Tag: Benjamin Netanyahu

Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena melakukan penyelidikan menargetkan AS dan sekutu dekatnya, Israel. Trump menyebut penyelidikan semacam itu “tidak berdasar”.

Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), menyebut ICC yang berkantor di Den Hague telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Perintah eksekutif Trump yang diumumkan Gedung Putih itu juga menyebut ICC terlibat dalam “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kami, Israel”. Hal ini tampaknya merujuk pada penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang oleh personel militer AS di Afghanistan dan pasukan Israel di Jalur Gaza.

Dalam penjatuhan sanksi, Trump memerintahkan pembekuan aset-aset dan larangan perjalanan terhadap para pejabat ICC, para pegawainya dan anggota keluarga mereka, ke AS. Sanksi itu juga berlaku untuk siapa pun yang dianggap membantu penyelidikan ICC terhadap AS dan Israel.

Langkah Trump menjatuhkan sanksi untuk ICC itu menjadi bentuk dukungan setelah Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih, yang diwarnai pengumuman mengejutkan soal rencana AS mengambil alih Jalur Gaza setelah merelokasi warganya ke negara-negara lainnya di Timur Tengah.

Baik AS maupun Israel bukanlah anggota ICC.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan sanksi finansial dan larangan visa terhadap jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan para pejabat senior ICC serta staf lainnya pada tahun 2020 lalu. Sanksi itu diberlakukan setelah Bensouda menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap tentara AS di Afghanistan.

Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

Mantan Presiden AS Joe Biden mencabut sanksi tersebut segera setelah dia menjabat pada tahun 2021 lalu.

Mahkamah Pidana Internasional Kutuk Sanksi AS

ICC, dalam tanggapannya pada Jumat (7/2), mengutuk sanksi yang dijatuhkan Trump terhadap institusi mereka. ICC bersumpah akan terus memberikan “keadilan dan harapan” di seluruh dunia.

“ICC mengutuk dikeluarkannya perintah eksekutif oleh AS yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap para pejabatnya dan merugikan kinerja peradilan yang independen dan tidak memihak,” tegas ICC dalam pernyataannya.

“Pengadilan berdiri teguh dengan para personelnya dan bersumpah untuk terus memberikan keadilan dan harapan bagi jutaan korban tidak bersalah dari kekejaman di seluruh dunia,” imbuh pernyataan tersebut.

Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

07/02/2025 17:15
Jika Bukan karena Israel, Iran Mungkin Sudah Punya Senjata Nuklir 10 Tahun Lalu, Kata Netanyahu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran mungkin sudah memiliki senjata nuklir sepuluh tahun lalu jika tidak direcoki Israel.

Pernyataan itu disampaikan Netanyahu beberapa hari setelah The New York Times melaporkan para ilmuwan Iran sedang mengupayakan metode yang lebih cepat untuk mengembangkan senjata nuklir.

Menurut intelijen Amerika Serikat (AS), ilmuwan Negeri Mullah itu ditugasi mencari cara baru untuk membuat bom atom.

Laporan The New York Times juga menyebutkan bahwa persoalan nuklir Iran turut menjadi bahasan saat Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih minggu ini.

Netanyahu menyebut ambisi nuklir Iran tetap menjadi ancaman bagi Israel.

“Iran mungkin sudah punya senjata nuklir sepuluh tahun lalu jika kami tidak mengambil berbagai langkah untuk menahan mereka. Kami menahan mereka,” kata Netanyahu kepada Fox News hari Kamis, (6/2/2025).

Perdana menteri sayap kanan itu mengklaim upaya Iran membuat senjata nuklir belum sepenuhnya dihentikan. Dia lalu mengutip pernyataan Presiden AS Donald Trump.

“Presiden [Trump] mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, yang saya katakan juga: Iran tak boleh punya senjata nuklir,” kata Netanyahu.

WAWANCARA NETANYAHU – Tangkapan layar YouTube Fox News yang diambil pada Kamis (6/2/2025) memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam wawancara dengan wartawan Fox News. (Tangkapan layar YouTube Fox News)

Russa Today melaporkan Israel dan Barat sudah lama menuding aktivitas penganiayaan uranium Iran sebagai upaya rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir.

Di sisi lain, Iran membantah tudingan itu dan mengklaim aktivitas nuklirnya hanya ditujukan untuk keperluan damai. Selama puluhan tahun Iran dijatuhi sanksi karena program nuklirnya.

Pada tahun 2015 Iran mencapai kesepakatan nuklir bernama Rencana Komprehensif Aksi Gabungan (JCPA). Kesepakatan itu membatasi program nuklir Iran. Sebagai gantinya, sebagai sanksi terhadap Iran akan dicabut.

Namun, tiga tahun kemudian AS menarik diri dari kesepakatan itu. Sejak itu Iran mulai meningkatkan kemampuan pengayaan uraniumnya.

Iran disebut bisa buat satu bom nuklir dalam seminggu

Iran diyakini sudah memiliki cukup uranium untuk membuat beberapa senjata nuklir.

Pada bulan Januari 2024 Direktur Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan Iran tidak punya masalah teknis dalam pembuatan bom nuklir.

Grossi menyebut Iran bisa membuat bom senjata nuklir jika negara itu memang menginginkannya.

Selama beberapa tahun terakhir, kelompok garis keras di Iran mendesak Iran untuk mencontoh Korea Utara.

Kelompok itu percaya bahwa kekuatan nuklir yang dimiliki Iran akan mampu dipertahankan meski nantinya ada tekanan dari negara lain.

Sementara itu, ekonom Richard W. Rahn dalam tulisannya di Washington Times pada bulan Februari 2024 mengatakan Iran barangkali sudah memiliki lima senjata nuklir.

Kata Rahn, bisa jadi jumlah senjata nuklir Iran sudah meningkat menjadi selusin pada bulan Mei 2024.

Pada bulan Oktober 2023 beberapa intelijen memperkirakan Iran sudah memiliki cukup uranium yang weapon-grade untuk membuat satu bom dalam sepekan.

Uranium itu bahkan cukup untuk membuat lima bom nuklir dalam enam pekan.

Adapun saat ini sudah bulan April 2024 atau sudah hampir enam bulan sejak data intelijen itu diungkapkan.

Pakar nuklir bernama David Albert pada bulan Januari lalu menyebutkan bahwa Iran butuh waktu sekitar satu minggu untuk mengayakan uranium guna membuat senjata atom pertamanya.

“Kenyataan yang mengecewakan ialah bahwa Iran sudah tahu cara membuat senjata nuklir, meski ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yang terkait dengan pembuatan senjata nuklir,” kata Albright dikutip dari Iran International.

“Iran bisa dengan cepat membuat uranium yang cukup weapon-grade (memenuhi standar untuk senjata) untuk membuat banyak senjata nuklir, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Iran tahun 2003,” katanya menambahkan.

Albert menyebut Iran bisa memiliki cukup uranium weapon-grade untuk membuat enam senjata nuklir dalam satu bulan.

“Setelah lima bulan menghasilkan uranium weapon-grade, Iran bisa punya cukup uranium untuk membuat 12 senjata nuklir.”

Di sisi lain, Israel yang menjadi musuh besar Iran berusaha menggagalkan proyek nuklir Iran.

Jika Iran memiliki banyak senjata nuklir, itu bisa berarti kiamat bagi negara Zionis.

(*)

07/02/2025 17:00
Negara Palestina Bisa Berdiri di Wilayah Arab Saudi

PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel penjajah, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Negara Palestina bisa berdiri di wilayah Arab Saudi. Menurutnya, Arab Saudi memiliki cukup tanah untuk menyediakan negara Palestina.

“Saudi dapat menciptakan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” katanya dalam wawancara Channel 14 pada Kamis 6 Februari 2025.

Ketika ditanyai tentang negara Palestina sebagai syarat normalisasi dengan Arab Saudi, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya akan menolak hal itu.

“Kami tidak akan membuat kesepakatan yang akan membahayakan Negara Israel,” ucapnya.

“Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada sebuah negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina, dan lihat apa yang kami dapatkan? pembantaian terbesar sejak Holocaust,” tutur Benjamin Netanyahu menambagkan.

Wawancara itu dilakukan selama kunjungan Benjamin Netanyahu ke Washington, yang dimulai dengan konferensi pers bersama dengan Presiden AS Donald Trump, dengan presiden AS itu mengumumkan rencananya agar negaranya menguasai Jalur Gaza.

