Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berlaku besok, Minggu (19/1/2025) pagi waktu setempat. Kabar ini disampaikan Qatar, selaku mediator yang membantu memediasi kesepakatan tersebut.

    “Sesuai dengan koordinasi para pihak dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pada hari Minggu, 19 Januari, waktu setempat di Gaza,” kata juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed al-Ansari di akun X.

    “Kami menyarankan penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan, berhati-hati sepenuhnya, dan menunggu arahan dari sumber resmi,” tambahnya, seperti dikutip AFP, Sabtu (18/1/2025).

    Waktu pasti dimulainya gencatan senjata belum jelas, meskipun Israel telah mengatakan tidak ada tahanan yang akan dibebaskan sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

    Sebelumnya, Kabinet Israel juga telah menyetujui kesepakatan dengan kelompok militan Palestina untuk melakukan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Melansir Reuters, usai pertemuan lebih dari enam jam pada Sabtu dini hari waktu setempat, pemerintah Israel meratifikasi kesepakatan yang diharapkan dapat mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di wilayah Gaza, yang dikuasai oleh Hamas.

    “Pemerintah telah menyetujui kerangka kerja untuk pemulangan para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan para sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan singkat.

    Meski begitu, setelah kesepakatan gencatan senjata disetujui, pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara di Gaza. Serangan pada Sabtu pagi menewaskan lima orang di sebuah tenda di daerah Mawasi, dekat Khan Younis, di selatan Gaza. Dengan demikian, sejak perjanjian diumumkan pada Rabu (15/1/2025) kemarin, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah mencapai 119 orang.

    Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata bertahap selama enam minggu, di mana sandera yang ditahan oleh Hamas akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Pada tahap pertama, 33 dari 98 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun, akan dibebaskan, sementara Israel juga akan melepaskan semua wanita dan anak-anak Palestina di bawah 19 tahun yang ditahan.

    Nama-nama 95 tahanan Palestina yang akan diserahkan pada hari Minggu diumumkan oleh Kementerian Kehakiman Israel pada hari Jumat.

    (pgr/pgr)

  • Gencatan Senjata Gaza: Nasib di Tangan Donald Trump – Halaman all

    Gencatan Senjata Gaza: Nasib di Tangan Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Analis politik di Middle East Institute, Washington DC, Hassan Mneimneh, mengungkapkan bahwa nasib kesepakatan gencatan senjata di Gaza kini berada di tangan Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump.

    Mneimneh menilai bahwa keberanian dan sifat Trump yang tidak dapat diprediksi dapat memicu penafsiran ulang terhadap perjanjian gencatan senjata pada tahap kedua dan ketiga.

    “Sifat Donald Trump yang tidak dapat diprediksi akan menentukan apakah pertempuran akan dilanjutkan,” kata Mneimneh, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

    Mneimneh juga mencatat bahwa meskipun Trump menginginkan perdamaian, ia menekankan bahwa kemenangan Israel dibutuhkan untuk mencapainya.

    Kesepakatan Gencatan Senjata

    Pada Sabtu, 18 Januari 2025, Kabinet Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang bertujuan membebaskan puluhan sandera dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

    Kesepakatan ini membawa kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran paling mematikan dan merusak.

    Pemerintah Israel mengumumkan persetujuan tersebut setelah pukul 1 dini hari waktu Yerusalem, dan gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu.

    Rapat Kabinet yang berlangsung berjam-jam ini dilakukan jauh setelah dimulainya hari Sabat Yahudi, menunjukkan pentingnya momen tersebut.

    Pembebasan Sandera dan Tahanan

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memerintahkan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima 33 sandera, yang terdiri dari perempuan, anak-anak, laki-laki di atas 50 tahun, serta orang sakit atau terluka.

    Hamas setuju untuk membebaskan tiga sandera perempuan pada hari pertama kesepakatan, dengan 26 sandera lainnya akan dibebaskan selama lima minggu ke depan.

    Kementerian Kehakiman Israel juga menerbitkan daftar lebih dari 700 orang yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan tersebut.

