Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Tetap Duduki Zona Penyangga Dataran Tinggi Golan di Suriah, Sebut Itu Aksi Bela Diri – Halaman all

    Israel Tetap Duduki Zona Penyangga Dataran Tinggi Golan di Suriah, Sebut Itu Aksi Bela Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel menyatakan akan tetap menduduki zona penyangga di Dataran Tinggi Golan di Suriah, setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu.

    “Penempatan ini merupakan tindakan sementara hingga pasukan yang berkomitmen pada perjanjian 1974 terbentuk dan keamanan di perbatasan kita terjamin,” bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (12/12/2024).

    Israel mengklaim keputusan itu adalah tindakan untuk membela diri dari kemungkinan serangan oposisi bersenjata lain di Suriah yang dicurigai akan menduduki zona tersebut.

    “Runtuhnya rezim Suriah telah menciptakan kekosongan di perbatasan Israel dan di zona penyangga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian pelepasan diri tahun 1974,” lanjutnya.

    Israel mengatakan mereka akan mencegah kemungkinan serangan dari oposisi Suriah, seperti Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 di perbatasan Gaza.

    “Israel tidak akan membiarkan kelompok-kelompok Jihadis mengisi kekosongan tersebut dan mengancam akan melakukan serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober (2023) terhadap permukiman Israel di Dataran Tinggi Golan,” tambahnya.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein menekankan bahwa Israel harus mengambil alih kendali di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan untuk melindungi negaranya.

    “Hal itu diperlukan untuk alasan pertahanan karena adanya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok jihad yang beroperasi di dekat perbatasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein di X.

    “Israel akan terus bertindak untuk membela diri dan menjamin keamanan warganya sebagaimana diperlukan,” lanjutnya.

    Pernyataan terbaru Israel muncul setelah Prancis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab menuntut Israel untuk menarik pasukannya dari zona penyangga, seperti diberitakan TASS.

    Kementerian luar negeri Prancis menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pelepasan tahun 1974 yang menetapkan zona penyangga yang dipatroli oleh PBB di Dataran Tinggi Golan.

    “Prancis meminta Israel untuk menarik diri dari zona tersebut dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,” kata juru bicara kementerian luar negeri Prancis pada hari Rabu (11/12/2024).

    Pada akhir pekan lalu, Netanyahu menyatakan perjanjian itu batal demi hukum.

    Perdana Menteri Israel itu lalu memerintahkan pasukan Israel untuk merebut zona penyangga serta titik-titik strategis di luarnya, seperti diberitakan Barrons.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Trump Ingin Perang di Timteng Berakhir, tapi Tak Percaya Netanyahu

    Trump Ingin Perang di Timteng Berakhir, tapi Tak Percaya Netanyahu

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam perbincangan dengan Majalah Time setelah dinobatkan sebagai ‘Tokoh Tahun Ini’ mengaku ingin perang di Gaza berakhir.

    Trump juga berbicara tentang perang di Israel dan Ukraina, serta harapannya untuk kesepakatan penyanderaan. Selain itu, Trump juga membahas soal kemungkinan perang dengan Iran.

    Dalam wawancara dengan Majalah Time, Trump juga ditanya apakah dia percaya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin perang di Gaza berakhir.

    “Ia (Netanyahu) tahu saya ingin ini (perang) berakhir,” kata Trump. Ketika ditanya apakah ia memercayai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Trump terdiam sejenak sebelum berkata, “Saya tidak memercayai siapa pun.”

    Pria berusia 78 tahun ini juga menjawab mengenai kemungkinan perang dengan Iran. “Apa pun bisa terjadi,” ucap politikus AS dari Partai Republik ini.

    Majalah Time mencatat bahwa Trump sebelumnya membanggakan diri tentang menghindari perang selama masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, tetapi mengakui bahwa konflik semacam itu mungkin diperlukan selama masa jabatannya yang akan datang, yang akan dimulai pada bulan Januari 2025.

    Berbicara tentang perang Rusia-Ukraina, Trump mengatakan ia bermaksud menjadi penengah sebuah kesepakatan. “Satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkan (Ukraina). Apa yang terjadi sungguh gila,” katanya.

    Ia mengkritik Kyiv karena menggunakan rudal buatan Amerika untuk menyerang wilayah Rusia bulan lalu, tetapi mengurungkan janji kampanye sebelumnya untuk memediasi perjanjian damai dalam waktu 24 jam. “Saya pikir Timur Tengah akan terpecahkan. Saya pikir ini lebih rumit daripada Rusia-Ukraina, tetapi saya pikir ini lebih mudah dipecahkan,” ujar Trump.

    Laporan pada hari Rabu (11/12) merinci kesepahaman yang dicapai Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dengan tim Trump, memastikan kepentingan Israel di Gaza terlindungi setelah kesepakatan penyanderaan, mirip dengan pengaturan dengan Lebanon. Ini kontras dengan keinginan Trump yang diungkapkan untuk “mengakhiri,” perang seperti yang dikatakannya dalam wawancara tersebut.

    Mereka yang terlibat dalam negosiasi dengan Hamas menggambarkan proses tersebut sebagai serius dan optimis, meskipun tidak ada resolusi yang diharapkan dalam waktu dekat. Mungkin butuh waktu dua hingga tiga minggu untuk mencapai keputusan.

    (wiw/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam semua keputusan atau inisiatif yang bertujuan mencapai gencatan senjata pada seluruh tahap agresi ini.

    Hamas, Kamis, menyambut baik pengesahan resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh 158 negara, yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan memungkinkan warga sipil di wilayah tersebut untuk segera mengakses layanan penting dan bantuan kemanusiaan, sambil menolak segala upaya untuk membuat penduduk Palestina kelaparan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah terlibat dengan semua keputusan atau inisiatif yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di seluruh tahap agresi ini.

    Gerakan tersebut menunjukkan bahwa “penjahat perang Netanyahu dan menteri-menteri fasisnya” telah secara terang-terangan mengabaikan semua upaya dan resolusi, melanjutkan perang genosida terhadap warga sipil yang tidak bersalah dengan dukungan penuh dan perlindungan dari pemerintah AS.

    Hamas mendesak masyarakat internasional, termasuk negara-negara Arab dan Islam serta negara-negara berpengaruh, untuk menekan pemerintah pendudukan agar melaksanakan resolusi ini, “yang mencerminkan hati nurani global yang menuntut diakhirinya genosida biadab di Gaza.”

    Ia juga menyerukan langkah-langkah untuk membawa penjahat perang Israel pendudukan ke Mahkamah Kriminal Internasional, menegakkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan.

    Majelis Umum PBB pada hari Rabu mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan mendukung Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang ingin dihapuskan oleh “Israel”.

    “Israel” dan AS memberikan suara menentang resolusi tersebut. Meskipun resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum, resolusi UNGA tidak, meskipun mewakili opini global.

    Resolusi tersebut mendesak “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” dan juga menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.”

    Meskipun tidak mengikat, resolusi tersebut lebih lanjut menuntut “akses segera” ke bantuan kemanusiaan yang luas bagi penduduk Gaza, khususnya di wilayah utara yang diblokade ketat.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • 3 Skenario Masa Depan Suriah Usai Rezim Assad Tumbang

    3 Skenario Masa Depan Suriah Usai Rezim Assad Tumbang

    Damaskus

    Berakhirnya pemerintahan brutal keluarga Assad selama puluhan tahun di Suriah, menyusul operasi militer pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menimbulkan pertanyaan soal masa depan negara tersebut.

    Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, telah berjanji untuk menyatukan Suriah, tetapi masih belum pasti apakah ia dapat mencapai tujuan ini.

    Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, menekankan perlunya kerja sama di antara semua kelompok di Suriah.

    “Secara umum, kami telah melihat pernyataan yang meyakinkan dari HTS dan kelompok bersenjata lainnya,” kata Pedersen, walau dirinya mengaku mencatat ada masalah “mengenai hukum dan ketertiban” di Suriah.

    Mengingat situasi yang berubah dengan cepat, sulit untuk memprediksi masa depan Suriah.

    Namun, para ahli yang diwawancarai oleh BBC menguraikan tiga skenario terkait masa depan Suriah.

    1. Suriah yang bersatu

    Abu Mohammed al-Jolani menjanjikan persatuan Suriah. Al-Jolani, berpidato di dalam Masjid Ummayad setelah merebut kekuasaan di Damaskus pada 8 Desember (Reuters)

    Dalam skenario terbaik, HTS akan bekerja sama dengan entitas-entitas politik sipil lainnya guna memerintah Suriah secara bertanggung jawab.

    Sejauh ini, Jolani telah menyerukan persatuan dan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok di Suriah.

    Namun, banyak kelompok di Suriah memiliki agenda berbeda.

    “Pada kenyataannya, saat ini Suriah berada dalam posisi yang tidak diketahui. HTS telah menempatkan diri mereka untuk membuka transisi damai di Suriah, tetapi situasinya sangat tidak stabil,” kata Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary, Inggris.

    Di bagian selatan Suriah, terdapat suku-suku yang tidak mengakui otoritas keluarga Assad dan kecil kemungkinan mereka tunduk pada pemerintahan baru di Damaskus.

    Di bagian timur, masih ada sisa-sisa kelompok ISIS yang terus menimbulkan ancaman dan memicu serangan udara AS.

    Di bagian timur laut Suriah, kelompok-kelompok pimpinan suku Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat menguasai sebagian wilayah tersebut.

    Faksi-faksi ini juga telah bertempur melawan kelompok pemberontak sokongan Turki di wilayah utara Suriah selama bertahun-tahun. Bahkan, pertempuran masih terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

    Selain kelompok-kelompok di dalam negeri, ada pula sejumlah kelompok oposisi dan blok politik yang telah terbentuk di luar Suriah sejak 2011.

    Masih belum jelas apakah tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok ini akan kembali ke Suriah dan menjadi bagian dari proses transisi politik.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Joseph Daher, seorang profesor di Universitas Lausanne di Swiss dan penulis buku berjudul Syria After the Uprisings, mengatakan prospek pemerintahan bersatu di Suriah masih belum pasti.

    “Dalam skenario terbaik, akan ada pemilihan umum yang bebas, pembagian kekuasaan dan desentralisasi, yang mengarah pada kekuasaan yang lebih bersatu. Namun, ini masih harus dilihat.”

    Baca juga:

    Daher, bersama dengan para ahli lainnya, menganggap skenario ini tidak mungkin. Dia justru menyoroti kontradiksi dalam pengumuman pertama Jolani untuk khalayak umum.

    “Jolani pertama-tama menyatakan bahwa perdana menteri rezim sebelumnya akan mengawasi transisi. Setelah itu, ia mencalonkan perdana menteri Pemerintahan Keselamatan Nasional (Mohammed al-Bashir)pemerintahan di Idlib yang tunduk di bawah otoritas HTS.”

    Namun, Daher yakin HTS akan kesulitan mengelola seluruh negara sendirian, meskipun punya “keinginan kuat untuk mengonsolidasikan kekuasaan”.

    “Saya tidak yakin ini akan terjadi, karena otoritas (HTS) sudah sangat direntangkan. Sangat sulit untuk mengelola [Suriah],” katanya.

