Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Jakarta –

    Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi, banyak orang bertanya-tanya mengapa ia memilih negara tersebut sebagai tempat perundingan.

    Trump tidak menyebutkan tanggal pertemuan, tetapi hanya bilang tatap muka dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Trump bahkan menyarankan agar Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, juga berpartisipasi.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah berbincang melalui telepon dengan Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Arab Saudi memuji panggilan telepon antara Trump dan Putin serta kemungkinan soal pertemuan antara keduanya di kerajaan tersebut.

    “Kerajaan menegaskan upaya berkelanjutannya untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina,” kata pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia

    Delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi. (Reuters)

    Sebelum Trump dan Putin bertemu, kedua pemimpin mengutus delegasi ke Riyadh, Arab Saudi.

    Pertemuan demi mengakhiri konflik “secepat mungkin” terjadi beberapa hari menjelang peringatan tiga tahun dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

    Amerika Serikat diwakili tiga orang, sedangkan Rusia diwakili dua orang.

    Dari pihak AS terdapat Menteri Luar Negeri, Marco Rubio; Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz; dan Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Reuters

    Rusia mengutus dua diplomat veteran dan sangat memahami AS, yakni penasihat kebijakan luar negeri Yuri Ushakov serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang telah menjabat sejak 2004.

    Keduanya telah membantu Putin di bidang kebijakan luar negeri, khususnya selama tiga tahun perang di Ukraina.

    Reuters

    Adapun Arab Saudi selaku tuan rumah diwakili dua sosok. Mereka akan memulai pertemuan tapi tidak akan menetap di ruangan selagi perundingan berlangsung.

    Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan telah memainkan peran aktif sebagai diplomat utama Saudi tahun ini. Dia telah mengunjungi Lebanon dan Eropa serta menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang bertujuan mencabut sanksi terhadap Suriah.

    Penasihat keamanan nasional Saudi, Musaed al-Aiban, juga telah memainkan peran penting dalam mempromosikan hubungan Saudi dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa.

    Meskipun Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin kebijakan luar negeri, kedua pria ini selalu berada di sisinya.

    Reuters

    Pertemuan yang dimulai pada Selasa (18/02) diharapkan dapat menemukan solusi yang “berkelanjutan, berkelanjutan, dan dapat diterima bersama”.

    Pertemuan antara Rubio dan Lavrov adalah yang pertama sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” terhadap Ukraina pada 22 Februari 2022.

    Dalam pertemuan di Riyadh, perwakilan Ukraina atau negara Eropa mana pun tidak diundang. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ini merupakan “kejutan”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negaranya tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO di Ukraina menyusul pembicaraan tingkat tinggi dengan AS di Arab Saudi.

    “Setiap kehadiran pasukan bersenjata di bawah bendera lain tidak mengubah apa pun. Tentu saja itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Hari ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi penting”, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut.

    Tempat netral

    Negara-negara lain, seperti China dan Uni Emirat Arab, sejatinya sudah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi. (Reuters)

    “Arab Saudi adalah pilihan yang logis untuk pertemuan Trump-Putin karena menyediakan tempat yang netral,” kata Paul Salem, wakil presiden lembaga kajian Middle East Institute di Washington.

    Salem mengatakan bahwa negara Eropa tidak akan bisa menjadi tuan rumah pertemuan Putin-Trump karena sikap Eropa yang kuat dalam perang Ukraina.

    “Secara tradisional, lokasi netral seperti Jenewa akan dipilih untuk pertemuan puncak semacam itu. Namun, hubungan Rusia yang memburuk dengan Swiss dan negara-negara Eropa lainnya kemungkinan telah menyebabkan pilihan alternatif ini,” kata Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Baca juga:

    Ia juga menilai bahwa Arab Saudi berhasil membangun kepercayaan dan kepentingan bersama dengan Putin dan bahwa negara itu bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Pada 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dengan tuduhan kejahatan perang terkait dengan perang Ukraina.

    Analis mencatat bahwa Putin dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa risiko ditangkap.

    Peran sebagai penengah

    Arab Saudi berpengalaman menjadi penengah dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, Saudi memperoleh kepercayaan dari kedua negara.

    EPA-EFE/REX/ShutterstockPutra Mahkota Arab Saudi memainkan peranan penting dalam pembebasan guru Amerika bernama Marc Fogel, menurut sejumlah pejabat AS.

    Dalam pertukaran tahanan baru-baru ini yang difasilitasi oleh Riyadh, Rusia membebaskan guru Amerika bernama Marc Fogel setelah lebih dari tiga tahun ditahan.

    Putra Mahkota Saudi memainkan peran penting dalam mengamankan pembebasannya, menurut utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Arab Saudi juga telah menyambut baik Zelensky dan Putin pada beberapa kesempatan dan telah mendorong perjanjian perdamaian yang langgeng antara kedua negara.

    Arab Saudi bahkan menyelenggarakan pertemuan internasional di Jeddah yang dihadiri sejumlah perwakilan dari beberapa negara.

    Selama kunjungan Putin ke Riyadh pada Desember 2023, MBS menyebutnya sebagai “tamu istimewa dan sangat terhormat di Arab Saudi, baik di tingkat pemerintah maupun publik.”

    Pakar urusan Teluk, Abdullah Baaboud, meyakini bahwa Arab Saudi bercita-cita untuk terlibat dalam upaya mediasi, seperti yang dilakukan Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Arab Saudi, menurutnya, ingin meningkatkan pengaruhnya sebagai pemain regional utama.

    Reuters Saudi Arabia bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sehingga, menurut sejumlah pengamat, Putin bisa ke sana tanpa risiko ditangkap. EPA-EFE/REX/ShutterstockPresiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkunjung ke Jeddah pada 2023 untuk menghadiri pertemuan Liga Arab ke -32.

    Baaboud berpendapat bahwa menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin dapat bermanfaat bagi Arab Saudi.

    Menurutnya, hal ini membuat Riyadh bisa lebih banyak terlibat dalam kepentingan strategis AS, seperti penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara empat negara Arab dan Israel.

    Paul Salem yakin bahwa Trump sangat ingin memperkuat hubungan AS-Saudi karena alasan ekonomi, keuangan, investasi, dan strategis. Dia menilai Trump berminat mengamankan potensi kesepakatan AS-Saudi-Israel di masa mendatang.

    Dr Nidal Choucair, seorang profesor komunikasi strategis, mengatakan bahwa Arab Saudi sangat penting bagi Trump dalam merancang kebijakan Timur Tengah, terutama terkait Israel-Palestina.

    Ia juga menyoroti tekanan AS baru-baru ini terhadap Arab Saudi, terutama setelah usulan Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk merelokasi warga Gaza ke Saudi ditolak Riyadh.

    Faktor minyak bumi

    Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Arab Saudi dan Rusia.

    Karena perang Rusia-Ukraina memengaruhi pasar energi global, para ahli menilai bahwa Arab Saudi berperan dalam menjaga stabilitas harga minyak.

    Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia. (Getty Images)

    Pada Desember 2024, delapan anggota aliansi OPEC+ yang beranggotakan 22 negara pengekspor minyak, termasuk Arab Saudi dan Rusia, memutuskan untuk menunda peningkatan produksi minyak karena jumlah permintaan lebih rendah dari perkiraan. Belum lagi adanya persaingan produksi dari negara-negara non-sekutu.

    Arab Saudi dan Rusia memiliki kepentingan yang sama sebagai produsen minyak utama, kata Abdullah Baaboud. Ia berharap pertemuan puncak Trump-Putin tidak hanya berfokus pada upaya mengakhiri perang di Ukraina, tetapi juga menyentuh harga minyak global dan kerja sama ekonomi.

    “Trump mungkin berupaya mengamankan harga minyak mentah yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika, terutama setelah sebelumnya menyerukan harga yang lebih rendah,” katanya.

    Ia menilai bahwa Trump memprioritaskan produksi bahan bakar fosil daripada energi bersih, sejalan dengan peran Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Kepentingan strategis

    Lawatan kenegaraan pertama Trump sebagai presiden pada 2017 adalah ke Arab Saudi, yang meningkatkan status diplomatik global kerajaan tersebut.

    EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUTTrump mengatakan Arab Saudi setuju untuk membeli produk AS senilai US$450 miliar pada tahun 2017. Setelah itu, Trump melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi.

    Trump telah mengisyaratkan bahwa perjalanan luar negeri pertamanya dalam masa jabatan keduanya bisa jadi ke Arab Saudi. Dia bahkan telah menetapkan harga untuk perjalanan itu.

    “Jika Arab Saudi ingin membeli produk kami senilai US$450 miliar atau US$500 Saya rasa saya mungkin akan melakukannya,” katanya kepada wartawan di Ruang Oval bulan lalu.

    Beberapa hari kemudian, Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kerajaan itu ingin berinvestasi US$600 miliar di AS selama empat tahun ke depan.

    “Tetapi saya akan meminta Putra Mahkota, yang merupakan orang yang fantastis, untuk membulatkannya menjadi sekitar US$1 triliun,” kata Trump kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos tak lama setelah itu.

    “Saya rasa mereka akan melakukannya karena kami telah bersikap sangat baik kepada mereka,” katanya.

    Dr Nidal Choucair yakin bahwa Trump melihat Arab Saudi sebagai mitra strategis dan ekonomi utama.

    Ia juga menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk mengamankan peran ekonomi AS yang dominan di Teluk, khususnya setelah mantan presiden Joe Biden mengalihkan fokus ke Asia.

    Trump juga berupaya memperkuat pengaruh AS di Arab Saudi dan kawasan yang lebih luas sebagai bagian dari persaingan strategis Washington dengan China, menurut Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Walau Arab Saudi telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya, baik Abou Diab maupun Choucair berpendapat bahwa reformasi terkini di kerajaan tersebut, seperti penghapusan polisi agama atau mengizinkan perempuan mengemudi, telah memperbaiki citra globalnya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh potensi tekanan politik pemerintahan Trump.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Akan Serahkan 4 Jenazah Sandera Kamis dan Bebaskan 6 Sandera Hidup Israel Pada Sabtu – Halaman all

    Hamas Akan Serahkan 4 Jenazah Sandera Kamis dan Bebaskan 6 Sandera Hidup Israel Pada Sabtu – Halaman all

    Hamas Serahkan 4 Jasad Sandera Kamis dan 6 Sandera Hidup Israel Pada Sabtu

    TRIBUNNEWS.COM – Sumber-sumber informasi dari Israel dan Palestina, Selasa (18/2/2025) mengatakan upaya sedang dilakukan untuk terjadinya lebih banyak pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza minggu ini daripada yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    “Perdana Menteri Israel Benjamin “Netanyahu tengah melakukan upaya luar biasa” untuk membebaskan enam tawanan hidup dan empat jenazah lainnya minggu ini, sumber resmi Israel mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP).

    Narasumber Palestina yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan para mediator tengah melakukan “upaya” untuk memastikan “jenazah sejumlah tawanan Israel (akan diserahkan) sebelum hari Jumat”.

    Upaya juga dilakukan agar Hamas menambah jumlah sandera hidup Israel  yang akan dibebaskan pada Sabtu (22/2/2025).

    Adapun Hamas mengonfirmasi kalau akan membebaskan tawanan Israel yang masih hidup – enam orang –  dalam putaran berikutnya pembebasan sandera pada tahap (fase) pertama gencatan senjata Gaza pada hari Sabtu.

    “Hamas juga akan menyerahkan jenazah empat sandera Israel pada hari Kamis (20/2/20205) mendatang – menurut pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya.

    Di antara keempat jenazah yang akan diserahkan, Hamas akan menyertakan keluarga Bibas.

    Al-Hayya mengatakan Hamas telah menunjukkan “komitmen serius terhadap perjanjian (gencatan senjata)” dan bahwa pemerintah Netanyahu hanya menunjukkan penundaan dan penghindaran.

    Seperti diketahui, sebelumnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus berlanjut pada Sabtu (15/2/2025) dengan dibebaskannya tiga sandera Israel, Dekel Chen, Sasha Trupanov, dan Yair Horn.

    Ini menandai kelompok keenam yang dibebaskan dalam tahap pertama gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari 2025.

    PEMBEBASAN SANDERA ISRAEL – Tangkapan layar Telegram Quds News Network pada Sabtu (15/2/2025) menunjukkan pejuang Hamas membebaskan tiga sandera Israel. Setelah Hamas membebaskan tiga sandera, kini gantian Israel membebaskan 369 tahanan Palestina. (Telegram Quds News Network)

    Gencatan Senjata Hampir Gagal

    Pada awal minggu ini, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Abu Obeida, sempat mengumumkan rencana penundaan pembebasan tiga sandera Israel yang dijadwalkan pada Sabtu.

    Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan yang ada.

    Menurut mereka, Israel telah menunda pemulangan warga Palestina ke Gaza Utara, melancarkan serangan di seluruh wilayah, serta menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 92 warga Palestina tewas dan lebih dari 800 terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata dimulai.

