Tag: Benjamin Netanyahu

  • Hamas Tunjuk Hidung Israel Usai Serangan Udara Tewaskan Sandera

    Hamas Tunjuk Hidung Israel Usai Serangan Udara Tewaskan Sandera

    Gaza

    Israel menemukan enam jenazah sandera di terowongan bawah tanah Gaza, Palestina. Hamas menuding serangan udara Israel yang menyebabkan enam sandera itu tewas.

    Dilansir AFP, Minggu (1/9/2024), Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden awalnya menyebut jenazah warga AS Hersh Goldberg-Polin termasuk di antara enam mayat sandera yang ditemukan di Gaza. Biden menyebut mayat itu ditemukan di terowongan di bawah Rafah, Gaza.

    “Hari ini, di sebuah terowongan di bawah kota Rafah, pasukan Israel menemukan enam jenazah sandera yang ditawan Hamas,” kata Biden.

    “Kami kini telah mengonfirmasi bahwa salah satu sandera, adalah warga negara Amerika, Hersh Goldberg-Polin,” imbuh Biden.

    Pria berusia 23 tahun itu merupakan satu di antara 251 sandera yang ditangkap Hamas saat serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Sekitar 100 sandera diyakini masih ditawan. Israel menyebut puluhan di antaranya telah tewas.

    Orang tua Goldberg-Polin, yang diculik dari festival musik Supernova, menyampaikan pidato di hadapan delegasi di Konvensi Nasional Demokrat di Chicago bulan lalu. Pasangan itu juga bergabung dengan kerabat sandera lainnya yang berunjuk rasa di dekat perbatasan Gaza pada Kamis (29/8).

    “Hersh! Ini Ibu, aku mencintaimu, tetaplah kuat, bertahanlah,” teriak Rachel Goldberg-Polin ke mikrofon.

    Putranya bersembunyi di tempat perlindungan bom bersama orang lain pada 7 Oktober 2023, tetapi tempat itu dikepung oleh orang-orang bersenjata. Video yang dirilis Hamas pada hari itu menunjukkan Goldber-Polin sedang dinaikkan ke pikap dengan sebagian lengan kirinya, yang hancur dalam serangan itu, hilang.

    Dia juga muncul dalam sebuah video bukti kehidupan yang dirilis oleh Hamas pada 24 April 2024. Saat itu, dia mengatakan para tawanan hidup ‘di neraka’. Lengan kirinya telah diamputasi di bawah siku.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang. Israel lalu melakukan serangan yang mereka klaim balasan dan untuk memusnahkan Hamas di Gaza.

    Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.691 orang Palestina. Sebagian besar korban tewas adalah wanita dan anak-anak. Jutaan warga Gaza juga menjadi pengungsi akibat serangan Israel.

    Hamas Salahkan Serangan Israel

    Pejabat senior Hamas, Izzat al-Risheq, menyalahkan Israel terkait tewasnya enam sandera di terowongan itu. Hamas menyebut para sandera tewas karena serangan udara Israel pada Sabtu (31/8).

    Dilansir Al-Jazeera, Al-Risheq juga menyalahkan AS atas ‘bias, dukungan, dan kemitraannya’ dalam perang selama 11 bulan di wilayah yang terkepung itu. Pejabat itu menyatakan Hamas lebih peduli dengan kehidupan para sandera daripada Presiden AS Joe Biden.

    Dia menekankan Hamas telah menerima usulan dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan dan resolusi tersebut.

    Hamas juga menuding Netanyahu menghalangi tercapainya kesepakatan guna mempertahankan kekuasaan di Israel.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Serangan Terbaru di Gaza

    Israel juga meluncurkan serangan yang menewaskan sedikitnya 48 orang di Jalur Gaza, Palestina, pada Sabtu (31/8). Serangan terjadi di wilayah tengah dan selatan Gaza menjelang dimulainya vaksinasi polio di wilayah itu.

    Dilansir Reuters, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mulai melakukan vaksinasi polio terhadap 640.000 anak di wilayah itu. Vaksinasi polio itu akan beradu cepat dengan waktu.

    Israel hanya memberi jeda 8 jam setiap hari dalam pertempuran antara pasukan Israel dan militan Hamas di wilayah tertentu. Wakil Menteri Kesehatan Gaza, Yousef Abu Al-Reesh, mengatakan tim vaksinasi akan mencoba menjangkau sebanyak mungkin wilayah untuk memastikan cakupan yang luas, tetapi dia mengatakan hanya gencatan senjata yang komprehensif yang dapat menjamin cukup banyak anak yang dijangkau.

    “Jika masyarakat internasional benar-benar menginginkan kampanye ini berhasil, mereka harus menyerukan gencatan senjata, mengetahui bahwa virus ini tidak akan berhenti, dan dapat menyebar ke mana saja,” katanya kepada wartawan di Rumah Sakit Nasser di kota selatan Khan Younis.

    Petugas medis telah memberikan vaksin kepada beberapa anak di bangsal Rumah Sakit Nasser pada Sabtu (31/8) sebagai langkah simbolis sebelum kampanye resmi dimulai. Kampanye ini menyusul munculnya kasus bayi lumpuh sebagian akibat virus polio tipe 2 yang menjadi kasus pertama di wilayah tersebut dalam 25 tahun.

    Pejabat WHO mengatakan sedikitnya 90% anak-anak perlu divaksinasi dua kali dengan jarak 4 minggu antardosis agar upaya ini berhasil. Tetapi, vaksinasi ini menghadapi tantangan besar di Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat perang selama hampir 11 bulan.

    Pada hari Sabtu, saat lebih dari 2.000 pekerja medis dan masyarakat bersiap untuk memulai vaksinasi, petugas medis di Nuseirat, salah satu dari delapan kamp pengungsi bersejarah di Jalur Gaza, mengatakan serangan Israel yang terpisah menewaskan sedikitnya 19 orang, termasuk sembilan anggota keluarga yang sama.

    Lebih dari 30 orang lainnya tewas dalam serangkaian serangan di wilayah lain di Gaza. Warga dan sumber militan mengatakan pejuang dari Hamas, Jihad Islam, dan kelompok lain bertempur melawan pasukan Israel di lingkungan Zeitoun Gaza utara, tempat tank-tank telah beroperasi selama berhari-hari, dan di Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir.

    Militer Israel menyatakan akan terus beroperasi di Jalur Gaza tengah dan selatan. Pasukan Israel mengklaim telah membunuh militan dan membongkar infrastruktur militer di Kota Gaza, sementara mereka menemukan senjata dan membunuh orang-orang bersenjata di Tel Al-Sultan di Rafah barat.

