Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Eks Menhan Israel Sebut Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

    Eks Menhan Israel Sebut Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu periode 2013-2016 sekaligus mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon menyebut Israel melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Jalur Gaza.

    Netanyahu tercatat beberapa kali menjadi Perdana Menteri Israel yakni pada 1996-1999, 2009-2021, dan 2022 hingga sekarang.

    Yaalon mengatakan kelompok garis keras di kabinet Netanyahu ingin mengusir warga Palestina dari Gaza utara dan membangun kembali pemukiman di sana.

    “Saya terpaksa memperingatkan apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kita,” kata Yaalon ke media Israel, Kan, dikutip Al Jazeera, Senin (2/12).

    Dia lalu berujar, “Pada akhirnya kejahatan perang sedang dilakukan.”

    Menanggapi tudingan tersebut, partai yang dipimpin Netanyahu, Likud, mengatakan Yaalon menyebar fitnah.

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar juga mengatakan tuduhan itu tak berdasar.

    Sa’ar menyebut apa saja yang dilakukan Israel sesuai dengan hukum internasional.

    “Dan sangat disayangkan mantan Menteri Yaalon tak menyadari dampak yang dilakukan dan menarik kembali pernyataan dia,” ucap Sa’ar dalam konferensi pers.

    Tuduhan kejahatan perang bukan cuma dilontarkan Yaalon. Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan eks Menhan Yoav Gallant.

    Mereka diduga melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

    Kejahatan perang itu mencakup kelaparan sebagai metode peperangan, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lain.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Selama operasi, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

    Imbas agresi Israel, lebih dari 44.000 orang di Palestina meninggal dan jutaan orang menjadi pengungsi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hamas Unggah Video Sandera Israel Minta Tolong Trump-Netanyahu

    Hamas Unggah Video Sandera Israel Minta Tolong Trump-Netanyahu

    Jakarta –

    Hamas menerbitkan sebuah video tentang seorang sandera Amerika-Israel yang ditahan di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 di Israel. Sandera tersebut bernama Edan Alexander.

    Dilansir AFP, Minggu (1/12/2024), dalam video tersebut yang tanggalnya tidak dapat diverifikasi, Edan berbicara kepada Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam bahasa Inggris dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam bahasa Ibrani.

    Ia meminta warga Israel untuk menekan pemerintah agar membebaskan para sandera yang ditawan pada tanggal 7 Oktober.

    “Video mengejutkan Edan, seorang warga negara Amerika-Israel, adalah bukti pasti bahwa terlepas dari semua rumor — ada sandera yang masih hidup dan mereka sangat menderita,” kata kelompok kampanye Forum Keluarga Sandera dalam sebuah pernyataan.

    “Satu tahun setelah kesepakatan pertama dan satu-satunya, jelas bagi semua orang: mengembalikan para sandera hanya mungkin dilakukan melalui kesepakatan,” tambahnya.

    Militan Hamas diketahui menangkap 251 sandera selama serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan, beberapa di antaranya sudah meninggal.

    Selama gencatan senjata singkat antara Israel dan Hamas pada November tahun lalu, 80 warga Israel yang ditahan oleh militan di Gaza dibebaskan, sebagai ganti 240 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Sebanyak 25 sandera lainnya, sebagian besar pekerja pertanian Thailand, juga dibebaskan dari penahanan di Gaza.

    Serangan 7 Oktober mengakibatkan 1.207 kematian, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel. Kampanye pembalasan Israel telah menewaskan 44.382 orang di Gaza, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB.

    (azh/azh)

  • Arab Saudi Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan AS, Tegaskan Kemerdekaan Palestina Harga Mati

    Arab Saudi Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan AS, Tegaskan Kemerdekaan Palestina Harga Mati

    GELORA.CO – Arab Saudi memutuskan menghentikan pembicaraan perjanjian pertahanan ambisius dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pintu masuk menuju normalisasi hubungan dengan Israel.

    Riyadh kini mengalihkan fokus pada kesepakatan kerja sama militer yang lebih sederhana, menurut pejabat Saudi dan Barat yang dikutip oleh Reuters.

    Upaya perjanjian pertahanan ini sebelumnya terganjal syarat pengakuan Israel terhadap solusi dua negara untuk Palestina.

    Namun, tindakan militer Israel di Gaza membuat Putra Mahkota Mohammed bin Salman kembali menegaskan pentingnya langkah konkret untuk pendirian negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan.

    “Bagaimana kawasan ini bisa terintegrasi jika kita mengabaikan hak Palestina?” ujar seorang pejabat senior Saudi.

