina, seraya menambahkan bahwa media ini sedang mempersiapkan tanggapan secara hukum.

    Bagaimana hubungan Israel dengan lembaga penyiaran Qatar itu?

    Israel memiliki hubungan yang cukup memanas dengan media berita yang berbasis di Qatar itu. Al Jazeera secara intens telah meliput konflik perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan fokus khusus pada pihak Palestina.

    Sebagai salah satu dari sedikitnya kantor media yang masih beroperasi di Gaza sejak ekskalasi konflik pada 7 Oktober tahun lalu, Al Jazeera telah menyiarkan foto dan video dari dampak serangan-serangan udara yang mematikan dan kondisi rumah sakit yang penuh sesak setelah serangan tembakan Israel.

    Israel bahkan menuduh Al Jazeera bekerja sama dengan Hamas, kelompok militan Palestina yang dianggap sebagai organisasi teror oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan negara Barat lainnya.

    Qatar, pemilik lembaga penyiaran tersebut, telah terlibat dalam berbagai mediasi upaya gencatan senjata antara Israel-Hamas. Sejumlah wartawan telah terbunuh di Gaza dalam serangan militer Israel, termasuk beberapa jurnalis yang bekerja untuk Al Jazeera.

    Kematian reporter Palestina-AS, Shireen Abu Akleh, pada Mei 2022 lalu juga telah memicu kemarahan global. Akleh tewas tertembak saat meliput serangan Israel di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki. Al Jazeera menyalahkan militer Israel atas kematian repoternya itu dan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, Israel telah menolak tuduhan tersebut.

    kp/pkp/ (Reuters, AP, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya “sangat dekat” dalam mencapai kesepakatan bilateral dengan Arab Saudi, mengenai jaminan keamanan dari Washington dan bantuan nuklir sipil. Kesepakatan itu diperlukan karena menjadi bagian dari upaya normalisasi Saudi dengan Israel, yang didorong AS.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), kesepakatan itu diatur dalam rancangan kerja yang menguraikan prinsip dan proposal yang bertujuan memulihkan upaya AS membentuk kembali kawasan yang bergejolak, yang terhenti oleh serangan Hamas terhadap Israel dan pecahnya perang di Jalur Gaza.

    Tampaknya ini menjadi strategi jangka panjang yang menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah ketidakpastian mengenai bagaimana perang Gaza akan berakhir.

    Para perunding AS dan Saudi, untuk saat ini, memprioritaskan perjanjian keamanan bilateral yang kemudian akan menjadi bagian dari paket perjanjian lebih luas yang diajukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang nantinya harus memutuskan apakah akan mencapai konsesi untuk mengamankan hubungan bersejarah dengan Riyadh.

    “Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi pekan ini ketika dia berada di Riyadh… dan kami hampir mencapai kesepakatan mengenai bagian bilateral dari perjanjian normalisasi,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Kamis (2/5) waktu setempat, merujuk pada kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Riyadh baru-baru ini.

    Lebih lanjut, Miller memperkirakan bahwa rinciannya bisa diselesaikan “dalam waktu yang sangat singkat”.

    Namun seperti disinggung oleh Miller, Saudi bersikukuh bahwa setiap perjanjian potensial harus mencakup jalur, yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan, menuju ke pembentukan negara Palestina.

    Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar, ada perjanjian bilateral antara Washington dan Riyadh, yang sedang diupayakan mencakup pakta pertahanan, kerja sama di bidang kecerdasan buatan, serta program nuklir sipil Saudi.

    “Ada beberapa detail yang harus terus kami kerjakan, namun kami pikir kami bisa mencapai kesepakatan mengenai detail tersebut dalam waktu yang sangat singkat,” ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada bagian terpisah, seperti proposal soal jalur menuju negara Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel. Diketahui bahwa Israel yang dipimpin oleh Netanyahu telah berulang kali menolak pembentukan negara Palestina.