    Di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, keluarga-keluarga kembali ke daerah mereka setelah tentara mengakhiri serangan selama 22 hari yang katanya ditujukan untuk mencegah Hamas berkumpul kembali. Rekaman menunjukkan area yang luas diratakan, dan bangunan serta infrastruktur hancur.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • AS Beri Sanksi Baru Terhadap Pemukim Israel atas Kekerasan di Tepi Barat

    AS Beri Sanksi Baru Terhadap Pemukim Israel atas Kekerasan di Tepi Barat

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap pemukim Israel di Tepi Barat atas kekerasan terhadap warga Palestina. AS mendesak sekutunya Israel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Dilansir AFP, Rabu (28/8/2024), sanksi tersebut diumumkan pada hari yang sama ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat yang menewaskan sembilan warga Palestina, meskipun ada peringatan dari pemerintahan Presiden Joe Biden agar tidak memperluas perang di Gaza.

    “Kekerasan pemukim ekstremis di Tepi Barat menyebabkan penderitaan manusia yang hebat, membahayakan keamanan Israel, dan merusak prospek perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan.

    “Sangat penting bagi pemerintah Israel untuk meminta pertanggungjawaban setiap individu dan entitas yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat,” katanya.

    Sasaran sanksi terbaru termasuk Hashomer Yosh, sebuah kelompok Israel yang telah mendukung pos terdepan pemukim ilegal Meitarim Farm di selatan Hebron Hills. Departemen Luar Negeri AS mengatakan Relawan dari kelompok tersebut awal tahun ini memagari sebuah desa yang 250 penduduk Palestina semuanya telah dipaksa pergi.

    Situs web Hashomer Yosh, yang menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat, mengatakan kelompok tersebut membantu “berbagai petani di seluruh Yudea dan Samaria, yang dengan berani melindungi tanah kami dan berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan kejahatan pertanian yang sering terjadi.”

    Departemen Luar Negeri juga menjatuhkan sanksi terhadap Yitzhak Levi Filant, yang dituduh memimpin pemukim bersenjata dalam mendirikan blokade jalan dan patroli dengan tujuan menyerang warga Palestina.

    Setidaknya 640 warga Palestina telah tewas di Tepi Barat oleh pasukan atau pemukim Israel sejak dimulainya perang Gaza, menurut hitungan AFP berdasarkan angka resmi Palestina.

    Amerika Serikat telah berulang kali menyuarakan kekhawatirannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang kekerasan pemukim dan tentang perluasan permukiman yang didukung oleh anggota sayap kanan pemerintahannya.

    Sanksi AS pada umumnya melarang target dari sistem keuangan AS, yang menyebabkan bank-bank Israel membatasi transaksi dengan individu yang dikenai sanksi karena takut akan dampak buruk. Namun, pemerintahan Biden telah menunda pemberian sanksi kepada menteri pemerintah yang memimpin kebijakan permukiman.

    (rfs/jbr)

  • Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Jakarta

    Pada Januari silam, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mencegah pernyataan publik yang memicu genosida. Setengah tahun sesudah putusan itu, para kritikus mengeklaim Israel tidak melakukan tindakan yang cukup.

    “Bakar Gaza sekarang, tidak kurang dari itu!”

    Ketika Nissim Vaturi, wakil ketua parlemen Israe, Knesset menggunggah komentar tersebut di X pada November silam, platform tersebut kemudian memblokir akunnya dan memintanya menghapus unggahan tersebut.

    Nissim Vaturi melakukan apa yang diminta, dan akunnya telah diaktifkan kembali, namun dia tidak meminta maaf.

    Komentarnya adalah salah satu dari banyak pernyataan kontroversial yang dibuat oleh beberapa tokoh penting Israel ketika militer negara tersebut melakukan serangan udara dan operasi darat di Gaza.

    Tindakan Israel ini sebagai balasan atas serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Pada hari terjadinya serangan, Nissim Vaturi menulis: “Sekarang kita semua memiliki satu tujuan yang samamenghapus Jalur Gaza dari muka bumi.”

    Unggahan tersebut yang masih terlihat di X dikutip dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

    Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam perang di Gaza.

    Namun Israel menyebut tuduhan tersebut “sepenuhnya tidak berdasar” dan didasarkan pada “klaim yang bias dan salah”.

    Sebagai bagian dari keputusan sementara pada Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus mencegah pernyataan publik yang memicu genosida.

    Meskipun pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan putusan ini, Israel setuju untuk menyerahkan laporan yang merinci tindakan yang telah diambil untuk menyelidiki dan mengadili kemungkinan terjadinya hasutan.

    Pengadilan mengonfirmasi bahwa laporan tersebut diterima pada Februari lalu, namun belum mengumumkan isinya kepada publik.

    Beberapa pakar hukum yakin Israel tidak berbuat banyak untuk menyelidiki kasus-kasus potensial.

    Baca juga:

    “Warga Israel yang memicu genosida atau menggunakan retorika genosida kebal dari tuntutan,” kata pengacara hak asasi manusia Israel, Michael Sfard.

    Sulit untuk membuktikan adanya hasutan untuk melakukan genosida, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan hukum Israel.

    Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkansecara keseluruhan atau sebagiansuatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.

    Namun membedakan antara menghasut genosida dan menghasut kekerasan atau rasismedan apa yang bisa dianggap sebagai kebebasan berpendapatbisa jadi rumit.

    BBC telah mempelajari beberapa pernyataan yang dibuat Israel sejak perintah ICJ untuk melihat apakah mereka dapat melanggar putusan tersebut dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk menilainya.

    Meskipun perintah ini ditujukan kepada Israel, BBC juga telah mengkaji bahasa yang digunakan dalam pidato sejumlah pejabat Hamas yang beberapa di antaranya menyebut akan mengulangi serangan mereka pada tanggal 7 Oktober.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendukung kebijakan yang mendorong warga Gaza untuk pindah secara sukarela. (EPA)

    Sebuah organisasi hak asasi manusia pro-Palestina yang terdiri dari jaringan para ahli dan peneliti di seluruh dunia yang memantau konflik tersebut, Law for Palestine, telah menyelidiki kasus-kasus yang diyakini bahwa pejabat Israel dan tokoh masyarakat lainnya telah memicu genosida.

    Daftarnya mencakup beberapa pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

    Ben-Gvir telah menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza, dengan mengatakan bahwa orang Israel harus menetap di sana.

    Dia memimpin partai ultranasionalis yang banyak dikritik karena mendukung kebijakan anti-Arab yang diskriminatif secara rasial.

    Dia pernah dijatuhi hukuman sebelumnya oleh pengadilan Israelsebelum dia menjabat sebagai menterikarena menghasut rasisme dan mendukung terorisme.

    Baca juga:

    Seorang pria lanjut usia menggandeng tangan anggota keluarganya ketika dia berjalan melewati bangunan yang luluh lantak akibat pemboman Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza, 25 Agustus 2024. (Getty Images)

    Dua hari setelah keputusan ICJ pada Januari, ia menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza dan menggantikan mereka dengan pemukim Israel.

