Tag: Benjamin Netanyahu

Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

Seputar Pembicaraan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu

TRIBUNNEWS.COM – Gedung Putih, Rabu (5/3/2025) mengonfirmasi kalau seorang utusan Amerika Serikat (AS) berbicara langsung dengan pihak gerakan Palestina, Hamas.

Pembicaraan itu dilaporkan untuk mengamankan pembebasan sandera Amerika yang ada di tangan Hamas.

Hal ini menandai perubahan kebijakan Washington yang telah melabeli Hamas sebagai organisasi teroris.

Di sisi lain, pembicaraan langsung AS-Hamas ini membuat pihak Israel resah dan berbau ‘cemburu’ karena merasa tidak diberitahu secara jelas oleh pihak Washington.

Namun, Gedung Putih menyatakan, Israel sudah diberitahui akan pembicaraan langsung AS dengan Hamas ini.

“Israel telah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, dan lihatlah, dialog dan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat Amerika adalah sesuatu yang menurut Presiden adalah jal benar, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menuturkan kepada wartawan.

Bagi banyak kalangan, kesediaan AS berunding dengan organisasi yang sudah mereka labeli sebagai ‘organisasi teroris’ adalah hal langka.

Dalam kasus Hamas, terakhir kali AS berunding dengan gerakan perlawanan Palestina itu adalah 28 tahun silam.

“Pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, menandai komunikasi langsung pertama dengan kelompok Palestina itu sejak 1997,” demikian laporan Axios Kamis (6/3/2025), mengutip dua sumber yang mendapat informasi mengenai pembicaraan tersebut.

Diskusi AS-Hamas dilaporkan fokus pada pembebasan tawanan Amerika yang ditahan Hamas di Gaza, dan kemungkinan kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang.

Utusan presiden AS untuk urusan penyanderaan Adam Boehler memimpin perundingan dari pihak AS, yang berlangsung di Doha, Qatar.

Laporan tersebut mengatakan bahwa perundingan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena AS telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada tahun 1997.

Selain membebaskan tawanan Amerika, pembicaraan tersebut mencakup pembahasan kesepakatan yang lebih luas untuk membebaskan semua tawanan yang tersisa dan mencapai gencatan senjata jangka panjang – menurut sumber tersebut.

Ada 59 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza setelah fase pertama gencatan senjata yang rapuh berakhir.

Intelijen Israel mengatakan hanya 22 yang masih hidup.

Lima warga Amerika masih ditawan Hamas. Edan Alexander yang berusia 21 tahun diyakini masih hidup.

Status sisa sandera lainnya masih belum pasti.

TEMUI SANDERA ISRAEL- Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Gedung Putih pada 6 Maret 2025. Trump lalu mengeluarkan ultimatum ke Hamas setelah pertemuan ini. (RNTV/TangkapLayar)

Trump Temui Para Mantan Sandera

Terkait situasi itu, Presiden AS, Donald Trump dilaporkan bertemu dengan para tawanan yang dibebaskan di Gedung Putih di tengah pembicaraan rahasia AS-Hamas

Mantan tawanan yang pernah ditahan di Gaza bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu.

Pada kesempatan itu, Trump mendengarkan langsung cerita dari para mantan sandera Hamas tentang penahanan.

Trump kemudian menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan pembebasan sandera tersisa Israel yang masih ada di tangan Hamas.

Menurut pernyataan dari Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Trump “mendengarkan dengan saksama kisah-kisah memilukan dari para sandera.”

Para mantan sandera, pada gilirannya, mengungkapkan rasa terima kasih atas usahanya. “Para sandera berterima kasih kepada Presiden Trump atas usahanya yang gigih untuk membawa semua sandera pulang,” tambah Leavitt.

Delegasi mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas tersebut antara lain Iair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher, dan Noa Argamani.

Setelah pertemuan tersebut, Trump dilaporkan mengeluarkan pesan tegas kepada Hamas, dengan menyatakan, “ini adalah peringatan terakhir,” sebagaimana dilaporkan oleh Ynet.

AGRESI – Pasukan Israel (IDF) mengamati situasi dalam agresi militer di Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

Israel Gelisah Tak Diberitahu AS Secara Langsung

Pembicaraan langsung rahasia antara pemerintahan AS dan Hamas, yang menandai komunikasi pertama antara AS dan kelompok Palestina tersebut sejak 1997, ini rupanya membuat Israel resah.

Berbau kecemburuan, menurut New York Times, Israel mengetahui pembicaraan AS-Hamas ini melalui saluran tidak langsung.

Artinya, laporan mengindikasikan kalau Israel tidak diberitahu langsung oleh AS, melainkan melalui pihak ketiga.

