Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Trump Klaim Menangi Pilpres AS, Hamas Bilang Gini

    Trump Klaim Menangi Pilpres AS, Hamas Bilang Gini

    Gaza City –

    Kelompok Hamas, yang sedang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, turut mengomentari pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS), setelah mantan Presiden Donald Trump mengklaim kemenangannya.

    Hamas mengatakan bahwa AS di bawah Trump, harus mengakhiri “dukungan buta” mereka terhadap Israel dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza selama setahun terakhir.

    Komentar itu, seperti dilansir AFP, Rabu (6/11/2024), disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas, Bassem Naim, yang merupakan anggota biro politik Hamas.

    “Dukungan buta terhadap entitas Zionis ini harus diakhiri karena ini mengorbankan masa depan rakyat kita dan keamanan, serta stabilitas kawasan,” ucap Naim saat berbicara kepada AFP usai Trump mengklaim kemenangannya dalam pilpres AS pada Rabu (6/11) dini hari waktu setempat.

    Perang antara Hamas dan militer Israel telah berkecamuk di Jalur Gaza selama lebih dari setahun terakhir. Perang diawali oleh serangan mengejutkan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza, menurut Kementerian Kesehatan setempat, telah menewaskan sedikitnya 43.391 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan data otoritas kesehatan Gaza itu kredibel.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya telah mengucapkan selamat kepada Trump atas apa yang disebutnya sebagai “comeback terhebat dalam sejarah”. Dia juga menyebut kemenangan Trump akan menjadi awal baru dalam aliansi AS-Israel.

    (nvc/ita)

  • Israel Respons Trump Menang Pemilu AS, Netanyahu Katakan Ini

    Israel Respons Trump Menang Pemilu AS, Netanyahu Katakan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memberi selamat kepada Donald Trump, yang mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 5 November 2024.

    Netanyahu menyebut kemenangan Trump sebagai “kebangkitan terbesar dalam sejarah” dan awal baru dalam aliansi AS-Israel.

    “Selamat atas kebangkitan terbesar dalam sejarah!” kata Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Inggris di akun X.

    “Kembalinya Anda yang bersejarah ke Gedung Putih menawarkan awal baru bagi Amerika dan komitmen ulang yang kuat terhadap aliansi besar antara Israel dan Amerika. Ini adalah kemenangan besar! Dalam persahabatan sejati!,” ujarnya.

    Sementara laporan AFP, kantor Netanyahu juga memberi selamat atas kemenangan itu. Disebut lagi bahwa hal tersebut adalah kemenangan besar.

    “Selamat atas kebangkitan terbesar dalam sejarah! Kembalinya Anda yang bersejarah ke Gedung Putih menawarkan awal baru bagi Amerika dan komitmen ulang yang kuat terhadap aliansi besar antara Israel dan Amerika. Ini adalah kemenangan besar!,” tulisnya.

    Calon presiden (capres) dari Partai Republik Donald Trump memberi pidato kemenangan. Ini setelah hasil menunjukkan ia unggul jauh dari lawannya, capres AS dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Hingga Rabu (6/11/2024) pukul 03.45 waktu setempat atau 15.45 WIB, suara Trump mendekati batas elektoral vote yakni 267 dari 270. Sementara Kamala hanya mendapatkan 224 suara.

    Trump juga unggul di populer vote dengan 51,2% suara (69.484.162). Sedangkan Kamala hanya mendapat 47,4% suara (64.291.412).

    Pada tanggal 6 Januari 2025, Kongres akan menghitung suara dan mengkonfirmasi hasilnya. Presiden baru dilantik pada tanggal 20 Januari tahun depan.

    (sef/sef)

  • Marah, Ribuan Warga Israel Demo Netanyahu yang Pecat Menhan

    Marah, Ribuan Warga Israel Demo Netanyahu yang Pecat Menhan

    Tel Aviv –

    Ribuan warga Israel menggelar unjuk rasa untuk memprotes langkah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Dalam aksinya, para demonstran yang marah, menuntut pemerintah melakukan segala hal untuk memulangkan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Aksi protes ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (6/11/2024), meletus segera setelah kantor PM Israel mengumumkan pemecatan Gallant pada Selasa (5/11) waktu setempat, menyusul perbedaan pendapat soal perang melawan Hamas.

    Ribuan orang turun ke jalanan di pusat komersial Tel Aviv, dengan meneriakkan slogan-slogan menentang Netanyahu. Mereka menuntut pemulangan 97 sandera yang hingga kini masih ditahan Hamas dan aliansinya di Jalur Gaza.

    Para demonstran, dalam aksinya, memblokir lalu lintas dan melakukan aksi pembakaran di tengah jalan. Beberapa dari mereka mengenakan kaos bertuliskan “Bawa mereka pulang sekarang!” yang merujuk pada para sandera di Jalur Gaza.

    Sejumlah spanduk bertuliskan slogan-slogan bertuliskan “Kami berhak mendapatkan pemimpin yang lebih baik” dan “Tidak ada seorang pun yang tertinggal!”. Salah satu demonstran memakai borgol dan masker wajah yang mirip dengan Netanyahu.

    Pengumuman pemecatan Gallant oleh Netanyahu itu bertepatan dengan digelarnya pemilihan presiden (pilpres) AS, pendukung militer utama Israel. Sosok Gallant dikenal sebagai tokoh garis keras dalam perang melawan Hizbullah di Lebanon, yang juga mendorong gencatan senjata dan kesepakatan sandera di Jalur Gaza.

    Netanyahu dan Gallant sering berselisih mengenai serangan balasan terhadap Hamas, usai terjadi serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu, yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

  • Netanyahu Pecat Menhan Israel Yoav Gallant, Kenapa?

    Netanyahu Pecat Menhan Israel Yoav Gallant, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dianggap sebagai figur penyeimbang dari unsur sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Israel.

    Dalam sebuah pernyataan video pada Selasa (5/11/2024) malam waktu setempat, Netanyahu menyatakan bahwa “perbedaan signifikan dalam menangani pertempuran” di Gaza telah muncul.

    “Dalam situasi perang, diperlukan kepercayaan penuh antara perdana menteri dan menteri pertahanan … Dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan telah rusak,” katanya, sebagaimana dilansir The Guardian.

    Adapun keputusan ini memicu protes di seluruh negeri.

    Sebagai pengganti Gallant, Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz dari partai Likud. Gideon Saar, pemimpin partai New Hope yang bergabung kembali dengan koalisi Netanyahu, akan mengisi posisi Menteri Luar Negeri.

    Katz menulis di platform X bahwa mereka akan bekerja sama “untuk membawa sistem keamanan menuju kemenangan melawan musuh dan mencapai tujuan perang, yaitu pengembalian seluruh sandera sebagai misi utama, penghancuran Hamas di Gaza, penumpasan Hizbullah di Lebanon, pembatasan agresi Iran, serta pemulangan warga di wilayah utara dan selatan dengan aman.”

    Tidak lama setelah pengumuman tersebut, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv, memblokir jalan utama kota tersebut. Sekitar 1.000 orang melakukan demonstrasi di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem, sementara protes dan blokade jalan juga terjadi di beberapa lokasi lain di Israel.

    Gallant telah lama berbeda pendapat dengan Netanyahu, terutama sejak koalisi Netanyahu terbentuk pada akhir 2022. Ketegangan terjadi karena Gallant adalah satu-satunya pejabat senior pemerintah yang menentang rencana reformasi yudisial, yang dianggap kritis oleh sebagian besar pihak dan dianggap mengancam demokrasi Israel.

    Keputusan untuk memecat Gallant juga disinyalir dipengaruhi oleh dorongan Gallant baru-baru ini untuk memberlakukan wajib militer bagi komunitas Ultra-Ortodoks. Kebijakan ini mendapat perlawanan keras dari partai Ultra-Ortodoks di Knesset, yang merupakan sekutu lama Netanyahu.

    Gallant menyatakan bahwa pemecatannya didorong oleh perbedaan pandangan mengenai wajib militer bagi Ultra-Ortodoks, kewajiban moral Israel untuk memulangkan sandera, serta perlunya penyelidikan menyeluruh atas serangan teror yang terjadi pada 7 Oktober.

    Gallant, yang merupakan mantan jenderal, dipandang sebagai figur moderat dalam kabinet Netanyahu baik di Israel maupun internasional. Dia menyebutkan bahwa kemenangan militer Israel telah menciptakan kondisi untuk solusi diplomatik di Gaza. “Keamanan negara Israel akan selalu menjadi misi hidup saya,” tulisnya di platform X setelah Netanyahu mengumumkan pemecatannya.

