Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut di Arab – Halaman all

    Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut di Arab – Halaman all

    Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut dengan Arab

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan Mesir dan Israel kembali memanas seiring wacana yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan negeri Piramida itu untuk menampung warga Palestina dari Gaza yang hancur.

    Belakangan, Israel menggaungkan rencana Trump ini, namun Mesir secara tegas langsung menolak rencana itu.

    Meski begitu, Israel dikhawatirkan telah menetapkan cara-cara ‘pengusiran’ terstruktur agar warga Gaza bisa ke luar dan tetap berada di luar wilayah kantung Palestina tersebut.

    Mesir mewaspadai hal ini lantaran teritorial mereka berbatasan langsung dengan wilayah Gaza.

    Belakangan, Mesir dilaporkan menerima pesan dari Israel yang mengonfirmasi komitmen Tel Aviv terhadap perjanjian damai 1979.

    Perjanjian damai Mesir–Israel ditandatangani pada tahun 1979 di Washington oleh mendiang Presiden Mesir Anwar El-Sadat dan Perdana Menteri Israel saat itu Menachem Begin, setelah Kesepakatan Camp David tahun 1978.

    Sebagai konteks, Mesir secara terbatas menjadi tujuan dari para warga Palestina di Gaza yang terluka dan memerlukan pengobatan dan perawatan intensif.

    Mesir menerima para warga Gaza ini dengan jumlah terbatas dan dengan ketentuan dan syarat ketat.

    Belakangan, seiring mencuatnya seruan pengusiran paksa warga Gaza, Kairo seperti mencium gelagat buruk Tel Aviv. 

    Menurut sumber yang berbicara kepada saluran TV Al Arabiya pada Sabtu (8/2/2025), Mesir memperingatkan Israel agar tidak memberlakukan pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo.

    Sikap Mesir ini mendorong Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengeluarkan komentar provokatif kalau Mesir ikut membuat Gaza menjadi ‘Penjara Terbuka Terbesar di Dunia’ dengan tidak mengizinkan warga Palestina bertolak dan menetap di negaranya.

    Tentara Mesir berpatroli di perbatasan Rafah-Gaza saat kunjungan duta besar Dewan Keamanan PBB, 11 Desember 2023. (Giuseppe CACACE / AFP)

    Bisa Langsung Perang

    Perlu digarisbawahi, Mesir menganggap pengusiran warga Palestina di Gaza, ke wilayahnya, khusunya di daerah Sinai, adalah hal sensitif dan membahayakan keamanan dan stabilitas negara. 

    Mesir juga mengatakan pengungsian warga sipil dari Gaza ke Mesir akan membahayakan perjuangan Palestina.

    Mesir juga menentang gagasan pemindahan paksa warga Gaza tersebut karena masalah ekonomi dan keamanan.

    Begitu sensitifnya, Mesir menilai hal ini sebagai ‘garis merah’ buat Israel.

    Pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo berarti Israel secara bulat masih memegang kendali di Koridor Philadelphia, pintu perbatasan Sinai (Mesir) dan Gaza (Palestina yang diduduki Israel).

    Pada awal Januari 2024 silam, Mesir juga memperingatkan Israel untuk tidak semberono di Koridor Philadelpia.

    “Mesir tanpa basa-basi akan selalu merespons secara praktis terhadap aksi yang melewati garis merah, tidak hanya melalui pernyataan,” kata ulasan JN saat itu.

    Apalagi, aksi Mesir yang langsung bertindak saat eskalasi meningkat dan garis merah cenderung dilanggar, pernah terbukti di Sirte-Jufra saat konflik terjadi di Libya pada 2020 silam.

    KERUMUNAN WARGA GAZA – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan kerumunan warga Palestina dan anggota Brigade Al-Qassam selama pembebasan sandera Israel, Keith Siegel, di pelabuhan Kota Gaza, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Terima Pesan AS

    Selain pesan dari Israel, media Ahram mengabarkan kalau Kairo juga menerima pesan dari AS yang menyatakan kalau Washington tidak bermaksud untuk berselisih dengan Mesir atau negara Arab lainnya terkait situasi di Gaza.

    Sumber tersebut selanjutnya menambahkan kalau Mesir menegaskan kembali kepada tim Presiden AS Donald Trump penolakannya terhadap pemindahan paksa apa pun dari Jalur Gaza.  

    Selain itu, Mesir telah menuntut agar Israel memberikan batas waktu yang jelas untuk mengizinkan peralatan berat memasuki Gaza, kata Al Arabiya dalam pernyataan eksklusif.

    Pada hari Kamis, Israel mengatakan telah memulai persiapan untuk pemindahan sejumlah besar warga Palestina dari Gaza sejalan dengan rencana Trump untuk wilayah tersebut. 

    Namun, Trump mengatakan pada hari Jumat kalau dia tidak terburu-buru untuk memajukan rencana kejutannya untuk Gaza, yang akan membuat penduduk Palestina di sana diusir dan AS mengambil alih kendali.

    Sementara itu, Kairo menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap setiap usulan atau rencana untuk melikuidasi perjuangan Palestina dengan mengusir warga Palestina dari tanah mereka, dan memperingatkan tentang konsekuensi dari gagasan tersebut.

     

    (oln/ahrm/*)

  • Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Palestina mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu soal Mesir, Senin (10/2/2025).

    Netanyahu menuduh Mesir menghalangi warga Palestina yang akan meninggalkan Jalur Gaza.

    Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh mengatakan, tuduhan Netanyahu tersebut menyesatkan Mesir dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

    Dengan tegas, Al-Sheikh mengatakan bahwa masalah utama di Gaza adalah pendudukan Israel. 

    “Tuduhan Netanyahu terhadap Republik Arab Mesir menyesatkan dan memutarbalikkan kebenaran bahwa masalahnya terletak pada pendudukan Israel dan pengepungannya terhadap rakyat Palestina, bukan di Mesir,” kata Hussein Al-Sheikh melalui X, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Tidak hanya itu, Al-Sheikh menegaskan bahwa Mesir telah banyak membantu Palestina selama ini.

    Mulai dari politik, material, maupun moral.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Mesir dalam usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza adalah langkah yang tepat dan terhormat.

    “(Mesir) telah mengambil sikap terhormat dalam mencegah pengusiran rakyat Palestina dari tanah air mereka dan telah mendukung keteguhan dan ketekunan mereka di tanah mereka. Salam untuk Mesir, para pemimpinnya, dan rakyatnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu (8/2/2025) menuduh Mesir telah menghalangi warga Palestina meninggalkan Gaza.

    “Sudah saatnya bagi Mesir untuk memberikan kesempatan kepada warga Palestina untuk meninggalkan Gaza dan menekankan perlunya mencari negara “alternatif” bagi mereka,” klaim Netanyahu, dikutip dari Middle East Monitor.

    Tidak hanya itu, ia juga menganggap Mesir telah menjadikan Jalur Gaza sebagai ‘penjara terbuka’.

    “Dulu ada yang menuduh kami mengubah Gaza menjadi penjara besar, tapi sekarang mereka menolak gagasan (Presiden AS) Trump untuk mengeluarkan mereka dari penjara ini,” katanya.

    Namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh Mesir.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menolak klaim Netanyahu, dengan menyatakan mereka mengabaikan upaya bantuan Mesir yang sedang berlangsung, termasuk pengiriman lebih dari 5.000 truk bantuan kemanusiaan sejak gencatan senjata terakhir.

    Mesir juga mengatakan bahwa Netanyahu sengaja mengalihkan perhatian dari ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

    Selain itu, Mesir juga dengan tegas menolak upaya pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Mesir, Yordania atau Arab Saudi.

    Mereka menegaskan akan tetap mendukung warga Gaza sampai kapanpun.

    “Mesir menyatakan solidaritas penuh dengan rakyat Gaza yang berani mempertahankan tanah mereka dan memperjuangkan tujuan mereka yang adil dan sah meskipun mereka mengalami semua kekejaman,” kata pernyataan itu, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Mesir menggarisbawahi bahwa pihaknya akan tetap mengikuti prinsip Arab dalam membela rakyat Palestina.

    “Mesir tetap berkomitmen pada posisi yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip Arab, dengan menekankan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tuduhan Netanyahu ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

    Terutama setelah beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengisyaratkan rencana pemindahan warga Palestina dan pembangunan kembali Gaza di bawah kendali pihak asing. 

    Usulan ini telah menuai kecaman dari banyak negara, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, serta negara-negara Arab.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Netanyahu dan Konflik Palestina vs Israel

  • Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi

    TRIBUNNEWS.COM- Mesir mengecam keras komentar Perdana Menteri Israel , yang menyatakan bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Saudi. 

    Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan usulan pemindahan warga Palestina ke wilayah Saudi adalah ‘pelanggaran mencolok’ terhadap hukum dan norma internasional.

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana.”

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa pihaknya hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalan yang jelas menuju negara Palestina. 

    Tanpa menyebut nama Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mengutuk pernyataan tersebut “dengan kata-kata yang paling keras”. 

    “Mesir mengutuk pernyataan Israel yang tidak bertanggung jawab yang menghasut melawan kerajaan dan menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Saudi,” kata kementerian itu. 

    “Keamanan kerajaan dan penghormatan terhadap kedaulatannya adalah garis merah yang tidak akan dibiarkan dilanggar.”

    Ditambahkannya, pernyataan tersebut merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap hukum internasional dan norma diplomatik. 

    “Pernyataan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka.”

    Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional”.

    “Kami tegaskan bahwa Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina. Kami mengapresiasi sikap Kerajaan Saudi Arabia, para pemimpinnya, dan rakyatnya yang senantiasa menyerukan penegakan legitimasi dan hukum internasional,” kata Sheikh pada Sabtu.

    Selama kunjungannya ke AS, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina.

    “Khususnya bukan negara Palestina,” katanya kepada wartawan pada hari Kamis. “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina; yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan.”

    Komentarnya menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong Palestina itu menjadi “Riviera Mediterania”, dengan AS  mengambil alih  wilayah tersebut.

    Kedua pemimpin membahas normalisasi dengan Arab Saudi, dan Netanyahu dengan tegas menolak syarat utama Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina sambil menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu merupakan kenyataan yang akan datang.

    “Hal itu tidak hanya dapat dilakukan, tetapi saya rasa hal itu akan terjadi,” katanya.

    Konferensi pers tersebut segera diikuti oleh  pernyataan  dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang menegaskan kembali bahwa sikap kerajaan terhadap negara Palestina adalah “tegas dan tidak tergoyahkan”.

    “Yang Mulia [Putra Mahkota Mohammed bin Salman] menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” bunyi pernyataan itu.

    Pada hari Jumat, beberapa anggota parlemen Inggris mengecam saran Netanyahu .

    Anggota parlemen dari Partai Buruh Afzal Khan mengatakan kepada Middle East Eye: “Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas.

    “Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza.”

    Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar Netanyahu “tidak masuk akal dan menghina”.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria

    Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam langkah parlemen Israel yang menyetujui RUU yang mengganti istilah “Tepi Barat” dengan “Yudea dan Samaria”, Minggu waktu setempat. Badan itu menyebut hal yang dilakukan Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi itu sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang diduduki.

    “Kementerian tersebut menggambarkan RUU tersebut sebagai eskalasi berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi pencaplokan penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan konflik melalui cara politik yang damai,” tulis Anadolu Agency, dikutip Senin (10/2/2025).

    “Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global,” pernyataan tersebut menambahkan.

    Kementerian tersebut menyerukan intervensi internasional untuk mendesak dan menghentikan upaya Israel mengubah status politik, hukum, dan geografis Negara Palestina, yang diakui secara internasional. Kementerian tersebut juga mendesak semua negara untuk mensyaratkan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum internasional dan kepatuhan terhadap resolusi PBB.

    Pada tanggal 29 Januari, Knesset meloloskan pembacaan awal RUU yang mengizinkan pemukim ilegal Israel untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah yang sah di Tepi Barat yang diduduki.

    Warga Palestina dan organisasi sayap kiri Israel berpendapat bahwa pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang mempercepat upaya untuk memberlakukan hukum Israel di Tepi Barat sebagai persiapan untuk aneksasi penuh.

    Dalam beberapa bulan terakhir, menteri pemerintah Israel, termasuk Netanyahu sendiri, telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok Tepi Barat. Area itu sudah dijajah Israel sejak tahun 1967.

    (sef/sef)

  • Apa Itu Pembersihan Etnis dan Apa Bedanya dengan Genosida?

    Apa Itu Pembersihan Etnis dan Apa Bedanya dengan Genosida?

    Jakarta –

    Pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa negaranya dapat “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya memicu tudingan bahwa dirinya merencanakan pembersihan etnis. Wacana ini juga telah memicu kecaman dari PBB, para pemimpin Arab dan dunia lainnya, serta kelompok HAM.

    Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (04/02), saat bersanding dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers di Gedung Putih.

    Meski Netanyahu bilang gagasan itu “patut dipertimbangkan”, asisten sekretaris jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, berkata kepada BBC bahwa pemindahan dua juta orang tersebut akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Ini adalah ide yang mendukung pembersihan etnis, pemindahan paksa penduduk sipil ke luar tanah mereka,” ujar Hossam Zaki.

    “Semua warga Palestina yang tampak bangga setelah setelah gencatan senjata dicapai, bergegas kembali ke reruntuhan yang mereka sebut rumah mereka.”

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa mereka akan dengan sukarela pindah dari wilayah mereka?” ujarnya kemudian.

    Namun, apakah usulan Trump tentang permukiman kembali “di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di wilayah tersebut”, benar-benar merupakan pembersihan etnis?

    Dan apa bedanya pembersihan etnis dengan genosida?

    Apa arti ‘pembersihan etnis’?

    Secara umum, pembersihan etnis mengacu pada pengusiran kelompok tertentu dari suatu wilayah tertentu.

    Hal ini bisa dilakukan melalui deportasi atau pemindahan paksa dengan tujuan akhir berupa terciptanya wilayah geografis yang homogen secara etnis.

    Menurut Profesor George Andreopoulos, Direktur pendiri Pusat Hak Asasi Manusia Internasional di John Jay College di New York, hal ini tidak hanya melibatkan relokasi.

    ReutersWarga Palestina yang mengungsi kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

    Ada juga “penghapusan semua sisa fisik kelompok yang menjadi sasaran melalui penghancuran monumen, kuburan, dan rumah ibadah”, menurut Andreopoulos.

    Istilah ini pertama kali muncul pada 1990-an saat konflik etnis meletus selama disintegrasi Republik Federal Yugoslavia.

    Istilah ini digunakan oleh politisi dan media untuk menggambarkan perlakuan brutal terhadap Muslim Bosnia di Bosnia dan Herzegovina, orang Serbia di wilayah Krajina di Kroasia, dan etnis Albania dan kemudian Serbia di Kosovo.

    Istilah ini digunakan oleh mantan kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Raad Al Hussein pada 2017, yang menggambarkan penargetan etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar oleh pemerintah sebagai “contoh nyata pembersihan etnis”.

    EPAPada Agustus 2017, gelombang kekerasan besar-besaran memaksa lebih dari 742.000 warga etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka di Myanmar ke negara tetangga Bangladesh.

    Apakah pembersihan etnis merupakan kejahatan perang?

    Menurut PBB, istilah ini menyebar luas karena sifat konflik bersenjata kontemporer.

    Komisi Ahli PBB mengatakan sejumlah praktik pemaksaan dapat digunakan untuk meyakinkan penduduk agar pergi dan mempercepat penyerahan diri militer suatu negara.

    Praktik-praktik ini meliputi penyiksaan, penangkapan, penahanan, pemerkosaan dan penyerangan seksual, perusakan properti, perampokan, dan penargetan fasilitas medis.

    Beberapa di antaranya secara teknis merupakan kejahatan perang, namun pembersihan etnis belum didefinisikan dan tidak diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, menurut PBB.

    Baca juga:

    Bagi Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Israel telah berupaya melakukan “pembersihan etnis massal terhadap warga Palestina di bawah kabut perang” selama beberapa dekade.

    “Ada bahaya besar bahwa apa yang kita saksikan mungkin merupakan pengulangan Nakba 1948… namun dalam skala yang lebih besar,” katanya,

    Albanese mengacu pada istilah bahasa Arab nakba yang berarti “malapetaka” yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi pada 1947-1949.

    Saat itu, lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan tanah mereka selama konflik yang berakibat pada berdirinya negara Israel.

    Apa perbedaan antara pembersihan etnis dan genosida?

    Walau pembersihan etnis belum diakui sebagai kejahatan independen berdasarkan hukum internasional, genosida sudah pasti diakui.

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya demikian pada 1946 sebagai respons terhadap kebijakan Nazi yang melakukan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi selama Holokos.

    Genosida didefinisikan sebagai “setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama”.

    Getty ImagesPengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda adalah pengadilan internasional pertama yang mengeluarkan putusan tentang genosida.

    Perbuatan tersebut termasuk membunuh atau menyebabkan kerugian serius terhadap kelompok tertentu, menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kehancuran fisik suatu kelompok, menghentikan kelahiran baru dalam kelompok tersebut atau memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.

    Mantan Perdana Menteri Rwanda, Jean Kambanda, menjadi kepala pemerintahan pertama yang dihukum karena genosida oleh pengadilan internasional pada 1998, atas perannya dalam pembantaian hingga satu juta orang Tutsi dan Hutu empat tahun sebelumnya.

    Sebuah pertanyaan tentang niat

    Tetapi definisi PBB juga mengandung apa yang disebut unsur ‘mental’, yaitu ‘niat untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama’.

    ‘Niat’ pelaku itulah yang menjadi perbedaan krusial antara pembersihan etnis dan genosida.

    Sementara penghancuran fisik terhadap suatu kelompok etnis atau agama merupakan tujuan utama genosida, tujuan utama pembersihan etnis adalah pengusiran mereka, dan pembentukan wilayah yang secara etnis homogen.

    Baca juga:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Apa yang Terjadi jika AS Nekat Serbu dan Duduki Gaza? Pakar Ungkap Prediksinya – Halaman all

    Apa yang Terjadi jika AS Nekat Serbu dan Duduki Gaza? Pakar Ungkap Prediksinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah mengusulkan negaranya untuk mengambil alih Jalur Gaza.

    Tak hanya itu, Trump juga memunculkan ide untuk memindahkan paksa warga Palestina di Gaza ke negara-negara Arab, misalnya Yordania, Mesir, dan lainnya.

    Usul Trump itu langsung mendapat penolakan keras dari negara-negara Arab, negara lainnya, dan lembaga internasional.

    Robert Inlakesh, seorang jurnalis ternama sekaligus pakar kajian Timur Tengah, mengatakan hanya ada kemungkinan kecil bahwa rencana Trump bakal terealisasikan.

    Inlakesh menduga usul Trump itu hanya disampaikan agar menjaga koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel tetap utuh, menutupi kegagalan Israel mengalahkan Hamas, dan memunculkan tekanan demi memperbesar ekspansionisme Israel.

    Lalu, apa yang akan terjadi jika AS di bawah Trump nekat menyerbu Gaza untuk mengambil alih tanah Palestina itu?

    Dalam kolom opini yang terbit di media Palestine Chronicle hari Jumat, (7/2/2025), Inlakesh memprediksi AS akan menemui kesulitan besar.

    Dia mengatakan ada banyak orang yang menganggap usul Trump sebagai deklarasi perang dan upaya pembersihan etnis Palestina. AS akan memerlukan invasi berskala penuh untuk menjalankan rencananya.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi Netanyahu pada Rabu (5/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) berbicara dengan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), di Gedung Putih. (Instagram/b.netanyahu)

    Pada mulanya Inlakesh menyinggung kelompok-kelompok perlawanan Palestina di Gaza yang terus melawan serangan besar Israel yang didukung AS dan negara Eropa selama 15 bulan.

    Netanyahu terus mengatakan Israel punya tujuan besar di Gaza, yakni menghancurkan Hamas. Namun, hingga kini Israel masih gagal mencapai tujuannya.

    “Karena Israel pada kenyataannya tidak pernah membuat rencana untuk menghalahkan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, Israel malah melakukan genosida, menghancurkan hampir semua infrastruktur di Gaza, dan terkadang melakukan pembunuhan yang ditargetkan,” katanya.

    “Ide yang muncul pada permulaan perang, yakni tentara Israel akan pergi dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, dengan pasukan darat, membersihkan area, terlibat dalam pertempuran sengit, dan menembus sistem terowongan bawah tanah Gaza, benar-benar tidak dapat terealisasikan.”

    Menurut Inlakesh, Israel kesusahan menghadapi aksi sergapan para pejuang Palestina. Bahkan, menurutnya, tentara Israel tidak benar benar-bertempur.

    “Mereka meninggalkan panduan militer,” kata Inlakesh.

    “Malahan mereka memutuskan untuk mengirimkan pasukan di dalam kendaraan lapis baja untuk menerobos area, sebelum membuat perbentengan. Tentara Israel bahkan tidak menmpatkan infantri di depan atau di samping tank ketika bergerak maju, mengandalkan prosedur evakuasi medis dan sistem perlindungan lapis baja demi meminimalkan jumlah kematian tentara.”

    TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

    Israel mengumumkan sudah ada 15.000 tentara yang terluka dan 800 tentara yang tewas. Andaipun jumlah ini dianggap akurat, ada rasio 33 tentara terluka untuk setiap tentara yang tewas.

    “Rasio ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan rasio dalam perang perkotaan zaman modern.”

    Lalu, sendainya tentara AS yang menyerbu Gaza, apa yang akan terjadi?

    “Bisa dikatakan bahwa jika militer AS menginvasi Gaza, ini diperlukan untuk melanjutkan rencana Donald Trump membersihkan etnis, tentara Amerika pada kenyataannya akan menghadapi suatu perang, tidak seperti tentara Israel yang terlalu takut mengenai jumlah korban, memburu kelompok Palestina dengan cara yang berguna,” ujar Inlakesh.

    “Seorang pejuang Palestina yang berpengalaman, menggunakan senjata yang terbuat dari bom-bom Israel yang gagal meledak, akan menghadapi pasukan penyerbu AS yang akan bergerak dengan kaki melewati daerah demi daerah dan menembus sistem terowongan bawah tanah.”

    Namun, kata Inlakesh, tentara AS akan terus disergap dan menjadi korban senapan, artileri, dan bom milik pejuang Palestina.

    Jika para tentara AS membuat titik pemeriksaan, mereka barangkali juga masih akan diserang.

    “Jika tujuannya adalah menduduki Gaza, artinya bakal ada kematian tentara AS secara terus-menerus selama periode bertahun-tahun. Meski jumlah tentara yang tewas sangat sulit diprediksi, bisa dikatan bahwa ribuan tentara AS bisa tewas.”

    Menurut Inlakesh, apabila AS memang berencana menginvasi Gaza, AS mungkin akan mengerahkan sekitar 150.000 tentara. Hal itu memerlukan persiapan sekitar 8 bulan.

    “Biaya bisa mencapai ratusan miliar dolar, tetapi bahkan tidak ada jaminan bahwa rencana itu akan berhasil, artinya bisa saja AS kalah di tangan Hamas. Ini sepenuhnya didasarkan pada kemampuan Hamas untuk bertahan dan orang yang masih tersisa di Gaza.”

    Seandainya Trump sukses mengusir sebagian besar warga Gaza ke Mesir dan Yordania, kedua negara itu akan tidak stabil.

    Menurut laporan yang bocor, Mesir diam-diam menyebutkan bahwa pemindahan warga Gaza ke Mesir bisa membuatnya mempertimbangkan kembali normalisasi hubungan dengan Israel.

    Beberapa pihak bahkan berspekulasi bahwa tentara Mesir nantinya bisa melawan tentara Israel. Semenatra itu, Middle East Eye melaporkan Yordania bisa mengancam akan melakukan tindakan militer.

    (*)

  • Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

    Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi menegaskan penolakan kerasnya terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Demikian pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (10/2/2025), pejabat-pejabat Israel telah mengusulkan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Netanyahu tampak bercanda pada hari Kamis lalu, ketika ia menanggapi seorang pewawancara di Channel 14 yang pro-Netanyahu yang keliru mengatakan “negara Saudi” bukannya “negara Palestina”, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    Meskipun pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi pada Minggu (9/2) waktu setempat menyebutkan nama Netanyahu, pernyataan itu tidak secara langsung merujuk pada komentar Netanyahu tentang pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi.

    Mesir dan Yordania juga mengecam usulan Israel tersebut, dengan Kairo menganggap gagasan itu sebagai “pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Saudi.”

    Saudi mengatakan bahwa mereka menghargai penolakan negara-negara “persaudaraan” atas pernyataan Netanyahu.

    “Pola pikir ekstremis pendudukan ini tidak memahami apa arti wilayah Palestina bagi saudara-saudara Palestina dan hubungannya yang historis, dan sah dengan tanah itu,” katanya.

    Pembahasan tentang nasib warga Palestina di Gaza telah dijungkirbalikkan oleh usulan mengejutkan dari Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa lalu, bahwa AS akan “mengambil alih Jalur Gaza” dari Israel dan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain.

    Negara-negara Arab telah mengecam keras komentar Trump tersebut.

    Trump mengatakan Arab Saudi tidak menuntut negara Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun Riyadh menolak pernyataannya itu, dengan mengatakan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Aman Selama Beberapa Generasi

    Israel Aman Selama Beberapa Generasi

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump revolusioner, setelah merilis proposal usulan kontrol penuh AS atas Gaza dan pemindahan penduduknya. Pujian ini disampaikan Netanyahu setelah ia kembali ke Israel dari Washington, Minggu, 9 Februari.

    Sebelumnya, Trump memicu kemarahan global Ketika ia mengungkapkan rencananya untuk mengambil alih Gaza Palestina sepenuhnya. Hal itu ia tegaskan dalam kunjungan perdana menteri Israel Netanyahu.

    Netanyahu diketahui bertamu selama seminggu di Washington, Amerika Serikat. Di depan pria yang kerap dipanggil Bibi itu, Trump mengatakan pihaknya ingin mengambil kendali atas Jalur Gaza dan mengosongkan wilayah itu.

    Setibanya di Israel, saat berbicara di hadapan kabinetnya, Netanyahu mengatakan bahwa kedua negara telah bersepakat tentang tujuan perang yang ditetapkan Israel sejak awal.

    Kesepakatan itu mencakup poin “memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

    “Presiden Trump datang dengan visi yang sepenuhnya berbeda, pendekatan revolusioner yang lebih baik bagi Israel – pendekatan yang kreatif yang saat ini sedang kita diskusikan,” kata Netanyahu, mengacu pada rencana Gaza yang diusulkan Trump, dikutip dari CNA, Senin, 10 Februari 2025.

    “Dia sangat bertekad untuk melaksanakannya, dan saya percaya ini membuka banyak, banyak kemungkinan bagi kita,” tambah Netanyahu.

    “The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn— President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025

    Meskipun mendapat kritik dari sekutu internasional dan negara-negara Arab khususnya, Trump, Kamis lalu kembali memperkuat rencananya. Ia mengatakan, “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran selesai.”

    “Tidak akan ada tentara AS yang dibutuhkan! Stabilitas untuk wilayah ini akan terwujud!!!” demikian ia melanjutkan dalam sebuah unggahan media sosial.

    Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memerintahkan militer zionis untuk mempersiapkan “kepergian sukarela” dari Gaza.

    “Kunjungan ini, dan pembicaraan yang kami lakukan dengan Presiden Trump, membawa pencapaian luar biasa yang dapat memastikan keamanan Israel selama beberapa generasi,” kata Netanyahu. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Tak Sadar Sudah Jadi Objek Cemoohan, Eks Menteri Ben Gvir Sindir Keras Netanyahu – Halaman all

    Israel Tak Sadar Sudah Jadi Objek Cemoohan, Eks Menteri Ben Gvir Sindir Keras Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menyindir keras kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jalur Gaza.

    Menurut Ben Gvir, Israel di bawah Netanyahu kini telah menjadi objek atau target cemoohan di Timur Tengah.

    Dalam wawancaran dengan radio Kol BaRama hari Minggu, (9/2/2025), Ben Gvir mengecam cara Netanyahu menangani perang di Gaza.

    “Kita sudah menjadi objek cemoohan di Timur Tengah, dan saya bahkan tak yakin bahwa kita menyadarinya,” ujar Ben Gvir dikutip dari Anadolu Agency.

    Eks menteri sayap kanan itu mengklaim dulu dia adalah satu-satunya orang dalam kabinet Netanyahu yang menolak penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut dia, sikapnya itu mungkin bisa sepenuhnya mengubah situasi di Gaza.

    Ben Gvir juga menyindir respons Netanyahu atas tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel. Dia mengatakan Netanyahu tak bisa memerintah hanya berdasarkan tekanan dari luar.

    Kata dia, Israel seharusnya tidak pernah mengizinkan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar mengalir ke Gaza karena bisa menguntungkan Hamas.

    BERKIBAR – Bendera Palestina berkibar di tengah puing reruntuhan di Kota Gaza, dalam foto tangkapan layar dari Khaberni, Kamis (6/2/2025). (Khaberni/tangkapan layar)

    Lalu, meminta penerapan “program migrasi sukarela” bagi warga Palestina di Gaza. Ini merujuk kepada usul Presiden AS Donald Trump tentang pemindahan warga Gaza ke luar negeri.

    “Kita harus meluncurkan inisiatif untuk mendorong migrasi sukarela sekarang. Presiden Trump berkata ada waktu, tetapi demi kepentingan Israel, kita tak punya waktu untuk disia-siakan,” katanya.

    Ben Gvir yang pernah menjadi sekutu Netanyahu itu mengaku tidak akan bersedia bergabung dengan pemerintah, kecuali jika Israel berkomitmen menghancurkan Hamas.

    Dia keluar dari kabinet setelah pemerintahan Netanyahu menyetujui kesepakatan gencatan dengan Hamas dan pertukaran tahanan. Semenjak itu dia mendorong pemindahan warga Palestina dari Gaza.

    Seperti Ben Gvir, Netanyahu juga menyambut baik usul Trump. Menurutnya, usul itu adalah “pendekatan yang tepat” dalam hal masa depan warga Palestina.

    Adapun Partai Otzama Yehudit yang dikepalai Ben Gvir telah mengajukan sebuah RUU kepada Knesset (parlemen Israel). RUU itu berisi usul tentang insentif keuangan bagi warga Gaza yang bersedia bermigrasi.

    “Setiap warga Gaza yang memilh beremigrasi akan menerima paket bantuan keuangan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Israel.”

    IDF siapkan rencana pemindahan warga Gaza

    Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza “secara sukarela”.

    Perintah itu disampaikan Katz pada hari Kamis, (6/5/2025) atau dua hari setelah Trump mengungkapkan rencana pemindahan warga Gaza.

    “Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump itu, yang memungkinkan banyak penduduk Gaza untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia,” katanya dikutip dari media Israel Yedioth Ahronoth.

    “Saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan rencana yang akan memungkinkan setiap penduduk Gaza yang tertarik pindah untuk pergi ke tempat mana pun di dunia ini yang bersedia menerima mereka.”

    Satuan Penanganan Terorisme di Kementerian Pertahanan Israel diduga akan mengurus hal ini. Namun, Katz mengarahkan perhatiannya kepada IDF.

    Katz meminta IDF untuk menyiapkan opsi pintu keluar bagi warga Gaza dari darat, laut, dan udara.

    Dia juga merinci daftar negara yang menurut dia harus mengizinkan masuknya warga Gaza.

    “Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya yang sudah membuat tudingan palsu dan rencana jahat terhadap Israel karena aktivitasnya di Gaza, secara hukum diwajibkan untuk mengizinkan setiap warga Gaza memasuki wilayahnya, dan kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolaknya,” ujar Katz.

    “Ada negara-negara seperti Kanada yang punya program imigrasi teregulasi dan sudah mengungkapkan keinginan untuk menerima penduduk Gaza. Warga Gaza harus diizinkan menikmati kebebasan untuk pergi, dan imigrasi seperti ini lazim di mana pun di seluruh dunia.”

    Menurut Katz, usulan Trump bisa memunculkan banyak kemungkinan mengenai pindahnya warga Gaza secara sukarela. Di samping itu, usulan tersebut akan memungkinkan percepatan rencana pembangunan kembali Gaza.

    (*)

  • Tak Ada yang Bisa Usir Rakyat Palestina

    Tak Ada yang Bisa Usir Rakyat Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan tidak ada yang bisa memaksa warga Palestina di Jalur Gaza untuk meninggalkan tanah air yang telah mereka tempati selama ribuan tahun.

    “Palestina, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur adalah milik rakyat Palestina,” ucapnya.

    Erdogan juga mengecam usulan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait Gaza yang menurutnya dibuat di bawah tekanan rezim Israel penjajah.

    Ia mengatakan bahwa usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza tidak layak untuk dibahas.

    Lalu, Erdogan memuji kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena memenuhi janji dalam pertukaran tawanan dengan Israel meskipun rezim Zionis tersebut berupaya menggagalkannya.

    Kemudian, mengenai situasi Suriah, ia berharap negara itu mencapai stabilitas dan kedamaian di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa.

    Erdogan juga menambahkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka kelompok teroris di Suriah.

    Arab Saudi Mengecam

    Sebelumnya, setelah anggota dewan Syura Arab Saudi mengatakan bahwa memindahkan Israel ke Alaska dan Greenland akan menjadi solusi yang lebih baik bagi stabilitas Timur Tengah.

    Pernyataan tersebut diketahui sebagai respons usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Trump beberapa kali mengusulkan relokasi dan berdalih bahwa AS akan melakukan rekonstruksi di wilayah kantong Palestina dan menjadikannya “Riviera Timur Tengah”.

    “Jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Timur tengah, sebaiknya dia memindahkan warga Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska, lalu ke Greenland, tentu saja setelah mencaploknya terlebih dahulu,” tulis Al Saadou.

    Tidak hanya itu, baru-baru ini juga Arab Saudi mengecam keras atas pernyataan Benjamin Netanyahu terkait pengusiran warga Palestina ke negara kerajaan itu.

    Pada 6 Februari 2025, Netanyahu mengusulkan agar Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka sendiri, serta menepis anggapan apa pun tentang kedaulatan Palestina.

    “Rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan saja oleh penduduk brutal Israel,” kata Kementerian Negeri Saudi menegaskan.

    Arab Saudi juga mengatakan bahwa “Mentalitas pendudukan yang ekstremis ini tidak memahami apa arti tanah Palestina bagi saudara-saudara Palestina,” dan menegaskan bahwa Israel “Tidak menganggap bahwa rakyat Palestina layak untuk hidup.”

    Sembari menegaskan kembali komitmen kepada resolusi damai, Arab Saudi menekankan bahwa “hak Rakyat Palestina akan tetap ditegakkan dengan kokoh dan tidak seorangpun akan dapat merampasnya dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News