“Sementara Gedung Putih menyatakan bahwa Israel diajak berkonsultasi mengenai pembicaraan tersebut, sumber-sumber Israel menyatakan kalau mereka diberi tahu dengan cara yang berbeda,” tulis laporan yang dilansir RNTV, Kamis.

Diskusi AS-Hamas ini, yang dipimpin oleh Adam Buehler, utusan Trump untuk urusan tawanan, berlangsung di Qatar tetapi gagal menghasilkan terobosan langsung.

Akan tetapi, sumber-sumber mengindikasikan kalau “para pihak (baik AS maupun Hamas) tetap membiarkan pintu terbuka (peluang negosiasi dan pembicaraan lanjutan.”

The Wall Street Journal melaporkan kalau kontak awal antara AS dan Hamas terjadi sebulan lalu di Doha, di mana Buehler meminta pembebasan tawanan Amerika.

Sebagai tanggapan, Hamas membebaskan warga negara Amerika Sagi Dekel Chen pada tanggal 15 Februari.

Meskipun hukum AS melarang negosiasi dengan organisasi teroris yang ditunjuk, dan Amerika Serikat secara resmi menggolongkan Hamas sebagai salah satu organisasi teroris, pengecualian memungkinkan utusan Presiden untuk urusan tawanan untuk terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan warga negara Amerika.

Israel telah menanggapi dengan keprihatinan atas keterlibatan Washington dengan Hamas.

Pihak Tel Aviv menyiratkan, pembicaraan AS-Hamas tanpa memberitahu Israel secara langsung, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dari pembicaraan ini mengingat keselarasan yang erat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump.

Artinya, ketidaktransparanan AS ke Israel berbanding terbalik dengan keakraban yang ditunjukkan Trump dan Netanyahu.

Sapaan dan Ancaman Trump ke Hamas Saat Israel Cemburu

Seolah mengerti kegelisahan Israel, setelah bertemu dengan para mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas, Trump mengeluarkan ultimatumnya kepada Hamas.

Trump mengunggah pesan di platform media sosialnya, Truth Social, pada Kamis malam, yang ditujukan kepada Hamas, menuntut pembebasan segera para tawanan dan pemulangan jenazah orang-orang yang diduga dibunuh oleh kelompok tersebut.

“Shalom Hamas, yang berarti Halo dan Selamat Tinggal — Anda dapat memilih. Bebaskan semua Sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua mayat orang-orang yang telah Anda bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi Anda,” tulis Trump.

Trump mengkritik Hamas karena menyimpan mayat orang-orang yang terbunuh, dengan mengatakan, “Hanya orang sakit dan bejat yang menyimpan mayat, sedangkan kalian sakit dan bejat!”

Ia menegaskan kalau Israel akan menerima semua dukungan yang diperlukan untuk “menyelesaikan pekerjaan,”.

Trump menyatakan, “Saya akan mengirimkan semua yang dibutuhkan Israel untuk menyelesaikan pekerjaan, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan selamat jika kalian tidak melakukan apa yang saya katakan.”

Dalam postingannya, Trump juga menyebutkan pertemuannya dengan mantan sandera yang menurut Trump para mantan sandera itu hidupnya telah hancur.

Ia mengeluarkan peringatan terakhir kepada pimpinan Hamas, mendesak mereka untuk meninggalkan Gaza: “Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan Gaza, selagi Anda masih memiliki kesempatan.”

Berbicara kepada rakyat Gaza, Trump memperingatkan, “Masa depan yang indah menanti, tetapi tidak jika Anda menyandera. Jika Anda melakukannya, Anda MATI! Buatlah keputusan yang CERDAS.” Ia mengakhiri dengan ultimatum yang tegas: “BEBASKAN SANDERA SEKARANG, ATAU AKAN ADA HUKUMAN YANG HARUS DIBAYAR NANTI!”

Postingan Trump menandai peningkatan retorika yang signifikan, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung seputar negosiasi pembebasan sandera dan konflik Gaza yang berlangsung di tengah ketidakpastian gencatan senjata.

Berikut sapaan dan ancaman Trump ke Hamas secara lengkap di platform Truthsocial:

“Shalom Hamas” means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am sending Israel everything it needs to finish the job, not a single Hamas member will be safe if you don’t do as I say. I have just met with your former Hostages whose lives you have destroyed. This is your last warning! For the leadership, now is the time to leave Gaza, while you still have a chance. Also, to the People of Gaza: A beautiful Future awaits, but not if you hold Hostages. If you do, you are DEAD! Make a SMART decision. RELEASE THE HOSTAGES NOW, OR THERE WILL BE HELL TO PAY LATER!

DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Respons Hamas Atas Ultimatum Trump

Hamas kemudian menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump pada Kamis, yang disebutnya sebagai “ultimatum” tersebut.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Ancaman-ancaman ini memperumit masalah yang terkait dengan perjanjian gencatan senjata dan mendorong pemerintah Pendudukan Israel untuk menghindari pemenuhan kewajibannya.”

Qassem menjelaskan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Washington itu menguraikan pembebasan tahanan Palestina dalam tiga tahap.

Ia menambahkan kalau Hamas telah menyelesaikan bagiannya pada tahap pertama, sementara Tel Aviv telah menghindari tahap kedua.

Qassem menekankan, “Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah AS adalah menekan Pendudukan Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.”

Sementara itu, juru bicara Hamas lainnya, Abdel Latif Al-Qanou, mengatakan kepada Kantor Berita Sawa, “Ancaman berulang Trump terhadap rakyat kami mendukung upaya Perdana Menteri “Israel” Netanyahu untuk menarik kembali perjanjian dan mengintensifkan pengepungan dan kelaparan terhadap rakyat kami.”

Al-Qanou melanjutkan, “Cara terbaik untuk mengamankan pembebasan tawanan “Israel” yang tersisa adalah dengan melibatkan pendudukan dalam negosiasi tahap kedua dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian, yang dimediasi oleh pihak ketiga.”

Ancaman-ancaman Donald Trump ini muncul di saat yang sensitif, dengan Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk memenuhi perjanjian gencatan senjata dan mendesak Tel Aviv untuk melaksanakan semua ketentuannya.

Kelompok tersebut menyerukan para mediator untuk memulai tahap kedua negosiasi, yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total agresi.

(oln/rntv/*)

06/03/2025 21:11
Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen Mesir mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang mencolok.

Para anggota parlemen menekankan bahwa Israel menggunakan kebijakan hukuman kolektif dan kelaparan sebagai senjata untuk menundukkan warga Palestina dan memaksa mereka menerima kondisi yang tidak adil.

Anggota Parlemen Elaria Harris, anggota Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen, mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut mencerminkan kebijakan “menindas” negara pendudukan tersebut.

Mesir tengah berupaya keras untuk menyelamatkan perjanjian gencatan senjata, tegasnya, meskipun Israel terus berupaya menggagalkan segala upaya untuk menenangkan situasi.

“Kairo,” jelas anggota parlemen tersebut, “bertindak di setiap tingkatan untuk mencegah memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama mengingat pengepungan yang mencekik yang diberlakukan oleh pendudukan, yang mengancam nyawa jutaan orang tak berdosa.”

Anggota parlemen itu memperingatkan bahwa langkah Israel hanya akan menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan itu.

“Ini membutuhkan posisi internasional yang kuat yang memaksa negara pendudukan untuk menghormati kewajibannya dan menghentikan pelanggarannya terhadap Palestina,” tambahnya.

Seorang anggota Komite Kesehatan Senat Mesir, Mohamed El-Badry MP, mencatat bahwa “keputusan sewenang-wenang” Netanyahu memperburuk bencana kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Gaza yang menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar yang parah.

“Ini memperlihatkan wajah sebenarnya dari negara pendudukan,” katanya, “yang berusaha memaksakan realitas baru dengan kekerasan di tengah kolusi dan kebungkaman internasional yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan.”

Mesir, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, kata El-Badry, tengah berusaha keras untuk mencegah eskalasi krisis.

“Kairo tidak akan mengizinkan pengesahan rencana apa pun yang menargetkan pemindahan warga Palestina atau memaksakan solusi yang merusak hak-hak sah mereka,” tegasnya.

“Kairo akan terus melindungi keamanan nasional Mesir dan Arab serta mendukung perjuangan Palestina.”

El-Badry meminta PBB dan masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mengambil sikap tegas untuk memaksa Israel membuka perlintasan perbatasan dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan.

Kegagalan untuk melakukannya, ia memperingatkan, dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

06/03/2025 17:43
Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi

TRIBUNNEWS.COM- Israel melantik komandan baru militernya sementara kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran karena Israel menolak untuk memasuki perundingan pada fase kedua gencatan senjata, Reuters melaporkan.

Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun berpangkat mayor jenderal, dipromosikan menjadi letnan jenderal, sebelum secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

“Misi yang diberikan kepada saya jelas, yaitu memimpin IDF menuju kemenangan,” ujarnya.

Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 tawanan Israel dan lima warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

Namun menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan bahwa pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 tawanan yang masih ada.

Pasukan pendudukan Israel telah menarik diri dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi perundingan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan tawanan dan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

Kelompok oposisi di Israel telah memperingatkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha untuk memastikan karier politiknya dengan tidak mengadakan perundingan mengenai tahap kedua kesepakatan tersebut, untuk menenangkan anggota garis keras dari koalisi yang berkuasa.