    “Awalnya, mereka hanya mengelola Idlib. Sekarang mereka mengelola Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus. Jadi, akan ada kebutuhan untuk berbagi kekuasaan di area ini.”

    2. HTS berkuasa secara otoriter

    Para migran Suriah berdatangan kembali ke Suriah dari negara-negara tetangga seperti Turki, dengan harapan akan masa depan yang lebih baik (Reuters)

    Ada kekhawatiran bahwa HTS akan mengonsolidasikan kekuasaannya melalui cara-cara otoriter, dengan cara yang sama seperti rezim Assad.

    Jolani telah membangun basis kekuatan di Idlib yang pernah menjadi pusat kekuatan pemberontak terbesar di Suriah barat laut dan rumah bagi sekitar empat juta orang, banyak di antara mereka mengungsi dari provinsi-provinsi Suriah lainnya. Di sana, Pemerintah Keselamatan Nasional menjalankan fungsi-fungsi sipil sambil mempertahankan dewan agama yang mengikuti hukum syariat.

    Baca juga:

    Jolani telah berusaha menunjukkan bahwa HTS dapat memerintah secara efektif dengan memprioritaskan stabilitas dan layanan publik. Namun, ketika menguasai Idlib, HTS dinilai meminggirkan faksi-faksi lain dan menekan perbedaan pendapat.

    Menjelang serangan pimpinan HTS pada 27 November, protes meletus di Idlib. Sejumlah tokoh Islam dan aktivis Suriah menuduh HTS melakukan praktik-praktik otoriter.

    “Cara HTS mengonsolidasikan kekuasaannya utamanya adalah melalui tindakan represif, meskipun mereka juga mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengikutsertakan semua kelompok bersenjata oposisi [di Idlib] dan menyediakan layanan. Namun, kekuasaannya ditandai pula dengan tindakan represif yang keras dan memenjarakan lawan politik,” kata Daher.

    BBC

    Menanggapi kritik-kritik ini, HTS telah melaksanakan reformasi, seperti membubarkan pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membentuk departemen pengaduan untuk menangani pengaduan warga. Namun, para kritikus berpendapat reformasi ini hanyalah kedok untuk meredam perbedaan pendapat.

    HTS berkeras bahwa konsolidasi kekuasaan di Idlib diperlukan untuk kemajuan Suriah dan penggulingan rezim Assad.

    Namun, Daher berpendapat bahwa HTS menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini.

    “Dengan memperluas kekuatannya hingga ke Damaskus, kelompok itu tidak memiliki sumber daya militer dan manusia untuk mengelola semua wilayah ini,” paparnya.

    3. Perang saudara

    Skenario terburuk adalah Suriah terjerumus ke dalam kekacauan, mirip seperti Arab Spring pada 2011 silam.

    Muammar Gaddafi dari Libya dan Saddam Hussein dari Irak disingkirkan dari tampuk kekuasaan tanpa pengganti yang siap. Ketika kekacauan terjadi, negara-negara lain melakukan intervensi yang malah berkontribusi pada rentetan bencana.

    Para kritikus mengatakan bahwa kevakuman yang ditinggalkan oleh para penguasa otoriter itu diisi oleh gelombang penjarahan, balas dendam, perebutan kekuasaan, dan perang saudara.

    Dalam skenario ini, persaingan antarkelompok bersenjata untuk mendapatkan kekuasaan di Suriah dapat menyebabkan kekerasan meluas. Ini tidak hanya akan mengganggu stabilitas Suriah, tetapi juga seluruh wilayah Timur Tengah.

    BBC

    Koresponden Khusus BBC Arabic, Feras Kilani, melaporkan dari lapangan bahwa pidato pertama Mohammed al-Bashir sebagai perdana menteri telah membuat banyak orang khawatir dan mengisyaratkan kemungkinan arah pemerintahan baru.

    “Perdana menteri baru itu berpidato dengan dua bendera di belakangnya ‘bendera revolusi’ dan bendera yang menyerupai bendera Taliban. Hal ini mengejutkan banyak orang karena menunjukkan bahwa pemerintahan baru mungkin akan mengikuti model Taliban, menciptakan negara Islam yang diatur oleh hukum syariat,” katanya.

    “Ini menimbulkan tantangan baru dan pertanyaan baru tentang masa depan kaum minoritas serta kelompok sipil di negara ini,” tambahnya.

    Keseimbangan antara kekuatan-kekuatan asing

    Ketiga skenario itu juga akan bergantung pada tindakan kekuatan-kekuatan asing.

    Selama beberapa dekade, Assad mengandalkan dukungan dari Iran dan Rusia. Sementara itu, Turki, negara-negara Barat, dan negara-negara Teluk mendukung berbagai kelompok oposisi.

    Selama beberapa hari terakhir, Israel telah menargetkan infrastruktur militer Suriah dan mengakui pasukannya beroperasi di luar zona penyangga demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan.

    Israel mengatakan telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah sejak Assad meninggalkan negara itu. Aksi tersebut menghancurkan “sebagian besar persediaan senjata strategis Suriah.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memperingatkan pasukan pemberontak Suriah agar tidak membiarkan Iran “membangun kembali” di Suriah.

    Rangkaian aksi Israel tersebut membuat Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya menuduh Israel mengeksploitasi kejatuhan Assad.

    Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary Inggris, memperingatkan bahwa tindakan Israel dapat “melemahkan pemerintah sementara atau membuat kelompok garis keras semakin berani” yang ujungnya membuat Suriah tidak stabil.

    Baik Phillips maupun Daher setuju bahwa sanksi internasional terhadap Suriah harus dicabut untuk mendukung pemulihan ekonomi. Adapun negara-negara lain harus memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Suriah.

