Komite Pemerintah Israel: Kita Harus Bersiap Perang dengan Turki yang Kian Akrab dengan Suriah
TRIBUNNEWS.COM – Media Israel mengatakan, Komite Pemerintah Israel, dalam laporannya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, merekomendasikan persiapan untuk kemungkinan perang dengan Turki.
Seruan agar Israel bersiap ini mengingat meningkatnya ketakutan Tel Aviv terhadap aliansi Ankara dengan pemerintahan baru di Damaskus setelah jatuhnya rezim, Bashar al-Assad.
Surat kabar Jerusalem Post melaporkan pada Selasa (7/1/2025) kalau lembaga pemerintahan itu adalah Komite Pemeriksa Anggaran Keamanan dan Pembangunan Pasukan, yang dikenal sebagai Komite Nagel.
Ketua Komite Nagel, Jacob Nagel, memperingatkan dalam laporannya tentang bahaya aliansi Suriah-Turki, yang mungkin “menciptakan sebuah ancaman baru dan besar terhadap keamanan Israel,”.
Dalam penilaian lembaga itu, aliansi Suriah-Turki pasca-Assad potensial berkembang menjadi sesuatu yang “lebih serius daripada ancaman Iran,” menurut komite tersebut.
Surat kabar tersebut melaporkan, “Komite menyatakan dalam laporannya bahwa Israel harus bersiap menghadapi konfrontasi langsung dengan Türki.”
Sebuah bom dari serangan udara Israel di Damaskus, Suriah. (anadolu)
Israel Tuding Turki Mau Luaskan Pengaruh Ottoman
Komite tersebut menyatakan bahwa “ambisi Turki untuk memulihkan pengaruh Ottoman dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Israel, dan mungkin meningkat menjadi konflik,” menurut laporan surat kabar tersebut.
The Jerusalem Post melanjutkan, “Laporan komite pemerintah menyoroti bahaya aliansi faksi Suriah dengan Türki, yang menciptakan ancaman baru dan kuat terhadap keamanan Israel.”
Dia menambahkan, “Ancaman dari Suriah mungkin berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada ancaman Iran,” menurut klaim komite tersebut.
Surat kabar tersebut mengutip laporan komite yang “mengusulkan untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 15 miliar shekel setiap tahun ($4,1 miliar) selama lima tahun ke depan.
Anggaran besari ini untuk memastikan bahwa Pasukan Pertahanan Israel diperlengkapi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Turki, selain itu terhadap ancaman regional lainnya.”
Anggota pasukan keamanan Israel berjaga di Jembatan Allenby, titik perbatasan antara Yordania dan Tepi Barat yang diduduki pada 8 September 2024. (Foto oleh Gil Cohen Magen/Xinhua)
Langkah-langkah Persiapan Israel
Surat kabar tersebut mencatat, “Untuk mempersiapkan kemungkinan konfrontasi dengan Turki, komite merekomendasikan langkah-langkah berikut:
Mengenai senjata canggih: memperoleh tambahan pesawat tempur F-15, mengisi bahan bakar pesawat, drone, dan satelit untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Israel.” “.
“Berkenaan dengan sistem pertahanan udara, komite merekomendasikan penguatan kemampuan pertahanan udara berlapis, termasuk Iron Dome, David’s Sling, sistem Arrow, dan sistem pertahanan laser yang baru beroperasi,” katanya.
Surat kabar itu menambahkan: “Berkenaan dengan keamanan perbatasan, laporan tersebut merekomendasikan pembangunan benteng keamanan di sepanjang Lembah Yordan.
“Buffer zone di perbatasan ini akan mewakili perubahan besar dalam strategi pertahanan Israel meskipun ada potensi dampak diplomatik terhadap Yordania.”
AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah
Milisi Kurdi yang pergi ke Suriah dari negara lain di kawasan itu untuk mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin etnis Kurdi akan pergi jika gencatan senjata total dicapai dengan Turki, kata komandan pasukan Kurdi dilansir TN, Jumat (20/12/2024).
