Tag: Benjamin Netanyahu

  • Hamas Kecam Israel Setop Bantuan Kemanusiaan ke Gaza: Kejahatan Perang

    Hamas Kecam Israel Setop Bantuan Kemanusiaan ke Gaza: Kejahatan Perang

    Gaza

    Hamas mengecam Israel yang mengumumkan penghentian masuknya barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hamas menganggap langkah itu sebagai kejahatan perang dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

    “Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian (gencatan senjata),” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Minggu (2/3/2025).

    Untuk diketahui, Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Sebagai informasi, hampir seluruh wilayah Gaza berbatasan langsung dengan daerah yang dikuasai Israel. Hanya perbatasan di Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Umumkan Penghentian Pasokan Barang ke Gaza

    Israel Umumkan Penghentian Pasokan Barang ke Gaza

    Tel Aviv

    Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3/2025), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Sebagai informasi, wilayah hampir seluruh wilayah Gaza berbatasan langsung dengan daerah yang dikuasai Israel. Hanya perbatasan di Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    Proposal tersebut datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Lantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Hamas akan membebaskan setengah dari sandera pada hari pertama dan sisanya saat kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai.

    Tidak ada komentar langsung dari Amerika Serikat, Mesir, atau Qatar, yang telah menjadi penengah antara Israel dan Hamas selama lebih dari setahun. Hamas belum menanggapi usulan tersebut.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Desak Penerapan Gencatan Senjata Tahap 2

    Hamas Desak Penerapan Gencatan Senjata Tahap 2

    Jakarta

    Israel telah menyetujui usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi pada pertengahan April. Hamas menolaknya dan mendesak segera dilakukannya perjanjian gencatan senjata tahap kedua menuju gencatan senjata permanen.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), Hamas mengatakan bahwa mereka bersikeras pada pelaksanaan fase gencatan senjata kedua setelah Israel menyetujui perpanjangan sementara fase awal.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian… dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    Untuk diketahui, tahap pertama gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 19 Januari lalu berakhir pada Sabtu, 1 Maret. Israel setuju usulan AS agar perjanjian tahap pertama ini diperpanjang hingga pertengahan April.

    Tahap kedua dari kesepakatan itu seharusnya mengamankan pembebasan puluhan sandera yang masih berada di Gaza dan membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

    Sebelumnya diberitakan, dalam pernyataan yang disampaikan kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Israel telah menyetujui usulan AS untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi pada pertengahan April. Sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu mengatakan Israel menerima usulan dari utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Israel mengadopsi rencana utusan Presiden AS Steve Witkoff untuk gencatan senjata sementara selama Ramadan” yang akan berakhir pada akhir Maret “dan Pesach”, Paskah Yahudi selama delapan hari yang akan dirayakan pada pertengahan April, kata pernyataan tersebut, yang dirilis setelah tengah malam waktu Israel.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hari Pertama Ramadan, Buldoser Israel Hancurkan Rumah di Tepi Barat Palestina

    Hari Pertama Ramadan, Buldoser Israel Hancurkan Rumah di Tepi Barat Palestina

    Tepi Barat

    Buldoser militer Israel memasuki kamp pengungsi Nour Shams di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki oleh Israel. Buldoser itu menghancurkan rumah-rumah dan merusak jalan-jalan di lingkungan al-Manshiya pada hari pertama Ramadan.

    Dilansir Anadolu Agency, Minggu (2/3/2025), kepala Komite Rakyat kamp Nour Shams, Nihad Al-Shawish, mengatakan beberapa buldoser militer menyerbu lingkungan al-Manshiya dan menghancurkan jalan-jalan serta sebagian bangunan tempat tinggal pada Sabtu (1/3).

    Dia mengatakan pasukan Israel memaksa penduduk di sekitar area kamp Nour Shams untuk mengungsi. Dia menyebut Israel bersiap menghadapi ‘ledakan skala besar’.

    “Tentara telah memerintahkan semua penduduk kamp untuk pergi,” kata Shawish.

    Serangan militer di Nour Shams telah memasuki hari ke-21. Pasukan Israel telah menargetkan kota-kota di Tepi Barat utara, khususnya Jenin dan Tulkarem, selama lebih dari sebulan.

    Serangan militer itu telah menewaskan sedikitnya 64 orang dan membuat ribuan orang mengungsi. Pada 23 Februari, tank-tank Israel memasuki kamp pengungsi Jenin dalam eskalasi militer yang belum pernah terjadi sejak 2002.

    Pihak berwenang Palestina telah memperingatkan serangan militer Israel yang terus berlanjut merupakan bagian dari rencana yang lebih luas oleh pemerintah Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat dan mendeklarasikan kedaulatan atas wilayah itu. Palestina menganggap aksi itu berarti menandai berakhirnya solusi dua negara.

    Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama atas wilayah Palestina adalah ‘melanggar hukum’ dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Lihat juga Video: Israel Kini Bombardir Tepi Barat, 10 Warga Palestina Tewas

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Setuju Gencatan Senjata di Gaza Selama Ramadan dan Paskah

    Israel Setuju Gencatan Senjata di Gaza Selama Ramadan dan Paskah

    Jakarta

    Israel telah menyetujui usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi pada pertengahan April. Pernyataan itu disampaikan kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu mengatakan Israel menerima usulan dari utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Israel mengadopsi rencana utusan Presiden AS Steve Witkoff untuk gencatan senjata sementara selama Ramadan” yang akan berakhir pada akhir Maret “dan Pesach”, Paskah Yahudi selama delapan hari yang akan dirayakan pada pertengahan April, kata pernyataan tersebut, yang dirilis setelah tengah malam waktu Israel.

    Tahap pertama gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari berakhir pada Sabtu (1/3).

    Tahap kedua dari kesepakatan itu seharusnya mengamankan pembebasan puluhan sandera yang masih berada di Gaza dan membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

    Menurut kantor Netanyahu, Witkoff mengajukan perpanjangan sementara ini sebagai solusi sementara setelah menyimpulkan bahwa Israel dan Hamas berada dalam kebuntuan negosiasi dan tidak dapat segera menyetujui persyaratan gencatan senjata permanen.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Jakarta

    Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata di Gaza. Tahap pertama gencatan senjata hampir berakhir dengan ketidakpastian atas langkah-langkah selanjutnya.

    “Kami menegaskan keinginan kami untuk menyelesaikan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata, yang mengarah pada gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, rekonstruksi dan pencabutan pengepungan,” kata Hamas mengacu pada ketentuan-ketentuan kesepakatan yang sebelumnya diuraikan oleh para mediator, dilansir AFP, Minggu (2/3/2025).

    Hamas menyampaikan komentar mereka dalam sebuah surat kepada pertemuan puncak Liga Arab tentang Gaza yang akan diadakan pada Selasa (4/3).

    Tahap pertama gencatan senjata Israel-Hamas akan berakhir pada Sabtu (1/3), tetapi negosiasi pada tahap berikutnya, yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata permanen, sejauh ini belum meyakinkan.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari setelah lebih dari 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang paling mematikan dalam sejarah negara itu.

    Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

    “Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengirim delegasi ke Kairo, dan mediator Mesir mengatakan “pembicaraan intensif” pada tahap kedua telah dimulai dengan kehadiran delegasi dari Israel serta sesama mediator Qatar dan Amerika Serikat.

    Namun hingga Sabtu (1/3), tidak ada tanda-tanda konsensus, dan juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kelompok itu menolak “perpanjangan tahap pertama dalam formulasi yang diusulkan oleh pendudukan (Israel)”.

    Ia meminta para mediator “untuk mewajibkan pendudukan untuk mematuhi perjanjian dalam berbagai tahapannya”.

