Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Netanyahu Keluar Rumah Sakit usai Operasi Pengangkatan Prostat

    Netanyahu Keluar Rumah Sakit usai Operasi Pengangkatan Prostat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, keluar dari rumah sakit pada Kamis (2/1), usai menjalani operasi pengangkatan prostat pada Minggu (29/12) lalu.

    Operasi Netanyahu dilakukan di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem Yerusalem, setelah dokter menemukan infeksi pada saluran kemih akibat pembesaran prostat jinak. Dia kemudian dirawat di rumah sakit selama beberapa hari usai memulihkan diri pasca operasi.

    “PM menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para spesialis di Hadassah, seluruh staf, ahli dari Assaf Harofeh, dan dokter pribadinya,” demikian pernyataan pihak rumah sakit, dilansir Times of Israel.

    Lantaran masih dalam pemilihan dan tindak lanjut medis, media Israel menyebut dokter menyarankan agar Netanyahu menghabiskan waktu selama dua minggu depan untuk beristirahat total dan tidak kembali bekerja seperti biasa.

    Terkait itu laporan menyebut pengacara Netanyahu, Amit Hadad, diperkirakan akan meminta Pengadilan Distrik Yerusalem untuk membatalkan sidang dalam persidangan pidananya di mana dia dijadwalkan untuk bersaksi minggu depan.

    Netanyahu yang kini berusia 75 tahun, termasuk di antara para pemimpin dunia yang berusia tua seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berusia 82 tahun, Presiden AS terpilih Donald Trump usia 78 tahun, Presiden Brasil Lula da Silva usia 79 tahun, dan pemimpin Vatikan Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun.

    Pada Maret 2024 lalu, Netanyahu sempat dirawat dan dibius total untuk menjalani operasi hernia. Pada bulan yang sama, dia juga absen bekerja selama beberapa hari akibat terserang flu.

    Sebelumnya pada 2023, dia menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung setelah mengalami penyumbatan jantung sementara. Deret masalah kesehatan Netanyahu bahkan memicu spekulasi besar di antara banyak warga Israel.

    (dna/dna)

  • Tentara IDF Sibuk di Gaza Utara, Hamas Kendalikan Lagi Gaza Tengah: Basmi Geng Pencuri Truk Bantuan – Halaman all

    Tentara IDF Sibuk di Gaza Utara, Hamas Kendalikan Lagi Gaza Tengah: Basmi Geng Pencuri Truk Bantuan – Halaman all

    Tentara Israel Sibuk di Gaza Utara, Hamas Kendalikan Lagi Gaza Tengah: Basmi Geng Pencuri Truk Bantuan

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Yedioth Ahronoth, menyoroti efektivitas operasi militer pasukan Israel (IDF) dalam agresi yang sudah berlangsung lebih dari 14 bulan sejak 7 Oktober 2023 ke Jalur Gaza.

    Saat IDF tengah sibuk dan memfokuskan serangan pada Gaza Utara, gerakan pembebasan Palestina, Hamas dilaporkan justru bisa kembali merebut kendali wilayah Gaza Tengah.

    “Mengutip pernyataan para pejabat Barat, “Hamas akhirnya berhasil memulihkan sebagian besar kemampuannya untuk mengendalikan wilayah sipil di Jalur Gaza”,” kata laporan Yedioth Ahronoth, dikutip Khaberni, Selasa (2/12/2024).

    Laporan itu menambahkan, para pejabat Barat mengatakan, “Daerah di mana Hamas mendapatkan kembali sebagian kemampuannya terletak di pusat Jalur Gaza (Gaza Tengah), seperti Al-Mawasi dan Al-Nuseirat.”

    Kendali Hamas di Gaza Tengah ini dibuktikan saat mereka mampu membasmi kelompok kriminal, yang diduga dipersenjatai oleh Israel, penyebotase truk-truk bantuan yang memasuki Jalur Gaza.

    “Hamas tiba-tiba mendapatkan kembali sebagian kemampuannya dan melenyapkan entitas kriminal yang mencuri konvoi,” kata narasumber laporan tersebut.

    Menurut laporan media tersebut, para pejabat Barat mengkonfirmasi bahwa “Hamas menyerang pencuri yang menyita bantuan di depan tentara Israel”.

    Truk bantuan mulai memasuki Penyeberangan Erez yang baru saja dibuka Israel (Tangkapan Layar Video X/Twitter)

    Pasukan Israel Kutip Jatah dari Geng Bersenjata

    Sebelumnya dilaporkan, Otoritas Palestina (PA) pada November silam mengklaim kalau tentara Israel (IDF) mengizinkan geng-geng bersenjata menjarah truk-truk bantuan di Jalur Gaza yang diblokade .

    Selain itu, PA juga menuduh IDF malah meminta ‘jatah’ dengan mengutip biaya ke geng-geng tersebut dari hasil penjarahan yang dilakukan.

    “Tentara mengizinkan geng-geng bersenjata mencuri truk-truk bantuan dan barang-barang serta mengenakan biaya,” kata Ismail Thawabteh, yang mengepalai kantor media pemerintah Gaza, kepada Anadolu, dikutip RNTV, Selasa (12/11/2024).

    Ia mengatakan pasukan Israel mencegah petugas polisi Palestina dan perusahaan-perusahaan keamanan swasta mengamankan truk-truk bantuan dan mengancam akan menargetkan mereka.

    “Strategi ini sesuai dengan kebijakan (Israel) yang sengaja membuat warga Palestina kelaparan , dan menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah pengiriman bantuan,” tambahnya.

    Beberapa polisi dan petugas keamanan Palestina tewas dalam serangan-serangan Israel saat menjaga truk-truk bantuan di Gaza.

    Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang kelaparan yang “tidak dapat ditoleransi” di daerah kantong Palestina itu. “Khawatir dengan temuan laporan IPC

    “(Integrated Food Security Phase Classification) hari ini bahwa pengungsian yang tinggi dan pembatasan aliran bantuan kemanusiaan berarti orang-orang di Gaza menghadapi tingkat kelaparan yang sangat parah,” tulis Guterres di X.

    Israel telah melanjutkan serangannya yang menghancurkan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Serangan itu telah menewaskan lebih dari 43.600 korban dan membuat daerah kantong itu hampir tidak dapat dihuni. Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

    Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari satu juta orang di Gaza tengah dan Gaza selatan tidak menerima pasokan makanan apa pun selama bulan Agustus dan situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. (Anadolu Agency)

    Rencana Kejam Membuat Warga Gaza Mati Kelaparan

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan sedang memeriksa proposal untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza utara, dengan tujuan membuat ratusan ribu orang yang tidak bisa meninggalkan rumah mereka mati kelaparan.

    Dalam proposal tersebut, yang dilihat oleh Associated Press, warga yang masih berada di Gaza utara akan diklasifikasikan sebagai kombatan.

    Artinya, tentara Israel diperbolehkan menembak mereka.

    Warga pun akan dilarang mengakses makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar.

    Proposal itu dibuat oleh sekelompok pensiunan jenderal Israel.

    Mereka menyerukan agar Israel tetap mengendalikan Gaza utara dalam waktu yang tidak terbatas untuk membentuk administrasi baru, sehingga membagi Jalur Gaza menjadi dua bagian.

    Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan dalam sesi tertutup komite parlemen bahwa ia sedang mempertimbangkan rencana tersebut.

    Otoritas Israel yang mengetahui masalah tersebut mengatakan sebagian dari rencana itu bahkan sudah dilaksanakan.

    Rencana tersebut memberi warga Palestina waktu seminggu untuk meninggalkan sepertiga utara Jalur Gaza, termasuk Kota Gaza, sebelum mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai zona militer tertutup.

    Israel telah mengeluarkan banyak perintah evakuasi untuk wilayah Gaza utara selama satu tahun ini, dan yang terbaru adalah pada hari Minggu (6/10/2024).

    Pasukan Israel memperluas serangan militer brutal mereka di Gaza utara pada hari Minggu pagi, setelah menewaskan 300 orang selama sembilan hari dalam serangan darat yang semakin intensif yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia.

    Tank-tank Israel bergerak menuju tepi utara Kota Gaza, sementara serangan udara dari atas terus berlanjut.

    Penduduk mengatakan mereka terisolasi dari wilayah Gaza lainnya.

    Mereka mengatakan bahwa pasukan Israel tidak mengizinkan siapa pun masuk atau keluar dari wilayah utara.

    Tidak ada truk makanan, air, atau obat-obatan yang memasuki wilayah utara sejak 30 September, menurut PBB.

    Sejauh ini, sangat sedikit warga Palestina yang mematuhi perintah evakuasi terbaru.

    Sebab, banyak yang takut bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk dituju dan mereka tidak akan pernah diizinkan kembali.

    “Semua warga Gaza takut dengan rencana itu,” kata Jomana Elkhalili, seorang pekerja bantuan Palestina berusia 26 tahun untuk Oxfam yang tinggal di Kota Gaza bersama keluarganya.

    “Namun, mereka tidak akan melarikan diri. Mereka tidak akan membuat kesalahan lagi. Kami tahu tempat lain di sana tidak aman,” katanya.

    “Itulah sebabnya orang-orang di utara mengatakan lebih baik mati daripada pergi.”