    “Sekarang rezim Assad sudah lengser, sanksi harus dicabut. Saya pikir sangat penting bagi Uni Eropa dan AS untuk mempertahankan, dan bahkan mungkin meningkatkan, bantuan pemulihan ekonomi dan bantuan kemanusiaan,” kata Daher.

    Phillips menambahkan bahwa, sebagai imbalan atas keringanan sanksi, AS dan UE dapat mencari “konsesi, seperti konstitusi baru atau reformasi demokratis”.

    (nvc/nvc)

  • Prancis Desak Israel Tarik Pasukan dari Zona Penyangga Suriah

    Prancis Desak Israel Tarik Pasukan dari Zona Penyangga Suriah

    Jakarta

    Kementerian Luar Negeri Prancis mendesak Israel untuk pasukannya dari zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi dari wilayah Suriah. Prancis mengatakan pengerahan pasukan di wilayah itu melanggar perjanjian.

    “Setiap pengerahan militer di zona pemisah antara Israel dan Suriah merupakan pelanggaran perjanjian pelepasan tahun 1974,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024).

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia telah memerintahkan tentara untuk merebut zona demiliterisasi di bagian Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Suriah setelah pemberontak menggulingkan presiden Suriah Bashar al-Assad dari kekuasaan.

    “Prancis menyerukan Israel untuk menarik diri dari zona tersebut dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.

    Wilayah tersebut dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal sebagai UNDOF. Badan global tersebut memperingatkan Israel pada hari Senin bahwa Israel telah melanggar kesepakatan yang telah berusia 50 tahun yang mengakhiri perang tahun 1973 dengan Suriah.

    Berbicara dengan syarat anonim, seorang pejabat PBB di New York mengatakan kepada AFP bahwa pasukan Israel telah menduduki tujuh posisi di zona penyangga.

    (lir/lir)

  • Kremlin: Tindakan Israel Tidak Membantu Upaya Stabilitas Suriah – Halaman all

    Kremlin: Tindakan Israel Tidak Membantu Upaya Stabilitas Suriah – Halaman all

    Kremlin: Tindakan Israel Tidak Membantu Upaya Stabilitas Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa “tindakan Israel” di Suriah tidak mungkin menstabilkan situasi, menegaskan kembali dialog Rusia yang sedang berlangsung dengan semua negara Timur Tengah

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pada hari Rabu bahwa “tindakan Israel di Suriah” tidak mungkin membantu menstabilkan situasi yang sudah tidak stabil, dengan menjelaskan, “Tentu saja, serangan, tindakan di daerah Dataran Tinggi Golan, di daerah zona penyangga, katakanlah, tidak mungkin membantu menstabilkan situasi di Suriah yang sudah tidak stabil. Ini jelas dapat dikatakan.”

    Peskov juga menekankan bahwa Rusia tetap berkomitmen untuk memelihara dialog dengan semua negara di kawasan Timur Tengah, dengan mengatakan, “Rusia memelihara dialog dengan semua negara di kawasan ini, dan kami bermaksud untuk terus melakukannya.”

    Terkait laporan tentang dugaan eksekusi sepupu Presiden terguling Suriah Bashar al-Assad , Peskov berkomentar, “Kami tidak memiliki informasi apa pun. Tentu saja, kami sekarang memantau dengan saksama segala sesuatu yang terjadi di Suriah… Kami akan terus mengamati dengan sangat saksama, tentu saja, dan keluar dari kenyataan yang terjadi di lapangan.”

    Peskov lebih lanjut menyatakan bahwa Rusia telah memenuhi misinya dalam membantu Suriah, dan mengupayakan stabilitas di negara tersebut.

    Rusia pertanyakan klaim teritorial ‘Israel’ di Dataran Tinggi Golan.

    Rusia telah mengamati pernyataan yang saling bertentangan dari “Israel” mengenai status Dataran Tinggi Golan dan tidak jelas tentang bagian wilayah mana yang “Israel” anggap sebagai miliknya, menurut Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa , Vassily Nebenzia, yang berbicara awal minggu ini.

    “Kami mendengar pesan yang saling bertentangan yang datang dari Israel,” kata Nebenzia kepada wartawan.

    Ia mencatat bahwa duta besar Israel telah mengirim surat yang menjelaskan keputusan baru-baru ini sebagai tindakan sementara karena “kekosongan” di wilayah tersebut. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai “bagian integral Israel” dalam sebuah konferensi pers.

    Nebenzia menambahkan, “Namun sekarang kita tidak tahu bagian mana dari Dataran Tinggi Golan yang dianggapnya sebagai bagian integral Israel, karena mereka melanggar zona penyangga.”

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan kesepakatan umum tentang pentingnya menjaga integritas wilayah Suriah, melindungi warga sipil, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan, menurut Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

    “Dan dewan, menurut saya, kurang lebih bersatu dalam hal kebutuhan untuk menjaga integritas wilayah dan persatuan Suriah, untuk memastikan perlindungan warga sipil, untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan sampai ke populasi yang membutuhkan,” kata Nebenzia kepada wartawan, menggambarkan konsultasi Dewan Keamanan PBB tentang Suriah sebagai hal yang positif.

    Di bagian lain sambutannya, pejabat tinggi Rusia itu mencatat bahwa peristiwa terkini di Suriah telah mengejutkan semua orang, termasuk anggota Dewan Keamanan PBB. Ia menekankan perlunya kesabaran, pengamatan, dan evaluasi yang cermat seiring perkembangan situasi.

    Nebenzia juga menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB membahas penyusunan dokumen yang membahas perkembangan di Suriah, dengan potensi penerbitannya diharapkan dalam beberapa hari mendatang.

    “Kami sedang membicarakan perlunya menyusun dokumen oleh Dewan, bukan hari ini. Maksud saya, tidak ada yang siap untuk itu hari ini, tetapi saya kira dalam beberapa hari mendatang, mudah-mudahan lebih cepat daripada lambat, kita akan melihatnya,” ungkapnya.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Operasi Panah Bashan, Israel Sekali Lagi Pakai Nama-Nama Alkitabiah untuk Operasi Militer di Suriah – Halaman all

    Operasi Panah Bashan, Israel Sekali Lagi Pakai Nama-Nama Alkitabiah untuk Operasi Militer di Suriah – Halaman all

    Operasi Panah Bashan, Israel Sekali Lagi Pakai Nama-Nama Alkitabiah untuk Operasi Militer di Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel pada Minggu (8/12/2024) meluncurkan apa yang mereka juluki sebagai ‘Operation Arrow of Bashan’, “Operasi Panah Bashan,”.

    Terkait penamaan operasi militer itu, Israel sekali lagi menggunakan kiasan Alkitab untuk menggambarkan kampanye militer – dalam hal ini terhadap aset dan kemampuan militer Suriah, tulis laporan media internasional. 

    Seperti diberitakan, sejak jatuhnya rezim Bashar Assad selama akhir pekan, militer Israel memulai kampanye udara besar-besaran yang menargetkan lokasi militer di seluruh Suriah, termasuk serangan terhadap pelabuhan Suriah di al-Beida dan Latakia yang menghancurkan armada angkatan laut Suriah. 

    Militer Israel juga mengumumkan telah “sementara” menguasai zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, dengan mengatakan perjanjian pelepasan dengan Suriah tahun 1974 telah “runtuh.”

    Menurut perkiraan militer Israel, sekitar 80 persen kemampuan dan aset militer Suriah sejauh ini telah hancur, termasuk jet tempur, helikopter, tank, kapal perang, radar, dan berbagai jenis roket. 

    Personel militer Israel (IDF) dalam operasi di Suriah Selatan, 9 Desember 2024.

    Operasi Panah Bashan 

    Dalam sebuah pernyataan militer, Radio Militer Israel mengatakan operasi terhadap Suriah tersebut diberi nama “Operasi Panah Bashan.” 

    “Bashan” adalah istilah Alkitab yang merujuk pada wilayah di selatan Suriah dan timur Yordania yang ditaklukkan oleh orang Israel setelah mengalahkan Og, raja Bashan, menurut Perjanjian Lama.

    “Tentara Israel telah lama mengambil nama-nama perang dan operasi tempurnya dari teks-teks keagamaan Taurat serta narasi kuno lain keagamaan untuk memperkuat klaim hak ilahi guna membenarkan ambisi kolonialnya di wilayah tersebut,” tulis ulasan DS, Rabu (11/12/2024). 

    Dalam perang genosida Israel di Gaza, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menggunakan referensi Alkitab untuk membenarkan kejahatan perang tentaranya terhadap warga Palestina.

    Pada tanggal 28 Oktober tahun lalu, Netanyahu menggunakan narasi Amalek Alkitab saat menghasut tentaranya untuk menyerang Gaza – sebuah teori kekerasan yang mengacu pada penghancuran total penduduk Gaza, termasuk wanita dan anak-anaknya.

    Pada awal Januari, tim hukum Afrika Selatan menggunakan hasutan Netanyahu untuk melakukan genosida – narasi Amalek dalam Alkitab – terhadap rakyat Palestina di Gaza dalam sesi sidang pertama di hadapan Mahkamah Internasional dalam gugatan genosida terhadap Israel. 

    IDF mengklaim pasukannya memasuki zona penyangga di Golan pada hari Minggu (9/12/2024), tepat setelah Bashar Al-Assad digulingkan. (X/Twitter)

    Bertujuan Merampas Wilayah

    Para pengamat mengatakan sejauh ini Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sudah melancarkan sekitar 300 serangan udara ke Suriah.

    IDF dilaporkan sudah menduduki Provinsi Quneitra di Suriah. Sebelumnya, Israel sudah mencaplok Dataran Tinggi Golan milik Suriah tahun 1981.

    Israel bersikeras mengatakan aksi-aksinya belakangan ini di Suriah sebagai bentuk tindakan perlindungan dan dipicu oleh kekhawatiran dalam hal keamanan.

    Akan tetapi, narasi Israel itu dibantah mentah-mentah oleh Furkan Halit Yolcu, pakar keamanan pada Universitas Sakarya di Turki.

    Yolcu bahkan menyebut tindakan Israel sebagai serangan yang bertujuan untuk merampas wilayah Suriah.

    Bisa dikatakan Israel saat ini bagaikan memancing di air keruh atau memanfatkan kekacauan yang terjadi di negeri jiran.

    Pasukan IDF Israel terlihat memasuki Suriah, dalam foto selebaran yang dikeluarkan oleh militer pada 9 Desember 2024. (IDF/Timesof Israel)

    “Sejarah mengatakan ini bukan aksi melindungi, tetapi itu semua tentang cara pandang ofensif yang tengah berlangsung, memanfaatkan kesempatan, dan secara perlahan mengklaim wilayah,” ujar Yolcu dikutip dari Sputnik.

    “Kapan pun ada kesempatan, kapan pun ada peluang, Israel sepertinya akan memanfaatkan momen itu dan berupaya mendapatkan lebih banyak wilayah selagi bisa,” katanya menjelaskan.

    Lalu, Yolcu memperkirakan Israel tak akan “lolos” dalam aksinya belakangan ini. Dia memprediksi tindakan Israel akan dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera setelah pemerintahan baru di Suriah terbentuk.

    “Perkara itu mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar daripada saat ini karena [Suriah] belum punya punya pemerintahan,” ujar Yolcu.

    “Akan tetapi, ketika pemerintahan sudah terbentuk dan secara resmi diakui oleh masyarakat seperti halnya PBB, pasti sengketa wilayah akan dimulai.”

    Israel mengaku hancurkan 80 persen kemampuan militer Suriah

    Selepas melancarkan serangan selama beberapa hari, IDF mengklaim sudah menghancurkan 70 hingga 80 persen kemampuan militer Suriah milik rezim Presiden Bashar Al-Assad yang kini tumbang.

    “Dalam 48 jam terakhir, IDF menyerang sebagian besar gudang senjata strategis di Suriah,” kata IDF hari Selasa, (10/12/2024), dikutip dari All Israel News.

    Israel berdalih serangan itu dilakukan agar mencegah senjata jatuh ke tangan “unsur teroris”.

    Adapun bagian terbesar serangan itu disebut “Operasi Anak Panah Bashan” dan sudah rampung hari Selasa.

    Menurut Army Radio, operasi militer besar itu melenyapkan hampir semua peralatan militer Suriah yang disebut mengancam Israel.

    Operasi itu mendapat lampu hijau dari Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi hari Sabu lalu atau teat sebelum rezim Assad resmi digulingkan.

    Dilaporkan total ada 350 pesawat yang diikutsertakan Israel dalam serangan ke Suriah. Jumlah itu bahkan lebih dari setengah jumlah pesawat Angkatan Udara Israel.

    IDF menyebut pesawat-pesawat itu terbang ratusan jam di atas langit Suriah.

    Israel mengklaim target yang dihancurkan termasuk senjata strategis seperti rudal Scud, rudal penjelajah, rudal darat ke laut, rudal darat ke udara, dan rudal udara ke udara, pesawat nirawak, jet tempur.

    Di samping itu, perlengkapan reguler tentara seperti helikopter serang, radar, tank, hanggar pesawat, dan infastruktur intelijen turut hancur.

    Israel juga mengerahkan angkatan lautnya untuk menyerang Pelabuhan Al-Beida dan Latakia. Serangan itu diklaim menghancurkan belasan kapal rudal milik Angkatan Laut Suriah.

    Di samping itu, pasukan IDF di darat terus dikerahkan di bekas zona demiliterisasi sepanjang perbatasan. Dalihnya ialah untuk mengamankan area itu.

    Tindakan tersebut mendapat kritik pedas dari negara-negara Arab. Sebagai contoh, Al-Araby Al-Jadeed menyebut aksi Israel itu sebagai pendudukan atas tanah Suriah.

    Adapun Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen pada hari Selasa menyebut tindakan Israel telah memperburuk ketidakstabilan di Suriah.

     

    (oln/ds/rtrs/*)

     
     
     

  • Eks-Presiden Israel: Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris – Halaman all

    Eks-Presiden Israel: Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris – Halaman all

    Ratu Elizabeth II Percaya Setiap Orang Israel Adalah Teroris atau Anak Teroris

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan presiden Israel, Reuven Rivlin mengungkapkan kalau hubungan antara Israel dan mendiang Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II terhitung sulit dan tidak akur.

    Rivlin mengenang, sikap mendiang Ratu Inggris itu ke Israel terkait dengan pandangan pribadinya terhadap Israel sebagai sebuah bangsa dan negara.

    “Hubungan antara kami dan Ratu Elizabeth sedikit sulit karena dia percaya bahwa setiap orang dari kami adalah teroris atau putra seorang teroris,” kata Rivlin pada acara gala di London, dilansir RNTV, Rabu (11/12/2024).

    Pandangan ini membuat Ratu Elizabeth II ‘tidak ramah’ ke para pejabat atau tokoh berentitas Israel.

    “Dia menolak untuk menerima pejabat Israel ke Istana [Buckingham], selain dari acara-acara internasional,” tambahnya.

    Sebaliknya, menurut Rivelin, Raja Charles III sebagai perbandingan, selalu “sangat ramah” terhadap tokoh dan pejabat Israel.

    Selama masa jabatannya, Ratu Elizabeth II melakukan perjalanan ke lebih dari 110 negara di enam benua, tetapi tidak pernah sekalipun mengunjungi Israel.

    Asap mengepul di atas kota Al-Qunatira di Suriah seperti yang terlihat dari sisi perbatasan Israel pada 9 Desember 2024 di Golan Heights. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk sementara mengambil alih kendali zona penyangga yang memisahkan Golan Heights yang diduduki Israel dari wilayah Suriah. Zona demiliterisasi tersebut ditetapkan dalam perjanjian tahun 1974 antara Israel dan Suriah, yang menurut Netanyahu telah runtuh sejak pasukan oposisi Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad selama akhir pekan. (Foto oleh Amir Levy/Getty Images) (Amir Levy / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

    Serang Suriah Berhari-hari

    Pandangan negatif mendiang Ratu Inggris itu terhadap Israel diyakini karena kejadian meledaknya sebuah bom di Hotel King David di Yerusalem, menewaskan 91 orang pada Senin, 22 Juli 1946.  

    Almarhum raja, yang meninggal pada usia 96 tahun, berusia 20 tahun saat aksi terorisme itu terjadi.

    Ledakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok teroris Yahudi Irgun tersebut merenggut nyawa 11 pejabat senior Inggris dan banyak warga sipil lainnya. 

    Hotel yang dibangun pada tahun 1929 tersebut pada awal tahun 1940-an telah menjadi kantor pusat tidak resmi bagi warga Inggris yang ditugaskan untuk bertugas di Mandat Palestina.

    Tempat itu merupakan tempat yang terkenal di mana para pejabat Inggris dan keluarga mereka berkumpul. 

    Praduga lain soal bencinya sang Ratu ke Israel adalah karena ulah zionisme negara pendudukan tersebut dalam manuver pendudukannya terhadap wilayah-wilayah di sekitar.

    Terbaru, dalam eskalasi terkini di kawasan Timur Tengah, Israel melancarkan serangan ke Suriah di tengah runyamnya situasi politik dan keamanan di negara itu.

    Para pengamat mengatakan sejauh ini Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sudah melancarkan sekitar 300 serangan udara ke Suriah.

    IDF dilaporkan sudah menduduki Provinsi Quneitra di Suriah. Sebelumnya, Israel sudah mencaplok Dataran Tinggi Golan milik Suriah tahun 1981.

    Israel bersikeras mengatakan aksi-aksinya belakangan ini di Suriah sebagai bentuk tindakan perlindungan dan dipicu oleh kekhawatiran dalam hal keamanan.

    Akan tetapi, narasi Israel itu dibantah mentah-mentah oleh Furkan Halit Yolcu, pakar keamanan pada Universitas Sakarya di Turki.

    Yolcu bahkan menyebut tindakan Israel sebagai serangan yang bertujuan untuk merampas wilayah Suriah.

    Bisa dikatakan Israel saat ini bagaikan memancing di air keruh atau memanfatkan kekacauan yang terjadi di negeri jiran.

    Pasukan IDF Israel terlihat memasuki Suriah, dalam foto selebaran yang dikeluarkan oleh militer pada 9 Desember 2024. (IDF/Timesof Israel)

    “Sejarah mengatakan ini bukan aksi melindungi, tetapi itu semua tentang cara pandang ofensif yang tengah berlangsung, memanfaatkan kesempatan, dan secara perlahan mengklaim wilayah,” ujar Yolcu dikutip dari Sputnik.

    “Kapan pun ada kesempatan, kapan pun ada peluang, Israel sepertinya akan memanfaatkan momen itu dan berupaya mendapatkan lebih banyak wilayah selagi bisa,” katanya menjelaskan.

    Lalu, Yolcu memperkirakan Israel tak akan “lolos” dalam aksinya belakangan ini. Dia memprediksi tindakan Israel akan dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera setelah pemerintahan baru di Suriah terbentuk.

    “Perkara itu mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar daripada saat ini karena [Suriah] belum punya punya pemerintahan,” ujar Yolcu.

    “Akan tetapi, ketika pemerintahan sudah terbentuk dan secara resmi diakui oleh masyarakat seperti halnya PBB, pasti sengketa wilayah akan dimulai.”

    Israel mengaku hancurkan 80 persen kemampuan militer Suriah

    Selepas melancarkan serangan selama beberapa hari, IDF mengklaim sudah menghancurkan 70 hingga 80 persen kemampuan militer Suriah milik rezim Presiden Bashar Al-Assad yang kini tumbang.

    “Dalam 48 jam terakhir, IDF menyerang sebagian besar gudang senjata strategis di Suriah,” kata IDF hari Selasa, (10/12/2024), dikutip dari All Israel News.

    Israel berdalih serangan itu dilakukan agar mencegah senjata jatuh ke tangan “unsur teroris”.

    Adapun bagian terbesar serangan itu disebut “Operasi Anak Panah Bashan” dan sudah rampung hari Selasa.

    Menurut Army Radio, operasi militer besar itu melenyapkan hampir semua peralatan militer Suriah yang disebut mengancam Israel.

    Operasi itu mendapat lampu hijau dari Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi hari Sabu lalu atau teat sebelum rezim Assad resmi digulingkan.

    Dilaporkan total ada 350 pesawat yang diikutsertakan Israel dalam serangan ke Suriah. Jumlah itu bahkan lebih dari setengah jumlah pesawat Angkatan Udara Israel.

    IDF menyebut pesawat-pesawat itu terbang ratusan jam di atas langit Suriah.

    Israel mengklaim target yang dihancurkan termasuk senjata strategis seperti rudal Scud, rudal penjelajah, rudal darat ke laut, rudal darat ke udara, dan rudal udara ke udara, pesawat nirawak, jet tempur.

    Di samping itu, perlengkapan reguler tentara seperti helikopter serang, radar, tank, hanggar pesawat, dan infastruktur intelijen turut hancur.

    Israel juga mengerahkan angkatan lautnya untuk menyerang Pelabuhan Al-Beida dan Latakia. Serangan itu diklaim menghancurkan belasan kapal rudal milik Angkatan Laut Suriah.

    Di samping itu, pasukan IDF di darat terus dikerahkan di bekas zona demiliterisasi sepanjang perbatasan. Dalihnya ialah untuk mengamankan area itu.

    Tindakan tersebut mendapat kritik pedas dari negara-negara Arab. Sebagai contoh, Al-Araby Al-Jadeed menyebut aksi Israel itu sebagai pendudukan atas tanah Suriah.

    Adapun Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen pada hari Selasa menyebut tindakan Israel telah memperburuk ketidakstabilan di Suriah.

    (FILES) Ratu Elizabeth II (kanan) dari Inggris berdiri bersama Pangeran Charles, Pangeran Wales dari Inggris untuk menyaksikan flypast khusus dari balkon Istana Buckingham setelah Parade Ulang Tahun Ratu, Trooping the Colour, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun platinum Ratu Elizabeth II, di London pada 2 Juni 2022. (DANIEL LEAL / AFP)

    Disebut Meninggal Karena Kanker

    Terkait kematian Ratu Elizabeth II, mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sempat menjadi bahan perbincangan publik Britania karena pernyataan kontroversialnya.

    Hal ini terjadi setelah Boris Johnson mengklaim, Ratu Elizabeth II sebenarnya meninggal karena mengalami kanker tulang di tahun-tahun terakhirnya,.

    Sosok yang pernah menjabat sebagai Wali Kota London ini menyampaikan klaim kontroversialnya tersebut dalam buku memoarnya yang baru dirilis.

    Di buku bertajuk “Unleashed,” yang akan diterbitkan Oktober ini, Boris mengatakan baru tahu penyakit yang diderita Ratu Elizabeth II tersebut saat hendak mengundurkan diri pada September 2022, atau dua hari sebelum kematiannya.

    Dikutip dari Politico, Boris diberitahu bahwa setidaknya sudah satu tahun lebih sang ratu Inggris didiagnosa mengalami sejenis kanker tulang pada saat itu.

    Ini adalah pertama kalinya seorang politikus senior Inggris membahas detil terkait penyebab kematian ratu.

    Selama ini, pihak Kerajaan Inggris dalam pernyataan resminya selalu menyebut bahwa Ratu Elizabeth II meninggal karena hal yang natural.

    Bahkan, Kerajaan Inggris juga mendaftarkan “usia tua” sebagai keterangan penyebab kematian Ratu Elizabeth II di sertifikat kematiannya.

    Pengungkapan informasi dari Boris Johnson ini juga dinilai sebagai hal yang sangat tidak biasa oleh publik Inggris. 

    Hal ini terjadi mengingat informasi terkait kesehatan ratu merupakan hal rahasia yang dijaga ketat selama masa pemerintahannya.

    Selain itu, informasi yang dibagikan dalam pertemuan antara perdana menteri dan ratu biasanya selalu dirahasiakan.

    Dalam memoarnya tersebut, Boris juga menceritakan pertemuan terakhir kalinya dengan Ratu Elizabeth II.

    Johnson mendeskripsikan bahwa sang ratu pada saat itu terlihat tampak tidak sehat.

    “Dia terlihat pucat dan lebih membungkuk, serta memiliki memar gelap di tangan dan pergelangan tangannya, mungkin dari infus atau suntikan.” ungkap Boris.

    Namun demikian, boris menambahkan bahwa suasana hati sang ratu saat itu tetap terlihat cerah meskipun kondisi fisiknya begitu memburuk.

    “Sepertinya ia tidak terpengaruh oleh penyakitnya, dan dari waktu ke waktu dalam percakapan kami saat itu, dia masih menunjukkan senyumnya yang cerah yang mampu mengangkat suasana hati,” lanjut Boris.

    Boris Johnson juga mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II kala itu sudah mengetahui sepanjang musim panas bahwa dia tak memiliki ekspektasi hidup yang panjang lagi.

    “Namun demikian, ia tetap bertekad untuk bertahan dan menjalankan tugas terakhirnya,” pungkas Boris.

  • Sidang Perdana PM Israel Netanyahu Atas Dugaan Korupsi

    Sidang Perdana PM Israel Netanyahu Atas Dugaan Korupsi

    Jakarta, CNN Indonesia
    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya akan bersaksi dalam sidang kasus korupsi yang dituduhkan padanya, pada Selasa (10/12).

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Jalani Sidang Perdana, Netanyahu Bantah Sengaja Kendalikan Media: Kami Ingin Mendiversifikasi

    Jalani Sidang Perdana, Netanyahu Bantah Sengaja Kendalikan Media: Kami Ingin Mendiversifikasi

    ERA.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah tuduhan korupsi selama persidangan. Ia juga membantah telah melakukan penipuan dan memanipulasi media demi citranya.

    Selama memberi kesaksian dalam sidang sebagai terdakwa kriminal dalam sejarah negara itu, Netanyahu membantah tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik. Ia mengatakan pemberitaan media mulai tidak berimbang yang dominan dengan pendapat sayap kiri.

    “Israel dulunya lebih bebas dalam hal berpendapat pada tahun-tahun awal berdirinya negara ini. Lambat laun keberagaman pendapat itu berkurang, hingga sebagian besar redaksi dan jurnalis berasal dari kubu sayap kiri dan berbagi pendapat sayap kiri,” kata Netanyahu selama kesaksiannya, dikutip Times of Israel, Rabu (11/12/2024).

    Selain itu, Netanyahu juga membantah sengaja memanipulasi media untuk membangun citranya sendiri. Dia beralasan tidak bermaksud untuk mengendalikan media, tetapi hanya ingin memdiversifikasi.

    “Kami tidak ingin mengambil kendali media; kami ingin mendiversifikasi media. Yang penting tambah lagi stasiun TV yang tidak dikuasai oleh satu kubu, itu yang penting,” imbuhnya.

    Kesaksian itu disampaikan oleh Netanyahu di depan Pengadilan Distrik Tel Aviv di ruang bawah tanah yang dibentengi. Proses sidang itu berjalan secara tertutup, dengan media yang dilarang menyiarkan persidangan secara langsung.

    Kasus yang menjerat Netanyahu ini berasal dari kasus-kasus yang diberi label ‘Kasus 2000’ dan ‘Kasus 4000’. Dalam berkas kasus itu, ia dituduh membuat sarangnya sendiri untuk mendapatkan liputan media yang menguntungkan baginya dan keluarga.

    Persidangan korupsinya dimulai pada tahun 2020, juga membantah menerima hadiah mewah, termasuk sampanye dan cerutu, sebagai imbalan atas bantuan politik, dan menyebut tuduhan tersebut sebagai kebohongan total.

    Permintaan Netanyahu untuk menunda kesaksian, dengan alasan keamanan nasional dan upaya diplomatik internasional, sebelumnya ditolak oleh pengadilan.

    Selain itu, Netanyahu juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dia dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada bulan November atas kekejaman di Gaza.

    Lebih lanjut, Netanyahu dijadwalkan memberikan kesaksian enam jam setiap minggu selama tiga hari antara Selasa, Rabu, dan Kamis hingga kesaksiannya selesai.