Tag: Benjamin Netanyahu

  • Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.

    Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir  dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut. 

    Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.

    Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.

    Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.

    Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.

    Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.

    Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.

    Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.

    Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.

    Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.

    Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.

    Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

    KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.

    Hasil Pertemuan KTT Arab

    Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.

    Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.

    Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.

    Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.

    Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.

    Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.

    “Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.

    Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”

    Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”

    Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”

    Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

    Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

    Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Israel-Iran di Ambang Perang, 7 Ahli Nuklir Rusia Diam-Diam ke Teheran

    Israel-Iran di Ambang Perang, 7 Ahli Nuklir Rusia Diam-Diam ke Teheran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa spesialis rudal senior Rusia diam-diam telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir. Hal ini terjadi setelah hubungan Teheran dengan musuh nomor satunya di kawasan, Israel, terus memanas.

    Mengutip Reuters, Selasa (4/3/2025), tujuh ahli senjata Rusia melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan dua penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu. Ketujuh warga Rusia itu semuanya memiliki latar belakang militer senior, dengan dua pangkat kolonel dan dua letnan kolonel.

    “Catatan pemesanan tersebut mencakup nomor paspor pria, dengan enam dari tujuh paspor memiliki awalan 20. Itu menandakan paspor yang digunakan untuk urusan resmi negara, yang dikeluarkan untuk pejabat pemerintah dalam perjalanan kerja ke luar negeri dan personel militer yang ditempatkan di luar negeri,” menurut dekrit yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia dan dokumen di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Secara rinci, informasi pemesanan tiket pesawat untuk tujuh pelancong itu ditujukan kepada Reuters oleh Hooshyaran-e Vatan, sekelompok peretas aktivis yang menentang Pemerintah Iran. Para peretas itu mengatakan ketujuh orang itu bepergian dengan status VIP.

    “Denis Kalko (48) dan Vadim Malov (46), termasuk di antara lima pakar senjata Rusia yang kursinya dipesan sebagai satu kelompok pada penerbangan April, menurut catatan itu. Kalko bekerja di Akademi Pertahanan Anti-Pesawat Militer Kementerian Pertahanan, menurut catatan pajak untuk tahun 2021. Malov bekerja untuk unit militer yang melatih pasukan rudal anti pesawat,” menurut catatan kepemilikan mobil untuk tahun 2024.

    Kemudian, kursi untuk Andrei Gusev (45), Alexander Antonov (43), dan Marat Khusainov (54), juga dipesan pada penerbangan bulan April. Gusev adalah seorang letnan kolonel yang bekerja sebagai wakil kepala fakultas Roket Serbaguna dan Amunisi Artileri di Institut Teknik Artileri Penza.

    Antonov telah bekerja di Direktorat Roket dan Artileri Utama Kementerian Pertahanan. Sementara data bank menunjukkan Khusainov, seorang kolonel, telah bekerja di tempat uji coba rudal Kapustin Yar.

    “Salah satu dari dua penumpang dalam penerbangan kedua ke Teheran pada bulan September adalah Sergei Yurchenko (46) yang juga bekerja di Direktorat Roket dan Artileri,” menurut catatan telepon seluler yang tidak bertanggal.

    Penumpang lain dalam penerbangan bulan September adalah Oleg Fedosov yang berusia 46 tahun. Catatan tempat tinggal menyebutkan alamatnya sebagai kantor Direktorat Riset Antar-Layanan Lanjutan dan Proyek Khusus. Itu adalah cabang Kementerian Pertahanan yang mengembangkan sistem persenjataan masa depan.

    Fedosov sebelumnya terbang dari Teheran ke Moskow pada Oktober 2023, menurut catatan penyeberangan perbatasan Rusia yang dilihat oleh Reuters. Pada kesempatan itu, seperti yang dilakukannya pada penerbangan bulan September 2024, Fedosov menggunakan paspornya yang disediakan untuk urusan resmi negara, menurut catatan tersebut.

    Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk dua fasilitas bawah tanah. Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan untuk membahas masalah keamanan, tidak menyebutkan lokasi tersebut.

    Seorang pejabat pertahanan Barat, yang memantau kerja sama pertahanan Iran dengan Rusia, mengatakan ahli Moskow mengunjungi pangkalan rudal Iran, sekitar 15 km (9 mil) di sebelah barat pelabuhan Amirabad di pantai Laut Kaspia Iran, pada bulan September.

    Iran di Ambang Perang

    Penerbangan mereka ke Teheran terjadi pada saat yang genting bagi Iran, yang mendapati dirinya terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh bebuyutannya, Israel, yang menyebabkan kedua belah pihak melancarkan serangan militer satu sama lain pada bulan April dan Oktober.

    Israel sejauh ini dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Iran. Dalam laporan Wall Street Journal bulan lalu, Israel dikatakan akan menyerang fasilitas nuklir Iran dalam beberapa bulan mendatang.

    Dalam sebuah pernyataan terbaru, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk “menyelesaikan pekerjaan” melawan Iran dengan dukungan Presiden AS Donald Trump. Ia menyebut Iran telah menjadi sponsor teror nomor satu terhadap Israel.

    “Selama 16 bulan terakhir, Israel telah memberikan pukulan telak terhadap poros teror Iran. Di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump… Saya tidak ragu bahwa kita dapat dan akan menyelesaikan pekerjaan itu,” kata Netanyahu dikutip CNN.

    Sebelumnya diketahui, Iran merupakan rival terbesar dengan Israel. Teheran berulang kali memberikan dukungan persenjataan bagi milisi-milisi di Timur Tengah yang menjadi lawan dari Tel Aviv seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas.

    Selain itu, Negeri Persia itu dilaporkan tengah mengembangkan sebuah sistem persenjataan nuklir. Meski klaim ini berulang kali ditolak Iran, sejumlah laporan menyoroti kemampuan Teheran memurnikan nuklir hingga 60%.

    Di sisi lain, Trump sendiri telah mengambil langkah tekanan maksimum terhadap Negeri Persia. Hal ini ditargetkan untuk menghalangi jalan Teheran untuk mengembangkan persenjataan nuklir.

    Meski begitu, Trump juga membuka kesempatan untuk membuat kesepakatan dengan Iran. Walau begitu, sejauh ini Mullah Iran Ayatollah Ali Khamenei masih menolak untuk membuat kesepakatan baru dengan Presiden AS dari Partai Republik itu.

    (luc/luc)

  • Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali
     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel saat ini bisa jadi tengah dihinggapi euforia dan kepercayaan diri tinggi menghadapi berbagai front peperangan seiring dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

    Namun, analis militer Israel, Nahum Barnea, mengingatkan, Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, potensial terperangkap oleh sosok yang sejauh ini dia sanjung-sanjung, Presiden AS, Donald Trump.

    Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di media Israel, Yedioth Ahronoth, Barnea menggambarkan Donald Trump sebagai pemimpin “koalisi preman” atau “aliansi penjahat”.

    Menurutnya, koalisi para preman ini terdiri dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping.

    Barnea beralasan, ketiga sosok pemimpin negara kaya ini berupaya untuk, “Menggambar ulang lingkup pengaruh global menurut visi yang didasarkan pada kekuasaan dan ekspansi, jauh dari nilai-nilai demokrasi tradisional.”

    Sayangnya, kata Barnea, pemerintah Israel kini mendapati dirinya menjadi bagian dari aliansi ini.

    “Israel menjadi bagian dari koalisi preman ini karena diuntungkan oleh pendekatan yang dilakukan Trump dalam mengelola politik internasional, tetapi Barnea juga memperingatkan bahwa Israel mungkin dikhianati oleh perilaku Trump yang tidak menentu,” tulis Khaberni, mengulas analisis Barnea di Yedioth Ahronoth, dikutip Rabu (5/3/2025).

    ZELENSKY DIUSIR – Tangkapan layar YouTube The White House menunjukkan momen di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump terlibat adu mulut di Ruang Oval Gedung Putih, Jumat (28/2/2025). Setelah terjadi adu mulut itu, Zelensky ‘diusir’ oleh Trump untuk segera meninggalkan Gedung Putih. (Tangkapan Layar YouTube The White House)

    Trump dan Aliansi Kekuasaan, Insiden Penghinaan Zelensky

    Barnea mengatakan kalau apa yang terjadi di Amerika Serikat sejak pemilu terakhir adalah “revolusi” yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Amerika.

    Hal itu, kata dia, karena Trump sedang mengatur ulang prioritas, nilai-nilai, dan kebijakan, melewati aturan tradisional dalam hubungan dalam dan luar negeri.

    Trump yang mengusung tagline ‘Make America Great Again’, digambarkan menabrak semua aturan dan etika dalam pemerintahan baik di lingkup nasional maupun internasional.

    “Barnea menunjukkan, lembaga politik Amerika dan juga masyarakat internasional berada dalam keadaan terguncang karena pendekatan (pola dan cara) Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata ulasan tersebut.

    Sang analis militer mengemukakan dua teori untuk menjelaskan perilaku presiden AS tersebut saat ini.

    “Sebagian percaya bahwa gerakannya (Trump) yang keras hanyalah taktik negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, sementara yang lain percaya bahwa ia (Trump) sedang membawa Amerika dan dunia menuju bencana, dan mungkin menuju perang dunia ketiga,” kata Barnea dari ulasan tersebut.

    Barnea mencontohkan pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Trump di Gedung Putih, yang dianggapnya sebagai penghinaan yang disengaja.

    Menurut CNN, ketika Trump menyambut Zelensky keluar dari mobilnya dengan mengenakan seragam militernya yang biasa presiden Ukraina itu kenakan, Trump dengan sinis berkomentar kepada wartawan, “Lihat dia, dia datang dengan menyamar.”

    “Tidak berhenti di situ, Zelensky pun ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang mengejek tentang pakaiannya, kemudian ia dihina oleh Trump dan wakilnya, JD Vance, sebelum ia diusir dari Gedung Putih, dan tiba-tiba dikeluarkan dari jamuan makan siang yang dijadwalkan,” ulas Barnea.

    Berdasarkan dua teori yang diajukannya, analis militer itu mencoba menjelaskan konsekuensi dari posisi Trump terhadap Zelensky, dengan mengatakan, “Bagi sebagian orang, reaksi presiden Ukraina – yang dengan cepat mengeluarkan pernyataan menyanjung Trump dan menyusun rencana gencatan senjata baru – merupakan bukti bahwa semua itu hanyalah taktik negosiasi.”

    “Namun bagi yang lain, episode itu merupakan tanda jelas bahwa Trump mengkhianati sekutu tradisionalnya, yang menimbulkan kekhawatiran di Eropa dan kegembiraan di Moskow,” kata Barnea.

    Selama ini, AS dan Eropa, khususnya NATO, dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, hal yang kini penuh keraguan atas metode yang dilakukan Trump dalam memimpin AS.

    Guna memperjelas betapa hipokritnya AS di bawah kepemimpinan Trump saat ini, Barnea menunjukkan kalau miliarder Elon Musk -sosok pendukung utama Trump- mengunggah sebuah tweet yang menyerukan pembubaran NATO, dengan bertanya, “Ketika Amerika dan Rusia sepakat, siapa yang butuh NATO?”

    Barnea yakin bahwa cara Trump memperlakukan Zelensky menyampaikan pesan yang jelas kepada sekutu Washington, bahwa: “Dukungan Amerika tidak terjamin, dan bisa menguap kapan saja.”