    Para wanita Palestina mengulurkan piring mereka ke arah seorang pria, untuk menerima jatah roti sayur yang disiapkan oleh para sukarelawan di Beit Lahia di Jalur Gaza utara pada tanggal 14 Agustus 2024, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) (AFP/OMAR AL-QATTAA)

    Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, mengatakan pada hari Kamis bahwa hanya sekitar 100 warga Palestina yang telah melarikan diri dari utara sejak Minggu.

    “Setidaknya 400.000 orang terjebak di daerah itu,” kata Lazzarini.

    “Dengan hampir tidak ada persediaan dasar yang tersedia, kelaparan menyebar.”

    Kelompok HAM Khawatir Israel Menggunakan Makanan sebagai Senjata

    Mengutip PressTV, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa rencana tersebut kemungkinan akan membuat warga sipil kelaparan.

    Rencana itu juga bertentangan dengan hukum internasional, yang melarang penggunaan makanan sebagai senjata dan pemindahan paksa.

    Fakta bahwa Israel secara sengaja membatasi makanan ke Gaza merupakan inti dari kasus genosida yang diajukan terhadapnya di Mahkamah Internasional.

    Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa jika strategi tersebut berhasil di Gaza utara, strategi itu dapat ditiru di wilayah lain, termasuk kamp-kamp tenda di selatan yang menampung ratusan ribu warga Palestina.

    Agresi Israel terhadap Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 42.000 orang.

    Lebih dari 98.000 orang lainnya juga terluka sejak saat itu.

     

    (oln/anadolu/rntv/*)

     

  • Media Israel: IDF Kelabakan, Hamas Upgrade Metode Perang Gerilya di Wilayah yang Telah Hancur – Halaman all

    Media Israel: IDF Kelabakan, Hamas Upgrade Metode Perang Gerilya di Wilayah yang Telah Hancur – Halaman all

    Media Ibrani: Tentara Israel Kelabakan, Hamas Beralih ke Metode Perang Gerilya di Wilayah yang Telah Hancur

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Yedioth Ahronoth menerbitkan laporan baru mengenai perkembangan pertempuran di Jalur Gaza utara.

    Laporan itu menunjukkan kalau militer Israel (IDF) kewalahan seiring berubahnya situasi militer di wilayah tersebut.

    “Situasi di Gaza Utara menjadi lebih kompleks dan sulit untuk mengakhiri pertempuran saat ini,” kata laporan media itu dilansir Khaberni, Selasa (2/1/2024).

    Surat kabar tersebut menjelaskan, “Tingginya harga yang harus dibayar oleh tentara Israel dalam hal hilangnya nyawa personel menunjukkan kalau pertempuran tersebut belum mencapai tahap yang menentukan.”

    Surat kabar tersebut melaporkan kalau gerakan pembebasan Palestina, Hamas terus melakukan perlawanan dengan kegigihan.

    “Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, namun terus melanjutkan upayanya untuk menembakkan roket ke kota-kota utara Israel,” kata laporan tersebut.

    Laporan tersebut menambahkan, Hamas semakin banyak menggunakan taktik gerilya yang disempurnakan.

    Selain menyesuaikan diri dengan situasi medan yang hancur, serangan dilakukan dengan menggunakan kelompok kecil yang terdiri dari tiga hingga empat orang atau mungkin kurang, dalam upaya untuk melumpuhkan tentara Israel.

    Tentara Israel berdiri di atas tank, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Pembebasan Palestina Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, di Israel selatan, 1 Januari 2024. (Tangkap Layar/REUTERS/Violeta Santos Moura)

    Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Hamas telah berhasil beradaptasi dengan kondisi perang saat ini.

    “Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas telah beralih ke metode perang gerilya di wilayah yang telah hancur, sehingga meningkatkan kesulitan operasi militer bagi tentara Israel di wilayah tersebut,” kata khaberni, mengutip laporan itu.

    Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

    Jumlah Anggota Hamas Bertambah

    Selain metode perang, pasukan militan Palestina, Hamas, dikabarkan bangkit dengan menambah jumlah prajuritnya.

    Namun, jumlah penambahan milisi baru yang bergabung masih simpang siur, sejumlah media memiliki jumlah versinya masing-masing.

    Sementara dari versi penambahan jumlah tersebut, berbeda dengan versi agresi militer dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    IDF disebut-sebut berbohong dengan jumlah pasukan Hamas yang terluka akibat pertempuran.

    Baik The Jerusalem Post maupun Channel 12 telah menerima informasi yang menunjukkan bahwa Hamas tengah melakukan upaya bangkit secara substansial dengan merekrut pasukan baru.

    Channel 12 mengatakan pada Rabu (1/1/2025) malam bahwa Hamas memiliki sekitar 20.000-23.000 pejuang, bersama dengan Jihad Islam

    Informasi yang diterima The Post dalam periode terkini menunjukkan jumlahnya mendekati sekitar 12.000.

    Fluktuasi liar dalam angka-angka tersebut menjadi lebih mencolok jika dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya yang dikeluarkan oleh IDF atau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Angka terakhir yang dipublikasikan adalah bahwa IDF telah membunuh sekitar 17.000-20.000 pasukan Hamas dan Jihad Islam selama perang.

    Terjadi perbedaan beberapa ribu antara IDF dan Netanyahu sepanjang perang, yang membuat beberapa perkiraan dipertanyakan.

    Pada bulan Juni, IDF mengatakan bahwa sekitar 14.000-16.000 pejuang Hamas telah terluka.

    Lebih jauh, The Post mengetahui bahwa lebih dari 6.000 warga Gaza telah ditahan oleh IDF selama perang, dengan setidaknya 4.300 orang masih dalam tahanan dan paling banyak 2.200 orang dikembalikan ke Gaza karena dianggap kurang berbahaya.

    Perbedaan Jumlah

    Mengingat pada awal perang, IDF mengatakan pasukan penuh Hamas berjumlah 25.000.

    Jumlah tersebut tidak mendekati jumlah sebenarnya kecuali jika seseorang memperhitungkan bahwa Hamas telah merekrut hampir seluruh pasukan baru, yang sepenuhnya menggantikan pasukan lamanya.

    Alternatif lain adalah meskipun IDF memperkirakan pada awal perang bahwa pasukan Hamas berjumlah 25.000 orang, perkiraan sebelumnya sebelum perang dimulai memperkirakan jumlahnya 30.000 atau bahkan 40.000 orang.

    Post diberi tahu pada Rabu malam bahwa angka 40.000 lebih akurat.

    Hal ini dapat menunjukkan bahwa mayoritas pejuang Hamas masih berasal dari pasukan asli mereka, sementara mereka pasti telah menambah ribuan rekrutan baru.

    Bulan Juni menandai laporan pertama mengenai kebangkitan besar Hamas setelah IDF menarik diri dari Gaza utara pada bulan Januari-Februari dan menarik diri dari Khan Yunis pada tanggal 7 April.

    Jika laporan Channel 12 benar, laporan itu mengatakan bahwa sekitar 9.000 pasukan Hamas terbagi antara Gaza utara dan selatan, bahwa Jihad Islam memiliki 4.000 pejuang lainnya, dan bahwa ada 7.000-10.000 pejuang yang tidak terorganisir, lebih lokal, dan tersebar di seluruh Jalur tersebut.

    Angka-angka ini tampaknya bertentangan dengan pengarahan terbaru IDF kepada Post dan media lainnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Gaza utara telah dibersihkan dari para pejuang.

    Sebaliknya, jumlah Hamas mendekati 12.000, dengan lebih banyak pejuang di Gaza selatan daripada di Gaza utara.

    Namun, beberapa sumber pada Rabu malam mendukung angka-angka Channel 12.

    Namun, bahkan angka-angka Channel 12 memiliki kesenjangan dan spektrum yang signifikan, sehingga perkiraan IDF mungkin lebih terbatas dalam kurun waktu ketika sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza berdesakan bersama di beberapa wilayah kemanusiaan kecil, dengan sedikit kemampuan untuk membedakan antara teroris dan warga sipil.

    Sumber lain mengatakan kepada  The Post bahwa jumlah totalnya tidak jelas tetapi kualitas pejuang Hamas baru yang diberi senjata oleh kelompok teror itu jauh lebih rendah daripada sebelumnya dalam perang, mengingat banyak dari mereka adalah anak di bawah umur yang belum terlatih.

    Populasi Turun

    Populasi Gaza telah turun enam persen sejak perang Israel di daerah kantong yang terkepung itu dimulai hampir 15 bulan yang lalu ketika sekitar 100.000 warga Palestina meninggalkan daerah kantong itu sementara lebih dari 55.000 orang diperkirakan tewas, menurut Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS).

    Sekitar 45.500 warga Palestina, lebih dari separuhnya wanita dan anak-anak, telah terbunuh sejak perang dimulai tetapi 11.000 lainnya hilang, kata biro tersebut, mengutip angka dari Kementerian Kesehatan Palestina.

    Dengan demikian, populasi Gaza telah menurun sekitar 160.000 selama perang menjadi 2,1 juta, dengan lebih dari satu juta atau 47 persen dari total anak-anak berusia di bawah 18 tahun, kata PCBS, dikutip dari NewArab.

    Ditambahkan pula bahwa Israel telah “melancarkan agresi brutal terhadap Gaza yang menyasar semua jenis kehidupan di sana; manusia, bangunan, dan infrastruktur vital… seluruh keluarga telah dihapus dari catatan sipil. Terjadi kerugian manusia dan material yang sangat besar.”

    Israel menghadapi tuduhan genosida di Gaza karena skala kematian dan kehancuran.

    Mahkamah Internasional (ICJ), badan hukum tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, memutuskan Januari lalu bahwa Israel harus mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina.

    Sementara Paus Fransiskus menyarankan masyarakat global harus mempelajari apakah kampanye Israel di Gaza merupakan genosida.

    PCBS mengatakan sekitar 22 persen penduduk Gaza saat ini menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang sangat parah, menurut kriteria Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu, sebuah pemantau global.

    Termasuk dalam 22 persen itu sekitar 3.500 anak yang berisiko meninggal karena kekurangan gizi dan kekurangan makanan, kata biro tersebut.

     

    (oln/khbrn/*)

     

  • Izin Siaran Al Jazeera Tepi Barat Dicabut, Otoritas Palestina Sebut Media Sesat – Halaman all

    Izin Siaran Al Jazeera Tepi Barat Dicabut, Otoritas Palestina Sebut Media Sesat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Izin siaran media Al-Jazeera di Tepi Barat Palestina resmi di tangguhkan berlaku mulai 1 Januari 2025, setelah pemerintah Palestina menutup paksa kantor utama Al Jazeera.

    Penangguhan ini diumumkan langsung oleh Otoritas Palestina (PA) dengan alasan jaringan yang berkantor pusat di Qatar itu telah melakukan dugaan pelanggaran hukum Palestina.

    “Al Jazeera Media Network mengecam keputusan Otoritas Palestina untuk membekukan pekerjaan dan liputannya di Tepi Barat. Al Jazeera menganggap keputusan ini tidak lebih dari sekadar upaya untuk mencegah saluran tersebut meliput peristiwa yang meningkat pesat di wilayah pendudukan,” kata Al Jazeera dalam pernyataanya resminya.

    PA mengatakan penangguhan tersebut hanya bersifat sementara, namun sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan kapan penangguhan akan dicabut.

    Ia menegaskan pencabutan akan dilakukan sambil menunggu kepatuhan jaringan terhadap peraturan hukum.

    Adapun keputusan ini dirilis menyusul liputan kritis jaringan Qatar atas serangan PA terhadap perlawanan Palestina di kamp pengungsi Jenin.

    Dalam liputan tersebut disebutkan bahwa tujuan operasi gerakan Fatah yang dipimpin presiden Palestina Mahmoud Abbas berhasil membunuh pentolan Brigade Jenin, warga sipil, dan anak-anak. 

    Sejumlah laporan menyebut mereka beroperasi di bawah pantauan dan dukungan Israel.

    Hal ini lantas membuat Otoritas Palestina meradang, mereka bahkan menyebut  Al Jazeera sebagai media sesat yang menghasut, serta suka campur tangan dalam urusan internal Palestina.

    Al Jazeera Lontarkan Kecaman

    Merespon pembekuan izin siaran yang dilakukan PA Palestina, Al Jazeera dengan tegas mengecam tindakan itu.

    Mereka menyebut praktik tersebut sejalan dengan pendudukan Israel yang lebih dulu melarang siaran media ini.

    “Otoritas Palestina berusaha menghalangi Al Jazeera meliput berbagai peristiwa yang meningkat di wilayah Palestina yang diduduki,termasuk di Jenin dan kamp pengungsian,” lanjut Al Jazeera.

    Sementara itu Hamdah Salhut dari Al Jazeera, yang melaporkan dari ibu kota Amman, Yordania, mengatakan bahwa insiden penggerebekan pasukan keamanan Palestina di Jenin tidak disukai oleh warga Palestina di Tepi Barat.

    “Otoritas Palestina telah melakukan penggerebekan sendiri yang terpisah dari pasukan Israel. Otoritas Palestina telah melakukan itu selama empat pekan terakhir. Tindakan ini telah menewaskan beberapa warga Palestina,” katanya.

    Sebelum Otoritas Palestina memboikot siaran Al Jazeera, pasukan Israel sebelumnya telah lebih dulu menggelar penggerebekan di studio siaran televisi Al Jazeera yang berlokasi di Ramallah Tepi Barat.

    Tak hanya melakukan penggerebekan, dalam kesempatan tersebut tentara bersenjata Israel juga turut menyita peralatan siar seperti kamera yang ada dalam ruangan tersebut.

    Dari rekaman siaran yang diunggal Al Jazeera, para pasukan bertopeng itu terlihat memaksa masuk gedung siaran, menyusuri tiap lorong studio TV yang menjadi kantor pusat biro Al Jazeera di Tepi Barat.

    Pengusiran paksa itu dilakukan lantaran Netanyahu menuduh saluran TV Al Jazeera telah membantu kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Karena selama perang berlangsung media asal Qatar itu terus menyebarkan hasutan ke publik. Netanyahu menilai tindakan itu sebagai

    Setelah penggerebekan, kepala biro al-Omari mengemukakan kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan tentara Israel di kantor tersebut.

