Tag: Benjamin Netanyahu

Mantan Bos Intelijen Arab Saudi Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza Mantan Bos Intelijen Arab Saudi Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Riyadh –

Mantan kepala intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal, mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas rencananya mengambil alih Jalur Gaza. Pangeran Turki menyebut rencana Trump itu sebagai bentuk pembersihan etnis.

“Apa yang terlontar dari Tuan Trump tidak dapat dicerna. Saya dengan hormat menolak untuk menambahkan komentar-komentar yang lebih tidak sopan untuk hal tersebut, namun merupakan khayalan jika berpikir bahwa pembersihan etnis pada abad ke-21 dapat dimaafkan oleh komunitas dunia yang tetap berada di belakangnya dan tidak menanggapi hal tersebut,” kata Pangeran Turki kepada media terkemuka CNN, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (6/2/2025).

Trump, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2), secara mengejutkan mencetuskan AS “akan mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza, kemudian mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya.

Dia bahkan menyebut relokasi warga Gaza itu akan dilakukan “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

Rencana itu menuai penolakan dari para pemimpin negara Arab dan pemimpin dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

Pangeran Turki yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk AS ini mengatakan bahwa masalah di Palestina bukanlah pada orang Palestina. “Ini adalah masalah pendudukan Israel, dan hal ini sudah jelas dan dipahami oleh semua orang,” tegasnya.

Meskipun AS dan Israel telah menyatakan harapan untuk normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv, Saudi berulang kali menekankan pendiriannya bahwa tidak akan ada normalisasi tanpa terbentuknya negara Palestina yang berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

AS mengadopsi posisi serupa selama beberapa dekade, hingga pernyataan kontroversial disampaikan Trump.

“Semua hal ini adalah kebijakan Amerika hingga kata-kata terbaru yang dipilih Tuan Trump dalam mengklaim bahwa dia ingin memperbaiki keadaan, padahal hal itu justru akan mengubah keadaan menjadi lebih banyak konflik dan pertumpahan darah,” ucap Pangeran Turki dalam pernyataannya.

Trump mengatakan dirinya bersedia mengunjungi Riyadh dalam kunjungan luar negeri pertama pada masa jabatan keduanya ini, jika Saudi menginvestasikan sejumlah uang di AS. Saudi disebut menjanjikan jumlah yang lebih tinggi dari yang diinginkan Presiden AS itu.

“Jika dia benar-benar datang (ke Saudi), dia akan mendapatkan banyak wejangan dari para pemimpin di sini tentang ketidakbijaksanaan dari apa yang dia usulkan dan ketidakadilan yang benar-benar nyata dan sepenuhnya ditempatkan dalam proposal pembersihan etnis tidak hanya di Gaza, tetapi juga apa yang terjadi di Tepi Barat,” ujar Pangeran Turki.

Ketika ditanya soal apa yang terjadi selanjutnya, Pangeran Turki mengantisipasi tindakan kolektif dari dunia Arab dan Muslim, bersama Eropa dan negara-negara lainnya yang meyakini solusi dua negara, dalam forum PBB. Meskipun adanya hak veto AS kemungkinan besar tidak memungkinkan resolusi apa pun disetujui.

“Meskipun demikian, ini akan menunjukkan bahwa dunia menentang rencana pembersihan etnis gila yang diusulkan oleh Presiden Amerika,” ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 18:01
Apa Imbas Pembekuan Dana Bantuan Kemanusiaan AS bagi Afghanistan?

Kabul –

Pembekuan anggaran dana bantuan kemanusiaan Amerika Serikat, USAID, oleh Presiden Donald Trump memicu kekhawatiran perihal situasi kemanusiaan di Afghanistan. Negeri yang dikuasai Taliban sejak 2021 itu tergolong miskin dan menggantungkan banyak layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan pada donasi luar negeri.

Meski telah menarik mundur pasukannya sejak sebelum berkuasanya Taliban, AS masih merupakan donatur terbesar bagi Afghanistan.

Menurut laporan Inspektorat Jenderal untuk Rekonstruksi Afghanistan, SIGAR, pemerintah AS telah “mengalokasikan atau menyediakan lebih dari USD 21 miliar bantuan untuk Afghanistan dan para pengungsi” sejak Taliban menguasai penuh negara tersebut.

AS menegaskan bahwa dana bantuan dialirkan langsung kepada rakyat Afghanistan, tanpa melalui Taliban.

Taliban hadapi ‘kekacauan’

Meski demikian, Taliban secara tidak langsung ikut diuntungkan dari arus masuk dollar AS, karena membantu menstabilkan nilai tukar mata uang nasional dan mengurangi risiko inflasi. Terhentinya aliran valuta asing berpotensi fatal bagi perekonomian Afghanistan.

“Terhentinya dana bantuan asing dari AS, termasuk dana USAID, memicu kekacauan di kalangan Taliban,” kata Ghaus Janbaz, bekas diplomat Afghanistan kepada DW.

Banyak pakar berpendapat bahwa bantuan asing ke Afghanistan, termasuk kucuran dana senilai ratusan juta dari AS setiap tahun, secara tidak langsung telah membantu Taliban mengukuhkan kekuasaannya.

Dengan aliran dana yang menyusut, mereka yakin Taliban dapat menyerah pada tuntutan internasional atau mengambil risiko menguatnya oposisi di dalam negeri.

“Dalam tiga tahun terakhir, Taliban telah gagal membangun ekonomi yang mandiri. Artnya, mereka sangat bergantung pada bantuan asing,” tambah Janbaz.

‘Rakyat tanggung akibatnya’

Sejak kembali menguasai Afghanistan, Taliban secara sistematis telah mengabaikan hak-hak dasar perempuan, termasuk akses pendidikan dan pekerjaan di luar rumah.

Di bawah kekuasaan Taliban, perempuan Afghanistan dilarang menunjukkan wajah di depan umum. Tergerusnya hak-hak perempuan tetap menjadi hambatan utama bagi dunia internasional untuk menjalin hubungan resmi dengan Taliban.

Hingga kini, belum ada negara di dunia yang secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah.

Taliban juga gagal membentuk pemerintahan yang inklusif atau membuka peluang bagi partisipasi aktif warga dalam isu nasional.

Ketika seruan untuk meningkatkan tekanan terhadap Taliban semakin menguat, beberapa pihak memperingatkan bahwa pemotongan bantuan hanya akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi rakyat Afghanistan.

“Menurut laporan PBB, 26 juta orang di Afghanistan bergantung pada bantuan asing untuk bertahan hidup,” kata Wazhma Frogh, seorang aktivis hak-hak perempuan Afghanistan yang tinggal di luar negeri yang bekerja dengan organisasi-organisasi bantuan yang masih beroperasi di Afghanistan.

“Jika organisasi-organisasi kemanusiaan kehilangan akses dana kemanusiaan, mereka tidak akan dapat memberikan bantuan yang paling mendasar sekalipun,” katanya kepada DW.

“Taliban tidak punya agenda untuk memberdayakan atau membangun rakyat Afghanistan. Bantuan yang diberikan hanya dari PBB, badan-badan internasional, dan organisasi-organisasi bantuan lokal,” tambahnya, seraya memperingatkan bahwa keputusan Trump untuk memangkas bantuan akan memperburuk kondisi rakyat Afghanistan secara signifikan.

Apa rencana Trump untuk Afghanistan?

Afghanistan diyakini akan tetap berada di luar agenda kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. AS saat ini sedang disibukkan oleh konflik di Timur Tengah dan Ukraina, serta konfrontasi melawan China.

Selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada tanggal 4 Februari, Trump ditanya tentang rencananya menyangkut Taliban oleh seorang jurnalis perempuan Afghanistan.

Dia cuma mengatakan dirinya tidak paham pertanyaan yang disampaikan karena terkecoh “aksennya yang indah,” kata dia merujuk pada gaya berbicara sang reporter, tanpa memberi jawaban.

“Saya rasa pemerintahan Trump belum memiliki rencana untuk Afghanistan,” kata Frogh.

Namun begitu, Trump berulang kali bersuara vokal memberikan tuntutan kepada Taliban, yaitu pengembalian peralatan militer yang ditinggalkan oleh AS dan kendali atas Pangkalan Udara Bagram, yang menurutnya sekarang berada di bawah pengaruh China. Klaim tersebut dibantah oleh Taliban.

Menurut Janbaz, pernyataan ini tidak mencerminkan strategi konkret AS terhadap Afghanistan, tetapi lebih merupakan bagian dari retorika kampanye Trump.

“Waktu akan menunjukkan bagaimana Trump menangani Afghanistan, tetapi yang jelas pendekatannya tidak akan mencerminkan pendekatan pemerintahan sebelumnya,” pungkas Janbaz.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 17:05
Iran Tolak Mentah-mentah Rencana Trump Ambil Alih Gaza Iran Tolak Mentah-mentah Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Teheran –

Iran menolak apa yang disebutnya sebagai rencana “mengejutkan” yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza. Teheran menyebut rencana itu sama saja “memindahkan secara paksa” warga Palestina dari wilayah pesisir tersebut.

“Rencana untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa rakyat Palestina ke negara-negara tetangga dianggap sebagai kelanjutan dari rencana yang ditargetkan rezim Zionis (Israel-red) untuk sepenuhnya memusnahkan bangsa Palestina, dan ditolak mentah-mentah dan dikutuk,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dilansir AFP, Kamis (6/2/2025).

Rencana kontroversial itu diumumkan Trump dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

Trump tidak hanya mengatakan bahwa AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza, tapi juga akan “memilikinya” dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina yang ada di sana ke negara-negara lainnya. Dia bahkan menyebut relokasi warga Gaza itu akan dilakukan “secara permanen”.

Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

Rencana itu menuai penolakan dari para pemimpin negara Arab dan pemimpin dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

Gedung Putih tampak berupaya meredakan kehebohan dan penolakan global yang muncul, dengan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menegaskan bahwa gagasannya adalah warga Gaza meninggalkan wilayah itu untuk periode “sementara” selama rekonstruksi dan pembersihan puing berlangsung.

Baqaei menggambarkan rencana Trump sebagai “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap prinsip-prinsip dasar dan landasan hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Dia kemudian menyerukan komunitas internasional untuk mengakui “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membebaskan mereka dari… pendudukan dan apartheid”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 16:24
Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

Washington DC –

Perkataan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza sekaligus menempatkan penduduknya di tempat lain menuai kecaman dari berbagai pihak.

Komentar Trump muncul saat gencatan senjata sedang berlangsung antara Hamas dan Israel serta di tengah kebimbangan tentang masa depan Gaza.

PBB memperkirakan sekitar dua pertiga bangunan di Jalur Gaza telah hancur atau rusak setelah 15 bulan pertempuran.

Usulan Trump dapat menandakan perubahan terbesar dalam kebijakan AS di Timur Tengah selama beberapa dekade.

Jika benar-benar terwujud, perubahan itu bakal menjungkirbalikkan konsensus internasional tentang perlunya negara Palestina terdiri dari Gaza dan Tepi Barat yang hidup berdampingan dengan Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perkataan Trump itu “layak diperhatikan”.

Di sisi lain, wacana tersebut ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab, Indonesia, dan beberapa sekutu AS.

Mengapa Trump melontarkan wacana pengambilalihan Gaza?

Donald Trump benar tentang satu hal, yaitu diplomasi AS terhadap Israel dan Palestina selama puluhan tahun gagal menyelesaikan konflik.

Berbagai proposal perdamaian dan presiden telah datang dan pergi tetapi masalah di wilayah itu justru memburuk.

Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu pertikaian di Gaza adalah contohnya.

Trump, yang menghasilkan jutaan dolar sebagai pengembang property, membuat pengamatan valid: jika Gaza akan dibangun kembali bahkan di beberapa lokasi harus dibangun dari awal tidak masuk akal bagi ratusan ribu warga sipil menghuni di antara reruntuhan.

Pembangunan ulang Gaza akan sangat monumental. Amunisi yang tidak meledak dan tumpukan puing harus disingkirkan.

Saluran air dan listrik harus diperbaiki. Sekolah, rumah sakit, dan toko perlu dibangun kembali.

BBC

Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa proses pembangunan bisa memakan waktu bertahun-tahun dan selagi pembangunan berlanjut, warga Palestina harus pergi ke suatu tempat.

Namun, alih-alih mencari cara agar warga Jalur Gaza tetap tinggal di dekat rumah mereka, yang kemungkinan besar di kamp-kamp di bagian tengah dan selatan Jalur Gaza, Trump mengatakan mereka harus didorong untuk pergi secara permanen.

Trump percaya bahwa tanpa kehadiran mereka, “Riviera Timur Tengah” milik Amerika yang indah akan bangkit dari abu sehingga bisa menyediakan ribuan pekerjaan, peluang investasi, dan tempat bagi “masyarakat dunia untuk hidup”.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Usulan Trump ditolak berbagai pihak, termasuk Indonesia.

Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina.”

Tindakan itu, menurut Kemlu RI, “akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

Mengapa komentar Trump begitu kontroversial?

Bagi seorang presiden yang menghabiskan sebagian besar masa jabatan pertamanya berupaya mengubah kebijakan AS di Timur Tengah termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki usulan mengambil alih Jalur Gaza tergolong mengejutkan.

Tidak pernah ada presiden AS yang pernah berpikir bahwa menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan melibatkan pengambilalihan sebagian wilayah Palestina dan pengusiran penduduknya.

Pengusiran paksa penduduk Jalur Gaza tergolong pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Beberapa warga Palestina kemungkinan akan memilih untuk meninggalkan Gaza dan membangun kembali kehidupan mereka di tempat lain. Sejak Oktober 2023, sebanyak 150.000 orang telah melakukannya.

Tetapi sebagian lainnya tidak dapat atau tidak mau, baik karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk melakukannya atau karena keterikatan mereka dengan Gaza yang merupakan bagian dari tanah yang mereka sebut Palestina.

PBB memperkirakan dua pertiga dari seluruh bangunan di Gaza telah hancur atau rusak parah (Reuters)

Banyak warga Gaza adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka saat pembentukan negara Israel pada 1948periode yang disebut warga Palestina dengan istilah Nakba, kata dalam bahasa Arab yang berarti malapetaka.

Bagi warga Palestina yang memimpikan punya negara sendiri, kehilangan sebagian wilayahnya akan terasa seperti amputasi. Apalagi Gaza telah terpisah secara fisik dari Tepi Barat sejak 1948.

Putaran negosiasi sebelumnya, serta “Visi Perdamaian” Trump tahun 2020, mencakup rencana pembuatan terowongan atau rel kereta api yang dapat menghubungkan kedua wilayah.

Kini, Trump justru memberi tahu warga Palestina untuk menyerahkan Gaza untuk selamanya.

Walau Trump tidak secara eksplisit mendorong deportasi paksa warga sipil yang bertentangan dengan hukum internasional Trump jelas menganjurkan warga Palestina untuk pergi.

Pejabat Palestina telah menuduh Israel memblokir pasokan dari puluhan ribu karavan yang dapat membantu warga Gaza untuk tetap tinggal di wilayah yang tidak terlalu rusak selagi pembangunan berlangsung.

Negara-negara Arab, yang menurut Trump harus menerima sebanyak 1,8 juta pengungsi Gaza, terutama Mesir dan Yordania, telah menyatakan kemarahannya.

Keduanya memiliki cukup banyak masalah tanpa beban tambahan ini.

Bagaimana status Gaza?

Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Israel kemudian merebutnya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

Berdasarkan hukum internasional, Gaza masih dianggap diduduki oleh Israel. Namun, anggapan itu dibantah Israel. Negara itu berkilah bahwa pendudukan di Gaza berakhir pada 2005, ketika Israel secara sepihak membongkar permukiman Yahudi dan menarik militernya.

Sekitar tiga perempat anggota PBB mengakui Gaza sebagai bagian dari negara berdaulat Palestina, meskipun AS tidak.

BBC

Terputus dari dunia luar oleh tembok dan blokade maritim Israel, Gaza tidak pernah terasa seperti tempat yang benar-benar merdeka.

Tidak ada seorang pun yang bergerak masuk atau keluar Gaza tanpa izin Israel. Bandara internasional yang dibuka di tengah keriuhan pada 1998 dihancurkan oleh Israel pada 2001 selama pemberontakan Palestina kedua.

Israel dan Mesir memberlakukan blokade terhadap Gaza dengan alasan keamanan setelah Hamas memenangkan pemilihan Palestina pada 2006. Hamas mengusir para rival politiknya dari wilayah tersebut setelah pertempuran sengit tahun berikutnya.

Hingga saat ini warga Palestina menganggap Gaza sebagai penjara terbuka.

Dapatkah Trump mengambil alih Gaza jika dia menginginkannya?

AS tidak memiliki dalih hukum untuk mengklaim Jalur Gaza dan sama sekali tidak jelas bagaimana Trump memakai kekuatan Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Seperti klaimnya tentang Greenland atau Terusan Panama, belum jelas apakah Trump memang bersungguh-sungguh atau apakah komentar tersebut merupakan posisi tawar yang mengada-ada menjelang serangkaian negosiasi tentang masa depan Gaza.

Berbagai rencana telah dibahas untuk membentuk pemerintahan di Gaza pascaperang.

Pada bulan Desember, dua faksi utama Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat membentuk komite gabungan untuk menciptakan pemerintahan bersatu. Namun, sejauh ini kesepakatan tersebut tidak membuahkan hasil.

Di waktu lain, diskusi difokuskan pada pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, yang mungkin terdiri dari pasukan negara-negara Arab.

Trump melontarkan wacana soal pengambilalihan Gaza dalam jumpa pers di Washington, pada Selasa (04/02) (EPA)

Bulan lalu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab, AS, dan Israel telah membahas pembentukan pemerintahan sementara di Gaza sampai Otoritas Palestina (PA) yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat siap mengambil alih.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menegaskan bahwa PA tidak akan memiliki peran dalam mengelola Gaza pascaperang.

Apakah Trump hendak mengerahkan militer AS?

Pasukan AS sejatinya sudah ada di lapangan. Sebuah perusahaan keamanan AS telah mempekerjakan sekitar 100 mantan pasukan khusus AS untuk menjaga pos pemeriksaan di selatan Kota Gaza. Mereka bertugas memeriksa kendaraan warga Palestina yang kembali ke bagian utara Gaza.

Personel keamanan Mesir juga terlihat di pos pemeriksaan yang sama.

Ini bisa menjadi tanda-tanda awal perluasan kehadiran pasukan internasional yang mungkin dipimpin ASdi Gaza.

Meski demikian, itu bukanlah pengambilalihan AS sebab langkah tersebut membutuhkan intervensi militer skala besar di Timur Tengah sesuatu yang menurut Trump akan dia hindari.

Apakah wacana Trump bisa berdampak pada gencatan senjata Israel-Hamas?

Negosiasi tahap kedua dari gencatan senjata dua minggu antara Israel dan Hamas baru saja dimulai, tetapi sulit untuk melihat bagaimana pernyataan mengejutkan Trump akan membantu perwujudan gencatan tersebut.

Jika Hamas merasa hasil akhir dari seluruh proses ini adalah Gaza yang tidak berpenghuni tidak hanya tanpa Hamas, tetapi juga semua warga Palestina Hamas mungkin menyimpulkan tidak ada yang perlu dibicarakan dan menahan para sandera Israel yang tersisa.

Para pengkritik Netanyahu menuduh sang perdana menteri mencari alasan untuk menggagalkan negosiasi dan melanjutkan perang. Mereka pasti akan menyimpulkan bahwa, dengan melontarkan komentar-komentar ini, Trump sengaja membantu Netanyahu.

Di sisi lain, pendukung sayap kanan Netanyahu mengaku puas dengan rencana pengambilalihan Gaza oleh AS. Sebab langkah itu berpotensi mengurangi risiko pengunduran diri kabinet dan membuat masa depan politik Netanyahu tampak lebih terjamin.

Dalam hal itu, Trump telah memberi Netanyahu insentif yang kuat untuk mempertahankan gencatan senjata.

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, namun pasukan Israel belum sepenuhnya ditarik dari Gaza (Reuters)

Apa yang Trump katakan soal Tepi Barat?

Ketika Trump ditanya apakah dia setuju AS harus mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, Trump mengatakan dia belum mengambil sikap. Menurutnya, keputusan akan diumumkan dalam waktu empat minggu.

Pernyataan itu telah membuat warga Palestina khawatir. Sebab, Trump bisa saja mematikan rencana pendirian negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.

Mengakui legitimasi permukiman Israel di Tepi Barat juga akan menjadi keputusan yang sangat penting.

Sebagian besar khalayak paham bahwa permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Selama putaran perundingan perdamaian sebelumnya, para negosiator mengakui bahwa Israel akan dapat mempertahankan blok permukiman besar sebagai bagian dari perjanjian akhir, mungkin dengan imbalan sebagian kecil wilayah Israel.

Pada tahun 2020, Trump menjadi perantara Perjanjian Abraham, yang mengamankan normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan dua negara Arab, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

UEA menandatangani perjanjian tersebut dengan kesepahaman bahwa Israel tidak akan mencaplok wilayah Tepi Barat. Namun, kesepahaman ini mungkin sedang terancam.

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 14:58
Netanyahu Puji Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Gagasan Luar Biasa! Netanyahu Puji Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Gagasan Luar Biasa!

Washington DC –

Saat dunia menolak, pujian dilontarkan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza setelah merelokasi warganya. Netanyahu mengatakan tidak ada yang salah dengan gagasan Trump tersebut.

Pujian Netanyahu itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/2/2025), dilontarkan dalam wawancara dengan media terkemuka AS, Fox News, pada Rabu (5/2) waktu setempat.

“Gagasan sebenarnya adalah mengizinkan warga Gaza yang ingin pergi untuk pergi. Maksud saya, apa yang salah dengan hal itu? Mereka bisa pergi, lalu mereka bisa kembali lagi, mereka bisa relokasi dan kembali lagi. Tapi Anda harus membangun kembali Gaza,” ucap Netanyahu dalam wawancara tersebut.

“Itu adalah gagasan yang luar biasa dan saya pikir hal ini harus benar-benar diupayakan, dikaji, diupayakan dan dilakukan, karena menurut saya, hal ini akan menciptakan masa depan yang berbeda untuk semua orang,” ujarnya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Rencana kontroversial untuk mengambil alih Gaza itu diumumkan Trump dalam konferensi pers bersama dengan Netanyahu yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

Trump tidak hanya menyebut AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza, tapi juga akan “memilikinya” dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina yang ada di sana ke negara-negara lainnya. Dia bahkan menyebut relokasi warga Gaza itu akan dilakukan “secara permanen”.

Rencana Trump itu menghancurkan kebijakan AS sejak lama yang memegang teguh solusi dia negara sebagai satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina.

Dalam konferensi pers pada Rabu (5/2), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menegaskan bahwa gagasannya adalah warga Gaza meninggalkan wilayah itu untuk periode “sementara” selama rekonstruksi dan pembersihan puing berlangsung.

Tidak diketahui secara jelas apakah Trump akan melanjutkan gagasannya itu, atau sesuai dengan citranya sebagai pembuat kesepakatan yang cerdik, Trump hanya melontarkan langkah ekstrem itu sebagai taktik tawar-menawar.

Masa jabatan pertama Trump, menurut para pengkritik, dipenuhi pernyataan kebijakan luar negeri yang berlebihan, dan banyak yang tidak pernah dilaksanakan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 14:41
Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik

TRIBUNNEWS.COM- Rencana Donald Trump mengambilalih Gaza memecah belah Partai Republik, menimbulkan pertanyaan tentang ‘America First’.

Gagasan itu memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari kalangan Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Donald Trump.

Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS menduduki Jalur Gaza memicu kebingungan dan skeptisisme dari sebagian rekan Republiknya pada hari Rabu, sementara yang lain mendukung gagasannya yang “berani dan tegas”.

Bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Donald Trump mengusulkan AS “mengambil alih Gaza” dan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah mengusir warga Palestina.

Gagasan tersebut memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari Partai Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Trump seperti menghentikan bantuan luar negeri dan memberhentikan ribuan pekerja federal.

Anggota parlemen yang skeptis mengatakan mereka masih mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina yang telah lama menjadi dasar diplomasi AS.

Beberapa juga menolak gagasan untuk membelanjakan uang pembayar pajak AS atau mengirim pasukan AS.

“Saya pikir kita memilih Amerika terlebih dahulu,” kata Senator Republik Rand Paul di X.

“Kita tidak punya urusan untuk memikirkan pendudukan lain yang akan menghancurkan harta kita dan menumpahkan darah prajurit kita.”

Partai Republik memiliki mayoritas tipis di Kongres atas Partai Demokrat, yang menolak gagasan itu secara langsung.

“Itu adalah pembersihan etnis dengan nama lain,” kata Senator Chris Van Hollen di MSNBC .

Senator Republik Jerry Moran mengatakan gagasan solusi dua negara tidak bisa begitu saja ditolak. “Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara sepihak,” katanya kepada wartawan.

Senator Lisa Murkowski mengatakan dia tidak akan berspekulasi tentang kemungkinan usulan untuk mengirim pasukan AS ke wilayah “yang sudah cukup mengalami kekacauan.”

“Saya bahkan tidak ingin berspekulasi mengenai pertanyaan itu, karena menurut saya itu cukup menakutkan,” katanya.

Ketua DPR Mike Johnson memuji rencana tersebut sebagai “tindakan berani dan tegas untuk mencoba mengamankan perdamaian di wilayah tersebut.”

‘Dukung presiden’

Johnson mengatakan dia akan membahas masalah tersebut dengan Netanyahu ketika dia bertemu dengannya di US Capitol pada hari Kamis.

“Saya pikir orang-orang memahami pentingnya hal itu, dan kami akan mendukung Israel saat mereka berupaya mencapai tujuan ini. Dan kami akan mendukung Presiden atas inisiatifnya,” kata Johnson dalam konferensi pers.

Trump berkampanye dengan janji bahwa ia akan menghindari keterlibatan asing baru dan “perang abadi,” dan jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan minat yang terbatas terhadap agenda ekspansionisnya yang baru, bahkan di antara para pemilih Republik.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 20-21 Januari, setelah pelantikan Trump tetapi sebelum komentar terakhir tentang Gaza, menemukan bahwa hanya 15 persen dari Partai Republik yang mendukung gagasan AS menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh wilayah baru.

Perwakilan Tim Burchett, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan dia mendukung saran Trump bahwa AS harus mengembangkan properti tepi laut Gaza yang berharga.

“Saya pikir orang Amerika dan kapitalisme memiliki peluang nyata untuk menyebabkan perubahan nyata di dunia, dan itu akan menjadi contoh sempurna dari itu,” katanya.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan ia mendukung “membawa perdamaian, stabilitas, dan keamanan ke wilayah itu,” tetapi setiap gagasan harus diperiksa secara menyeluruh.

SUMBER: THE NEW ARAB

06/02/2025 14:36
Sesi Tukar Kado, Netanyahu Hadiahi Trump Pager Emas, Presiden AS Beri Sebuah Foto untuk PM Israel – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah berupa pager emas dan pager biasa kepada Presiden AS Donald Trump.

Hadiah tersebut tampaknya merujuk pada serangan besar yang terjadi di Lebanon pada September 2024, dikutip dari Middle East Eye.

Menurut laporkan, operasi tersebut menghancurkan jaringan komunikasi kelompok Hizbullah.

Dikutip dari Channel 12, Trump membalas hadiah tersebut dengan memberikan Netanyahu sebuah foto mereka berdua yang diambil saat kunjungan perdana menteri ke Amerika Serikat.

Foto itu disertai dedikasi, “Untuk Bibi, seorang pemimpin besar”.

Trump Puji Serangan Pager di Lebananon: “Operasi Hebat”

Serangan pager yang terjadi pada 17 September 2024 melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah di seluruh Lebanon.

Ledakan ini menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai kurang lebih 4.000 orang lainnya.

Para korban luka mengalami cedera di kepala dan perut.

Sementara beberapa kehilangan penglihatan atau anggota tubuh, terutama jari.

Di antara korban terdapat seorang gadis berusia 10 tahun yang terbunuh di Lembah Bekaa, Lebanon, ketika pager ayahnya, yang merupakan anggota Hizbullah, meledak.

Putra seorang anggota parlemen Hizbullah juga dilaporkan termasuk di antara mereka yang tewas

Keesokan harinya, serangkaian ledakan walkie-talkie turut terjadi, termasuk di sebuah pemakaman yang menewaskan lebih dari 20 orang yang sebelumnya tewas dalam ledakan pager.

Trump merujuk serangan tersebut sebagai “operasi besar”, Times of Israel melaporkan.

Presiden AS juga mengakui keberhasilan operasi yang berfokus pada anggota Hizbullah Lebanon, meskipun banyak individu yang tidak berafiliasi dengan kelompok tersebut juga menjadi korban.

Beberapa non-kombatan yang tidak terkait dengan kelompok teroris itu juga turut menjadi korban.

Serangan di Lebanon ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Hizbullah, yang didukung oleh Iran.

Serangan tersebut merupakan bagian dari respons Israel terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Hizbullah, yang dimulai setelah serangan dari kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.

Selama konflik ini, Israel memperintahkan serangan balasan terhadap kelompok Hizbullah sebagai bagian dari upaya untuk menanggapi ancaman yang terus meningkat dari kelompok teroris tersebut.

Operasi yang merusak infrastruktur komunikasi Hizbullah ini telah mengundang pujian dari Trump yang menilai langkah tersebut sebagai operasi yang sangat berhasil.

Meskipun menyebabkan korban jiwa di luar sasaran yang dimaksud, operasi tersebut dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar.

Trump Berniat Ambil Alih Gaza

Dalam konferensi pers selama pertemuan Trump dan Netanyahu du Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025) waktu AS, keduanya membahas tentang Jalur Gaza.

Presiden AS menyatakan akan mengambilalih Gaza dan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

“AS akan mengambilalih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pembangunan di sana,” kata Trump, dikutip dari The Guardian.

“Kami akan bertanggung jawab untuk membersihkan wilayah tersebut dari bom-bom yang belum meledak dan senjata-senjata berbahaya lainnya.”

“Kami akan meratakan wilayah tersebut dan menghilangkan bangunan-bangunan yang hancur.”

“Jika diperlukan, kami akan melakukannya.”

“Kami akan mengambilalih, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” tambahnya.

Ketika ditanya siapa yang akan tinggal di Gaza, Trump menyatakan, tempat itu bisa menjadi rumah bagi “masyarakat dunia”.

Ia bahkan menggambarkan Gaza sebagai calon “Riviera-nya Timur Tengah.”

Seruan pengambilalihan Gaza mendapat kecaman masyarakat internasional, termasuk Hamas.

Kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza telah mengkritik pernyataan Trump, Indian Express melaporkan.

Mereka mengatakan gagasan Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

Perkembangan Terkini Perang Israel-Hamas di Gaza

Utusan Palestina untuk PBB: Gaza Bukan Tanah Bebas yang Bisa Dirampas

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan pidato di hadapan wartawan di New York, menanggapi komentar Trump tentang “;pengambilalihan” Jalur Gaza.

“Jalur Gaza bukanlah tanah bebas yang bisa direbut oleh siapa pun,” kata Mansour, dikutip dari Al Jazeera.

“Hari-hari seperti itu sudah berlalu. Setiap bidang tanah di negara mana pun adalah milik orang-orang yang tinggal di bidang tanah tersebut.”

“Oleh karena itu, Anda tahu, kami bertekad untuk tetap berada di Jalur Gaza.”

Pasukan Israel Kepung Kamp Far’a

Militer Israel telah melanjutkan pengepungan selama berhari-hari di kamp Far’a, selatan Tubas di Tepi Barat yang diduduki, menurut Al Jazeera Arabic.

Mereka mencegah penduduk di kamp menerima makanan dan air, sementara kru ambulans juga diblokir untuk memasuki area tersebut.

Pasukan Israel juga menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki, dengan ledakan dilaporkan di sana, sumber lokal mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

Serangan Israel telah dilaporkan di lokasi lain di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk:

Kota Attil, sebelah utara Tulkarem, tempat seorang pria Palestina ditangkap.
Kota Jenin, tempat dua orang pria ditangkap.
Kota Tammun, sebelah selatan Tubas, tempat seorang pria dan kedua putranya ditangkap.
Kota Nablus.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

06/02/2025 12:24
5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

1. Kurangnya Detail Rencana

Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

2. Gedung Putih yang Plinplan

Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

“Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

4. Keraguan dari Partai Republik

Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 10:40
Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Ramallah –

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza, setelah memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana ke tempat lainnya. Abbas menegaskan hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan.

Abbas, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), juga menyebut rencana Trump itu melanggar hukum internasional.

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

“Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar,” tegas Abbas dalam pernyataannya.

“Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina,” sebutnya.

Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pada Selasa (4/2) waktu setempat, secara mengejutkan mengumumkan AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat-tempat lainnya.

Menanggapi pernyataan itu, Abbas menekankan Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari tanah Palestina” bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

“Hak-hak warga Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan,” tegasnya.

“Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil keputusan tentang masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina,” ucap Abbas dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Abbas mendesak Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab dalam menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak asasi rakyat Palestina.

Sekretaris Jenderal PLO, Hussein al-Sheikh, secara terpisah mengecam rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke tempat lainnya, seperti Mesir atau Yordania. Al-Sheikh menegaskan pihaknya menolak “semua seruan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 10:38
Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Qatar, yang menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

Qatar pun mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

“Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

“Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

Penolakan Keras dari Presiden Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

“Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

“Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

“Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

“Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

“Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

“Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

06/02/2025 06:43