    Dia mengatakan bahwa untuk menghindari terulangnya serangan Hamas terhadap Israel “kita harus kembali ke rumah dan mengendalikan wilayah [Gaza] mendorong migrasi dan memberikan hukuman mati kepada teroris”, serta mengusulkan bahwa setiap emigrasi harus dilakukan secara sukarela.

    “Kami menganggap seruan agar penduduk Gaza mengungsi sebagai bagian dari pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Gaza,” kata pendiri Law for Palestine, Ihsan Adel.

    Dia meyakini seruan tersebut harus dianggap sebagai hasutan untuk melakukan genosida, dan bahwa genosida sedang terjadi sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel.

    Namun tidak semua orang setuju dengan penilaiannya.

    “Saya tentu saja tidak akan membela pernyataan-pernyataan seperti itu, namun pernyataan-pernyataan tersebut tidak akan mencapai tingkat genosida,” kata Anne Herzberg, penasihat hukum di LSM Monitor, yang melaporkan aktivitas LSM internasional dari perspektif pro-Israel.

    Baik Ben-Gvir maupun Vaturi tidak menanggapi permintaan tanggapan dari BBC.

    Kaitan antara apa yang dikatakan politisi dan apa yang dikatakan tentara Israel merupakan bagian inti dari gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    Dalam video YouTube yang diunggah pada akhir 2023, sekelompok tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terdengar meneriakkan: “Menempati, mengusir, dan menetap.”

    Dan militer Israel telah membuat video lain sejak keputusan ICJ pada Januari yang mengejek dan merayakan kehancuran Gaza.

    IDF mengatakan kepada BBC bahwa mereka memeriksa laporan video yang beredar di dunia maya dan jika ada dugaan tindak pidana, polisi militer akan menyelidikinya dan “dalam beberapa kasus yang diperiksa, jika disimpulkan bahwa ekspresi atau perilaku tentara dalam rekaman tersebut tidak pantas itu ditangani sebagaimana mestinya”.

    Pasukan Israel beroperasi di Jalur Gaza pada Juni 2024. (Reuters)

    Sorotan juga tertuju pada para pemimpin agama Israel.

    Rabbi Eliyahu Mali menarik perhatian setelah ia memberikan ceramah pada Maret silam di sebuah konferensi yeshiva Zionis Israel, sekolah agama Yahudi yang memiliki keyakinan kuat pada Negara Israel.

    Rabbi Mali adalah kepala yeshiva yang merupakan bagian dari jaringan yang menerima dana dari Kementerian Pertahanan Israel. Siswanya menggabungkan studi Taurat dengan dinas militer.

    Dia menggambarkan ceramahnya tersebut mengenai “perlakuan terhadap penduduk sipil di Gaza selama perang”.

    Rekaman dibagikan secara online. Setelah mengutip seorang sarjana Yahudi abad ke-12 tentang perang suci, Rabbi Mali berkata: “[Dan jika demikian] aturan dasar yang kita miliki ketika kita melakukan perang mitzvah, dalam hal ini Gaza, menurut kitab suci, ‘Jangan biarkan jiwa tetap hidup,’ penjelasannya sangat jelasjika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda.”

    Dalam Yudaisme, perang mitzvah adalah perang membela kedaulatan Yahudi dan dianggap wajib dan bukan pilihan.

    Kami menghubungi Rabbi Mali dan tanggapan yang dikirim atas namanya menyatakan bahwa kata-katanya “sangat disalahartikan karena kutipannya diambil di luar konteks”.

    Baca juga:

    Dikatakan bahwa ia telah menguraikan posisi pada zaman dahulu, namun ia telah “menjelaskan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengikuti perintah Alkitab saat ini akan menyebabkan kerugian besar bagi tentara dan negara” dan bahwa berdasarkan hukum nasional “adalah dilarang untuk menyakiti penduduk sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua”.

    BBC menyaksikan keseluruhan ceramah dan dalam beberapa kesempatan dia mengingatkan hadirin mengenai poin-poin tersebut, termasuk pada kesimpulannya, dan juga mengatakan di awal: “Anda harus melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh perintah militer.”

    Namun, dalam ceramah tersebut, dia secara khusus menyebutkan masyarakat Gaza dengan mengatakan: “Saya pikir ada perbedaan antara penduduk sipil di tempat lain dan penduduk sipil di Gaza,” dan menambahkan klaim yang tidak berdasar bahwa “95% hingga 98% tertarik pada kematian kita, itu adalah mayoritas, itu mencengangkan.”

    Ketika seorang penonton bertanya tentang bayi, dia menjawab: “Sama Taurat mengatakan: ‘Jangan biarkan satu jiwa pun tetap hidup’ Hari ini dia masih bayi, besok dia laki-laki, besok dia menjadi pejuang.”

    Dalam ceramah tersebut, rabbi juga menceritakan apa yang ia katakan kepada putranya, yang pergi berperang setelah serangan 7 Oktober.

    Dia mengatakan putranya harus “membunuh segala sesuatu yang bergerak”.

    Dia menjelaskan posisinya dengan menambahkan bahwa komandan putranya telah mengatakan hal yang sama kepadanya dan bahwa dia menginstruksikan putranya untuk “mendengarkan perintah komandan”.

    Belakangan, dia menegaskan kembali bahwa dia tidak mengharapkan tentara melakukan apa yang ditetapkan dalam Taurat.

    Dia mengatakan bahwa jika hukum negara bertentangan dengan hukum Taurat, maka hukum negaralah yang harus dipatuhi dan “hukum negara hanya ingin membunuh teroris dan bukan penduduk sipil”.

    Eitay Mack, seorang pengacara dari kelompok Israel Tag Meir yang berkampanye melawan rasisme dan diskriminasi, mengatakan dia telah meminta polisi untuk menyelidiki rabbi tersebut atas dugaan hasutan untuk melakukan genosida, kekerasan dan terorisme.

    Ia mengaku masih menunggu kabar apakah pemeriksaan yang dimintanya akan dilakukan.

    EPASalah satu target Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah festival musik Nova Israel.

    Klaim lain yang ditudingkan oleh Afrika Selatan pada sidang ICJ adalah tentang “pesan-pesan genosida yang secara rutin disiarkantanpa kecaman atau sanksidi media Israel”.

    Pada Februari, di saluran berita sayap kanan Channel 14, jurnalis Yaki Adamker mengatakan: “Warga Gaza, menurut saya, bisa mati kelaparan. Apa peduli saya terhadap mereka?”

    Pada April, seorang jurnalis Israel di saluran yang paling banyak ditonton di negara tersebut, Channel 12, Yehuda Schlesinger, menyuarakan sentimen serupa, dengan mengatakan: “Tidak ada orang yang tidak bersalah di Jalur Gaza, tidak ada. Mereka memilih Hamas, mereka menginginkan Hamas.”