    Keputusan ini memicu respons cepat dari komunitas internasional. Gedung Putih memberikan penghormatan pada Gallant sebagai “mitra penting” dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “terus bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Israel yang baru.”

    (luc/luc)

  • 6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi masih terus memanas di Timur Tengah. Hal ini dipicu serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, yang akhirnya pekan ini secara besar-besaran meluas ke wilayah Lebanon dan sejumlah negara lainnya.

    Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber oleh CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024):

    1. Negara Arab Ini Marah Besar

    Pemerintah Suriah buka suara terkait serangan Israel di wilayah ibukotanya, Damaskus, pada hari Senin kemarin. Pernyataan resmi negara tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriatnya, Selasa (5/11/2024).

    Dalam pernyataan tersebut, Suriah mengutuk serangan terbaru tersebut dengan menyebut bahwa serangan Tel Aviv ditujukan untuk wilayah yang dipenuhi oleh warga sipil. Damaskus mengatakan serangan itu kriminal dan mendesak anggota PBB untuk mengambil tindakan cepat untuk menindak Israel.

    “Republik Arab Suriah mengutuk agresi yang dilancarkan oleh entitas Zionis,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip Al Jazeera.

    “Suriah menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah tegas untuk menghentikan agresi Israel dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan mereka.”

    Menurut laporan, jet tempur Israel melancarkan tiga serangan di wilayah Sayyidah Zaynab, yang terletak sekitar 10 km (6 mil) di selatan Damaskus. Serangan pertama menghantam persimpangan Kaou Sudan dekat Sayyidah Zaynab, yang dipenuhi orang-orang terlantar yang melarikan diri dari serangan Israel di Lebanon.

    Serangan kedua terjadi di sekitar sebuah hotel, yang terletak di tenggara Sayyidah Zaynab. Serangan ketiga menargetkan rumah-rumah pertanian di daerah tersebut.

    Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan dua anggota gerakan Hizbullah Lebanon dilaporkan tewas dan lima lainnya luka parah dalam serangan udara Israel di sebuah situs pertanian di daerah tersebut.

    2. Israel Tangkap Ajudan Netanyahu

    Pengadilan Israel mengatakan kebocoran informasi yang dilakukan oleh ajudan di kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan telah merusak kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    Pengadilan di kota Rishon LeZion pada Minggu (3/11/2024) malam mengatakan empat orang sedang diselidiki karena memberikan berita kepada surat kabar. Mereka juga telah ditangkap terkait dengan penyelidikan bersama oleh polisi, dinas keamanan internal, dan tentara Israel.

    Tersangka utama bernama Eliezer Feldstein, yang menurut media Israel dipekerjakan sebagai juru bicara dan penasihat media di kantor PM Netanyahu tak lama setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel. Tiga orang lainnya yang akan ditangkap adalah anggota lembaga keamanan.

    Para tersangka diduga terlibat dalam pembocoran dokumen strategi Hamas yang ditemukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza. Mereka memanipulasi atau mengedit materi tersebut agar tampak seolah-olah pimpinan kelompok militan Palestina tersebut berencana untuk memperpanjang perundingan selama mungkin, serta menyelundupkan sandera ke Mesir.

    “Perintah bungkam sebagian masih berlaku, tetapi kasus tersebut melibatkan pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum yang merugikan pencapaian tujuan perang Israel,” kata pengadilan pada Jumat, seperti dikutip The Guardian.

    Laporan yang tampaknya berdasarkan dokumen yang direkayasa tersebut muncul di media Inggris Jewish Chronicle dan tabloid Jerman Bild pada bulan September, yang menyebabkan IDF meluncurkan penyelidikan. Jewish Chronicle kemudian mencabut berita tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya.

    Para pengkritik Netanyahu mengatakan artikel tersebut muncul pada saat ia menghadapi kritik baru atas penanganannya terhadap perundingan setelah enam sandera yang tewas ditemukan di sebuah terowongan di Rafah.

    Laporan tersebut juga tampaknya telah memperkuat tuntutan baru Netanyahu dalam perundingan tersebut setelah kerangka kerja bersyarat telah dicapai, bahwa pasukan Israel tetap berada di perbatasan Gaza-Mesir. Tuntutan tersebut ditolak oleh Hamas, dan perundingan pun gagal.

    3. Irak Serang Israel

    Perlawanan Islam Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak di Israel Selatan. Kelompok bersenjata itu menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak terhadap ‘target vital’ di Israel Selatan.

