Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Meski Dibatasi Israel, 90.000 Jemaah Hadiri Salat Jumat Pertama Bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa – Halaman all

    Meski Dibatasi Israel, 90.000 Jemaah Hadiri Salat Jumat Pertama Bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pembatasan ketat oleh Israel tidak membuat warga Palestina meruntuhkan niatnya untuk melaksanakan salat Jumat pertama di bulan Ramadhan di Masjid Al-Aqsa.

    Direktur jenderal Wakaf Islam di Yerusalem, Sheikh Azzam al-Khatib mengatakan bahwa sekitar 90.000 warga Palestina berbondong-bondong untuk melaksankan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa.

    “Sekitar 90.000 jemaah menghadiri salat Jumat di Masjid Al-Aqsa,” kata Sheikh Azzam al-Khatib, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Seperti diketahui, Israel telah memberlakukan pembatasan akses masjid Al-Aqsa.

    Sehingga yang diperbolehkan masuk ke kompleks Masjid Al-Awsa hanyalah pria di atas usia 55 tahun, wanita di atas 50 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Tidak hanya itu, pasukan polisi Israel dikerahkan secara besar-besaran di sekitar masjid dan di seluruh Kota Tua Yerusalem.

    Hal tersebut telah diumumkan oleh pihak berwenang Israel pada hari Kamis (6/3/2025).

    Di mana sekitar 3.000 petugas dikerahkan di kota tua dan di pos pemeriksaan menuju kompleks Al-Aqsa.

    Seorang saksi mata mengatakan bahwa tentara Israel mencegah puluhan ribu warga Palestina melintasi pos pemeriksaan militer untuk menuju Masjid Al-Aqsa.

    Meski pembatasan dan pengerahan ribuan pasukan Israel telah diumumkan sehari sebelumnya, ini tidak membuat semangat warga Palestina untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa runtuh.

    Warga Palestina yang ingin menuju ke Masjid Al-Aqsa dibantu oleh kelompok relawan, termasuk penjaga Al-Aqsa, pramuka, dan tim keamanan.

    Atas semangat warga Palestina ini, khatib Jumat Masjid Al-Aqsa, Muhammad Salim Muhammad Ali memberikan pujian pada para jemaah.

    Setelah salat Jumat selesai, jemaah melanjutkan melaksanakan salat jenazah bagi warga Palestina yang meninggal akibat agresi Israel.

    Netanyahu Setujui Pembatasan Masjid Al-Aqsa

    Sebelum adanya pengumuman pembatasan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyutujui usulan tersebut pada Kamis (6/3/2025).

    Dalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Netanyahu, pemerintah mengikuti aturan pembatasan tahun lalu dengan hanya mengizinkan sejumlah jemaah untuk memasuki Masjid Al-Aqsa.

    Berdasarkan aturan pada tahun lalu, hanya laki-laki di atas usia 55 tahun, perempuan di atas usia 50 tahun, dan anak-anak di bawah usia 12 tahun yang boleh memasuki kompleks masjid.

    Namun mereka harus memiliki izin keamanan terlebih dahulu dan telah menjalani pemeriksaan keamanan menyeluruh di titik penyeberangan yang ditentukan.

    Masjid Al-Aqsa memiliki makna keagamaan dan spiritual yang sangat penting bagi umat Islam, terutama selama Ramadan.

    Ribuan jemaah berkumpul setiap hari untuk menjalankan salat Tarawih dan Jumat, dengan jumlah yang meningkat pesat menjelang akhir bulan suci.

    Biasanya, lebih dari 200.000 orang hadir di Masjid Al-Aqsa pada Jumat terakhir Ramadan.

    Namun, kebijakan Israel yang membatasi jumlah jemaah setiap tahunnya telah menjadi sumber ketegangan yang berulang.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Masjid Al-Aqsa dan Konflik Palestina vs Israel

  • Houthi Gertak Israel, Ancam Bakal Hujani Laut Merah Pakai Rudal jika Blokade Gaza Tak Dicabut – Halaman all

    Houthi Gertak Israel, Ancam Bakal Hujani Laut Merah Pakai Rudal jika Blokade Gaza Tak Dicabut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militan Houthi di Yaman mengultimatum Israel, mengancam akan melanjutkan serangan ke kapal-kapal Israel yang melintas di Laut Merah.

    Ancaman itu dilontarkan Houthi jika Israel tidak segera mencabut blokade pangan dan bantuannya ke Gaza dalam waktu empat hari.

    “Jika musuh Israel terus mencegah masuknya bantuan ke Jalur Gaza dan terus menutup sepenuhnya penyeberangan serta mencegah masuknya makanan dan obat-obatan ke Gaza, kami akan melanjutkan operasi angkatan laut kami terhadap musuh Israel, dan kami akan menghadapi pengepungan dengan pengepungan,” tegas Pemimpin kelompok Ansar Allah atau Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, mengutip Palestine Chronicle.

    “Kami umumkan ke seluruh dunia bahwa kami akan memberikan masa tenggang empat hari. Ini adalah masa tenggang bagi para mediator dalam upaya mereka,” imbuhnya.

    Houthi menuding Israel telah menghindari kewajibannya terkait berkas kemanusiaan, bahkan Israel dengan sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata.

    Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Hamas yang menunjukkan komitmen memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian tersebut.

    Alasan tersebut yang membuat Houthi murka, hingga mengancam akan menghujani Laut Merah dengan rudal jika Israel tak kunjung mencabut blokade Gaza.

    Merespon tindakan Houthi, Gerakan Perlawanan Palestina Hamas memuji militan Yaman tersebut.

    Hamas mengatakan bahwa keputusan Houthi adalah “perpanjangan dari dukungan dan dukungan yang diberikan selama perang pemusnahan di Jalur Gaza.”

    Netanyahu Gunakan Blokade Untuk Tekan Hamas

    Tindakan keras Houthi diambil di tengah terhentinya negosiasi mengenai tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata, yang telah mengakhiri perang 15 bulan yang menghancurkan di Gaza.

    Bersamaan dengan itu Israel mengumumkan keputusannya mencegah bantuan memasuki Gaza pada tanggal 2 Maret, hari yang sama dengan berakhirnya tahap pertama perjanjian gencatan senjata yang telah berlangsung selama 42 hari.

    Netanyahu berdalih pemblokiran dilakukan untuk menekan Hamas agar menyetujui usulan utusan Donald Trump, Steve Witkoff terkait perpanjangan gencatan senjata yang diajukan oleh

    Dalam persyaratan tersebut AS dan Israel menginginkan agar tahap pertama gencatan senjata yang berakhir pada 1 Maret 2025 diperpanjang hingga Paskah.

    Namun Hamas menolak perpanjangan sementara yang diusulkan oleh utusan Donald Trump, Steve Witkoff, karena mereka merasa bahwa proposal tersebut tidak memenuhi tujuan utama mereka dalam hal pembebasan Palestina.

    Dalam konteks ini, Hamas lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka secara langsung, tanpa kompromi yang dirasa merugikan posisi mereka.

    Hamas bersikeras bahwa negosiasi harus segera berlanjut ke fase kedua.

    Yaitu mencakup penghentian perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Perselisihan inilah yang membuat kesepakatan gencatan senjata tahap satu berakhir, Israel yang murka lantas menghentikan masuknya semua barang dan pasokan bantuan ke Jalur Gaza mulai dari Minggu (2/3/2025).

    Gaza Kiamat Pangan dan Alat Medis

    Imbas blokade yang dilakukan Israel warga Gaza terancam mengalami kiamat pangan akibat krisis bahan makanan.

    Dalam keterangan resmi PBB yang dikutip dari Arab News, stok bahan makanan yang tersimpan di gudang PBB saat ini hanya cukup untuk menjaga dapur umum selama kurang dari dua minggu, 

    Hal tersebut disampaikan usai Israel memblokade bantuan kemanusiaan dan impor bahan pangan yang  masuk ke Jalur Gaza.

    Tak hanya itu Israel juga turut melakukan pemblokiran akses bahan bakar, obat-obatan, dan persediaan penting lainnya.

    Kelompok bantuan, termasuk CARE, melaporkan bahwa truk yang membawa makanan, pasokan medis, dan material tempat berlindung dijadwalkan mencapai Gaza namun telah dihentikan.

    Membuat seluruh rumah sakit di Gaza hampir tidak berfungsi.

    Dr Mohammed Awad, seorang ahli bedah saraf dari Asosiasi Medis Palestina Australia Selandia Baru (PANZMA), menjadi sukarelawan di Khan Younis, bagian selatan Gaza mengatakan kekurangan pasokan medis dasar terlihat jelas di semua rumah sakit di kota tersebut. 

    “Dalam kasus saya, materi ruang operasi sangat kurang. Kami tidak dapat mencapainya saat ini, dan kami harus bekerja dalam kondisi ekstrem,” kata Awad kepada Al Jazirah.

    “Mereka benar-benar mendapat manfaat dari tingkat layanan yang di bawah standar. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki, menggunakan peralatan yang tidak seharusnya mereka gunakan untuk menutupi kekurangan mereka. Semua bantuan untuk rumah sakit harus tiba,” imbuhnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Bidik Gaza, Eyal Zamir Langsung Rombak IDF: Depak Hagari, Bentuk Dua Brigade Baru, 2025 Tahun Perang – Halaman all

    Bidik Gaza, Eyal Zamir Langsung Rombak IDF: Depak Hagari, Bentuk Dua Brigade Baru, 2025 Tahun Perang – Halaman all

    Eyal Zamir Langsung Rombak IDF: Depak Hagari, Bikin Brigade Tank Tambahan, 2025 Tahun Perang!

     

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Staf baru Angkatan Darat Israel (IDF), Eyal Zamir, dilaporkan langsung merombak struktur kepemimpinan IDF beberapa jam setelah menduduki jabatannya, menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri.

    Anadolu, mengutip media Israel, Jumat (7/3/2025) melaporkan kalau Eyal Zamir memutuskan untuk menunjuk Mayor Jenderal Yaniv Asor sebagai komandan Komando Selatan, dan Itzik Cohen sebagai kepala Divisi Operasi dan mempromosikannya ke pangkat Mayor Jenderal.

    “Kepala Staf baru IDF juga menyetujui perubahan struktural di militer Israel, dengan menganggap tahun 2025 sebagai “tahun perang, dengan fokus pada Gaza dan Iran,” menurut media Israel dikutip Anadolu.

    Sebelumnya pada Rabu malam, Eyal Zamir secara resmi menduduki jabatannya, menggantikan Halevi, yang mengundurkan diri pada Januari, dan mengumumkan tanggung jawabnya atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Upacara pelantikan Zamir berlangsung di markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di hadapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat, dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Herzi Halevi.

    “Setelah resmi mengemban tugasnya, Zamir mengadakan pertemuan pertamanya dengan Forum Staf Umum IDF , di mana ia menyampaikan arahan dan keputusan utama,” menurut laporan Channel 14 Israel.

    LARAS TANK MERKAVA – Foto tangkap layar Khaberni, Rabu (12/2/2025) menunjukkan pasukan Israel (IDF) menjejerkan posisi laras meriam tank Merkava dalam agresi militer di Gaza. Pasukan Israel dijegal krisis keuangan saat mereka berniat melanjutkan perang di Gaza karena potensi berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Bentuk Dua Brigade Baru IDF

    Menurut sumber yang sama, Zamir mengumumkan penunjukan Mayor Jenderal (Cadangan) Sami Turgeman sebagai kepala tim yang akan dibentuk untuk memeriksa investigasi atas peristiwa 7 Oktober, mengambil pelajaran darinya, dan menyerahkan laporan langsung kepadanya.

    Eyal Zamir, dilaporkan memerintahkan pembentukan brigade tank baru IDF, di samping pembentukan brigade infanteri baru.

    “Zamir memutuskan untuk membubarkan “Divisi Strategi dan Iran” yang dibentuk pada tahun 2020. Dia lalu memutuskan membentuk brigade tank tambahan, mempelajari pembentukan brigade infanteri tambahan, dan menyusun kembali unit pengintaian lapis baja yang sudah dibongkar,” menurut laporan media Israel tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, Eyal Zamir mengatakan kalau 2025 akan menjadi “tahun perang. Dengan fokus pada Gaza dan Iran serta mempertahankan dan memperdalam pencapaian di bidang lain,” menurut Channel 14.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Depak Daniel Hagari

    Eyal Zamir, juga memutuskan untuk memberhentikan tugas juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam beberapa minggu mendatang, menurut apa yang dilaporkan oleh Channel 14 Israel.

    Koresponden saluran tersebut melaporkan kalau, “Zamir telah membuat keputusan untuk menggantikan Hagari, dan diharapkan seorang perwira tempur dari pasukan darat akan ditunjuk untuk posisi ini dalam waktu dekat.” 

    Pada bulan Maret 2024, sejumlah pejabat senior dalam perangkat propaganda dan media IDF mengundurkan diri, dipimpin oleh Kolonel Shlomit Miller-Butbul, yang dianggap sebagai orang kedua dalam komando di Departemen Juru Bicara IDF setelah Daniel Hagari.

    Selain itu ada juga pengunduran diri Moran Katz, kepala departemen komunikasi di Unit Juru Bicara IDF, dan Letnan Richard Hecht, juru bicara IDF untuk urusan media luar negeri.

    Sebelum menduduki jabatan juru bicara “angkatan darat”, Hagari adalah komandan unit “Shayetet 13”, menjabat sebagai asisten mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, dan juga merupakan bagian dari tim inti Menteri Benny Gantz.

    Perlu dicatat kalau media Israel sebelumnya telah meliput keterkejutan yang dialami IDF setelah serangkaian pengunduran diri besar-besaran para petingginya.

    Herzi Halevi, Kepala Staf, adalah orang pertama yang mengundurkan diri, diikuti oleh sejumlah pemimpin militer, termasuk kepala Divisi Operasi di IDF, Oded Basiuk, yang mengundurkan diri setelah gagal mengusir serangan 7 Oktober 2023.

    Siap Kembali Perang ke Gaza

    Eyal Zamir, juga mengatakan bahwa tentara Israel harus memutuskan pertempuran melawan Hamas.

    Dia mengindikasikan, IDF segera mengerahkan kembali pasukan ke Gaza guna kembali berperang dengan tujuaan utama pembebasan sandera Israel di tangan Hamas.

    “Kami sedang bersiap untuk kembali bertempur dan masalah penculikan menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

    Situs Israel, Walla melaporkan kalau Zamir merencanakan manuver skala besar di Jalur Gaza dan meningkatkan tekanan militer terhadap Hamas.

    PANGLIMA PERANG BARU – Kepala Staf baru Militer Israel (IDF), Eyal Zamir. Pergantian panglima perang ini dilaporkan akan mengubah sifat pertempuran di Gaza, sebuah sinyal yang mengindikasikan Israel tak mau meneruskan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Pajang Foto Sandera Israel di Markas IDF

    Kepala Staf baru IDF juga menanggapi soal sandera Israel yang masih berada di tangan Hamas di Gaza dengan mengatakan bahwa, “Kepulangan mereka merupakan kewajiban moral”.

    Dia juga mengatakan kalau “tentara Israel akan berupaya untuk membawa mereka semua kembali.”

    Ia mengatakan, foto-foto para tahanan tersebut akan dipajang di kantor Kepala Staf hingga mereka kembali.

    Selama kariernya, Zamir memegang posisi militer terkemuka, termasuk Wakil Kepala Staf, Panglima Wilayah Selatan, dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan.

    Zamir diketahui dekat dengan Netanyahu dan Katz, dan juga dipandang sebagai sosok yang memiliki hubungan kuat dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant.

    Pengangkatannya ke jabatan terjadi pada momen kritis kelanjutan gencatan senjata.

    Israel mengatakan pihaknya sedang bersiap untuk melanjutkan perang di Gaza meskipun ada perjanjian gencatan senjata sejak 19 Januari.

    Minggu tengah malam lalu, 28 Februari 2025, tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang berlangsung selama 42 hari, secara resmi berakhir tanpa persetujuan Israel untuk memasuki tahap kedua dan mengakhiri perang.

     

    (oln/khbrn/anadolu/chn14/*)

     
     

  • Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Baru Rudal Bawah Tanah – Halaman all

    Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Baru Rudal Bawah Tanah – Halaman all

    Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Ketiga Rudal Bawah Tanah

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara militer Israel (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan kalau Tel Aviv telah mengawasi latihan perang terbaru yang digelar angkatan bersenjata Iran baru-baru ini.

    Latihan perang militer Iran yang dimaksud adalah Latihan Militer Zolfaqar 1403.

    Tentara Iran mengadakan latihan militer berskala besar Zolfaqar 1403 pada akhir Februari di daerah sepanjang garis pantai strategis Makran di bagian selatan negara itu, Laut Oman, dan ujung utara Samudra Hindia, yang meluas hingga garis lintang 10 derajat.

    “IDF melakukan penilaian berkelanjutan secara terus-menerus untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario, termasuk defensif dan ofensif,” kata Daniel Hagari dikutip dari MNA, Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar mengenai latihan militer Iran.

    RUDAL BALISTIK – Tangkap layar dari MNA, Jumat (7/3/2025) yang menunjukkan peluncuran rudal Balistik militer Iran dari sebuah pangkalan rudal bawah tanah di negara tersebut. Kekuatan ini dipamerkan Iran dalam latihan perang bertajuk Zolfaqar 1403 yang dipantau serius oleh Israel, musuh utama Iran.

    Pangkalan Rudal Bawah Tanah Ketiga

    Kantor berita Rusia, Sputnik baru-baru ini menulis tentang latihan Iran tersebut.

    Laporan menyatakan, Zolfaqar 1403, latihan perang skala besari ini menyibak satu lagi kekuatan militer Iran berupa pangkalan rudal bawah tanah ketiganya bulan lalu.

    Pangkalan ini terletak di Iran selatan dan dilengkapi dengan rudal jelajah.

    Rudal ini dirancang untuk menyerang kapal perusak musuh di perairan selatan yang strategis, kata Sputnik.

    Rudal ini diklaim berkualitas tinggi, dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik, sehingga sulit dicegat musuh.

    Rudal jelajah angkatan laut IRGC, yang disebut “Qadr-380,” memiliki jangkauan lebih dari 1.000 kilometer.

    Situs web jaringan berita Sky News menulis bahwa Iran telah menunjukkan pangkalan angkatan laut IRGC bawah tanah yang mampu menghadapi “musuh kecil dan besar.”

    FOTO FILE IRGC – Pasukan khusus Korps Garda Revolusi Islam Iran berpartisipasi dalam latihan militer di lokasi yang dirahasiakan di dekat kota pelabuhan selatan Iran, Bandar-e-Jask, pada hari Senin, 03 April 2006. (Hossein Fatemi / Middle East Images / Middle East Images via AFP)

    160 Latihan Khusus

    Laksamana Muda Habibollah Sayyari, wakil kepala Angkatan Darat Iran untuk Koordinasi, mengatakan pada Senin kemarin kalau pasukannya telah berhasil melaksanakan lebih dari 160 latihan khusus selama manuver militer gabungan Zolfaqar 1403 baru-baru ini di selatan negara itu.

    Press TV melaporkan, berbagai unit infanteri, lapis baja dan mekanik, sistem pertahanan udara, kendaraan bawah air tak berawak (UUV), kapal permukaan tak berawak (USV) serta pembom strategis angkatan udara untuk dukungan logistik berpartisipasi dalam latihan tersebut.

    Sayyari mengatakan, manuver itu digelar di wilayah yang luas dengan disaksikan sejumlah besar pasukan dari berbagai satuan dengan mobilitas sangat tinggi dan perlengkapan beragam.

    Dikatakannya, tidak sedikit insiden terjadi selama latihan berlangsung meski seluruh kegiatan dan berbagai peluncuran dilakukan baik di darat, udara, laut dan di bawah air.

    “Hal ini mencerminkan tingginya presisi dan keterampilan personel Angkatan Darat Republik Islam Iran dalam melakukan operasi tempur,” kata Sayyari.

    Ia mengatakan latihan Zolfaqar 1403 mencapai target utamanya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan pencegahan Angkatan Darat Iran dalam menghadapi ancaman apa pun saat ini dan di masa mendatang.

    Panglima tertinggi mengatakan latihan yang sukses tersebut telah meningkatkan moral rakyat Iran dan membuat mereka menyadari tingginya tingkat kesiapan Angkatan Bersenjata dalam menghadapi ancaman apa pun.

    Angkatan Bersenjata Iran dengan dukungan rakyat selalu siap untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dan Revolusi Islam, katanya, seraya menambahkan bahwa kemampuan seperti itu pasti akan meningkat di masa mendatang.

    Pasukan militer Iran mengadakan latihan rutin sesuai jadwal terperinci di berbagai wilayah negara untuk menguji persenjataan dan peralatan mereka serta mengevaluasi kesiapan tempur mereka.

    Pejabat Iran telah berulang kali menegaskan kalau negaranya tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi.

    Sebagai latar belakang, latihan besar perang Iran ini di tengah meningkatnya permusuhan negara itu dengan Israel yang sudah beberapa kali bertukar serangan langsung dalam dua tahun terakhir.

    LATIHAN GABUNGAN – Tangkapan layar YouTube WION pada Jumat (7/3/2025) yang menunjukkan Angkatan Udara Israel dan Angkatan Udara AS melakukan latihan udara gabungan pada Selasa (4/3/2025). Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada hari Kamis (6/3/2025) bahwa Angkatan udara Israel dan AS telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur. (Tangkapan layar YouTube WION)

    Latgab AS-Israel

    Di sisi lain, IDF mengatakan pada hari Kamis (6/3/2025) kalau Angkatan udara Israel dan Amerika Serikat (AS) telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur.

    Latihan gabungan yang melibatkan pesawat pengebom jarak jauh ini terjadi pada Selasa (4/3/2025).

    Latihan ini dilakukan pada saat yang sangat kritis, kemungkinan menunjukkan pesan kepada Iran atas adanya potensi serangan terhadap fasilitas nuklir Teheran.

    Dua jenis jet tempur terlihat melintasi langit Mediterania Timur pada saat itu.

    “Jet tempur F-35 dan F-15 Israel ikut serta dalam latihan di Mediterania Timur bersama pesawat pengebom strategis jarak jauh B-52 AS,” kata tentara Israel, dikutip dari Middle East Eye.

    Seperti diketahui, pesawat B-52 milik AS memiliki kemampuan untuk membawa bom untuk menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran.

    Latihan gabungan ini dianggap sebagai unjuk kekuatan terhadap Teheran selama masa ketegangan.

    “Latihan tersebut difokuskan pada koordinasi operasional antara kedua militer untuk “meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai ancaman regional,” tambah IDF, dikutip dari Xinhua News.

    Latihan tersebut dilakukan pada saat yang sensitif di Timur Tengah.

    Di mana gencatan senjata Israel-Hamas masih belum ada kesepakatan hingga saat ini.

    Sementara Israel mengancam akan menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan potensi dukungan AS.

    Dukungan AS yang diberikan untuk Israel dalam menyerang fasilitas nuklir Iran sempat diungkapkan oleh Presiden Trump pada bulan Februari, lalu.

    Ia mengatakan lebih suka membuat kesepakatan dengan Iran tentang non-nuklir.

    Namun jika tidak berhasil, ia mengancam akan mengebom Iran.

    Pada hari Kamis, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan dan memeriksa kapal tanker minyak Iran di laut.

    Ini mengacu pada perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah perdagangan senjata pemusnah massal.

    Trump mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan Inisiatif Keamanan Proliferasi 2003 untuk mencoba dan menghentikan ekspor minyak Iran.

    Trump telah berjanji untuk kembali melakukan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran.

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat setelah pada 2018, di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Di mana saat itu Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang membatasi pengembangan nuklir Iran. 

    Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian Iran dan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman untuk  mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai membatalkan komitmennya.

     

    (oln/presstv/mna/*)

     

  • Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Menghalangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru

    TRIBUNNEWS.COM- Dengan AS yang mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, kampanye antikebebasan berbicara sedang berlangsung di Inggris untuk merusak peluncuran buku baru, Understanding Hamas: And Why That Matters, di sebuah universitas di Inggris.

    Dalam apa yang dilihat sebagai serangan langsung terhadap kebebasan akademis, kelompok-kelompok pro-Israel terkemuka dan publikasi media Zionis telah melakukan upaya bersama untuk membatalkan acara tersebut.

    Kampanye ini melibatkan seruan agar pemerintah campur tangan, dan protes terorganisir yang ditujukan pada apa yang dianggap sebagai intimidasi terhadap pembicara dan peserta. 

    Meskipun ada upaya ini, penerbit buku telah memberi tahu bahwa London School of Economics (LSE) tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan acara tersebut, meskipun dengan keamanan yang lebih ketat.

    Digambarkan tidak sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas, buku yang disunting bersama oleh Helena Cobban dan Rami G Khouri ini disajikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gerakan yang telah menjadi pemain kunci di kawasan tersebut.

    Melalui serangkaian percakapan para ahli, buku ini meneliti transisi Hamas dari aktivisme sosial dan keagamaan ke keterlibatan politik nasional, hubungan rumit antara sayap politik dan militernya, dan evolusi ideologisnya. 

    Secara khusus, buku ini menyoroti bagaimana Hamas telah menjauh dari kecenderungan anti-Yahudi sebelumnya, dan kini membingkai perlawanannya sebagai penentangan terhadap Zionisme — sebuah ideologi politik yang menganjurkan supremasi Yahudi di Palestina — alih-alih menentang Yudaisme atau orang-orang Yahudi.

    Buku ini menantang narasi dominan Barat yang sering kali menyamakan sikap politik Hamas dengan permusuhan agama terhadap orang Yahudi, dengan tujuan memberikan perspektif yang lebih jujur ​​dan bernuansa tentang motivasi dan tindakannya.

    Cobban, seorang jurnalis kawakan dan peneliti hubungan internasional, telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari perkembangan politik dan strategis di Timur Tengah. 

    Ia adalah penulis sejumlah buku, termasuk The Palestinian Liberation Organisation , dan merupakan kolumnis lama untuk Christian Science Monitor dan Al-Hayat. 

    Pada tahun 2010, ia mendirikan Just World Books dan kemudian mendirikan Just World Educational, tempat ia sekarang menjabat sebagai presiden.

    Rekan penulis Khouri, seorang komentator dan jurnalis Kristen Palestina, juga telah menghabiskan waktu puluhan tahun menganalisis politik di wilayah tersebut. 

    Keluarganya berasal dari Nazareth, dan ia telah menjadi tokoh terkemuka dalam diskusi tentang identitas dan perlawanan Palestina.

    Dalam diskusi baru-baru ini tentang buku tersebut, Cobban menjelaskan asal usul proyek tersebut, dengan menekankan bahwa wacana publik Barat seputar Hamas telah dibentuk oleh mitos, disinformasi, dan agenda politik. 

    Ia mencatat bahwa meskipun sebagian besar diskusi tentang krisis saat ini berfokus pada dimensi kemanusiaan, hanya sedikit yang bersedia terlibat dengan kelompok tersebut. 

    Penghindaran ini, menurutnya, hanya memicu kesalahpahaman dan mencegah keterlibatan serius dengan realitas di lapangan.

    Cobban menekankan bahwa salah satu hal penting yang dapat diambil dari buku tersebut adalah bahwa Hamas tidak dapat begitu saja disingkirkan atau disingkirkan. 

    Hamas bukanlah organisasi monolitik, melainkan gerakan yang kompleks dengan berbagai konstituen dan sejarah panjang adaptasi politik. 

    Ia menunjukkan bahwa Hamas telah berulang kali mengisyaratkan kesediaannya untuk berunding, tetapi hal ini sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan Barat yang terus bersikeras agar kelompok tersebut dikecualikan sepenuhnya. 

    Buku tersebut juga menantang anggapan bahwa Hamas adalah anomali, dengan menyatakan bahwa Hamas merupakan cerminan sentimen Palestina yang lebih luas.

    Waktu peluncuran buku ini penting. Pemerintahan Trump, yang secara tradisional mendukung Israel tanpa syarat, kini terlibat dalam negosiasi langsung dengan Hamas terkait pembebasan tawanan. 

    Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mengabaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh lebih mengutamakan kelangsungan politiknya daripada mengamankan pembebasan para sandera.

    Penerbitan buku ini juga terjadi di tengah perdebatan baru mengenai kebijakan Barat terhadap Hamas. 

    Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah mengakui bahwa keputusan untuk memboikot Hamas setelah kemenangannya dalam pemilu 2006 adalah sebuah kesalahan , dan mengakui bahwa keterlibatan diperlukan untuk setiap resolusi konflik Israel-Palestina.

    Dorongan untuk menekan peluncuran buku tersebut telah memicu kemarahan di kalangan pendukung kebebasan berbicara, yang memperingatkan bahwa membiarkan tekanan tersebut untuk mendikte wacana akademis merupakan preseden yang berbahaya. 

    Para kritikus berpendapat bahwa pembatasan diskusi tentang Hamas — terutama pada saat AS sendiri terlibat dengan kelompok tersebut — mencerminkan standar ganda yang dirancang untuk membungkam perdebatan yang terinformasi tentang Palestina.

    Meskipun adanya intimidasi, acara tersebut akan tetap berjalan dengan panel pakar terkemuka, termasuk Catherine Charrett, dosen senior Hubungan Internasional di Universitas Westminster; Jeroen Gunning, profesor tamu di LSE Middle East Centre; Mouin Rabbani, salah satu editor Jadaliyya dan mantan analis di International Crisis Group; dan Michael Mason, direktur LSE Middle East Centre.

    Cobban menekankan bahwa buku ini bukan tentang mendukung atau menentang Hamas, tetapi tentang memastikan bahwa para pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran gerakan tersebut. 

    Salah satu editor Khouri menyuarakan sentimen ini, dengan menyatakan bahwa Hamas tidak dapat diabaikan dalam diskusi yang berarti tentang masa depan kawasan tersebut.

     

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

    Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sebanyak 3.000 personel kepolisian bersenjata dikerahkan ke Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di Yerusalem Timur menjelang salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

    Dalam pernyataannya, polisi Israel mengatakan personel tambahan itu akan dikerahkan di seluruh kota.

    Termasuk di dekat tempat penyeberangan dan di gang-gang Kota Tua yang bakal dihadiri masyarakat salat Jumat di masjid Al Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam.

    PM Netanyahu tak mengungkap alasan pihaknya mengerahkan ribuan polisi ke kompleks masjid Al Aqsa.

    Namun langkah ini disinyalir merupakan upaya terbaru Netanyahu untuk membatasi akses warga Palestina yang akan memasuki masjid Al Aqsa untuk melakukan ibadah salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

    Akses Jamaah Masjid Al-Aqsa Dibatasi

    Sejak awal Ramadan, Israel telah membatasi masuknya jamaah Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat ke masjid Al Aqsa.

    Lewat kebijakan tersebut, Israel hanya mengizinkan warga Palestina dari Yerusalem Timur dan penduduk Israel keturunan Palestina untuk mengakses situs tersebut.

    Pejabat keamanan juga hanya mengizinkan masuk anak-anak yang lebih muda dan orang dewasa yang lebih tua, yaitu anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun.

    Adapun pembatasan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel, bertahun-tahun negara zionis ini terus memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses masuk ke kompleks tersebut.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir berpendapat pembatasan perlu dilakukan untuk menjaga keamanan masjid demi menghindari kerusuhan atau eskalasi situasi yang lebih besar.

    Ia berdalih selama bulan Ramadhan ribuan jemaah dari kalangan umat Islam berbondong-bondong melakukan ibadah.

    Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan yang lebih besar, terutama di Yerusalem yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.

    Namun menurut pandangan umat Palestina, pembatasan merupakan bagian dari kebijakan Israel yang lebih luas untuk menyenangkan kaum Yahudi di Yerusalem Timur, dan menghapus identitas Arab dan Islam di Masjid Al Aqsa.

    Ini karena Israel menginginkan kontrol atas Masjid Al-Aqsa. Bagi Israel, kontrol atas situs ini tidak hanya penting dari perspektif agama dan identitas nasional, tetapi juga memiliki nilai penting dalam hal keamanan.

    Menguasai tempat-tempat suci dan kawasan penting ini memberi Israel posisi yang lebih kuat dalam perundingan politik dan menjaga kestabilan mereka di wilayah tersebut, meskipun hal ini memicu ketegangan dengan masyarakat internasional dan dunia Muslim.

    Hamas Ajak Warga Palestina ke Al Aqsa

    Merespon pembatasan yang dilakukan Netanyahu, Hamas dengan tegas mengecam rencana Israel yang membatasi akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan. 

    Sebagai bentuk penolakan atas usulan rencana Netanyahu, di Telegram Hamas menyerukan warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta warga Arab Israel untuk datang dalam jumlah besar ke kompleks Al-Aqsa.

    “Jadikan hari-hari dan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah didedikasikan untuk ibadah, keteguhan hati, dan perlawanan terhadap musuh dan pemukim (ilegal), serta untuk mempertahankan Yerusalem dan Al Aqsa sampai terbebas dari pendudukan,” kata Hamas.

    Tak hanya itu, Hamas juga meminta Organisasi Kerja Sama Islam dan masyarakat internasional untuk mengambil “tindakan serius”.

    Memastikan bahwa rakyat Palestina dapat menjalankan ibadah keagamaan mereka dengan bebas.

    Ini lantaran Masjid Al Aqsa memiliki makna keagamaan dan spiritual yang sangat penting selama bulan Ramadhan bagi umat Islam, karena merupakan salah satu tempat tersuci dalam Islam.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Perusahaan Terafiliasi Israel Beri Bantuan Palestina, Ketua MUI Sebut Kamuflase!

    Perusahaan Terafiliasi Israel Beri Bantuan Palestina, Ketua MUI Sebut Kamuflase!

    Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, M.A menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Israel yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ia menilai upaya yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut hanya kamuflase.

    Menurut Sudarnoto, upaya perusahaan-perusahaan dalam memberikan bantuan kepada Palestina tidak ada artinya. Hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.

    “Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam acara Taujihat Palestina bertema ‘Membasuh Luka Palestina 2025’ di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2025.
    Boikot sebagai bentuk konsistensi
    Saat ini, aksi boikot terhadap produk-produk ataupun perusahaan berkaitan dengan Israel masih terus digaungkan. Berbagai elemen mulai dari MUI, Baznas, hingga berbagai organisasi filantropi serta pejuang kemanusiaan di Indonesia bersatu menyerukan aksi boikot tersebut.

    Menurut Prof. Sudarnoto aksi boikot menjadi semakin relevan, mengingat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
     

    “Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ucapnya tegas.

    Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Israel tetap melancarkan serangan kepada Palestina meski kesepakatan gencatan senjata sudah berlaku pada 19 Januari 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, memasuki awal Ramadan, Netanyahu memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi masyarakat di sana.

    “Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ujar Prof. Sudarnoto.
    Fatwa MUI: boikot produk terafiliasi Israel
    Aksi boikot ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga saat ini, Fatwa MUI tersebut kini tetap berlaku, bahkan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.

    Salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Mereka telah mengidentifikasi 10 produk utama yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel.

    Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, M.A menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Israel yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ia menilai upaya yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut hanya kamuflase.
     
    Menurut Sudarnoto, upaya perusahaan-perusahaan dalam memberikan bantuan kepada Palestina tidak ada artinya. Hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.
     
    “Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam acara Taujihat Palestina bertema ‘Membasuh Luka Palestina 2025’ di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2025.

    Boikot sebagai bentuk konsistensi

    Saat ini, aksi boikot terhadap produk-produk ataupun perusahaan berkaitan dengan Israel masih terus digaungkan. Berbagai elemen mulai dari MUI, Baznas, hingga berbagai organisasi filantropi serta pejuang kemanusiaan di Indonesia bersatu menyerukan aksi boikot tersebut.

    Menurut Prof. Sudarnoto aksi boikot menjadi semakin relevan, mengingat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
     

    “Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ucapnya tegas.
     
    Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Israel tetap melancarkan serangan kepada Palestina meski kesepakatan gencatan senjata sudah berlaku pada 19 Januari 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, memasuki awal Ramadan, Netanyahu memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi masyarakat di sana.
     
    “Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ujar Prof. Sudarnoto.

    Fatwa MUI: boikot produk terafiliasi Israel

    Aksi boikot ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga saat ini, Fatwa MUI tersebut kini tetap berlaku, bahkan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.
     
    Salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Mereka telah mengidentifikasi 10 produk utama yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel.
     
    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kenapa Israel Duduki Wilayah Druze di Suriah Selatan?

    Kenapa Israel Duduki Wilayah Druze di Suriah Selatan?

    Jakarta –

    Senin (3/3) malam, bendera Israel mendadak berkibar di Sweida, Suriah selatan, wilayah yang mayoritas dihuni oleh komunitas Druze. Aksi itu sontak direspons warga setempat dengan menurunkan dan membakar bendera Bintang Daud sebagai bentuk protes

    Berkibarnya bendera Israel jauh di dalam wilayah Suriah seakan menabuh genderang konflik, mengingat permusuhan antara kedua negara. Meskipun rezim Bashar al-Assad telah berakhir, relasi terhadap penguasa baru Damaskus tetap dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan.

    Peristiwa ini terjadi setelah insiden lain di Suriah, yang diwarnai baku tembak antara warga Druze dan aparat keamanan Suriah di Jaramana di pinggiran ibu kota Damaskus, yang juga didominasi oleh komunitas Druze.

    Seorang warga Jaramana, yang merahasiakan identitas karena alasan keamanan, kepada DW mengatakan, dirinya mendengar rumor yang menyebut warga Druze yang bertempur melawan rejim baru Suriah memiliki koneksi dengan komunitas Druze di Israel. Mereka disebutkan menerima suplai senjata, dengan tujuan menciptakan ketegangan di wilayah Suriah yang berbatasan dengan Israel.

    Komunitas Druze merupakan minoritas agama di Timur Tengah yang memiliki keyakinan berbeda dari ajaran Islam. Di Israel, sekitar warga 150.000 Druze memegang kewarganegaraan setempat, dengan sebagian besar bertugas di militer dan relatif dianggap setia kepada negara Yahudi.

    Sementara itu, di Suriah, sekitar 700.000 Druze menjadi salah satu minoritas terbesar dan menuntut perlindungan hak di bawah pemerintahan baru Suriah.

    “Beberapa pihak dari organisasi masyarakat sipil bahkan menuduh otoritas agama Druze memainkan isu ini dengan Israel demi memperkuat pengaruh mereka di dalam pemerintahan baru,” kata sumber tersebut.

    Netanyahu: balasan jika Druze diserang

    Pernyataan itu muncul meskipun pemerintahan sementara Suriah, yang dipimpin oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham, HTS, justru menegaskan komitmennya terhadap persatuan nasional dan hak-hak minoritas, termasuk Druze, Kurdi, Kristen, dan Alawit.

    Namun, para pengamat menilai, perhatian Israel terhadap komunitas Druze lebih merupakan strategi geopolitik ketimbang kepedulian terhadap hak-hak minoritas. Trita Parsi, Wakil Presiden Quincy Institute di Washington menjelaskan, Israel sejak lama menjalankan strategi “periphery doctrine”, dengan membangun aliansi dengan minoritas non-Muslim setempat untuk memperlemah pengaruh pemerintah negeri jiran di wilayah teritorialnya sendiri.

    Senada dengan itu, Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, menilai bahwa berbagai kekuatan asing memanfaatkan isu perlindungan minoritas untuk menutupi ambisi imperialis. “Kita telah melihat Rusia menggunakan narasi melindungi Kristen saat Natal, Iran menyebut dirinya sebagai pelindung Syiah, dan kini Israel mengklaim akan membela Druze,” ujar Krieg.

    Dia menambahkan, Israel sebenarnya tidak berkepentingan bertetangga dengan pemerintahan yang stabil dan inklusif di Suriah. “Jika Suriah menjadi stabil, maka mereka akan memiliki kapasitas untuk menantang Israel. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Israel,” tambahnya.

    Pendudukan Suriah Selatan

    Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel semakin gencar melancarkan serangan udara di Suriah. Menurut data Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, Israel melakukan lebih banyak serangan udara pada Desember 2024 dibandingkan sepanjang tahun sebelumnya. Bahkan, dalam 48 jam pertama setelah jatuhnya Assad, Israel menghancurkan 70-80% kapasitas militer strategis rezim lama Suriah.

    Serangan udara terbaru kembali dilakukan pekan ini dengan dalih menyerang target militer Suriah. Selain itu, Israel juga mengerahkan pasukan ke zona penyangga, yang sejak tahun 1974 menjaga perjanjian gencatan senjata antara Suriah dan Israel.

    Awalnya, Israel mengklaim pengerahan pasukan ke Suriah hanya bersifat sementara untuk menjaga keamanan di tengah kekosongan pemerintahan di Damaskus. Namun, belakangan pejabat pemerintah menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Suriah secara permanen.

    Langkah ini mendapat sorotan dari United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF, misi pemantauan PBB di Dataran Tinggi Golan. Dalam pernyataannya, UNDOF mengungkapkan keprihatinan terhadap peningkatan aktivitas militer Israel di zona penyangga.

    “Sejak 7 Desember, UNDOF telah mengamati peningkatan signifikan pergerakan Pasukan Pertahanan Israel, IDF, di wilayah pemisah dan sepanjang garis gencatan senjata,” demikian pernyataan UNDOF. “Kami telah memberi tahu pihak Israel bahwa tindakan ini melanggar perjanjian.”

    Citra satelit dari BBC dan Al Jazeera mengonfirmasi keberadaan lebih banyak pasukan Israel di dalam wilayah Suriah. Sementara itu, laporan dari Syria Direct menunjukkan, pasukan Israel mulai membangun jalan baru, merusak rumah dan kebun zaitun, serta menahan warga setempat. Beberapa petani dilaporkan dilarang memasuki ladang mereka. Sebagai gantinya, pasukan Israel menawarkan bantuan berupa air, makanan, listrik, dan pekerjaan di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Israel langgar hukum internasional?

    Netanyahu bahkan menyerukan “demiliterisasi total Suriah selatan” dalam pidatonya pada Minggu (2/3).

    Menurut Andreas Krieg, langkah Israel bukan hanya melanggar hukum internasional dengan menduduki wilayah Suriah secara ilegal, tetapi juga menggunakan kekuatan militer untuk menyerang target yang sebenarnya tidak secara langsung mengancam keamanan Israel.

    “Mungkin ini memberi keuntungan jangka pendek bagi Israel, tetapi tidak akan menciptakan keamanan dalam jangka panjang,” ujar Krieg. “Sejak 1948, Israel merasa dikelilingi oleh musuh. Mereka melihat konflik ini sebagai perang berkelanjutan melawan semua tetangganya, sehingga tidak ada ruang untuk membangun kepercayaan.”

    Dosen senior Krieg memperingatkan, strategi konfrontatif seperti ini hanya akan memunculkan kelompok-kelompok perlawanan baru di Suriah, seperti yang pernah terjadi di negara-negara tetangga Israel sebelumnya.

    Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan munculnya kelompok bersenjata baru di Suriah selatan bernama “The Islamic Resistance Front in Syria – Great Might”, yang menyatakan siap melawan kehadiran tentara Israel di negara mereka.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

    Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

    Seputar Pembicaraan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu

    TRIBUNNEWS.COM – Gedung Putih, Rabu (5/3/2025) mengonfirmasi kalau seorang utusan Amerika Serikat (AS) berbicara langsung dengan pihak gerakan Palestina, Hamas.

    Pembicaraan itu dilaporkan untuk mengamankan pembebasan sandera Amerika yang ada di tangan Hamas.

    Hal ini menandai perubahan kebijakan Washington yang telah melabeli Hamas sebagai organisasi teroris.

    Di sisi lain, pembicaraan langsung AS-Hamas ini membuat pihak Israel resah dan berbau ‘cemburu’ karena merasa tidak diberitahu secara jelas oleh pihak Washington.

    Namun, Gedung Putih menyatakan, Israel sudah diberitahui akan pembicaraan langsung AS dengan Hamas ini.

    “Israel telah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, dan lihatlah, dialog dan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat Amerika adalah sesuatu yang menurut Presiden adalah jal benar, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menuturkan kepada wartawan.

    Bagi banyak kalangan, kesediaan AS berunding dengan organisasi yang sudah mereka labeli sebagai ‘organisasi teroris’ adalah hal langka.

    Dalam kasus Hamas, terakhir kali AS berunding dengan gerakan perlawanan Palestina itu adalah 28 tahun silam.

    “Pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, menandai komunikasi langsung pertama dengan kelompok Palestina itu sejak 1997,” demikian laporan Axios Kamis (6/3/2025), mengutip dua sumber yang mendapat informasi mengenai pembicaraan tersebut.

    Diskusi AS-Hamas dilaporkan fokus pada pembebasan tawanan Amerika yang ditahan Hamas di Gaza, dan kemungkinan kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang.

    Utusan presiden AS untuk urusan penyanderaan Adam Boehler memimpin perundingan dari pihak AS, yang berlangsung di Doha, Qatar.

    Laporan tersebut mengatakan bahwa perundingan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena AS telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada tahun 1997.

    Selain membebaskan tawanan Amerika, pembicaraan tersebut mencakup pembahasan kesepakatan yang lebih luas untuk membebaskan semua tawanan yang tersisa dan mencapai gencatan senjata jangka panjang – menurut sumber tersebut.

    Ada 59 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza setelah fase pertama gencatan senjata yang rapuh berakhir.

    Intelijen Israel mengatakan hanya 22 yang masih hidup.

    Lima warga Amerika masih ditawan Hamas. Edan Alexander yang berusia 21 tahun diyakini masih hidup.

    Status sisa sandera lainnya masih belum pasti.

    TEMUI SANDERA ISRAEL- Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Gedung Putih pada 6 Maret 2025. Trump lalu mengeluarkan ultimatum ke Hamas setelah pertemuan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    Trump Temui Para Mantan Sandera

    Terkait situasi itu, Presiden AS, Donald Trump dilaporkan bertemu dengan para tawanan yang dibebaskan di Gedung Putih di tengah pembicaraan rahasia AS-Hamas

    Mantan tawanan yang pernah ditahan di Gaza bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu.

    Pada kesempatan itu, Trump mendengarkan langsung cerita dari para mantan sandera Hamas tentang penahanan.

    Trump kemudian menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan pembebasan sandera tersisa Israel yang masih ada di tangan Hamas.

    Menurut pernyataan dari Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Trump “mendengarkan dengan saksama kisah-kisah memilukan dari para sandera.”

    Para mantan sandera, pada gilirannya, mengungkapkan rasa terima kasih atas usahanya. “Para sandera berterima kasih kepada Presiden Trump atas usahanya yang gigih untuk membawa semua sandera pulang,” tambah Leavitt.

    Delegasi mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas tersebut antara lain Iair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher, dan Noa Argamani.

    Setelah pertemuan tersebut, Trump dilaporkan mengeluarkan pesan tegas kepada Hamas, dengan menyatakan, “ini adalah peringatan terakhir,” sebagaimana dilaporkan oleh Ynet.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) mengamati situasi dalam agresi militer di Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Israel Gelisah Tak Diberitahu AS Secara Langsung

    Pembicaraan langsung rahasia antara pemerintahan AS dan Hamas, yang menandai komunikasi pertama antara AS dan kelompok Palestina tersebut sejak 1997, ini rupanya membuat Israel resah.

    Berbau kecemburuan, menurut New York Times, Israel mengetahui pembicaraan AS-Hamas ini melalui saluran tidak langsung.

    Artinya, laporan mengindikasikan kalau Israel tidak diberitahu langsung oleh AS, melainkan melalui pihak ketiga. 

    “Sementara Gedung Putih menyatakan bahwa Israel diajak berkonsultasi mengenai pembicaraan tersebut, sumber-sumber Israel menyatakan kalau mereka diberi tahu dengan cara yang berbeda,” tulis laporan yang dilansir RNTV, Kamis.

    Diskusi AS-Hamas ini, yang dipimpin oleh Adam Buehler, utusan Trump untuk urusan tawanan, berlangsung di Qatar tetapi gagal menghasilkan terobosan langsung. 

    Akan tetapi, sumber-sumber mengindikasikan kalau “para pihak (baik AS maupun Hamas) tetap membiarkan pintu terbuka (peluang negosiasi dan pembicaraan lanjutan.” 

    The Wall Street Journal melaporkan kalau kontak awal antara AS dan Hamas terjadi sebulan lalu di Doha, di mana Buehler meminta pembebasan tawanan Amerika.

    Sebagai tanggapan, Hamas membebaskan warga negara Amerika Sagi Dekel Chen pada tanggal 15 Februari.

    Meskipun hukum AS melarang negosiasi dengan organisasi teroris yang ditunjuk, dan Amerika Serikat secara resmi menggolongkan Hamas sebagai salah satu organisasi teroris, pengecualian memungkinkan utusan Presiden untuk urusan tawanan untuk terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan warga negara Amerika.

    Israel telah menanggapi dengan keprihatinan atas keterlibatan Washington dengan Hamas.

    Pihak Tel Aviv menyiratkan, pembicaraan AS-Hamas tanpa memberitahu Israel secara langsung, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dari pembicaraan ini mengingat keselarasan yang erat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump.

    Artinya, ketidaktransparanan AS ke Israel berbanding terbalik dengan keakraban yang ditunjukkan Trump dan Netanyahu.

    Sapaan dan Ancaman Trump ke Hamas Saat Israel Cemburu

    Seolah mengerti kegelisahan Israel, setelah bertemu dengan para mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas, Trump mengeluarkan ultimatumnya kepada Hamas.

    Trump mengunggah pesan di platform media sosialnya, Truth Social, pada Kamis malam, yang ditujukan kepada Hamas, menuntut pembebasan segera para tawanan dan pemulangan jenazah orang-orang yang diduga dibunuh oleh kelompok tersebut.

    “Shalom Hamas, yang berarti Halo dan Selamat Tinggal — Anda dapat memilih. Bebaskan semua Sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua mayat orang-orang yang telah Anda bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi Anda,” tulis Trump.

    Trump mengkritik Hamas karena menyimpan mayat orang-orang yang terbunuh, dengan mengatakan, “Hanya orang sakit dan bejat yang menyimpan mayat, sedangkan kalian sakit dan bejat!”

    Ia menegaskan kalau Israel akan menerima semua dukungan yang diperlukan untuk “menyelesaikan pekerjaan,”.

    Trump menyatakan, “Saya akan mengirimkan semua yang dibutuhkan Israel untuk menyelesaikan pekerjaan, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan selamat jika kalian tidak melakukan apa yang saya katakan.”

    Dalam postingannya, Trump juga menyebutkan pertemuannya dengan mantan sandera yang menurut Trump para mantan sandera itu hidupnya telah hancur.

    Ia mengeluarkan peringatan terakhir kepada pimpinan Hamas, mendesak mereka untuk meninggalkan Gaza: “Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan Gaza, selagi Anda masih memiliki kesempatan.”

    Berbicara kepada rakyat Gaza, Trump memperingatkan, “Masa depan yang indah menanti, tetapi tidak jika Anda menyandera. Jika Anda melakukannya, Anda MATI! Buatlah keputusan yang CERDAS.” Ia mengakhiri dengan ultimatum yang tegas: “BEBASKAN SANDERA SEKARANG, ATAU AKAN ADA HUKUMAN YANG HARUS DIBAYAR NANTI!”

    Postingan Trump menandai peningkatan retorika yang signifikan, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung seputar negosiasi pembebasan sandera dan konflik Gaza yang berlangsung di tengah ketidakpastian gencatan senjata.

    Berikut sapaan dan ancaman Trump ke Hamas secara lengkap di platform Truthsocial:

    “Shalom Hamas” means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am sending Israel everything it needs to finish the job, not a single Hamas member will be safe if you don’t do as I say. I have just met with your former Hostages whose lives you have destroyed. This is your last warning! For the leadership, now is the time to leave Gaza, while you still have a chance. Also, to the People of Gaza: A beautiful Future awaits, but not if you hold Hostages. If you do, you are DEAD! Make a SMART decision. RELEASE THE HOSTAGES NOW, OR THERE WILL BE HELL TO PAY LATER!

    DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

    Respons Hamas Atas Ultimatum Trump

    Hamas kemudian menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump pada Kamis, yang disebutnya sebagai “ultimatum” tersebut.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Ancaman-ancaman ini memperumit masalah yang terkait dengan perjanjian gencatan senjata dan mendorong pemerintah Pendudukan Israel untuk menghindari pemenuhan kewajibannya.”

    Qassem menjelaskan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Washington itu menguraikan pembebasan tahanan Palestina dalam tiga tahap.

    Ia menambahkan kalau Hamas telah menyelesaikan bagiannya pada tahap pertama, sementara Tel Aviv telah menghindari tahap kedua.

    Qassem menekankan, “Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah AS adalah menekan Pendudukan Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.”

    Sementara itu, juru bicara Hamas lainnya, Abdel Latif Al-Qanou, mengatakan kepada Kantor Berita Sawa, “Ancaman berulang Trump terhadap rakyat kami mendukung upaya Perdana Menteri “Israel” Netanyahu untuk menarik kembali perjanjian dan mengintensifkan pengepungan dan kelaparan terhadap rakyat kami.”

    Al-Qanou melanjutkan, “Cara terbaik untuk mengamankan pembebasan tawanan “Israel” yang tersisa adalah dengan melibatkan pendudukan dalam negosiasi tahap kedua dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian, yang dimediasi oleh pihak ketiga.”

    Ancaman-ancaman Donald Trump ini muncul di saat yang sensitif, dengan Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk memenuhi perjanjian gencatan senjata dan mendesak Tel Aviv untuk melaksanakan semua ketentuannya.

    Kelompok tersebut menyerukan para mediator untuk memulai tahap kedua negosiasi, yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total agresi.

     

    (oln/rntv/*)

  • Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen Mesir mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang mencolok. 

    Para anggota parlemen menekankan bahwa Israel menggunakan kebijakan hukuman kolektif dan kelaparan sebagai senjata untuk menundukkan warga Palestina dan memaksa mereka menerima kondisi yang tidak adil.

    Anggota Parlemen Elaria Harris, anggota Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen, mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut mencerminkan kebijakan “menindas” negara pendudukan tersebut. 

    Mesir tengah berupaya keras untuk menyelamatkan perjanjian gencatan senjata, tegasnya, meskipun Israel terus berupaya menggagalkan segala upaya untuk menenangkan situasi. 

    “Kairo,” jelas anggota parlemen tersebut, “bertindak di setiap tingkatan untuk mencegah memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama mengingat pengepungan yang mencekik yang diberlakukan oleh pendudukan, yang mengancam nyawa jutaan orang tak berdosa.”

    Anggota parlemen itu memperingatkan bahwa langkah Israel hanya akan menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan itu. 

    “Ini membutuhkan posisi internasional yang kuat yang memaksa negara pendudukan untuk menghormati kewajibannya dan menghentikan pelanggarannya terhadap Palestina,” tambahnya.

    Seorang anggota Komite Kesehatan Senat Mesir, Mohamed El-Badry MP, mencatat bahwa “keputusan sewenang-wenang” Netanyahu memperburuk bencana kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Gaza yang menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar yang parah. 

    “Ini memperlihatkan wajah sebenarnya dari negara pendudukan,” katanya, “yang berusaha memaksakan realitas baru dengan kekerasan di tengah kolusi dan kebungkaman internasional yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan.”

    Mesir, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, kata El-Badry, tengah berusaha keras untuk mencegah eskalasi krisis. 

    “Kairo tidak akan mengizinkan pengesahan rencana apa pun yang menargetkan pemindahan warga Palestina atau memaksakan solusi yang merusak hak-hak sah mereka,” tegasnya. 

    “Kairo akan terus melindungi keamanan nasional Mesir dan Arab serta mendukung perjuangan Palestina.”

    El-Badry meminta PBB dan masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mengambil sikap tegas untuk memaksa Israel membuka perlintasan perbatasan dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan. 

    Kegagalan untuk melakukannya, ia memperingatkan, dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR