Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Brigade Al-Quds Akan Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza – Halaman all

    Brigade Al-Quds Akan Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), Abu Hamzah, mengatakan kelompok perlawanan akan mematuhi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Brigade Al-Quds adalah salah satu kelompok perlawanan yang bekerja sama dengan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam melaksanakan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

    “Kami berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata selama musuh berkomitmen terhadapnya,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

    Abu Hamzah mengatakan kelompok perlawanan Palestina akan melepaskan beberapa tahanan Israel yang memenuhi syarat pada beberapa hari mendatang.

    Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada Qatar dan Mesir yang menjadi mediator dalam perundingan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

    Juru bicara Brigade Al-Quds itu juga memuji peran kelompok perlawanan di Lebanon, Irak, Iran, dan Yaman dalam menargetkan Israel sebagai dukungan untuk rakyat Palestina.

    Brigade Al-Quds: Israel Tak Bisa Lenyapkan Perlawanan

    Abu Hamzah menegaskan, Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan dari orang-orang beriman di Palestina, Lebanon, Irak, Iran dan Yaman atas nama Muslim.

    Menurutnya, serangan Israel di Jalur Gaza bukan reaksi atas operasi tersebut, melainkan mereka telah berencana untuk melakukannya.

    “Perang musuh (Israel) terhadap rakyat Palestina bukanlah reaksi terhadap operasi tersebut, melainkan mencerminkan niatnya yang telah direncanakan untuk berperang dan melakukan pemusnahan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

    Ia mengatakan perlawanan memulai perjuangannya dengan mengandalkan Tuhan dengan segala yang mereka miliki.

    “Semua orang melihat bagaimana kami menghadapi tank musuh secara langsung dalam sebuah adegan yang menegaskan hak kami atas tanah tersebut,” katanya.

    “Dengan tank pertama memasuki Jalur Gaza, kami berada di lapangan dan pejuang kami keluar dari terowongan dan bertempur untuk menghadapi mereka dengan kendaraan tempur,” lanjutnya.

    Juru bicara Brigade Al-Quds itu mengatakan mereka terus melanjutkan operasi terhadap pasukan Israel hingga jam-jam terakhir sebelum gencatan senjata.

    “Musuh menunggu kami mengibarkan bendera putih dan tidak menemukan apa pun selain bendera hitam, bendera kematian mereka di Gaza,” katanya.

    Ia juga mencemooh tentara Israel yang menyerang tempat ibadah dengan rudal dari sekutunya, Amerika Serikat.

    “Tentara macam apa ini yang mendorong ribuan tentara ke kota kecil dan menyerang rumah, masjid, gereja, dan universitas dengan rudal Amerika?!” katanya.

    Abu Hamzah menegaskan Israel tidak dapat mencapai tujuannya di Jalur Gaza untuk melenyapkan kelompok perlawanan seperti apa yang selalu ditekankan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sebelumnya pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

    Hamas mengatakan akan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata jika Israel juga berkomitmen untuk mematuhinya.

    Pada Senin (20/1/2025), Israel melanggar perjanjian dengan menembak mati tiga warga Palestina dan melukai 10 lainnya di Rafah, Jalur Gaza selatan.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

    Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

    Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas menyatakan gerakan tersebut siap memulai dialog dengan Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku per Minggu (19/1/2025), khaberni melaporkan Selasa (21/1/2025).

    “Langkah langka yang dilakukan Hamas, yang selalu mengecam Washington atas dukungannya yang besar terhadap Israel, terjadi sebagai bagian dari upaya gerakan tersebut untuk memperluas hubungan internasional dan meningkatkan citranya di panggung global,” tulis laporan Khaberni.

    Pernyataan dilontarkan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk (74 tahun) yang mengatakan hal tersebut dalam wawancara telepon pada Minggu dengan surat kabar AS, The New York Times.

    “Kami siap untuk berdialog dengan Amerika dan mencapai pemahaman tentang segala hal,” katanya.

    Dia menambahkan, Hamas siap menerima utusan dari pemerintahan Presiden baru AS, Donald Trump di Jalur Gaza, dan bahkan akan memberinya perlindungan jika diperlukan.

    Abu Marzouk menekankan kalau  dialog semacam itu dapat membantu Washington memahami perasaan dan aspirasi rakyat Palestina.

    Dengan begitu, pemahanan yang didapat bisa mengarah pada posisi AS yang lebih seimbang dan mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak, Israel.

    NBC News melaporkan pada hari Sabtu bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza untuk membantu melestarikan perjanjian gencatan senjata, menurut seorang pejabat di tim transisi Trump yang mengetahui proses gencatan senjata.

    Menurut surat kabar AS tersebut, tidak jelas apakah Abu Marzouk berbicara atas nama semua pemimpin senior Hamas, termasuk Muhammad al-Sinwar dan Izz al-Din al-Haddad, yang merupakan komandan militer senior Hamas di Jalur Gaza.

    Kehancuran total di Gaza Utara akibat bombardemen buta Israel yang menghantam para pengungsi. Tentara Israel disebut melakukan genosida dan pembersihan etnis di Gaza Utara untuk kemudian berencana mencaplok dan membangunnya menjadi pemukiman warga Yahudi Israel. (khaberni/HO)

    Menanti Respons AS Atas Ajakan ‘Damai’ Hamas

    Abu Marzouk disebutkan juga memuji presiden AS saat ini, Donald Trump dengan menggambarkannya sebagai “presiden yang serius,”.

    Hal itu karena peran Trump sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. 

    Dia berkata, “Jika bukan karena Presiden Trump dan desakannya untuk mengakhiri perang dan mengirimkan perwakilan yang tegas, kesepakatan tidak akan tercapai,” merujuk pada posisi Witkopf.

    Hamas kemungkinan perlu membuat beberapa konsesi jika ingin menjamin aliran bantuan internasional yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza.

    Gerakan ini telah menunjukkan kesediaan untuk meninggalkan pemerintahan sipil di Jalur Gaza, namun menolak untuk membongkar sayap militernya, menurut laporan surat kabar tersebut.

    Meskipun perjanjian tersebut menetapkan “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan kalau tentara Israel akan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza setelah pembebasan beberapa tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

    Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” sejak tahun 1997, klasifikasi yang juga dimiliki oleh negara-negara Barat lainnya.

    Namun, Hamas telah melakukan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungannya dengan pemerintah Barat, termasuk mengeluarkan dokumen politik pada tahun 2017 yang mencakup posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan piagam pendiriannya.

    Meskipun dokumen tersebut mengindikasikan kemungkinan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebagai “formula konsensus nasional”, dokumen tersebut menolak untuk mengakui Israel.

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

    Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

    Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas
     

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) pada Selasa (21/1/2025) mengumumkan kalau mereka telah memulai apa yang disebutnya sebagai operasi kontraterorisme di Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat utara.

    Israel menilai, Jenin telah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina.

    The New York Times melansir, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat. 

    Otoritas Palestina, yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu kepada Israel, telah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel itu.

    Pada Senin (20/1) malam, ekstremis Yahudi secara beringas menyerbu beberapa desa Palestina di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah Presiden Baru Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden terhadap puluhan warga Israel dan kelompok pemukim Yahudi sayap kanan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

    Pembatalan sanksi ke pemukim ilegal Yahudi Israel tersebut merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump segera setelah pelantikannya. 

    Pejabat Palestina mengecam keras tindakan tersebut, dengan mengatakan kalau hal itu kemungkinan akan mendorong kekerasan dan perlawanan lebih lanjut dan luas.

    Artinya, perlawanan akan muncul dan perang akan terjadi antara kelompok milisi Palestina dan militer Israel dibantu para pemukim Yahudi ekstremis.

    Wajah kehancuran Jalur Gaza pun membayangi Tepi Barat dalam situasi eskalasi kekerasan seperti ini.

    Anggota garis keras dari pemerintah sayap kanan Israel dan para pemimpin gerakan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah meminta pencabutan sanksi oleh AS, yang diberlakukan oleh Presiden Biden saat itu berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya hampir setahun yang lalu.

    Beberapa pemimpin pemukim telah membina hubungan dekat dengan rekan-rekan Trump selama bertahun-tahun, termasuk Mike Huckabee , pilihan Trump sebagai duta besar berikutnya untuk Yerusalem.

    Pembatalan sanksi tersebut bertepatan dengan malam kedua berturut-turut terjadinya kekerasan di Tepi Barat saat para pemukim Yahudi ekstremis memprotes gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada hari Minggu dan mengawali masa tenang setelah 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023, disebut Hamas sebagai akumulasi perlawanan atas penindasan Israel selama bertahun-tahun kepada warga Palestina. 

    Para penyerang membakar kendaraan dan properti, menurut pejabat Palestina dan militer Israel.

    Serangan pemukim Israel ke warga Palestina dan propertinya di kota Al-Funduq dan Jinsafut dekat Qalqilya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki. (khaberni/tangkap layar)

    Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan para pendukung mereka menentang gencatan senjata, yang tahap pertama menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pertukaran mingguan dari total 33 sandera yang ditawan di Gaza dengan ratusan tahanan Palestina.

    Rincian tahap kedua kesepakatan tersebut belum dinegosiasikan, tetapi kesepakatan itu menyerukan gencatan senjata sementara menjadi permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam setelah serangan 7 Oktober. Meningkatnya kekuatan militan di kota-kota Tepi Barat seperti Jenin dan Tulkarm telah memicu serangkaian serangan mematikan Israel dan serangan pesawat tak berawak , yang telah menghancurkan lingkungan Palestina.

    Pasukan Israel telah merebut beberapa permukiman selama berhari-hari, mencari tersangka militan sementara buldoser menggerus jalan untuk mencari bahan peledak.

    Militer Israel mengatakan tentaranya terpaksa melakukan penggerebekan mematikan untuk menumpas militan.

    Legalitas PA Memudar

    Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

    Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

    Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

    “Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

    Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

    Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

    Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

    Militer Israel (IDF) belakangan bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

    Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

    Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

    Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

    Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

    Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

    Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

    Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

    Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

    Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

    Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

    Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan. Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

    Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

    Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

    Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

    Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

    Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

    Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

    Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

    Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

    Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

    Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

    “Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

    Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

    Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

    The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

    Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

    Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

    “Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

    Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

    Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

    Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

    New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

    Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

    “Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

    Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

    Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

     

    (oln/tnytms/khbrn/*)

     

  • Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

    Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

    Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

    IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

    Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

    Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

    “Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

    Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

    Kerahkan Apache dan Lapis Baja

    Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

    Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

    Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

    “Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

    Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif 

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

    Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

    Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

    Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

    “Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

    Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

    Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

    “Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

    Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

    Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

    “Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

    Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

    Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

    Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

    Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

    Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

    Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

    Kecemasan Israel di Tepi Barat

    Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

    Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

    “Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

    Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

    Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

    Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

    Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

    Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Legalitas PA Memudar 

    Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

    Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

    Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

    “Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

    Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

    Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

    Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

    Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

    Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

    Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

    Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

    Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

    Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

    Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

    Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

    Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

    Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

    Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

    Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

    Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

    Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

    Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

    Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

    Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

    Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

    Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

    Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

    Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

    Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

    Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

    “Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

    Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

    Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

    The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

    Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

    Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

    “Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

    Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

    Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

    Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

    New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

    Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

    “Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

    Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

    Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

     

    (oln/aja/khbrn/rntv*) 

     

     

  • Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

    Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman, mengumumkan rencana untuk menghentikan blokade mereka terhadap pengiriman arus barang maritim di Laut Merah, Minggu (19/1/2025).

    Pencabutan blokade itu, dilaporkan dimulai dengan penghentian permusuhan dan serangan terhadap kapal-kapal “non-Israel”. 

    “Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi (HOCC) mengeluarkan pernyataan mencabut blokade selama setahun terhadap pengiriman di Laut Merah, menyusul penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza,” tulis laporan ME, dikutip Senin (20/1/2025).

    Seperti dilaporkan, gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas dilakukan dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan. 

    Tahap pertama pertukaran tahanan berlangsung dengan sukses pada hari Minggu dengan bentuk pembebasan 90 tahanan Palestina oelh Israel ditukar dengan tiga sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi mengatakan kalau ke depannya, mereka tidak akan menyerang sebagian besar kategori kapal yang melintas di Laut Merah:

    Kapal-kapal yang dinyatakan Houthi tidak akan diserang adalah:

    Kapal yang menuju Israel
    Kapal Amerika atau Inggris
    Kapal yang sebagian dimiliki oleh entitas Israel
    Kapal yang dioperasikan oleh kepentingan Israel tetapi dimiliki oleh negara lain

    Kelompok Ansarallah Houthi Yaman mengklaim rudal hipersonik Palestine 2 yang mereka luncurkan ke Israel menghantam pangkalan udara Nevatim, Negev, wilayah pendudukan Israel pada Sabtu (29/12/2024). (Anews/File)

    Kapal Berentitas Sepenuhnya Israel Tetap Jadi Target 

    Meski begitu, Houthi masih berencana untuk menyerang kapal yang sepenuhnya dimiliki Israel atau berbendera Israel, setidaknya sampai semua fase perjanjian gencatan senjata dilaksanakan.

    “Kapal-kapal yang sepenuhnya milik Israel ini “dilarang melintasi Laut Merah, Bab-el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia saat ini,” kata pernyataan HOCC.  

    Dalam sebuah peringatan, kelompok itu mengatakan kalau mereka akan melanjutkan serangan terhadap pengiriman komersial jika pasukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang Yaman lagi. 

    Jika itu terjadi, kelompok itu memperingatkan, mereka dapat melanjutkan serangannya terhadap pengiriman khusus Amerika dan Inggris. 

    Pada Jumat, pemimpin Houthi, Malik Al-Houthi menyatakan kalau “operasi angkatan laut kelompok itu telah mencapai hasil yang menentukan dan kemenangan nyata” dalam bentuk pengumuman gencatan senjata di Gaza.

    Namun, Houthi tetapi memperingatkan bahwa kegiatan kelompok itu dapat dilanjutkan jika pertempuran kembali terjadi di Gaza.

    “Pada tahap apa pun di mana musuh Israel kembali melakukan agresi dan eskalasi, kami akan siap mendukung (Hizbullah),” kata Al-Houthi. 

    Sebuah kapal komesial tampak mengalami kebakaran dengan asap hitam membumbung seusai mendapat serangan di Laut Merah, Yaman. Pusat Koordinasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden keamanan serangan baru di dekat Yaman, Senin (26/8/2024). (MNA/Tangkap Layar)

    Gencatan Senjata Gaza Cuma Alasan, Houthi Sudah Lemah Dihajar AS

    Keputusan kelompok tersebut untuk tidak lagi melancarkan serangan rudal antikapal dan pesawat nirawak di Laut Merah telah diantisipasi oleh banyak pihak di industri pelayaran. 

    Dimitris Maniatis, CEO perusahaan pelayaran dan logistik Marisks, mengatakan kepada Reuters bahwa kemampuan Houthi telah berkurang secara signifikan akibat serangan udara Israel dan Amerika selama bulan lalu.

    “(Karena melemahnya kekuatan) sehingga kelompok tersebut menginginkan “alasan untuk mengumumkan gencatan senjata” dan mengakhiri kampanye (blokade Laut Merah) mereka,” kata pernyataan itu dilansir ME. 

    Beberapa sumber lain mengatakan kepada Reuters kalau pelaku industri pelayaran sudah berencana kembali menggunakan rute dan jalur Laut Merah.

    “Meski demikian perusahaan pelayaran papan atas telah menekankan bahwa mereka masih berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi menjadi stabil,” kata laporan ME. 

    Terlepas dari apakah jaminan mereka terhadap pelayaran Barat tetap berlaku atau tidak, pasukan Houthi tampaknya telah memilih target kapal yang tidak sejalan dengan kriteria mereka sebelumnya, dan kadang-kadang menyerang kapal yang terkait dengan sponsor asing mereka sendiri. 

    Nasib kapal pengangkut mobil Galaxy Leader yang dibajak dan awaknya yang terdampar masih belum pasti.

    Kapal ro/ro tersebut telah tertahan di jangkar di lepas pantai barat laut Yaman selama lebih dari setahun. 

    Pada hari yang sama dengan pengumuman HOCC, para pemimpin Houthi mengklaim upaya kedelapan untuk menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah.

    Seperti klaim sebelumnya tentang serangan Houthi terhadap kapal induk, Komando Pusat AS belum berkomentar. 

    Sebuah rudal yang ditembakkan oleh Houthi di Yaman dilaporkan menghantam atap sebuah rumah di pemukiman Israel di selatan Yerusalem Timur, di Yerusalem pada tanggal 14 Januari 2025 (Tangkap layar X)

    Bombardir Tel Aviv Jika Langgar Gencatan Senjata

    Militan sayap kanan Yaman, Houthi mengancam akan terus melakukan serangan ke kapal dagang Israel dan membombardir kota Tel Aviv jika PM Netanyahu melanggar gencatan senjata Gaza.

    Ancaman ini juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree usai militant Yaman ini berhasil menghujani tiga kota Israel yakni Eilat, Tel Aviv, hingga Ashkelon.

    Serangan ke sejumlah kota terbesar Israel itu dilakukan sebagai respons Houthi terhadap Israel yang terus melakukan serangan ke Gaza menjelang digelarnya gencatan senjata pada Minggu (19/1/2025).

    Seree mengungkap bahwa pesawat tempur Israel masih gencar melakukan serangan di wilayah Gaza walau kesepakatan gencatan sudah senjata disetujui. 

    Imbas serangan ini tim medis di Gaza mencatat setidaknya ada 119 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

    Houthi menilai Israel tak sungguh-sungguh dalam menjalankan perjanjian gencatan senjata, mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik.

    Mengantisipasi terjadinya serangan serupa, Houthi mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung serta turut menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    Houthi baru akan menghentikan serangan terhadap Israel, setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    “Kami akan terus memantau tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ini,” kata Mohammed al-Bukhaiti kepada Al Jazeera.

    “Jika Israel menghentikan agresi di Gaza, dan jika AS, Inggris, dan Israel menghentikan agresi terhadap Yaman, Houthi akan menghentikan operasi mereka, termasuk serangan terhadap angkatan laut dan kapal komersial,” imbuhnya.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Houthi.

    Sejak Israel melakukan serangan ke Gaza, Kelompok tersebut telah meluncurkan roket ke sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. 

    Tak hanya itu untuk memukul mundur ekonomi Israel, Houthi juga menargetkan angkatan laut dan kapal komersial yang terkait dengan Israel dan sekutunya yang melewati Bab al-Mandeb di Laut Merah.

    Akibat serangan tersebut reputasi israel yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang yang aman kini mulai tercoreng.

    Hamas: Terima Kasih Houthi

    Menjalang digelarnya gencatan senjata yang akan dimulai pada hari ini pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada para sekutunya yakni Houthi di Yaman yang telah membantu tercapainya gencatan senjata itu.

    Selain Houthi, al-Hayya juga turut Ia juga berterima kasih kepada Hizbullah di Lebanon yang kehilangan ratusan pemimpin dan pejuang dalam mendukung perlawanan Palestina.

    Lebih lanjut ia berterima kasih kepada Iran yang meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 dan 2 untuk membalas serangan Israel dan memblokir jalur kapal Israel.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV.

    “Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, dan tidak ada di antara kami yang akan mengabaikan pengorbanan rakyat kami di Jalur Gaza,” imbuhnya.

    Isi Poin Gencatan Senjata

    Sebagai Informasi, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari.

    Adapun proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap.

    Untuk setiap tahap nantinya, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.

    Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.

    Sementara dari pihak Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.

    Berikut adalah poin perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

    Fase Pertama 

    Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
    Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
    Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

    Fase Kedua

    Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase Ketiga

    Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
    Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

     

  • Bezalel Smotrich Akan Gulingkan Pemerintah Israel jika Gencatan Senjata di Gaza Lanjut ke Tahap 2 – Halaman all

    Bezalel Smotrich Akan Gulingkan Pemerintah Israel jika Gencatan Senjata di Gaza Lanjut ke Tahap 2 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengancam akan menggulingkan pemerintah Israel jika negara itu menerapkan tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan Hamas, yang mencakup penghentian perang.

    Bezalel Smotrich menyerukan serangan Israel di Jalur Gaza dilanjutkan dengan tujuan melenyapkan Hamas untuk selamanya.

    “Kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas adalah kesalahan besar,” kata Bezalel Smotrich kepada radio Israel, Kan, pada Senin (20/1/2025).

    “Siapa pun yang ingin menaklukkan Israel tidak memerlukan rudal atau program nuklir,” katanya.

    Bezalel Smotrich, yang memberikan suara menentang kesepakatan tersebut di kabinet, menunjukkan kesepakatan perjanjian gencatan senjata saat ini sama dengan kesepakatan yang diajukan pada bulan Juli lalu.

    Ia mengungkapkan ketakutannya mengenai kembalinya para pemimpin Hamas ke Gaza utara.

    “Tidak ada yang menghalangi Muhammad Al-Sinwar untuk kembali,” katanya.

    Bezalel Smotrich juga mengkritik keras Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevy, menggambarkan kebijakannya sebagai “tren kiri progresif”.

    Menteri Keuangan itu juga menekankan, “Hamas tidak dapat dikalahkan tanpa mengendalikan Jalur Gaza sepenuhnya.”

    Pada periode sebelum perang, Bezalel Smotrich mengatakan ia seharusnya menggulingkan pemerintah lebih awal karena kegagalannya menghalangi Hamas, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Kemarin, Minggu, Menteri Keamanan Nasional untuk pendudukan Israel, Itamar Ben Gvir, mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai protes terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang ia gambarkan sebagai hal yang “memalukan.”

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.913 jiwa dan 110.750 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (19/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pertukaran tahanan Israel-Hamas pada Minggu (19/1/2025) memulangkan 3 wanita Israel dan 90 orang Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Pembangunan Pemukiman Ilegal Diperkirakan akan Meningkat Setelah Pelantikan Presiden Donald Trump – Halaman all

    Pembangunan Pemukiman Ilegal Diperkirakan akan Meningkat Setelah Pelantikan Presiden Donald Trump – Halaman all

    Dana Kushner yang Didukung Saudi Tambah Saham di Perusahaan yang Danai Pemukiman Ilegal Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Affinity Partners, firma lindung nilai yang didanai Saudi milik menantu Presiden terpilih Donald Trump, Jared Kushner, menerima persetujuan dari regulator Israel untuk menggandakan sahamnya di Phoenix Financial Ltd., yang mendanai pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat Palestina yang diduduki.

    Pembangunan pemukiman Yahudi ilegal oleh Israel diperkirakan akan meningkat pesat setelah pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

    Bloomberg melaporkan pada 17 Januari bahwa Affinity dapat membeli tambahan 4,95 persen saham di perusahaan jasa keuangan tersebut dengan harga 37,5 shekel ($10,3) per saham.

    Harga saham Phoenix telah melonjak lebih dari 50 persen menjadi sekitar 58,5 shekel per saham sejak pertengahan Juli, ketika firma Kushner yang berpusat di Miami mengumumkan kesepakatan senilai $128,5 juta untuk membeli 4,95 persen saham awal, Bloomberg mencatat.

    Kushner telah mengemukakan kesepakatan itu sebagai tanda kepercayaan perusahaannya terhadap perekonomian negara yang dilanda perang itu.

    “Berinvestasi di Phoenix pada bulan Juli 2024 adalah keputusan yang berakar pada keyakinan saya terhadap ketahanan Israel dan fundamental bisnis Phoenix,” kata Kushner dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg . “Enam bulan kemudian, peningkatan nilai saham kami, menegaskan kembali keyakinan saya – baik pada kekuatan Israel maupun janji Phoenix yang terus tumbuh.”

    Kushner mendirikan Affinity, yang memiliki investasi lain di Israel, termasuk saham di divisi mobil dan kredit S Shlomo Holdings, dengan pendanaan Saudi sebesar $2 miliar setelah meninggalkan perannya sebagai penasihat senior Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama.

    Kushner menjalin hubungan dekat dengan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MbS) saat bertugas di Gedung Putih.

    Kushner adalah menantu Presiden terpilih AS Donald Trump dan menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih pada masa jabatan pertamanya. Ia memainkan peran penting dalam Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab pada tahun 2020. Trump kini diperkirakan akan mencoba melibatkan Arab Saudi dalam perjanjian tersebut.

    Selain menerima dukungan dari Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, Kushner mengumpulkan tambahan $1,5 miliar dari Otoritas Investasi Qatar dan Lunate yang berpusat di Abu Dhabi, sehingga aset yang dikelolanya menjadi $4,6 miliar.

    Phoenix Financial telah membiayai dan mengasuransikan proyek konstruksi di seluruh pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

    Menurut lembaga pengawas LSM Who Profits, Phoenix memiliki 80 persen saham di pusat perbelanjaan besar di pemukiman ilegal Yerusalem Timur dan saham di berbagai perusahaan yang beroperasi di seluruh pemukiman lainnya.

    Phoenix juga membantu membiayai proyek tenaga angin dan surya di pemukiman ilegal Israel dan menyediakan layanan keuangan kepada dewan pemukiman lokal, termasuk pemukiman Beitar Illit dan Oranit di Tepi Barat.

    Investasi Kushner di Phoenix terjadi beberapa hari sebelum Trump kembali menjabat.

    Para pemimpin pemukim Israel merayakan terpilihnya Trump dan mengantisipasi akan diizinkannya mereka mencaplok Tepi Barat dan memperluas pembangunan pemukiman bagi orang Yahudi Israel di sana.

    Pemerintah Israel juga berupaya memperluas pembangunan pemukiman Yahudi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.

    Pada bulan Desember, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan akan menginvestasikan lebih dari $11 juta untuk “mendorong pertumbuhan demografi” di Golan, yang pertama kali diduduki pasukan Israel pada tahun 1967.

    Israel bergerak untuk memperluas pendudukan ilegalnya atas wilayah Suriah di Golan segera setelah pemerintah Suriah, yang dipimpin oleh presiden Bashar al-Assad, digulingkan oleh militan dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda, pada tanggal 8 Desember.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Tolak Gencatan Senjata, Warga Israel Serbu Desa-desa Palestina, Lemparkan Batu dan Bom Molotov – Halaman all

    Tolak Gencatan Senjata, Warga Israel Serbu Desa-desa Palestina, Lemparkan Batu dan Bom Molotov – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Puluhan warga Israel menyerbu Desa Turmusaya di Tepi Barat karena kecewa dengan gencatan Israel-Hamas.

    Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan mereka ramai-ramai melemparkan batu dan molotov ke salah satu desa Palestina itu.

    Dikutip dari The Times of Israel, ada sekitar setengah lusin desa di Tepi Barat yang diserang oleh warga Israel dalam semalam.

    Media Palestina menyebut aksi itu merupakan aksi protes menentang kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditolak mentah-mentah oleh kaum sayap kanan Israel.

    Dalam sebuah video yang diunggah hari Senin, (20/1/2025), oleh akun X @IhabHassan milik seorang aktivis HAM, terlihat ada banyak orang yang berjalan mendekati ke pagar.

    Sebagian besar dari mereka mengenakan jaket dan penutup wajah. Mereka melemparkan batu ke sisi bagian dalam pagar tersebut. Setelah itu, mereka tampak meninggalkan tempat kejadian.

    Pemukim Israel serang Kota Sinjil

    Sementara itu, pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerang Kota Sinjil, sebuah kota Palestina di utara Ramallah, Tepi Barat, Minggu malam, (19/1/2025).

    Kantor berita Anadolu Agency melaporkan serangan itu seperti ditujukan untuk mengganggu perayaan adanya gencatan senjata Israel-Hamas.

    Saksi mata mengatakan para pemukim Israel membakar empat kendaraan warga Palestina dan melemparkan batu ke empat rumah.

    “Warga kota itu berkumpul untuk memukul mundur pemukim itu tanpa ada campur tangan dari tentara dan tanpa ada laporan korban luka,” kata saksi mata.

    Adapun gencatan senjata di Gaza mulai berlaku hari Minggu kemarin pukul 11.15 waktu setempat.

    Gencatan sempat ditunda beberapa jam karena Israel menuding Hamas menunda memberikan daftar sandera yang akan dibebaskan. Gencatan sedianya dimulai pukul 08.00 waktu setempat.

    Sejumlah pihak di Israel memang menolak mentah-mentah gencatan senjata di Gaza. Salah satunya adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

    Ben Gvir pernah bersumpah akan mengundurkan diri dari kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika gencatan senjata dilakukan. Dia pun menepati sumpahnya dengan keluar dari kabinet setelah gencatan disetujui kabinet Israel.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. (ABIR SULTAN / KOLAM / AFP)

    Pengunjuk rasa di Israel bawa peti mati

    Tempo hari ribuan warga juga Israel turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak gencatan senjata Israel-Hamas.

    Mereka berkumpul di luar kantor Netanyahu pada hari Kamis, (16/1/2025), dan menghalangi lalu lintas di jalan raya terdekat.

    The Guardian menyebut ada sekitar 1.500 orang yang ikut serta dalam demonstrasi. Mereka dibubarkan oleh polisi.

    Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam. Tangan mereka berwarna merah karena cat.

    “Seorang tahanan yang dibebaskan hari ini akan menjadi teroris besoknya,” demikian tulisan yang tercantum dalam plakat pengunjuk rasa.

    “Kalian tak punya perintah untuk menyerah kepada Hamas.”

    Warga Israel membawa peti mati saat berdemonstrasi di luar Kantor Perdana Menteri Israel Netanyahu, Kamis, (1/17/2025). (Yedioth Ahronoth/Alex Kolomoisky)

    Para pengunjuk rasa juga membawa sekitar 40 peti mati yang yang diselimuti bendera Israel.

    Demonstrasi itu diselenggarakan oleh anggota keluarga sandera yang tergabung dalam Forum Tikva. Mereka menginginkan kemenangan total melawan Hamas, bukan perundingan.

    “Kami menolak kesepakatan semacam ini. Saya tidak berunjuk rasa menentang keluarga sandera, tetapi menentang pemerintah. Negara dilarang dijalankan oleh emosi keluarga,” kata Shmuel (27), salah satu demonstran.

    “Keluarga itu punya hak untuk melakukan apa pun yang mereka pikir akan bisa mengembalikan anggota keluarga mereka, tetapi sebagai sebuah negara, kita tidak bisa menempatkan bahaya keamanan di seluruh negara.”

    Dia mengaku sudah menjalani wajib militer selama 400 hari sejak perang di Gaza meletus. Kata dia, pemerintah terancam menyia-nyiakan upaya yang sudah dilakukan tentara Israel. (*)

     

     

  • Israel Bebaskan 90 Tahanan Palestina, Hamas Lepaskan 3 Sandera

    Israel Bebaskan 90 Tahanan Palestina, Hamas Lepaskan 3 Sandera

    Jakarta –

    Pemerintah Israel mengaku sudah membebaskan 90 orang tahanan Palestina.

    Pembebasan ini sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, kata pejabat Israel.

    Sebelumnya, pada hari Minggu (19/01), tiga orang sandera warga negara Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas ke Palang Merah di Kota Gaza.

    Tiga orang ini kemudian diserahkan kepada militer Israel.

    Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai.

    Para perempuan yang dibebaskan oleh Hamas itu adalah Doron Steinbrecher (31 tahun), Emily Damari (28 tahun, warga negara Inggris-Israel), serta Romi Gonen (24 tahun)

    Getty ImagesDetik-detik ketika seorang sandera dibebaskan oleh kelompok Hamas untuk diserahkan ke Palang Merah Internasional.

    Emilymengenakan perban di atas dua jarinya yang hilangmemeluk ibunya, dalam panggilan video yang dibagikan kepada BBC.

    Kelompok Hamas mengatakan, bagi setiap sandera warga Israel yang dibebaskan, Israel akan membebaskan 30 tahanan dari penjara Israel.

    Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku setelah sempat ditunda pada menit-menit terakhir.

    Seperti apa suasana di Gaza saat gencatan senjata dimulai?

    AFPWarga Palestina merayakan gencatan senjata, pada Minggu (19/01).

    Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, akhirnya dimulai pada Minggu (19/01) pukul 11:15 waktu setempat (16:15 WIB), setelah mengalami penundaan selama tiga jam.

    Pemerintah Israel merilis 33 nama sandera yang akan dibebaskan Hamas sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata.

    Sebagaimana dipaparkan melalui akun resmi pemerintah Israel di media sosial X, daftar tersebut mencakup nama sandera termuda dan tertua. Sandera termuda adalah Kfir Bibas yang berusia sembilan bulan ketika ditawan, sedangkan sandera tertua adalah Shlomo Mantzur yang berusia 86 tahun.

    Beberapa saat sebelumnya, Hamas melalui aplikasi obrolan Telegram merilis nama tiga sandera yang akan mereka bebaskan.

    Warga Palestina sontak merayakan gencatan senjata di Gaza. Mereka mengibarkan bendera Palestina seraya bersorak-sorai.

    Ratusan truk bantuan kini menunggu untuk memasuki Gaza. Masuknya rombongan truk itu adalah salah satu syarat bagi terwujudnya kesepakatan gencatan senjata.

    Getty ImagesWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Deir Al Balah, Gaza, pada Minggu (19/01).

    Di sisi lain, sesaat setelah gencatan senjata berlangsung, Partai Kekuatan Yahudi yang berhaluan ekstrem kanan mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pemerintahan Israel sebagai protes atas kesepakatan gencatan senjata. Akibatnya, jumlah kursi yang dikuasai partai-partai pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di parlemen masih mayoritas tapi tipis.

    Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, bersama dengan Yitzhak Wasserlauf dan Amichai Eliyahu, menyerahkan surat pengunduran diri mereka.

    Ben-Gvir telah lama menentang kesepakatan gencatan senjata. Dia justru mendorong Israel melanjutkan operasi militernya terhadap Hamas di Gaza.

    Dalam surat pengunduran diri kepada Netanyahu, Ben-Gvir mengatakan bahwa dia tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah, tetapi menyebut perjanjian gencatan senjata sebagai “kemenangan penuh bagi terorisme”.

    AFPWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Gaza, pada Minggu (19/01).

    Gencatan senjata seharusnya mulai berlaku pukul 08:30 waktu setempat (13:30 WIB). Namun, kesepakatan itu ditunda selama tiga jam karena Israel membuat klaim bahwa Hamas belum memenuhi kewajiban merilis nama tiga sandera Israel.

    Dalam pernyataan singkatnya, Daniel Hagari selaku juru bicara Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan gencatan senjata Gaza tidak akan dimulai jika Hamas gagal memenuhi “kewajibannya”.

    Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Hamas harus memberi nama-nama sandera setidaknya 24 jam sebelum pertukaran yang direncanakan. Hamas mengatakan alasan penundaannya adalah karena masalah “teknis”.

    Perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar telah resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Doha, demikian laporan media-media Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan pada Rabu (15/01) oleh mediator AS dan Qatar.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Kabinet Israel sempat menunda menggelar pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada “jalan buntu” yang tengah dicarikan jalan keluarnya.

    Blinken meyakini gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) sesuai rencana.

    Walaupun tim juru runding Israel menyetujui kesepakatan itu setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tak dapat dilaksanakan hingga disetujui Kabinet Netanyahu.

    Kelompok Hamas mengatakan mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

    Apa isi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas?

    Kesepakatan gencatan senjata akan menghentikan serangan di Gaza. Dalam periode itu, Israel dan Hamas dan bertukar sandera dan tahanan.

    Kelompok Hamas menangkap 251 sandera ketika menyerang Israel pada Oktober 2023.

    Hamas masih menyandera 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup.

    Israel diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, beberapa di antaranya dipenjara selama bertahun-tahun, sebagai imbalan atas pengembalian para sandera.

    Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, jika disetujui.

    Berikut ini adalah hal-hal yang kemungkinan diatur dalam kesepakatan tersebut:

    Tahap pertama

    Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan digelar “gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh”, kata Presiden AS Joe Biden saat dia mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai pada Rabu.

    “Sejumlah sandera” yang ditahan oleh Hamas, termasuk kaum perempuan, para orang tua dan orang-orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, kata Biden.

    Dia tidak menyebutkan berapa banyak sandera yang akan dibebaskan selama tahap pertama initetapi Al Thani dari Qatar mengatakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 33 orang.

    Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer sebelumnya mengatakan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari 33 sandera yang diharapkan akan dibebaskan, termasuk anak-anak, diperkirakan masih hidup.

    Tiga sandera akan segera dibebaskan, kata seorang pejabat Palestina sebelumnya kepada BBC, dengan sisanya akan dibebaskan selama enam minggu ke depan.

    Selama tahap ini, pasukan Israel akan ditarik keluar dari “semua” wilayah berpenduduk di Gaza, kata Biden, sementara “warga Palestina [dapat] juga kembali ke lingkungan mereka di semua wilayah Gaza”.

    Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza harus meninggalkan rumahnya.

    Ini terjadi setelah ada perintah evakuasi dari Israel, akibat serangan Israel, serta pertempuran di lapangan.

    Setelah kesepekatan ini, akan ada lonjakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan ratusan truk diizinkan masuk setiap hari.

    Pejabat Palestina sebelumnya mengatakan negosiasi terperinci untuk tahap kedua dan ketiga akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.

    Biden mengatakan gencatan senjata akan terus berlanjut “selama negosiasi berlanjut”.

    Tahap kedua

    Tahap kedua akan menjadi “berakhirnya perang secara,” menurut Biden.

    Sandera yang masih hidup, termasuk kaum pria, akan dibebaskan sebagai imbalan atas lebih banyak tahanan Palestina.

    Dari 1.000 tahanan Palestina yang diperkirakan telah disetujui Israel untuk dibebaskan secara keseluruhan, sekitar 190 orang menjalani hukuman 15 tahun atau lebih.

    Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka yang dihukum karena pembunuhan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki.

    Penarikan secara penuh pasukan Israel dari Gaza juga akan dilakukan.

    Tahap ketiga

    Tahap ketiga dan terakhir akan melibatkan pembangunan kembali Gazasesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahundan pengembalian jenazah para sandera yang tersisa.

    Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata

    Sebelumnya, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

    Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

    Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

    Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.

    Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

    Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

    Getty ImagesDi Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang” setelah ada kesepakatan gencatan senjata.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Biden mengatakan kesepakatan itu akan “menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka”.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, selaku mediator, mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.

    BBCPresiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih.

    Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.

    Namun dia berterima kasih kepada Biden karena “mempromosikannya”.

    Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari “ketangguhan” bangsa Palestina.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.

    Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

    Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

    Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

    Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.

    “Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.

    “Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.

    Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamasyang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lainsebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

    Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.

    Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

    Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.

    Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.

    Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.

    ‘Saya sedih sekaligus gembira’

    Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

    Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.

    “Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.

    Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.

    “Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.

    “Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami.”

    Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

    Getty ImagesMenteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem.

    Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

    Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

    AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

    Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

    Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

    Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

    Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

    Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

    Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

    Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

    Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

    Getty Images

    Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

    Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”

    Baca juga:Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

    Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

    Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

    Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

    Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

    Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

    Getty ImagesHamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata.

    Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

    Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

    “Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

    Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

    Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

    Getty ImagesBanyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa.

    Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

    Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”

    Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”

    Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.

    Getty ImagesSeorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza.

    Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

    Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.

    Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

    Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

    Berita ini akan terus diperbarui.

    (ita/ita)

  • Media Israel Curiga Hamas Bebaskan Sandera Karena Takut Donald Trump – Halaman all

    Media Israel Curiga Hamas Bebaskan Sandera Karena Takut Donald Trump – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, AS – Hanya beberapa menit setelah Ronald Regan dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS) ke-40 pada 20 Januari 1981.

    Dan saat ia menyampaikan pidato pelantikannya, sebuah pesawat komersial Air Algerie Boeing 727-200 lepas landas dari Teheran Iran dengan membawa 53 warga negara AS.

    Ternyata warga Amerika tersebut telah disandera di kedutaan AS di Teheran selama 444 hari.

    Mereka sebelumnya ditangkap oleh mahasiswa revolusioner Iran.

    Pesawat itu melepaskan para sandera.

    Sekaligus sebagai hadiah perpisahan terakhir untuk mendiang presiden AS Jimmy Carter.

    Iran sengaja menunggu hingga setelah pelantikan Reagan jadi presiden AS untuk membebaskan para sandera. 

    Waktu pembebasan sandera mereka bukanlah suatu kebetulan.

    Itu adalah perpisahan yang “mengalah” bagi Carter, yang telah bekerja mati-matian untuk mengamankan kebebasan para sandera.

    Upayanya termasuk misi penyelamatan helikopter yang gagal, yang berakhir dengan tewasnya 8 prajurit Amerika.

    Tanggal 20 Januari 1981, adalah penghinaan terakhir bagi Carter yang berkehendak baik tetapi lemah, yang telah kehilangan sekutu terbesarnya di wilayah tersebut – Shah Iran.

    “Jika Iran sengaja menunggu hingga setelah Jimmy Carter tidak lagi menjabat untuk membebaskan para sandera, apakah ada yang perlu dikatakan tentang waktu kesepakatan Hamas dengan Israel dan dimulainya pembebasan sandera Israel pada hari Minggu?” begitu media Israel Times of Israel memberitakan Senin (20/1/2025).

    Apakah Hamas takut pada Donald Trump?

    Donald Trump  akan dilantik sebagai Presiden AS  di Washington DC Amerika pada hari ini Senin 20 Januari 2025 atau Selasa dini hari waktu Indonesia.

    Apakah Hamas merasa penting untuk mencapai kesepakatan penyanderaan di bawah pengawasan Presiden Joe Biden sebelum Trump kembali berkuasa?

    Trump telah menyampaikan banyak hal sejak terpilih kembali jadi presiden AS pada bulan November lalu.

    Dia telah membuat pernyataan yang menyampaikan pesannya kepada Hamas dengan sangat jelas.

    “Jika tidak ada kesepakatan pada tanggal 20 Januari, akan ada “neraka yang harus dibayar,” dan “neraka akan pecah.”

    Begitulah ucapan Donald Trump yang terkesan mengancam Hamas.

    Selama akhir pekan, Trump mengatakan kepada NBC News bahwa ia telah mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kesepakatan penyanderaan.

    “Teruslah lakukan apa yang harus Anda lakukan. Anda harus melakukannya dan  ini harus berakhir. Kami ingin ini berakhir, tetapi teruslah melakukan apa yang harus dilakukan.”

    Ketika ditanya seberapa yakinnya dia bahwa para sandera akan dibebaskan, Trump berkata, “Baiklah, kita akan lihat segera dan itu lebih baik.”

    Sandera Israel pertama yakni Emily Damari, Romi Gonen, dan Doron Steinbrecher, memang dibebaskan pada hari Minggu setelah 471 hari ditawan Hamas.

    Selama periode ini, Hamas telah mempertahankan posisinya bahwa setiap kesepakatan pembebasan sandera harus mencakup penghentian total aksi militer Israel di Gaza.

    Seorang pejabat Hamas menggambarkan pernyataan Trump sebagai gegabah, menekankan perlunya pernyataan yang lebih disiplin dan diplomatis.

    Hamas secara konsisten menyerukan diakhirinya dukungan militer AS untuk Israel, sesuatu yang kemungkinan besar akan tumbuh lebih kuat di bawah Trump daripada Biden.

    Dan menganjurkan pengakuan hak-hak Palestina, termasuk pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

    Namun, tentu saja Hamas sadar dengan siapa mereka berhadapan?

    Inilah presiden yang membantu mewujudkan penandatanganan beberapa perjanjian damai sekaligus antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya—seorang presiden yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan negaranya ke sana. 

    Laporan menunjukkan bahwa Hamas khawatir Trump akan mengizinkan Israel melanjutkan operasi militer di Gaza setelah tahap awal perjanjian pembebasan sandera.

    Hamas tampaknya khawatir juga pemerintahan Trump akan mengambil sikap yang lebih agresif. 

    Hamas pasti sudah yakin – lebih baik melakukan kesepakatan saat pemerintahan Biden masih berkuasa daripada mengambil risiko tidak ada kesepakatan saat Trump menjabat. 

    Hamas telah mencoba memainkan permainan PR.

    Ketika Carter meninggalkan jabatannya, hari terakhirnya adalah hari yang penuh penghinaan. Trump tidak pernah menjadi orang yang mudah tersinggung.

    Hamas harus menyadari bahwa mulai hari Senin, Israel akan lebih yakin dari sebelumnya bahwa mereka akan mendapat dukungan AS untuk melakukan apa pun yang harus dilakukan untuk memulangkan semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, dan mengalahkan Hamas.