    Bagi Anne Herzberg dari LSM Monitor, hal ini mungkin menunjukkan “kurangnya empati terhadap masyarakat di Gaza dan apa yang mereka alami,” namun “hal ini tidak menyerukan genosida”.

    BBC menghubungi kedua lembaga penyiaran tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Terkait apakah pihak berwenang harus mengatur siaran dengan lebih ketat, pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard memperingatkan bahwa “regulator, yaitu negara, harus memastikan bahwa siaran publik tidak dieksploitasi” oleh orang-orang yang melontarkan komentar provokatif.

    Meskipun keputusan ICJ tentang pencegahan hasutan genosida ditujukan kepada Israel, Hamas juga dituduh membuat pernyataan dengan “niat genosida”.

    Getty ImagesYahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas setelah Ismail Haniyeh terbunuh di Iran pada bulan Juli.

    “Bahasa anihilasi dalam piagam Hamas sering diulang-ulang oleh para pemimpinnya,” kata Tal Becker, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel.

    Pada 2021, Yahya Sinwar , yang baru saja menjadi pemimpin umum Hamas mengatakan: “Kami mendukung penghapusan Israel melalui jihad dan perjuangan bersenjata, ini adalah doktrin kami.”

    Dan, baru-baru ini, beberapa pejabat Hamas menyatakan mereka ingin mengulangi serangan tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orangsebagian besar warga sipildan 251 orang disandera.

    Pada November, anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan: “Kita harus memberi pelajaran kepada Israel dan kita akan melakukan ini lagi dan lagi.”

    Pada waktu yang hampir bersamaan, pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Mashaal, mengatakan bahwa 7 Oktober “membuka jalan raya menuju penghapusan Israel”.

    Hamas tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

    Banyak yang ingin melihat kelompok tersebut yang disebut sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain pertanggungjawaban.

    “Sangat jelas bahwa mereka mempunyai niat melakukan genosida, dan kami sangat sedikit mendengar tentang investigasi Hamas, dan saya pikir itu adalah bagian yang hilang dalam seluruh konflik ini,” kata Anne Herzberg dari LSM Monitor.

    Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese yang kritiknya terhadap tindakan Israel sangat ditentang, khususnya di Israel dan Amerika Serikat setuju bahwa para pemimpin Hamas harus bertanggung jawab.

    Namun dia mengatakan: “Ketika menilai genosida, kita tidak hanya harus melihat kata-kata yang diucapkan para pemimpin, tetapi juga kapasitas untuk melakukan genosida, yang tampaknya tidak dimiliki oleh Hamas.”

    Getty ImagesPada bulan Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mencegah genosida dan hasutan untuk melakukan genosida

    Berbeda dengan Israel, Hamas tidak bisa dibawa ke ICJ karena bukan sebuah negara. Namun badan lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dapat meminta pertanggungjawaban individu.

    Pada Mei, jaksa penuntutnya mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh (Haniyeh telah dibunuh di Iran dan Israel mengatakan mereka membunuh Deif di Gaza) karena kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Dia juga meminta surat perintah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Baik Hamas maupun Israel bereaksi keras.

    Mengenai apa yang dilakukan pihak berwenang Israel untuk mencegah dan mengadili orang-orang yang dicurigai menghasut kekerasan, jaksa agung dan jaksa negara Israel telah mengakui bahwa pernyataan apa pun yang menyerukan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil “dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran penghasutan”.

    Tepat sebelum sidang ICJ pada Januari mereka mengatakan bahwa beberapa kasus sedang diperiksa.

    Namun baru-baru ini, Haaretz melaporkan bahwa jaksa penuntut negara merekomendasikan agar tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat senior, termasuk menteri dan anggota Knesset, yang “mengundang untuk merugikan warga sipil di Jalur Gaza”. Keputusan akhir ada di tangan jaksa agung.

    BBC menghubungi pengacara negara Israel, komisaris polisi dan Kementerian Kehakiman untuk memberikan tanggapan.

    Hanya Kementerian Kehakiman yang menjawab, dengan mengatakan mereka harus menyeimbangkan “hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sambil menjaga terhadap hasutan yang merugikan”.

    Mereka menambahkan: “Aparat penegak hukum terus-menerus bertindak untuk mengurangi pelanggaran hasutan, dan upaya ini telah diprioritaskan oleh jaksa agung Israel dalam beberapa bulan terakhir.”

    Dan ketika ICJ terus berupaya mencapai keputusan akhir dalam kasusnya, jumlah korban jiwa terus meningkatsejak Oktober, lebih dari 40.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

    Apa itu genosida?Genosida: Tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara fisik, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama; termasuk melukai tubuh dan dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik; diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional sejak tahun 1946Penghasutan untuk melakukan genosida: Konvensi Genosida PBB menyatakan bahwa penghasutan publik untuk melakukan genosida juga dapat dihukumPembersihan etnis: Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis atau agama untuk mengusir penduduk sipil dari kelompok lain dari suatu wilayah tertentu dengan kekerasan atau intimidasi.

    Sumber: Konvensi Genosida PBB dan Komisi Eropa

    (ita/ita)

  • Tudingan Hamas soal Netanyahu Halangi Deal Gencatan Senjata di Gaza

    Tudingan Hamas soal Netanyahu Halangi Deal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Pembunuhan oleh tentara Zionis terhadap warga Jalur Gaza Palestina belum berakhir. Sudah terlalu banyak orang tewas dan gencatan senjata sangat dibutuhkan Gaza. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sengaja menghindari gencatan senjata.

    Laporan pekan lalu dari otoritas Gaza menyebutkan sudah 40.005 orang tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 lalu. Sampai hari ini, Gaza masih mencekam dan sangat butuh penghentian peperangan alias gencatan senjata.

    Kondisi Gaza sudah hancur lebur. Bahkan daerah pengungsian di Rafah yakni bagian selatan Gaza juga tak luput menjadi sasaran Israel. Terbaru, kawasan Gaza bagian tengah dihantam serangan udara pada Sabtu (17/8) dini hari dan mengakibatkan 15 orang tewas.

    Palestinians make their way to return to neighborhoods in the eastern side of Khan Younis after Israeli forces pulled out from the area in the southern Gaza Strip on July 30, 2024. (Reuters) Foto: Reuters

    Sementara itu, para elite negara-negara yang berkepentingan masih saja berunding di Doha, Qatar. Ada elite Israel, Palestina, dan negara-negara mediator konflik yakni Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Mereka berunding mencari titik temu untuk memulai gencatan senjata, tapi belum juga mereka mencapai sepakat.

