Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Menteri Israel Sambut Kematian Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh

    Menteri Israel Sambut Kematian Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh

    Tel Aviv –

    Pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan kematian pemimpin biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam serangan di Iran. Namun, salah satu menteri dalam kabinet pemerintahan Israel menyambut kematian Haniyeh dalam pernyataan via media sosial.

    “Ini adalah cara yang tepat untuk membersihkan dunia dari kotoran ini,” tulis Menteri Warisan Israel, Amichay Eliyahu, dalam pernyataannya via media sosial mengomentari laporan kematian Haniyeh, seperti dilansir The Times of Israel, Rabu (31/7/2024).

    Eliyahu menjadi pejabat senior pemerintah Israel yang pertama memberikan reaksi atas kabar kematian Haniyeh.

    Komentar Eliyahu itu muncul saat laporan media-media lokal berbahasa Ibrani menyebut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan jajaran menterinya untuk tetap diam mengenai laporan pembunuhan Haniyeh di Teheran, Iran.

    Pemerintah Israel maupun kantor Netanyahu belum secara resmi mengomentari kematian Haniyeh.

    Namun Eliyahu dengan komentarnya mengisyaratkan Israel berada di balik kematian Haniyeh di Teheran. Eliyahu merupakan anggota partai sayap kanan Otzma Yehudit, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir yang kontroversial.

    “Tidak ada lagi perjanjian ‘perdamaian’/penyerahan diri khayalan, tidak ada lagi belas kasihan bagi orang-orang yang mati ini,” tulis Eliyahu dalam postingan media sosialnya mengomentari sebuah artikel berita yang mengumumkan kematian Haniyeh.

    “Tangan besi yang akan memukul mereka adalah yang akan memberikan ketenangan dan sedikit kenyamanan, serta memperkuat kemampuan kita untuk hidup damai bersama mereka yang mencari perdamaian,” sebutnya.

    “Kematian Haniyeh membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik,” cetus Eliyahu dalam komentarnya.

    Hamas Tegaskan Kematian Haniyeh ‘Tak Akan Dibiarkan Begitu Saja’

    Kelompok Hamas sebelumnya mengonfirmasi kematian Haniyeh, yang merupakan pemimpin politik mereka, saat berada di Iran. Hamas menyebut Haniyeh tewas dalam serangan Israel di Teheran, ketika dia menghadiri seremoni pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian.

    “Saudara-saudara, para pemimpin, mujahid Ismail Haniyeh, pemimpin gerakan ini, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah dia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru (Iran),” sebut kelompok Hamas dalam pernyataannya.

    Kematian Haniyeh menuai reaksi keras, dengan pejabat senior Hamas Moussa Abu Marzouk, yang dikutip televisi Al-Aqsa TV yang dikelola Hamas, menyebut pembunuhan Haniyeh di Teheran pada Rabu (31/7) sebagai “tindakan pengecut yang tidak akan dibiarkan begitu saja”.

    Dalam pernyataan terpisah, seorang pejabat Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri, mengatakan kepada Reuters bahwa pembunuhan tersebut merupakan eskalasi besar yang tidak akan mencapai tujuannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemimpin Hamas Tewas Usai Hadiri Pelantikan Presiden Iran

    Pemimpin Hamas Tewas Usai Hadiri Pelantikan Presiden Iran

    Jakarta –

    Kelompok Hamas mengumumkan pada hari Rabu (31/7) bahwa pemimpin politiknya, Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan Israel di Iran. Haniyeh berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru negara tersebut.

    “Saudara, pemimpin, mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah ia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru (Iran),” kata kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (31/7/2024).

    Garda Revolusi Iran juga mengumumkan kematian tersebut, dengan mengatakan kediaman Haniyeh di Teheran, ibu kota Iran “diserang” dan ia terbunuh bersama seorang pengawalnya.

    “Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran, dan sebagai akibat dari insiden ini, ia dan salah seorang pengawalnya menjadi martir,” kata sebuah pernyataan oleh situs web berita Sepah milik Korps Garda Revolusi Islam.

    Haniyeh telah melakukan perjalanan ke Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Selasa (30/7) waktu setempat.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan kematian Haniyeh.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan membawa kembali semua sandera yang ditawan selama serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel selatan itu mengakibatkan kematian 1.197 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Para milisi Palestina juga menangkap 251 sandera, 111 orang di antaranya masih ditawan di Gaza, termasuk 39 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017 untuk menggantikan Khaled Meshaal. Namun, dia telah menjadi tokoh terkenal setelah menjadi perdana menteri Palestina pada tahun 2006 setelah kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan parlemen tahun itu.

    Dianggap sebagai seorang pragmatis, Haniyeh tinggal di pengasingan dan membagi waktunya antara Turki dan Qatar.

    Dia telah melakukan perjalanan misi diplomatik ke Iran dan Turki selama perang antara Hamas dan Israel di Gaza, bertemu dengan presiden Turki dan Iran.

    Haniyeh dikatakan menjaga hubungan baik dengan para pemimpin berbagai faksi Palestina, termasuk para pesaing Hamas.

    Ia bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 ketika kelompok militan tersebut didirikan di tengah pecahnya intifada Palestina pertama, atau pemberontakan, terhadap pendudukan Israel yang berlangsung hingga tahun 1993.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Horor Puluhan Jasad Ditemukan di Khan Younis Usai Penyerbuan Israel

    Horor Puluhan Jasad Ditemukan di Khan Younis Usai Penyerbuan Israel

    Gaza City –

    Pasukan Israel mengakhiri penyerbuan selama sepekan yang berlangsung di area Khan Younis sebelah timur, yang masih berada di wilayah Jalur Gaza. Puluhan jenazah ditemukan di area tersebut setelah ribuan warga Palestina kembali ke rumah mereka yang kini tinggal puing.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (31/7/2024), para pejabat kesehatan Palestina melaporkan bahwa para petugas penyelamat sejauh ini menemukan sedikitnya 42 jenazah warga Palestina yang tewas dalam penyerbuan Israel ke wilayah timur Khan Younis.

    Dinas Urusan Darurat Sipil Gaza, secara terpisah, mengatakan upaya pencarian lebih lanjut sedang dilakukan dengan sekitar 200 orang dilaporkan masih hilang.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya telah membunuh lebih dari 150 pria bersenjata Palestina dalam penyerbuan selama sepekan di area tersebut. Diklaim juga bahwa pasukan Tel Aviv telah menghancurkan terowongan militan dan menyita persenjataan dalam penyerbuan itu.

    Militer Israel sebelumnya menyebut penyerbuan ke wilayah timur Khan Younis tersebut bertujuan untuk mencegah sayap bersenjata Hamas berkumpul kembali.

    Setelah pasukan Israel menarik diri dari area tersebut, banyak warga sipil Palestina yang kembali ke rumah-rumah mereka dengan berjalan kaki dan menggunakan kereta keledai yang membawa barang-barang mereka.

    Banyak yang mendapati rumah mereka telah rusak atau hancur.

    Sejumlah saksi mata menuturkan bahwa pasukan militer Israel meratakan pemakaman utama di area Bani Suhaila, kota di pinggiran timur Khan Younis yang menjadi fokus utama penyerbuan Tel Aviv. Rumah-rumah dan jalanan di sekitar pemakaman itu juga ikut diratakan dengan buldoser.

    “Saya kembali, dan saya beriman kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah kami akan hidup atau mati, tapi ini semua demi tanah air. Meskipun menderita, kami bersabar dan insya Allah kami akan meraih kemenangan,” ucap salah satu warga bernama Etimad Al-Masri, yang berjalan kaki sejauh lima kilometer untuk pulang ke rumahnya.

    Banyak warga setempat yang mengaku sudah beberapa kali mengungsi dari rumah mereka.

    “Kami berharap akan ada gencatan senjata dan ketenangan. Kami berharap mereka bertindak berdasarkan gencatan senjata sehingga kami bisa hidup dalam keamanan dan keselamatan,” kata seorang warga lainnya bernama Walid Abu Nsaira yang juga berjalan kaki pulang ke rumahnya.

    Upaya terbaru untuk merundingkan gencatan senjata melalui mediator, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, sekali lagi berujung kegagalan. Pada Senin (29/7) waktu setempat, Israel dan Hamas saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan dalam perundingan tersebut.

    Hamas menginginkan perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza. Sedangkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan perang hanya akan berhenti setelah Hamas dikalahkan dan dihancurkan.