Penarikan pejuang asing merupakan salah satu tuntutan utama yang diajukan Turki dalam pergolakan di Suriah yang menghasilkan penggulingan rezim pemerintahan Bashar al-Assad tersebut.
Ankara memandang kelompok Kurdi utama yang memimpin SDF – YPG – sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ditetapkannya sebagai organisasi teroris.
“Kami sekarang sedang mempersiapkan diri, setelah gencatan senjata total antara kami dan pasukan Turki serta faksi-faksi yang berafiliasi dengan mereka, untuk bergabung dalam tahap ini,” kata komandan SDF, Mazloum Abdi kepada Reuters pada Kamis (19/12/2024).
“Karena ada perkembangan baru di Suriah, sudah saatnya para pejuang (milisi etnis Kurdi) yang membantu kita dalam perang ini untuk kembali ke daerah asal mereka dengan kepala tegak,” tambahnya.
Abdi mengatakan bahwa meskipun para pejuang PKK telah datang ke Suriah, SDF tidak memiliki hubungan organisasi apa pun dengan kelompok tersebut.
Ia memuji mereka karena telah membantu pasukannya memerangi ISIS selama dekade terakhir.
Pernyataannya menandai pertama kalinya ia mengakui kalau para pejuang milisi Kurdi non-Suriah mendukung pasukannya selama perang di Suriah.
SDF memainkan peran penting dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) melawan kelompok ISIS.
Washington juga menganggap PKK sebagai kelompok teroris tetapi tetap mendukung pasukan Kurdi Suriah (SDF).
Awal minggu ini, AS dan SDF mengatakan gencatan senjata yang rapuh di Manbij antara pasukan Kurdi dan faksi-faksi yang didukung Turki telah diperpanjang.
Namun, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki membantah bahwa gencatan senjata sedang berlangsung.
Pertempuran pecah awal bulan ini saat pasukan pemberontak maju ke Damaskus terus berlanjut antara kedua belah pihak di beberapa bagian Suriah timur laut.
Tentara Turki dan pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di pinggiran utara kota Manbij di Suriah dekat perbatasan Turki pada Oktober. (Zein Al Rifai / AFP – File Getty Images)
AS Ancam Sanksi Turki Kalau Sentuh Kurdi dengan Menginvasi Suriah
Terkait manuver Turki di Suriah dengan alasan membasmi PKK-YPG, politisi senior AS khawatir kalau invasi Turki ke wilayah timur laut Suriah sudah dekat.
Atas hal itu, dia mengindikasikan AS siap menjatuhkan sanksi pada Turki, meski negara itu adalah sekutu NATO Washington.
Senator Republik John Kennedy memperingatkan kalau ia khawatir Turki akan menginvasi Suriah saat negara itu berupaya membangun kembali setelah pasukan oposisi menyingkirkan rezim Bashar Al Assad setelah 13 tahun perang.
Kennedy menyampaikan pidato di gedung Senat minggu ini yang menyatakan pesan kepada Ankara: “Biarkan Kurdi sendiri… jangan lakukan itu.”
Washington telah mempertahankan kehadiran pasukan yang relatif terbatas di Suriah.
Pada Kamis, lewat pengumuman Pentagon, AS mengungkapkan sendiri peran besar mereka dalam cawe-cawe penggulingan Assad.
Pentagon menyatakan telah menggandakan kehadiran pasukan mereka dari sekitar 900 menjadi 2.000 tentara, dalam kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah untuk misi memberantas ISIS.
Adapun Turki menuduh pasukan SDF yang dipimpin Kurdi sebagai teroris.
Turki memandang, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG), yang mendominasi SDF, sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang hukum mereka.
“Jika Anda menyerang Suriah dan menyentuh sehelai rambut pun di kepala suku Kurdi, saya akan meminta Kongres Amerika Serikat untuk melakukan sesuatu,” lanjut Kennedy.
“Dan sanksi kami tidak akan membantu perekonomian Turki. Saya tidak ingin melakukan itu.”
Senator terkemuka dari dua partai di AS – Chris Van Hollen dari Partai Demokrat dan Lindsey Graham dari Partai Republik – pekan ini mengancam sanksi terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika pasukan yang didukung Ankara tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Kurdi di timur laut Suriah.
Para senator menuduh Turki menolak “untuk memperpanjang gencatan senjata, termasuk tawaran zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan, khususnya kota Kobani”.
“Meskipun Turki memiliki sejumlah masalah keamanan yang sah yang dapat diatasi, perkembangan ini merusak keamanan regional dan Amerika Serikat tidak dapat tinggal diam,” tulis Van Hollen dan Graham dalam sebuah pernyataan.
Pihak AS mengklaim, berkepentingan mendukung SDF demi terus memerangi kelompok ISIS yang menjadi musuh Washington.
“Setelah jatuhnya rezim Assad, pasukan yang didukung Turki telah meningkatkan serangan terhadap mitra Suriah-Kurdi kami, yang sekali lagi mengancam misi penting untuk mencegah kebangkitan ISIS,” tulis pernyataan senator AS tersebut.
Militer Turki memerangi kelompok Parti Karkerani Kurdistan (PKK) alias Partai Pekerja Kurdistan. (AFP)
Peluang dan Tantangan Bagi Turki, Damai atau Terus Perangi Kurdi?
Sanksi AS dapat memiliki implikasi nyata bagi Ankara, kata Yerevan Saeed, direktur Inisiatif Kurdi Global untuk Perdamaian di Universitas Amerika di Washington.
“Ekonomi Turki tidak berjalan dengan baik. Inflasi sangat, sangat tinggi. Lira terus menurun. Jadi harapan para senator, orang-orang di Washington DC, para pembuat kebijakan, adalah bahwa sanksi ini akan menghalangi Presiden Erdogan untuk menginvasi Rojava ,” katanya kepada The National.
“Apakah hal itu akan menghentikan Turki atau tidak, masih belum diketahui secara pasti.”
Saeed mengatakan, “Kurdi sangat, sangat khawatir, tidak hanya dari tingkat kepemimpinan, tetapi juga rakyat dan publik” tentang masuknya Turki ke Suriah.
Namun, beberapa pihak meragukan apakah aksi militer Turki merupakan ancaman yang akan segera terjadi.
Mouaz Moustafa, direktur eksekutif Satuan Tugas Darurat Suriah yang berpusat di Washington, baru-baru ini kembali dari Damaskus tempat ia mencari tahanan Amerika Austin Tice.
“Orang-orang mungkin membesar-besarkan masalah dengan menyerukan sanksi kepada sekutu NATO sementara kita belum melihat adanya operasi militer besar oleh Turki di Suriah timur laut,” katanya.
Minggu ini, Turki menunjuk kuasa usaha sementara untuk menjalankan kedutaannya di Damaskus , setelah kepala intelijen Ankara Ibrahim Kalin mengunjungi ibu kota Suriah.
Moustafa mengatakan pertunjukan keterlibatan seperti itu akan sangat penting dalam membangun stabilitas di Suriah, termasuk di timur laut.
“Saya pikir semuanya kembali kepada pemerintahan baru Damaskus. Apakah mereka akan mampu membuat semacam kesepakatan dengan SDF, YPG [Unit Pertahanan Rakyat Kurdi], elemen PKK [Partai Pekerja Kurdistan], dan memastikan keamanan dan stabilitas Suriah timur laut, bersama dengan seluruh negara dan memastikan tidak ada kejahatan terhadap Kurdi atau bagian lain dari mosaik Suriah,” katanya kepada The National.
Namun, Saeed mengatakan kalau pasukan Turki tidak berada di perbatasan “untuk berpiknik”.
Namun, ia juga menekankan: “Turki memiliki peluang yang sangat bersejarah untuk berdamai dengan Kurdi di Suriah, dengan cara yang sama … Presiden Erdogan mampu mengubah kebijakan Turki terhadap Kurdi di Irak. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Akan ada banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan Turki untuk datang dan berinvestasi di Rojava, alih-alih membuat ancaman militer ini, yang akan menimbulkan ketidakstabilan.”
Faktor Trump
Pemerintahan baru di Washington dapat semakin memperumit sikap AS terhadap Suriah dan Turki.
Presiden terpilih Donald Trump , yang akan mulai berkuasa bulan depan dan telah menunjukkan pendekatan yang lebih tidak ikut campur terhadap Suriah, menyebut penggulingan Al Assad sebagai “pengambilalihan kekuasaan secara tidak bersahabat” yang diatur oleh Turki.
“Saya pikir Turki sangat cerdas… Turki melakukan pengambilalihan yang tidak bersahabat, tanpa banyak nyawa yang hilang. Saya dapat mengatakan bahwa Assad adalah seorang tukang jagal, apa yang dia lakukan terhadap anak-anak,” tambah presiden terpilih AS dari partai Republik itu.
Trump mengindikasikan, ragu untuk terus mempertahankan kehadiran kecil pasukan Washington di Suriah, dan mencoba menarik diri sepenuhnya selama masa jabatan presiden pertamanya.
Saeed mengatakan kalau tindakan seperti itu tidaklah bijaksana.
“Nilai yang diperoleh AS dan negara-negara Barat sungguh tinggi dan besar, karena pasukan AS ada di sana untuk melakukan intelijen dan juga memberikan dukungan bagi para pejuang Kurdi… Jika AS menarik diri, tentu saja, itu akan membuka jalan bagi ISIS untuk kembali.”
Analisis lain menyerukan pemikiran ulang mengenai misi anti-ISIS Washington setelah jatuhnya rezim Assad, termasuk mantan duta besar AS untuk Damaskus, Robert Ford.
“Pasukan yang dipimpin YPG telah gagal mengalahkan kekuatan ISIS yang bertahan lama. Setelah enam tahun, saatnya bagi Amerika untuk memikirkan kembali strateginya,” tulis Ford dalam sebuah posting di X sebagai tanggapan atas ancaman sanksi para senator.
Reuters mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler yang mengatakan bahwa “dalam periode baru, organisasi teroris PKK/YPG di Suriah cepat atau lambat akan dilenyapkan”.
Pasukan ISIS berpawai di Raqqa, Suriah. (AFP)
Turki Tak Lihat Tanda Kebangkitan ISIS
Bertentangan dengan penilaian Washington, Guler mengatakan Turki tidak melihat tanda-tanda kebangkitan ISIS di Suriah.
Bagi Moustafa, keterlibatan internasional dengan pemerintahan baru pada akhirnya akan menjadi penting bagi Suriah dan bagi kepentingan regional AS di sana.
“Suriah tidak akan menjadi negara demokrasi dalam waktu semalam. Namun, Suriah sekarang adalah negara Arab yang paling dekat dengan demokrasi dibandingkan negara Arab lainnya. Itu fakta, dan janji-janji pemerintah serta tindakan mereka sungguh meyakinkan,” katanya.
“Pemerintahan baru di Damaskus layak mendapatkan dukungan masyarakat internasional untuk membantu mereka dalam perjalanan menuju republik yang demokratis, bukan hanya terus mendengar kekhawatiran dan menyebut semua warga Suriah sebagai teroris padahal mereka sendiri telah membebaskan negara mereka dari para teroris.”
Pada hari Kamis, para petinggi Demokrat di komite urusan luar negeri Senat dan DPR memperkenalkan sebuah resolusi yang “menekankan pentingnya melindungi kelompok minoritas agama dan etnis, termasuk Kurdi Suriah, Yazidi, dan Chaldea” di Suriah, dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan.
Resolusi tersebut mencatat kalau “pasukan oposisi Suriah telah berulang kali mengisyaratkan niat mereka untuk menghormati hak dan martabat kaum minoritas agama dan etnis di Suriah, tetapi ada beberapa insiden di mana anggota kaum minoritas tersebut melarikan diri dari rumah mereka, sementara ada kekerasan dan pengusiran yang terdokumentasikan terhadap komunitas Kurdi oleh unsur-unsur Tentara Nasional Suriah”.
(oln/khbrn/thentnl*)