    Namun, penundaan itu dibatalkan setelah Israel mengancam akan melakukan serangan baru di Gaza.

    Para mediator berjanji untuk menghilangkan hambatan demi memastikan Israel mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk.

    Apa yang Tersisa dalam Fase Pertama Gencatan Senjata?

    Fase pertama gencatan senjata yang berlangsung selama enam minggu, kini menyisakan dua minggu lagi.

    Dalam fase ini, terdapat rencana penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza dan pemulangan warga Palestina yang mengungsi.

    Hamas berkomitmen untuk membebaskan total 33 sandera Israel, yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

    Hingga saat ini, 24 sandera telah dibebaskan, yang mencakup 19 warga Israel dan 5 warga Thailand.

    Selain itu, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza direncanakan meningkat menjadi 600 truk per hari, melebihi jumlah minimum 500 truk yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

    Apa yang Terjadi di Fase Kedua Gencatan Senjata?

    Sementara itu, negosiasi untuk fase kedua gencatan senjata mengalami sejumlah hambatan.

    Tim Israel kembali dari perundingan di Doha setelah hanya dua hari berada di sana.

    Fase kedua ini diharapkan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa, termasuk tentara pria Israel, serta potensi gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Mantan Presiden AS Joe Biden mencatat bahwa fase ini akan mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, diiringi dengan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Namun, Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan membebaskan sandera yang tersisa tanpa adanya jaminan gencatan senjata yang langgeng dan penarikan penuh Israel.

    Bagaimana dengan Tahap Ketiga?

    Tahap ketiga yang diperkirakan akan menjadi tahap akhir gencatan senjata akan melibatkan rekonstruksi Gaza dan pengembalian jenazah para sandera yang belum kembali.

    Kesepakatan ini mencakup penyediaan 600 truk berisi bantuan kemanusiaan setiap hari selama periode gencatan senjata, termasuk 50 truk bahan bakar dan 300 truk untuk wilayah utara Gaza.

    Meskipun demikian, terdapat perselisihan mengenai jumlah bantuan yang diperbolehkan masuk dan distribusi yang efektif kepada warga yang membutuhkan.

    Selain itu, penjarahan oleh geng-geng kriminal di Gaza semakin menjadi masalah yang harus dihadapi.

    Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya di Gaza?

    Masa depan Gaza masih sangat tidak jelas, terutama mengenai siapa yang akan mengelola wilayah tersebut jika gencatan senjata berhasil dicapai.

    Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakhiri perang dan membiarkan Hamas tetap berkuasa.

    Mereka juga menolak opsi pemerintahan Gaza oleh Otoritas Palestina, badan yang didukung oleh Barat.

    Masyarakat internasional berpendapat bahwa Gaza harus dikelola oleh rakyat Palestina, namun hingga saat ini belum ada upaya yang efektif untuk menemukan alternatif dari faksifaksi utama dalam masyarakat sipil atau kepemimpinan lokal.

    Dalam langkah yang cukup kontroversial, mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk membangun kembali Gaza dan mengubahnya menjadi resor pantai internasional.

    Namun, rencana ini mendapatkan penolakan dari negara-negara tetangga yang khawatir bahwa hal ini akan memicu ketidakstabilan regional.

     

    (oln/rntv/*)

  • Israel Bentuk Badan Khusus Tangani Keberangkatan Sukarela Warga Gaza

    Israel Bentuk Badan Khusus Tangani Keberangkatan Sukarela Warga Gaza

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa sebuah badan khusus akan dibentuk untuk menangani “keberangkatan sukarela” warga Gaza. Ini disampaikan setelah pemerintah Israel menyatakan komitmennya terhadap usulan Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah Palestina dan memindahkan penduduknya.

    “Menteri Pertahanan Israel Katz mengadakan pertemuan hari ini (Senin) mengenai keberangkatan sukarela penduduk Gaza, yang pada akhirnya ia memutuskan bahwa sebuah direktorat untuk keberangkatan sukarela penduduk Gaza akan dibentuk di dalam kementerian pertahanan,” kata sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Israel, dilansir Al Arabiya dan AFP, Selasa (18/2/2025).

    Awal bulan ini, Katz mengatakan bahwa ia telah memerintahkan tentara untuk merumuskan rencana guna mengizinkan warga Palestina meninggalkan Gaza. Dia menambahkan bahwa ia menyambut baik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dapat memungkinkan sebagian besar penduduk Gaza untuk pindah ke berbagai tempat di seluruh dunia.”

    Rencana awal yang disampaikan selama pertemuan pada hari Senin (17/2) tersebut, “mencakup bantuan ekstensif yang akan memungkinkan setiap penduduk Gaza yang ingin beremigrasi secara sukarela ke negara ketiga untuk menerima paket komprehensif, yang mencakup, antara lain, pengaturan keberangkatan khusus melalui laut, udara, dan darat,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Israel.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia “berkomitmen pada rencana Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda.”. Netanyahu juga bertekad bahwa setelah perang, “tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina” yang memerintah wilayah tersebut.

    Usulan Trump untuk “pengambilalihan” Gaza oleh AS dan relokasi warga Palestina di negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania tidak memiliki rincian, tetapi telah memicu kemarahan internasional yang meluas.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menkeu Israel Bezalel Smotrich Sita Dana Pajak Palestina Senilai 90 Juta Dolar atau Rp 1,5 Triliun – Halaman all

    Menkeu Israel Bezalel Smotrich Sita Dana Pajak Palestina Senilai 90 Juta Dolar atau Rp 1,5 Triliun – Halaman all

    Menkeu Israel Bezalel Smotrich Sita Dana Pajak Palestina Senilai 90 Juta Dolar atau Rp 1,5 Triliun

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menandatangani perintah pada 17 Februari untuk menyita dana pajak Palestina sebesar NIS 320 juta ($90 juta) untuk digunakan sebagai kompensasi bagi keluarga warga Israel yang terkena dampak perang.

    Pada bulan Agustus, menteri keuangan juga telah menyita NIS 100 juta (hampir $27 juta) dari PA di Ramallah, menuduhnya mendukung Palestina.

    Kabinet keamanan Israel akan bertemu pada hari Senin untuk membahas apakah akan melanjutkan negosiasi pada fase kedua gencatan senjata Gaza.

    Jika disetujui, tahap kedua dimaksudkan untuk melihat Hamas membebaskan puluhan tawanan yang tersisa dari Gaza, sementara Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina lainnya.

    Pasukan Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Gaza, dan gencatan senjata yang langgeng harus diberlakukan.