    Pembebasan ini tidak akan dimulai sebelum pukul 4 sore waktu setempat pada hari Minggu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Israel Akan Bebaskan 737 Tahanan Palestina di Fase Pertama Gencatan Gaza

    Israel Akan Bebaskan 737 Tahanan Palestina di Fase Pertama Gencatan Gaza

    Tel Aviv –

    Otoritas Israel mengumumkan sebanyak 737 tahanan Palestina akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza. Terdapat anggota parlemen Palestina dan pemimpin sayap bersenjata kelompok Fatah di antara tahanan yang akan dibebaskan tersebut.

    Kementerian Kehakiman Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), mengumumkan bahwa “pemerintah menyetujui pembebasan 737 tahanan” yang saat ini berada dalam penahanan dinas penjara Israel.

    Pengumuman ini disampaikan setelah kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu merilis pernyataan yang mengumumkan kabinet pemerintahan Israel telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera usai menggelar rapat selama berjam-jam pada Sabtu (18/1) pagi waktu setempat.

    Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama tahanan, baik pria, wanita maupun anak-anak, yang disebutkan tidak akan dibebaskan sebelum Minggu (19/1) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

    Otoritas Tel Aviv sebelumnya merilis nama 95 tahanan Palestina, kebanyakan tahanan wanita, yang akan dibebaskan sebagai pertukaran dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung nantinya.

    Di antara tahanan yang akan dibebaskan adalah Zakaria Zubeidi yang merupakan kepala sayap bersenjata Fatah, partai pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Zubeidi pernah kabur dari penjara Gilboa, Israel, bersama lima warga Palestina lainnya tahun 2021, yang memicu perburuan selama berhari-hari dan sosoknya dipuji warga Palestina sebagai pahlawan.

    Tahanan yang juga akan dibebaskan adalah Khalida Jarar, seorang anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Israel. Jarar merupakan anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kelompok yang ditetapkan sebagai “organisasi teroris” oleh Israel, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa.

  • Bawa Puluhan Peti Mati, Ribuan Warga Israel Tolak Gencatan Senjata, Serbu Kantor Netanyahu – Halaman all

    Bawa Puluhan Peti Mati, Ribuan Warga Israel Tolak Gencatan Senjata, Serbu Kantor Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan warga Israel turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    Mereka berkumpul di luar Kantor Perdana Menteri Israel di Netanyahu pada hari Kamis, (16/1/2025), dan menghalangi lalu lintas di jalan raya terdekat.

    The Guardian menyebut ada sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Mereka dibubarkan oleh polisi.

    Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam. Tangan mereka berwarna merah karena cat.

    “Seorang tahanan yang dibebaskan hari ini akan menjadi teroris besoknya,” demikian tulisan yang tercantum dalam plakat pengunjuk rasa.

    “Kalian tak punya perintah untuk menyerah kepada Hamas.”

    Para pengunjuk rasa juga membawa sekitar 40 peti mati yang yang diselimuti bendera Israel.

    Demonstrasi itu diselenggarakan oleh anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan.

    “Kami menolak kesepakatan semacam ini. Saya tidak berunjuk rasa menentang keluarga sandera, tetapi menentang pemerintah. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga,” kata Shmuel (27), salah satu demonstran.

    “Keluarga itu punya hak untuk melakukan apa pun yang mereka pikir akan bisa mengembalikan anggota keluarga mereka, tetapi sebagai sebuah negara, kita tidak bisa menempatkan bahaya keamanan di seluruh negara.”

    Dia mengaku sudah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza meletus. Kata dia, pemerintah terancam menyia-nyiakan upaya yang sudah dilakukan tentara Israel.

    “Kita harus melanjutkan perang ini. Sahabat terbaik saya meninggal sebulan lalu saat bertempur di Rafah. Saya bertanya kepada diri saya apakah ini sia-sia.”

    Sementara itu, seorang pengunjuk rasa lainnya yang bernama Yehoshua Shani meminta Netanyahu dan kabinetnya menolak gencatan senjata.