    Mengacu pada Gaza pascaperang, Hamas mengatakan pihaknya “sepenuhnya siap untuk menghadapi opsi apa pun yang disetujui oleh Palestina” tetapi mengatakan pihaknya “dengan tegas” menolak “upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk administrasi non-Palestina atau kehadiran pasukan asing di wilayah mana pun di Jalur Gaza”.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melontarkan gagasan bagi Amerika Serikat untuk “mengambil alih” Gaza dan agar warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain, sebuah gagasan yang ditolak oleh Palestina sendiri serta negara tetangga Mesir dan Yordania.

  • Penyebab Hamas Tolak Usulan Israel Perpanjang Gencatan Senjata, Siapa Biang Keroknya? – Halaman all

    Penyebab Hamas Tolak Usulan Israel Perpanjang Gencatan Senjata, Siapa Biang Keroknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok militan Palestina, Hamas pada hari Jumat (28/2/2025) mengumumkan tidak akan menerima apa yang disebutnya sebagai usulan Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata Gaza.

    Mereka bersikeras pembicaraan harus dimulai pada fase kedua yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen.

    Di Kairo, negosiator Israel dan Hamas mengadakan diskusi bersama mediator regional lainnya, themedialine memberitakan.

    Delegasi Israel kembali ke rumah pada Jumat malam tanpa mencapai konsensus apa pun untuk melangkah ke tahap kedua.

    Berbicara dengan televisi Al Araby, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, “Memperpanjang tahap pertama kesepakatan dalam format yang diinginkan Israel tidak dapat diterima,” dan menuduh Israel menunda kemajuan.

    Sementara Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.

    Dalam sebuah pernyataan, stasiun TV Saudi Asharq mengutip sumber Hamas yang menyalahkan “keterlambatan Israel” atas kurangnya kemajuan pada tahap gencatan senjata berikutnya.

    Menurut sumber ini, setiap upaya Israel untuk memperpanjang tahap awal tanpa segera beralih ke perundingan komprehensif akan dianggap sebagai “pelanggaran perjanjian.”

    Pejabat Israel belum mengomentari apakah mereka siap untuk bernegosiasi di luar pengaturan saat ini.

    Tahap pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari, akan berakhir pada hari Sabtu.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan penghentian pertempuran, pembebasan 33 sandera Israel (bersama dengan delapan jenazah), dan pembebasan hampir 2.000 tahanan dan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Hamas mengatakan 59 sandera Israel masih berada di Gaza. Qassem mengklaim Israel ingin mengamankan sandera yang tersisa sebelum melanjutkan operasi militer.

    Menurut Hamas, tahap kedua perjanjian tersebut mengharuskan Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, mengakhiri perang secara tuntas, dan menjamin bahwa kedua pihak menghentikan semua aksi militer.

    Negosiasi pada tahap ini dijadwalkan akan dimulai pada hari ke-16 kesepakatan, tetapi kemajuan dilaporkan terhenti.

    Perang ini dimulai setelah pejuang yang berpihak pada Hamas dari Gaza melancarkan serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang. Israel menanggapinya dengan kampanye serangan udara dan operasi darat yang bertujuan untuk menggulingkan Hamas, yang menyebabkan kematian lebih dari 48.000 orang di Gaza dan hancurnya sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut.

    Langgar Janji

    Israel disebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas beberapa kali selama tiga minggu pertama gencatan senjata, menurut temuan baru oleh Forensic Architecture .

    Analisis citra satelit dan bukti visual di media sosial mengungkapkan setidaknya 17 tindakan kekerasan terpisah yang dilakukan oleh militer Israel antara 19 Januari dan 9 Februari yang melanggar gencatan senjata .

    Palestina telah menuduh Israel melanggar gencatan senjata beberapa kali sejak gencatan senjata enam minggu mulai berlaku pada 19 Januari.

    Temuan Arsitektur Forensik menunjukkan bahwa dalam tiga minggu pertama gencatan senjata, pasukan Israel melakukan 16 serangan terpisah terhadap warga sipil Palestina, menewaskan dan melukai puluhan orang. seperti dikutip dari The New Arab.

    Dalam dua hari pertama gencatan senjata, Israel melancarkan lima serangan di Rafah, menewaskan dua warga sipil termasuk seorang anak.

    Serangan lainnya terjadi saat warga sipil kembali ke utara setelah Israel mulai menarik diri dari Koridor Netzarim. 

    Pada tanggal 2 Februari, serangan pesawat nirawak terhadap sebuah kendaraan melukai tujuh orang.

    Israel juga melanjutkan penghancuran infrastruktur Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku.

    Arsitektur Forensik mendokumentasikan banyak contoh pembongkaran properti di Rafah dan Koridor Netzarim oleh pasukan Israel.

    Dua sekolah di dekat koridor dirobohkan oleh pasukan sebelum mereka mundur dari daerah tersebut.

    Data yang dikumpulkan untuk laporan tersebut tidak dapat dianggap lengkap, tulis para peneliti.

    Serangan Israel terhadap Gaza telah menewaskan sedikitnya 48.400 orang, terutama wanita dan anak-anak, yang menimbulkan tuduhan bahwa pasukannya melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Negara itu tengah bersiap untuk melawan tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant keduanya dicari oleh Mahkamah Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Serangan itu mengakibatkan hancurnya sebagian besar infrastruktur di wilayah itu , termasuk hampir semua rumah sakit, sebagian besar sekolah, dan bangunan perumahan.

    Hingga Januari, hampir 70 persen bangunan di Gaza telah hancur atau rusak, termasuk 92 persen unit rumah.

    Pelanggaran Israel mengancam akan merusak gencatan senjata yang rapuh dan mempersulit upaya untuk bergerak ke fase kedua.

    Selama fase enam minggu pertama, Hamas membebaskan 33 tawanan yang ditahan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel.

    Pasukan Israel telah mundur dari Koridor Netzarim dan mengizinkan ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke utara.

    Kedua belah pihak kini tengah merundingkan persyaratan tahap kedua , di mana Hamas akan membebaskan tahanan yang tersisa, Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza yang tersisa, dan akhir perang secara permanen akan disepakati.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza Akan Berakhir, Tahap Kedua Tak Pasti

    Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza Akan Berakhir, Tahap Kedua Tak Pasti

    Gaza City

    Tahap pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berakhir pada Sabtu (1/3) waktu setempat. Namun negosiasi untuk tahap selanjutnya, yang seharusnya dapat menjamin gencatan senjata permanen, sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Gencatan senjata Gaza tahap pertama berlaku sejak 19 Januari lalu, setelah lebih dari 15 bulan perang berkecamuk di daerah kantong Palestina itu yang dipicu serangan Hamas pada Oktober 2023.

    Selama beberapa pekan gencatan senjata berlangsung, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/3/2025), kelompok Hamas dan militan aliansinya di Jalur Gaza membebaskan 25 sandera dalam keadaan hidup dan menyerahkan delapan jenazah sandera kepada Israel.

    Tel Aviv membalasnya dengan membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

    Tahap kedua dari gencatan senjata yang rapuh, yang dimediasi Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS), seharusnya dimulai pada Minggu (2/3) besok. Tahap kedua ini akan menjamin pembebasan puluhan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Pada Jumat (28/2), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat menteri dengan jajaran pejabat keamanan, setelah dia mengirimkan delegasi Tel Aviv ke Mesir untuk berdiskusi mengenai tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    Pada Kamis (27/2), Layanan Informasi Negara Mesir mengatakan: “Pihak-pihak terkait telah memulai pembicaraan intensif untuk membahas tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata, di tengah upaya berkelanjutan untuk memastikan penerapan pemahaman yang telah disepakati sebelumnya.”

    Seorang sumber Hamas menuduh Israel menunda tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    “Tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata seharusnya dimulai besok pagi, Minggu (2/3)… namun pendudukan masih menunda-nunda dan terus melanggar perjanjian,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.

    Sumber Palestina yang memahami perundingan itu menuturkan kepada AFP bahwa meskipun tidak ada delegasi Hamas di Kairo, diskusi sedang berlangsung untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang terjadi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mohammed Deif Batal Ditangkap, Hakim ICC Konfirmasi Kematian Bos Hamas – Halaman all

    Mohammed Deif Batal Ditangkap, Hakim ICC Konfirmasi Kematian Bos Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) batalkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al Masri atau dikenal Mohammed Deif.

    Keputusan itu dirilis tepat setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengkonfirmasi bahwa Deif telah tewas bulan lalu.

    Hal tersebut semakin diperkuat dengan munculnya informasi yang bisa dipercaya soal kematian Deif.

    “Hasilnya, Majelis memutuskan untuk menghentikan proses terhadap Deif dan menyatakan surat perintah penangkapan terhadap dia tak berlaku,” kata hakim ketua Nicolas Guillou dalam keputusan tertulis, dikutip New Arab, Jumat (28/2/2025).

    Sebelum surat penangkapan di cabut, pada November 2024, ICC sempat mengeluarkan surat penangkapan terhadap Deif bersamaan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu Yoav Gallant.

    Mohammed Deif dianggap sebagai salah satu pemimpin Hamas yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap Israel.

    Deif juga dituding sebagai salah satu dalang dalam serangan yang melibatkan pembunuhan dan penyiksaan, yang merupakan bagian dari kejahatan perang menurut hukum internasional.

    Mohammed Deif dijadikan tersangka oleh ICC karena perannya dalam merencanakan dan melaksanakan serangan-serangan yang melanggar hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan kejahatan perang lainnya.

    Alasan tersebut yang mendorong ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Mohammed Deif.

    Mohammed Deif Dinyatakan Tewas

    Banub tak lama pasca ICC mengeluarkan surat penangkapan, Mohammed Deif, komandan militer Hamas dikonfirmasi meninggal dunia.

    Berita kematian Deif bahkan dikonfirmasi langsung oleh Abu Obeida, juru bicara Brigade Qassam, sayap bersenjata Hamas pada 30 Januari 2025.

    “(Kematian) ini pantas bagi pemimpin kami Mohammed Deif, yang telah membuat musuh kelelahan selama lebih dari 30 tahun,” kata Obeida, seperti dikutip Al Jazeera.

    Abu Obeida tidak merinci kapan dan di mana Deif gugur.

    Namun, kematian Deif menandai berakhirnya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam Hamas dan dapat memengaruhi dinamika konflik di wilayah tersebut.

    Kematian Deif juga dibenarkan oleh Militer Israel, dalam pengumuman resminya ia mengatakan bahwa kepala militer kelompok Hamas, Mohammed Deif, telah tewas dalam serangan yang dilakukan di wilayah Khan Yunis, Gaza.

    “IDF (Tentara Israel) mengumumkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2024, jet tempur IDF menyerang di wilayah Khan Yunis, dan setelah penilaian intelijen, dapat dipastikan bahwa Mohammed Deif tewas dalam serangan itu,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Mohammed Deif Jadi Buronan Israel

    Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, namun Deif menjadi sosok yang paling dicari oleh Israel sejak awal 1990-an setelah dia melakukan serangan terhadap tentara dan warga sipil Israel.

    Pada 2015, AS kembali memasukkan Deif sebagai daftar Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus.

    Memasuki bulan Desember 2023, tentara Israel menyebarkan selebaran di Gaza yang menawarkan hadiah sebesar 100.000 dolar AS kepada siapa pun yang memiliki informasi tentang keberadaan Deif.

    Meskipun berhasil lolos dari penangkapan, Deif mengalami luka-luka yang mengubah hidupnya akibat upaya pembunuhan yang berulang kali, yang berdampak pada mobilitas dan penglihatannya.

    Kendati fisiknya terkendala, namun tetap selangkah lebih maju dari militer Israel, membuatnya dihormati oleh sesama militan Palestina.

    Terlebih Deif dikenal sebagai orang di balik terowongan di bawah Gaza, yang digunakan untuk menyelundupkan senjata, bahan bakar dan barang-barang lainnya ke seluruh Mesir.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia – Halaman all

    Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia – Halaman all

    Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas dilaporkan menolak usulan Israel yang hendak memperpanjang tahap pertama gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, media Times of Israel melaporkan, Jumat (28/2/2025).

    Seperti diketahui, tahap pertama (Fase I) gencatan senjata Perang Gaza berakhir pada 28 Februari 2025.

    Israel sempat mengindikasikan ogah meneruskan negosiasi dan bersiap memulai kembali perang Gaza.

    Namun belakangan, Israel melunak namun tetap enggan meneruskan negosiasi dengan lebih mempertimbangkan opsi perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. 

    Sempat mengulur negoisiasi dengan menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina, Israel akhirnya mengirimkan delegasinya ke Kairo untuk berunding dengan mediasi dari Mesir dan Qatar.

    Dalam negosiasi yang berlangsung, sumber-sumber Hamas yang dikutip oleh Haaretz berpendapat kalau jika kelompok perlawanan Palestina itu setuju untuk memperpanjang tahap pertama dengan terus membebaskan sejumlah sandera, maka mereka akan kehilangan satu-satunya ‘daya tawar’ utama yang dimilikinya saat ini.

    Hamas sepertinya secara pintar membaca strategi Israel yang ingin memperpanjang tahap pertama gencatan senjata. Kalau dituruti, Hamas bisa kehilangan kartu As mereka saat ini, para sandera Israel yang masih tersisa di tangan mereka.

    “Jika tidak ada batas waktu yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh (IDF), pembebasan semua sandera tidak dapat diharapkan,” kata seorang sumber dari Hamas yang tidak disebutkan namanya.

    Sumber-sumber Hamas tersebut mengusulkan kompromi potensial seperti usulan pembebasan sandera Israel yang sakit atau pengembalian jasad sandera yang sudah terbunuh sebagai ganti pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman penjara yang panjang.

    Sumber mengatakan Hamas juga meminta perbaikan kondisi para narapidana dan diizinkannya lebih banyak bantuan yang masuk ke Gaza.

    Koridor Philadelphia yang memisahkan antara wilayah Mesir dengan wilayah Rafah, Palestina yang diduduki Israel. (khaberni/tangkap layar)

    IDF Tak Akan Mundur dari Koridor Philadelphia

    Satu di antara hambatan yang dihadapi dalam negosiasi tahap II gencatan senjata Gaza adalah penarikan pasukan Israel (IDF) dari perbatasan Gaza dan Mesir yang dikenal dengan nama Koridor Philadelphia.

    Menteri Energi dan Infrastruktur Pendudukan Israel Eli Cohen mengklaim kalau syarat yang diminta Tel Aviv untuk pasukan IDF tetap berada di Koridor Philadelphia merupakan “kebutuhan keamanan.”

    Ia menekankan kalau Pasukan IDF tidak akan mundur dari daerah perbatasan antara Gaza dan Mesir sampai tiga tujuan utama tercapai.

    Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Cohen mengatakan tujuan-tujuan tersebut adalah pengembalian semua tawanan, menyingkirkan Hamas dari kekuasaan, dan melucuti senjata sepenuhnya di Jalur Gaza, menurut klaimnya.

    Ia lebih lanjut menyatakan bahwa mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia sangat penting demi keamanan, dan menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi pendudukan Israel untuk mencegah ancaman apa pun dari Jalur Gaza di masa mendatang.

    Mesir Mencak-mencak

    Israel bersikeras untuk memegang kendali Koridor Philadelphia ini karena menilai poros ini menjadi lalu-lintas senjata bagi Hamas dari luar Gaza.

    Dalam banyak kesempatan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan keberadaan pendudukan pasukan Israel di Koridor Philadelphia.

    Hal ini memantik kemarahan Mesir yang pada September 2024 silam secara resmi menyatakan kemarahandan bantahan tegas atas pernyataan Netanyahu.