    Namun, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan menteri supremasi Yahudi lainnya mengatakan mereka akan keluar dari koalisi penguasa Netanyahu jika perang tidak dilanjutkan.

    Pada hari Sabtu, Smotrich mengumumkan bahwa rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari Gaza akan dimulai dalam beberapa minggu, dengan pemindahan yang dimulai secara perlahan tetapi semakin cepat seiring waktu.

    “Persiapan telah dimulai di antara tim kami, bersama dengan tim Presiden AS Donald Trump,” kata Smotrich kepada wartawan, menurut  Channel 12 Israel . 

    Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut melibatkan dua bagian. “Yang pertama adalah menemukan negara yang dapat menerima orang, dan yang kedua, ini merupakan operasi logistik yang sangat besar untuk membawa sejumlah besar orang keluar dari sini.”

    Warga Palestina di Gaza telah menolak rencana Trump untuk membersihkan etnis mereka dari rumah dan tanah mereka, sementara kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa rencana tersebut ilegal menurut hukum internasional.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada hari Senin (17/2/2025).

    Pemimpin Saudi berusia 39 tahun itu berada di persimpangan serangkaian konflik yang membentang dari Ukraina hingga Gaza yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Di Ukraina, Arab Saudi telah muncul sebagai mediator yang nyaman bagi pemerintahan Donald Trump, mencerminkan seberapa cepat kebijakan luar negeri AS berubah di Eropa Timur.

    Arab Saudi menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya pada tahun 2023 ketika pemerintahan Joe Biden melobi para mitra untuk menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Sekarang, dengan Donald Trump menjabat dan sekutu NATO AS dikesampingkan.

    Riyadh menjadi tempat netral yang disukai Kremlin dan Washington untuk mulai membahas diakhirinya perang di Ukraina, pembicaraan bersejarah yang menurut para analis dapat mengubah arsitektur keamanan Eropa.

    Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu delegasi pejabat Rusia.

    Termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat Putin Yuri Ushakov, di Riyadh pada hari Selasa.

    Namun, di panggung lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan peserta aktif dan secara resmi berselisih dengan pemerintahan Trump.

    Rubio tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengah yang lebih luas dengan pemberhentian pertama di Israel. 

    Di sana, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan rencana kontroversial Trump agar AS “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi pembangunan mewah setelah menggusur paksa penduduk Palestina di sana.

    “Setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina. Saya berkomitmen pada rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda,” kata Netanyahu pada hari Senin.

    Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

    Sebagai tanda bahwa Israel terus maju dengan upaya untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin sebuah direktorat telah ada untuk memfasilitasi “imigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza melalui darat, laut dan udara.

    Arab Saudi dengan tegas menolak rencana tersebut. 

    Bahkan, setelah Trump melontarkan gagasan pengambilalihan oleh AS, Riyadh menegaskan kembali prasyaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan terjadi setelah negara Palestina didirikan.

    Dorongan Netanyahu bahwa Palestina dapat mendirikan negara di kerajaan Teluk itu disambut dengan tanggapan marah dari media yang dikendalikan pemerintah Saudi.

    Di Israel, Rubio membela rencana Trump sebagai “berani”, tetapi dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika negara-negara Arab menentang usulan Trump, mereka harus mengajukan tawaran, dengan menyatakan, “Seseorang harus menghadapi orang-orang itu [Hamas].  Bukan tentara Amerika yang akan melakukannya. Dan jika negara-negara di kawasan itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka Israel harus melakukannya.”

    Bahkan beberapa sekutu terdekat Trump di AS mempertanyakan mengapa seorang presiden Amerika yang berkampanye untuk melepaskan AS dari perang asing ingin “memiliki” Gaza.

    Dalam kunjungannya ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “sangat sedikit keinginan” bagi AS untuk mengambil alih Gaza “dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun”. 

    Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Raja Yordania Abdullah telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel. 

    Sky News Arabia melaporkan pada hari Senin bahwa Hamas setuju untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah tekanan dari Mesir. 

    Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu Omer Dostri menjawab di X, “Tidak akan terjadi.”

    Ketegangan Saudi-Trump? 

    Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Donald Trump selama masa jabatan pertamanya. 

    Ia menjalin persahabatan dengan penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, dan kemudian berinvestasi di grup ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners. 

    Kushner mengusulkan penggusuran paksa warga Palestina dari Gaza sebelum Trump dan mengalokasikannya sebagai investasi real estat.

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak multilateral Arab pada hari Kamis untuk membahas proposal bagi Gaza pascaperang. 

    Tetangga Teluk Arab Saudi sekaligus “musuh bebuyutannya”, UEA, telah memutuskan hubungan. Duta Besar UEA untuk AS mengatakan ia tidak melihat “alternatif” untuk rencana Trump.

    Arab Saudi semakin dekat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, sebuah kesepakatan yang ingin disegel oleh pemerintahan Trump, tetapi putra mahkota Saudi telah berubah pikiran.

    Para diplomat dan analis mencoba menguraikan seberapa besar retorika sang putra mahkota ditujukan untuk konsumsi dalam negeri atau posisi tawar-menawar. 

    Sang putra mahkota secara terbuka mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Dalam kemungkinan adanya ketegangan antara AS dan Arab Saudi, siaran pers dari kedua negara tersebut tidak seperti biasanya, singkat. 

    Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan peran mediator Arab Saudi dengan Rusia – sebuah rahasia yang ingin digembar-gemborkan oleh Saudi – dan juga tidak menyebutkan rakyat Palestina.

    Arab Saudi mengeluarkan video pendek putra mahkota dan Rubio yang sedang berbicara.

    Pemerintahan Trump tidak senang dengan Arab Saudi dalam beberapa hal, kata seorang pejabat keamanan nasional AS kepada Middle East Eye.

    Kerajaan itu mengabaikan seruan Trump untuk memompa lebih banyak minyak bulan lalu. Jika seruan itu hanya gertakan, keputusan Arab Saudi untuk terus mencegah AS melancarkan serangan terhadap Houthi Yaman dari pangkalan udara adalah titik yang menyakitkan dalam hubungan tersebut.

    Trump kembali menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari atas serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial. 

    AS mengatakan Rubio dan putra mahkota membahas “keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi”. Arab Saudi sebagian besar telah menghentikan perangnya terhadap Houthi dan sedang dalam perundingan damai.

    Israel juga melobi pemerintahan Trump untuk mendukung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran telah sangat dilemahkan oleh perang regional yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sebagai tanda berkurangnya pengaruhnya, pemerintah baru Lebanon yang pro-AS melarang penerbangan dari Iran tanpa batas waktu pada hari Senin. Hizbullah adalah pencegah utama Iran terhadap serangan langsung Israel.

    Meskipun Arab Saudi mendukung langkah pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, sejak itu Arab Saudi berupaya mengelola hubungan dengan Republik Islam melalui diplomasi, bahkan ketika berupaya menggantikannya di Suriah dan Lebanon.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Menteri Garis Keras Israel Bilang Hamas Harus Tinggalkan Gaza

    Menteri Garis Keras Israel Bilang Hamas Harus Tinggalkan Gaza

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa kelompok Hamas harus menyerahkan senjata mereka dan meninggalkan Gaza.

    Menteri garis keras Israel itu berbicara pada Senin (17/2) waktu setempat menjelang rapat kabinet untuk membahas fase berikutnya dari gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2/2025), Smotrich dalam sebuah pernyataan video mengatakan ia “akan mendesak pemungutan suara” oleh para menteri atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Gaza, dan bahwa Israel harus “mengeluarkan ultimatum yang jelas kepada Hamas — segera bebaskan semua sandera, tinggalkan Gaza dan pergi ke negara lain, dan letakkan senjata Anda”.

    “Jika Hamas menolak ultimatum ini, Israel akan membuka gerbang neraka,” kata Smotrich, mengulang kata-kata yang dilontarkan sebelumnya oleh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sebagai penentang keras penghentian perang Gaza, Smotrich mengancam akan keluar dari koalisi yang berkuasa di bawah Netanyahu, jika perang tidak dilanjutkan setelah berakhirnya tahap pertama gencatan senjata.

    Rencana Trump kurang terperinci tetapi telah memicu kemarahan yang meluas secara internasional atas seruannya untuk memukimkan kembali warga Palestina di negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania, di bawah “pengambilalihan” AS atas Gaza.

    Smotrich mengatakan Israel harus melakukan “penaklukan penuh” atas wilayah tersebut.

    “Mereka atau kita. Kita hancurkan Hamas, atau Hamas akan menghancurkan kita,” kata Smotrich.

    “Saya meminta perdana menteri untuk menyatakan bahwa begitu perang berlanjut setelah Fase Satu, Israel akan, sejak hari pertama, merebut 10 persen wilayah Gaza, membangun kedaulatan penuh di sana, dan segera menerapkan hukum Israel”, tambahnya.

    “Lebih jauh, harus diumumkan bahwa begitu pertempuran dimulai lagi, semua bantuan kemanusiaan akan dihentikan sepenuhnya.” Smotrich lebih lanjut mengatakan bahwa menurut rencana yang saat ini sedang dipersiapkan, “penduduk Gaza akan diizinkan pergi, tetapi hanya ke satu arah — tanpa kemungkinan untuk kembali”.

    Sejak fase pertama gencatan senjata dimulai bulan lalu, 19 sandera Israel telah dibebaskan dengan imbalan lebih dari 1.100 tahanan Palestina. Dari 251 orang yang ditangkap dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, sebanyak 70 orang masih berada di Gaza, termasuk 35 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Populer Internasional: Hamas Diisukan Siap Serahkan Gaza ke PA – Trump Minta Tambang Mineral Ukraina – Halaman all

    Populer Internasional: Hamas Diisukan Siap Serahkan Gaza ke PA – Trump Minta Tambang Mineral Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata Hamas dan Israel mulai memasuki babak baru.

    Setelah nantinya pertukaran tawanan selesai, isu selanjutnya adalah tentang siapa yang akan mengelola Gaza.

    Hamas dilaporkan siap menyerahkan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).

    Sementara itu, perang Rusia-Ukraina belum mencapai titik terang.

    Presiden AS Donald Trump mengancam menghentikan bantuan militernya kepada Ukraina jika negara itu tidak mau menyerahkan tambang militernya.

    Berikut berita populer internasional lainnya dalam 24 jam terakhir.

    1. Diduga Ditekan Mesir, Hamas Diisukan Siap Serahkan Gaza kepada Otoritas Palestina

    Hamas dilaporkan siap menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).

    Sumber yang didapatkan oleh Sky News Arabia mengatakan para pegawai pemerintahan Hamas di Gaza akan dimasukkan ke dalam pemerintahan baru.

    Alternatif lainnya adalah para pegawai akan pensiun dan mendapat jaminan, gaji mereka akan dibayarkan.

    Laporan Sky News Arabia yang terbit Minggu malam (16/2/2025), mengklaim keputusan Hamas itu diduga terjadi setelah ada tekanan dari Mesir kepada delegasi Hamas yang berkunjung ke Kota Kairo, Mesir.

    Kabar Hamas siap menyerahkan kendali atas Gaza pernah tersiar pada September 2024.

    Saat itu, seorang pejabat Hamas mengatakan pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan kelompok Fatah, Fatah akan bertanggung jawab atas manajemen sipil di Gaza. Manajemen ini tidak akan berada di bawah pengawasan Hamas.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Netanyahu Isyaratkan Lanjutkan Usulan Trump untuk Pindahkan Warga Gaza, Klaim Punya Strategi Bersama

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengisyaratkan ia akan melanjutkan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk memindahkan penduduk Palestina keluar dari Gaza, Minggu (16/2/2025).

    Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “satu-satunya rencana yang layak untuk memungkinkan masa depan yang berbeda” bagi wilayah tersebut.

    Netanyahu membahas rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang memulai kunjungan ke Timur Tengah dengan mendukung tujuan perang Israel di Gaza, dengan mengatakan Hamas “harus diberantas”.

    Rencana Netanyahu itu menciptakan keraguan lebih lanjut seputar gencatan senjata yang goyah, karena pembicaraan tentang fase kedua belum dimulai.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Keji, Tentara Israel Paksa Lansia Palestina Jadi Tameng Manusia Sebelum Ditembak Mati

    Dalam laporan investigasi terbaru oleh media Israel The Hottest Place in Hell, terungkap bahwa militer Israel memaksa seorang pria Palestina berusia 80 tahun untuk bertindak sebagai perisai manusia di Gaza.

    Tentara Israel mengikatkan kabel peledak di leher pria tersebut dan mengancam akan meledakkan kepalanya jika ia tidak mematuhi perintah mereka.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa seorang perwira senior dari Brigade Nahal mengikatkan tali peledak di leher pria itu.

    Setelah itu, perwira tersebut memerintahkan pria berusia 80 tahun untuk memasuki dan mengintai rumah-rumah di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza, pada bulan Mei. 

    Pria tersebut dipaksa menjalankan tugas ini selama delapan jam sebelum akhirnya diperintahkan untuk melarikan diri bersama istrinya menuju selatan Gaza.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Trump Ancam Stop Dukung Perang Ukraina Jika Zelensky Ogah Serahkan 50 Persen Tambang Mineral

    Presiden AS, Donald Trump mengancam akan mengentikan dukungannya untuk Ukraina jika Presiden Volodymyr Zelensky tak segera menyerahkan 50 persen tambang mineral ke AS.

    Ancaman ini dilontarkan Trump lewat sebuah proposal yang dibawa Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk diserahkan kepada Zelensky di pertemuan pekan kemarin, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

    Dalam dokumen tersebut Trump menyatakan keinginannya untuk memiliki 50 persen sumber daya mineral atau tambang mineral Ukraina . 

    Adapun Sumber daya mineral yang dimaksud meliputi logam, termasuk emas, besi, perak, tembaga, platina, nikel, air raksa, lithium, uranium, hingga kobalt.

    Permintaan tersebut diusulkan Trump sebagai imbalan atas dukungan dari Negeri Paman Sam yang telah mendanai dan mendukung perang Ukraina.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    5. Israel Siap Mengebom Fasilitas Nuklir Iran dengan atau Tanpa Dukungan Amerika Serikat

    Israel ingin “memanfaatkan momen” untuk melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran jika upaya diplomatik dengan Teheran gagal – dan siap untuk bertindak “dengan atau tanpa” dukungan AS, kata sejumlah pejabat kepada Washington Post . 

    Perkiraan intelijen AS menyebutkan Israel sedang mempertimbangkan untuk menyerang situs nuklir Iran dan serangan tersebut berpotensi terjadi tahun ini.

    “Israel ingin memanfaatkan momen ini … Jika Iran tidak setuju untuk menghentikan fasilitas nuklirnya seperti di Libya, Israel siap mengebom fasilitas tersebut – dengan atau tanpa dukungan AS. Pemerintahan Biden telah mempertimbangkan pada hari-hari terakhirnya apakah akan mendukung ultimatum Israel ini tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Sekarang ultimatum itu menjadi yang teratas dalam kotak masuk Trump,” kata media itu mengutip pernyataan pejabat AS dan Israel pada 14 Februari. 

    Laporan tersebut menambahkan bahwa ada beberapa pilihan yang tersedia, mulai dari “diplomasi dengan todongan senjata” atau “ultimatum yang bersifat memaksa” hingga “dukungan militer aktif.” 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Sesumbar Netanyahu Buka Gerbang Neraka Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Sesumbar Netanyahu Buka Gerbang Neraka Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba-tiba sesumbar memperingatkan Hamas. Dia mengatakan akan membuka gerbang neraka jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang tersisa.

    Peringatan ini disampaikan Netanyahu dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu kepada Marco yang sedang berkunjung ke Yerusalem pada Minggu (16/2/2025) waktu setempat.

    Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, mengklaim Israel dan AS, sekutu dekatnya, memiliki strategi gabungan untuk menghadapi Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    “Kami memiliki strategi yang sama, dan kami tidak selalu bisa membagikan rincian strategi ini kepada publik, termasuk kapan gerbang neraka akan dibuka, karena itu pasti akan terjadi jika semua sandera kami tidak dibebaskan hingga yang paling terakhir,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

    “Kami akan memusnahkan kemampuan militer Hamas dan kekuasaan politiknya di Gaza,” cetusnya.

    Netanyahu Akan Pulangkan Sandera

    Foto: Netanyahu (AFP/JIM WATSON).

    Netanyahu berjanji akan memulangkan para sandera. Dia mengatakan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

    “Kami akan memulangkan semua sandera kami, dan kami akan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucap Netanyahu.

    Dia menambahkan bahwa AS selalu mendukung Israel terkait isu Gaza. “Dukungan tegas Amerika Serikat soal Gaza akan membantu kami dalam mencapai tujuan ini lebih cepat dan mengarahkan kami menuju masa depan yang berbeda,” sebutnya.

    Netanyahu juga mengatakan bahwa dirinya membahas dengan Rubio soal “visi berani masa depan Gaza” yang dicetuskan Presiden AS Donald Trump, dan menegaskan “akan berupaya memastikan visi tersebut menjadi kenyataan”.

    Trump baru-baru ini mencetuskan agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan mengubah wilayah Palestina itu menjadi “Riviera-nya Timur Tengah”, setelah merelokasi lebih dari dua juta penduduk Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Mesir dan Yordania.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mohammad Shaheen Tewas di Lebanon, Israel Koar-koar Tender 1.000 Pemukiman di Tepi Barat – Halaman all

    Mohammad Shaheen Tewas di Lebanon, Israel Koar-koar Tender 1.000 Pemukiman di Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan pesawat nirawak Israel di Lebanon selatan pada hari Senin (17/2/2025) menewaskan kepala operasi militer Hamas di negara itu, kata militer Israel.

    Serangan itu terjadi menjelang batas waktu penarikan penuh Israel dari Lebanon selatan berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang 14 bulan antara Israel dan Hizbullah.

    Militer Israel mengatakan telah menewaskan Mohammad Shaheen, kepala departemen operasi Hamas di Lebanon.

    Militer menuduh Shaheen “baru-baru ini merencanakan serangan teror, yang diarahkan dan didanai oleh Iran, dari wilayah Lebanon terhadap warga negara Israel.”

    Hamas mengonfirmasi kematian Shaheen tetapi menggambarkannya sebagai seorang komandan militer, dikutip dari Outlook India.

    Rekaman menunjukkan sebuah mobil dilalap api setelah serangan di dekat pos pemeriksaan militer Lebanon dan stadion olahraga kota Sidon.

    Batas waktu penarikan pasukan semula adalah akhir Januari, tetapi karena tekanan dari Israel, Lebanon setuju untuk memperpanjangnya hingga 18 Februari.

    Masih belum jelas apakah pasukan Israel akan menyelesaikan penarikan pasukan mereka pada hari Selasa.

    Sejak gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan udara di Lebanon selatan dan timur, dengan mengatakan bahwa serangan itu menargetkan lokasi militer yang berisi rudal dan peralatan tempur.

    Israel dan Lebanon saling menuduh telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

    Tender Pemukiman Tepi Barat

    Israel telah mengeluarkan tender untuk pembangunan hampir 1.000 rumah pemukim tambahan di Tepi Barat yang diduduki, kata pengawas anti-pemukiman hari ini.

    Peringatan itu datang pada hari ke-500 perang Israel di Gaza dan saat kabinet keamanan Israel bersiap membahas fase berikutnya dari perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

    Peace Now mengatakan bahwa rencana pembangunan 974 unit rumah baru di pemukiman Efrat akan menyebabkan perluasan pemukiman sebesar 40 persen dan semakin menghambat pembangunan kota Palestina di dekatnya, Bethlehem.

    Hagit Ofran, kepala pemantauan permukiman kelompok tersebut, mengatakan konstruksi dapat dimulai setelah proses kontrak dan persetujuan izin, yang dapat memakan waktu setidaknya satu tahun.

    Pemukiman di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional, namun Israel telah membangun lebih dari 100 pemukiman, mulai dari pos terdepan di puncak bukit hingga komunitas pinggiran kota yang sudah berkembang penuh dengan infrastruktur yang seringkali tidak dapat diakses oleh warga Palestina.

    Lebih dari 500.000 pemukim tinggal di Tepi Barat yang diduduki, yang merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina yang hidup di bawah kekuasaan militer sementara para pemukim memegang kewarganegaraan Israel.

    Peace Now menuduh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memprioritaskan pembangunan permukiman sementara puluhan sandera yang ditangkap Hamas pada 7 Oktober 2023 masih ditawan di Gaza.

    “Sementara rakyat Israel mengarahkan perhatian mereka pada pembebasan para sandera dan diakhirinya perang, pemerintah Netanyahu bertindak ‘dengan sangat agresif’ untuk menetapkan fakta-fakta di lapangan yang akan menghancurkan peluang terciptanya perdamaian dan kompromi,” katanya dalam sebuah pernyataan, diberitakan Morning Star.

    “Sekarang jelas bahwa tindakan militer saja tidak akan membawa solusi bagi konflik atau keamanan bagi Israel, dan bahwa pada akhirnya kita harus mencapai kesepakatan dengan Palestina.

    “Pemerintah Netanyahu merugikan kepentingan Israel dan menghancurkan satu-satunya solusi yang dapat mendatangkan keamanan dan perdamaian bagi kita.”

    Peringatan itu muncul beberapa jam setelah pemukim Israel menyerang rumah dan properti Palestina pada malam hari di kota dan desa Duma, Aqraba dan Jurish di provinsi Nablus.

    Menurut kantor berita Wafa, pemukim menyerang penduduk, mencuri ternak dan menghancurkan peternakan unggas.

    Sebelumnya pasukan Israel melukai sedikitnya 13 warga Palestina dalam serangan ke Nablus.

    Warga Israel menggelar unjuk rasa di seluruh negeri hari ini menuntut agar gencatan senjata diperpanjang sehingga lebih banyak sandera dapat dibebaskan.

    Di Tel Aviv, para pengunjuk rasa memblokir persimpangan utama, sementara yang lain berencana untuk berpuasa selama 500 menit sebagai bentuk solidaritas dengan mereka yang masih ditahan di Gaza.

    Hamas akan melanjutkan pembebasan bertahap 33 sandera selama fase gencatan senjata saat ini dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

    Israel mengatakan pasukannya telah mundur dari sebagian besar wilayah Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, tetapi perang selama 15 bulan telah menghancurkan 70 persen bangunan di Gaza, dan sebagian besar keluarga tidak memiliki tempat tinggal.

    Dan Israel telah mencegah masuknya tempat perlindungan yang dijanjikan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, meninggalkan puluhan ribu rumah mobil terjebak di penyeberangan Rafah sambil menunggu persetujuan.

    Dari 60.000 rumah mobil dan 200.000 tenda yang disetujui berdasarkan kesepakatan tersebut, sejauh ini hanya 20.000 tenda yang diizinkan masuk.

    Laporan juga menunjukkan bahwa serangan Israel di Gaza terus berlanjut meskipun ada gencatan senjata.

    Media lokal melaporkan dua kematian warga Palestina lagi hari ini akibat luka-luka yang diderita beberapa hari sebelumnya — satu akibat peluru tajam di Rafah dan satu lagi akibat serangan udara di Khan Younis.

    Investigasi oleh media Israel The Hottest Place in Hell menemukan bahwa militer Israel memaksa seorang pria Palestina berusia 80 tahun untuk bertindak sebagai perisai manusia di Gaza, mengikatkan kabel peledak di lehernya dan mengancam akan meledakkannya jika dia tidak menurut.

    Pria itu dilaporkan dipaksa mencari rumah tentara sebelum akhirnya diperintahkan melarikan diri bersama istrinya.

    Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania juga melaporkan penganiayaan berat terhadap tahanan Palestina yang dibebaskan berdasarkan gencatan senjata, dengan menyatakan bahwa banyak dari mereka menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan, dan kurungan isolasi.

    Sementara itu, Israel dan Hamas belum merundingkan fase kedua gencatan senjata, yang diperkirakan melibatkan pembebasan lebih dari 70 sandera yang tersisa, setengahnya diyakini telah tewas, sebagai imbalan atas penarikan penuh pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng.

    (*)

  • Batas Waktu Habis Besok, Israel Keras Kepala Ogah Mundur dari Lebanon, Hizbullah: Iran Dukung Kami – Halaman all

    Batas Waktu Habis Besok, Israel Keras Kepala Ogah Mundur dari Lebanon, Hizbullah: Iran Dukung Kami – Halaman all

    Batas Waktu Habis Besok, Israel Keras Kepala Tak Mau Mundur dari Lebanon, Hizbullah: Iran Mendukung Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel menegaskan akan tetap menempatkan pasukannya di lima lokasi di Lebanon selatan pada batas waktu penarikan penuh pasukannya dari negara itu sesuai perjanjian gencatan senjata, besok, Selasa 18 Februari 2025.

    Juru bicara militer Israel Nadav Shoshani mengatakan pada Senin (17/2/2025) kalau lima lokasi di Lebanon menyediakan titik pandang atau terletak di seberang komunitas di Israel utara.

    “Kami perlu tetap berada di titik-titik tersebut saat ini untuk membela warga negara Israel, memastikan proses ini tuntas, dan akhirnya menyerahkannya kepada angkatan bersenjata Lebanon,” kata Shoshani kepada wartawan.

    Ia mengklaim “tindakan sementara” itu disetujui oleh badan yang dipimpin Amerika Serikat yang memantau gencatan senjata, yang mulai berlaku pada akhir November dan telah diperpanjang selama tiga minggu.

    Lebanon telah menyatakan kekhawatirannya pada hari Senin bahwa Israel tidak akan memindahkan semua pasukannya keluar dari negara itu pada batas waktu yang disepakati yaitu 18 Februari.

    Atas aksi keras kepala Israel itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengemukakan kekhawatiran bahwa penarikan penuh tidak akan tercapai.

    “Kami khawatir penarikan penuh tidak akan tercapai besok,” kata Aoun dalam sebuah pernyataan.

    “Respons Lebanon akan dilakukan melalui posisi nasional yang terpadu dan komprehensif,” tambah presiden Lebanon.

    Adapun dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang tiba di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, pihaknya menuntut Lebanon untuk melucuti persenjataan Hizbullah.

    “Hizbullah harus dilucuti sepenuhnya,” kata Netanyahu.

    ISRAEL SERANG LEBANON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang memberitakan sebuah pesawat nirawak Israel telah menargetkan sebuah mobil di kota Sidon di Lebanon selatan, Senin (17/2/2025). (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Komandan Hamas Tewas, Potensi Perang Kembali Pecah

    Kekhawatiran Lebanon atas rencana tentara Israel menggambarkan rapuhnya gencatan senjata antara Israel dan kelompok Lebanon, Hizbullah.

    Hal ini juga terjadi di tengah beberapa laporan serangan  di Lebanon – sebuah taktik umum militer Israel menjelang berakhirnya gencatan senjata.

    “Sebuah pesawat tak berawak menyerang sebuah mobil di kota pelabuhan Sidon, serangan terdalam dari banyak serangan Israel di Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 27 November,” tulis laporan Al Jazeera.

    Serangan itu, di dekat pos pemeriksaan tentara Lebanon, menewaskan seorang pejabat Hamas yang mengepalai departemen operasi kelompok itu di Lebanon, kata militer Israel.

    Zeina Khodr dari Al Jazeera, melaporkan dari lokasi kejadian, mengatakan bahwa “Israel bertindak tanpa banyak menahan diri”.

    Sebuah pesawat tak berawak juga menjatuhkan granat di alun-alun utama kota selatan Kfarchouba, sembari membakar rumah-rumah di kota perbatasan Odaisseh, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon.

    Ramzi Kaiss dari Human Rights Watch mengatakan “Penghancuran rumah dan infrastruktur sipil yang disengaja oleh Israel” membuat “banyak penduduk tidak dapat kembali” ke rumah mereka.

    LEBANON SELATAN – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 11 Februari 2025 memperlihatkan tiga tentara Israel beroperasi di Lebanon selatan, 20 November 2025. Perang Israel-Hizbullah diprediksi kembali meletus. (The Times of Israel/Emmanuel Fabian)

    Hizbullah: Israel Harus Mundur, Iran Dukung Perlawanan

    Adapun Sekretaris jenderal gerakan Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem, mengatakan dalam pidatonya pada hari Minggu bahwa “pasukan Israel harus sepenuhnya mundur dari Lebanon pada tanggal 18 Februari.”

    Menyiratkan ancaman akan mengusir Israel jika kesepakatan itu dilanggar, Sheikh Naim Qassem mengatakan bahwa Iran mendukung perlawanan di kawasan, termasuk di Lebanon.

    Menurut pemimpin Hizbullah, “Darah syuhada membuka jalan bagi kemajuan perlawanan,” dan menambahkan bahwa “Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan dikalahkan.”

    “Trump berusaha mengendalikan dunia, bukan hanya Palestina,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Segala yang dilakukan Israel diatur dan didukung oleh AS.

    Qassem menyerukan dimulainya kembali penerbangan Iran ke Lebanon. “Israel mengancam PM Lebanon dengan serangan di landasan pacu jika pesawat Iran mendarat,” tegasnya.

    Pimpinan Hizbullah mengecam rencana pemindahan paksa Gaza yang dilakukan Trump.

    Qassem lebih lanjut mengatakan bahwa “Hizbullah siap membantu mencegah rencana pemindahan Gaza.

    “Pasukan Israel harus sepenuhnya mundur dari Lebanon pada 18 Februari,” tegasnya.

    MENYUSURI BUKIT – Tangkap Layar dari LCBI, Jumat (14/2/2025) menunjukkan pasukan infanteri Israel menyusuri kontur berbukit di perbatasan Lebanon. IDF memperpanjang kehadiran mereka di Lebanon Selatan dalam invasi darat melawan milisi Hizbullah. (LCBI/Tangkap Layar)

    Kesepakatan Gencatan Senjata

    Israel dan Hizbullah pada 27 November 2024 sepakat untuk melakukan gencatan senjata guna mengakhiri perang habis-habisan selama berbulan-bulan, di mana Israel melancarkan operasi darat terhadap Lebanon dan membunuh sejumlah tokoh penting Hizbullah, termasuk pemimpin Hassan Nasrallah .

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, tentara Israel akan ditarik dari Lebanon selatan selama periode 60 hari, sementara militer Lebanon akan dikerahkan di pusat Hizbullah bersama pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Batas waktu, yang jatuh pada akhir Januari, kemudian diperpanjang hingga 18 Februari.

    Sementara itu, Hizbullah akan mundur ke utara Sungai Litani – sekitar 30 km (20 mil) dari perbatasan – dan membongkar infrastruktur militernya yang tersisa di selatan.

    Namun, minggu lalu, Israel menuduh kelompok bersenjata Lebanon gagal mematuhi kesepakatan, dan mengatakan pihaknya tidak berencana untuk menarik diri sepenuhnya dalam jangka pendek, tetapi sebaliknya akan menempatkan pasukan di lima lokasi utama.

    Juru bicara parlemen Lebanon Nabih Berri, sekutu Hizbullah, mengatakan dia telah menerima kabar dari Washington bahwa Israel akan tetap berada di lima lokasi tersebut, sebuah rencana yang ditolak Lebanon.

    “Apa yang kami dengar dari pejabat Lebanon adalah bahwa Israel akan menarik diri dari beberapa desa, tetapi akan tetap berada di lokasi strategis di puncak bukit hanya beberapa meter di dalam Lebanon,” Khodr dari Al Jazeera melaporkan sebelumnya pada hari Senin.

    Diasumsikan bahwa posisi yang ingin dipertahankan Israel akan menawarkan kendali militer di seluruh Lebanon selatan.

    Karim Bitar, dosen studi Timur Tengah di Institut Studi Politik Paris (Sciences Po), mengatakan, “Tampaknya ada kesepakatan diam-diam, jika tidak eksplisit, dari AS untuk memperpanjang periode penarikan.”

     

    (oln/aja/MNA/*)