    Lebih lanjut, Miller mengatakan bahwa kesepakatan yang lebih luas hanya akan tercapai jika semua perjanjian sejalan. Dia juga merujuk pada sikap tegas Saudi soal negara Palestina dan bahwa tidak akan ada kesepakatan normalisasi dengan Israel selama perang masih berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Mengajukan proposal, itu satu hal, proposal yang bisa membawa kita kepada Israel (untuk normalisasi),” ucapnya.

    “Arab Saudi telah memperjelas bahwa sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi dengan Israel, mereka memiliki dua persyaratan: 1) Ketenangan di Gaza, dan 2) Jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ungkap Miller dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya, Miller menilai bahwa kesepakatan normalisasi akan menjadi yang tepat untuk dilakukan bagi rakyat Palestina dan untuk tujuan jangka panjang Israel dalam menjalin hubungan normal dengan negara-negara tetangganya.

    “Hal ini akan mengisolasi Iran, dan secara signifikan, hal ini akan mengatasi beberapa tantangan nyata yang akan dihadapi Israel di Gaza ketika Anda melihat akhir konflik ini dengan memikirkan bagaimana membangun kembali Gaza, dengan memikirkan bagaimana memberikan keamanan kepada Gaza,” jelasnya.

    “Jadi pada akhirnya, pemerintah Israel harus membuat pilihan mengenai apa yang terbaik bagi rakyatnya,” imbuh Miller.

    “Tetapi bagi Amerika Serikat, kami akan berupaya menyelesaikan proposal yang sedang kami kerjakan dengan mitra-mitra Arab kami, dan kami akan mengedepankan sudut pandang tersebut, dan Israel bisa mengambil keputusan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Khusus Rusia Buntut Israel Balas Serangan Iran

    Pesan Khusus Rusia Buntut Israel Balas Serangan Iran

    Jakarta –

    Israel kembali melancarkan serangan balasan kepada Iran. Rusia menyampaikan pesan khusus kepada Israel.

    Dilansir AFP dan kantor berita TASS, Sabtu (20/4/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergei Lavrov, mengungkapkan bahwa Moskow telah memperjelas kepada Israel bahwa Iran “tidak menginginkan eskalasi”.

    Moskow juga menyerukan semua pihak menahan diri dan menilai terlalu dini untuk mengomentari secara panjang lebar laporan serangan Israel terhadap Iran, tanpa adanya pernyataan resmi dari kedua negara.

    “Ada kontak telepon antara para pemimpin Rusia dan Iran, serta antara perwakilan kami dan Israel. Kami telah memperjelasnya dalam percakapan ini, kami mengatakan kepada Israel bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi lebih lanjut,” ujar Lavrov dalam wawancara dengan stasiun-stasiun radio Rusia.

    Lavrov juga menyatakan bahwa Iran “tidak bisa tidak menanggapi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan status perwakilan diplomatiknya, namun negara tersebut tidak menginginkan eskalasi”.

    Dia merujuk pada rentetan serangan drone dan rudal yang dilancarkan Iran terhadap wilayah Israel pada 13-14 April lalu. Serangan itu dilakukan Iran untuk membalas serangan mematikan terhadap Konsulat Teheran di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran.

    “Para pakar menilai tanggapan nyata Iran adalah seperti ini. Tampaknya, dan saya harap saya tidak keliru, ini juga menjadi tanggapan lainnya untuk serangan Israel terhadap fasilitas Isfahan,” ucap Lavrov dalam pernyataannya.

    Israel Kembali Serang Iran

    Namun, pemerintah Iran mengecilkan insiden tersebut dan mengindikasikan pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan terhadap Israel.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (19/4), skala serangan terbatas dan respons Iran yang diredam tampaknya menandakan keberhasilan upaya para diplomat yang bekerja sepanjang waktu untuk mencegah perang habis-habisan, sejak serangan drone dan rudal Teheran terhadap Israel akhir pekan lalu.

    Media dan para pejabat Iran menggambarkan sejumlah kecil ledakan, yang menurut mereka disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang menghancurkan tiga drone yang terdeteksi di wilayah udara Isfahan. Dilaporkan juga bahwa “tidak ada kerusakan besar” di wilayah Iran.

    Secara khusus, Teheran menyebut insiden itu sebagai serangan yang dilakukan oleh “para penyusup”, bukan oleh Israel, sehingga tidak memerlukan pembalasan.

    Israel Enggan Komentaro Serangan ke Iran

    Terkait rentetan ledakan di wilayah Iran, Israel tidak mau berkomentar. Militer Israel maupun kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sama-sama enggan memberikan komentar.

    Seperti dilansir CNN dan AFP, seorang pejabat senior AS yang enggan disebut namanya menyebut Israel telah menuturkan kepada Washington bahwa mereka melancarkan serangan “terbatas” ke wilayah Iran, namun tidak menargetkan fasilitas nuklir Teheran.

    Baik Netanyahu maupun pemerintah dan militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.

    “Kami tidak bisa memberikan komentar untuk saat ini,” jawab militer Israel saat ditanya wartawan soal laporan rentetan ledakan di Iran.

    Kantor PM Israel, saat ditanya secara terpisah, menolak untuk mengonfirmasi apakah Tel Aviv berada di balik rentetan ledakan di Isfahan.

    Namun diketahui Israel bersumpah akan membalas serangan drone dan rudal Teheran akhir pekan lalu. Serangan itu, menurut otoritas Iran, merupakan respons atas serangan terhadap konsulatnya di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang, termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Itu Bukan Drone, Cuma Mainan Anak

    Itu Bukan Drone, Cuma Mainan Anak

    New York –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Hossein Amir-Abdollahian menolak untuk secara resmi mengakui Israel ada balik serangan baru-baru ini di negaranya. Amir-Abdollahian justru mencemooh senjata yang digunakan dalam serangan di Iran yang disebutnya lebih mirip mainan anak-anak.

    Seperti dilansir NBC News dan Al Jazeera, Sabtu (20/4/2024), Amir-Abdollahian sama seperti para pejabat Iran lainnya terkesan mengecilkan dan meremehkan rentetan ledakan yang terdengar di kota Isfahan pada Jumat (19/4) waktu setempat.

    Sumber-sumber pejabat Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, menyebut ledakan itu sebagai serangan Tel Aviv untuk membalas rentetan serangan drone dan rudal Teheran pekan lalu. Namun pemerintah Iran menegaskan tidak ada serangan dari luar negeri di wilayahnya.

    “Apa yang terjadi semalam itu bukan serangan,” ucap Amir-Abdollahian dalam wawancara dengan wartawan NBC News, Tom Llamas, di sela-sela menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York, AS.

    “Itu lebih seperti mainan yang dimainkan oleh anak-anak kita — bukan drone,” cetusnya dengan nada mencemooh.

    “Belum terbukti bagi kami bahwa ada hubungan antara hal ini dan Israel,” ucap Amir-Abdollahian, sembari menyatakan bahwa Teheran sedang menyelidiki insiden tersebut dan menyebut laporan-laporan media asing tidak akurat.

    Laporan kantor berita Iran, Fars, sebelumnya menyebut tiga ledakan terdengar di dekat area Qahjavarestan, di dekat bandara Isfahan dan di dekat pangkalan udara militer ke-8 Shekari di Provinsi Isfahan pada Jumat (19/4). Sedangkan kantor berita resmi IRNA menyatakan “tidak ada kerusakan besar” di wilayah Iran.

    Sementara fasilitas nuklir yang ada di wilayah Isfahan, menurut kantor berita Tasnim, dalam kondisi “sepenuhnya aman” menyusul laporan ledakan tersebut.

    Juru bicara Pusat Siber Nasional Iran, Hossein Dalirian, dalam pernyataan via media sosial X menyebut tiga drone “berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara negara ini, tidak ada laporan mengenai serangan rudal untuk saat ini”. Tidak disebutkan lebih lanjut soal siapa yang meluncurkan drone-drone itu.

    Seorang pejabat Iran, yang tidak disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa sejauh ini tidak ada rencana untuk merespons insiden tersebut. Dikatakan juga oleh pejabat Iran tersebut bahwa belum ada kejelasan soal siapa yang ada di balik insiden ini.

    Amir-Abdollahian dalam pernyataannya juga menyatakan bahwa Iran tidak berencana merespons, kecuali Israel melancarkan serangan signifikan terhadap kepentingan negaranya.

    “Selama tidak ada petualangan baru Israel terhadap kepentingan kami, maka kami tidak akan memberikan reaksi baru apa pun,” ucapnya.

    “Jika Israel mengambil tindakan tegas terhadap negara saya dan hal ini terbukti oleh kami, maka respons kami akan segera dan maksimum, dan akan membuat mereka menyesalinya,” tegas Amir-Abdollahian dalam wawancara dengan NBC News tersebut.

    Israel menolak untuk berkomentar soal laporan serangan di Iran tersebut, dengan kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu enggan mengonfirmasi apakah Tel Aviv memang berada di balik rentetan ledakan di Isfahan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Keanggotaan Penuh Palestina di PBB Tinggal Tunggu Waktu

    Keanggotaan Penuh Palestina di PBB Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta –

    Keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tinggal menunggu waktu saja. Voting segera dilakukan untuk menentukan status keanggotaan Palestina.

    Sebagaimana diketahui, sampai saat ini perang di Gaza masih berkecamuk. Namun, sudah ada sejumlah negara yang siap untuk mengakui Palestina. Beberapa di antaranya seperti Irlandia, Spanyol, Malta dan Slovenia.

    Bahkan, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina secara resmi pada Juli mendatang. Pengakuan dari otoritas Madrid itu akan disampaikan ketika Sanchez melakukan tur kunjungan ke kawasan Timur Tengah.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (2/4/2024), rencana Spanyol mengakui negara Palestina itu diungkapkan oleh PM Sanchez saat menyampaikan pernyataan informal tersebut kepada rombongan wartawan yang mendampingi dirinya dalam kunjungan ke Amman, ibu kota Yordania, pada Senin (1/4) malam waktu setempat.

    Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan PM Sanchez ke Yordania, Qatar dan Arab Saudi.

    Irlandia Juga Siap Akui Palestina

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Irlandia Simon Harris mengecam PM Israel Benjamin Netanyahu atas serangan di Gaza, Palestina. Simon menegaskan bahwa negaranya siap mengakui Palestina sebagai negara.

    Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Simon saat menyampaikan pidato di Dublin, Senin (8/4/2024) lalu. Video pidato ini diunggah melalui akun Instagram resminya.

    “Biar saya perjelas–rakyat Irlandia merasa muak dengan tindakan Netanyahu,” kata Simon seperti dilihat detikcom, Rabu (10/4).

    Simon mendorong agar gencatan senjata bisa segera dilakukan. Selain itu, ia ingin bantuan ke Palestina bisa disalurkan secara bebas.

    “Gencatan senjata sekarang. Biarkan bantuan mengalir dengan bebas,” ungkapnya.

    Dia secara tegas menyatakan siap mengakui Palestina sebagai negara. “Irlandia siap mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    Voting DK PBB

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melakukan voting pada Kamis (18/4) waktu setempat mengenai permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB.

    Di tengah serangan militer Israel di Gaza, Palestina pada awal April lalu kembali mengajukan permohonan keanggotaan yang pertama kali diajukan ke badan dunia tersebut pada tahun 2011, meskipun Amerika Serikat yang memegang hak veto, telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.

    Majelis Umum PBB dapat menerima negara anggota baru dengan dua pertiga suara mayoritas, namun hanya setelah Dewan Keamanan memberikan rekomendasinya.

    Blok regional Kelompok Arab (Arab Group) mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang menegaskan “dukungannya yang teguh” terhadap permohonan Palestina tersebut.

    “Keanggotaan di PBB merupakan langkah penting ke arah yang benar menuju resolusi yang adil dan abadi atas permasalahan Palestina sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” demikian pernyataan Arab Group, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Rabu (17/4/2024).

    Aljazair, yang merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, telah merancang resolusi yang “merekomendasikan” kepada Majelis Umum agar “Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

    Pemungutan suara pada hari Kamis ini akan bertepatan dengan pertemuan Dewan Keamanan yang dijadwalkan beberapa minggu lalu untuk membahas situasi di Gaza, yang diperkirakan akan dihadiri oleh para menteri dari beberapa negara Arab.

    Palestina – yang berstatus pengamat di PBB sejak 2012 – telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB.

    “Kami sedang mencari izin masuk. Itu adalah hak alami dan hukum kami,” kata Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-UE Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Iran Usai Serangan ke Israel

    AS-UE Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Iran Usai Serangan ke Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan sanksi baru untuk Iran. Hal itu dikonfirmasi oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, melalui sebuah pernyataan pada Selasa (16/4) malam waktu setempat.

    Sullivan dalam pernyataan itu mengatakan, Presiden AS Joe Biden telah “berkoordinasi dengan sekutu dan mitra, termasuk G7, dan para pemimpin bipartisan di Kongres, mengenai tanggapan komprehensif” atas apa yang disebutnya sebagai “serangan udara Iran terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Pernyataan itu mengungkap bahwa sanksi baru tidak hanya akan dikenakan pada program rudal dan drone Iran, tapi juga untuk “entitas yang mendukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Kementerian Pertahanan Iran.”

    Dalam pernyataannya Sullivan menambahkan: “Kami terus bekerja melalui Departemen Pertahanan dan Komando Pusat AS untuk lebih memperkuat dan memperluas keberhasilan integrasi pertahanan udara dan rudal serta peringatan dini di seluruh Timur Tengah untuk semakin melemahkan efektivitas kekuatan rudal dan UAV [pesawat nirawak] milik Iran.”

    Sullivan juga mengatakan, AS berharap sekutu dan mitranya untuk mengikuti jejak Washington menjatuhkan sanksi mereka sendiri terhadap Iran.

    UE kaji perluasan sanksi terhadap Iran

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Joseph Borrel, pada Selasa (16/4) malam waktu setempat mengatakan, Brussels juga akan berupaya mencari cara-cara potensial untuk memperluas sanksi terhadap Iran, sesuai usulan dari beberapa negara anggota.

    Menurut Borrell, usulan tersebut memuat perluasan sanksi yang bertujuan untuk membatasi pasokan drone Iran ke Rusia, serta halyang terkait penyediaan rudal dan pengiriman ke proksi Iran di Timur Tengah.

    “Saya telah berkampanye pada akhir musim gugur bersama dengan Prancis dan mitra-mitra lain di Uni Eropa agar sanksi drone ini diperluas lebih lanjut … Saya harap kita dapat mengambil tindakan bersama-sama sekarang,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Selasa (16/4) di Berlin.

    Diplomat utama Jerman itu juga mengatakan, ia akan melakukan perjalanan ke Israel untuk membahas cara meredakan situasi.

    “Kami akan membahas bagaimana agar eskalasi lebih lanjut dapat dicegah, dengan semakin banyaknya kekerasan,” ujarnya kepada wartawan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Lawatan Baerbock ke Israel

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock hari Rabu (17/4) ini memulai lawatannya ke Israel untuk misi penengahan dan peredaan ketegangan, dengan melakukan pembicaraan bersama presiden Israel Isaac Herzog di Jerusalem. Juga menteri luar negeri Inggris David Cameron menggelar pertemuan dengan presiden Israel. Menlu Jerman, Baerbock dan menlu Inggris Cameron merupakan dua diplomat puncak barat pertama yang melakukan kunjungan ke Israel, setelah serangan rudal dan drone Iran akhir pekan lalu.

    Iran mengatakan serangan itu merupakan pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap konsulatnya di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan beberapa perwira tinggi militer Iran. Hampir semua rudal dan drone berhasil ditangjkal Iron Dome dan ditembak jatuh, namun satu anak di Israel terluka parah akibat serangan Iran.

    Baerbock diagendakan untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Katz dan anggota Kabinet Perang Benny Gantz, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.

    Baerbock pada hari selasa menyerukan agar Uni Eropa memperketat sanksi yang menargetkan program drone Iran, setelah serangan tersebut.

    gtp/rs/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini