Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Atas Inisiasi Iran, OKI Akan Gelar Rapat Darurat Terkait Rencana Trump untuk Relokasi Warga Gaza – Halaman all

    Atas Inisiasi Iran, OKI Akan Gelar Rapat Darurat Terkait Rencana Trump untuk Relokasi Warga Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dikabarkan akan mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri untuk membahas rencana Presiden AS Donald Trump terkait pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

    Pertemuan ini diinisiasi oleh Iran sebagai respons diplomatik terhadap rencana tersebut.

    Mengutip PressTV, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa dirinya telah melakukan upaya diplomatik yang intens selama beberapa hari terakhir.

    Araghchi berdiskusi dengan para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Mesir, Aljazair, Turki, Pakistan, Malaysia, dan Gambia, yang saat ini memegang jabatan sebagai presiden bergilir OKI.

    Dalam surat resmi kepada Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha, Araghchi menekankan pentingnya mengadakan pertemuan guna membahas dan menghadapi upaya kolonial yang bertujuan untuk memindahkan paksa penduduk Palestina dari Jalur Gaza.

    Usulan Iran ini mendapatkan dukungan luas dari negara-negara anggota OKI.

    Waktu pasti pelaksanaan pertemuan tersebut belum diumumkan, tetapi pertemuan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, menurut seorang koresponden IRNA pada Rabu (12/2/2025) yang mengutip sumber dari Kementerian Luar Negeri Iran.

    Sebelumnya, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengumumkan atau mendukung rencana eksodus paksa warga Gaza ke negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan bahkan Arab Saudi.

    Iran mendesak negara-negara Muslim untuk bersatu dan mengambil sikap kolektif terhadap tindakan ini.

    “Rencana pemindahan paksa ini adalah kelanjutan dari upaya kolonial untuk menghapus Palestina,” kata Araghchi, menekankan pentingnya tindakan internasional yang cepat dan tegas.

    Ia juga mengutuk upaya terang-terangan untuk menormalisasi genosida dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rezim pendudukan.

    Araghchi lebih lanjut mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyarankan “pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi.”

    Ia menyebut pernyataan ini sebagai bentuk agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sebagai ancaman serius bagi perdamaian serta keamanan regional.

    Menegaskan kembali pentingnya tindakan kolektif, Araghchi mendorong OKI untuk mengambil langkah signifikan dalam menghadapi skema gabungan AS-Israel tersebut.

    “Masyarakat internasional, khususnya negara-negara regional dan Islam, harus segera mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah legitimasi tindakan kriminal ini,” tegasnya.

    Pengamat mengatakan bahwa pertemuan OKI mendatang akan menjadi platform penting bagi negara-negara anggota untuk mengoordinasikan respons mereka terhadap krisis yang berkembang, serta memperkuat dukungan mereka terhadap kedaulatan Palestina.

    Daftar Anggota OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah organisasi antarpemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.

    OKI Didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam.

    Pertemuan itu digelar sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel. 

    OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011 pada saat pertemuan 38 dewan Menteri Luar Negeri di Astana, Kazakhstan.

    OKI saat ini mempunyai 57 negara anggota. Beberapa di antaranya bukan merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim.

    Berikut daftar negara anggota OKI.

    Afghanistan (Diskors 1980–Maret 1989)
    Aljazair 
    Chad 
    Guinea 
    Indonesia 
    Iran 
    Kuwait 
    Lebanon 
    Libya 
    Malaysia 
    Mali 
    Maroko 
    Mauritania 
    Mesir (Diskors Mei 1979–Maret 1984)
    Niger 
    Pakistan (Menghalangi keanggotaan India)
    Palestina
    Arab Saudi 
    Senegal 
    Sudan 
    Somalia 
    Tunisia 
    Turki 
    Yaman
    Yordania 
    Bahrain 
    Oman 
    Qatar 
    Suriah 
    Uni Emirat Arab 
    Sierra Leone 
    Bangladesh 
    Gabon 
    Gambia 
    Guinea-Bissau 
    Uganda 
    Burkina Faso 
    Kamerun 
    Komoro 
    Irak 
    Maladewa 
    Jibuti 
    Benin 
    Brunei Darussalam 
    Nigeria 
    Azerbaijan 
    Albania 
    Kirgizstan 
    Tajikistan 
    Turkmenistan 
    Mozambik 
    Kazakhstan 
    Uzbekistan 
    Suriname 
    Togo 
    Guyana 
    Pantai Gading

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Houthi Ancam Serang Israel Jika Gaza Kembali Digempur Houthi Ancam Serang Israel Jika Gaza Kembali Digempur

    Houthi Ancam Serang Israel Jika Gaza Kembali Digempur Houthi Ancam Serang Israel Jika Gaza Kembali Digempur

    Sanaa –

    Kelompok Houthi, yang bermarkas di Yaman, mengancam akan menyerang Israel jika negara itu kembali melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza dan tidak berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

    “Tangan kami ada pada pelatuk dan kami siap untuk segera melakukan eskalasi melawan musuh Israel jika eskalasi kembali terjadi di Jalur Gaza,” kata pemimpin Houthi, Abdulmalik al-Houthi, dalam pidato terbarunya yang disiarkan televisi yang dikelola kelompok itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (12/2/2025).

    Houthi telah melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal Israel dan kapal-kapal lainnya di Laut Merah, yang mengganggu jalur pelayaran global. Kelompok yang didukung Iran itu menyebut serangannya sebagai tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang diserang Israel.

    Houthi juga melancarkan serangan rudal dan drone ke arah wilayah Israel, yang berjarak ratusan kilometer di sebelah utara Yaman.

    Kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 19 Januari lalu tampak semakin rapuh setelah Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera Israel dan menuduh Tel Aviv telah melanggar gencatan senjata itu.

    Merespons pengumuman Hamas itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan mengakhiri gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza dan militer Tel Aviv akan melanjutkan serangan terhadap daerah kantong Palestina tersebut hingga Hamas dikalahkan.

    “Menyoroti pengumuman Hamas mengenai keputusannya melanggar perjanjian dan tidak membebaskan para sandera kami, tadi malam saya memerintahkan (militer Israel) untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan di sekitar Jalur Gaza,” kata Netanyahu setelah menggelar rapat kabinet keamanan.

    “Operasi ini sedang berlangsung saat ini. Itu akan diselesaikan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menginstruksikan pasukan militer negara itu untuk berada pada tingkat kesiapan tertinggi di Jalur Gaza dan untuk pertahanan dalam negeri.

    Tak lama setelah pernyataan Netanyahu itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza, dengan mengatakan kelompoknya menuntut Israel untuk bertanggung jawab atas segala “komplikasi atau penundaan” yang terjadi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump dan Raja Abdullah Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza – Halaman all

    Donald Trump dan Raja Abdullah Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza – Halaman all

    Donald Trump dan Raja Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Raja Abdullah dengan tegas menentang segala upaya untuk “mencaplok” tanah atau menggusur paksa warga Palestina.

    Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania Abdullah pada hari Selasa. Menjadi pertemuan yang menegangkan, menyusul usulan kontroversial presiden AS untuk pembangunan kembali Gaza.

    Ada ancamannya untuk memotong bantuan ke Yordania jika negara itu menolak menampung warga Palestina yang mengungsi dari daerah kantong itu.

    Usulan Trump yang diajukan seminggu lalu menyarankan agar AS “mengambil alih” Gaza , mengusir penduduknya, dan mengubah wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah,” dalam rencana yang telah menemui tentangan keras dari dunia Arab.

    Usulan tersebut telah menambah kerumitan baru pada situasi regional yang sudah rapuh, termasuk gencatan senjata yang rapuh antara “Israel” dan Hamas.

    Pada hari Senin, kelompok Palestina mengumumkan akan menghentikan pembebasan tawanan Israel dari Gaza, dengan menuduh “Israel” melanggar perjanjian gencatan senjata. Sebagai tanggapan, Trump mengusulkan pembatalan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan semua tawanan yang tersisa pada akhir pekan.

    Raja Abdullah dengan tegas menentang segala upaya untuk “mencaplok” wilayah atau menggusur paksa warga Palestina. Dalam pertemuan hari Selasa, ia diperkirakan akan memperingatkan Trump bahwa tindakan tersebut dapat memicu radikalisme, mengganggu stabilitas kawasan, dan membahayakan perjanjian normalisasi Yordania tahun 1994 dengan “Israel”, Reuters memberitakan.

    Sementara itu, Trump semakin tidak sabar dengan para pemimpin Arab yang menolak gagasan tersebut.

    “Saya kira dia akan menerima” pengungsi, kata presiden AS kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin ketika ditanya tentang sikap Raja Abdullah.

    Ketika didesak apakah ia akan menahan bantuan dari Yordania dan Mesir jika mereka menolak, Trump menjawab, “Ya, mungkin, tentu saja, kenapa tidak… jika mereka tidak setuju, saya mungkin akan menahan bantuan.”

    Ancaman itu muncul setelah Mesir pada hari Senin menolak “kompromi apa pun” yang akan melanggar hak-hak Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty bertemu dengan mitranya dari AS di Washington.

    Trump sebelumnya mengatakan dalam wawancaranya dengan Bret Baier dari Fox News Channel bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza di bawah rencana pengambilalihan AS, yang ia ungkapkan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu.

    “Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik,” kata Trump saat Baier bertanya apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali ke wilayah kantong tersebut, yang sebagian besarnya telah dihancurkan menjadi puing-puing oleh militer Israel sejak Oktober 2023.

    “Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa – tempat itu tidak layak huni.”

    Yordania, yang berbatasan dengan Arab Saudi, Suriah, dan Palestina yang diduduki, saat ini menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina dari total populasi 11 juta jiwa.

    Patut dicatat bahwa Amman telah mengandalkan Washington sebagai sumber utama bantuan ekonomi dan militernya selama beberapa dekade, menerima lebih dari $1 miliar setiap tahunnya.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Tolak Rencana Trump, Warga Gaza Khawatir Peristiwa Nakba 1948 Terulang: Ini Tanah Air Saya – Halaman all

    Tolak Rencana Trump, Warga Gaza Khawatir Peristiwa Nakba 1948 Terulang: Ini Tanah Air Saya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Gaza bernama Shaban Shaqaleh (47) dengan tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir penduduk Palestina dari Jalur Gaza.

    Setelah rumahnya di Gaza hancur dalam serangan militer Israel, Shaban Shaqaleh bermaksud membawa keluarganya berlibur ke Mesir setelah gencatan senjata Hamas-Israel benar-benar berlaku.

    Namun, ia berubah pikiran setelah Donald Trump mengumumkan rencana untuk memindahkan penduduk Palestina dari Gaza dan membangun kembali daerah kantong itu.

    Trump juga menyatakan penduduk Palestina di Gaza seharusnya tidak memiliki hak untuk kembali.

    Kini warga Palestina khawatir rencana Trump akan seperti peristiwa Nakba atau Malapetaka lainnya, ketika mereka mengalami pengusiran massal pada tahun 1948 dengan pembentukan Israel.

    “Kami ngeri dengan kehancuran, pengungsian berulang kali, dan kematian, dan saya ingin pergi agar saya dapat mengamankan masa depan yang aman dan lebih baik untuk anak-anak saya — sampai Trump mengatakan apa yang dikatakannya,” kata Shaqaleh kepada Reuters.

    “Setelah pernyataan Trump, saya membatalkan rencana itu. Saya takut pergi dan tidak akan pernah bisa kembali. Ini Tanah Air saya,” tegasnya.

    Di bawah skema Trump, sekitar 2,2 juta warga Palestina di Gaza akan dimukimkan kembali dan Amerika Serikat akan mengambil alih kendali dan kepemilikan wilayah pesisir tersebut.

    AS kemudian berencana membangun kembali Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    “Ide menjual rumah saya atau sebidang tanah yang saya miliki kepada perusahaan asing untuk meninggalkan tanah air dan tidak pernah kembali sama sekali ditolak.”

    “Saya berakar dalam di tanah tanah air saya dan akan selalu demikian,” jelas Shaqaleh.

    Adapun lingkungan Tel Al-Hawa di Kota Gaza, menjadi tempat puluhan gedung bertingkat dulu berdiri, kini sebagian besar kosong.

    Tidak ada air bersih atau listrik dan seperti kebanyakan bangunan di sana, rumah Shaqaleh hancur.

    Trump Temui Raja Yordania

    Pada Selasa (11/2/2025), Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan mengulangi desakannya bahwa Gaza entah bagaimana dapat dikosongkan dari semua penduduk, dikontrol oleh AS, dan dibangun kembali sebagai kawasan wisata.

    Dilansir AP News, ini adalah skema yang berani, tetapi sangat tidak mungkin, untuk mengubah Timur Tengah secara dramatis dan akan mengharuskan Yordania dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima lebih banyak warga Gaza — sesuatu yang ditegaskan Abdullah setelah pertemuan mereka yang ia tentang.

    Pasangan itu bertemu di Ruang Oval dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga hadir.

    Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menahan bantuan AS ke Yordania atau Mesir jika mereka tidak setuju untuk secara drastis meningkatkan jumlah orang dari Gaza yang mereka tampung.

    “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita berada di atas itu,” kata Trump.

    Hal itu bertentangan dengan usulan presiden dari Partai Republik sebelumnya bahwa menahan bantuan dari Washington adalah suatu kemungkinan.

    Sementara itu, Abdullah berulang kali ditanya tentang rencana Trump untuk membersihkan Gaza dan mengubahnya menjadi resor di Laut Mediterania.

    Ia tidak memberikan komentar substantif tentang hal itu dan tidak berkomitmen pada gagasan bahwa negaranya dapat menerima sejumlah besar warga Gaza.

    Namun, ia mengatakan bahwa Yordania bersedia “segera” menerima sebanyak 2.000 anak di Gaza yang menderita kanker atau sakit lainnya.

    “Saya akhirnya melihat seseorang yang dapat membawa kita melewati garis akhir untuk membawa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua di kawasan ini,” kata Abdullah tentang Trump dalam pernyataannya di awal pertemuan.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (11/2/2025) dari publikasi resmi Donald J. Trump pada 20 November 2024 setelah memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Pada 10 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump mengancam Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dengan neraka di Jalur Gaza jika Hamas menunda pembebasan sandera Israel pada Sabtu (15/2/2025). (Facebook Donald J. Trump)

    Abdullah meninggalkan Gedung Putih setelah sekitar dua jam dan menuju Capitol Hill untuk bertemu dengan sekelompok anggota parlemen bipartisan.

    Ia mengunggah di X bahwa selama pertemuannya dengan Trump, “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”

    “Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” ungkap Abdullah.

    Yordania adalah rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina.

    Menteri luar negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan minggu lalu bahwa penentangan negaranya terhadap gagasan Trump tentang pemindahan penduduk Gaza adalah “tegas dan tidak tergoyahkan.”

    Selain kekhawatiran akan membahayakan tujuan jangka panjang solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Mesir dan Yordania secara pribadi telah mengemukakan kekhawatiran keamanan tentang penerimaan sejumlah besar pengungsi tambahan ke negara mereka, meskipun untuk sementara.

    Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa penduduk Gaza bisa saja mengungsi sementara atau permanen, sebuah gagasan yang ditegur keras oleh para pemimpin di seluruh dunia Arab.

    Selain itu, Trump kembali mengusulkan bahwa gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel dapat dibatalkan jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang masih ditahannya paling lambat Sabtu (15/2/2025) siang.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melanjutkan “pertempuran sengit” di Gaza jika Hamas gagal membebaskan tawanan yang ditahan di sana paling lambat Sabtu siang.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan “kami akan mengambil alih” Gaza dan mendesak Raja Yordania Abdullah untuk mengalokasikan tanah bagi warga Palestina yang mengungsi paksa.

    Abdullah mengatakan ia menentang segala bentuk pemindahan warga Palestina dan mengatakan negara-negara Arab akan datang ke AS untuk menanggapi rencana pengambilalihan oleh Washington.

    Mesir mengatakan “rencana komprehensif” tersebut akan berupaya membangun kembali Gaza tanpa memukimkan kembali warga Palestina.

    Di kota Tulkarem, pasukan Israel menyerbu sebuah masjid tempat warga Palestina terlantar dari kamp pengungsi Tulkarem dan Nur Shams yang berdekatan menginap, dan menangkap beberapa orang, Wafa melaporkan.

    Di kota Ramin, timur Tulkarem, tentara Israel menangkap seorang wanita Palestina berusia 45 tahun, Wafa melaporkan.

    Di kota terdekat Kafr al-Labad, pasukan Israel menembak dan melukai seorang pemuda Palestina di kaki.

    Militer Israel juga mengirim bala bantuan militer tambahan ke kamp pengungsi Jenin, Al Jazeera Arabic melaporkan.

    Ada beberapa serangan di kota-kota lain, termasuk Azzun, timur Qalqilya; ad-Dhahiriya, selatan Hebron; dan Urif dan Beita, selatan Nablus, menurut Al Jazeera Arabic.

    Kantor Media Pemerintah Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Gencatan Senjata di Gaza Terancam Batal, Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian

    Gencatan Senjata di Gaza Terancam Batal, Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian

    PIKIRAN RAKYAT – Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pada Senin 10 Februari 2025, Abu Obaida selaku Juru bicara Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan menunda pembebasan sandera.

    “Oleh karena (pelanggaran-pelannggaran Israel), pembebasan tahanan Zionis yang dijadwalkan Sabtu (15 Februari 2025) mendatang akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sambil menunggu kepatuhan penuh penjajah terhadap perjanjian gencatan senjata,” tegasnya.

    Sementara itu pada hari yang sama, Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel untuk menerapkan protokol kemanusiaan.

    “Meskipun ada kesepakatan yang jelas berdasarkan protokol kemanusiaan gencatan senjata, Israel berulang kali gagal memenuhi komitmennya,” ujar media tersebut. Media ini pun menegaskan akan terjadi krisis kemanusiaan yang dahsyat bila kesepakatan ini batal.

    Media ini pun menegaskan pelanggaran tersebut mengakibatkan warga Gaza kekurangan makanan dan air, dan terputusnya pasokan pertolongan medis vital bagi warga setempat.

    Abu Obaida, membeberkan sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Negeri Zionis ini. Beberapa diantaranya menunda kepulangan pengungsi Palestina ke Gaza utara, menembaki wilayah Jalur Gaza, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan.

    Karena pelanggaran ini, organisasi garis keras perjuangan Palestina ini memutuskan untuk menunda pembebasan sandera. Berdasarkan jadwal yang disepakati, mereka akan dibebaskan pada hari Sabtu 15 Februari mendatang. Penundaan ini akan berlaku hingga Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata sepenuhnya.

    Israel Katz, pejabat pertahanan Israel, merespon pengumuman tersebut dengan mempersiapkan pasukan militernya untuk mengantisipasinya konflik lanjutan. Ia juga menilai keputusan Hamas tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

    Sementara itu, keluarga sandera Israel mendesak Benjamin Netanyahu agar kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dengan Hamas tetap berlangsung.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang pun meminta bantuan negara-negara mediator, termasuk Mesir dan Qatar, agar perjanjian ini terlaksana. Mereka pun meminta pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menghalangi kesepakatan tersebut.

    Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, Hamas sepakat membebaskan sandera warga Israel sebanyak 76 orang. Dalam fase pertama kesepakatan yang dimulai dari 19 Januari hingga awal Maret, Hamas akan membebaskan sebanyak 33 sandera.

    Namun, seiring dengan meningkatnya konflik Israel dengan Hamas di tengah fase gencatan senjata yang sedang berlangsung, bisa saja Gaza akan kembali membara dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Netanyahu Ancam Akhiri Gencatan Senjata Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Netanyahu Ancam Akhiri Gencatan Senjata Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas. Netanyahu mengancam akan mengakhiri gencatan senjata di Gaza dan melanjutkan petempuran sengit jika Hamas tidak mengembalikan sanderanya pada Sabtu siang.

    Dilansir BBC, Rabu (12/2/2025), Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan pasukan Israel berkumpul di sekitar Gaza. Mereka berkumpul setelah Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan sandera.

    Netanyahu juga setuju dengan pernyataan Trump yang sebelumnya menyebut membiarkan kekacauan terjadi apabila sandera tidak dikembalikan pada Sabtu.

    “Mengingat pengumuman Hamas mengenai keputusannya untuk melanggar perjanjian dan tidak membebaskan sandera kami, tadi malam saya menginstruksikan IDF [Pasukan Pertahanan Israel] untuk mengumpulkan pasukan di dalam – dan di sekitar – Jalur Gaza,” kata Netanyahu usai melakukan pertemuan dengan kabinet keamanan Israel.

    “Tindakan ini sedang dilakukan pada jam ini dan akan segera selesai,” tambahnya.

    Netanyahu kemudian mengeluarkan ultimatum yang katanya telah disetujui dengan suara bulat oleh kabinet keamanan.

    “Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang, gencatan senjata akan berakhir. IDF akan melanjutkan pertempuran sengit hingga Hamas benar-benar kalah,” sambungnya.

    Sementara itu, Hamas menegaskan mereka tetap komitmen pada perjanjian gencatan senjata. Hamas mengatakan penundaan pembebasan sandera ini sebagai konsekuensi Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyebut Israel “bertanggung jawab atas segala penundaan”.

    Hamas diketahui menduga Israel melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati mereka. Adapun pelanggaran Israel adalah diduga memblokir bantuan kemanusiaan yang penting, namun dugaan ini dibantah Israel.

    Salah satu sumber di surat kabar lokal Israel bernama Haaretz menyebut Israel bersedia melanjutkan gencatan senjata jika kelompok tiga sandera berikutnya dibebaskan pada Sabtu (15/2) mendatang. Namun, menteri transportasi dan kabinet perang Miri, Regev, dalam akun X nya menulis:

    “Kami mematuhi pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai pembebasan para sandera – pada hari Sabtu, semua orang akan dibebaskan!”

    Sementara itu, IDF (militer Israel) mengatakan pihaknya telah meningkatkan tingkat kesiapan Komando Selatan – yang bertanggung jawab atas operasi di Gaza – dan akan diperkuat dengan pasukan tambahan, termasuk pasukan cadangan.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tanggal 31 Januari, perwakilan dari sembilan negara yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, menyatakan aliansi global, bernama The Hague Group. Kelompok ini bertugas untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional.

    Aliansi itu adalah preseden bersejarah, menandai inisiatif pertama seperti itu sejak Nakba dan pendirian Israel untuk mengoordinasikan tindakan negara untuk mencegah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

    Anggota pendiri kelompok itu adalah Belize, Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal dan Afrika Selatan.

    Beberapa negara bagian ini telah mengambil langkah besar selama 15 bulan terakhir untuk membela dan menegakkan hukum internasional.

    Tindakan The Hague Group untuk Membela Palestina

    Afrika Selatan, misalnya, membawa kasus penting terhadap Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag karena dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza.

    Beberapa negara bagian dalam koalisi kemudian bergabung dengan kasus Afrika Selatan di ICJ, termasuk Bolivia, Kolombia dan Namibia.

    Selain itu, Namibia dan Malaysia memblokir kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dari docking di pelabuhan mereka, sementara Kolombia menghentikan ekspor batubara ke Israel. Kolombia dan Bolivia juga menunjuk duta besar mereka untuk memprotes perang Israel yang menghancurkan terhadap Gaza.

    Upaya semacam itu, bagaimanapun, tidak memiliki koordinasi, dan di sinilah The Hague Group diatur untuk memainkan peran penting, menurut Varsha Gandikota-Nellutla, ketua kelompok.

    Gandikota-Nellutla, yang merupakan koordinator co-jenderal Progressive International, kelompok politik transnasional kiri, mengatakan kelompok itu telah dibentuk sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan negara-negara dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat.

    Ini adalah referensi untuk pushback oleh sejumlah negara bagian Barat terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, dan ketidakpatuhan terhadap perintah oleh ICJ untuk menghentikan pelanggaran Israel.

    “Kelompok ini benar -benar dimulai dengan satu tahun dari genosida, dan impunitas berani yang diberikan kepada Israel dari pengabaian putusan ICJ dan pembangkangan nyata dari surat perintah penangkapan ICC,” katanya.

    Surat perintah penangkapan Netanyahu adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan yang dikeluarkan terhadap politisi dari negara sekutu Barat.

    Menurut undang -undang Roma, perjanjian yang mendirikan ICC pada tahun 2002, semua partai negara memiliki kewajiban hukum untuk menangkap dan menyerah kepada Den Haag yang diinginkan oleh pengadilan.

    Tetapi sejumlah negara bagian Barat yang merupakan partai ICC, termasuk Prancis, Italia dan Hongaria, mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan surat perintah jika Netanyahu mendarat di wilayah mereka, mengklaim bahwa ia menikmati kekebalan di bawah hukum internasional.

    Posisi tersebut telah diperdebatkan oleh ICC, serta para ahli kekebalan terkemuka di seluruh dunia.

    Kewajiban Negara Ketiga

    Tahun 2024 ICJ mengeluarkan tiga perintah sementara yang mengikat di kasus Afrika Selatan vs Israel. Ini termasuk perintah untuk Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang di bawah Konvensi dan untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut.

    Dalam urutan pertamanya pada 26 Januari 2024, ICJ mengatakan bahwa masuk akal Israel telah melanggar konvensi genosida.

    Sebagai tindakan darurat, badan itu memerintahkan Israel untuk memastikan bahwa pasukannya menahan diri dari tindakan genosida terhadap Palestina.

    Kemudian, mengikuti permintaan oleh Afrika Selatan, pengadilan kemudian mengeluarkan perintah sementara pada 28 Maret dan 24 Mei yang meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Palestina.

    Dalam perintah Mei, ICJ juga memerintahkan agar Israel memastikan bahwa penyelidik PBB dapat memasuki Gaza untuk menyelidiki tuduhan genosida.

    Meskipun perintah ICJ ditujukan kepada Israel, negara -negara ketiga memiliki tugas di bawah hukum internasional adat untuk mencegah dan menghukum genosida, bahkan jika itu terjadi di luar wilayah mereka, seperti yang dijelaskan oleh ICJ dalam kasus genosida Bosnia landmark pada tahun 2007.

    Tugas itu dapat ditegakkan dengan mendorong Israel untuk menahan diri dari pelanggaran Konvensi Genosida, dan dengan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa setiap ekspor atau bantuan tidak berkontribusi pada tindakan yang dapat dihukum di bawah Konvensi.

    Selain itu, ICJ dalam perintah 30 April 2024 dalam kasus Nikaragua vs Jerman mengkonfirmasi kewajiban terhadap negara -negara ketiga untuk memastikan bahwa ekspor senjata tidak digunakan untuk melanggar konvensi genosida dan hukum kemanusiaan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Arab Bahaya! Perang Gaza II Mau Pecah, Israel Akhiri Gencatan Senjata

    Arab Bahaya! Perang Gaza II Mau Pecah, Israel Akhiri Gencatan Senjata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi jazirah Arab kembali panas. Israel kini mengancam kembali perang Gaza jilid II dengan berjanji mengakhiri gencatan senjatanya dengan Hamas di kantong Palestina itu.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan gencatan senjata di Gaza akan berakhir dan militer akan melanjutkan pertempuran dengan Hamas hingga dikalahkan jika kelompok pejuang Palestina itu tidak membebaskan sandera pada Sabtu siang. Hamas sendiri telah mengeluarkan pernyataan yang memperbarui komitmennya terhadap gencatan senjata dan menuduh Israel membahayakan kesepakatan tersebut.

    Pengumuman Israel itu muncul setelah Netanyahu bertemu dengan beberapa menteri utama, termasuk menteri pertahanan, menteri urusan luar negeri, dan menteri keamanan nasional. Semua dilaporkan memberikan dukungan penuh mereka terhadap ultimatum tersebut.

    “Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang – gencatan senjata akan berakhir dan IDF (militer) akan kembali bertempur sengit sampai Hamas akhirnya dikalahkan,” kata Netanyahu Selasa, dikutip Rabu (12/2/2024).

    Tidak segera jelas apakah Netanyahu bermaksud Hamas harus membebaskan semua sandera yang ditahan di Gaza atau hanya tiga yang diharapkan akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan gencatan senjata. Setelah hampir 16 bulan berperang, Hamas secara bertahap telah membebaskan sandera sejak fase pertama gencatan senjata dimulai pada 19 Januari, tetapi pada hari Senin mengatakan tidak akan membebaskan lagi sampai pemberitahuan lebih lanjut atas tuduhan Israel melanggar kesepakatan karena terbunuhnya tiga warga sipil Gaza akhir pekan.

    Netanyahu juga mengatakan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan sekitar Gaza. Militer Israel mengumumkan segera setelah itu bahwa mereka akan mengerahkan pasukan tambahan ke selatan Israel termasuk mobilisasi pasukan cadangan.

    Sebelumnya pernyataan Israel ini diungkap terlebih dahulu oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia pun yang pertama kali mengatakan Hamas harus membebaskan semua sandera paling lambat Sabtu, jika tidak akan ada “neraka” yang muncul.

    Seorang pejabat Hamas sebelumnya mengatakan bahwa sandera Israel hanya dapat dibawa pulang jika gencatan senjata dipatuhi. Selain membunuh tiga warga Gaza di tengah gencatan senjata, Israel disebut menghalangi pengiriman bantuan dan kembalinya warga Gaza ke wilayah utara jalur tersebut.

    “Trump harus ingat bahwa ada kesepakatan yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membawa kembali para tahanan (Israel),” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri.

    Sejauh ini, 16 dari 33 sandera telah dibebaskan sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang akan berlangsung selama 42 hari. Lima sandera Thailand juga dibebaskan dalam pembebasan yang tidak dijadwalkan.

    Sebagai gantinya, Israel telah membebaskan ratusan tahanan dan narapidana Palestina, termasuk tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan dan tahanan lainnya yang ditahan selama perang dan ditahan tanpa dakwaan. Sebuah kelompok Israel yang mewakili keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata.

    Media Israel mengatakan ada 76 sandera yang masih ditawan di Gaza. Sementara lebih dari 35 tewas.

    Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang termasuk di antara menteri utama yang bertemu dengan Netanyahu pada hari Selasa, mengatakan bahwa jika semua sandera tidak dibebaskan pada hari Sabtu, perang harus dilanjutkan. Jika itu terjadi, katanya, pasokan air, listrik, dan bantuan ke Gaza harus diputus dan warga Palestina di sana harus diusir.

    “Hanya akan ada api dan belerang dari pesawat, artileri, tank, dan pejuang heroik kita. Akan ada pendudukan penuh di Jalur Gaza,” katanya.

    (sef/sef)

  • Israel Pastikan ‘Pintu Neraka’ Terbuka Jika Hamas Tak Lepas Semua Sandera

    Israel Pastikan ‘Pintu Neraka’ Terbuka Jika Hamas Tak Lepas Semua Sandera

    Gaza –

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuka ‘gerbang neraka’ terhadap Hamas. Ancaman ini harus dilakukan jika Hamas tersebut tidak membebaskan semua sandera pada hari Sabtu (16/2) mendatang.

    Dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), dalam sebuah pernyataan, Smotrich mendesak Benjamin Netanyahu untuk memberi tahu Hamas dengan tegas bahwa semua sandera harus dibebaskan pada hari Sabtu mendatang.

    “Tidak ada lagi tahapan, tidak ada lagi permainan, atau kita membuka gerbang neraka bagi mereka,” kata Smotrich.

    Smotrich menjelaskan ancaman yang dimaksud. Dia mengungkap tidak akan ada listrik, air, bahan bakar, hingga bantuan.

    “Itu berarti tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada bahan bakar, tidak ada bantuan kemanusiaan, hanya tembakan dan belerang dari pesawat, artileri, tank, dan pesawat tempur heroik kami,” tegas Smotrich.

    Dia juga menyerukan pendudukan penuh di Jalur Gaza. “Pengusiran seluruh warga Gaza dari Jalur Gaza, sejalan dengan rencana Presiden Trump; pengambilalihan wilayah; dan penerapan kedaulatan atas wilayah tersebut – karena ini adalah harga yang menyakitkan yang dapat dipahami oleh musuh kita,” imbuh dia.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ngotot Kuasai Gaza, Trump Beberkan Warga Palestina Bakal Dipindah ke 6 Lokasi

    Ngotot Kuasai Gaza, Trump Beberkan Warga Palestina Bakal Dipindah ke 6 Lokasi

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ngotot memaksakan rencana AS mengambil alih Gaza di Palestina dan memidahkan warganya ke sejumlah negara.

    “Saya akan memilikinya,” tegas Trump dalam sesi wawancara dengan jurnalis Bret Baier dari Fox News Channel, dikutip dari AFP, Selasa 11 Februari.

    Trump membeberkan warga Gaza akan ditempatkan di enam lokasi berbeda di luar Palestina. Rencana itu diketahui mendapapat penolakan keras negara-negara Arab dan komunitas internasional lainnya karena dianggap melanggar hukum internasional.

    Bahkan ketika ditanya apakah warga Palestina bisa kembali ke Gaza berdasarkan rencana pengambilalihan kendali AS atas Gaza, Trump tegas menutup kemungkinan tersebut.

    “Tidak, mereka [warga Palestina di Gaza] tidak akan melakukannya, karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik,” kata Trump.

    “Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat permanen bagi mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa melakukannya — tempat itu tidak layak huni,” sambung Trump.

    Trump secara mengejutkan menyatakan akan mengambil alih control atas Gaza dan memindahkan warganya ke negara-negara tetangga Palestina. Pernyataan Trump itu disampaikan saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di AS pada Selasa pekan lalu.

    Trump gencar berencana memindahkan warga Palestina dari Gaza sejak 25 Januari. Trump berdalih membangun kembali wilayah yang hancur lebur itu akibat serangan militer Israel.