    “Para pejuang kami telah melakukan serangan pesawat nirawak terhadap target vital di selatan Israel, dan itu adalah serangan keenam hari ini,” ungkapnya.

    4. Israel Perluas Penjajahan di Tepi Barat

    Sumber-sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki serta Silwan di Yerusalem Timur.

    Sebelumnya, Hamas telah menyerukan warga Palestina untuk menghadapi serangan pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami menyerukan kepada massa di Tepi Barat untuk lebih banyak perlawanan, keteguhan hati, dan konfrontasi berkelanjutan dengan pendudukan dan pemukim di semua provinsi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    5. Keluarga Sandera Israel blokir Jalan Tol

    Video yang dibagikan di X menunjukkan protes yang diadakan di Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv. Protes itu diselenggarakan oleh keluarga tawanan yang ditahan di Gaza. Disebutkan mereka menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas agar segera dilakukan.

    Rekaman tersebut juga menunjukkan para pengunjuk rasa menduduki wilayah di dekat Jalan Yitzhak Sadeh. Mereka juga memegang spanduk yang menuduh Netanyahu mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan.

    6. Presiden AS ‘Pilihan’ Netanyahu

    Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) pada Selasa, (5/11/2024). Kontestasi ini akan mempertemukan Donald Trump dan Kamala Harris.

    Dari perspektif Israel, PM Netanyahu secara luas diyakini condong ke arah kemenangan Trump.

    Netanyahu dan Trump memiliki hubungan yang baik selama masa jabatan pertama mantan presiden AS tersebut. Pada tahun 2019, di Dewan Israel-Amerika, Trump mengatakan: “Negara Yahudi tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih daripada presiden Anda.”

    Perasaan itu saling menguntungkan. Netanyahu, dalam sebuah pernyataan pada tahun 2020, mengatakan bahwa Trump adalah “teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih”.

    Namun, hubungan antara Trump dan Netanyahu memburuk setelah Biden terpilih. Ketika Biden dilantik, Netanyahu mengucapkan selamat kepadanya. Trump mengatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh hal ini.

    Meski begitu, Netanyahu telah berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan lama. Selama kunjungan ke AS pada bulan Juli tahun ini, Netanyahu mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.

    (sef/sef)

  • PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional.Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh gerakan global yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    Petisi itu muncul memperkuat pelapor khusus PBB untuk kondisi HAM di Palestina, Francesca Albanese, yang mengusulkan agar Majelis Umum PBB menangguhkan keanggotaan Israel hingga mereka berhenti melanggar hukum internasional.

    “Israel telah melanggar berbagai hukum internasional, hukum humaniter, dan berbagai resolusi PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah dengan tegas memutuskan bahwa pendudukannya di tanah Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri. Akan tetapi, Israel tidak mengindahkan sama sekali, bahkan melawan putusan tersebut,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebut Israel terbukti melakukan genosida. Bahkan, para pejabatnya telah diputuskan bersalah oleh Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai penjahat perang dan perintah penangkapan atas Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan para pejabat Israel.

    Atas semua tindakan yang menentang hukum internasional dan pelanggaran atas Piagam PBB tersebut Israel tidak pantas duduk sejajar dengan anggota PBB lain. Oleh karena itu, PBB selayaknya mengeluarkan Israel dari keanggotaannya.

    “Yang lebih parah, Israel dengan sengaja menyerang markas Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Israel menyerang dan menutup markas UNRWA yang merupakan badan resmi PBB di perbatasan Mesir dan Palestina,” ujar Jazuli.

    Atas tindakannya tersebut, lanjut anggota Komisi I DPR itu, Israel tidak saja melanggar hukum internasional dan piagam PBB, tetapi jelas-jelas menyerang personel dan badan PBB sehingga menimbulkan korban jiwa.