Selain itu, keduanya membahas potensi normalisasi dengan Arab Saudi.

“Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” ucap Benjamin Netanyahu.

Respons Arab Saudi

Akan tetapi, tak lama setelah konferensi pers, kementerian luar negeri Saudi menyatakan tidak akan membahas hubungan dengan Israel penjajah tanpa pembentukan negara Palestina.

“Tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa solusi dua negara yang adil dan komprehensif bagi rakyat Palestina,” ucap pernyataan tersebut, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Jerusalem Post.

Pernyataan tersebut sejalan dengan posisi Arab Saudi selama ini, yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina dengan batas-batas yang jelas berdasarkan kesepakatan internasional. Riyadh juga menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

Awal pekan ini, pejabat Israel penjajah yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka khawatir Benjamin Netanyahu akan bersedia mengakhiri perang di Gaza dan menunda aneksasi Tepi Barat demi memajukan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.

Para pejabat khawatir bahwa perdana menteri akan menggunakan penundaan aneksasi sebagai kompromi dalam upaya untuk mempengaruhi Riyadh dari menuntut jalan menuju negara Palestina.

Trump Mau Ambil Alih Gaza

Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih dan memiliki Gaza, setelah menyingkirkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Rencana itu akan dilakukan, setelah warga Palestina ‘direlokasi’ ke negara lain saat Gaza dibangun kembali.

Presiden AS yang baru dilantik itu menyatakan niatnya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.

Dalam pengumuman mengejutkan yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap konflik Israel-Palestina, Donald Trump mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelopori pembangunan di Gaza untuk memasok pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi orang-orang di daerah tersebut.

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan memilikinya,” kata Donald Trump di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan bertanggung jawab untuk membersihkan bangunan yang hancur dan membongkar bom berbahaya yang tidak meledak serta senjata lainnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

07/02/2025 16:19
Rencana Trump Pindah Paksa Warga Gaza ke Yordania akan Jadi Deklarasi Perang Yordania dengan Israel? – Halaman all

Apakah Yordania Mengatakan akan Berperang karena Rencana Donald Trump di Gaza?

TRIBUNNEWS.COM- Laporan minggu ini yang menunjukkan bahwa perang antara Yordania dan Israel dapat dipicu oleh rencana pembersihan etnis di Gaza oleh Presiden AS Donald Trump.

Laporan menunjukkan bahwa Yordania telah menyatakan kesediaannya untuk berperang dengan Israel atas rencana pembersihan etnis Donald Trump di Jalur Gaza.

Hal ini terjadi setelah Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia ingin melihat AS “memiliki” Gaza dan bahwa negara-negara seperti Mesir dan Yordania, harus dan akan menyerap populasi Palestina yang mengungsi, sambil mengklaim “semua orang menyukai” rencananya.

Baik Mesir maupun Yordania dengan tegas menolak gagasan tersebut dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan.

Komentar keras dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyusul pengumuman Donald Trump menunjukkan bahwa Amman akan mengambil sikap tegas terhadap Israel jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara paksa mengusir penduduk Gaza.

Akan tetapi, akankah kerajaan itu bertindak sejauh terlibat dalam perang dengan Israel sebagai respons terhadap pembersihan etnis lebih lanjut di tanah Palestina?

Beberapa media telah mengklaim demikian, khususnya setelah laporan berbahasa Arab mengutip pernyataan Safadi:

“Jika ada upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa ke Yordania, kami akan menghadapinya dengan segala kemampuan kami. Ini adalah pernyataan perang terhadap Yordania, dan kami akan menanggapinya.”

Beberapa pengamat urusan Yordania-Palestina mengatakan komentar Safadi menekankan betapa seriusnya situasi.

“Dia mengatakan komentar-komentar ini untuk menekankan implikasi dari rencana Trump – inilah yang dimaksud Safadi. Ini adalah garis merah bagi Yordania, mereka juga khawatir hal ini akan memicu perang saudara karena telah mengobarkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan masa depan tentang lebih banyak pengungsi di negara ini,” katanya kepada TNA .

“Jadi, Yordania mengirim pesan kepada Trump, Amerika dan Israel, agar mereka tidak mencoba. Bukannya mereka ingin berperang, tetapi mereka harus menghentikan hal ini terjadi,” tambahnya.

Adoni mengatakan urgensi dalam retorika tersebut digunakan karena rencana Trump telah menjadi “bahaya strategis bagi kelangsungan hidup Yordania dan tahta Hashemite, inilah sebabnya dia mengatakan mereka akan berperang”.

Ia juga mencatat bahwa hari Jumat akan terlihat banyak aktivitas di seluruh Yordania untuk mengekspresikan penolakan terhadap rencana Trump melalui protes massa yang akan menandai salah satu momen langka di mana opini publik dan sikap resmi cocok.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan, kata Adoni, adalah jika Yordania mau menerima pengungsi Palestina, “mereka akan dituduh tunduk kepada Israel dan mereka tidak mampu melakukan itu”.

Ia mengatakan banyak yang percaya bahwa tindakan tersebut akan menjadi “akhir bagi Yordania” dan penggunaan kata “pemindahan” oleh Israel berarti “pengusiran”.

Deklarasi perang?

Komentar dari Safadi muncul menyusul perang brutal di Gaza yang menyebabkan seluruh penduduk mengungsi, dan serangan mengerikan di Tepi Barat di mana 70 warga Palestina, termasuk 10 anak-anak, tewas dan sekitar 26.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Dalam wawancara sebelumnya, Safadi mengatakan Israel terus menggusur dan berupaya memindahkan penduduk ke Yordania, sebuah situasi yang tidak akan diterima kerajaan tersebut, di mana lebih dari separuh penduduknya lahir di Palestina.

“Mengusir warga Palestina dari Tepi Barat ke Yordania berarti memindahkan krisis yang telah diciptakan oleh pendudukan dan semakin memburuk,” kata Safadi.

Pada bulan September tahun lalu, ia juga memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina di Tepi Barat ke negaranya akan ditafsirkan sebagai “deklarasi perang” dalam sebuah konferensi pers.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa Yordania akan menutup perbatasannya jika warga Palestina mulai menyeberang ke negara itu, yang merupakan hasil yang lebih mungkin terjadi jika terjadi program pembersihan etnis massal.

Perkembangan terkini terjadi saat Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Raja Yordania Abdullah di Amman, di mana ia menekankan perlunya mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Separuh dari 11 juta penduduk Yordania adalah warga Palestina, dan sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 selama Nakba, banyak warga Palestina yang mencari perlindungan di sana.

Menurut angka PBB, 2,2 juta warga Palestina terdaftar sebagai pengungsi di Yordania.

SUMBER: NEW ARAB

07/02/2025 15:57
Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir. Hal ini diucapkan Trump setelah secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza, setelah merelokasi warganya ke negara lain.

“Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

“Tentara AS tidak akan diperlukan! Stabilitas di kawasan akan berkuasa!!!” tulis Trump dalam pernyataannya pada Kamis (6/2) waktu setempat.

Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa warga Palestina “seharusnya sudah dimukimkan kembali di komunitas-komunitas yang jatuh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut”.

Pernyataan terbaru Trump ini disampaikan setelah pada awal pekan ini, sang Presiden AS mengejutkan dunia dengan mencetuskan bahwa “AS akan mengambil alih Jalur Gaza”.

“Kami juga akan melakukan pekerjaan terhadapnya. Kami akan memilikinya,” ucap Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

Dia hanya memberikan sedikit rincian soal bagaimana AS akan memindahkan lebih dari 2 juta warga Gaza atau bagaimana AS akan mengendalikan wilayah yang dilanda perang tersebut.

Gagasan kontroversial Trump itu menuai kritikan dan penolakan dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

Tak lama usai pernyataan Trump itu, Gedung Putih tampak berupaya meredakan kehebohan dan penolakan global yang muncul.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali. Leavitt juga menegaskan tidak ada komitmen pengerahan tentara AS ke Jalur Gaza.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menyebut gagasan Trump untuk mengambil alih Gaza “bukan dimaksudkan sebagai rencana jahat”. Dia juga mengatakan bahwa warga Gaza hanya akan direlokasi untuk “sementara” selama rekonstruksi berlangsung.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

07/02/2025 11:24
Perang Akan Berhenti Jika Pemimpin Hamas pergi dari Gaza

PIKIRAN RAKYAT – Benjamin Netanyahu selaku pemimpin Israel mengatakan bahwa ia bersedia mengakhiri perang di Gaza jika Pemimpin Hamas meninggalkan wilayah itu dan mengasingkan diri ke negara ketiga.

Ucapan tersebut ia katakan saat pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Rabu, 5 Februari 2025.

Netanyahu menyebutkan pengasingan terhadap pemimpin kelompok perlawanan Palestina itu akan menjadi salah satu rencana perdamaian di Gaza yang disampaikannya kepada Trump.

Selain itu, ia juga mengatakan keinginannya untuk memperpanjang gencatan senjata tahap pertama d Gaza untuk membebaskan banyak sandera.

Perpanjangan tersebut untuk membuka jalan bagi pembebasan dua atau tiga warga Israel yang disandera oleh Hamas.

Lalu, jika perpanjangan itu disetujui dalam negosiasi di tahap kedua, Netanyahu akan menawarkan pembebasan sejumlah warga palestina yang masih ditahan oleh Israel termasuk tahanan senior.

Pejabat AS pun mengatakan sebagai imbalan dari tawaran itu, netanyahu akan meminta Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa dan pemimpin kelompok itu mengasingkan diri.

Diketahui, Gencatan senjata tahap pertama di Gaza telah berlaku mulai dari 19 Januari dan menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk membebaskan sandera Israel dan tahanan Palestina.

Lalu, kesepakatan itu didukung oleh Qatar, Mesir, dan AS yang telah mendirikan pusat Koordinasi di Kairo.

Kemudian, pada Selasa, Hamas mengumumkan dimulainya negosiasi untuk gencatan senjata untuk tahap kedua.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak menjamin gencatan senjata di Jalur Gaza bisa bertahan.

“Saya telah melihat orang-orang dianiaya. Tidak seorangpun pernah melihat hal seperti itu. Tidak, saya tidak memiliki jaminan bahwa perdamaian akan terwujud,” ucapnya.

Media Israel mengatakan bahwa Netanyahu batal mengirimkan tim perundingan ke Qatar untuk membahas fase kedua perjanjian gencatans enjata Gaza pada Senin sampai akhirnya dirinya bertemu dengan Trump.

Tahap pertama perjanjian yang sedang berlangsung adalah mencakup gencatan senjata selama enam pekan, dimana para tahanan dibebaskan oleh israel dan Hamas.

Berdasarkan ketentuan, gencatan senjata tahap pertama bisa diperpanjang selama para kedua pihak melanjutkan negosiasi untuk mendapatkan tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

Ketentuan tersebut mencakup pembebasan sandera lebih lanjut termasuk tentara Israel laki-laki. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

07/02/2025 10:51
Trump Jatuhkan Sanksi ke Mahkamah Pidana Internasional Gara-Gara Selidiki Netanyahu

GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Kamis (6/2/2025) karena menyelidiki sejumlah individu di AS dan Israel.

Sanksi yang dijatuhkan AS mencakup pemblokiran properti dan aset ICC, serta penangguhan izin masuk bagi pejabat, staf, dan petugas ICC, serta anggota keluarga dekat mereka, menurut perintah tersebut.

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena kedua negara itu bukan pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” kata Trump dalam perintah itu dikutip dari Anadolu.

Menurut dia, AS dan Israel tidak pernah mengakui yurisdiksi ICC dan keduanya adalah negara “demokrasi berkembang dengan militer yang mematuhi hukum perang secara ketat”.

Dia juga mengatakan bahwa tindakan ICC menjadi “preseden yang berbahaya” karena membuat sejumlah individu di kedua negara itu berisiko mengalami “pelecehan, penyalahgunaan, dan kemungkinan penangkapan”.

Perintah eksekutif itu ditandatangani Trump di tengah kunjungan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu, salah satu individu yang menjadi target perintah penangkapan ICC karena melancarkan perang genosida di Jalur Gaza, Palestina.

Sebelumnya, ketika menggelar jumpa pers bersama Netanyahu di Washington, Trump mengatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Jalur Gaza yang luluh lantak akibat agresi Israel.

07/02/2025 09:27
Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran, Targetkan Jaringan Minyak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran, menandai langkah pertama sejak ia kembali ke Gedung Putih.

Sanksi ini bertujuan untuk menekan jaringan minyak Iran dan mengembalikan kampanye “tekanan maksimum” yang pernah ia terapkan.

Pada Kamis (6/2/2025), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada perusahaan kapal dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan minyak Iran yang telah dikenakan sanksi sebelumnya.

Menteri Keuangan Scott Bessent menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menghalangi pendanaan bagi program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok teroris regional.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini,” kata Bessent, Al Jazeera melaporkan.

Sanksi ini mencakup entitas dan individu dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab.

Tindakan terbaru ini muncul dua hari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghidupkan kembali tekanan terhadap Iran.

Pada 2018 lalu, Trump membatalkan kesepakatan internasional dengan Teheran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang sebelumnya mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Perintah eksekutifnya minggu ini mengarahkan pejabat AS untuk meninjau dan memperketat sanksi guna mengurangi ekspor minyak Iran hingga nol.

Iran telah lama menolak sanksi terhadap sektor minyaknya, menyebutnya sebagai pembajakan.

Teheran juga menegaskan bahwa penjualan minyak adalah haknya sebagai negara berdaulat.

Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa ekspor minyak Iran mendukung kelompok teroris dan proksi.

“Washington tidak akan menoleransi perilaku yang ilegal,” ungkap pernyataan Departemen Luar Negeri.

Sementara itu, para pemimpin Iran berpendapat bahwa negara mereka tengah berupaya mendapatkan senjata nuklir, yang telah memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS, terutama Israel.

Donald Trump Jatuhkan Sanksi kepada ICC

Trump juga menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC) melalui perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (6/2/2025) malam.

Keputusan ini diumumkan oleh Gedung Putih dan dilaporkan oleh The Guardian.

Perintah eksekutif tersebut menuduh ICC terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak sah dan tidak berdasar, yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Trump mengeklaim ICC menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.

Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan aset di AS yang dimiliki oleh individu-individu yang ditunjuk, serta melarang mereka dan keluarga mereka untuk memasuki wilayah AS.

Perintah tersebut juga memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi nyata dan signifikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutunya.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai seberapa cepat pemerintahan Trump akan mengumumkan nama-nama individu yang terkena sanksi.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

07/02/2025 09:03
Video Terkuak Sosok di Balik Rencana Pengusiran Warga Gaza, Bukan Donald Trump ataupun Netanyahu – Halaman all

Terungkap sosok di balik rencana pengusiran warga Gaza Palestina dari tanah kelahiran mereka.

Tayang: Jumat, 7 Februari 2025 08:08 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Terungkap sosok di balik rencana pengusiran warga Gaza Palestina dari tanah kelahiran mereka.

Ternyata ide tersebut bukan dari Presiden AS Donald Trump maupun PM Israel Benjamin Netanyahu.

Lantas siapa sosok tersebut?(*)

Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

07/02/2025 08:08
Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

Yerusalem –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza, Palestina. Israel menyiapkan rencana untuk warga Palestina yang sukarela meninggalkan Gaza.

Dilansir dari AFP, Kamis (6/2/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menginstruksikan kepada militer untuk merumuskan rencana bagi warga Palestina yang mau meninggalkan Gaza.

“Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan keberangkatan sukarela bagi warga Gaza,” kata Katz.

Katz mengatakan warga Palestina dapat pergi ke negara mana pun yang bersedia menerima mereka.

Usulan pengambilalihan Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri itu diutarakan Trump kala menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pernyataan Trump ini mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBB mengatakan pemindahan paksa warga Palestina sama saja dengan pembersihan etnis. Trump pun mengklaim semua orang akan menyukai rencananya.

Namun, dia hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana cara memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pemindahan warga Palestina hanya sementara.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut seruan Trump itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.mengecam pernyataan Trump. Apa yang diutarakan Trump, jelas Hamas, sama sekali tidak dapat diterima.

“Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Hazem Qassem.

“Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi,” lanjutnya.

Meski dihujani kritik, Trump kembali menegaskan tetap akan mengambil alih Gaza. Ia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

“Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut,” tulis Trump.

Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pada pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

(isa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 23:30