Tag: Benjamin Netanyahu

  • Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Israel menghancurkan sebuah pabrik kurma dan sebuah toko komersial di Lembah Yordan, sebelah utara kota Yerikho.

    Sementara itu, otoritas Israel memerintahkan seorang pria Palestina untuk meninggalkan pertaniannya di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Alasannya adalah lokasi pertanian tersebut terlalu dekat dengan kamp militer Israel, Wafa melaporkan.

    Pihak berwenang Israel juga mengharuskan pemilik pertanian untuk mengevakuasi lebih dari dua dunam tanah (sekitar setengah hektar) dan menghancurkan beberapa bangunannya, termasuk kandang domba, di lingkungan al-Issawiya, yang terletak di sebelah timur Yerusalem.

    Kelompok Muslim AS Kecam Larangan Israel atas Bantuan ke Gaza

    Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam keputusan sayap kanan Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    CAIR menyebutnya sebagai tambahan kasus kejahatan perang terhadap para pemimpin Israel di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

    “Keputusan pemerintah sayap kanan yang diduga sebagai penjahat perang, Benjamin Netanyahu, untuk memblokir semua bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil Gaza selama Ramadan adalah kejahatan perang yang jelas dan merupakan bukti lebih lanjut dari niat genosida Israel,” kata CAIR yang berbasis di Washington, DC.

    “Kampanye kejam dan ilegal Israel yang terus berlanjut dengan membuat kelaparan paksa menambah bukti lebih lanjut atas kasus genosida yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap pejabat Israel,” imbuh CAIR.

    CAIR mencatat laporan media yang menunjukkan bahwa langkah tersebut dikoordinasikan dengan pemerintahan Trump.

    “Sangat tidak masuk akal jika pemerintah negara kita dilaporkan mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” paparnya.

    Sementara itu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Dalam keputusan mereka, hakim ICC mengatakan ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab secara pidana atas berbagai tindakan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan kelaparan sebagai senjata perang dalam “serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Perkembangan Terkini Konflik Israel vs Hamas

    Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Setelah Hamas Tolak Perpanjang Gencatan Senjata

    Israel memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang setelah Hamas menolak tuntutannya untuk memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang berakhir pada Sabtu (1/3/2025).

    Keputusan ini diambil setelah negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata gagal, sehingga mengarah pada penghentian bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk sipil Gaza.

    Hamas Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata, Tuntut Pembebasan Tawanan dan Penarikan Israel

    Hamas menuduh Israel melakukan pemerasan dan bersikeras agar gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua, yang mencakup pembebasan semua tawanan yang tersisa di Gaza, penarikan penuh Israel dari daerah kantong Palestina tersebut, dan diakhiri perang.

    Israel Ancam Potong Listrik dan Air ke Gaza

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas bahwa akan ada tindakan lebih lanjut.

    Media Israel melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk memutus pasokan listrik dan air ke Gaza sebagai langkah selanjutnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Netanyahu Terima Kasih ke Trump Atas Pasokan Senjata Melawan Iran

    Netanyahu Terima Kasih ke Trump Atas Pasokan Senjata Melawan Iran

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pasokan amunisi untuk negaranya. Netanyahu menyebut bantuan senjata dari Washington itu akan membantu Israel dalam “menyelesaikan pekerjaan” melawan Iran.

    Pasokan amunisi ini merupakan bantuan senjata yang sebelumnya ditangguhkan oleh pemerintahan AS di bawah mantan presiden Joe Biden.

    Netanyahu, seperti dilansir AFP, Senin (3/3/2025), telah sejak lama menyatakan perlawanan terhadap Iran, program nuklir dan proksi-proksi negara tersebut, termasuk kelompok Hamas yang berperang melawan militer Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

    “Donald Trump adalah teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih,” sebut Netanyahu memuji Trump dalam pernyataan video dalam bahasa Inggris.

    “Dia telah menunjukkannya dengan mengirimi kami semua amunisi yang sempat ditangguhkan. Dengan cara ini, dia memberikan kepada Israel, alat yang kami perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan melawan poros teror Iran,” ucapnya.

    Netanyahu menyampaikan pernyataan serupa bulan lalu, dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang sedang berkunjung ke Israel. Pada saat itu, Netanyahu menyatakan keyakinannya bahwa Israel akan “menyelesaikan pekerjaan” melawan Iran dengan dukungan dari AS.

    Netanyahu juga mengatakan pada saat itu bahwa Tel Aviv telah “memberikan pukulan telak terhadap poros teror Iran” sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023. Dia merujuk pada kelompok yang disebut oleh Teheran sebagai “poros perlawanan”, yang bersekutu melawan Israel dan AS.

    Selain Hamas, Poros perlawanan itu mencakup Hizbullah dan Houthi.

    Trump, yang kembali ke Gedung Putih sejak Januari lalu, telah menerapkan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencerminkan pendekatan pada masa jabatan pertamanya.

    Trump juga menyatakan dukungan yang teguh terhadap Israel, dengan mengundang Netanyahu sebagai kepala negara pertama yang mengunjungi Gedung Putih bulan lalu.

    Pada Sabtu (1/3), Rubio mengatakan dirinya telah menandatangani deklarasi untuk mempercepat bantuan militer dengan nilai mencapai sekitar US$ 4 miliar ke Israel. Dia juga mengumumkan bahwa embargo senjata parsial yang diberlakukan di bawah Biden telah dibatalkan.

    Lihat juga Video: Jika Iran Menyerang, Israel Akan Balas dengan Sangat Keras!

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kecaman ke Israel yang Setop Pasokan Barang ke Gaza

    Kecaman ke Israel yang Setop Pasokan Barang ke Gaza

    Jakarta

    Israel menyatakan bahwa pihaknya menyetop semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Aksi ini langsung mendapatkan kecaman.

    Upaya ini dilakukan agar Hamas menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS). Keputusan itu tak dijelaskan detail oleh Israel.

    Israel juga mengancam akan ada konsekuensi tambahan jika Hamas menolak proposal perpanjangan gencatan senjata itu.

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3/2025), Kantor Perdana Menteri Israel tidak menjelaskan pasokan bantuan apa saja yang diberhentikan.

    Diketahuui, fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3). Hampir seluruh wilayah Gaza berbatasan langsung dengan daerah yang dikuasai Israel. Hanya perbatasan di Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    Hamas Kecam

    Foto: Warga Gaza ngumpul untuk buka bersama di Rafah (AFP/-)

    Hamas mengecam Israel yang mengumumkan penghentian masuknya barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hamas menganggap langkah itu sebagai kejahatan perang dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

    “Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian (gencatan senjata),” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Minggu (2/3).

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan dirinya telah menandatangani deklarasi untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ke Israel. Bantuan itu bernilai itu sekitar USD 4 miliar.

    Dilansir Reuters, Minggu (2/3/), pemerintah Presiden AS Donald Trump telah menyetujui penjualan militer asing besar-besaran senilai hampir USD 12 miliar ke Israel.

    Rubio mengatakan AS akan terus menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmen lama terhadap keamanan Israel. Rubio mengatakan dirinya telah menggunakan wewenang darurat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ke Israel yang sekarang berada dalam gencatan senjata dengan Hamas.

    Hamas Desak Gencatan Senjata Tahap 2

    Foto: REUTERS/Ramadan Abed

    Israel telah menyetujui usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi pada pertengahan April. Hamas menolaknya dan mendesak segera dilakukannya perjanjian gencatan senjata tahap kedua menuju gencatan senjata permanen.

    Dilansir AFP, Minggu (2/3/2025), Hamas mengatakan bahwa mereka bersikeras pada pelaksanaan fase gencatan senjata kedua setelah Israel menyetujui perpanjangan sementara fase awal.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian… dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    Untuk diketahui, tahap pertama gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 19 Januari lalu berakhir pada Sabtu, 1 Maret. Israel setuju usulan AS agar perjanjian tahap pertama ini diperpanjang hingga pertengahan April.

    Tahap kedua dari kesepakatan itu seharusnya mengamankan pembebasan puluhan sandera yang masih berada di Gaza dan membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

    Lihat juga Video: Israel Tak Izinkan Truk Bantuan Masuki Rafah Gaza

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uni Eropa Desak Hamas Terima Proposal Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Uni Eropa Desak Hamas Terima Proposal Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Uni Eropa (UE) mengecam sikap Hamas yang menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama di Gaza. Uni Eropa menilai sikap Hamas berisko menimbulkan konflik baru dengan pemerintah Israel.

    “UE menyerukan dimulainya kembali perundingan tahap kedua gencatan senjata, dan menyatakan dukungan kuatnya kepada para mediator,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE, Anouar El Anouni, dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    Israel diketahui telah mengumumkan kebijakan untuk menghentikan semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Keputusan itu diambil untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan penahanan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Gencatan senjata tahap pertama berakhir pada 1 Maret silam. Pihak AS lalu mengusulkan perpanjangan gencatan senjata tersebut hingga pertengahan April 2025.

    Pihak Hamas sampai saat ini menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Mereka meminta Israel untuk segera masuk ke perundingan gencatan senjata tahap kedua atau gencatan senjata secara permanen.

    Uni Eropa menyatakan pihaknya mendukung upaya gencatan senjata permanen di Gaza. Namun, Uni Eropa meminta Hamas juga menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas politik dengan pihak Israel.

    “Gencatan senjata permanen akan berkontribusi pada pembebasan semua sandera Israel yang tersisa sambil memastikan dimulainya kondisi yang diperlukan untuk pemulihan dan rekonstruksi di Gaza,” kata El Anouni.

    Israel Setop Pasokan Barang ke Gaza

    Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    Proposal tersebut datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Lantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Hamas akan membebaskan setengah dari sandera pada hari pertama dan sisanya saat kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai.

    Tidak ada komentar langsung dari Amerika Serikat, Mesir, atau Qatar, yang telah menjadi penengah antara Israel dan Hamas selama lebih dari setahun. Hamas belum menanggapi usulan tersebut.

    Hamas sendiri mendesak Israel untuk melanjutkan gencatan senjata fase kedua. Menurut Hamas, hal itu menjadi upaya untuk menuju gencatan senjata permanen dan stabilitas.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah fakta baru muncul di perang Gaza. Israel mengeluarkan ancaman ke Hamas yang makin membuat gencatan senjata terancam.

    Hamas bahkan menyebut langkah Israel sebagai pemerasan murahan. Berikut lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025).

    1.Israel Ancam Hamas

    Israel telah mengeluarkan ancaman ke Hamas. Israel mengatakan akan ada konsekuensi jika jika kelompok Palestina itu tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang kini telah berakhir.

    Fase pertama perjanjian berakhir pada hari Sabtu kemarin. Tetapi Israel belum melanjutkan fase kedua, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir perang secara permanen.

    Ini menyusul proposal yang diajukan oleh utusan presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Perlu diketahui menurut rencana Witkoff, setengah dari tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan lagi setelah Sabtu sedangkan sisanya dibebaskan jika gencatan senjata permanen tercapai.

    Mengutip Al-Jazeera, Minggu pagi, pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembicaraan masih belum meyakinkan. Pengumuman Israel lainnya mengatakan akan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, di mana Negeri Zionis mengancam dapat melanjutkan operasi militer jika negosiasi terbukti “tidak efektif”.

    Hamas sendiri menanggapi dengan menolak rumusan perpanjangan fase satu gencatan senjata dan menyerukan langsung ke fase kedua, seperti yang direncanakan semula. Hamas mengatakan langkah itu “merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan tidak melakukan negosiasi untuk fase kedua”.

    “Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    “Penjahat perang Netanyahu mencoba memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal dibangun oleh tentara fasisnya selama 15 bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kita,” tambahnya.

    “Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani demi perhitungan politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka.”

    Sementara itu, laporan laman yang sama melaporkan bagaimana warga Gaza sangat tertekan. Mereka, lapor AlJazeera merasa gencatan senjata sangat rapuh.

    “Ada jet dan pesawat nirawak Israel yang terbang di langit, membuat warga Palestina merasa bahwa setiap saat, pasukan Israel dapat menargetkan tempat mana pun di seluruh Jalur Gaza,” lapornya.

    Di sisi lain, Direktur Studi Timur Tengah Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa proposal AS sangat menguntungkan Israel. Zunes juga mengatakan penolakan Israel untuk terlibat dalam perundingan tahap kedua menempatkan Hamas dalam “situasi sulit”.

    “Ini hal yang biasa,” katanya.

    “Hamas dan Israel akan menyetujui sesuatu. Kemudian Israel akan mencoba merevisinya agar menguntungkannya,” tambahnya lagi.

    “Kemudian AS akan mengajukan proposal baru yang menguntungkan Israel dan kemudian AS akan menyalahkan Hamas karena tidak menerima proposal itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa ini adalah pola yang terlihat sejak awal perang.

    2.Israel Sebut Kelaparan Gaza Kebohongan

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut kelaparan di Gaza adalah sebuah kebohongan. Ia pun mengklaim Israel memiliki hak untuk memblokir bantuan agar tidak masuk ke Gaza sejak tahap pertama gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru.

    “Sehubungan dengan (klaim) kelaparan ini, itu adalah kebohongan selama perang ini. Itu adalah kebohongan,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem Barat.

    Pada Desember 2024, badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak telah dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut dalam periode empat bulan. Pada tahun pertama perang- yang berakhir pada Oktober 2024- 37 anak meninggal karena kekurangan gizi atau dehidrasi.

    3.Demonstrasi di Rumah Menteri Israel

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan demonstrasi sedang berlangsung di depan rumah menteri pemerintah Israel. Demonstran menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan agar dilanjutkan.

    Demonstran dilaporkan berkumpul di luar rumah Menteri Luar Negeri Gideon Saar; Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Gila Gamliel; Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Miri Regev; Menteri Urusan Strategis Ron Dermer; dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Dalam sejumlah berita foto, terlihat demonstran membawa foto Netanyahu yang ditulis “Perang Harus Terus Berlangsung, Supaya (Netanyahu) Bisa Terus Berkuasa (di Israel)”.

    4.Gencatan Senjata Terancam Good Bye?

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan penembakan artileri dan tembakan tank Israel di dekat kota selatan Khan Yunis pada hari Minggu siang. Kemungkinan besar ini menjadi langkah terbaru perang Israel di sana setelah pemerintah Netanyahu dan Hamas tak sepakat tentang cara memperpanjang gencatan senjata di wilayah Palestina.

    “Penembakan artileri dan tembakan dari tank Israel menargetkan wilayah perbatasan kota Abasan al-Kabira, timur kota Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Israel sendiri enggan mengomentari hal ini. Ketika dimintai komentar, tentara Israel mengatakan sedang menyelidiki masalah tersebut.

    5.Perang Baru Gaza Picu Bencana Besar

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal potensi perang baru pecah di Gaza seiring tak disepakatinya tahap baru gencatan senjata. Ia mengatakan hl itu adalah “bencana besar”.

    “Gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera sangat penting untuk mencegah eskalasi dan menghindari konsekuensi yang lebih menghancurkan bagi warga sipil,” tegasnya.

    6.Konferensi Palestina di Swiss

    Swiss mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 7 Maret tentang perlindungan warga sipil Palestina di wilayah yang diduduki. Ini sesuai dengan permintaan sejumlah negara dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 18 September lalu.

    “Sebanyak 196 penandatangan Konvensi Jenewa akan diundang ke pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para duta besar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss, dikutip AFP.

    “Konferensi pihak-pihak yang terikat kontrak tingkat tinggi tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat tetapi dapat menegaskan kembali aturan hukum humaniter internasional dan kewajibannya”, kata pemerintah Swiss di situs webnya.

    Gaza sendiri sedang khawatir dengan serangan baru Israel seiring tak dilanjutkannya fase kedua gencatan senjata. Di Tepi Barat, pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina, sementara tentara Israel telah melancarkan operasi keamanan besar yang telah mengungsikan sekitar 40.000 warga Palestina.

    7.AS Kirim Buldoser Rp 49 T ke Israel

    AS Jumat lalu mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan terkait senilai lebih dari US$3 miliar (Rp 49 triliun) ke Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani penjualan bom dan hulu ledak senilai US$2,04 miliar, bom dan perlengkapan panduan lainnya senilai US$675,7 juta, dan buldoser serta peralatan terkait senilai US$295 juta.

    “AS telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada pemerintah Israel atas barang-barang pertahanan dan layanan pertahanan di atas demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA).

    “Hal itu mengakibatkan pengabaian persyaratan umum bahwa penjualan tersebut harus disetujui oleh Kongres,” katanya.

    “AS berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap,” tambah DSCA.

    Transaksi senjata terbaru terjadi setelah Washington menyetujui penjualan lebih dari $7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel awal bulan ini. Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza, menewaskan 48.000 jiwa.

    (sef/sef)

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

     
     

  • Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF

    TRIBUNNEWS.COM – Israel bersiap membuka front perang baru di Suriah.

    Dalil mereka kali ini, selain untuk membentuk selubung keamanan di wilayah perbatasan, juga untuk melindungi komunitas Druze dari ancaman militer pasukan keamanan pemerintahan baru Suriah.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, bahkan menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk melindungi komunitas Druze ini menyusul terjadinya operasi keamanan pasukan pemerintah Suriah di Jaramana, kota di pinggiran selatan ibu kota Suriah, Damaskus.

    Perintah Netanyahu ke IDF adalah agar militer Israel bersiap “mempertahankan” Jaramana dari pasukan pemerintahan baru Suriah, meski berisiko menimbulkan front baru bagi Israel.

    Lalu siapa komunitas Druze yang dibela mati-matian oleh Israel?

    Seperti sejumlah kelompok etnis lain di Timur Tengah, seperti suku Kurdi, suku Druze tinggal di beberapa negara yang berbeda, dipisahkan oleh batas-batas yang ditetapkan setelah pecahnya Kekaisaran Ottoman pada awal tahun 1920-an.

    Namun tidak seperti suku Kurdi, yang sebagian besar beragama Islam, suku Druze adalah kelompok agama dan etnis yang unik.

    Tradisi mereka sudah ada sejak abad ke-11 dan menggabungkan unsur-unsur Islam, Hinduisme, dan bahkan filsafat Yunani klasik.

    Saat ini, lebih dari 1 juta anggota komunitas ini tinggal terutama di Suriah dan Lebanon dan, dalam jumlah yang lebih sedikit, di Israel dan Yordania.

    Di Israel, Druze adalah komunitas yang erat dan aktif dalam kehidupan publik, menurut studi terbaru Pew Research Center tentang Israel. Mereka merupakan sekitar 2 persen dari populasi negara tersebut dan sebagian besar tinggal di wilayah utara Galilea, Karmel, dan Dataran Tinggi Golan.

    Al Jazeera melansir, suku Druze adalah kelompok minoritas etnoreligius yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Arab dan berbahasa Arab.

    Agama Druze tumbuh dari Islam Syiah Ismailiyah pada abad ke-11 tetapi telah berkembang hingga mencakup aspek-aspek agama lain, termasuk Hinduisme, serta filsafat kuno. 

    Kepercayaan ini meyakini reinkarnasi sekaligus mengakui tokoh-tokoh tradisional dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. 

    Kelompok minoritas tersebut sebagian besar tetap terpisah dari masyarakat sekitar, tidak ada kegiatan proselitisme, dan pernikahan di luar agama tidak dianjurkan.

    KOMUNITAS DRUZE ISRAEL – Tangkap layar Middle East Eye, Minggu (2/3/2025) menunjukkan komunitas Druze di Israel melakukan demonstrasi. Israel menyatakan akan melindungi komunitas ini yang berada di dataran tinggi Golan di bagian Suriah yang diduduki Israel dari ancaman militer pasukan pemerintahan baru Suriah, pimpinan Ahmad Al-Sharaa,

    Di Mana Mereka Tinggal?

    Komunitas ini tersebar di Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan Dataran Tinggi Golan – wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Hubungan antara Druze di berbagai negara terus terjalin erat.

    Israel merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981 meskipun mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional.

    Hanya Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, yang secara strategis penting karena berbatasan dengan dataran Israel utara dan Suriah barat daya.

    Setelah pendudukan dimulai, banyak warga Suriah dipaksa keluar dari Golan, dan Israel membangun pemukiman ilegal di sana.

    Sekitar 20.000 warga Druze tinggal di sana saat ini.

    Dalam serangan kelompok Hizbullah Lebanon ke Majdal Shams, kota pusat Druze di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir Juli 2024 silam, Israel secara cepat mengatakan bahwa para pemuda yang terbunuh dalam serangan tersebut adalah warga Israel, tetapi banyak orang Druze di Dataran Tinggi Golan tidak memiliki kewarganegaraan Israel.

    Diperkirakan 150.000 orang Druze di Israel memiliki kewarganegaraan.

    Mereka sebagian besar mengidentifikasi diri dengan Israel dan direkrut menjadi militer Israel dengan istilah “perjanjian darah” yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara orang Druze Israel dan orang Yahudi Israel.

    Sebagai bagian dari ini, banyak orang Druze telah berjuang untuk Israel dalam perang-perangnya melawan negara-negara tetangga Arab dan Palestina.

    Diperkirakan satu juta orang Druze tinggal di Lebanon dan Suriah.

    Mereka tinggal di sekitar Gunung Lebanon di Lebanon utara  dan di desa-desa serta kota-kota di Suriah selatan sekitar Sweida dan Jabal al-Druze, yang berarti “Gunung Druze” dalam bahasa Arab.

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Apa Peran Komunitas Druze dalam Politik dan Budaya di Wilayah Tersebut?

    Druze memainkan peran penting dalam membangun negara Suriah dan Lebanon modern.

    Di Lebanon, kaum Druze memberikan pengaruh yang signifikan melalui Partai Sosialis Progresif , partai Druze utama di negara itu.

    Di Suriah, kaum Druze merupakan pendukung awal Partai Baath Sosialis Arab yang berkuasa. Tak heran, saat ini mereka diburu oleh rezim pemerintahan baru Suriah yang memerangi Bashar Al-Assad sebelum terguling. 

    Pada tahun 1963, perwira militer Druze bergabung dalam kudeta yang membawa partai tersebut berkuasa untuk pertama kalinya.

    Makram Rabah, asisten profesor sejarah dan arkeologi di Universitas Amerika di Beirut yang telah banyak menulis tentang Druze, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka adalah “salah satu komunitas pendiri Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina modern” dengan sejarah panjang di wilayah tersebut.

    Rabah menggambarkan peran awal mereka sebagai pejuang perbatasan: “Seiring berjalannya waktu, mereka mengemban banyak tanggung jawab politik dan militer atas nama Khilafah Muslim”, katanya, mengacu pada peran yang dimainkan oleh Druze di Kekaisaran Abbasiyah, yang berdiri dari tahun 750 hingga 1258.

    “Jadi semua ini menjadikan mereka … salah satu suku yang bertahan hidup di Levant,” kata Rabah.

    Sebagai informasi, Levant atau Syam merupakan wilayah Mediterania Timur, atau wilayah besar di Asia Barat yang dibatasi oleh Pegunungan Taurus di utara, Gurun Arab di selatan, Laut Mediterania di barat, dan Pegunungan Zagros di timur. Levant meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina.

    Punya Posisi Mentereng di IDF

    Di Israel, beberapa anggota minoritas duduk di Knesset.

    Banyak warga Druze juga telah mencapai posisi tinggi di militer Israel (IDF).

    Meskipun komunitas tersebut telah mengabdi kepada Israel, kaum Druze termasuk di antara para pengkritik paling keras undang-undang negara-bangsa tahun 2018.

    Puluhan ribu orang Druze berunjuk rasa di Tel Aviv untuk mengecam undang-undang yang mendefinisikan Israel sebagai ” negara bangsa ” bagi orang-orang Yahudi, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah menurunkan status komunitas mereka ke status warga negara kelas dua.

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/aja/almydn/*)

     

     

     

     
     
     

  • Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa – Halaman all

    Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa – Halaman all

    Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa

    TRIBUNNEWS.COM – Israel, yang mendapat gelontoran bantuan persenjataan baru dari Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, dilaporkan bersiap membuka front baru di Suriah, negara Arab yang tengah bergejolak dalam transisi kepemimpinan.

    Indikasi itu datang saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk bersiap “mempertahankan” Jaramana di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus.

    Pada Sabtu, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Netanyahu mengklaim bahwa “Jaramana diserang oleh pasukan rezim Suriah,” yang saat ini dikendalikan oleh pemimpin baru, Ahmed al-Sharaa sejak 29 Januari 2025.

    Pernyataan itu menambahkan, “Kami tidak akan membiarkan rezim baru di Suriah menyakiti komunitas Druze. Jika mereka disakiti, maka kami akan membalas dendam terhadap mereka [rezim].” 

    Kantor media Menteri Keamanan Israel juga mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan:

    “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala daya upaya guna mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan mereka.”

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/almydn/*)

     

     
     

     

     

     

  • Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza – Halaman all

    Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza – Halaman all

    Houthi Arahkan Semua Meriam ke Israel, IDF Berjudi dengan Nyawa Sandera di Tangan Hamas di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Houthi Yaman, Abdul-Malik al-Houthi memperingatkan, setiap dimulainya kembali serangan Israel terhadap Gaza akan ditanggapi pihaknya dengan eskalasi militer berskala besar.

    Pernyataan pimpinan kelompok Ansarallah Houthi Yaman ini merujuk pada situasi perkembangan runtuhnya gencatan senjata di Gaza.

    Houthi menyatakan, kelompok tersebut akan mengerahkan persenjataan militer yang mereka miliki untuk diarahkan ke seluruh entitas pendudukan Israel.

    “Jika perang di Gaza kembali terjadi, seluruh entitas musuh akan menjadi sasaran tembakan,” ancam Houthi dilansir RNTV, Minggu (2/3/2025).

    Al-Houthi menambahkan bahwa kelompoknya akan memberikan dukungan “melalui berbagai cara militer” jika Tel Aviv melanjutkan operasinya terhadap Gaza.

    Sementara itu, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa beberapa warga Palestina tewas atau terluka pada hari Minggu ketika pasukan Israel mengebom beberapa wilayah di Gaza setelah berakhirnya gencatan senjata.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), (atas, kiri-kanan): sandera Israel, Omer Shem Tov cium kening Al-Qassam dan Al-Qassam pamer senjata. (bawah, kiri-kanan): 3 tentara Israel dibebaskan dan 2 sandera (Tal Shoham dan Avera Mengistu) dibebaskan. Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel pertukaran tahanan gelombang ke-7, dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Israel Berjudi dengan Nyawa Sanderanya di Tangan Hamas

    Sebelum serangkaian serangan udara ke sejumlah titik wilayah sipil di Gaza, juga pada Minggu (2/3/2025), Israel telah memberlakukan pemblokiran semuan bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah kantung Palestina tersebut.

    Berbagai laporan mengindikasikan kalau pemblokiran bantuan ini telah dikoordinasikan Israel dengan Amerika Serikat (AS).

    Israel menyatakan, menerima usulan AS akan proposal Gencatan Senjata Sementara yang diajukan, namun Hamas disebutkan belum menerimanya.

    Pemblokiran bantuan ini, sejalan niat Israel yang bermaksud menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai ‘senjata’, dimaksudkan untuk menekan Hamas untuk menyetujui usulan AS tersebut. 

    Bagi Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, penghentian bantuan ke Gaza sampai Hamas dihancurkan atau menyerah, dan semua sandera Israel dikembalikan, merupakan langkah “ke arah yang benar.”

    “Gerbang neraka harus dibuka secepat dan sekeras mungkin hingga kemenangan penuh tercapai,” kata Smotrich.

    Sementara itu, mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyambut baik keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyatakan bahwa ia mendukungnya jika dilaksanakan sepenuhnya.

    Ben Gvir menambahkan bahwa tindakan seperti itu harus terus dilakukan hingga semua tawanan dibebaskan. “Sekarang saatnya membuka gerbang neraka, memutus aliran listrik dan air, dan kembali berperang,” ungkapnya.

    Hanya, laporan Al Jazeera menyiratkan kalau manuver Israel ini sebagai langkah perjudian dengan taruhan nyawa sandera Israel sendiri yang masih di tangan Hamas di Gaza.

    Hamas menyatakan, sebanyak 59 sandera Israel masih berada di Gaza.

    Selain merupakan kejahatan perang, memblokir bantuan ke Gaza justru membahayakan nyawa sandera Israel itu sendiri.

    Terlepas dari pemblokiran itu, serangan udara Israel yang berlanjut juga menjadi ancaman langsung bagi nyawa sandera Israel.

    Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

    Demo Besar di Tel Aviv

    Langkah pemerintah Israel ini sontak mendapat penentangan dari sejumlah entitas di Israel, khususnya para keluarga sandera.

    Di Tel Aviv, demonstrasi bergelombang terjadi di jalan-jalan utama. Para pihak oposisi menuding Netanyahu lebih mementingkan pengamanan posisinya ketimbang menyelamatkan sandera Israel yang tersisa.

    Sebelum memutuskan untuk memblokir bantuan masuk ke Gaza, Netanyahu memang dibayangi oleh ancaman perpecahan koalisi dari sayap kanan pemerintahannya yang menganggap kalau item-item pembahasan di negosiasi Tahap Dua gencatan senjata Gaza ‘tidak bisa diterima’.

    Menurut para pihak di koalisi Netanyahu, pemberian akses bantuan kemanusiaan serta penarikan mundur pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza, adalah harga yang terlalu mahal untuk ditebus dengan pembebasan para sandera.

    Karena itu lah mereka mengancam Netanyahu dengan ancaman perpecahan kabinet dan penarikan dukungan yang bisa melengserkan Netanyahu dari jabatannya saat ini.

    BRIGADE HAMAS – Para petempur gerakan Hamas yang tergabung dalam Brigade Al Qassam saat parade bersenjata di Gaza beberapa waktu lalu. Hamas menyatakan akan menyerahkan 4 jenazah sandera Israel pada Kamis (20/2/2025) dan membebaskan 6 sandera hidup Israel pada Sabtu (22/2/2025) dalam fase pertama kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Israel. (RNTV/TangkapLayar)

    Respons Hamas

    Gerakan Hamas mengatakan kalau pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel adalah upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan menghindari memasuki negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.

    Hamas menilai, Israel berusaha mengulur-ulur negosiasi Tahap II tapi ingin tetap sandera Israel dibebaskan.

    Pada akhirnya, kata Hamas, Israel akan melanjutkan gempuran mereka ke Gaza jika sandera-sandera sudah dibebaskan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menganggap keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan sebagai pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan tiga tahap tersebut. 

    Hamas meminta para mediator dan masyarakat internasional harus bergerak untuk menekan Israel dan menghentikan tindakan hukuman dan tidak bermoralnya terhadap lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza.

    “Penjahat perang Netanyahu berusaha memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal diwujudkan oleh tentara fasisnya selama lima belas bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kami. Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani untuk melayani kalkulasi politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka,” kata pernyataan Hamas.

    Hamas menjelaskan, tuduhan Israel mengenai pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh gerakan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.

    “Tuduhan Israel ini merupakan upaya yang gagal untuk menutupi pelanggaran harian dan sistematis terhadap perjanjian tersebut, yang menyebabkan tewasnya lebih dari seratus orang rakyat kami di Gaza, selain itu juga mengganggu protokol kemanusiaan, mencegah masuknya tempat berlindung dan pasokan bantuan, serta memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza,” tambah pernyataan Hamas.

    Ia menekankan kalau perilaku Netanyahu dan pemerintahannya jelas melanggar apa yang dinyatakan dalam Pasal 14 perjanjian, yang menetapkan bahwa semua tindakan yang terkait dengan tahap pertama berlanjut pada tahap kedua, dan bahwa para penjamin akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa negosiasi terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan mengenai persyaratan pelaksanaan tahap kedua.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Serukan AS Berhenti Berpihak ke Israel

    Hamas juga menyerukan pemerintah AS untuk menghentikan bias dan keberpihakannya pada, “Rencana fasis penjahat perang Netanyahu, yang menargetkan rakyat kami dan keberadaan mereka di tanah mereka. Kami menegaskan bahwa semua proyek dan rencana yang mengabaikan rakyat kami dan hak-hak mereka yang telah ditetapkan di tanah mereka, penentuan nasib sendiri, dan pembebasan dari pendudukan ditakdirkan untuk gagal dan kalah.”

    Hamas memperbarui komitmennya untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani dalam tiga tahap, dengan menambahkan:

    “Kami telah berulang kali mengumumkan kesiapan kami untuk memulai negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut.”

    Hamas mengimbau para mediator untuk menekan pendudukan agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, dalam semua tahapannya, melaksanakan protokol kemanusiaan, dan mendatangkan peralatan tempat berlindung dan penyelamatan ke Jalur Gaza.

    Hamas menganggap, “Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya bertanggung jawab penuh atas penghalangan penerapan perjanjian tersebut, atau kebodohan apa pun yang mungkin dilakukannya dengan menggulingkannya, termasuk konsekuensi kemanusiaan yang terkait dengan tahanan pendudukan di Jalur Gaza.”

    Hamas meyakini kalau satu-satunya cara untuk memulangkan sandera Israel adalah dengan menaati perjanjian, segera mengadakan perundingan untuk memulai tahap kedua, dan agar pendudukan berkomitmen untuk melaksanakan janjinya.

     

    (oln/RNTV/anews/khbrn/aja/anadolu/*)

     

     

     

  • Gencatan Senjata Runtuh, Israel Bombardir Beit Hanoun-Rafah, Ben Gvir: Saatnya Buka Gerbang Neraka – Halaman all

    Gencatan Senjata Runtuh, Israel Bombardir Beit Hanoun-Rafah, Ben Gvir: Saatnya Buka Gerbang Neraka – Halaman all

    Gencatan Senjata Gaza Kolaps: Jet Israel Bombardir Beit Hanoun-Rafah, Ben Gvir: Saatnya Membuka Gerbang Neraka

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) dilaporkan melancarkan serangkaian serangan udara ke sejumlah wilayah di Jalur Gaza menyusul berakhirnya gencatan senjata pada 28 Februari 2025 kemarin. 

    Pada Minggu (2/3/2025), pesawat tempur Israel dilaporkan melakukan serangan udara terhadap sebuah apartemen perumahan di Rafah, yang terletak di Jalur Gaza selatan, khususnya di lingkungan Al-Sultan.

    “Pengeboman itu mengakibatkan beberapa korban jiwa, baik luka-luka maupun kerusakan dilaporkan akibat serangan itu,” tulis laporan RNTV, Minggu.

    Sumber-sumber lokal mengindikasikan kalau serangan udara Israel tersebut menargetkan wilayah sipil.

    “Karena menyasar area sipil, kekhawatiran atas dampak yang semakin besar terhadap infrastruktur Gaza yang sudah hancur semakin meningkat. Tim tanggap darurat berada di lokasi, bekerja untuk membantu yang terluka dan mencari korban selamat di bawah reruntuhan,” kata laporan tersebut.

    Jumlah korban masih belum jelas karena situasi terus berkembang.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    IDF Tembaki Rumah-Rumah Penduduk

    Sebelum serangan di Rafah, laporan Pusat Media Palestina menyatakan, serangan udara Israel juga menyasar Beit Hanoun, sebuah kota di Gaza utara, Minggu.

    Serangan ini mengakibatkan tewasnya dua warga Palestina dan beberapa lainnya terluka.

    Serangan yang terjadi hari ini juga menargetkan rumah-rumah warga Palestina saat pasukan Israel menembaki rumah-rumah warga sipil.

    “Sumber-sumber lokal telah mengonfirmasi kalau pasukan Israel melepaskan tembakan di sekitar rumah-rumah Palestina di lingkungan Shejaiya, yang terletak di sebelah timur Kota Gaza,” tambah laporan RNTV.

    Serangan itu menargetkan kawasan permukiman dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil.

    Identitas korban masih belum dapat dipastikan, dan besarnya kerusakan masih ditaksir.

    Serangan IDF ini terjadi setelah fase pertama gencatan senjata berakhir kemarin, meskipun ada kesepakatan mengenai proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan.

    ITAMAR BEN-GVIR – Tangkap layar yang diambil dari akun X Mantan Menhan Israel Itamar Ben-Gvir pada Selasa (11/2/205). Itamar Ben-Gvir menyerukan serangan militer secara besar-besaran terhadap Gaza usai Hamas menunda pembebasan sandera yang telah direncanakan pada Sabtu depan (Tangkap layar yang diambil dari akun X Mantan Menhan Israel Itamar Ben-Gvir)

    Ben Gvir: Sekarang Waktu Tepat untuk Membuka Gerbang Neraka

    Sebagai catatan, serangkaian serangan Israel ini dilakukan setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza, juga pada Minggu.

    Laporan menyatakan, aksi pemblokiran bantuan untuk Gaza ini dilakukan Israel guna menekan gerakan Hamas agar menyetujui usulan Amerika Serikat (AS) yang menyerukan perpanjangan gencatan senjata sementara dengan sejumlah syarat.

    Atas hal itu, Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengomentari keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Ben Gvir menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut dan menyambut baik penghentian bantuan jika keputusan itu dilaksanakan.

    Dia meminta kebijakan itu tetap berlaku sampai tawanan terakhir dibebaskan, menurut klaimnya.

    Ia menambahkan, “Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka gerbang neraka, memutus aliran listrik dan air, dan kembali berperang.”

    TRUK BANTUAN – Tangkapan layar YouTube TRT World pada Minggu (2/3/2025) menunjukkan Puluhan truk bantuan memasuki Gaza saat gencatan senjata masih berlaku pada Rabu (22/1/2025). Pemerintah Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang pada hari Minggu (2/3/2025). (Tangkapan layar YouTube TRT World)

    Israel Blokir Semua Bantuan Masuk ke Gaza

    Pada hari Minggu, Pasukan Pendudukan Israel menutup penyeberangan Jalur Gaza dan menghentikan masuknya barang dan bantuan kemanusiaan setelah berakhirnya tahap pertama perjanjian gencatan senjata, menolak untuk melaksanakan tahap kedua, menurut Pusat Media Palestina.

    Kantor Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu menyatakan, dengan selesainya tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan, Netanyahu memutuskan untuk menghentikan masuknya barang dan pasokan ke Gaza mulai Minggu pagi ini.

    Pernyataan itu mengklaim bahwa keputusan ini dibuat karena penolakan Hamas terhadap usulan utusan AS Stephen Wittykov untuk melanjutkan negosiasi, yang mengancam “konsekuensi tambahan.”

    Hamas Bergeming, Kukuh Tahap Dua Gencatan Senjata

    Hari ini, pemimpin Hamas Mahmoud Mardaoui menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju stabilitas regional dan pemulangan tawanan adalah penyelesaian perjanjian gencatan senjata, dimulai dengan pelaksanaan tahap kedua.

    Dalam pernyataan pers pada hari Minggu, Mardaoui menyatakan kalau tahap kedua memastikan negosiasi untuk gencatan senjata permanen, penarikan penuh, rekonstruksi, dan pembebasan tahanan dalam kesepakatan yang disepakati.

    “Inilah yang kami tegaskan, dan kami tidak akan mundur,” katanya.

    Ia menunjukkan kalau pernyataan terbaru dari kantor Netanyahu, yang menyebutkan persetujuan untuk perpnajangan gencatan senjata tahap I selama Ramadan dan Idul Fitri, “merupakan konfirmasi yang jelas tentang apa yang telah kami tekankan sejak awal,” mengacu pada penghindaran Israel terhadap perjanjian.

    Mardaoui menekankan bahwa pendudukan berulang kali mengingkari perjanjian yang ditandatangani dan terus bermanuver dalam memenuhi komitmen gencatan senjata.

    Ia memperingatkan kalau “manipulasi yang terus berlanjut ini tidak akan membawa para tawanan kembali ke keluarga mereka; sebaliknya, hal ini akan memperpanjang penderitaan mereka dan membahayakan nyawa mereka kecuali jika tekanan diberikan kepada pendudukan untuk memenuhi kewajibannya.”

    Tadi malam, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui garis besar rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh utusan AS Stephen Wittykov untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama bulan Ramadan dan Paskah Yahudi (12-20 April). 

    Rencana ini sebelumnya tidak diungkapkan oleh Wittykov.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan keamanan yang diketuai oleh Netanyahu, dihadiri oleh menteri pertahanan, para pemimpin militer senior, dan tim perunding, dipastikan bahwa, menurut usulan Wittykov, setengah dari tawanan Israel yang ditahan di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata yang diusulkan.

    Pernyataan itu menambahkan jika kesepakatan untuk gencatan senjata permanen tercapai, separuh tawanan di Gaza akan dibebaskan.

    Tahap pertama perjanjian gencatan senjata berakhir Sabtu malam, meskipun negosiasi untuk tahap kedua awalnya dijadwalkan akan dimulai pada 3 Februari.

    Netanyahu menghalangi proses ini karena ia ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan untuk membebaskan sebanyak mungkin tawanan Israel tanpa menawarkan konsesi apa pun atau menyelesaikan kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian sebelumnya.

    Hamas menolak hal ini dan menuntut agar Israel bertanggung jawab atas ketentuan gencatan senjata, mendesak para mediator untuk segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, termasuk penarikan Israel dari Gaza dan penghentian penuh perang.

    Sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari, Israel telah melakukan banyak pelanggaran, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang gugur, ratusan orang terluka, dan kegagalan dalam melaksanakan protokol kemanusiaan.

     

    (oln/rntv/*)