    “Kami menghabiskan malam di sini di luar Kantor Perdana Menteri. Tentu saja susah tidur karena ada kekhawatiran mengenai nasib para sandera dan keamanan rakyat Israel,” kata Shadi dikutip dari Yedioth Ahronoth.

    “Kami meminta perdana menteri dan kabinetnya untuk mencegah ini pada momen terakhir. Jangan tanda tangani kesepakatan yang berarti penyerahan, penelantaran sandera lain, dan membahayakan keamanan Israel.”

    Keinginan para pengunjuk rasa itu gagal diwujudkan karena kabinet Netanyahu baru saja mengumumkan menyetujui gencatan senjata.

    “Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.

    Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.

    Dikutip dari The Times of Israel, kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

    Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

    Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

    Presiden Israel Isaac Herzog menyambut baik keputusan kabinet untuk mendukung gencatan senjata.

    “Ini langkah penting menuju penegakan komitmen mendasar negara terhadap rakyatnya,” kata Herzog.

    Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup.

    Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.

    Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 sandera itu.

    Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 95 warga Palestina yang akan dibebaskan Israel pada hari pertama gencatan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan (69).

    “Pembebasan tahanan didasarkan pada persetujuan pemerintah tentang rencana gencatan senjata dan tidak akan terjadi sebelum hari Minggu pukul 16.00,” kata kementerian itu.

    (Tribunnews.com/Febri)

  • 7 Jam Rapat hingga Pagi, Kabinet Israel Setujui Gencatan Senjata, 1.700 Warga Palestina Akan Bebas – Halaman all

    7 Jam Rapat hingga Pagi, Kabinet Israel Setujui Gencatan Senjata, 1.700 Warga Palestina Akan Bebas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabinet Israel akhirnya sepakat untuk menyetujui gencatan senjata Israel-Hamas setelah menggelar rapat panjang dan pemungutan suara.

    Rembukan itu dilaporkan berlangsung lebih dari 7 jam dari Jumat malam, (17/1/2025), hingga Sabtu dini hari.

    “Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.

    Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.

    Dikutip dari The Times of Israel, Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

    Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

    Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

    Ben Gvir dan Smotrich sudah berulang kali mengancam akan keluar dari kabinet jika gencatan senjata disetujui. Ketika berita ini ditulis, belum diketahui nasih kedua menteri itu.

    Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

    Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup. Mereka adalah warga Israel dan non-Israel.

    Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir: (Khaberni)

    Lembaga penyiaran Israel, Kan, menyebut sebagian besar warga Israel mendukung gencatan senjata diteruskan ke tahap kedua.

    Dalam jajak pendapat yang dilakukan Kan, ada 55 persen warga Israel yang ingin kesepakatan itu berlanjut meski hal itu berarti perang harus diakhiri.

    Sebanyak 27 persen meyakini perang di Gaza harus tetap dilanjutkan setelah tahap pertama berakhir, sedangkan 18 persen mengaku tidak tahu.

    Sebelumnya, Netanyahu telah berulang kali mengaku akan melanjutkan perang di Gaza hingga Hamas dihancurkan.

    Tempo hari Partai Likud yang menaungi Netanyahu bahkan mengeluarkan pernyataan yang isinya mengklaim presiden terpilih AS Donald Trump telah memberikan jaminan kepada Netanyahu bahwa Israel bisa melanjutkan perang setelah gencatan tahap pertama.

    Pada tahap pertama, Israel dan Hamas akan merundingkan syarat-syarat tahap kedua. Sisa sandera di Gaza akan dibebaskan pada tahap kedua.

    Juru penengah akan memastikan kedua belah pihak tetap berada di meja perundingan hingga kesepakatan mengenai tahap kedua tercapai. Tahap kedua akan diakhiri dengan gencatan senjata permanen.

    Warga Israel berunjuk rasa menolak perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas, Selasa malam, (14/1/2025). (The Times of Israel)

    117 tewas sejak pengumuman gencatan senjata

    Serangan Israel ke Gaza masih berlanjut setelah ada pengumuman gencatan senjata.

    Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, mengatakan serangan Israel telah menewaskan 117 orang sejak pengumuman itu. Korban luka mencapai 266 orang.

    Basal menyebut ada 30 orang dari para korban tewas itu yang masih anak-anak. Kebanyakan korban tewas terbunuh di Kota Gaza.

    Hari Jumat kemarin Hamas sempat menuding Israel berupaya menggagalkan kesepakatan dengan cara meningkatkan serangan udara di Gaza.

    1.700 warga Palestina akan dibebaskan

    Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 warga Israel yang disandera Hamas di Gaza.

    Israel akan mulai menarik pasukannya dari sejumlah area di Gaza.

    Pada saat yang bersamaan akan ada 600 truk pengangkut bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza setiap hari.

    Hingga saat ini serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 47.000 warga Palestina. Namun, hasil kajian baru-baru ini menyebut jumlah kematian mungkin akan jauh lebih banyak.

    (Tribunnews.com/Febri)

  • Susul Israel-Hamas, Otoritas Palestina dan Brigade Jenin Sepakati Gencatan Senjata di Tepi Barat – Halaman all

    Susul Israel-Hamas, Otoritas Palestina dan Brigade Jenin Sepakati Gencatan Senjata di Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah pengumuman gencatan senjata Israel-Hamas, Otoritas Palestina dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Brigade atau Batalion Jenin di Tepi Barat.

    Kesepakatan gencatan senjata itu akan mengakhiri perseteruan selama satu bulan di Jenin dan kamp pengungsian terdekat.

    Sejak bulan lalu PA melakukan operasi penindakan tegas yang menargetkan Batalion Jenin. Anggota batalion itu punya kaitan dengan Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina.

    Dikutip dari The Times of Israel, delapan warga Palestina dilaporkan tewas selama operasi itu. Delapan di antaranya adalah anggota aparat keamanan PA.

    Di sisi lain, sejumlah anggota Batalion Jenin telah ditangkap oleh PA. Namun, batalion itu dilaporkan berhasil menyita sepasang kendaraan milik PA yang menyerbu kamp pengungsian.

    Kelompok-kelompok bersenjata di Tepi Barat bagian utara itu makin populer dalam beberapa tahun belakangan. Adapun PA kehilangan banyak kendali di area itu.

    PA sudah lama menuding Iran mendanai dan mempersenjatai Batalion Jenin dan kelompok bersenjata lainnya di seluruh Tepi Barat.

    Operasi penindakan terhadap Batalion Jenin dilakukan menjelang kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan AS. PA berusaha menunjukkan pihaknya mampu menjaga stabilitas di Tepi Barat.

    Asap mengepul menyusul ledakan di tengah bentrokan antara pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) dan militan di kamp Jenin di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 15 Desember 2024. (AFP/ZAIN JAAFAR)

    Meski operasi penindakan terus berlangsung, kedua belah pihak sudah menggelar perundingan untuk mewujudkan senjata. Brigade Jenin nantinya akan menyerahkan senjata mereka. Sebagai balasannya, batalion itu akan mendapat imunitas.

    Gencatan senjata sebenarnya hampir tercapai awal minggu ini. Namun, pembicaraan terhenti setelah Israel melancarkan serangan udara ke kamp yang menewaskan 12 warga Palestina.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menghentikan serangannya di Jenin ketika PA memulai serbuannya. Namun, IDF kemudian kembali menyerang.

    Salah satu pejabat Palestina menduga keputusan itu didorong oleh kaum sayap kanan dalam militer Israel dan pemerintah yang enggan melihat PA berhasil dalam operasinya.

    Namun, pejabat itu berujar serangan tersebut barangkali juga dilakukan untuk menggagalkan upaya gencatan senjata di Tepi Barat.

    Kata pejabat itu, perundingan kembali dilangsungkan hari Kamis kemarin. Lalu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan Jumat malam.

    Dalam kesepakatan itu anggota tertentu Brigade Jenin wajib menyerahkan senjata mereka dan mengizinkan PA beroperasi secara bebas di kamp pengungsian.

    Jumat malam kemarin kendaraan-kendaraan PA terekam memasuki kamp pengungsian. PA membawa satuan yang bertugas meledakkan bom yang telah ditanam Batalion Jenin.

    Pasukan keamanan Palestina menghentikan sebuah mobil di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

    PA minta bantuan triliunan kepada AS

    Beberapa waktu lalu PA dilaporkan meminta AS untuk menyetujui rencana bantuan keamanan sebesar $680 juta atau Rp7,4 triliun.

    Bantuan itu akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan pasukan khusus Otoritas Palestina dan menambah persediaan amunisi dan kendaraan lapis baja.

    Laporan itu disampaikan oleh seorang narasumber AS dan seorang narasumber yang dekat dengan PA

    Permintaan itu diucapkan pada pertengahan Desember 2024. Saat itu ada rapat antara PA dan para pejabat keamanan AS di Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.

    “Dalam rapat itu pejabat Otoritas Palestina meminta agar kebutuhan mereka akan kendaraan lapis baja dan amunisi segera dipenuhi mengingat sulitnya pertempuran dan ketidakmampuan mereka untuk menangani situasi di kamp Jenin,” kata seorang narasumber kepada Middle East Eye.

    Saat rapat tersebut para pejabat Otoritas Palestina mengungkapkan rasa frustrasinya karena AS gagal memenuhi komitmennya untuk memasok kembali persenjataan dan melatih pasukan khusus.

    Mereka turut mengeluh lantaran AS belum juga menyetujui dana renovasi penjara-penjara di Betlehem dan Nablus di Tepi Barat.

    Kabinet Israel sepakati gencatan senjata

    Sementara itu, kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyepakati gencatan senjata dengan Hamas.

    Gencatan itu disepakati setelah dilakukan pemungutan suara. Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

    Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

    Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

    Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

    (Tribunnews.com/Febri)

  • Menlu Israel Pilih Dukung Keputusan Gencatan Senjata di Gaza

    Menlu Israel Pilih Dukung Keputusan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Kabinet pemerintahan Israel akan menggelar rapat pemungutan suara terkait rencana gencatan senjata di Gaza. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengaku memilih untuk mendukung gencatan senjata.

    Dilansir CNN, Sabtu (18/1/2025), pernyataan itu disampaikan Sa’ar dalam unggahan di akun Facebook miliknya. Sa’ar dan Ze’ev Elkin dari Kementerian Keuangan menjadi pejabat Israel yang secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap rencana gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.

    Rapat kabinet Israel ini dilakukan pada Jumat (17/1) malam waktu setempat. Belum diketahui hasil akhir dari pemungutan suara tersebut.

    Sejauh ini Menteri Keamanan Nasional Israel dari partai sayap kanan, Itamar Ben Gvir, mengancam akan menarik dukungan partainya terhadap koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu jika gencatan senjata di Gaza disetujui.

    Sa’ar mengakui mendapatkan banyak kritik atas sikap politiknya saat ini. Namun, ia menilai gencatan senjata di Gaza dilakukan untuk membebaskan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.

    “Tanggung jawab bersama di antara rakyat Israel mengharuskan kita mengambil keputusan sulit ini,” tulis Sa’ar.

    Sa’ar juga menulis pandangannya mengenai kerja sama yang akan terjalin dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dia yakin kesepakatan gencatan senjata di Gaza akan didukung penuh pemerintahan Trump.

    (ygs/ygs)

  • Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, kembali menegaskan keputusannya untuk mengajukan tuduhan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

    Dalam wawancara dengan Reuters, Khan menekankan bahwa Israel belum menunjukkan ‘upaya nyata’ untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang diarahkan pada pemimpin negara tersebut.

    Dengan keputusan Khan ini tentunya menjawab sanksi yang diberikan oleh DPR Amerika Serikat pekan lalu.

    Di mana pada saat itu, DPR AS memberikan suara untuk memberikan sanksi kepada ICC sebagai bentuk protes terkait surat penangkapan terjadap Netanyahu.

    Para legislator di majelis rendah Kongres AS meloloskan “Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah” dengan margin yang sangat besar, 243 berbanding 140, pada hari Kamis sebagai sinyal dukungan yang kuat bagi Israel.

    Sebanyak 45 anggota Demokrat bergabung dengan 198 anggota Republik dalam mendukung RUU tersebut. 

    Sanksi tersebut akan mencakup pembekuan aset properti, serta penolakan visa bagi warga negara asing yang secara material atau finansial memberikan kontribusi terhadap upaya pengadilan.

    “Amerika meloloskan undang-undang ini karena pengadilan yang tidak jujur ​​berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Perwakilan Brian Mast, ketua Partai Republik dari Komite Urusan Luar Negeri DPR, dikutip dari Al Jazeera.

    Khan menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang ‘tidak diinginkan dan tidak disambut baik’.

    Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Israel Yoav GallanT.

    Surat perintah penangkapan tersebut telah dikeluarkan oleh ICC pada bulan November lalu.

    Tuduhan ini mencakup dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Gaza.

    Meski begitu, kantor Perdana Menteri Israel hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Khan tersebut.

    Sebelum adanya pernyataan Khan, Israel secara konsisten menolak yurisdiksi ICC.

    Israel mengklaim ICC tidak memiliki kewenangan atas negaranya. 

    Selain itu, sekutu utama Israel yaitu AS yang juga bukan anggota ICC secara terbuka merasa tidak terima dengan surat yang dikeluarkan hakim kepada Netanyahu.

    Pengadilan Pilihan Terakhir Netanyahu

    Dalam wawancaranya, Khan menegaskan bahwa ICC berfungsi sebagai pengadilan pilihan terakhir.

    Tidak hanya itu, Khan menyoroti tindakan Israel yang hingga saat ini tidak melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut.

    “Kami di sini sebagai pengadilan pilihan terakhir dan…saat kita berbicara sekarang, kami belum melihat upaya nyata dari Negara Israel untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, yaitu penyelidikan terhadap tersangka yang sama untuk tindakan yang sama,” kata Khan, dikutip dari Al-Arabiya.

    Namun apabila Israel memilih untuk melakukan penyelidikan mandiri, Khan akan mengubah keputusannya.

    “Itu bisa berubah dan saya harap itu terjadi,” katanya dalam wawancara hari Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, investigasi domestik yang kredibel dapat membuat kasus tersebut dialihkan kembali ke sistem peradilan Israel berdasarkan prinsip pelengkap yang diadopsi ICC. 

    “Penyelidikan Israel dapat menyebabkan kasus tersebut dikembalikan ke pengadilan Israel berdasarkan apa yang disebut prinsip pelengkap. Israel masih dapat menunjukkan kesediaannya untuk melakukan penyelidikan, bahkan setelah surat perintah dikeluarkan,” katanya.

    Namun hingga kini, hal tersebut belum terjadi.

    Sebagai salah satu pengadilan permanen dunia yang menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi, ICC menghadapi tantangan besar dalam menjalankan yurisdiksinya. 

    Dengan 125 negara anggota, pengadilan ini tetap berpegang pada prinsip hukum internasional meski menghadapi penolakan dari negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat.

    Khan menyoroti bahwa Israel sebenarnya memiliki sistem hukum yang sangat maju.

    Namun sayangnya hingga saat ini, Israel belum melakukan upaya apapun dalam menyelidiki ini.

    “Pertanyaannya adalah apakah para hakim, jaksa, dan instrumen hukum tersebut telah digunakan untuk meneliti dengan benar tuduhan yang telah kita lihat di wilayah Palestina yang diduduki, di Negara Palestina? Dan saya pikir jawabannya adalah ‘tidak’,” tegasnya.

    Pernyataan ini muncul sehari setelah Israel dan kelompok Palestina Hamas mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza.

    Khan menyampaikan harapannya agar Israel mengambil langkah konkret untuk menyelidiki tuduhan ini, demi menunjukkan komitmen pada hukum internasional dan keadilan global.

    Konflik Palestina vs Israel

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.800 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata di Gaza

  • Meski Dukung Netanyahu, Ben-Gvir Ancam Mundur dari Pemerintahan Jika Israel-Hamas Berdamai – Halaman all

    Meski Dukung Netanyahu, Ben-Gvir Ancam Mundur dari Pemerintahan Jika Israel-Hamas Berdamai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang melibatkan pertukaran tahanan disetujui.

    Ben-Gvir menegaskan bahwa meskipun ia mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kesepakatan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertahanan yang ia pegang.

    “Jika kesepakatan ini disetujui, kami akan meninggalkan pemerintah dengan berat hati,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu Ajansi.

    “Saya mencintai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan saya akan memastikan dia tetap menjabat, tetapi saya akan mengundurkan diri karena perjanjian ini sangat buruk,” tambahnya.

    Ben-Gvir mengkritik kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Menurutnya kesepakatan gencatan senjata 19 Januari itu akan melemahkan kemampuan pertahanan Israel, terutama di wilayah strategis seperti Koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Gaza.

    “Kesepakatan ini akan menghancurkan keberhasilan perang,” jelasnya.

    “Saya tidak bisa mendukung perjanjian yang mengalahkan Israel dalam hal pertahanan dan keamanan.”

    Meskipun menentang kesepakatan tersebut, Ben-Gvir memastikan bahwa partainya, Otzma Yehudit, tidak akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.

    “Kami tidak akan menjatuhkan pemerintahan ini dan kami akan mendukungnya dari luar, tetapi kami tidak akan menjadi mitra dalam perjanjian yang mengalah,” tegasnya.

    Dengan enam kursi di Knesset dan tiga posisi menteri dalam kabinet, pengunduran diri Ben-Gvir dari pemerintahan tidak akan memberikan dampak besar terhadap jalannya pemerintahan.

    Hal ini mengingat mayoritas dukungan untuk pengesahan perjanjian tersebut masih ada di dalam Kabinet Keamanan dan pemerintahan Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan Qatar pada Rabu (15/1/2025) bertujuan untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    Namun, kesepakatan ini tetap menjadi sumber ketegangan, terutama bagi anggota partai sayap kanan seperti Ben-Gvir yang merasa bahwa itu akan merugikan keamanan Israel.

    Pemerintah Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional akibat tindakan mereka di Gaza.

    Dalam hal ini, Ben-Gvir tetap mendukung Netanyahu, tetapi tetap menegaskan bahwa ia tidak bisa terlibat dalam kesepakatan yang dianggapnya merugikan negara.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kabinet Keamanan Israel Setujui Gencatan Senjata di Gaza

    Kabinet Keamanan Israel Setujui Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Kabar gencatan senjata di Gaza terus menemukan titik terang. Kabinet keamanan Israel kini telah menyetujui kebijakan itu untuk diambil.

    “Setelah meninjau seluruh aspek politik, keamanan dan kemanusiaan, dan memahami bahwa kesepakatan yang diusulkan mendukung pencapaian tujuan perang, (kabinet keamanan) telah merekomendasikan agar pemerintah menyetujui kerangka kerja yang diusulkan,” kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025).

    Pengumuman itu disampaikan pada Jumat (17/1) pagi waktu setempat. Total 33 anggota kabinet Israel akan menggelar sidang pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan tersebut.

    Dilansir CNN, Presiden Israel Isaac Herzog menyambut terbuka sikap yang diambil kabinet keamanan Israel. Dia menyerukan pemulangan segera warga Israel yang telah disandera Hamas.

    “Saya tidak mempunyai ilusi – kesepakatan ini akan membawa tantangan besar dan momen menyakitkan serta menyakitkan yang harus kita atasi dan hadapi bersama,” katanya dalam sebuah postingan di X.

    Isaac menegaskan tiap warga Israel yang ditawan Hamas harus bisa dipulangkan. Langkah pemulangan para sandera itu akan dimulai pada Minggu (19/1) mendatang.

    (ygs/ygs)