    Perundingan gencatan senjata tersebut seperti mengulur-ulur waktu sementara Gaza semakin meregang nyawa. Belum lagi, sikap Israel yang mencla-mencle. Di satu waktu bersepakat dengan draf gencatan senjata versi tertentu, di lain waktu tidak setuju dan memilik draf gencatan senjata versi lain.

    Misalnya seperti berita yang dilansir AFP, Sabtu (17/8) lalu. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyerahkan draf ke perundingan gencatan senjata. Hamas dari Gaza Palestina dan rezim Zionis Israel sempat bersepakat atas draf dari Joe Biden versi 2 Juli.

    Namun selanjutnya, Israel berubah pikiran. Mereka menjadi tidak bersepakat dengan draf Joe Biden versi 2 Juli itu. Mereka lebih memilih draf Joe Biden versi 27 Mei dan memaksa Hamas untuk sepakat juga dengan draf versi Mei itu. Waktu gencatan senjata molor lagi, Jalur Gaza semakin ‘menjerit’ menahan perih luka rudal yang sebenarnya rasa sakitnya sudah tak tertahankan.

    Hamas menolak draf gencatan senjata dari Joe Biden versi Mei karena ada syarat-syarat yang tidak mereka sepakati. Dituturkan sumber tersebut kepada AFP bahwa “persyaratan baru” yang ditolak Hamas itu mencakup penempatan pasukan Israel di dalam Jalur Gaza di sepanjang perbatasan wilayah itu dengan Mesir.

    Kemudian, Hamas juga emoh dengan syarat tertentu soal pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara israel namun dengan imbalan pembebasan sandera Israel di Gaza. Israel juga menuntut hak veto pertukaran tahanan dan hak mendeportasi tahanan daripada memulangkan mereka ke Gaza.

    Keinginan Hamas yang mendasar adalah “gencatan senjata sepenuhnya, penarikan total (pasukan Israel) dari Jalur Gaza, pemulangan para pengungsi secara normal dan kesepakatan pertukaran (tahanan-sandera) tanpa pembatasan”.

    Halaman selanjutnya, Hamas sebut Netanyahu halangi gencatan senjata:

    Hamas sebut Netanyahu halangi gencatan senjata

    Dilansir AFP, Senin (19/8), Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan menyusul putaran terakhir perundingan di Doha, Qatar, bahwa Netanyahu “bertanggung jawab penuh atas upaya menggagalkan para mediator, menghalangi kesepakatan, dan (memikul) tanggung jawab penuh atas nyawa para sandera di Gaza”.

    Perkembangan terbaru, Hamas setuju dengan proposal Joe Biden pada bulan Mei lalu. Proposal itu melibatkan kesepakatan tiga fase, dimulai dengan gencatan senjata selama enam pekan bersamaan dengan pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk di Gaza.

    Lantas apakah kemudian Israel mau gencatan senjata? Ternyata tidak.

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses a joint meeting of Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., July 24, 2024. REUTERS/Craig Hudson Foto: REUTERS/Craig Hudson

    Setelah dua hari perundingan di Doha antara mediator Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, Amerika Serikat pun mengajukan proposal kompromi baru. Proposal tersebut “menanggapi persyaratan Netanyahu, terutama penolakannya terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan menyeluruh dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk terus menduduki persimpangan Netzarim, penyeberangan Rafah, dan koridor Philadelphia”.

    Dua tempat terakhir itu dipandang oleh Israel sebagai tempat penting untuk mencegah aliran senjata apa pun ke Jalur Gaza, sementara persimpangan Netzarim berada di titik strategis antara Gaza utara dan selatan.

    Hamas menyebut Netanyahu “juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran tahanan dan menarik diri dari hal-hal lain, yang mencegah penyelesaian kesepakatan pertukaran.”

    Sebelumnya, Netanyahu mengecam Hamas karena “keras kepala” dan tidak mengirim delegasi ke perundingan itu, dengan mengatakan Hamaslah, bukan Israel, yang seharusnya mendapat tekanan.

    Halaman 2 dari 2

    (dnu/dnu)

  • Drone Hizbullah Diduga Rekam Rumah Netanyahu, Jet Tempur Dikerahkan!

    Drone Hizbullah Diduga Rekam Rumah Netanyahu, Jet Tempur Dikerahkan!

    Tel Aviv

    Sebuah drone Hizbullah dicurigai menyusup perbatasan hingga masuk ke wilayah Israel bagian utara dan merekam rumah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu di area Caesarea. Laporan soal drone Hizbullah itu sempat memicu pengerahan jet tempur, sebelum dinyatakan “alarm palsu” oleh kantor PM Israel.

    Seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (19/8/2024), kecurigaan drone Hizbullah merekam kediaman Netanyahu itu dilaporkan oleh harian lokal Israel Hayom pada Minggu (18/8) waktu setempat.

    Netanyahu dan keluarganya biasanya menghabiskan akhir pekan di kediaman pribadi mereka di area Caesarea, yang berjarak 37 kilometer sebelah selatan Haifa di tepi pantai Mediterania.

    Menurut laporan Israel Hayom, kecurigaan itu bermula saat sebuah kapal rudal Angkatan Laut Israel yang ditempatkan di lepas pantai Caesarea melaporkan pada Jumat (16/8) waktu setempat bahwa sebuah objek terbang diduga drone mengudara di area tersebut.

    Surat kabar lokal Israel berspekulasi bahwa drone itu diluncurkan oleh Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon bagian selatan, untuk merekam kediaman Netanyahu.

    Drone itu terdeteksi oleh radar yang ada pada kapal rudal, namun tidak tertangkap oleh sistem kendali lainnya.

    Jet-jet tempur Israel lantas dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun jet tempur itu tidak bisa menemukan lokasi aktual dari drone tersebut.

    Militer Israel menduga insiden itu hanyalah alarm palsu, dengan menekankan bahwa sistem radar terkadang mengeluarkan peringatan palsu, bahkan untuk kawanan burung. Militer Israel atau Angkatan Bersenjata Israel (IDF) sendiri tidak mendeteksi keberadaan drone di area tersebut pada saat itu.

    Lihat Video: Netanyahu Ngaku Negosiasi soal Gencatan Senjata di Gaza Sangat Rumit

    Namun demikian, militer Israel tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan adanya drone berukuran kecil yang diluncurkan dari Lebanon ke wilayahnya.

    Kantor PM Israel, dalam tanggapannya, juga menyebut insiden itu sebagai “alarm palsu” dan mengklarifikasi bahwa Netanyahu sedang tidak berada di kediamannya yang ada di Caesarea saat insiden itu dilaporkan.

    Hizbullah sebelumnya pernah merilis rekaman video, yang diklaim diambil oleh drone Hodhod, yang menunjukkan pangkalan militer Israel dan infrastruktur penting di wilayah Israel bagian utara.

    Insiden terbaru ini terjadi saat kekhawatiran terjadinya perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat, di tengah serangan lintas perbatasan yang terjadi hampir setiap hari sejak perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas, sekutu Hizbullah, di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Situasi di perbatasan Israel dan Lebanon semakin tegang terutama sejak pembunuhan komandan senior Hizbullah, Fuad Shukr, di pinggiran Beirut pada 30 Juli lalu. Tel Aviv telah mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Shukr.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Telepon Netanyahu Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Trump Telepon Netanyahu Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat Donald Trump berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan membahas gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (15/8/2024), seorang sumber AS mengatakan kepada Axios, bahwa panggilan telepon Trump pada Rabu (14/8) waktu setempat itu, dimaksudkan untuk mendorong Netanyahu agar menerima kesepakatan tersebut. Tim kampanye Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Akhir bulan lalu, Netanyahu mengunjungi AS dan bertemu dengan Presiden Joe Biden, Wakil Presiden dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris, serta Trump.

    Mesir, Amerika Serikat, dan Qatar telah menjadwalkan putaran baru negosiasi gencatan senjata Gaza pada hari Kamis.

    Biden telah memaparkan proposal gencatan senjata tiga fase dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei lalu. Washington dan mediator regional sejak saat itu telah mencoba mengatur kesepakatan gencatan senjata Gaza untuk para sandera tetapi, mengalami kendala berulang kali.

    Hamas mengatakan pada hari Rabu, bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam putaran baru perundingan gencatan senjata Gaza yang dijadwalkan pada hari Kamis di Qatar.

    Namun, seorang pejabat yang diberi pengarahan tentang perundingan tersebut, mengatakan bahwa para mediator diharapkan untuk berkonsultasi dengan kelompok Palestina tersebut setelahnya.

    Washington, sekutu terpenting Israel, telah mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza akan mengurangi meningkatnya ancaman perang yang lebih luas di Timur Tengah.

    Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut, Lebanon. Keduanya memicu ancaman pembalasan terhadap Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Hamas Ogah Hadiri Perundingan Gencatan Senjata di Qatar

    Hamas Ogah Hadiri Perundingan Gencatan Senjata di Qatar

    Jakarta

    Pembicaraan mengenai gencatan senjata di wilayah Gaza akan digelar di Doha, Qatar. Namun, perwakilan Hamas mengaku enggan untuk menghadiri pertemuan tersebut.

    “Melakukan perundingan baru memungkinkan pendudukan untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, dilansir Al-Jazeera, Kamis (15/8/2024).

    Perundingan itu akan digelar hari ini di Doha, Qatar. Pertemuan itu akan melibatkan pejabat dari Israel, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir.

    Laporan dari Al-Jazeera menyebutkan Hamas skeptis terhadap kesepakatan yang akan dihasilkan dalam perundingan di Gaza. Hamas ingin para mediator kembali ke kerangka awal kesepakatan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan Mei silam. Saat itu Biden menyebut gencatan senjata bisa terwujud jika seluruh sandera dibebaskan.

    Netanyahu Kirim Bos Mossad Jadi Delegasi

    Sikap berbeda ditunjukkan Israel. Davide Barnea selaku Direktur Mossad dan Kepala Dinas Keamanan Israel,Shit Bet Ronen Bar akan menjadi delegasi Israel dalam perundingan tersebut.

    “Kepala Mossad, Kepala Shin Bet, Nitzan Alon dan Ophir Falk akan menjadi delegasi Israel untuk pertemuan Kamis di Qatar,” kata Juru Bicara Perdana Menteri Israel, Omar Dostri, dilansir AFP, Rabu (14/8).

    Dalam perundingan itu akan membahas mengenai persoalan sandera yang masih ditahan oleh Israel dan Hamas. Selain pimpinan Mossad, penasihat politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, juga akan ikut dalam pertemuan di Qatar.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui keberangkatan delegasi Israel ke Doha besok, serta mandat untuk melakukan perundingan,” bunyi pernyataan dari kantornya.

    (ygs/ygs)

  • Bos Mossad Jadi Perwakilan Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Bos Mossad Jadi Perwakilan Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Jakarta

    Perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza akan digelar di Doha, Qatar. Direktur Mossad Davide Barnea dan Kepala Dinas Keamanan Israel Shit Bet Ronen Bar akan menjadi delegasi Israel dalam perundingan tersebut.

    “Kepala Mossad, Kepala Shin Bet, Nitzan Alon dan Ophir Falk akan menjadi delegasi Israel untuk pertemuan Kamis di Qatar,” kata Juru Bicara Perdana Menteri Israel, Omar Dostri, dilansir AFP, Rabu (14/8/2024).

    Perundingan itu akan digelar pada Kamis (15/8) Waktu Qatar. Dalam perundingan itu akan membahas mengenai persoalan sandera yang masih ditahan oleh Israel dan Hamas. Selain pimpinan Mossad, penasihat politik Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, juga akan ikut dalam pertemuan di Qatar.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diketahu telah mengkonfirmasi bahwa tim Israel akan menghadiri pembicaraan di Doha. Para mediator akan mencoba menengahi gencatan senjata perang Gaza dan pembebasan sandera.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui keberangkatan delegasi Israel ke Doha besok, serta mandat untuk melakukan perundingan,” bunyi pernyataan dari kantornya.

    Hamas Pertimbangkan Kirim Perwakilan

    Sementara di pihak Hamas meragukan apakah pihaknya akan berpartisipasi dalam perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Baik Hamas maupun Israel telah beberapa kali menggelar perundingan dalam beberapa bulan terakhir, namun tanpa mencapai kesepakatan akhir.

    Diungkapkan dua sumber yang dikutip Reuters bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan perwakilannya ke perundingan gencatan senjata yang akan digelar Kamis (15/8).

    Dalam pernyataan terpisah, misi diplomatik Iran untuk PBB di New York mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran tidak akan menghadirkan perwakilan di sela-sela perundingan gencatan senjata.

    Para pejabat di Washington, Qatar dan Mesir tidak segera menanggapi pertanyaan soal apakah Iran akan memainkan peran tidak langsung dalam perundingan itu.

    Sementara itu, dua sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan bahwa Teheran akan memberikan kesempatan pada perundingan gencatan senjata, namun tidak akan menghentikan tekadnya untuk membalas dendam.

    Menurut sumber itu, gencatan senjata di Jalur Gaza akan memberikan perlindungan bagi Iran untuk memberikan respons “simbolis” yang lebih kecil.

    (ygs/aud)

  • Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Jakarta

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengajak ribuan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi, dan melaksanakan ibadah untuk memperingati hari raya Yahudi. Ulah menteri garis keras Israel ini memicu kemarahan dunia internasional.

    Ben Gvir, yang kerap menentang larangan lama pemerintah Israel untuk melaksanakan ibadah keagamaan Yahudi di kompleks masjid tersebut, bersumpah untuk “mengalahkan Hamas” di Gaza dalam sebuah video yang ia rekam selama kunjungannya pada Selasa (13/8) waktu setempat.

    Kompleks ini merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan simbol identitas nasional Palestina. Namun, tempat ini juga merupakan tempat tersuci dalam agama Yahudi, dihormati sebagai kuil kuno yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi.

    Meskipun umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks masjid tersebut pada jam-jam tertentu, mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau menampilkan simbol-simbol keagamaan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan tersebut makin kerap dilanggar oleh kelompok nasionalis religius garis keras seperti Ben Gvir, yang memicu reaksi keras dari warga Palestina.

    Foto yang diunggah di jejaring media sosial pada Selasa (13/8) menunjukkan Ben Gvir berada di dalam kompleks masjid tersebut sementara beberapa warga Israel bersujud di tanah melakukan ritual Talmud.

    Ben Gvir merilis pernyataan video di media sosial X, yang direkamnya sendiri di dalam kompleks tersebut, yang menegaskan kembali penolakannya terhadap segala gencatan senjata dalam perang di Gaza.

    “Kita harus memenangkan perang ini. Kita harus menang dan tidak pergi ke perundingan di Doha atau Kairo,” katanya, merujuk pada perundingan yang didukung Amerika Serikat untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera untuk Gaza yang akan dilanjutkan pada hari Kamis mendatang.

    “Kita bisa mengalahkan Hamas… kita harus membuat mereka bertekuk lutut,” kata Ben Gvir.

    Masuknya ke kompleks Al-Aqsa pada hari Selasa bertepatan dengan hari berkabung Yahudi Tisha Be’Av yang memperingati penghancuran kuil kuno tersebut.

    Kunjungan Ben Gvir ke kompleks masjid tersebut menuai kecaman keras dari negara-negara Muslim serta kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Ben Gvir menunjukkan “pengabaian yang mencolok” terhadap status quo di situs tersebut dan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah tindakan tersebut.

    “Tindakan provokatif ini hanya memperburuk ketegangan di saat yang krusial ketika semua fokus seharusnya tertuju pada upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata (Gaza) dan mengamankan pembebasan semua sandera serta menciptakan kondisi untuk stabilitas regional yang lebih luas,” katanya.

    Kementerian luar negeri Yordania juga mengutuk “penyerbuan” masjid tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    “Pelanggaran berkelanjutan terhadap status quo historis dan hukum di Yerusalem dan kesuciannya memerlukan posisi internasional yang jelas dan tegas yang mengutuk pelanggaran ini,” kata juru bicara kementerian Sufyan al-Qudah dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi Kerja Sama Islam, sebuah kelompok payung negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, juga “mengutuk keras” insiden tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah “provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia”.

    Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, mengatakan PBB “menentang segala upaya untuk mengubah status quo di tempat-tempat suci”.

    “Perilaku semacam ini tidak membantu dan sangat provokatif,” tambahnya.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengunggah di X bahwa blok tersebut “mengutuk keras provokasi” oleh Ben Gvir.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/ygs)

  • Kesaksian Warga Palestina Disiksa di Penjara Israel: Dipukuli Habis-habisan

    Kesaksian Warga Palestina Disiksa di Penjara Israel: Dipukuli Habis-habisan

    Jakarta

    Peringatan: Artikel ini berisi detail yang mungkin mengganggu kenyamanan Anda.

    Organisasi hak asasi manusia terkemuka di Israel mengatakan puluhan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel mengalami penyiksaan dan kondisi mereka semakin memburuk sejak pertikaian tak berkesudahan di Gaza sejak Oktober 2023.

    Laporan B’tselem yang bertajuk Welcome to Hell, memuat kesaksian dari 55 tahanan Palestina yang baru saja dibebaskan. Mereka menggambarkan memburuknya kondisi di dalam penjara secara dramatis sejak dimulainya pertikaian di Gaza sejak 10 bulan lalu.

    Ini adalah laporan terbaru dari serangkaian laporan, termasuk laporan PBB, yang berisi tuduhan mengejutkan mengenai penyiksaan yang ditujukan terhadap tahanan Palestina.

    B’tselem mengatakan kesaksian yang dikumpulkan para peneliti sangat konsisten.

    “Semuanya berkali-kali menyampaikan hal yang sama kepada kami,” kata Yuli Novak, direktur eksekutif B’tselem.

    “Penganiayaan yang terus-menerus, kekerasan sehari-hari, kekerasan fisik dan kekerasan mental, penghinaan, kurang tidur, orang-orang kelaparan.”

    ‘Sel yang penuh sesak dan kotor’

    Sejak serangan mematikan Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga negara asing, jumlah tahanan Palestina meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 10.000.

    Penjara-penjara Israel sebagian dijalankan oleh tentara, sisanya dikelola oleh petugas penjara sudah kewalahan.

    Penjara penuh sesak. Satu sel diisi puluhan narapidana yang dirancang untuk menampung tidak lebih dari enam orang.

    Laporan B’tselem menggambarkan sel-sel yang penuh sesak dan kotor, tempat beberapa narapidana terpaksa tidur di lantai, terkadang tanpa kasur atau selimut.

    Beberapa tahanan ditangkap segera setelah serangan Hamas. Yang lainnya ditangkap di Gaza ketika invasi Israel sedang berlangsung, atau ditangkap di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

    Banyak di antara mereka yang kemudian dibebaskan tanpa dakwaan.

    BBCFiras Hassan mengatakan “hidupnya berubah total” ketika menjadi tahanan di penjara Israel setelah serangan 7 Oktober

    Firas Hassan sudah dipenjara pada Oktober, dan ditahan di bawah “penahanan administratif”, sebuah tindakan yang memungkinkan tersangka meskipun banyak diterapkan pada warga Palestina dapat ditahan, tanpa batas waktu, tanpa dakwaan.

    Israel mengatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut diperlukan dan mematuhi hukum internasional.

    Firas mengatakan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kondisi memburuk dengan cepat setelah tanggal 7 Oktober.

    “Hidup berubah total,” katanya kepada saya ketika kami bertemu di Tuqu’, sebuah desa di Tepi Barat di selatan Bethlehem.

    “Saya menyebut apa yang terjadi sebagai tsunami.”

    Hassan telah keluar masuk penjara sejak awal tahun sembilan puluhan, dua kali dituduh menjadi anggota Jihad Islam Palestina kelompok milisi yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel dan sebagian besar negara Barat.

    Dia tidak merahasiakan afiliasi masa lalunya, dengan mengatakan bahwa dia pernah “aktif”.

    Baca juga:

    Familier dengan kerasnya kehidupan di penjara, ia mengatakan bahwa ia tidak mempersiapkan apa pun untuk menghadapi apa yang terjadi ketika petugas memasuki selnya dua hari setelah tanggal 7 Oktober.

    “Kami dipukuli habis-habisan oleh 20 petugas, pria bertopeng menggunakan pentungan dan tongkat, anjing dan senjata api,” katanya.

    “Kami diikat dari belakang, mata kami ditutup, dan dipukuli dengan kejam. Darah mengucur dari wajah saya. Mereka terus memukuli kami selama 50 menit. Saya melihat mereka dari bawah penutup mata. Mereka merekam kami sambil memukuli kami.”

    Hassan akhirnya dibebaskan, tanpa dakwaan, pada April silam, dan saat itu dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan 20kg berat badan nya.

    Sebuah video yang direkam pada hari pembebasannya menunjukkan sosok kurus.

    “Saya pernah menghabiskan 13 tahun di penjara,” katanya kepada peneliti B’tselem pada akhir bulan itu, “dan tidak pernah mengalami hal seperti itu.”

    BBCSari Khourieh, seorang warga Arab Israel, mengatakan tidak ada hukum atau ketertiban di dalam penjara Israel utara tempat dia ditahan selama 10 hari.

    Namun bukan hanya warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat yang berbicara tentang penyiksaan di penjara-penjara Israel.

    Warga negara Israel keturunan Arab, seperti Sari Khourieh, yang berprofesi sebagai pengacara, mengatakan hal itu juga terjadi pada mereka.

    Khourieh ditahan di Penjara Megiddo di Israel utara selama 10 hari pada bulan November lalu. Polisi mengatakan bahwa dua unggahan di akun Facebook miliknya mengagung-agungkan tindakan Hamas tuduhan yang segera dibantahnya.

    Namun pengalaman singkatnya di penjara yang pertama hampir menghancurkannya.

    “Mereka kehilangan akal,” katanya tentang pemandangan yang dia saksikan di Megiddo.

    “Tidak ada hukum. Tidak ada ketertiban di dalam.”

    Baca juga:

    Khourieh mengatakan dia terhindar dari penyiksaan terburuk. Namun dia mengaku terkejut dengan perlakuan yang diterima sesama narapidana.

    “Mereka memukuli mereka dengan kejam tanpa alasan,” katanya kepada kami.

    “Mereka berteriak, ‘kami tidak melakukan apa-apa. Anda tidak perlu memukul kami.’”

    Saat berbicara dengan tahanan lain, dia segera mengetahui bahwa apa yang dilihatnya tidak normal.

    “Itu bukanlah perlakuan terbaik sebelum 7 Oktober, kata mereka kepada saya, namun setelahnya semuanya berbeda.”

    Saat berada di sel isolasi yang dikenal oleh para tahanan sebagai Tora Bora (merujuk pada jaringan gua al-Qaeda di Afghanistan), Khourieh mengatakan dia mendengar seorang narapidana yang dipukuli memohon bantuan medis di sel yang berdekatan.

    Menurut Khourieh, dokter mencoba menyelamatkannya, namun dia meninggal tak lama kemudian.

    Menurut laporan PBB, “pengumuman oleh Layanan Penjara Israel (IPS) dan organisasi tahanan menunjukkan bahwa 17 warga Palestina telah tewas dalam tahanan IPS antara tanggal 7 Oktober dan 15 Mei”.

    Sementara itu, pengacara militer Israel mengatakan pada tanggal 26 Mei bahwa mereka sedang menyelidiki kematian 35 tahanan Gaza dalam tahanan tentara.

    Beberapa bulan setelah pembebasan Khourieh sekali lagi, tanpa dakwaan pengacara tersebut masih kesulitan memahami apa yang ia saksikan di Megiddo.

    “Saya orang IsraelSaya seorang pengacara,” katanya kepada kami.

    “Saya telah melihat dunia di luar penjara. Sekarang saya di dalam. Saya melihat dunia lain.”

    Baca juga:

    Keyakinannya terhadap kewarganegaraan dan supremasi hukum, katanya, telah hancur.

    “Semuanya hancur setelah pengalaman ini.”

    Kami menyampaikan klaim mengenai penganiayaan yang meluas terhadap tahanan Palestina kepada pihak berwenang yang terlibat.

    Tentara mengatakan mereka “menolak tuduhan terang-terangan mengenai penganiayaan sistematis terhadap tahanan”.

    “Keluhan nyata mengenai pelanggaran atau kondisi penahanan yang tidak memuaskan,” kata pihak militer kepada kami, “akan diteruskan ke badan terkait di IDF, dan ditangani sebagaimana mestinya.”

    Sementara itu, layanan penjara mengatakan mereka “tidak mengetahui klaim yang Anda jelaskan, dan sejauh yang kami tahu, tidak ada kejadian seperti itu yang terjadi”.

    Channel 13The Israeli Prison Service denies the allegations of abuse, saying “no such events have occurred”

    Sejak 7 Oktober, Israel menolak memberikan akses terhadap tahanan Palestina kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC), sebagaimana diwajibkan oleh hukum internasional.

    Tidak ada penjelasan yang diberikan atas penolakan ini, namun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sering mengungkapkan rasa frustrasinya atas kegagalan ICRC dalam mendapatkan akses terhadap sandera Israel dan sandera lainnya yang ditahan di Gaza.

    Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI) menuduh pemerintah “secara sadar menentang hukum internasional”.

    Perlakuan terhadap tahanan Palestina memicu kemarahan publik, ketika para demonstran sayap kanan termasuk anggota parlemen Israel berusaha keras untuk mencegah penangkapan tentara yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan dari Gaza di pangkalan militer Sde Teiman.

    Beberapa dari mereka yang melakukan protes adalah pengikut menteri keamanan garis keras Israel, Itamar Ben Gvir, orang yang bertanggung jawab atas layanan penjara.

    Ben Gvir sering berkoar-koar bahwa di bawah pengawasannya, kondisi para tahanan Palestina semakin memburuk.

    “Saya bangga bahwa pada masa saya, kami telah mengubah semua kondisi,” katanya kepada anggota parlemen Israel, Knesset, dalam sesi di parlemen pada Juli.

    Bagi B’Tselem, Ben Gvir memikul tanggung jawab yang berat atas pelanggaran yang kini dilaporkan.

    “Sistem ini berada di tangan kelompok sayap kanan, menteri paling rasis yang pernah dimiliki Israel,” kata Yuli Novak kepada kami.

    Baginya, perlakuan Israel terhadap tahanan, setelah peristiwa traumatis tanggal 7 Oktober, merupakan indikator berbahaya dari kemerosotan moral bangsa.

    “Trauma dan kecemasan menyertai kita setiap hari,” katanya.

    “Tetapi membiarkan hal ini mengubah kita menjadi sesuatu yang tidak manusiawi, tidak melihat manusia, menurut saya tragis.”

    (ita/ita)