    Ada juga perbedaan pendapat mengenai bagaimana kesepakatan itu akan dilaksanakan.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut lebih dari 39.000 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu. Sementara laporan Israel menyebut sekitar 330 tentaranya tewas dalam pertempuran melawan Hamas di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hizbullah Bantah Serang Daratan Golan yang Dikuasai Israel Tewaskan 12 Orang

    Hizbullah Bantah Serang Daratan Golan yang Dikuasai Israel Tewaskan 12 Orang

    Jakarta –

    Serangan roket di lapangan sepak bola di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel menewaskan 12 orang termasuk anak-anak pada hari Sabtu. Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan itu, tetapi hal itu dibantah Hizbullah.

    Israel bersumpah untuk memberikan hukuman berat kepada kelompok Lebanon yang didukung Iran tersebut.

    “Hizbullah akan membayar harga yang mahal, harga yang belum pernah dibayarnya,” Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam panggilan telepon dengan pemimpin komunitas Druze di Israel, menurut pernyataan dari kantornya, dilansir Reuters Minggu (28/7/2024).

    Sementara Hizbullah membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    “Perlawanan Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut, dan dengan tegas membantah semua tuduhan palsu dalam hal ini,” kata kelompok Hizbullah dalam pernyataan tertulisnya.

    Hizbullah sebelumnya telah mengumumkan beberapa serangan roket yang menargetkan posisi militer Israel.

    Serangan tersebut meningkatkan ketegangan dalam permusuhan yang telah terjadi bersamaan dengan perang Gaza dan telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran antara kedua musuh yang bersenjata lengkap tersebut.

    Roket tersebut menghantam lapangan sepak bola di desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, wilayah yang direbut dari Suriah oleh Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan dianeksasi dalam tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar negara.

    13 Orang Terluka

    Layanan ambulans Israel mengatakan 13 orang lainnya terluka oleh roket yang menghantam lapangan sepak bola yang saat itu dipenuhi anak-anak dan remaja.

    “Mereka sedang bermain sepak bola, mereka mendengar sirene, mereka berlari ke tempat berlindung… mungkin butuh waktu sekitar 15 detik (untuk mencapai tempat berlindung). Namun mereka tidak dapat mencapai tempat berlindung karena roket menghantam lokasi antara tanah dan tempat berlindung,” kata Mourhaf Abu Saleh, seorang saksi mata.

    Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan saat roket menghantam. Sirene serangan udara terdengar, diikuti ledakan besar dan gambar asap mengepul.

    Reuters berhasil memverifikasi lokasi secara independen dengan bangunan dan tata letak jalan yang sesuai dengan citra satelit di area tersebut.

    Idan Avshalom, seorang petugas medis di layanan ambulans Magen David Adom, mengatakan responden pertama tiba di tempat kejadian dengan kerusakan besar.

    “Ada korban di rumput dan pemandangannya mengerikan,” katanya.

    Netanyahu, yang sudah dijadwalkan kembali dari Amerika Serikat ke Israel pada Sabtu malam, mengatakan dia akan mempercepat penerbangannya dan mengadakan pertemuan dengan kabinet keamanannya setelah tiba.

    Amerika Serikat, yang telah memimpin upaya diplomatik yang bertujuan untuk meredakan konflik di perbatasan Lebanon-Israel, mengutuknya sebagai serangan yang mengerikan. AS mengatakan dukungan AS untuk keamanan Israel “sangat kuat dan tak tergoyahkan terhadap semua kelompok teroris yang didukung Iran, termasuk Hizbullah Lebanon”.

    Amerika Serikat “akan terus mendukung upaya untuk mengakhiri serangan mengerikan ini di sepanjang Garis Biru, yang harus menjadi prioritas utama,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Garis Biru mengacu pada perbatasan antara Lebanon dan Israel.

    Sementara Rusia, yang memiliki hubungan dengan sebagian besar pemain kunci di Timur Tengah, termasuk Israel, Iran, Otoritas Palestina, dan Hamas, mengutuk serangan di Dataran Tinggi Golan.

    “Kami mengutuk semua tindakan teroris yang dilakukan oleh entitas mana pun,” kantor berita negara Rusia TASS mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Minggu.

    Lihat juga Video: Ketegangan di Olimpiade 2024: Pria Berbendera Palestina Vs Pendukung Israel

    (yld/gbr)

  • Korban Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel Tembus 39 Ribu Jiwa

    Korban Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel Tembus 39 Ribu Jiwa

    Jakarta –

    Jumlah korban tewas di Gaza, Palestina, akibat serangan Israel terus bertambah. Total korban tewas hingga saat ini mencapai 39.258 ribu jiwa.

    Dilansir AFP, Sabtu (27/7/2024), Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan setidaknya 39.258 orang tewas selama lebih dari 9 bulan Israel menyerang Gaza sejak 7 Oktober 2024.

    Dalam 48 jam terakhir tercatat 83 orang tewas. Sementara, jumlah korban luka tercatat sebanyak 90.589 jiwa.

    Seperti diketahui, Militer Israel melancarkan serangan udara terbaru terhadap Jalur Gaza saat Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengunjungi Amerika Serikat (AS). Gempuran terbaru Tel Aviv ini dilaporkan menghancurkan rumah-rumah di area Khan Younis bagian timur, dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (25/7), serangan udara terbaru Israel terhadap Jalur Gaza itu dilancarkan beberapa jam sebelum Netanyahu berpidato di hadapan Kongres AS pada Rabu (24/7) siang waktu AS. Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan tekad untuk terus berperang hingga Hamas dihancurkan.

    Layanan Darurat Sipil Palestina, dalam pernyataannya, mengungkapkan pihaknya menerima panggilan darurat dari warga-warga yang terjebak di rumah-rumah mereka di area Bani Suhaila, Khan Younis bagian timur, namun akses ke kota tersebut sulit dicapai.

    Para petugas medis di Jalur Gaza kemudian melaporkan bahwa dua warga Palestina terbunuh dalam serangan udara di area Bani Suhaila, yang menurut sayap bersenjata Hamas, menjadi lokasi para petempur meledakkan sebuah bom terhadap kendaraan pengangkut pasukan Israel.

    (whn/whn)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Soal Pengakuan Atas Palestina: Tak Bisa Disangkal!

    London –

    Perdana Menteri (PM) baru Inggris Keir Starmer berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dengan Abbas, Starmer membahas soal pengakuan terhadap negara Palestina yang disebutnya sebagai “hak yang tidak bisa disangkal”.

    Sedangkan dengan Netanyahu, Starmer menyebut gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza menjadi “kebutuhan yang jelas dan mendesak”.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Menurut kantor berita Palestina, WAFA News Agency, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui negara Palestina secara resmi saat berbicara via telepon dengan Starmer.

    Palestina telah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwefia menjadi negara-negara Eropa terbaru yang memberikan pengakuan resmi pada akhir Mei lalu.

    Starmer Serukan Gencatan Senjata Gaza Saat Telepon Netanyahu

    Selain berbicara dengan Abbas, Starmer juga melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dengan Netanyahu, Starmer disebut membahas soal pentingnya gencatan senjata segera untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Dia juga menyerukan pembebasan para sandera dan peningkatan aliran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri mengemukakan kebutuhan jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pemulangan para sandera, dan peningkatan segera untuk jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil,” demikian disampaikan kantor PM Inggris dalam pernyataannya.

    “Dia (Starmer-red) menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan adanya kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, Starmer juga menegaskan komitmen negaranya untuk “melanjutkan kerja sama penting Inggris dan Israel untuk mencegah ancaman jahat”. Dia juga menyatakan harapannya untuk memperdalam hubungan erat antara London dan Tel Aviv.

    Kantor PM Israel tidak merilis pernyataan apa pun soal percakapan telepon dengan Starmer tersebut.

    Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. Lebih dari 87.000 orang lainnya mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya dilaporkan hilang.

    Starmer, yang sebelumnya menjadi pemimpin oposisi Inggris dari Partai Buruh, pernah dituding tidak menyerukan gencatan senjata, yang menjadi sikap yang sama dengan mantan PM Rishi Sunak dari Partai Konservatif. Dia baru menyerukan gencatan senjata pada Februari lalu setelah tekanan publik yang intens.

    Tidak hanya itu, menurut Al Jazeera, Starmer juga pernah dikritik secara luas karena mengatakan Israel “berhak” untuk memutus pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza saat berbicara dalam podcast media LBC pada Oktober tahun lalu.

    Juru bicara Partai Buruh, pada saat itu, membantah Starmer membenarkan tindakan Israel memblokade pasokan air dan listrik untuk warga Gaza. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa komentar Starmer itu merespons pertanyaan soal hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    London –

    Pemerintahan baru Inggris, yang kini dipimpin Partai Buruh, diperkirakan tidak akan menghalangi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    Dalam gugatan hukumnya, otoritas London sebelumnya mempertanyakan apakah ICC bisa memerintahkan penangkapan warga negara Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya juga mengatakan bahwa otoritas Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan perjanjian Oslo, dan akibatnya, mereka tidak bisa mentransfer yurisdiksi kepada ICC.

    Pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Lihat juga Video ‘Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Baru Inggris Keir Starmer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Ingin Lanjut Perang Lawan Hamas Meski Ada Gencatan Senjata

    Netanyahu Ingin Lanjut Perang Lawan Hamas Meski Ada Gencatan Senjata

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menginginkan agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza masih memungkinkan pasukan Tel Aviv melanjutkan pertempuran melawan Hamas sampai tujuan perang tercapai.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (8/7/2024), pernyataan terbaru Netanyahu itu disampaikan saat pembicaraan akan dimulai kembali untuk membahas tawaran Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, yang bertujuan mengakhiri perang yang berkecamuk selama sembilan bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Sekitar lima hari setelah kelompok Hamas mengumumkan pihaknya menyetujui bagian penting dari tawaran Washington itu, dua pejabat kelompok militan Palestina itu mengatakan pihaknya sedang menunggu respons Israel terhadap usulan terbaru mereka.

    Netanyahu dijadwalkan melakukan konsultasi pada Minggu (7/7) malam soal langkah selanjutnya dalam merundingkan proposal gencatan senjata tiga fase yang diumumkan Presiden AS Joe Biden pada akhir Mei lalu dan dimediasi oleh Qatar dan Mesir.

    Proposal itu bertujuan mengakhiri perang dan membebaskan sekitar 120 sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Hamas, pekan lalu, mencabut atau membatalkan tuntutan utamanya yang menuntut Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian dengan kelompoknya.

    Sebaliknya, menurut sumber Hamas yang dikutip Reuters, Hamas akan mengizinkan dilakukannya perundingan lanjutan untuk mencapai tujuan itu selama enam pekan fase pertama — merujuk pada gencatan senjata fase pertama yang diatur dalam proposal Washington tersebut.

    Namun ternyata, Netanyahu bersikeras menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak boleh menghalangi pasukan Israel untuk melanjutkan pertempuran melawan Hamas hingga tujuan-tujuan perangnya tercapai. Tujuan perang yang dimaksud mencakup penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta pemulangan para sandera.

    “Rencana yang telah disetujui Israel dan disambut baik oleh Presiden Biden akan memungkinkan Israel memulangkan para sandera tanpa melanggar tujuan perang lainnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya pada Minggu (7/7) waktu setempat.

    Lebih lanjut, Netanyahu juga menegaskan bahwa kesepakatan harus melarang penyelundupan senjata ke Hamas melalui perbatasan Jalur Gaza-Mesir dan tidak mengizinkan ribuan militan bersenjata untuk kembali ke Jalur Gaza bagian utara.

    Direktur Badan Intelijen Pusat AS, William Burns, dijadwalkan bertemu PM Qatar dan kepala intelijen Israel dan Mesir pada Rabu (10/7) mendatang di Doha. Menurut sumber, Burns juga akan mengunjungi Kairo pekan ini, bersama delegasi perunding Israel.

    Perundingan gencatan senjata dilanjutkan kembali sejak pekan lalu, setelah mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan dengan upaya diplomasi para mediator terhenti dan tidak menghasilkan apa pun.

    Seorang pejabat Palestina yang enggan disebut namanya menyebut tawaran AS itu bisa menghasilkan kesepakatan kerangka kerja jika diterima oleh Israel dan akan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    “Kami telah menyerahkan respons kami kepada mediator dan menunggu untuk mendengar respons pendudukan (Israel-red),” ujar salah satu dari dua pejabat Hamas yang berbicara kepada Reuters, namun enggan disebut namanya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)