    Pemerintah Joe Biden sebelumnya mendorong perjanjian keamanan yang mencakup jaminan perlindungan militer untuk Arab Saudi, tetapi Riyadh harus terlebih dahulu mengakui Israel.

    Namun, dengan situasi politik yang sensitif di Israel dan kemarahan publik di Arab Saudi atas konflik di Gaza, negosiasi ini menemui jalan buntu.

    Meski begitu, kedua belah pihak berharap perjanjian kerja sama militer yang lebih sederhana dapat disepakati sebelum Presiden Biden meninggalkan jabatannya pada Januari 2025.

    Pakta ini diperkirakan mencakup perluasan latihan militer gabungan dan peningkatan pertahanan siber, tetapi tanpa komitmen AS untuk membela Arab Saudi dalam situasi konflik besar.

    Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap berambisi mewujudkan normalisasi dengan Arab Saudi, meskipun menghadapi tekanan politik di dalam negeri.

    “Netanyahu memahami pentingnya normalisasi ini, tetapi situasi politik saat ini membatasi ruang geraknya,” ujar seorang diplomat Barat.

    Arab Saudi juga menghadapi dilema terkait kemungkinan perubahan kebijakan jika Donald Trump kembali menjabat.

    Trump dikenal lebih condong pada Israel, dengan “Kesepakatan Abad Ini”-nya yang secara langsung berpihak pada kepentingan Israel tanpa jaminan kenegaraan Palestina.

    Fawaz Gerges, pakar Timur Tengah dari London School of Economics, menyebut normalisasi hubungan Saudi-Israel tetap memungkinkan, meski dengan prasyarat yang rumit.

    “Arab Saudi adalah hadiah besar bagi Trump, tetapi Riyadh tetap bersikeras bahwa hak Palestina tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

    Dengan sikap Riyadh yang tetap teguh mendukung Palestina, normalisasi hubungan Saudi-Israel tampaknya masih menjadi tantangan besar dalam waktu dekat.

  • Negara-negara Ini Tak Patuh untuk Tangkap Netanyahu

    Negara-negara Ini Tak Patuh untuk Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Namun, sejumlah negara ternyata enggan mematuhi perintah tersebut.

    Untuk diketahui, ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah negara yang sejauh ini menolak perintah penangkapan ICC seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11). Berikut ini negara-negara tersebut:

    Simak di halaman berikutnya.

  • Netanyahu Ancam Perang Intensif Jika Hizbullah Langgar Gencatan Senjata

    Netanyahu Ancam Perang Intensif Jika Hizbullah Langgar Gencatan Senjata

    Ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata itu juga mewajibkan pasukan Israel untuk menarik pasukannya secara bertahap, dalam waktu 60 hari ke depan, dari wilayah Lebanon bagian selatan.

    Penarikan pasukan Israel itu dimulai ketika tentara-tentara Lebanon, dari Angkatan Bersenjata resmi negara itu, mulai dikerahkan untuk mengambil alih wilayah di dekat perbatasan dengan Israel, demi memastikan Hizbullah tidak membangun kembali infrastrukturnya di sana.

    Israel-Hizbullah Saling Tuding Melanggar Gencatan Senjata

    Beberapa jam sebelum pernyataan Netanyahu itu, militer Israel menuding Hizbullah melanggar gencatan senjata dan mengumumkan pasukannya telah menyerang fasilitas senjata Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan, usai mengidentifikasi apa yang mereka sebut sebagai “aktivitas teroris”.

    “Aktivitas teroris teridentifikasi di fasilitas yang digunakan oleh Hizbullah untuk menyimpan roket jarak menengah di Lebanon bagian selatan,” sebut militer Israel dalam pernyataannya, sembari menyebut “ancaman tersebut telah digagalkan” oleh Angkatan Udaranya.

    Israel juga mengatakan pasukannya melepaskan tembakan, pada Kamis (28/11), ke arah apa yang mereka sebut sebagai “para tersangka” dengan kendaraan yang tiba di beberapa area di zona selatan Lebanon. Tel Aviv menyebut aktivitas semacam itu melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang diberlakukan.

    Salah satu pejabat senior Hizbullah, Hassan Fadlallah, yang juga anggota parlemen Lebanon balik menuding Israel yang telah melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    “Musuh Israel menyerang orang-orang yang kembali ke desa-desa perbatasan,” tutur Fadlallah saat berbicara kepada wartawan.

    (nvc/ita)

  • Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Den Haag –

    Beberapa negara, sebagian besar di Barat, menolak untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Prancis menjadi yang terbaru, dengan menyebut Netanyahu dilindungi oleh kekebalan dari penuntutan ICC yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya sejak pekan lalu.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berikut daftar negara-negara yang sejauh ini menolak, atau mengabaikan, perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11/2024):

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS menolak keras perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu. Presiden Joe Biden menyebut langkah ICC itu “sangat keterlaluan” dan menegaskan Washington akan selalu mendukung Israel.

    “Penerbitan surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” sebut Biden dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

    “Biarkan saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” tegasnya.

    Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih, dalam tanggapannya, menegaskan bahwa “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas persoalan ini”.

    Argentina

    Presiden Argentina Javier Milei, dalam pernyataan via media sosial X, menegaskan negaranya “menyatakan ketidaksetujuan yang mendalam” dengan keputusan ICC tersebut.

    Milei menyebut perintah penangkapan ICC itu “mengabaikan hak Israel yang sah untuk membela diri terhadap serangan terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah”.

  • 9 Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang? Internasional

    9 Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang? Internasional

    Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang?
    Penulis
    AKHIR
    September lalu, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sudah nyaris tercapai.
    BBC
    melaporkan, saat itu para diplomat Amerika Serikat (AS) dan Inggris yakin gencatan senjata akan segera terjadi.
    Para pihak yang terlibat dalam perang tampaknya sudah menunjukkan kesediaannya untuk menerima gencatan senjata yang didasarkan pada ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang disahkan untuk mengakhiri perang Lebanon tahun 2006. Intinya adalah Hizbullah akan mundur dari perbatasan untuk digantikan pasukan penjaga perdamaian PBB dan Angkatan Bersenjata Lebanon. Ketika pasukan PBB dan Lebanon masuk, pasukan Israel secara bertahap akan keluar.
    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kemudian naik ke podium Sidang Umum PBB dan menyampaikan pidato berapi-api yang menolak gagasan gencatan senjata. Seusai sidang itu, Netanyahu kembali ke hotelnya di New York dan dari sana dia memerintahkan pembunuhan terhadap Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, bersama dengan sebagian besar para komandannya. Fotografer resmi Netanyahu mengabadikan momen saat Netanyahu memberi perintah pembunuhan itu.
    Tentara Israel kemudian menjatuhkan sekitar 80 bom ke markas bawah tanah Hizbullah di pinggiran Beirut. Nasrallah dan sejumlah komandannya tewas. Rancangan kepakatan gencatan senjata itu pun buyar. Pembunuhan Nasrallah merupakan eskalasi besar dan pukulan telak bagi Hizbullah.
    Dalam beberapa minggu setelahnya, militer Israel telah menimbulkan kerusakan besar pada organisasi militer Hizbullah. Kelompok itu memang masih menembakkan sejumlah roket ke perbatasan dan para kombatannya terus melawan pasukan invasi Israel. Namun Hizbullah bukan lagi ancaman besar bagi Israel.
    Pada 26 November ini, Israel dan Hizbullah akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 60 hari setelah lebih dari setahun terlibat konflik multifront.
    Isi kesepakatan itu sama dengan rencangan yang gagal disepapakti akhir September itu, yaitu bahwa Israel akan secara bertahap menarik pasukannya dari Lebanon, dan Hizbullah akan sepenuhnya mundur ke sebelah utara Sungai Litani. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Lebanon akan menempatkan pasukannya dan mengendalikan wilayah mereka sendiri. Presiden AS, Joe Biden, mengatakan bahwa AS, Prancis, dan sekutu lainnya telah berjanji untuk mendukung kesepakatan itu.
    Profesor studi sejarah dan perdamaian di Universitas Notre Dame AS, Asher Kaufman, dalam artikelnya di
    The Conversation US
     menjelaskan bahwa gencatan senjata itu terjadi karena bertemunya kepentingan Israel, Hizbullah, dan Iran – sponsor utama Hizbullah. Namun, walau kepentingan mereka bertemu, alasan mereka berbeda-beda.
     