    “Apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditoleransi dan di luar batas-batas kemanusiaan. Wajar jika kemudian muncul gerakan global dari para ahli hukum, para profesor dan akademisi, serta aktivis di seluruh dunia yang mendesak Israel diusir keluar dari PBB,” kata dia.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif menggalang koalisi negara-negara anggota PBB agar Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    “Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional sehingga agresor ini menghentikan perbuatan biadabnya terhadap rakyat Palestina,” ujar Jazuli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
    Tim Redaksi
    GAZA, KOMPAS.com
    – “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
    Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
    Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
    Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
    Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
    Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
    Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
    Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
    BBC Mundo
    .
    Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
    Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
    Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
    Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
    Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
    Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
    Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
    Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
    “Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
    BBC Mundo
    .
    Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
    Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
    Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
    Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
    Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
    “Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
    “Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
    Namun, hal ini tidak terjadi.
    Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
    Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
    (Arab Spring).
    “Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
    “Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
    Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
    “Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
    Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
    Sejak
    Arab Spring
    , jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
    Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
    Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.
    “
    Arab Spring
    benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
    “Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
    “Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
    Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
    Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
    “Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
    Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
    Menurut
    The New York Times
    , Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
    Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
    Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
    Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
    Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
    “Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
    Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
    “Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
    Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
    Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
    “Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
    Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
    Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
    “Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
    “Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
    Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
    “Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
    “Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iran Eksekusi Mati Pria Keturunan Yahudi Atas Pembunuhan

    Iran Eksekusi Mati Pria Keturunan Yahudi Atas Pembunuhan

    Teheran –

    Otoritas Iran mengeksekusi mati seorang warga negaranya, yang seorang Yahudi, terkait kasus pembunuhan. Pria itu dihukum gantung saat ketegangan semakin meningkat dengan Israel.

    Kelompok Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Norwegia, seperti dilansir AFP, Senin (4/11/2024), mengidentifikasi pria Iran yang dihukum gantung itu sebagai Arvin Ghahremani. Disebutkan bahwa dia telah dihukum gantung di sebuah penjara di kota Kermanshah pada Senin (4/11) waktu setempat.

    Menurut laporan IHR, Ghahremani dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan dalam perkelahian jalanan.

    “Di tengah ancaman perang dengan Israel, Republik Islam (Iran) telah mengeksekusi mati Arvin Ghahremani, seorang warga negara Iran keturunan Yahudi,” ucap Direktur IHR Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam pernyataannya.

    Disebutkan Amiry-Moghaddam bahwa kasus hukum ini memiliki “kelemahan yang signifikan”.

    “Namun, selain itu, Arvin adalah seorang Yahudi, dan anti-Semitisme yang dilembagakan di Republik Islam tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam pelaksanaan hukumannya,” sebut Amiry-Moghaddam.

    Komunitas Yahudi yang dulunya cukup besar di Iran yang didominasi Muslim Syiah, telah menyusut sejak Revolusi Islam tahun 1979 silam. Namun demikian, komunitas Yahudi di Iran tetap menjadi yang terbesar, di luar Israel, di kawasan Timur Tengah.

    Lihat Video: Netanyahu: Kami Dapat Capai Tempat Mana Saja di Iran!

  • Eks Jubir Netanyahu Ditahan Atas Dugaan Bocorkan Dokumen Rahasia

    Eks Jubir Netanyahu Ditahan Atas Dugaan Bocorkan Dokumen Rahasia

    Jakarta –

    Seorang mantan juru bicara (jubir) Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah ditahan karena diduga membocorkan dokumen rahasia, yang mungkin telah membahayakan negosiasi kesepakatan penyanderaan di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (4/11/2024), pihak pengadilan di kota pesisir Rishon LeZion, Eliezer Feldstein ditahan bersama tiga orang lainnya, termasuk pejabat-pejabat keamanan.

    Berita tentang kasus tersebut telah membuat pihak oposisi mempertanyakan apakah Netanyahu terlibat dalam kebocoran tersebut. Namun tuduhan ini dibantah oleh pihak kantor Netanyahu.

    Para kritikus telah lama menuduh pemimpin negeri Yahudi tersebut mengulur-ulur negosiasi gencatan senjata dan memperpanjang perang untuk menenangkan mitra-mitra koalisi sayap kanannya.

    Badan keamanan dalam negeri dan militer Israel meluncurkan penyelidikan atas pelanggaran tersebut pada bulan September, setelah dua surat kabar, mingguan Inggris, The Jewish Chronicle dan tabloid Jerman, Bild menerbitkan artikel berdasarkan dokumen militer rahasia tersebut.

    Satu artikel menyebutkan bahwa sebuah dokumen telah ditemukan yang menunjukkan bahwa pemimpin Hamas saat itu Yahya Sinwar — yang kemudian dibunuh oleh Israel — dan para sandera di Gaza akan diselundupkan keluar dari wilayah tersebut ke Mesir melalui Koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

    Dokumen pertama yang bocor ternyata palsu, dan memo internal sebenarnya ditulis oleh militan Hamas tingkat rendah, kata laporan media Israel.