    Barnea menjelaskan bahwa perilaku ini tidak dapat dipisahkan dari pendekatan Trump dalam mengelola kebijakan luar negeri AS.

    “Karena ia (Trump) berupaya memaksakan dirinya sebagai poros utama dalam menentukan masa depan aliansi internasional,” kata Barnea.

    PASUKAN ISRAEL – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Selasa (18/2/2025) menunjukkan pasukan israel berada di pos di Lebanon Selatan pada 15 Februari 2025. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani pada hari Senin (17/2/2025) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik pasukan dari 5 pos di Lebanon Selatan. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Israel Bagian dari “Koalisi Preman”

    Barnea mengadopsi teori kalau Trump berusaha membentuk “koalisi preman’ yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, di mana negara-negara adidaya tersebut membagi wilayah pengaruh di dunia menurut persamaan kekuatan dan bukan hukum internasional.

    Menurut visi ini, menurut Barnea, “Putin akan mendapatkan Ukraina dan mungkin negara-negara Baltik, presiden Tiongkok akan menginvasi Taiwan, sementara Trump mungkin berusaha menguasai Greenland.”

    Ia juga meramalkan kalau Uni Eropa “akan menyusut atau runtuh, dan partai-partai sayap kanan akan mengambil alih Eropa, sehingga memudahkan Trump dan Putin untuk berbagi kendali atasnya, sebuah skenario yang menakutkan bagi negara-negara seperti Jerman dan Prancis yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional Uni Eropa.”

    Barnea yakin kalau Israel dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam “dunia baru” ini, dengan mengatakan, “Trump menghormati kekuasaan (kekuatan), yang saat ini berada di tangan Israel, dan menghormati kendali atas wilayah, yang juga dikuasainya. Ia juga membenci nilai-nilai demokrasi tradisional, hak asasi manusia, dan keadilan, yang juga telah menjadi bagian dari pendekatan pemerintah Israel.”

    Analis militer ini menegaskan bahwa pemerintah Israel bertindak saat ini dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya, melewati batas merah yang berlaku pada masa jabatan presiden Amerika sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Analisis Barnea tersebut mengindikasikan kalau pemerintah Benjamin Netanyahu saat ini sedang mengeksploitasi dukungan tanpa syarat dari pemerintahan Trump pada tahap ini untuk memaksakan fakta di lapangan, yaitu sebagai berikut:

    Pelanggaran perjanjian yang disepakati Israel dalam kerangka kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
    Memelihara lokasi militer dan keberadaan pasukan IDF di dalam wilayah Suriah dan secara terbuka menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana selamanya.
    Israel mengancam akan campur tangan dalam konflik antara rezim Suriah dan komunitas Druze di Jaramana, meskipun kedua pihak menolak intervensi Israel.
    Mempertahankan posisi militer di Lebanon meskipun ada perjanjian gencatan senjata.
    Ribuan warga Palestina diusir dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, termasuk wilayah dalam “Area A” Otoritas Palestina.
    Mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
    Meninggalkan tahap kedua negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan, yang menghasilkan pembebasan 59 tahanan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.

    Harus digarisbawahi, rentetan hal-hal di atas berisiko besar terhadap situasi perang menyeluruh di kawasan.

    Israel yang saat ini terlena dalam buaian AS dengan dukungan penuhnya, bisa jadi terjebak dalam pusaran konflik yang kesemuanya menjadikannya sebagai ‘target bersama’ alias common enemy.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi YouTube The White House pada Jumat (7/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), berbicara kepada wartawan di Gedung Putih. (YouTube The White House)

    Dukungan yang Tidak Pasti

    Meskipun pendekatan Trump ini tampaknya bermanfaat bagi Israel dalam jangka pendek, Barnea memperingatkan kalau “dukungan yang diberikan Trump sama sekali tidak terjamin,” dengan mencatat bahwa “Zelensky mengira ia mendapat dukungan Trump, tetapi ia menemukan bahwa dukungan ini dapat berubah menjadi penghinaan yang tiba-tiba.”

    Ia menambahkan, “Netanyahu mengikuti apa yang terjadi pada presiden Ukraina, dan mungkin ia merasa khawatir bahwa situasi tersebut dapat terjadi lagi kepadanya kapan saja, dan oleh karena itu ia bergegas untuk memaksakan lebih banyak fakta di lapangan di Gaza, Tepi Barat, Suriah, dan Lebanon untuk mengantisipasi perubahan mendadak posisi Trump.”

    Barnea bertanya-tanya tentang risiko yang dihadapi Israel dengan menggambarkan, “Apakah Israel telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dengan bertaruh sepenuhnya pada Trump?”

    Dalam situasi perjudian itu, Barnea memperingatkan Israel bahwa setiap perubahan mendadak dalam suasana politik AS dan Trump dapat membuat Tel Aviv menghadapi dilema yang tak terduga.

    Barnea menegaskan kalau “tidak adanya kesamaan nilai di antara para ‘teman’ membuat pengkhianatan menjadi masalah waktu,” seraya menekankan kalau “Netanyahu sangat menyadari kalau suasana hati sahabat karibnya (Trump) dapat berubah setiap saat, yang mendorongnya untuk mempercepat langkah-langkah pencegahannya sebelum terlambat.”

    Barnea juga menekankan kalau sejarah telah membuktikan kalau aliansi yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek sering kali runtuh pada ujian serius pertama.

    Dia memperingatkan, “Israel tidak tahu seperti apa suasana hati sahabat terbesarnya (AS) besok.”

     

    (oln/YA/khbrn/*)

     

  • Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tak Ada Hamas, Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir, dalam proposal rekonstruksi Gaza yang bakal dipresentasikan di pertemuan darurat para pemimpin Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025), mengusulkan agar pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang akan mengambil peran dalam menyediakan keamanan di Jalur Gaza, Reuters melaporkan.

    Menurut Reuters, rencana tersebut tidak merinci apakah visi Mesir untuk Gaza tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah perjanjian perdamaian permanen untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Berdasarkan rencana Mesir, keberadaan Hamas akan digantikan “misi bantuan tata kelola” untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

    Badan “misi bantuan tata kelola” ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

    Mesir menjelaskan, proposolnya mensyaratkan tidak adanya unsur Hamas dalam pengelolaan Gaza karena jika gerakan tersebut masih mengendalikan Gaza, maka tidak ada pendanaan internasional, termasuk dari negara-negara Arab, yang mau memberi modal rekonstruksi Gaza.  

    Artinya, rencana Mesir ini meminta agar Hamas dilucuti secara total, baik secara politik dalam pemerintahan di Gaza, maupun secara militer yang menjadi basis sokongan gerakan tersebut di sana.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Sejumlah analis menyebut, rencana Mesir ini dalam beberapa titik soal Hamas, sejalan dengan kehendak Israel yang tidak menginginkan keberadaan Hamas lagi dalam sektor apa pun di Gaza.

    “Pendahuluan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir menyatakan bahwa tidak akan ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik di Jalur tersebut,” tulis laporan Reuters.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menjalankan “misi pemerintahan,” tetapi menyatakan kalau misi tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu wilayah tersebut pulih secepat mungkin.

    Rencana Mesir tersebut dengan tegas menolak usulan Amerika Serikat (AS) lewat Presiden Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

    Sebagai informasi, usulan Trump ini dianggap sebagai ancaman keamanan oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

    Proposal tersebut mengusulkan pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang mengambil peran dalam menyediakan keamanan, dengan pasukan polisi lokal baru yang akhirnya dibentuk.

    “Draf tersebut tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik,” kata laporan tersebut.

    Menurut rencana, sebuah komite pengarah akan bertanggung jawab untuk “mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi” badan keamanan dan administratif.

    Draf rancangan solusi dari Mesir tersebut juga tidak merujuk pada pemilu mendatang di Gaza.

    Rancangan rencana tersebut mengindikasikan bahwa komite tersebut akan mencakup negara-negara Arab utama dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, serta Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

    “Rencana Mesir tersebut tidak mencakup rincian tentang peran pemerintahan pusat Otoritas Palestina,” kata laporan menjelaskan soal peran Palestine Authority (PA/Otoritas Palestina) dalam usulan Mesir tersebut.

    Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa Gaza, seperti Tepi Barat, berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina dan harus dijalankan oleh orang Palestina.

    Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menambahkan, “Kami sepakat dengan Mesir bahwa sebuah komite yang terdiri dari para ahli Palestina akan membantu mengelola Gaza selama enam bulan dan akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina. Komite tersebut tidak berafiliasi dengan partai non-Palestina mana pun.”

    Warga Palestina memeriksa kehancuran yang disebabkan oleh serangan Israel terhadap rumah mereka di desa Khuzaa, dekat Abasan sebelah timur Khan Yunis dekat pagar perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza selatan pada 27 November 2023, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas. (KATA KHATIB/AFP)

    Negara Arab Lawan Usulan AS

    Seperti diberitakan, para pemimpin Arab berkumpul di Kairo Selasa hari ini untuk membahas alternatif lain untuk Gaza ketimbang rencana yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza yang dilanda perang dan menggusur penduduknya.

    KTT Liga Arab tentang rekonstruksi wilayah itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan dukungannya terhadap rencana Trump, menyebutnya “visioner dan inovatif”.

    Palestina, bersama dengan dunia Arab dan banyak mitra Israel dan AS, telah mengutuk proposal Trump, menolak segala upaya untuk mengusir warga Gaza.

    Perkiraan PBB telah menempatkan biaya rekonstruksi Gaza lebih dari $ 53 miliar, setelah perang yang menghancurkan yang disebabkan oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Para menteri luar negeri Arab bertemu di ibukota Mesir pada hari Senin untuk sesi persiapan tertutup yang berpusat pada rencana untuk membangun kembali wilayah itu tanpa menggusur rakyatnya, seorang sumber di Liga Arab mengatakan kepada AFP dengan syarat anonimitas.

    Sumber itu mengatakan rencana itu “akan disampaikan kepada para pemimpin Arab pada pertemuan puncak hari Selasa”.

    Kepala negara dari beberapa negara Arab diperkirakan akan hadir, sementara beberapa negara mengirim menteri luar negeri atau perwakilan tingkat tinggi lainnya.

     

    (oln/rtrs/khbrn/thntnl/*)

     
     

  • Pemimpin Druze Lebanon, Walid Jumblatt: Warga Druze Suriah Perlu Waspada Terhadap Rencana Israel – Halaman all

    Pemimpin Druze Lebanon, Walid Jumblatt: Warga Druze Suriah Perlu Waspada Terhadap Rencana Israel – Halaman all

    Pemimpin Druze Lebanon Walid Jumblatt kemarin menyerukan komunitas Druze Suriah untuk tetap berhati-hati terhadap rencana Israel

    Tayang: Selasa, 4 Maret 2025 17:39 WIB

    X/Twitter

    BERSALAMAN- Pemimpin Druze Lebanon Walid Jumblatt bertemu dengan pemimpin HTS Abu Mohammed al-Julani atau Ahmed al-Sharaa di Damaskus pada Minggu (21/12/2024). Pemimpin Druze Lebanon Walid Jumblatt kemarin menyerukan komunitas Druze Suriah untuk tetap berhati-hati terhadap rencana Israel,  Anadolu  melaporkan. 

    Pemimpin Druze Lebanon, Walid Jumblatt: Warga Druze Suriah Perlu Waspada Terhadap Rencana Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin Druze Lebanon Walid Jumblatt kemarin menyerukan komunitas Druze Suriah untuk tetap berhati-hati terhadap rencana Israel,  Anadolu  melaporkan.

    Berbicara dalam sebuah konferensi pers, mantan pemimpin Partai Sosialis Progresif mengatakan: “Orang-orang bebas di Jabal Al-Arab [Druze] harus waspada terhadap rencana Israel di Suriah.”

    “Ada rencana untuk merusak keamanan nasional Arab,” tegasnya.

    Ia menyebutkan rencana untuk meninjau kembali Suriah guna mengatasi perkembangan yang sedang berlangsung dan mengonfirmasi bahwa ia telah meminta pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa minggu depan.

    Mengomentari komunitas Druze, Jumblatt berkata: “Mereka yang menyatukan Suriah selama era Sultan Pasha Al-Atrash tidak akan mengindahkan seruan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Ancaman Israel ke Hamas: Beri Waktu 10 Hari untuk Terima Usulan AS atau Perang Berkobar Lagi – Halaman all

    Ancaman Israel ke Hamas: Beri Waktu 10 Hari untuk Terima Usulan AS atau Perang Berkobar Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Hamas dan Israel kembali terhenti.

    Terhentinya negosiasi ini akibat dari Hamas yang menolak usulan utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff terkait gencatan senjata di Gaza.

    Usulan tersebut melibatkan pembebasan separuh sandera yang masih hidup dan pengembalian separuh jenazah pada hari pertama kesepakatan yang dilanjutkan.

    Sisa sandera dan jenazah akan dikembalikan pada hari ke-42, yang akan menjadi hari terakhir gencatan senjata.

    Namun, beberapa pihak mengklaim bahwa organisasi perlawanan Palestina itu tidak menolak usulan tersebut.

    “Saat ini tidak ada kemajuan dalam hal ini (negosiasi),” kata seorang sumber Israel kepada The Jerusalem Post.

    Para pejabat memperkirakan bahwa jika tidak ada kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Hamas, Israel akan kembali berperang di Gaza dalam waktu sekitar satu setengah minggu.

    “Sangat sulit untuk membuat kemajuan,” kata salah seorang pejabat Israel.

    Sumber lain mengatakan bahwa saat ini belum ada harapan bagi Witkoff untuk mengunjungi Israel.

    Tanpa kesepakatan mengenai pembebasan sandera tambahan dalam beberapa hari mendatang, sumber mengatakan Israel tengah bersiap untuk meningkatkan tindakannya terhadap Hamas.

    Setelah keputusan pada Minggu (2/3/2025) untuk menghentikan bantuan kemanusiaan, Israel tengah bersiap untuk memutus aliran air dan listrik ke Jalur Gaza, serta memulai kembali pertempuran paling cepat minggu depan.

    Para pejabat menyarankan bahwa bahkan tanpa menerima inisiatif Witkoff, Hamas mungkin setuju untuk membebaskan sandera tambahan dalam waktu dekat dengan imbalan pembebasan tawanan Palestina dari penjara dan masuknya karavan dan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka menambahkan bahwa ini juga tergantung pada isu-isu lain.

    “Pemerintah Israel perlu memutuskan apa yang akan dinegosiasikan dengan Hamas dan apa yang akan mereka terima sebagai imbalan atas pembebasan sandera dalam beberapa minggu mendatang,” kata seorang sumber.

    “Kesepakatan Hamas untuk membebaskan lebih banyak sandera bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini,” lanjutnya.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan pada hari Senin bahwa Israel menanggapi permintaan mediator untuk memberikan waktu beberapa hari lagi untuk negosiasi.

    “Jika Hamas tidak segera membebaskan para sandera, gerbang Gaza akan terkunci, dan gerbang neraka akan terbuka – kami akan kembali berperang, dan mereka akan menghadapi IDF dengan kekuatan dan metode yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya,” kata Katz, dikutip dari Times of Israel.

    Hamas mengatakan pada hari Senin bahwa Israel mencoba mengembalikan keadaan ke titik awal dengan meminta perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mereka.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” kata pejabat senior Hamas, Osama Hamdan.

    Menurut pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, Israel dan Netanyahu berupaya melanjutkan agresi dan kejahatan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Hamdan mencatat bahwa pelanggaran Israel belum berhenti sejak saat pertama gencatan senjata.

    “Pelanggaran perjanjian pada tahap pertama membuktikan tanpa keraguan bahwa pemerintah pendudukan (Israel) berkepentingan dalam runtuhnya perjanjian tersebut dan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini,” katanya, dikutip dari Al Mayadeen.

    Pejabat Palestina tersebut menggambarkan keputusan Netanyahu baru-baru ini untuk mengadopsi usulan AS guna memperpanjang tahap pertama perjanjian tersebut—melalui pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan awal—sebagai “upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan menghindari perundingan untuk tahap kedua”.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” Hamdan memperingatkan.

    Dalam konteks ini, ia mencantumkan pelanggaran utama yang dilakukan “Israel” selama fase pertama perjanjian gencatan senjata.

    Hamdan mengatakan “Israel” melarang masuknya 50 truk pengangkut bahan bakar per hari sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

    Selama 42 hari, hanya 978 truk yang diizinkan masuk, dengan rata-rata hanya 23 truk per hari.

    Pendudukan tersebut juga mencegah sektor komersial mengimpor bahan bakar dalam bentuk apa pun, meskipun ada ketentuan yang jelas dalam perjanjian yang mengizinkannya.

    Hanya 15 rumah mobil (karavan) yang diizinkan masuk dari 60.000 yang disepakati, selain sejumlah tenda yang terbatas.

    Israel menghalangi masuknya alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing dan mengevakuasi jenazah dari bawah reruntuhan, dengan hanya mengizinkan sembilan buah peralatan, padahal setidaknya 500 buah peralatan dibutuhkan.

    Pendudukan tersebut juga menghalangi masuknya bahan konstruksi dan penyelesaian yang penting untuk membangun kembali infrastruktur dan rumah sakit.

    Peralatan medis yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah sakit sebagian besar dilarang, hanya lima ambulans yang diizinkan masuk, sementara peralatan pertahanan sipil sama sekali ditolak masuk.

    Israel, kata Hamdan, juga mencegah pengoperasian pembangkit listrik dan memblokir pengiriman pasokan yang diperlukan untuk rehabilitasinya.

    Mereka juga melarang likuiditas uang tunai mencapai bank dan menolak mengganti uang kertas yang sudah usang.

    (*)

  • Ramadhan 2025, Benjamin Netanyahu Setop Akses Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza

    Ramadhan 2025, Benjamin Netanyahu Setop Akses Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Israel Penjajah menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, di saat umat muslim sebagai mayoritas di sana baru memulai ibadah puasa Ramadhan 2025.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berdalih, hal ini bertujuan untuk menekan Hamas agar menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Sebab, Israel mengklaim Hamas yang ‘mencederai’ kesepakatan.

    Israel sepenuhnya menghentikan pengiriman barang dan pasokan kemanusiaan ke Gaza. Mereka ingin Hamas menerima proposal baru milik mereka, yang isinya memperpanjang fase awal gencatan senjata yang menurut mereka rapuh. 

    Langkah ini diumumkan melalui pernyataan dari kantor Perdana Menteri Netanyahu.

    “Dengan berakhirnya Fase 1 dari kesepakatan sandera, dan mengingat penolakan Hamas untuk menerima proposal Witkoff guna melanjutkan pembicaraan — yang telah disetujui Israel — Perdana Menteri Netanyahu memutuskan bahwa, mulai pagi ini, semua pengiriman barang dan pasokan ke Jalur Gaza akan dihentikan,” kata pernyataan itu, dikutip dari ABC News, Senin, 4 Maret 2025.

    “Israel tidak akan membiarkan gencatan senjata tanpa pembebasan sandera kami,” kata keterangan melanjutkan.

    Rombongan truk barang yang terlihat dalam perjalanan ke Gaza sudah tiba di pos pemeriksaan. Namun, pos-pos tersebut ditutup dan tidak menyediakan akses masuk.

    Kantor Perdana Menteri tidak merinci keputusan ini, namun memperingatkan akan ada konsekuensi tambahan jika Hamas tidak menerima proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Adapun proposalnya datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Steve Witkoff.

    Respons Hamas

    Di sisi lain, Hamas mengutuk langkah Israel yang memutuskan bantuan vital untuk Gaza. Kelompok itu menyebutnya sebagai tindakan pemerasan, pelanggaran hukum internasional, dan pelanggaran langsung terhadap perjanjian gencatan senjata.

    Meskipun kedua pihak terlibat adu retorika, tidak ada yang secara resmi menyatakan gencatan senjata telah berakhir. Artinya, situasi tetap dalam ketidakpastian.

    Ramadhan di Gaza

    Meskipun ada peningkatan bantuan yang masuk ke Gaza selama gencatan senjata enam minggu, masih terjadi kekurangan pasokan, termasuk makanan, air, dan tempat perlindungan.

    Persoalan ini datang saat umat Muslim di Gaza dan di seluruh dunia memulai bulan puasa Ramadhan.

    Fase pertama dari gencatan senjata berakhir pada hari Sabtu, yang dimulai pada 19 Januari, menghentikan 15 bulan genosida Israel Penjajah di sana.

    Kesepakatan ini memungkinkan pembebasan 33 sandera Israel dan lima sandera Thailand untuk ditukar dengan sekitar 1.900 tahanan Palestina. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal Sandera, Netanyahu Ancam Hamas Ada Konsekuensi Tak Terbayangkan!

    Soal Sandera, Netanyahu Ancam Hamas Ada Konsekuensi Tak Terbayangkan!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melontarkan peringatan terbaru untuk kelompok Hamas. Netanyahu memperingatkan bahwa Hamas akan menghadapi konsekuensi yang “tak bisa dibayangkan” jika mereka tidak membebaskan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    “Saya katakan kepada Hamas: Jika Anda tidak membebaskan para sandera kami, akan ada konsekuensi yang tak bisa Anda bayangkan,” ucap Netanyahu dalam pidato terbaru di hadapan parlemen Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (4/3/2025).

    Pidato itu disampaikan ketika negosiasi membahas kelanjutan gencatan senjata Gaza terhenti.

    Peringatan Netanyahu ini disampaikan sehari setelah Israel memblokir aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Tahap pertama gencatan senjata Gaza yang berlangsung selama enam pekan, telah memungkinkan lonjakan pasokan makanan penting, tempat tinggal dan bantuan medis usai pertempuran 15 bulan.

    Langkah tersebut diambil Israel ketika perundingan mengenai perpanjangan gencatan senjata Gaza tampaknya menemui jalan buntu, setelah tahap pertama berakhir pada akhir pekan lalu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Di bawah tahap pertama gencatan senjata, Hamas dan militan Gaza lainnya membebaskan 25 sandera dalam keadaan hidup dan menyerahkan delapan jenazah sandera sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 1.800 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

    Dari 251 sandera yang ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih berada di Jalur Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel, telah tewas.

    Pada Minggu (2/3), Israel mengumumkan dukungan untuk perpanjangan gencatan senjata Gaza hingga pertengahan April, seperti yang diusulkan oleh utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, orang kepercayaan Presiden Donald Trump.

    Namun Hamas berulang kali menolak perpanjangan tersebut, dan lebih memilih transisi ke tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang diperkirakan akan mengakhiri perang secara lebih permanen.

    Laporan media lokal Israel menyebut Netanyahu berencana memberikan “tekanan maksimum” terhadap Hamas untuk menerima perpanjangan tahap pertama gencatan senjata Gaza berdasarkan persyaratan yang diajukan Tel Aviv.

    Menurut televisi publik Israel, Kan, otoritas Tel Aviv telah menyusun rencana untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas pekan ini, di bawah skema berjudul “Rencana Neraka”. Rencana itu mencakup tindak lanjut keputusan memblokir bantuan kemanusiaan dengan memindahkan penduduk dari Jalur Gaza bagian utara ke selatan, menghentikan pasokan listrik, dan dimulainya kembali pertempuran skala penuh.

    Surat kabar Israel Hayom, secara terpisah, melaporkan bahwa Netanyahu “ingin memanfaatkan semua kemungkinan untuk membebaskan para sandera sebelum kembali berperang”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Terima Kasih Donald Trump Dukungan untuk Israel Tak Tergoyahkan, kata Netanyahu

    Terima Kasih Donald Trump Dukungan untuk Israel Tak Tergoyahkan, kata Netanyahu

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang teramat kepada Presiden AS Donald Trump.

    Pasalnya, Trump disebut-sebut sudah menyalurkan “dukungan tak tergoyahkan” untuk Israel, terutama terkait dengan situasi terkini yang berlangsung di Gaza.

    Dalam pernyataan terbaru di X (dulu Twitter), Netanyahu memuji Trump sebagai kawan terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih. Ia menyoroti langkah-langkah signifikan yang telah diambil Trump untuk membantu keamanan Israel di kawasan tersebut.

    Dia juga mengakui peran Trump dalam menyediakan amunisi yang mereka perlukan, yang sebelumnya sempat tertunda.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas dukungan tak tergoyahkan bagi Israel. Selama kunjungan saya baru-baru ini ke Washington, saya mengatakan bahwa Donald Trump adalah teman terbesar yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih. Dan Presiden Trump menunjukkan arti persahabatan itu setiap harinya,” ujar dia.

    “Dia telah menunjukkannya melalui rencana visioner untuk Gaza. Ini adalah rencana yang sepenuhnya didukung Israel. Dia menunjukkannya dengan mengirimkan semua amunisi yang tertahan. Dengan cara ini, dia memberi Israel alat yang kami butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan melawan poros teror Iran. Dan dia menunjukkan komitmen penuh mendukung Israel dan menempatkan tekanan pada Hamas, untuk membebaskan sandera di tempat yang seharusnya,” katanya menambahkan.

    I want to thank @POTUS @realDonaldTrump for his unwavering support for Israel.

    During my recent visit to Washington, I said that Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House.

    And President Trump shows that friendship each and every day.

    He… pic.twitter.com/ZI4RhSM0Gq

    — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 2, 2025

    Perlu dicatat, Israel telah menerima rencana utusan Presiden Trump, Steve Witkoff, untuk memperpanjang gencatan senjata sementara selama 50 hari.

    Menyoroti rencana Witkoff, Netanyahu menyatakan jika proposal diterima setelahnya bisa didiskusikan kondisi gencatan senjata permanen yang akan mengakhiri perang di Gaza.

    Dalam rencana Witkoff, setengah dari sandera akan dibebaskan segera, dan setengah lainnya akan dibebaskan usai dicapaiya kesepakatan tentang gencatan senjata permanen.

    Netanyahu di akhir mengulang lagi ucapan terima kasihnya kepada Presiden Trump.

    “Terima kasih sekali lagi, Presiden Trump. Terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk mengembalikan sandera kami, untuk keamanan kami dan untuk memberikan masa depan kemakmuran dan perdamaian bagi semua bangsa di Timur Tengah,” katanya.

    Netanyahu Tutup Akses Bantuan ke Gaza Saat Ramadhan

    Israel Penjajah menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, di saat umat muslim sebagai mayoritas di sana baru memulai ibadah puasa Ramadhan 2025.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berdalih, hal ini bertujuan untuk menekan Hamas agar menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Sebab, Israel mengklaim Hamas yang ‘mencederai’ kesepakatan.

    Israel sepenuhnya menghentikan pengiriman barang dan pasokan kemanusiaan ke Gaza. Mereka ingin Hamas menerima proposal baru milik mereka, yang isinya memperpanjang fase awal gencatan senjata yang menurut mereka rapuh. 

    Langkah ini diumumkan melalui pernyataan dari kantor Perdana Menteri Netanyahu.

    “Dengan berakhirnya Fase 1 dari kesepakatan sandera, dan mengingat penolakan Hamas untuk menerima proposal Witkoff guna melanjutkan pembicaraan — yang telah disetujui Israel — Perdana Menteri Netanyahu memutuskan bahwa, mulai pagi ini, semua pengiriman barang dan pasokan ke Jalur Gaza akan dihentikan,” kata pernyataan itu, dikutip dari ABC News, Senin, 4 Maret 2025.

    “Israel tidak akan membiarkan gencatan senjata tanpa pembebasan sandera kami,” kata keterangan melanjutkan.

    Rombongan truk barang yang terlihat dalam perjalanan ke Gaza sudah tiba di pos pemeriksaan. Namun, pos-pos tersebut ditutup dan tidak menyediakan akses masuk.

    Kantor Perdana Menteri tidak merinci keputusan ini, namun memperingatkan akan ada konsekuensi tambahan jika Hamas tidak menerima proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Adapun proposalnya datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Steve Witkoff. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saingi Trump, Liga Arab Susun Rencana Rekonstruksi Gaza

    Saingi Trump, Liga Arab Susun Rencana Rekonstruksi Gaza

    Jakarta

    Awal pekan ini, mantan Presiden AS Donald Trump membagikan sebuah video di media sosial yang dengan cepat menjadi viral. Video yang dibuat dengan kecerdasan buatan generatif itu menampilkan gambaran kontroversial tentang masa depan Jalur Gaza menurut “visi” Trump.

    Dalam video itu berdiri megah sebuah patung emas raksasa Trump, sementara Elon Musk tampil bersama anak-anak Palestina melemparkan lembaran mata uang dolar ke udara. Pada adegan lain, Trump terlihat bersantai tanpa baju di sebuah resor di tepi pantai, ditemani Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan dilatari musik berlirik, “tak ada lagi terowongan, tak ada lagi ketakutan, Trump Gaza akhirnya telah tiba.”

    Video ini muncul setelah Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera di Timur Tengah.” Rencana tersebut mencakup pemindahan sekitar 2 juta warga Palestina ke negara lain, terutama Mesir dan Yordania. Gagasan ini sontak memicu kecaman internasional. PBB memperingatkan bahwa langkah itu dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis.

    Klip buatan AI ini memicu kemarahan, bukan cuma karena mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga karena kembali menyoroti fantasi “Riviera” milik Trump di tengah upaya mencari solusi yang lebih realistis.

    Hingga kini, lebih dari 60% bangunan di Gaza hancur akibat operasi militer Israel yang diluncurkan sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera ke Gaza. Sejak saat itu, operasi militer Israel telah merenggut nyawa sekitar 48.000 warga Palestina.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Sementara itu, laporan terbaru Bank Dunia memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan dana sebesar USD53,2 miliar untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam satu dekade ke depan. Sebanyak USD20 miliar diperlukan dalam tiga tahun pertama untuk memulihkan layanan esensial, membangun kembali infrastruktur dan mendukung pemulihan ekonomi.

    Rencana alternatif melawan Trump

    Mesir telah menyatakan akan mempertimbangkan tingginya kebutuhan pendanaan saat Liga Arab bertemu untuk pertemuan puncak darurat rekonstruksi Gaza di Kairo pada tanggal 4 Maret.

    “Mesir jelas-jelas bermaksud untuk mengajukan rencana alternatif terhadap usulan Trump untuk Gaza,” kata Riccardo Fabiani, direktur proyek Afrika Utara di lembaga pemikir, International Crisis Group, kepada DW. “Dua prinsip usulan rekonstruksi bersama Arab untuk Gaza adalah strategi politik masa depan yang didasarkan pada solusi dua negara, dan tanpa ada usulan pemindahan penduduk Palestina setempat.”

    Tapi rencana yang dihasilkan dari KTT 4 Maret mendatang dipercaya akan menghadapi berbagai keterbatasan. “Tidak banyak opsi yang bisa diterima oleh Amerika Serikat dan Israel,” ujar analis politik Fabiani.

    Israel secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka.

    “Para pemimpin Arab kemungkinan akan mengusulkan pembentukan komite teknokrat untuk mengawasi upaya rekonstruksi Gaza,” lanjut Fabiani. Namun, komite yang berisi insinyur, arsitek, ekonom, dan perencana tersebut juga harus mendapat persetujuan dari otoritas resmi di Gaza, yaitu Hamas.

    “Bagi Mesir, penting agar Hamas tidak terlibat secara langsung, tetapi tetap diajak berkonsultasi dalam upaya rekonstruksi,” ujar Fabiani. “Sementara itu, Israel tidak ingin melihat peran Hamas sama sekali, dan Amerika Serikat juga sangat skeptis.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hambatan besar

    Nathan Brown, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas George Washington, menilai bahwa proposal bersama negara-negara Arab adalah gagasan yang “sangat kuat dalam teori.”

    “Jika dunia Arab bersatu di balik satu proposal yang menyatakan, ‘Kami akan membantu rekonstruksi Gaza, kami akan membantu normalisasi hubungan Israel-Saudi, dan kami akan membangun kawasan yang stabil,’ maka sulit bagi pemerintahan AS untuk menolaknya,” katanya kepada DW.

    Namun, dalam praktiknya akan ada banyak hambatan. “Yang pertama: Presiden AS sendiri dikenal tidak dapat diprediksi. Selain itu, masih ada penolakan dari sekutu sayap kanan Israel dalam pemerintahan AS,” kata Brown. “Kedua, Israel adalah penghalang utama di sini.”

    Menurut Brown, “Setiap inisiatif Arab yang memperlakukan Palestina sebagai entitas nasional harus kuat dan mampu meyakinkan opini publik Israel.” Atau, mereka harus mendorong AS untuk menekan Israel secara intensif.

    “Terakhir, ada hambatan internal di dunia Arab,” tambahnya. “Negara-negara ini belum pernah benar-benar memiliki tujuan strategis yang jelas dan mengejarnya secara konsisten. Kemungkinan mereka bisa melakukannya sekarang juga sangat kecil.”

    Secercah Harapan di Tengah Ketidakpastian?

    Meski penuh tantangan, situasi saat ini bisa menjadi peluang, kata Sigrid Kaag, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah. Di hadapan Dewan Keamanan PBB pekan ini, dia menegaskan proses damai di Gaza berpotensi menjadi “kesempatan terakhir untuk mencapai solusi dua negara.”

    Tahap pertama dari gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas akan berakhir pada 1 Maret, sementara rincian tahap berikutnya masih dibahas. Kaag menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menghindari kembalinya perang dengan segala cara.

    Dengan KTT darurat Liga Arab yang dijadwalkan pada 4 Maret, Kairo berpotensi memanfaatkan momentum untuk mengajukan pendekatan dua tahap, kata Fabiani dari International Crisis Group kepada DW.

    “Mengingat ketidakjelasan terkait ruang kompromi dan manuver politik, saya yakin Mesir bisa memprioritaskan rekonstruksi terlebih dahulu, kemudian proses politik yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan negara Palestina di samping Israel,” pungkasnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu