Tag: Benjamin Netanyahu

  • Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen – Halaman all

    Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen – Halaman all

    Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen!

     

    TRIBUNNEWS.COM – Cemen. Kata tidak baku, istilah dari bahasa Sunda yang berarti lembek atau lemah, sepertinya cocok untuk menggambarkan pengakuan mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant soal mantan atasannya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam menghadapi situasi negara pendudukan tersebut di masa perang.

    Dalam wawancara yang disiarkan media Israel, Channel 12, Kamis (6/2/2025), Gallant menuduh Netanyahu terlalu ragu menggunakan kekuatan militer melawan Hamas dan Hizbullah.

    Keraguan Netanyahu ini, kata Gallant, akhirnya merusak peluang terjadinya kesepakatan gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas yang ‘layak’  (menguntungkan Israel) pada Mei tahun lalu.

    Keraguan Netanyahu ini, tambahnya, juga berujung kegagalan menghasilkan rencana politik untuk memanfaatkan capaian operasi militer pasukan Israel (IDF) di Gaza.

    Dalam wawancara tersebut — yang pertama bagi Gallant dengan televisi Israel sejak ia dipecat dari jabatannya oleh Netanyahu pada bulan November 2024 — jenderal yang kini menjadi anggota parlemen Israel (Knesset) itu juga membahas kegagalan pemerintah dan militer Israel dalam mencegah dan merespons serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Gallant meminta dibentuknya komisi penyelidikan negara atas apa yang terjadi dan mengatakan dia akan bekerja sama sepenuhnya dan menerima apa pun yang ditemukan sehubungan dengan kegagalannya sendiri.

    Di antara topik pertama yang dibahas dalam wawancara dengan berita Channel 12 adalah dorongan Gallant di balik layar untuk melancarkan serangan besar terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon, pada 11 Oktober 2023, hanya empat hari setelah Hamas melancarkan invasinya dari Jalur Gaza.

    Mantan menteri pertahanan Israel itu menyebut sarannya saat itu untuk segera memerangi Hizbullah, dicueki Netanyahu.

    Gallant menyebut hal itu sebagai “kesempatan terbesar yang hilang dari Negara Israel, dari segi keamanan, sejak negara itu didirikan.”

    Bukan apa-apa, menurut Gallant, Israel punya kesempatan untuk mengeleminasi para pentolan Hizbullah, termasuk para penasihat senior militer Iran, sekali gebuk saat itu.

    Jika itu dilakukan, menurutnya, maka serangan-serangan Hizbullah sepanjang Perang Gaza berkecamuk untuk mendukung Hamas, tidak akan terjadi.

    “Kami tahu bahwa pejabat senior dari Hizbullah akan berkumpul. Kami bisa saja menyerang dari udara dan menghabisi kepala-kepala Hizbullah, dan juga orang-orang Iran, [pemimpin Hizbullah Hassan] Nasrallah, dan semua yang lainnya. Seluruh jajaran atas Hizbullah,” kata Gallant.

    Dia meneruskan penilaiannya dengan mengatakan, andai serangan cepat Israel tersebut terlaksana saat itu, maka sebagian besar kekuataan persenjataan Hizbullah, akan habis sebelum sempat digunakan. 

    “Segera setelah itu (jika rencana eleminiasi pentolan Hizbullah cepat dilaksanakan), kami dapat melaksanakan rencana serangan terhadap seluruh sistem rudal dan roket, seperti yang (baru) kami lakukan hampir setahun kemudian, pada bulan September, dan kami tidak hanya akan mendapatkan 70 atau 80 persen, tetapi 90 persen atau lebih (kehancuran persenjataan Hizbullah), karena sebagian besarnya terkonsentrasi di gudang penyimpanan,” tambahnya.

    Hizbullah akan Musnah

    Gallant juga menyinggung soal “operasi beeper” — serangan Israel yang melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan anggota Hizbullah.

    Serangan pager ini menandai dimulainya serangan balasan Israel ke Hizbullah Lebanon saat itu.

    Gallant menyesalkan kalau serangan itu baru terjadi pada 17 September 2024, padahal, 11 bulan sebelumnya, serangan itu sudah bisa dilakukan.

    “Operasi beeper telah siap jauh sebelum perang dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan serangan yang saya sarankan dilakukan pada Oktober 2023,” kata dia dilansir Times of Israel.

    Kembali berandai-andai, jika Netanyahu menuruti sarannya, Gallant menyebut Hizbullah akan ‘musnah’ sebelum bisa merongrong Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

    “Hizbullah sebagai organisasi militer akan berhenti beroperasi — tidak ada pemimpin, tidak ada rudal atau roket, sebagian besar anggotanya (akan) tewas di lapangan,” tegas Gallant.

    Menurut menteri pertahanan yang digulingkan itu, ketika ia menyampaikan rencana tersebut kepada Netanyahu, perdana menteri bersikeras membahas usulan tersebut dengan Amerika Serikat.

    Pada saat itu, kata Gallant, ia tahu serangan itu tidak akan dilakukan oleh IDF atas keputusan Netanyahu.

    “Sesuai dengan permintaannya, saya berbicara dengan [Penasihat Keamanan Nasional AS] Jake Sullivan. Setelah beberapa menit, [Menteri Urusan Strategis] Ron Dermer bergabung dalam percakapan, dan saya mendapat jawaban ‘tidak’ yang mutlak,” kenang Gallant.

    “Saya kembali ke perdana menteri, dan saya katakan kepadanya, ‘Kita harus melakukan ini.’ Dia menunjuk ke luar jendela ke semua gedung, dan berkata kepada saya: ‘Anda lihat gedung-gedung ini? Semua ini akan dihancurkan, oleh sisa kapasitas Hizbullah. Setelah kita menyerang mereka, mereka akan menghancurkan semua yang Anda lihat,’” kata Gallant menirukan ucapan Netanyahu.

    RAPAT BAWAH TANAH – Foto selebaran yang dirilis oleh kantornya pada tanggal 26 Oktober 2024, memperlihatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan komandan IDF. Pertemuan ini terjadi di bunker di bawah pangkalan militer Kirya di Tel Aviv. (Avi Ohayun/GPO)

    Pembelaan Netanyahu

    Adapun Netanyahu membela keputusannya untuk menolak usulan Gallant pada tanggal 11 Oktober, dengan mengatakan kepada jaringan Channel 14 pada Kamis kalau akan menjadi “kesalahan besar” untuk membuka perang dua front segera setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.

    Netanyahu juga mengklaim hanya ada sekitar 150 alat penyadap bom di tangan Hizbullah pada Oktober 2023 “dibandingkan dengan ribuan yang kami kumpulkan” pada bulan-bulan berikutnya.

    Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Gallant, yang menulis di X bahwa “operasi pager telah dipersiapkan bertahun-tahun sebelum perang dan siap diaktifkan pada tanggal 11 Oktober.”

    “Bertentangan dengan apa yang dikatakan, ribuan pager sudah berada di tangan para teroris pada saat saya mengusulkan untuk menyerang Hizbullah,” kata Gallant.

    Ia menegaskan, jika rencana itu benar-benar dijalankan pada Oktober 2023, kerusakan yang ditimbulkan oleh pager itu akan menjadi kerusakan sekunder dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perangkat walkie-talkie yang juga dipasangi bahan peledak.

    Sementara puluhan anggota Hizbullah terbunuh dan ribuan lainnya terluka dalam serangan pager dan walkie-talkie pada 16-17 September, jauh lebih banyak orang yang tidak dapat bertugas akibat ledakan pager dibandingkan akibat walkie-talkie.

    Alasannya, kata Gallant, adalah karena pada September 2024, “sebagian besar walkie-talkie berada di gudang, dan ledakannya tidak menimbulkan kerusakan.”

    Berbicara dengan Channel 12, Gallant mengatakan perangkat tersebut sedang diperiksa setelah menimbulkan kecurigaan dari Hizbullah.

    Dalam wawancara tersebut, Gallant juga membahas serangan yang menewaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hizbullah, Hasan Nasrallah oleh serangan Israel pada 27 September 2024.

    Dia mengingat bagaimana ia dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi menelepon Netanyahu — yang sedang mengunjungi Amerika Serikat — untuk mendapatkan izin atas serangan tersebut.

    Setelah memberi mereka lampu hijau, Netanyahu meminta mereka menunggu hingga setelah ia menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB, kenang Gallant.

    “Delapan puluh empat ton bom jatuh… dan Nasrallah meninggal dunia.”

    AGRESI MILITER – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Invasi Darat Gaza

    Menurut Gallant, Netanyahu tidak hanya terlalu ragu untuk menyerang Hizbullah di awal perang — ia bahkan enggan mengirim pasukan darat ke Gaza.

    Lagi-lagi, kata Gallant, Netanyahu terlalu cemen karena takut akan ‘harga’ mahal yang akan dibayar Israel atas keputusannya.

    “Sebelum operasi darat (agresi IDF ke Gaza), perdana menteri memberi tahu saya bahwa akan ada ribuan [tentara] yang terbunuh di Gaza. Saya katakan kepadanya, tidak akan ada ribuan yang terbunuh — dan lebih dari itu, untuk apa kita memiliki tentara? Jika setelah mereka membunuh ribuan warga negara kita dan menculik mereka serta membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, kita tidak akan melakukannya (agresi ke Gaza)?”

    “Dan kemudian muncullah alasannya: ‘Mereka akan menggunakan para sandera sebagai perisai manusia,’” kenang Gallant.

    “Saya katakan kepadanya, kami dan Hamas, hanya punya satu kesamaan, ingin melindungi para sandera,” kata Gallant, menjelaskan kalau Hamas membutuhkan para sandera hidup-hidup untuk menggunakan mereka sebagai alat melawan Israel.

    “Itu adalah perjuangan,” kata Gallant lagi, tentang upaya meyakinkan pemerintah untuk meluncurkan operasi darat.

    “Semua ini butuh waktu — pada akhirnya, kepala staf IDF dan saya, kami sampai pada keputusan ini,” katanya.

    SANDERA ISRAEL DIBEBASKAN – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan sandera Israel, Ofer Calderon (tengah), berdiri bersama anggota Brigade Al-Qassam selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Harga Lebih Mahal Bagi Israel Karena Kelamaan Putuskan Gencatan Senjata

    Ketika ditanya apakah ia yakin pemerintah telah melakukan segala upaya untuk memulangkan mereka yang diculik pada tanggal 7 Oktober dan disandera di Gaza, mantan kepala pertahanan itu berkata, “Saya rasa tidak.”

    “Kita bisa saja membawa [pulang] lebih banyak sandera, lebih awal, dan dengan biaya yang lebih rendah. Usulan awal Juli, yang disetujui Hamas, identik dengan kesepakatan sekarang, hanya [yang sekarang] lebih buruk dalam beberapa hal,” kata Gallant.

    “Sayangnya, jumlah sandera yang hidup semakin sedikit, waktu telah berlalu lebih lama, dan kita membayar harga yang lebih mahal — karena setidaknya ada 110 pembunuh lagi yang akan dibebaskan dalam proses ini.”

    Ketika ditanya siapa yang menurutnya harus disalahkan atas kegagalan kesepakatan bulan Juli, Gallant menuturkan kisah berikut, dari akhir bulan April:

    “Dalam kabinet perang, kami membuat keputusan bulat untuk bergerak menuju kesepakatan, di mana kami akan menarik diri dari Koridor Netzarim, dan ada beberapa kunci yang berbeda untuk berapa banyak sandera yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas berapa banyak tahanan.

    “Pada malam harinya, ada diskusi kabinet, dan datanglah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak tahu — atau tidak seharusnya tahu — tentang rencana tersebut, dan dia berkata: ‘Ada rencana untuk mengembalikan 18 sandera sebagai imbalan penarikan pasukan dari Netzarim,’ dan dia berkata dia akan menentangnya dan meninggalkan pemerintahan,” kenang Gallant.

    “Saya tidak tahu [siapa yang memberi tahu dia]. Saya tidak memberi tahu dia. Kami katakan di lembaga keamanan — kami perlu membawa [pulang] 33 sandera, dan jumlah minimumnya adalah 18. Jumlah yang keluar, beberapa jam kemudian, ke media, adalah 18.”

    “Butuh beberapa hari bagi Hamas untuk memahami apa yang terjadi dari media Israel, dan mereka berkata, kami menarik diri dari kesepakatan itu — dan, dalam praktiknya, semuanya berantakan. Dan itu baru muncul kembali pada akhir Mei, melalui pidato presiden.”

    Ketika ditanya apakah tekanan Trump yang menyebabkan Netanyahu akhirnya menerima kesepakatan tersebut, dalam bentuk terburuknya, kali ini, Gallant menjawab:

    “Netanyahu lebih mempertimbangkan Trump daripada [Itamar] Ben Gvir,” katanya, merujuk pada pemimpin sayap kanan yang partainya, Otzma Yehudit, keluar dari pemerintahan untuk memprotes perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari. “Itu tidak berlaku untuk [Presiden AS] Biden. Itulah inti ceritanya.”

    Gallant juga — bukan untuk pertama kalinya — menuduh pemerintah gagal memanfaatkan kemajuan militer IDF di Gaza dengan menolak melaksanakan rencana untuk menggantikan Hamas sebagai kekuatan pemerintahan di Jalur Gaza.

    “Selama setahun… saya katakan ‘bangun alternatif.’ Perdana menteri, meskipun mereka menyerang saya, menyetujuinya,” kata Gallant.

    “Namun apa yang dibutuhkan tidak dilakukan.”

    Gallant sangat menentang prospek pemerintahan militer Israel di Gaza “untuk memenuhi impian orang-orang yang terputus dari kenyataan, untuk membangun pemukiman di jantung Gaza.”

    “Hasilnya akan membawa bencana,” ia memperingatkan.

     

    (oln/toi/chnn12/*)

  • Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah    
        Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah

    Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah

    Washington DC

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah yang tidak biasa untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pekan ini. Hadiah Netanyahu itu berupa pager emas, yang disebut menyimbolkan perang Israel melawan Hizbullah di Lebanon.

    Hadiah khusus untuk Trump itu, seperti dilansir AFP dan Middle East Eye, Jumat (7/2/2025), diungkapkan oleh kantor PM Israel dalam pernyataannya.

    Disebutkan bahwa hadiah pager emas itu menyimbolkan “titik balik dalam perang” melawan Hizbullah, ketika Israel melancarkan operasi mematikan terhadap kelompok yang didukung Iran di Lebanon tersebut dengan menggunakan ribuan pager yang meledak massal pada September tahun lalu.

    “(Hadiah itu) Melambangkan keputusan Perdana Menteri yang membawa titik balik dalam perang dan titik awal untuk menghancurkan tekad organisasi teroris Hizbullah,” sebut kantor PM Israel dalam pernyataannya pada Kamis (6/3) waktu setempat.

    “Operasi strategis ini menunjukkan kekuatan, keunggulan teknologi, dan kecerdikan Israel dalam menghadapi musuh-musuhnya,” imbuh pernyataan itu.

    Trump, menurut laporan Middle East Eye, mengatakan “operasi yang hebat” saat menerima hadiah dari Netanyahu tersebut.

    Foto yang beredar online dan dipublikasikan Reuters menunjukkan sebuah pager emas yang dipasang pada alas kayu dengan plakat emas mencantumkan tulisan dalam bahasa Inggris berbunyi: “Kepada Presiden Donald J Trump, sahabat terhebat dan sekutu terhebat kami. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu”.

    Para pejabat Gedung Putih tidak bisa dimintai tanggapan terkait laporan hadiah Netanyahu untuk Trump tersebut.

    Lihat Video ‘Netanyahu Sebut AS Tak Perlu Kirim Pasukan untuk Relokasi Warga Gaza’:

    Middle East Eye melaporkan bahwa Netanyahu sebenarnya memberikan dua pager sebagai hadiah kepada Trump, yang terdiri atas satu pager emas dan satu lagi pager biasa.

    Menurut laporan Channel 12 News, Trump membalas dengan memberikan hadiah kepada Netanyahu sebuah foto mereka berdua dari kunjungan ini, dengan tulisan berbunyi: “Untuk Bibi, pemimpin yang hebat”. Bibi merupakan panggilan akrab untuk Netanyahu.

    Hadiah pager itu mengingatkan serangan mengejutkan Israel terhadap Hizbullah pada 17 September 2024, ketika ribuan pager meledak secara serentak di Lebanon. Ledakan pager massal itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 3.000 orang lainnya.

    Sehari kemudian, alat komunikasi lainnya seperti walkie-talkie juga meledak massal di Lebanon. Sedikitnya 20 orang tewas akibat ledakan walkie-talkie massal itu.

    Rentetan ledakan alat komunikasi itu telah diakui oleh Israel sebagai operasi militer mereka, yang diklaim menargetkan para anggota Hizbullah yang tersebar di Lebanon. Namun kenyataannya, banyak individu yang tidak terafiliasi dengan Hizbullah juga menjadi korban luka.

    Perang antara Israel dan Hizbullah diakhiri dengan gencatan senjata pada November tahun lalu. Namun demikian, pasukan Israel masih beroperasi di beberapa wilayah Lebanon hingga kini dan baru-baru ini, serangan udara kembali mengguncang Lebanon.

    Lihat Video ‘Netanyahu Sebut AS Tak Perlu Kirim Pasukan untuk Relokasi Warga Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

    Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

    Jakarta

    Dua minggu setelah dilantik kembali sebagai presiden, Donald Trump menerima tamu internasional pertamanya, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Keduanya bekerja sama erat selama masa jabatan pertama Trump, termasuk ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat pada 2017.

    Sejak itu, banyak hal berubah di Timur Tengah. Pada 7 Oktober 2023, Hamas, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Jerman, dan beberapa negara lainnya, melancarkan serangan teror ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

    Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya dianggap kredibel oleh PBB, serangan ini telah menewaskan setidaknya 47.000 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil. Pada pertengahan Januari 2024, sekitar 90% populasi Gaza telah mengungsi, dan tahap pertama dari gencatan senjata mulai berlaku.

    Di tengah ketidakjelasan gencatan senjata tahap kedua dan ketiga, Trump memanfaatkan kunjungan Netanyahu ke Washington untuk mempresentasikan visinya bagi masa depan Gaza yang kontroversial.

    Apa yang ingin dilakukan Trump?

    Kesepakatan gencatan senjata saat ini tidak mencakup rencana jangka panjang untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat lebih dari 15 bulan serangan Israel. Di sinilah rencana Trump muncul. Dia ingin AS terlibat dalam rekonstruksi dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir Palestina tersebut.

    Trump mengaitkan rencananya dengan ambisi menguasai Gaza secara politik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Netanyahu, Trump menyatakan bahwa AS harus memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza, yang ia bayangkan bisa menjadi “Riviera di Timur Tengah.”

    Di media sosialnya, Truth Social, Trump kembali menyatakan niatnya untuk mengambil alih Gaza dari Israel setelah perang berakhir.

    “Palestina … akan direlokasi ke komunitas baru yang lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah modern di kawasan sekitar. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia, aman, dan bebas,” tulis Trump.

    Ia juga menegaskan bahwa pasukan AS tidak perlu dikerahkan, lalu menutup pernyataannya dengan, “Stabilitas kawasan akan terwujud!!!”

    Pilihan kata Trump mengingatkan pada pernyataan Jared Kushner, menantunya sekaligus mantan penasihat Timur Tengah, dalam wawancara dengan Harvard University pada Februari 2024.

    “Properti di tepi pantai Gaza bisa sangat bernilai jika orang-orang lebih fokus membangun mata pencaharian,” kata Kushner. “Situasinya memang tidak menguntungkan, tetapi jika saya jadi Israel, saya akan mencoba memindahkan penduduk keluar dan membersihkan area tersebut.”

    Bagaimana nasib warga Palestina di Gaza?

    “Saya rasa orang-orang seharusnya tidak kembali ke Gaza,” kata Trump saat duduk di samping Netanyahu di Kantor Oval. “Gaza tidak bisa dihuni saat ini. Kita perlu lokasi lain … area yang indah untuk merelokasi mereka secara permanen, dengan rumah-rumah yang layak agar mereka bisa bahagia, tidak ditembak, tidak dibunuh, dan tidak ditikam sampai mati.”

    Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Trump tampak mengoreksi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa “Riviera” barunya akan dihuni oleh “orang-orang dari seluruh dunia … termasuk warga Palestina, banyak orang akan tinggal di sana.”

    Pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum kemanusiaan internasional, yang melarang deportasi atau pemindahan penduduk sipil dari wilayah pendudukan, kecuali dalam keadaan darurat keamanan.

    Trump tampaknya berasumsi bahwa sekitar 1,8 juta warga Palestina akan secara sukarela meninggalkan Gaza. “Satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak punya alternatif,” katanya.

    Ia mengusulkan agar Mesir atau Yordania menampung warga Gaza yang tersisa, tetapi kedua negara ini telah secara tegas menolak ide tersebut.

    Apa efek dari kebijakan Trump di Gaza?

    Selama masa kepresidenan pertamanya, Trump membuat keputusan yang berdampak luas di Timur Tengah. Pada 2019, ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, membatalkan kebijakan AS selama setengah abad. Pada 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Di sisi lain, Trump berupaya memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara tetangga. Sebelumnya, Israel hanya menandatangani perjanjian damai dengan Mesir (1979) dan Yordania (1994). Namun, pada 2020, di bawah kepemimpinan Trump, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Maroko menyusul kemudian.

    Salah satu elemen penting dari kebijakan Trump adalah upaya melibatkan Arab Saudi. Meski tidak berbatasan langsung dengan Israel, wilayah barat laut Saudi hanya terpisah beberapa kilometer dari ujung selatan Israel.

    Pada 2023, di bawah kepemimpinan Joe Biden, kesepakatan antara Saudi dan Israel hampir tercapai. Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan respons militer Israel yang besar-besaran, prospek normalisasi hubungan ini menjadi tidak pasti.

    Trump juga pernah menggagas “NATO Arab,” aliansi pertahanan yang melibatkan AS, Israel, Mesir, Yordania, dan enam negara Teluk Sunni sebagai benteng melawan Iran. Meski memiliki kepentingan serupa, Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian dua negara.

    Kebijakan Trump dan Solusi Dua Negara

    Solusi dua negara adalah konsep yang banyak didukung oleh kekuatan dunia, termasuk Jerman dan sebagian besar negara Uni Eropa. Saat Irlandia, Spanyol, dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara pada 2024, mereka juga menegaskan komitmen pada solusi ini.

    Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara sejak 1988, tetapi AS, Jerman, dan negara G7 lainnya belum melakukannya. PBB juga belum mengakuinya sebagai negara penuh, meskipun memberikan status pengamat non-anggota.

    Solusi ini bertujuan menciptakan dua negara merdeka, yakni Israel dan Palestina, dengan perbatasan yang diakui dan dihormati. Namun, sejak berdirinya Israel pada 1948, prinsip-prinsip ini terus dilanggar.

    Perjanjian Oslo 1993 membuka jalan bagi otonomi Palestina dengan menyerahkan sebagian kendali atas Tepi Barat yang diduduki.

    Pada masa kepresidenan pertamanya, Trump awalnya menjauh dari solusi dua negara, tetapi pada 2020 ia meluncurkan rencana yang dikritik sebagai terlalu berpihak pada Israel. Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, yang semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara.

    Sejak serangan 7 Oktober, pemerintahan sayap kanan Netanyahu semakin menolak solusi ini. Pada Juli 2024, Parlemen Israel bahkan mengesahkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina, dengan alasan bahwa itu akan dianggap sebagai hadiah bagi Hamas.

    Artikel ini diterjemahkan dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel    
        Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel

    Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena melakukan penyelidikan menargetkan AS dan sekutu dekatnya, Israel. Trump menyebut penyelidikan semacam itu “tidak berdasar”.

    Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), menyebut ICC yang berkantor di Den Hague telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2).

    Perintah eksekutif Trump yang diumumkan Gedung Putih itu juga menyebut ICC terlibat dalam “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kami, Israel”. Hal ini tampaknya merujuk pada penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang oleh personel militer AS di Afghanistan dan pasukan Israel di Jalur Gaza.

    Dalam penjatuhan sanksi, Trump memerintahkan pembekuan aset-aset dan larangan perjalanan terhadap para pejabat ICC, para pegawainya dan anggota keluarga mereka, ke AS. Sanksi itu juga berlaku untuk siapa pun yang dianggap membantu penyelidikan ICC terhadap AS dan Israel.

    Langkah Trump menjatuhkan sanksi untuk ICC itu menjadi bentuk dukungan setelah Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih, yang diwarnai pengumuman mengejutkan soal rencana AS mengambil alih Jalur Gaza setelah merelokasi warganya ke negara-negara lainnya di Timur Tengah.

    Baik AS maupun Israel bukanlah anggota ICC.

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan sanksi finansial dan larangan visa terhadap jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan para pejabat senior ICC serta staf lainnya pada tahun 2020 lalu. Sanksi itu diberlakukan setelah Bensouda menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap tentara AS di Afghanistan.

    Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

    Mantan Presiden AS Joe Biden mencabut sanksi tersebut segera setelah dia menjabat pada tahun 2021 lalu.

    Mahkamah Pidana Internasional Kutuk Sanksi AS

    ICC, dalam tanggapannya pada Jumat (7/2), mengutuk sanksi yang dijatuhkan Trump terhadap institusi mereka. ICC bersumpah akan terus memberikan “keadilan dan harapan” di seluruh dunia.

    “ICC mengutuk dikeluarkannya perintah eksekutif oleh AS yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap para pejabatnya dan merugikan kinerja peradilan yang independen dan tidak memihak,” tegas ICC dalam pernyataannya.

    “Pengadilan berdiri teguh dengan para personelnya dan bersumpah untuk terus memberikan keadilan dan harapan bagi jutaan korban tidak bersalah dari kekejaman di seluruh dunia,” imbuh pernyataan tersebut.

    Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jika Bukan karena Israel, Iran Mungkin Sudah Punya Senjata Nuklir 10 Tahun Lalu, Kata Netanyahu – Halaman all

    Jika Bukan karena Israel, Iran Mungkin Sudah Punya Senjata Nuklir 10 Tahun Lalu, Kata Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran mungkin sudah memiliki senjata nuklir sepuluh tahun lalu jika tidak direcoki Israel.

    Pernyataan itu disampaikan Netanyahu beberapa hari setelah The New York Times melaporkan para ilmuwan Iran sedang mengupayakan metode yang lebih cepat untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Menurut intelijen Amerika Serikat (AS), ilmuwan Negeri Mullah itu ditugasi mencari cara baru untuk membuat bom atom.

    Laporan The New York Times juga menyebutkan bahwa persoalan nuklir Iran turut menjadi bahasan saat Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih minggu ini.

    Netanyahu menyebut ambisi nuklir Iran tetap menjadi ancaman bagi Israel.

    “Iran mungkin sudah punya senjata nuklir sepuluh tahun lalu jika kami tidak mengambil berbagai langkah untuk menahan mereka. Kami menahan mereka,” kata Netanyahu kepada Fox News hari Kamis, (6/2/2025).

    Perdana menteri sayap kanan itu mengklaim upaya Iran membuat senjata nuklir belum sepenuhnya dihentikan. Dia lalu mengutip pernyataan Presiden AS Donald Trump.

    “Presiden [Trump] mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, yang saya katakan juga: Iran tak boleh punya senjata nuklir,” kata Netanyahu.

    WAWANCARA NETANYAHU – Tangkapan layar YouTube Fox News yang diambil pada Kamis (6/2/2025) memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam wawancara dengan wartawan Fox News. (Tangkapan layar YouTube Fox News)

    Russa Today melaporkan Israel dan Barat sudah lama menuding aktivitas penganiayaan uranium Iran sebagai upaya rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Di sisi lain, Iran membantah tudingan itu dan mengklaim aktivitas nuklirnya hanya ditujukan untuk keperluan damai. Selama puluhan tahun Iran dijatuhi sanksi karena program nuklirnya.

    Pada tahun 2015 Iran mencapai kesepakatan nuklir bernama Rencana Komprehensif Aksi Gabungan (JCPA). Kesepakatan itu membatasi program nuklir Iran. Sebagai gantinya, sebagai sanksi terhadap Iran akan dicabut.

    Namun, tiga tahun kemudian AS menarik diri dari kesepakatan itu. Sejak itu Iran mulai meningkatkan kemampuan pengayaan uraniumnya.

    Iran disebut bisa buat satu bom nuklir dalam seminggu

    Iran diyakini sudah memiliki cukup uranium untuk membuat beberapa senjata nuklir.

    Pada bulan Januari 2024 Direktur Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan Iran tidak punya masalah teknis dalam pembuatan bom nuklir.

    Grossi menyebut Iran bisa membuat bom senjata nuklir jika negara itu memang menginginkannya.

    Selama beberapa tahun terakhir, kelompok garis keras di Iran mendesak Iran untuk mencontoh Korea Utara.

    Kelompok itu percaya bahwa kekuatan nuklir yang dimiliki Iran akan mampu dipertahankan meski nantinya ada tekanan dari negara lain.

    Sementara itu, ekonom Richard W. Rahn dalam tulisannya di Washington Times pada bulan Februari 2024 mengatakan Iran barangkali sudah memiliki lima senjata nuklir.

    Kata Rahn, bisa jadi jumlah senjata nuklir Iran sudah meningkat menjadi selusin pada bulan Mei 2024.

    Pada bulan Oktober 2023 beberapa intelijen memperkirakan Iran sudah memiliki cukup uranium yang weapon-grade untuk membuat satu bom dalam sepekan.

    Uranium itu bahkan cukup untuk membuat lima bom nuklir dalam enam pekan.

    Adapun saat ini sudah bulan April 2024 atau sudah hampir enam bulan sejak data intelijen itu diungkapkan.

    Pakar nuklir bernama David Albert pada bulan Januari lalu menyebutkan bahwa Iran butuh waktu sekitar satu minggu untuk mengayakan uranium guna membuat senjata atom pertamanya.

    “Kenyataan yang mengecewakan ialah bahwa Iran sudah tahu cara membuat senjata nuklir, meski ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yang terkait dengan pembuatan senjata nuklir,” kata Albright dikutip dari Iran International.

    “Iran bisa dengan cepat membuat uranium yang cukup weapon-grade (memenuhi standar untuk senjata) untuk membuat banyak senjata nuklir, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Iran tahun 2003,” katanya menambahkan.

    Albert menyebut Iran bisa memiliki cukup uranium weapon-grade untuk membuat enam senjata nuklir dalam satu bulan.

    “Setelah lima bulan menghasilkan uranium weapon-grade, Iran bisa punya cukup uranium untuk membuat 12 senjata nuklir.” 

    Di sisi lain, Israel yang menjadi musuh besar Iran berusaha menggagalkan proyek nuklir Iran.

    Jika Iran memiliki banyak senjata nuklir, itu bisa berarti kiamat bagi negara Zionis.

    (*)

  • Negara Palestina Bisa Berdiri di Wilayah Arab Saudi

    Negara Palestina Bisa Berdiri di Wilayah Arab Saudi

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel penjajah, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Negara Palestina bisa berdiri di wilayah Arab Saudi. Menurutnya, Arab Saudi memiliki cukup tanah untuk menyediakan negara Palestina.

    “Saudi dapat menciptakan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” katanya dalam wawancara Channel 14 pada Kamis 6 Februari 2025.

    Ketika ditanyai tentang negara Palestina sebagai syarat normalisasi dengan Arab Saudi, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya akan menolak hal itu.

    “Kami tidak akan membuat kesepakatan yang akan membahayakan Negara Israel,” ucapnya.

    “Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada sebuah negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina, dan lihat apa yang kami dapatkan? pembantaian terbesar sejak Holocaust,” tutur Benjamin Netanyahu menambagkan.

    Wawancara itu dilakukan selama kunjungan Benjamin Netanyahu ke Washington, yang dimulai dengan konferensi pers bersama dengan Presiden AS Donald Trump, dengan presiden AS itu mengumumkan rencananya agar negaranya menguasai Jalur Gaza.

    Selain itu, keduanya membahas potensi normalisasi dengan Arab Saudi.

    “Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” ucap Benjamin Netanyahu.

    Respons Arab Saudi

    Akan tetapi, tak lama setelah konferensi pers, kementerian luar negeri Saudi menyatakan tidak akan membahas hubungan dengan Israel penjajah tanpa pembentukan negara Palestina.

    “Tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa solusi dua negara yang adil dan komprehensif bagi rakyat Palestina,” ucap pernyataan tersebut, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Jerusalem Post.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan posisi Arab Saudi selama ini, yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina dengan batas-batas yang jelas berdasarkan kesepakatan internasional. Riyadh juga menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

    Awal pekan ini, pejabat Israel penjajah yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka khawatir Benjamin Netanyahu akan bersedia mengakhiri perang di Gaza dan menunda aneksasi Tepi Barat demi memajukan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.

    Para pejabat khawatir bahwa perdana menteri akan menggunakan penundaan aneksasi sebagai kompromi dalam upaya untuk mempengaruhi Riyadh dari menuntut jalan menuju negara Palestina.

    Trump Mau Ambil Alih Gaza

    Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih dan memiliki Gaza, setelah menyingkirkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Rencana itu akan dilakukan, setelah warga Palestina ‘direlokasi’ ke negara lain saat Gaza dibangun kembali.

    Presiden AS yang baru dilantik itu menyatakan niatnya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.

    Dalam pengumuman mengejutkan yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap konflik Israel-Palestina, Donald Trump mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelopori pembangunan di Gaza untuk memasok pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi orang-orang di daerah tersebut.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan memilikinya,” kata Donald Trump di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan bertanggung jawab untuk membersihkan bangunan yang hancur dan membongkar bom berbahaya yang tidak meledak serta senjata lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rencana Trump Pindah Paksa Warga Gaza ke Yordania akan Jadi Deklarasi Perang Yordania dengan Israel? – Halaman all

    Rencana Trump Pindah Paksa Warga Gaza ke Yordania akan Jadi Deklarasi Perang Yordania dengan Israel? – Halaman all

    Apakah Yordania Mengatakan akan Berperang karena Rencana Donald Trump di Gaza?

    TRIBUNNEWS.COM- Laporan minggu ini yang menunjukkan bahwa perang antara Yordania dan Israel dapat dipicu oleh rencana pembersihan etnis di Gaza oleh Presiden AS Donald Trump.

    Laporan menunjukkan bahwa Yordania telah menyatakan kesediaannya untuk berperang dengan Israel atas rencana pembersihan etnis Donald Trump di Jalur Gaza.

    Hal ini terjadi setelah Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia ingin melihat AS “memiliki” Gaza dan bahwa negara-negara seperti Mesir dan Yordania, harus dan akan menyerap populasi Palestina yang mengungsi, sambil mengklaim “semua orang menyukai” rencananya.

    Baik Mesir maupun Yordania dengan tegas menolak gagasan tersebut dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan.

    Komentar keras dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyusul pengumuman Donald Trump menunjukkan bahwa Amman akan mengambil sikap tegas terhadap Israel jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara paksa mengusir penduduk Gaza.

    Akan tetapi, akankah kerajaan itu bertindak sejauh terlibat dalam perang dengan Israel sebagai respons terhadap pembersihan etnis lebih lanjut di tanah Palestina?

    Beberapa media telah mengklaim demikian, khususnya setelah laporan berbahasa Arab mengutip pernyataan Safadi: 

    “Jika ada upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa ke Yordania, kami akan menghadapinya dengan segala kemampuan kami. Ini adalah pernyataan perang terhadap Yordania, dan kami akan menanggapinya.”

    Beberapa pengamat urusan Yordania-Palestina mengatakan komentar Safadi menekankan betapa seriusnya situasi.

    “Dia mengatakan komentar-komentar ini untuk menekankan implikasi dari rencana Trump – inilah yang dimaksud Safadi. Ini adalah garis merah bagi Yordania, mereka juga khawatir hal ini akan memicu perang saudara karena telah mengobarkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan masa depan tentang lebih banyak pengungsi di negara ini,” katanya kepada TNA .

    “Jadi, Yordania mengirim pesan kepada Trump, Amerika dan Israel, agar mereka tidak mencoba. Bukannya mereka ingin berperang, tetapi mereka harus menghentikan hal ini terjadi,” tambahnya.

    Adoni mengatakan urgensi dalam retorika tersebut digunakan karena rencana Trump telah menjadi “bahaya strategis bagi kelangsungan hidup Yordania dan tahta Hashemite, inilah sebabnya dia mengatakan mereka akan berperang”.

    Ia juga mencatat bahwa hari Jumat akan terlihat banyak aktivitas di seluruh Yordania untuk mengekspresikan penolakan terhadap rencana Trump melalui protes massa yang akan menandai salah satu momen langka di mana opini publik dan sikap resmi cocok.

    Faktor lain yang perlu dipertimbangkan, kata Adoni, adalah jika Yordania mau menerima pengungsi Palestina, “mereka akan dituduh tunduk kepada Israel dan mereka tidak mampu melakukan itu”.

    Ia mengatakan banyak yang percaya bahwa tindakan tersebut akan menjadi “akhir bagi Yordania” dan penggunaan kata “pemindahan” oleh Israel berarti “pengusiran”.

    Deklarasi perang?

    Komentar dari Safadi muncul menyusul perang brutal di Gaza yang menyebabkan seluruh penduduk mengungsi, dan serangan mengerikan di Tepi Barat di mana 70 warga Palestina, termasuk 10 anak-anak, tewas dan sekitar 26.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Dalam wawancara sebelumnya, Safadi mengatakan Israel terus menggusur dan berupaya memindahkan penduduk ke Yordania, sebuah situasi yang tidak akan diterima kerajaan tersebut, di mana lebih dari separuh penduduknya lahir di Palestina.

    “Mengusir warga Palestina dari Tepi Barat ke Yordania berarti memindahkan krisis yang telah diciptakan oleh pendudukan dan semakin memburuk,” kata Safadi.

    Pada bulan September tahun lalu, ia juga memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina di Tepi Barat ke negaranya akan ditafsirkan sebagai “deklarasi perang” dalam sebuah konferensi pers.

    Beberapa laporan menunjukkan bahwa Yordania akan menutup perbatasannya jika warga Palestina mulai menyeberang ke negara itu, yang merupakan hasil yang lebih mungkin terjadi jika terjadi program pembersihan etnis massal.

    Perkembangan terkini terjadi saat Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Raja Yordania Abdullah di Amman, di mana ia menekankan perlunya mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Separuh dari 11 juta penduduk Yordania adalah warga Palestina, dan sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 selama Nakba, banyak warga Palestina yang mencari perlindungan di sana.

    Menurut angka PBB, 2,2 juta warga Palestina terdaftar sebagai pengungsi di Yordania.

    SUMBER: NEW ARAB

  • Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir    
        Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir

    Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir. Hal ini diucapkan Trump setelah secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza, setelah merelokasi warganya ke negara lain.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

    “Tentara AS tidak akan diperlukan! Stabilitas di kawasan akan berkuasa!!!” tulis Trump dalam pernyataannya pada Kamis (6/2) waktu setempat.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa warga Palestina “seharusnya sudah dimukimkan kembali di komunitas-komunitas yang jatuh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut”.

    Pernyataan terbaru Trump ini disampaikan setelah pada awal pekan ini, sang Presiden AS mengejutkan dunia dengan mencetuskan bahwa “AS akan mengambil alih Jalur Gaza”.

    “Kami juga akan melakukan pekerjaan terhadapnya. Kami akan memilikinya,” ucap Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

    Dia hanya memberikan sedikit rincian soal bagaimana AS akan memindahkan lebih dari 2 juta warga Gaza atau bagaimana AS akan mengendalikan wilayah yang dilanda perang tersebut.

    Gagasan kontroversial Trump itu menuai kritikan dan penolakan dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

    Tak lama usai pernyataan Trump itu, Gedung Putih tampak berupaya meredakan kehebohan dan penolakan global yang muncul.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali. Leavitt juga menegaskan tidak ada komitmen pengerahan tentara AS ke Jalur Gaza.

    Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menyebut gagasan Trump untuk mengambil alih Gaza “bukan dimaksudkan sebagai rencana jahat”. Dia juga mengatakan bahwa warga Gaza hanya akan direlokasi untuk “sementara” selama rekonstruksi berlangsung.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Akan Berhenti Jika Pemimpin Hamas pergi dari Gaza

    Perang Akan Berhenti Jika Pemimpin Hamas pergi dari Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Benjamin Netanyahu selaku pemimpin Israel mengatakan bahwa ia bersedia mengakhiri perang di Gaza jika Pemimpin Hamas meninggalkan wilayah itu dan mengasingkan diri ke negara ketiga.

    Ucapan tersebut ia katakan saat pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Netanyahu menyebutkan pengasingan terhadap pemimpin kelompok perlawanan Palestina itu akan menjadi salah satu rencana perdamaian di Gaza yang disampaikannya kepada Trump.

    Selain itu, ia juga mengatakan keinginannya untuk memperpanjang gencatan senjata tahap pertama d Gaza untuk membebaskan banyak sandera.

    Perpanjangan tersebut untuk membuka jalan bagi pembebasan dua atau tiga warga Israel yang disandera oleh Hamas.

    Lalu, jika perpanjangan itu disetujui dalam negosiasi di tahap kedua, Netanyahu akan menawarkan pembebasan sejumlah warga palestina yang masih ditahan oleh Israel termasuk tahanan senior.

    Pejabat AS pun mengatakan sebagai imbalan dari tawaran itu, netanyahu akan meminta Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa dan pemimpin kelompok itu mengasingkan diri.

    Diketahui, Gencatan senjata tahap pertama di Gaza telah berlaku mulai dari 19 Januari dan menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk membebaskan sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Lalu, kesepakatan itu didukung oleh Qatar, Mesir, dan AS yang telah mendirikan pusat Koordinasi di Kairo.

    Kemudian, pada Selasa, Hamas mengumumkan dimulainya negosiasi untuk gencatan senjata untuk tahap kedua.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak menjamin gencatan senjata di Jalur Gaza bisa bertahan.

    “Saya telah melihat orang-orang dianiaya. Tidak seorangpun pernah melihat hal seperti itu. Tidak, saya tidak memiliki jaminan bahwa perdamaian akan terwujud,” ucapnya.

    Media Israel mengatakan bahwa Netanyahu batal mengirimkan tim perundingan ke Qatar untuk membahas fase kedua perjanjian gencatans enjata Gaza pada Senin sampai akhirnya dirinya bertemu dengan Trump.

    Tahap pertama perjanjian yang sedang berlangsung adalah mencakup gencatan senjata selama enam pekan, dimana para tahanan dibebaskan oleh israel dan Hamas.

    Berdasarkan ketentuan, gencatan senjata tahap pertama bisa diperpanjang selama para kedua pihak melanjutkan negosiasi untuk mendapatkan tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

    Ketentuan tersebut mencakup pembebasan sandera lebih lanjut termasuk tentara Israel laki-laki. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Jatuhkan Sanksi ke Mahkamah Pidana Internasional Gara-Gara Selidiki Netanyahu

    Trump Jatuhkan Sanksi ke Mahkamah Pidana Internasional Gara-Gara Selidiki Netanyahu

    GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Kamis (6/2/2025) karena menyelidiki sejumlah individu di AS dan Israel.

    Sanksi yang dijatuhkan AS mencakup pemblokiran properti dan aset ICC, serta penangguhan izin masuk bagi pejabat, staf, dan petugas ICC, serta anggota keluarga dekat mereka, menurut perintah tersebut.

    “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena kedua negara itu bukan pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” kata Trump dalam perintah itu dikutip dari Anadolu.

    Menurut dia, AS dan Israel tidak pernah mengakui yurisdiksi ICC dan keduanya adalah negara “demokrasi berkembang dengan militer yang mematuhi hukum perang secara ketat”.

    Dia juga mengatakan bahwa tindakan ICC menjadi “preseden yang berbahaya” karena membuat sejumlah individu di kedua negara itu berisiko mengalami “pelecehan, penyalahgunaan, dan kemungkinan penangkapan”.

    Perintah eksekutif itu ditandatangani Trump di tengah kunjungan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu, salah satu individu yang menjadi target perintah penangkapan ICC karena melancarkan perang genosida di Jalur Gaza, Palestina.

    Sebelumnya, ketika menggelar jumpa pers bersama Netanyahu di Washington, Trump mengatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Jalur Gaza yang luluh lantak akibat agresi Israel.