    Pengadilan Israel mengatakan bahwa perilisan dokumen tersebut berisiko menyebabkan “bahaya parah pada keamanan negara”.

  • Bagaimana Nasib Gaza-Ukraina di Tangan Kamala Atau Trump?

    Bagaimana Nasib Gaza-Ukraina di Tangan Kamala Atau Trump?

    Jakarta –

    Ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkunjung secara mendadak ke Kyiv pada Februari 2023, sirene udara terdengar meraung-raung.

    Kedatangan Biden bertujuan untuk menunjukkan solidaritas untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    “Saya merasakan sesuatu lebih kuat dari sebelumnya,” kata Biden.

    “Amerika adalah mercusuar bagi dunia.”

    Dunia kini menantikan siapa yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan di mercusuar itu. Rakyat AS akan menentukan pilihan mereka dalam pemilihan presiden yang digelar pekan depan.

    Akankah Kamala Harris meneruskan jejak Joe Biden? Harris pernah berkata bahwa di “masa-masa yang tidak menentu ini, AS tidak bisa mundur” dari perannya di kancah global.

    Atau akankah Donald Trump yang punya prinsip “Amerikanisme, bukan globalisme” yang akan memimpin?

    Kekuatan-kekuatan regional berjalan dengan caranya sendiri, rezim otokratis membentuk aliansi mereka sendiri.

    Lalu konflik di Gaza dan perang di Ukraina telah membuat peran Washington dipertanyakan.

    Bagaimanapun, AS adalah pemain penting karena kekuatan ekonomi dan militernya, serta perannya dalam banyak aliansi.

    Saya berbincang dengan sejumlah pengamat mengenai bagaimana Pemilu AS akan berdampak terhadap situasi global.

    Kekuatan militer

    “Saya tidak bisa menutup-nutupi peringatan ini,” kata mantan Wakil Sekretaris Jenderal NATO, Rose Gottemoeller.

    “Donald Trump adalah mimpi buruk bagi Eropa, dengan ancamannya untuk menarik diri dari NATO yang terus bergaung.”

    Nilai belanja pertahanan AS setara dua pertiga dari total anggaran militer 31 negara anggota NATO lainnya.

    Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar NATO, AS menghabiskan lebih banyak uang untuk militernya ketimbang 10 negara termasuk China dan Rusia.

    Trump dengan bangganya mengatakan bahwa dia bersikap keras untuk memaksa negara-negara NATO lainnya memenuhi target belanja mereka, setara 2% dari PDB mereka.

    Hanya 23 negara anggota NATO yang mencapai target itu pada 2024. Namun, pernyataan Trump yang tidak menentu masih terasa janggal.

    Gottemoeller yakin “NATO akan berada di tangan Washington yang baik” kalau Harris menang. Akan tetapi, dia juga memberi peringatan.

    “Dia akan siap untuk terus bekerja dengan NATO dan Uni Eropa demi meraih kemenangan di Ukraina, tapi dia tidak akan mundur untuk memberi tekanan [pengeluaran] terhadap Eropa”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Meski demikian, pemerintahan Harris akan diimbangi dengan Senat atau DPR yang bisa saja dikuasai Partai Republik.

    Partai Republik akan cenderung untuk tidak mendukung perang di negara asing dibandingkan Partai Demokrat.

    Jadi ada semacam kekhawatiran bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden, tekanan terhadap Ukraina akan meningkat untuk menemukan cara mengakhiri peran. Itu karena parlemen AS akan enggan menyetujui paket bantuan besar.

    Namun apa pun yang terjadi, Gottemoeller menyatakan tak yakin bahwa NATO akan bubar.

    “Eropa perlu melangkah maju untuk memimpin,” tuturnya.

    Pembawa perdamaian?

    Presiden AS berikutnya harus bekerja di tengah risiko terbesar terjadinya konfrontasi kekuatan-kekuatan besar global sejak era Perang Dingin.

    “AS tetap menjadi aktor internasional yang paling berpengaruh soal perdamaian dan keamanan”, kata Presiden dan CEO International Crisis Group, Comfort Ero.

    “Tapi kekuatan AS untuk membantu menyelesaikan konflik berkurang,” tambahnya.

    Perang semakin sulit diakhiri.

    “Konflik yang menimbulkan banyak korban jiwa menjadi semakin sulit diatasi, dengan persaingan kekuatan besar yang semakin cepat dan kekuatan menengah yang meningkat,” tutur Ero.