    Kaufman yang merupakan pakar konflik Lebanon dan perbatasan di Timur Tengah itu menjelaskan, bagi pemerintah Israel, masalah domestik turut berperan dalam pertimbagan untuk gencatan senjata itu. Pertama, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah merasa kelelahan setelah lebih dari setahun berperang. Hal ini terutama dirasakan pasukan cadangan Israel, yang semakin banyak yang tidak hadir bertugas. Masyarakat umum Israel juga lelah dengan konflik itu. Mayoritas dari mereka mendukung gencatan senjata dengan Hizbullah.
    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mempunyai masalah internal dalam pemerintahannya yang harus diatasi. Netanyahu mendapat tekanan dari sekutu ultra-Ortodoks dalam koalisi yang berkuasa untuk menyusun undang-undang yang mengecualikan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer.
    Menurut Kaufman, meredakan ketegangan di perbatasan Lebanon akan mengurangi kebutuhan Israel akan pasukan aktif. Hal itu dapat membantu dalam mengatasi ketidakpuasan kelompok sekuler dan nasional-religius di IDF dan tidak setuju dengan pengecualian wajib militer untuk para pria ultra-Ortodoks. Jika perang dengan Hizbullah berakhir, kelompok tersebut mungkin lebih cenderung menerima kebijakan pengecualian itu.
    Dari perspektif tentara Israel, kata Kaufman, perang di Lebanon semakin mencapai titik di mana hasilnya semakin kurang bernilai. Perang itu berhasil melemahkan posisi militer Hizbullah, tetapi tidak mampu menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.
    BBC
    melaporkan, Netanyahu menyatakan keberhasilan operasi militer merupakan salah satu dari beberapa faktor yang meyakinkannya bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti. Agenda Israel di Lebanon memang lebih terbatas dibandingkan di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya. Israel hanya ingin mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya sehingga memungkinkan warga sipil Israel kembali ke kota-kota dekat perbatasan.
    Jika Hizbullah suatu saat terlihat sedang mempersiapkan serangan, Israel mengantongi surat persetujuan tambahan dari AS yang memberi lampu hijau untuk mengambil tindakan militer lagi.
    Dalam pernyataan yang direkam untuk mengumumkan keputusannya, Netanyahu menyebutkan alasan mengapa sekarang adalah saat yang tepat untuk gencatan senjata. Israel, kata dia, telah mengguncang Beirut. Kini ada peluang untuk “memberikan jeda bagi pasukan kami dan menambah persediaan”.
    Israel juga telah memutuskan koneksi antara Gaza dan Lebanon. Netanyahu mengatakan, Hamas akan mendapat tekanan yang lebih besar. 
     
    Ada satu alasan lagi; Israel ingin berkonsentrasi pada apa yang disebut Netanyahu sebagai ancaman Iran. Menghancurkan Hizbullah berarti menghancurkan Iran. Hizbullah dibangun Iran untuk menciptakan ancaman tepat di perbatasan Israel. Hizbullah menjadi bagian terkuat dari poros perlawanan Iran, nama yang diberikan untuk jaringan pertahanan terdepan yang terdiri dari sekutu dan proksi.
    Menurut Kaufman, di sisi Hizbullah, kelompok itu telah sangat dilemahkan karena perang yang mengikis kemampuan militernya. Sebelumnya, Hizbullah (sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh Nasrallah) menyatakan bahwa gencatan senjata hanya akan terjadi jika hal itu terlebih dahulu tercapai antara Hamas dan Israel di Gaza. Namun, kini Hizbullah dan Iran bersedia memisahkan dua front tersebut, yang membuat Hamas berada dalam posisi yang lebih lemah karena kehilangan dukungan dari kelompok utama yang mereka andalkan, yaitu Hizbullah.
    Hamas awalnya berharap bisa menarik Hizbullah dan kelompok-sekelompok yang seideologi dengan mereka di kawasan itu untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel ketika mereka meluncurkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
    Hizbullah dan faksi politik Lebanon lainnya juga menghadapi tekanan domestik yang kuat. Lebanon memiliki lebih dari 1 juta pengungsi akibat konflik tersebut – sebagian besar dari mereka orang-orang Syiah, aliran Islam yang menjadi tempat muasal Hizbullah. Kondisi di Lebanon telah meningkatkan risiko pertikaian sektarian antara Syiah dan faksi lain di negara itu. Bagi para pemimpin Hizbullah, mungkin inilah saat yang tepat untuk mengurangi kerugian dan mempersiapkan diri untuk bangkit kembali sebagai sebuah badan politik dan militer.
    Sama seperti para pemimpin Hizbullah yang masih hidup, Iran juga menginginkan gencatan senjata. Hizbullah perlu jeda untuk memulihkan diri. Iran perlu menghentikan kerusakan geostrategis yang telah terjadi. Poros perlawanan mereka kehilangan daya gentarnya. Serangan rudal Iran terhadap Israel setelah pembunuhan Nasrallah tidak berhasil mengubah keadaan.
    Dua orang merancang Hizbullah untuk menghalangi Israel tidak hanya menyerang Lebanon – tetapi juga menyerang Iran. Kedua perancang itu telah tewas dibunuh. Mereka adalah Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran, yang tewas akibat serangan pesawat tak berawak AS di bandara Baghdad pada Januari 2020. Perintah pembunuhan Soleimani dikeluarkan Donald Trump dalam beberapa minggu terakhirnya di Gedung Putih pada akhir tahun masa jabatan pertamanya. Orang kedua adalah Hassan Nasrallah.
     
     
    Setelah perang 2006, strategi pencegahan (
    deterrence strategy
    ) Hizbullah dan Iran mampu menyamai Israel selama hampir 20 tahun. Namun, serangan Hamas pada 7 Oktober yang kemudian dibalas Israel membawa perubahan besar, termasuk keputusan Israel untuk menolak segala pembatasan terhadap perang yang mereka lakukan sebagai respons. AS, sekutu terkuat Israel, juga hampir tidak memberikan batasan pada pasokan maupun penggunaan senjata yang terus mereka salurkan.
    Nasrallah dan Iran gagal memahami apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyadari bagaimana Israel telah berubah. Mereka mencoba menekan Israel dengan perang gesekan dan sempat berhasil selama hampir satu tahun. Namun, pada 17 September, Israel membalik keadaan dengan meledakkan bom mini yang tertanam di jaringan
    pager
    jebakan yang sebelumnya berhasil dijual kepada Hizbullah melalui tipu daya intelijen Israel.
    Hizbullah menjadi limbung. Sebelum mereka sempat bereaksi dengan senjata paling kuat yang diberikan Iran, Israel membunuh Nasrallah dan sebagian besar letnan utamanya, disertai serangan besar-besaran yang menghancurkan gudang senjata. Serangan itu diikuti dengan invasi ke Lebanon Selatan dan penghancuran besar-besaran desa-desa perbatasan Lebanon serta jaringan terowongan Hizbullah.
    Menurut Kaufman, kesepakatan gencatan senjata itu terjadi juga saat Teheran bersiap menghadapi pemerintahan AS yang bisa mengambil posisi lebih keras terhadap Iran dan proksinya di kawasan, dimana Hizbullah merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
    Dengan presiden baru Iran, dan pemerintahan baru AS, gencatan senjata antara proksi utama Iran dan Israel mungkin menjadi langkah pertama bagi Teheran untuk membangun dialog konstruktif dengan Gedung Putih yang akan kembali dipimpin Trump.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 11 Update Perang Arab! Netanyahu Ancam Perang Baru, Rusia Serang Arab

    11 Update Perang Arab! Netanyahu Ancam Perang Baru, Rusia Serang Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Tanah Arab masih belum juga mereda. Meski Israel melakukan gencatan senjata dengan milisi Hizbullah di Lebanon, perdamaian yang sama tak terjadi di Gaza, Palestina.

    Israel dilaporkan masih terus menyerang Gaza. Bahkan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pemboman besar-besaran Israel “benar-benar mengerikan” bagi warga sipil Palestina yang masih terjebak di utara Jalur Gaza.

    Belum lagi muncul ancaman terbaru Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Ia memberi peringatan ke Hizbullah dan Iran.

    Di sisi lain Rusia dilaporkan melakukan serangan ke salah satu negara Arab, Suriah. Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Jumat (29/11/2024).

    1.Serangan Udara Israel di Gaza Tewaskan 17 Orang

    Serangan militer Israel menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina di seluruh Jalur Gaza pada hari Kamis. Hal ini diungkap petugas medis setempat saat pasukan Tel Aviv meningkatkan pemboman di daerah pusat dan mendorong tank-tank militernya masuk lebih dalam di utara dan selatan daerah kantong tersebut.

    Mengutip laman Reuters, enam orang tewas dalam dua serangan udara terpisah di sebuah rumah dan di dekat rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya di Jalur Gaza utara. Sementara empat orang lainnya tewas ketika serangan Israel mengenai sebuah sepeda motor di Khan Younis di selatan.

    “Di Nuseirat, salah satu dari delapan kamp pengungsi bersejarah di Jalur Gaza, pesawat Israel melakukan beberapa serangan udara yang menghancurkan sebuah gedung bertingkat dan menghantam jalan-jalan di luar masjid,” kata pejabat itu.

    “Setidaknya tujuh orang tewas dalam beberapa serangan itu,” tambahnya.

    Petugas medis mengatakan setidaknya dua orang, seorang wanita dan seorang anak, tewas dalam penembakan tank yang menghantam wilayah barat Nuseirat. Sementara serangan udara menewaskan lima orang lainnya di sebuah rumah di dekatnya.

    “Di Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir, tank-tank bergerak lebih dalam ke wilayah utara-barat kota,” kata penduduk dimuat Reuters lagi.

    2.Perdamaian Israel-Hizbullah Buat Perundingan Gaza Sulit

    Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, memiliki dampak bagi rencana serupa di Gaza, Palestina dengan kelompok bersenjata Hamas. Dilansir The Guardian, masalah perdamaian di Gaza sangat dipengaruhi posisi politik dalam negeri Israel.

    Ia menyebut kelompok sayap kanan yang sebelumnya telah mendorong penggagalan gencatan senjata di Lebanon akan lebih militan dalam memperjuangkan agar peperangan di Gaza terus berjalan. Meski dari Oktober hingga saat ini, total 44.200 orang tewas di wilayah itu.

    “Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menghalangi kemajuan menuju kesepakatan sandera-untuk-perdamaian dengan desakannya agar pasukan Israel mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia, zona penyangga di dalam perbatasan Gaza-Mesir,” tulis media tersebut.

    Israel sendiri sejauh ini masih berupaya untuk hanya memerangi Hamas di Gaza. Negeri Yahudi itu saat ini belum secara resmi menyatakan niat untuk mengambil alih wilayah pesisir Palestina itu.

    Namun sejumlah politisi sayap kanan telah meminta Netanyahu untuk mengambil alih Gaza. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan awal minggu ini bahwa Israel harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi Palestina melalui ‘dorongan emigrasi sukarela’.

    “Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza. Kita tidak perlu takut dengan kata itu,” kata Smotrich.

    3.Bank Dunia: Biaya Rekonstruksi Lebanon akan Sangat Mahal

    Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi kehancuran besar-besaran di ibu kota Beirut, dan di kota-kota serta komunitas di seluruh Lebanon. Orang-orang merekam kehancuran komunitas mereka sendiri dengan ponsel mereka sendiri.

    Kini memasuki hari kedua gencatan senjata, perkiraan biaya mulai bermunculan. Meski masih perkiraan awal, tetapi angkanya disebut sangat mengejutkan.

    Di pinggiran selatan Beirut saja, sedikitnya 262 bangunan telah dibuat layak huni. Perkiraan biaya dari Bank Dunia adalah US$2,8 miliar (Rp 44 triliun) untuk kerusakan perumahan saja di Lebanon, di seluruh negeri. Sebanyak 99.000 rumah – 99.000 unit hunian – hancur sebagian atau seluruhnya, tidak layak huni.

    Bank Dunia juga memperkirakan kerusakan dan kerugian di Lebanon mencapai US$8,5 miliar sejak November. Angka tersebut akan diperbarui untuk bulan-bulan berikutnya, dengan angka tersebut diperkirakan akan bertambah.

    Kerugian US$1,1 miliar juga terjadi pada salah satu industri terpenting, pertanian dan pariwisata, di mana toko-toko, bisnis, restoran telah tutup. Namun biaya yang sangat mahal dalam hal uang dan waktu, untuk membersihkan ranjau di area yang masih memiliki peraturan yang belum diledakkan, tempat Israel beroperasi, atau memasang ranjau atau menjatuhkan bom.

    4.(Sebanyak) 2.500 Anak di Gaza Butuh Evakuasi Medis Segera

    Juru bicara dana bantuan anak PBB atau UNICEF Kazem Abu Khalaf mengatakan bahwa 2.500 anak di Jalur Gaza butuh evakuasi medis segera. Mereka merupakan kelompok yang paling menderita dari perang yang terjadi sejak Oktober 2023 itu.

    “(Sekitar) 30% anak di Jalur Gaza menderita kekurangan gizi parah,” katanya dalam pernyataan pers, seperti dikutip Al Jazeera.

    Sementara itu, 95% sekolah yang menampung orang-orang terlantar di Jalur Gaza telah hancur total. Ia menambahkan situasi di Jalur Gaza utara sangat sulit, tragis, dan semakin memburuk.

    5.Hizbullah Buka Suara soal Penembakan Israel Terhadap Warga Sipil Lebanon

    Hassan Fadlallah, anggota parlemen Lebanon dari Hizbullah, mengatakan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Militer Zionis telah menembaki warga sipil yang kembali ke desa mereka di sepanjang perbatasan selatan Lebanon dengan Israel.

    “Musuh Israel menyerang mereka yang kembali ke desa-desa perbatasan,” kata Fadlallah kepada wartawan setelah sidang parlemen.

    “Ada pelanggaran hari ini oleh Israel, bahkan dalam bentuk ini,” tambahnya.

    6.Parlemen Lebanon akan Memilih Presiden pada Januari 2025

    Meskipun bertahun-tahun gagal, Parlemen Lebanon akan memilih presiden pada tahun depan. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri telah mengumumkan bahwa sidang akan diadakan pada tanggal 9 Januari 2025, untuk memilih presiden baru.

    Parlemen Lebanon telah bersidang untuk tujuan yang sama dan gagal memilih presiden tidak kurang dari 12 kali sejak masa jabatan Michel Aoun berakhir pada tahun 2022. Kegagalan terakhir terjadi pada bulan Juni 2023, beberapa bulan sebelum pecahnya perang Israel di Gaza pada tanggal 7 Oktober, dan serangan Hizbullah berikutnya terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

    Pada kesempatan itu, sebuah blok yang dipimpin oleh anggota parlemen Hizbullah melampaui kuorum setelah putaran pertama pemungutan suara, yang membutuhkan mayoritas dua pertiga anggota parlemen untuk maju. Hizbullah sendiri telah dilumpuhkan oleh Israel dan masih harus dilihat pengaruh apa yang akan mereka miliki selama pemilihan.

    Perlu diketahui, sebelumnya, kelompok tersebut dipandang sebagai penentu posisi tersebut. Di mana setiap calon presiden akan membutuhkan persetujuan dari mantan pemimpin kelompok tersebut Hassan Nasrallah, yang sekarang sudah meninggal.

    7.Netanyahu Ancam Perang Baru dengan Hizbullah

    Netanyahu mengancam Hizbullah pada hari Kamis dengan perang baru. Ia menyebut akan ada “perang intensif” jika kelompok itu melanggar gencatan senjata Lebanon yang rapuh, yang pada hari kedua gencatan senjata tersebut menegang karena tekanan dari kedua belah pihak.

    Beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menyerang fasilitas senjata Hizbullah di Lebanon selatan, tempat mereka mengatakan “aktivitas teroris teridentifikasi”. Sebelumnya, mereka menembaki orang-orang yang dikatakan melanggar gencatan senjata.

    Gencatan senjata, yang mulai berlaku sebelum fajar pada hari Rabu, bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang di Lebanon dan memicu pengungsian massal di Lebanon dan Israel. Damai sementara itu akan berlangsung selama 60 hari ke depan.

    “Jika perlu, saya memberikan arahan kepada (tentara Israel), untuk melancarkan ‘perang intensif’ jika terjadi pelanggaran gencatan senjata,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan penyiar Israel Channel 14.

    8.Netanyahu Ancam Iran

    Netanyahu juga mengancam Iran, Kamis malam waktu setempat. Ia mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel akan melakukan “segalanya” untuk menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir setelah diplomat tinggi negeri itu memperingatkan bahwa Teheran dapat mengakhiri larangannya untuk mengembangkan senjata nuklir jika sanksi Barat diberlakukan kembali.

    Perang kata-kata yang kembali terjadi antara musuh-musuh Timur Tengah itu terjadi saat Iran bersiap untuk mengadakan pembicaraan nuklir utama dengan pemerintah Eropa pada hari Jumat. Di sisi lain, Israel dan AS juga tengah bekerja sama untuk mengecam Iran melalui pengawas atom PBB.

    “Saya akan melakukan segalanya untuk mencegahnya menjadi (kekuatan) nuklir, saya akan menggunakan semua sumber daya yang dapat digunakan,” kata Netanyahu kepada penyiar Israel Channel 14 dalam sebuah wawancara.

    Israel adalah satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan itu, meskipun tidak dideklarasikan. Israel telah lama menjadikan pencegahan terhadap pesaing mana pun yang menyamainya sebagai prioritas pertahanan utamanya.

    9.Bos Uni Eropa Serukan Negara Kawasan Hormati Surat Perintah Penangkapan Netanyahu oleh ICC

    Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell meminta semua negara anggota UE untuk menghormati keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Termasuk surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.

    “Kita tidak dapat melemahkan Pengadilan Kriminal Internasional. Itu adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan global,” kata Borrell.

    “Mereka tidak politis. Itu adalah badan hukum yang dibentuk oleh orang-orang terhormat yang merupakan yang terbaik di antara profesi hakim,” tambahnya.

    Sementara semua negara anggota UE merupakan penanda tangan perjanjian pendirian ICC, Prancis mengatakan kemarin bahwa mereka yakin Netanyahu memiliki kekebalan terhadap tindakan ICC, mengingat Israel belum menandatangani undang-undang pengadilan. Sementara itu, Italia mengatakan tidak mungkin untuk menangkap Netanyahu selama ia tetap menjadi kepala pemerintahan Israel.

    ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan minggu lalu untuk Netanyahu, mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant, dan seorang pemimpin Hamas, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Gaza.

    Israel mengatakan akan mengajukan banding terhadap surat perintah untuk Netanyahu dan Gallant.

    10.Kerugian Sektor Swasta di Palestina Capai US$8 miliar Sejak Perang

    Biro Statistik Pusat Negara Palestina memperkirakan bahwa akibat perang yang terus berlanjut di Gaza, serta kekerasan dan penggerebekan yang terus berlangsung oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki, kerugian sektor swasta di wilayah Palestina mencapai sekitar US$8 miliar (Rp126,9 triliun) dalam 14 bulan terakhir. Wafa melaporkan bahwa laporan dari biro yang dirilis hari ini juga mendokumentasikan produksi perusahaan sektor swasta di wilayah tersebut menurun hingga 55% tahun ini.

    Laporan tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak, karena persentase penurunan produksi di sektor ini mencapai 60 persen, diikuti oleh sektor industri sebesar 56 persen. Laporan tersebut juga menunjukkan penurunan 24 persen dalam jumlah pekerja di wilayah tersebut – 20 persen di Tepi Barat dan 82 persen di Jalur Gaza.

    11.Serangan Udara Rusia

    Rusia tiba-tiba menyerang negara Arab, Kamis malam waktu setempat. Serangan udara Rusia menewaskan 19 warga sipil di pedesaan Aleppo, Suriah Utara.

    Hal ini dikatakan pemantau perang, saat jihadis dan tentara Suriah bentrok menyusul serangan besar-besaran oleh pemberontak di barat laut negara itu. Rusia sendiri merupakan pendukung pemerintah Bashar Al-Asyad.

    “Serangan udara Rusia di pedesaan Aleppo menewaskan 19 warga sipil pada hari Kamis,” kata pihak yang mengepalai Observatorium, Rami Abdel Rahman, seraya menambahkan bahwa warga sipil lainnya tewas dalam penembakan tentara Suriah sehari sebelumnya.

    (sef/sef)

  • Prancis Sebut Netanyahu Kebal dari Perintah Penangkapan ICC

    Prancis Sebut Netanyahu Kebal dari Perintah Penangkapan ICC

    Namun dia menambahkan bahwa Statuta Roma yang mendasari pembentukan ICC “mengurusi pertanyaan soal kekebalan bagi pemimpin tertentu”. “Pada akhirnya itu tergantung pada otoritas kehakiman untuk memutuskan,” sebut Barrot.

    Pasal 27 Statuta Roma diketahui menyatakan bahwa kekebalan “tidak akan menghalangi Mahkamah untuk mempraktikkan yurisdiksinya terhadap orang tersebut”.

    Namun pasal 98 juga menyatakan bahwa suatu negara tidak bisa “bertindak secara tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan… kekebalan diplomatik seseorang”.

    ICC merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel telah mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Namun respons yang diberikan Prancis memberikan kesan bahwa negara itu bersikap lebih hati-hati. Laporan media yang belum dikonfirmasi menyebut Netanyahu dengan marah mengangkat masalah ICC ini dalam percakapan telepon dengan Presiden Emmanuel Macron dan mendesak Prancis tidak menegakkan perintah penangkapan itu.

    Komentar yang disampaikan Barrot itu bahkan menandai pertama kalinya seorang pejabat tinggi Prancis mengungkapkan kemungkinan soal kekebalan.

    Respons lebih tegas disampaikan oleh beberapa negara Eropa, termasuk oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, , yang menyebut perintah penangkapan ICC itu bersifat “mengikat” dan harus diterapkan.

    Lihat Video: Semua Negara Uni Eropa Wajib Tangkap PM Israel Netanyahu

    (nvc/dhn)

  • Israel Melawan ICC, Minta Tangguhkan Perintah Tangkap Netanyahu

    Israel Melawan ICC, Minta Tangguhkan Perintah Tangkap Netanyahu

    Tel Aviv –

    Otoritas Israel mengajukan banding terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant terkait tuduhan kejahatan perang.

    Tel Aviv juga meminta agar perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant itu ditangguhkan selama proses banding berlangsung.

    Pengajuan banding terhadap perintah penangkapan ICC itu, seperti dilansir AFP, Kamis (28/11/2024), diumumkan oleh kantor PM Israel dalam pernyataannya pada Rabu (27/11) waktu setempat.

    “Negara Israel menantang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan legitimasi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan,” demikian pernyataan kantor PM Israel.

    “Jika pengadilan menolak permintaan ini, maka hal ini akan menunjukkan kepada teman-teman Israel di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, betapa biasnya Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara Israel,” imbuh pernyataan tersebut.

    ICC merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Perintah penangkapan itu menuai kecaman keras dari Netanyahu dan para politisi Israel lainnya. Netanyahu menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme dan berjanji tidak akan tergoyahkan dalam membela Israel.