Jakarta –
Pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa negaranya dapat “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya memicu tudingan bahwa dirinya merencanakan pembersihan etnis. Wacana ini juga telah memicu kecaman dari PBB, para pemimpin Arab dan dunia lainnya, serta kelompok HAM.
Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (04/02), saat bersanding dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Meski Netanyahu bilang gagasan itu “patut dipertimbangkan”, asisten sekretaris jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, berkata kepada BBC bahwa pemindahan dua juta orang tersebut akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Ini adalah ide yang mendukung pembersihan etnis, pemindahan paksa penduduk sipil ke luar tanah mereka,” ujar Hossam Zaki.
“Semua warga Palestina yang tampak bangga setelah setelah gencatan senjata dicapai, bergegas kembali ke reruntuhan yang mereka sebut rumah mereka.”
BBC
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
BBC
“Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa mereka akan dengan sukarela pindah dari wilayah mereka?” ujarnya kemudian.
Namun, apakah usulan Trump tentang permukiman kembali “di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di wilayah tersebut”, benar-benar merupakan pembersihan etnis?
Dan apa bedanya pembersihan etnis dengan genosida?
Apa arti ‘pembersihan etnis’?
Secara umum, pembersihan etnis mengacu pada pengusiran kelompok tertentu dari suatu wilayah tertentu.
Hal ini bisa dilakukan melalui deportasi atau pemindahan paksa dengan tujuan akhir berupa terciptanya wilayah geografis yang homogen secara etnis.
Menurut Profesor George Andreopoulos, Direktur pendiri Pusat Hak Asasi Manusia Internasional di John Jay College di New York, hal ini tidak hanya melibatkan relokasi.
ReutersWarga Palestina yang mengungsi kembali ke rumah mereka di Gaza utara.
Ada juga “penghapusan semua sisa fisik kelompok yang menjadi sasaran melalui penghancuran monumen, kuburan, dan rumah ibadah”, menurut Andreopoulos.
Istilah ini pertama kali muncul pada 1990-an saat konflik etnis meletus selama disintegrasi Republik Federal Yugoslavia.
Istilah ini digunakan oleh politisi dan media untuk menggambarkan perlakuan brutal terhadap Muslim Bosnia di Bosnia dan Herzegovina, orang Serbia di wilayah Krajina di Kroasia, dan etnis Albania dan kemudian Serbia di Kosovo.
Istilah ini digunakan oleh mantan kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Raad Al Hussein pada 2017, yang menggambarkan penargetan etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar oleh pemerintah sebagai “contoh nyata pembersihan etnis”.
EPAPada Agustus 2017, gelombang kekerasan besar-besaran memaksa lebih dari 742.000 warga etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka di Myanmar ke negara tetangga Bangladesh.
Apakah pembersihan etnis merupakan kejahatan perang?
Menurut PBB, istilah ini menyebar luas karena sifat konflik bersenjata kontemporer.
Komisi Ahli PBB mengatakan sejumlah praktik pemaksaan dapat digunakan untuk meyakinkan penduduk agar pergi dan mempercepat penyerahan diri militer suatu negara.
Praktik-praktik ini meliputi penyiksaan, penangkapan, penahanan, pemerkosaan dan penyerangan seksual, perusakan properti, perampokan, dan penargetan fasilitas medis.
Beberapa di antaranya secara teknis merupakan kejahatan perang, namun pembersihan etnis belum didefinisikan dan tidak diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, menurut PBB.
Baca juga:
Bagi Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Israel telah berupaya melakukan “pembersihan etnis massal terhadap warga Palestina di bawah kabut perang” selama beberapa dekade.
“Ada bahaya besar bahwa apa yang kita saksikan mungkin merupakan pengulangan Nakba 1948… namun dalam skala yang lebih besar,” katanya,
Albanese mengacu pada istilah bahasa Arab nakba yang berarti “malapetaka” yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi pada 1947-1949.
Saat itu, lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan tanah mereka selama konflik yang berakibat pada berdirinya negara Israel.
Apa perbedaan antara pembersihan etnis dan genosida?
Walau pembersihan etnis belum diakui sebagai kejahatan independen berdasarkan hukum internasional, genosida sudah pasti diakui.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya demikian pada 1946 sebagai respons terhadap kebijakan Nazi yang melakukan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi selama Holokos.
Genosida didefinisikan sebagai “setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama”.
Getty ImagesPengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda adalah pengadilan internasional pertama yang mengeluarkan putusan tentang genosida.
Perbuatan tersebut termasuk membunuh atau menyebabkan kerugian serius terhadap kelompok tertentu, menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kehancuran fisik suatu kelompok, menghentikan kelahiran baru dalam kelompok tersebut atau memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.
Mantan Perdana Menteri Rwanda, Jean Kambanda, menjadi kepala pemerintahan pertama yang dihukum karena genosida oleh pengadilan internasional pada 1998, atas perannya dalam pembantaian hingga satu juta orang Tutsi dan Hutu empat tahun sebelumnya.
Sebuah pertanyaan tentang niat
Tetapi definisi PBB juga mengandung apa yang disebut unsur ‘mental’, yaitu ‘niat untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama’.
‘Niat’ pelaku itulah yang menjadi perbedaan krusial antara pembersihan etnis dan genosida.
Sementara penghancuran fisik terhadap suatu kelompok etnis atau agama merupakan tujuan utama genosida, tujuan utama pembersihan etnis adalah pengusiran mereka, dan pembentukan wilayah yang secara etnis homogen.
Baca juga:
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