    Perang seperti di Ukraina melibatkan banyak kekuatan, sedangkan konflik seperti di Sudan mengadu aktor-aktor regional yang bersaing demi kepentingan masing-masing.

    Beberapa pihak lebih memilih berinvestasi dalam perang ketimbang perdamaian.

    Baca juga:

    Warga Palestina duduk di samping api unggun di reruntuhan rumah mereka yang hancur di Khan Younis (BBC)

    Selain itu, Ero berpendapat bahwa standar moral AS juga dipertanyakan.

    “Aktor-aktor global menyadari bahwa AS menerapkan satu standar moral atas tindakan Rusia di Ukraina, tapi juga menerapkan standar berbeda atas tindakan Israel di Gaza,” kata dia.

    “Perang di Sudan sangat mengerikan, tapi dianggap sebagai prioritas kedua,” sambung Ero.

    Kemenangan Harris “merepresentasikan keberlanjutan pemerintahan AS saat ini.”

    Sedangkan jika Trump yang menang, maka dia “mungkin akan memberi Israel keleluasaan yang lebih besar di Gaza dan di tempat lain”.

    Trump juga “mengisyaratkan bahwa dia bisa mencoba agar Ukraina dan Rusia dapat mencapai kesepakatan tanpa mengorbankan Kyiv”.

    Mengenai konflik di Timur Tengah, Harris telah berulang kali mengulangi dukungan tegas Biden soal “hak Israel untuk membela diri.”

    Namun, dia juga menekankan bahwa “pembunuhan warga Palestina yang tidak bersalah harus dihentikan.”

    Sementara itu, Trump juga menyatakan bahwa sudah waktunya untuk “kembali berdamai dan berhenti membunuh orang.”

    Namun di sisi lain, dia juga dilaporkan telah berkata kepada pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk “melakukan apa yang harus Anda lakukan.”

    Trump menganggap dirinya sebagai pembawa perdamaian.

    “Saya akan mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, segera,” janjinya dalam sebuah wawancara dengan TV Al Arabiya milik Arab Saudi pada Minggu malam.

    Dia berjanji akan memperluas Perjanjian Abraham 2020.

    Perjanjian bilateral ini menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, tapi juga dianggap telah mengesampingkan Palestina dan pada akhirnya berkontribusi pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini.

    Kamala Harris telah berjanji akan menjadi sekutu Ukraina (BBC)

    Mengenai Ukraina, Trump tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap sosok kuat seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dia telah menegaskan bahwa dia ingin mengakhiri perang di Ukraina, dan dengan itu mengakhiri dukungan militer dan keuangan AS yang besar.

    “Saya akan keluar. Kita harus keluar,” tegasnya dalam kampanye baru-baru ini.

    Sebaliknya, Harris mengatakan, “Saya bangga mendukung Ukraina. Saya akan terus mendukung Ukraina. Saya akan berusaha untuk memastikan Ukraina memenangkan perang ini.”

    Namun, Ero khawatir situasi global akan menjadi lebih buruk siapa pun yang terpilih.

    Bisnis dengan Beijing

    Ketika Trump mengusulkan tarif 60% untuk semua barang impor China, pakar terkemuka China Rana Mitter menyebutnya sebagai “guncangan terbesar bagi perekonomian global dalam beberapa pekan terakhir”.

    Membebankan biaya tinggi pada China dan mitra dagang lainnya telah menjadi salah satu ancaman Trump yang paling konsisten dalam upayanya mengutamakan kepentingan AS.

    Namun, Trump juga memuji hubungan pribadinya yang dia anggap kuat dengan Presiden Xi Jinping.

    Dia mengatakan kepada dewan redaksi Wall Street Journal bahwa dia tidak perlu menggunakan kekuatan militer jika Beijing bergerak untuk memblokade Taiwan karena dia yakin Jinping “menghormati saya dan dia tahu saya gila.”

    Trump dan Harris sama-sama cenderung bersikap agresif.

    Baca juga:

    Keduanya menganggap China punya tekad mengalahkan AS sebagai kekuatan yang paling berpengaruh di dunia.

    Tetapi menurut sejarawan asal Inggris, Mitter, ada sejumlah hal yang membedakan mereka.

    Hubungan AS-China di bawah Harris “kemungkinan akan berkembang secara linier dari posisi saat ini.”

    Kalau Trump yang menang, skenarionya akan lebih cair. Misalnya terkait Taiwan, Mitter menilai ada keraguan Trump soal apakah dia akan membela pulau yang jaraknya jauh dari AS.

    Sementara itu, para pemimpin China disebut meyakini bawa Harris dan Trump sama-sama akan bersikap keras.

    Sebagian kecil yang menyukai stabilitas lebih memilih Harris karena merasa lebih baik menghadapi “musuh yang sudah dikenali”.

    Sebagian kecil lainnya menganggap Trump sebagai pengusaha dengan segala ketidakpastian. Itu bisa jadi berarti akan terjadi tawar-menawar besar dengan China betapapun kecil kemungkinannya itu.

    Krisis iklim

    “Pemilu AS juga sangat penting bagi seluruh dunia karena krisis iklim dan alam yang mendesak,” kata Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia sekaligus Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

    “Setiap fraksi derajat penting untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim dan mencegah badai dahsyat seperti Milton menjadi hal yang biasa terjadi di masa depan,” sambungnya.

    Namun, saat Badai Milton dan Helene menerjang, Trump justru mencemooh rencana dan kebijakan lingkungan menghadapi darurat iklim.

    Dia menyebutnya sebagai “salah satu penipuan terbesar sepanjang masa”.

    Peringatan suhu panas ekstrem di Death Valley, California (BBC)

    Banyak yang memperkirakan dia akan menarik diri dari perjanjian iklim Paris 2015 untuk memerangi perubahan iklim. Itu pernah dia lakukan pada masa jabatan pertamanya.

    Meski demikian, Robinson yakin Trump tidak akan bisa menghentikan komitmen yang menguat.

    “Dia tidak bisa menghentikan transisi energi AS dan mencabut subsidi hijau senilai miliaran dolar. Dia juga tidak bisa menghentikan gerakan iklim non-federal yang tak kenal lelah.”

    Dia juga mendesak Harris, yang masih belum menegaskan sikapnya untuk maju “menunjukkan kepemimpinan, memanfaatkan momentum beberapa tahun terakhir, dan memacu penghasil emisi utama lainnya untuk mempercepat langkah.”

    Kepemimpinan kemanusiaan

    “Hasil pemilu AS punya makna yang sangat penting karena pengaruh AS yang tidak tertandingi, bukan cuma lewat kekuatan militer dan ekonominya.”

    “Tapi juga potensinya untuk memimpin dengan otoritas moral di panggung global,” kata Martin Griffiths, seorang mediator konflik yang belakangan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat.

    Menurutnya, ada harapan yang lebih besar kalau Harris menang.

    Sementara terpilihnya Trump akan ditandai oleh “isolasionisme dan unilateralisme, tidak akan banyak membantu selain memperdalam ketidakstabilan global.”

    Namun, dia juga mengkritik pemerintahan Biden-Harris atas “keraguannya” menghadapi situasi yang memburuk di Timur Tengah.

    Para petinggi lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan telah berulang kali mengutuk serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober terhadap warga sipil Israel.

    Namun, mereka juga berulang kali meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk mengakhiri penderitaan mendalam warga sipil di Gaza dan juga di Lebanon.

    Sebuah papan reklame di Teheran menunjukkan presiden Iran dan pemimpin Garda Revolusi berada di seberang Biden dan Netanyahu (BBC)

    Biden dan pejabat-pejabat di pemerintahannya terus menyerukan agar lebih banyak bantuan mengalir ke Gaza. Ada kalanya itu memang berdampak.

    Akan tetapi, kritikus menilai bantuan dan tekanan semacam itu tidak pernah cukup.

    Beberapa bantuan militer penting dapat dipotong hingga setelah pemilihan umum AS.

    AS adalah donor tunggal terbesar PBB. Pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar US$18,1 miliar (sekitar Rp285,1 triliun).

    Namun pada masa jabatan pertama Trump, dia menghentikan pendanaan untuk beberapa badan PBB dan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Donor lainnya pun bergegas mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS, dan ini persis dengan apa yang diharapkan Trump.

    Walau demikian, Griffths tetap percaya bahwa Amerika adalah kekuatan yang sangat diperlukan.

    “Di masa konflik dan ketidakpastian global, dunia mendambakan AS untuk bangkit menghadapi tantangan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berprinsip.”

    “Kami menuntut lebih. Kami layak mendapatkan lebih. Dan kami berani berharap lebih,” tuturnya.

    Baca juga:

    (ita/ita)