    Pemerintah Mesir telah menandatangani perjanjian dengan rezim Israel, yang berupaya mengelola urusan Koridor Philadelphia, sebuah wilayah di sisi Palestina dari perbatasan Palestina-Mesir di Jalur Gaza selatan.

    Pada  Mei 2024 lalu, pasukan pendudukan Israel melancarkan invasi darat mereka ke Rafah dan memfokuskan upaya mereka untuk menduduki Koridor Philadelphia, termasuk perlintasan perbatasan Rafah.

    Netanyahu menyebutkan Mesir dalam beberapa kesempatan “mengalihkan opini publik Israel, menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata, dan menghalangi upaya mediasi Mesir, Qatar, dan Amerika,”.

    Netanyahu mengkritik Mesir dalam pidatonya dan mengklaim kalau Mesir gagal mengamankan perbatasannya dengan Jalur Gaza, yang membuat milisi Perlawanan Palestina semakin berani.

    Netanyahu juga menyoroti pentingnya secara strategis untuk mempertahankan kendali Israel atas Koridor Philadelphia, sebidang tanah sempit di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

    Netanyahu menggambarkan Koridor Philadelphia sebagai “jalur hidup Hamas untuk senjata.”

    Ia mengakui adanya perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai keberadaan militer yang berkelanjutan di koridor ini tetapi bersikeras bahwa hal itu penting bagi keamanan Israel.

    Seperti diketahui, setelah rezim Israel memutuskan untuk menarik diri secara sepihak dari Jalur Gaza pada tahun 2005, otoritas Palestina mengambil alih kendali yang sah atas Koridor Philadelphia dan perlintasan perbatasan Rafah.

    Mesir menyatakan bahwa pemerintah Israel bertanggung jawab atas “konsekuensi dari pernyataan yang memperburuk situasi, yang bertujuan untuk membenarkan kebijakan yang agresif dan menghasut, dan menyebabkan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.”

    “Republik Arab Mesir menegaskan komitmennya untuk melanjutkan peran historisnya dalam memimpin proses perdamaian di kawasan tersebut, yang berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional serta mencapai stabilitas bagi semua masyarakat di kawasan tersebut,” pernyataan tersebut menyimpulkan.

    Peta koridor Philadelphia (X/jordannewsdaily)

    Koridor yang Dipenuhi Jenazah

    Terkait keberadaan pasukan Israel di Koridor Philadelphia, media Israel, Haaretz dalam sebuah analisis melaporkan kalau Netanyahu dan para menterinya sebenarnya tahu bahwa kehadiran tentara Israel di perbatasan Gaza-Mesir tidak pernah menjadi elemen pencegah aksi gangguan keamanan Israel. 

    Tujuan sebenarnya, menurut surat kabar Israel, adalah untuk mempertahankan keberadaan Israel di Gaza selamanya. Media itu kemudian menyatakan niatan ini sebagai “jahat”.

    Haaretz menyalahkan Netanyahu karena secara sistematis menciptakan kondisi yang menyebabkan terbunuhnya para sandera Israel.

    “Dengan PM Israel menganggap kendali atas rute Philadelphia sebagai “masalah diplomatik dan strategis” dan kabinet keamanan memberikan suara mendukung untuk membiarkan pasukan Israel di sana, hasilnya adalah lebih banyak jenazah sandera Israel,” tulis laporan Haarezt.

    Surat kabar itu menegaskan bahwa keputusan kabinet keamanan agar IDF tetap di Koridor Philadelphia mencerminkan aib mereka yang memprioritaskan apa yang disebutnya “strategi kosong” daripada nyawa dan hidup manusia.

    Selain itu, keputusan para politikus Israel itu dianggap mengabaikan sikap IDF dan orang-orang Shin Bet yang percaya kalau Israel seharusnya melepaskan kendali atas koridor Philadelphia, setidaknya untuk waktu yang terbatas.

    (oln/rntv/khbrn/almydn/*)