    Menurut al-Omari cara ini sengaja dilakukan Israel, bertujuan untuk menghapus kebenaran dan mencegah orang mendengar kebenaran.

    Hal senada juga dilontarkan Izzat al-Risheq, anggota biro politik Hamas, ia menggambarkan perintah penutupan tersebut sebagai tindakan pembungkaman kebenaran.

    “Penutupan kantor Al Jazeera adalah puncak dari perang yang dideklarasikan terhadap jurnalis yang menjadi sasaran terorisme Zionis sistematis yang bertujuan menyembunyikan kebenaran,” jelas al-Risheq.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Amerika Serikat Kirim Bantuan Militer Lebih dari Rp 356 Triliun untuk Israel Sejak 7 Oktober 2023 – Halaman all

    Amerika Serikat Kirim Bantuan Militer Lebih dari Rp 356 Triliun untuk Israel Sejak 7 Oktober 2023 – Halaman all

    AS Mengirimkan Lebih dari 22 Miliar Dolar Bantuan Militer untuk ‘Israel’ Sejak 7 Oktober 2023

    TRIBUNNEWS.COM- Israel Hayom mengatakan total pendapatan dari tiga perusahaan manufaktur senjata utama “Israel” meningkat sebesar 15 persen setelah dimulainya agresi di Gaza, mencapai $13,6 miliar.

    “Israel” telah menerima bantuan militer dari Amerika Serikat senilai lebih dari $22 miliar (lebih dari Rp 356 Triliun)  sejak 7 Oktober 2023, surat kabar Israel, Israel Hayom, mengungkapkan dalam sebuah laporan.

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 ton amunisi, senilai $2,4 miliar, awalnya dikirim ke “Israel”, mencatat bahwa jumlah ini telah meningkat lima kali lipat, mencapai 50.000 ton pada Agustus 2024.

    Menurut laporan itu, Washington juga mengirim “Israel” berbagai peralatan militer canggih, termasuk rudal untuk sistem pertahanan Iron Dome, bom berpemandu presisi, helikopter angkut berat CH-53, helikopter serang AH-64 Apache, peluru artileri 155 mm, bom penghancur bunker, dan kendaraan lapis baja.

    Israel Hayom menyoroti bahwa total pendapatan dari tiga perusahaan manufaktur senjata utama “Israel” meningkat sebesar 15 persen setelah dimulainya agresi di Gaza, mencapai $13,6 miliar.

    Pada akhir Desember, Saluran 13 Israel mengisyaratkan bahwa kesepakatan pertukaran tahanan dan diakhirinya perang di Gaza tidak akan disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “kecuali jika itu datang sebagai arahan atau perintah yang jelas dari presiden AS .”

    Saluran tersebut menambahkan bahwa, sejauh ini, tampaknya “Israel” belum menerima perintah yang jelas dari presiden Amerika, meskipun kerugian terus menerus dialami oleh militer Israel.

    Namun, hal ini dapat berubah jika “Donald Trump mengambil alih kekuasaan di Gedung Putih dan mengatakan kepada Netanyahu: Cukup. Pada titik itu, mungkin kita akan mencapai titik yang cukup,” menurut media tersebut.

    Pada pertengahan November, Amerika Serikat mengonfirmasi akan melanjutkan bantuan militernya yang besar kepada “Israel “, meskipun terjadi genosida di Gaza, yang mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 45.000 warga Palestina.

    Saat itu, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada kebijakannya mengenai aliran senjata ke “Israel”.

    Keputusan Washington muncul bahkan ketika “Israel” telah mengabaikan batas waktu 30 hari yang ditetapkan oleh sekutu terbesarnya untuk meningkatkan bantuan ke Jalur Gaza Palestina yang dilanda perang.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Otoritas Palestina Ikuti Israel Larang Media Al Jazeera, Ada Apa?

    Otoritas Palestina Ikuti Israel Larang Media Al Jazeera, Ada Apa?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otoritas Palestina (PA) mengikuti langkah Israel melarang media Al Jazeera menyiarkan laporan di seluruh wilayah negara itu.

    Media pemerintah Palestina, Wafa, melaporkan Al Jazeera merilis laporan yang lebih banyak menghasut.

    “Al Jazeera menyiarkan konten dan laporan yang menghasut dan laporan yang mengandung misinformasi, memprovokasi, menghasut dan mencampuri urusan internal Palestina,” demikian laporan Wafa, dikutip AFP, Kamis (2/1).

    Langkah tersebut merupakan keputusan Komite khusus menteri, yang terdiri dari kementerian kebudayaan, kementerian dalam negeri, dan kementerian komunikasi.

    “[mereka] telah memutuskan untuk menangguhkan siaran dan membekukan semua kegiatan saluran satelit Al Jazeera dan kantornya di Palestina,” lanjut laporan Wafa.

    Salah satu staf Al Jazeera mengonfirmasi kantor jaringan tersebut di Ramallah telah menerima perintah penangguhan pada Rabu.

    Al Jazeera lalu merilis gambar-gambar yang tampak seperti petugas keamanan Palestina memasuki kantor di Ramallah dan menyerahkan perintah penangguhan.

    Mereka juga mengecam Otoritas Palestina dan menyebut praktik tersebut sejalan dengan pendudukan Israel yang lebih dulu melarang siaran media ini.

    “Otoritas Palestina berusaha menghalangi Al Jazeera meliput berbagai peristiwa yang meningkat di wilayah Palestina yang diduduki,termasuk di Jenin dan kamp pengungsian,” lanjut Al Jazeera.

    Sebelum PA menutup Al Jazeera, Israel lebih dulu melakukannya pada September lalu.

    Pemerintahan Benjamin Netanyahu menyebut Al Jazeera menggunakan media untuk menghasut teror.

    Di luar soal pelarangan Al Jazeera, pasukan keamanan PA menjadi sorotan setelah menyerbu Jenin dan bentrok dengan milisi selama berminggu-minggu.

    Pasukan PA berhasil membunuh pentolan Brigade Jenin, warga sipil, dan anak-anak. Sejumlah laporan menyebut mereka beroperasi di bawah pantauan dan dukungan Israel.

    Pasukan PA ingin membuktikan diri ke Israel bahwa mereka mampu dan siap jika ditunjuk untuk mengendalikan Gaza. Saat ini, wilayah itu dikuasai Hamas.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tuding Jokowi, OCCRP Harus Buktikan dengan Metodologi Riset secara Ilmiah

    Tuding Jokowi, OCCRP Harus Buktikan dengan Metodologi Riset secara Ilmiah

    JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) merilis daftar pemimpin yang dituding terlibat kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia, termasuk Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Daftar itu diusulkan serta berasal dari para pembaca, jurnalis, dewan juri, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

    Menurut Pendiri Haidar Alwi Institute, R Haidar Alwi, segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat, tapi melalui persidangan di pengadilan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

    Bahkan, tuduhan kejahatan terorganisasi dalam pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK). “Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata,” ujarnya, Rabu 1 Januari 2025.

    Dia menyatakan, predikat yang disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi dan nama baik Jokowi di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

    “OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” imbuhnya.

    Haidar juga menyoroti tidak masuknya nama PM Israel, Benjamin Netanyahu dalam daftar tersebut. Pasalnya, Netanyahu selama ini sering dikaitkan dengan berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan, terutama terkait kebijakannya terhadap Palestina. Dia juga menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam pengadilan domestik Israel.

    “Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP. Sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya,” tukasnya.

  • Otoritas Palestina Larang Al-Jazeera Meliput di Tepi Barat, Dituding Pro-Kelompok Perlawanan – Halaman all

    Otoritas Palestina Larang Al-Jazeera Meliput di Tepi Barat, Dituding Pro-Kelompok Perlawanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas Palestina memutuskan untuk menghentikan penyiaran media pers Al Jazeera dan membekukan pekerjaan kantor dan karyawannya di Palestina.

    Kebijakan ini dilakukan dengan alasan Al Jazeera dinilai melanggar hukum Otoritas Palestina.

    “Keputusan itu diambil setelah Al Jazeera melakukan gangguan dan campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina dan menyiarkan materi dan laporan yang menghasut yang ditandai dengan menyesatkan dan menghasut,” lapor Kantor Berita Palestina, Rabu (1/1/2025).

    “Keputusan untuk menghentikan siaran Al Jazeera terjadi karena melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Palestina,” lanjutnya.

    Otoritas Palestina menegaskan penghentian siaran Al Jazeera hanya bersifat sementara sampai status hukumnya diperbaiki.

    Bentrok Pasukan PA dan Kelompok Perlawanan Palestina

    Penghentian siaran Al Jazeera ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketegangan di Tepi Barat seminggu lalu.

    Pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) melakukan operasi penangkapan terhadap kelompok perlawanan Palestina di Jenin, pada Minggu (22/12/2024).

    Kedua pihak terlibat baku tembak, menyebabkan tujuh orang tewas, termasuk seorang anggota pasukan keamanan PA serta beberapa pejuang perlawanan.

    Setelah bentrok tersebut, berbagai kelompok perlawanan dan organisasi politik Palestina mengutuk tindakan PA, serta menuduh PA sebagai kolaborator Israel.

    Al Jazeera meliput peristiwa ini secara luas, namun menghadapi kritik dan kampanye hasutan dari pihak tertentu di Tepi Barat yang mendukung PA.

    Laporan Al Jazeera dituduh bias dan tidak cukup mendukung PA dalam menghadapi kelompok perlawanan.

    Media pers Qatar itu dituding sebagai alat media asing yang berpihak pada kelompok perlawanan dan mengabaikan upaya PA untuk menegakkan hukum keamanan di Tepi Barat.

    Jaringan media Al Jazeera mengutuk kampanye hasutan yang dilakukan terhadap Al Jazeera dan jurnalisnya, terutama koresponden Al Jazeera Muhammad Al-Atrash yang meliput bentrokan tersebut.

    Sebelumnya, otoritas pendudukan Israel juga menutup kantor Al Jazeera di Ramallah di Tepi Barat pada September lalu dan menyerbunya sesuai perintah militer.

    Israel menyita semua peralatan dan dokumen di kantor tersebut dan mencegah para pekerjanya untuk bekerja.

    Pada bulan Mei lalu, pemerintah Israel menyetujui usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Komunikasi Shlomo Karai untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel.

    Meningkatnya ketegangan dan perlawanan Palestina di Tepi Barat terjadi seiring dengan berlanjutnya serangan Israel di Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 45.553 jiwa dan 108.379 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (1/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Hari Pertama Tahun Baru 2025, Drone Israel Bantai 17 Warga Palestina di Jalur Gaza – Halaman all

    Hari Pertama Tahun Baru 2025, Drone Israel Bantai 17 Warga Palestina di Jalur Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GAZA – Israel kembali melakukan serangan militer menggunakan drone di hari pertama tahun baru 2025 dan menewaskan 17 warga Palestina di Jalur Gaza, Rabu, 1 Januari 2025.

    Data sedikitnya 17 warga Palestina yang tewas dalam serangan ini dikutip Anadolu Agency dari sumber petugas medis di Gaza.

    Drone Israel menghantam sebuah rumah di kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah, menewaskan seorang wanita dan anak-anak serta melukai beberapa orang, kata sumber itu.

    Artileri Israel juga menembaki bagian timur dan utara kamp Bureij dan Nuseirat, namun belum ada informasi mengenai korban jiwa.

    Lima belas orang juga kehilangan nyawa dan beberapa lainnya terluka, termasuk anak-anak, dalam serangan udara terhadap sebuah rumah di kota utara Jabalia, kata sumber medis lainnya.

    Saksi mata mengatakan pasukan Israel terus meledakkan rumah dan bangunan tempat tinggal di Beit Lahia dan Jabalia di Gaza utara.

    Di Gaza selatan, beberapa orang terluka dalam serangan udara terhadap sebuah rumah di daerah al-Fukhari di timur Khan Younis.

    Tentara Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.500 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Dewan Keamanan PBB sudah menerbitka resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera namun tak digubris Israel.

    Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan adi Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perangnya di wilayah kantong tersebut.

     

  • Haidar Alwi sebut survei OCCRP soal tokoh terkorup lemah

    Haidar Alwi sebut survei OCCRP soal tokoh terkorup lemah

    Jakarta (ANTARA) – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi menyebut survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terkait daftar pemimpin dunia yang diduga terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi terbilang lemah karena segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan hanya dengan jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan, bukan melalui polling atau jajak pendapat,” kata Haidar dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    OCCRP diketahui menulis nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo masuk sebagai finalis “Person of The Year” dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Padahal, menurut Haidar, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

    “Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata,” katanya.

    Oleh sebab itu, Haidar menilai daftar yang dirilis OCCRP, khususnya terkait Jokowi, hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam jajak pendapat.

    Dia khawatir hal tersebut dapat merusak reputasi Jokowi di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

    “OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” imbuh Haidar.

    Lebih jauh, Haidar menyoroti absennya nama tokoh lain dari daftar tersebut, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia menyebut, Netanyahu sering dikaitkan dengan tindak kejahatan kemanusiaan dan menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi.

    “Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP, sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya,” ujar dia.

    OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Organisasi non-profit tersebut sebelumnya merilis daftar finalis “Person of The Year” kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi yang dipilih berdasarkan jajak pendapat pembaca, jurnalis, dan dewan juri yang berasal dari jejaring global OCCRP.

    Adapun sederet nama yang masuk dalam daftar tersebut, antara lain, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Jokowi, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis asal India Gautam Adani. Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru-baru ini digulingkan dinobatkan sebagai pemenang “Person of The Year”.

    Menanggapi namanya masuk dalam daftar tersebut, Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12) justru mempertanyakan korupsi yang dimaksud OCCRP serta meminta pihak yang mengeklaim untuk membuktikan pernyataannya.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata dia.

    Jokowi juga mengatakan bahwa belakangan ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya. Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat pembingkaian jahat dan tuduhan tanpa bukti.

    “Sekarang ‘kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang ‘kan?” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025