Israel telah meminta perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan tawanan yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan perundingan mengenai penghentian perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan faksi perlawanan Palestina menyusup ke kota-kota Israel di sekitar wilayah Gaza.

Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan tempat tinggal, mencari perlindungan di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang hancur dibom.

Komandan baru itu juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama kampanye di Gaza.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

06/03/2025 17:36
AS-Hamas Benarkan Pertemuan Rahasia di Qatar untuk Bahas Sandera, Israel Khawatir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengonfirmasi pertemuan rahasia delegasi mereka di Doha, Qatar yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir.

AS dan Hamas membahas upaya pertukaran sandera yang masih tersisa di Jalur Gaza, termasuk sandera yang memegang kewarganegaraan ganda Israel-Amerika.

Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt mengonfirmasi bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas.

“Pembicaraan tersebut sedang berlangsung,” kata Carolnie Levitt dalam konferensi pers, Rabu (5/3/2025).

“Jika menyangkut negosiasi yang Anda maksud, yang pertama dan terutama, utusan khusus yang terlibat dalam negosiasi tersebut memiliki kewenangan,” katanya.

Ia mengatakan Israel telah diberitahu mengenai pembicaraan yang diusulkan oleh AS tersebut.

“Israel telah diajak berkonsultasi,” ujarnya.

Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa dialog yang dilakukan oleh AS dengan berbagai pihak di seluruh dunia untuk mencapai kepentingan terbaik rakyat AS seperti apa yang ditekankan oleh Trump.

“Ini adalah upaya dengan itikad baik untuk melakukan apa yang benar bagi rakyat Amerika,” tambahnya.

Selain AS, seorang pemimpin perlawanan Palestina mengonfirmasi pertemuan delegasi AS dan Hamas di Qatar.

“Pertemuan itu dilakukan atas permintaan Amerika dan Israel terkejut karenanya,” kata sumber tersebut kepada Al-Mayadeen, Rabu malam.

“Utusan Amerika hanya berbicara tentang pertukaran tahanan dan tidak membahas masalah yang terkait dengan gencatan senjata di Jalur Gaza dan berakhirnya perang,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan delegasi AS tidak mengajukan proposal pertukaran khusus.

“Pihak Amerika tidak mengajukan formula khusus untuk pertukaran tahanan, tetapi mendengarkan sudut pandang Hamas,” katanya.

“Utusan Amerika meninggalkan kesan positif dari pertemuannya dengan delegasi kami,” lanjutnya.

Pernyataan AS dan Hamas mengonfirmasi berita yang dilaporkan oleh surat kabar AS, Axios, yang mengatakan pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan langsung dan rahasia dengan Hamas mengenai sandera di Jalur Gaza.

Koresponden politik Axios, Barak Ravid, mengatakan pembicaraan yang dilakukan oleh utusan Donald Trump, Adam Boehler, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena AS tidak pernah berurusan langsung dengan Hamas.

Israel Khawatir dengan Pertemuan AS dan Hamas

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pihaknya mengetahui pertemuan delegasi AS dan Hamas secara langsung di Qatar.

“Israel telah menyampaikan pendapatnya kepada Amerika mengenai pembicaraan tersebut,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

Sementara itu, kedutaan Israel di AS menulis pernyataan bahwa mereka senang jika pembicaraan tersebut berhasil mengembalikan semua sandera.

“Jika perundingan AS-Hamas menghasilkan pengembalian semua tahanan, kami akan senang,” kata kedutaan Israel dalam pernyataannya, seperti diberitakan Al Jazeera.

Di sisi lain, surat kabar Israel Today mengutip sumber pejabat Israel yang mengatakan, “Israel sangat khawatir dengan pembicaraan langsung pemerintahan Trump dengan Hamas.”

Pertemuan delegasi AS dan Hamas yang diadakan di Qatar berlangsung dalam beberapa minggu terakhir, namun belum ada kesepakatan yang dicapai.

Pertukaran sandera gelombang ke-7 pada pertengahan Februari lalu sekaligus mengakhiri tahap pertama perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas yang dimulai pada 19 Januari 2025.

Kedua pihak diharapkan segera mencapai kesepakatan tahap kedua perjanjian tersebut untuk kembali melakukan pertukaran tahanan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

06/03/2025 14:02
MUI Kutuk Serangan Israel di Tepi Barat saat Gencatan Senjata dengan Palestina – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, tindakan Israel yang telah menyerang Tepi Barat sejak awal tahun 2025 adalah perbuatan terkutuk. Sebab, posisi kedua negara saat ini sedang dalam gencatan senjata. Maka dari itu, serangan tersebut menjadi preseden buruk yang akan terus berlanjut di waktu-waktu berikutnya.

“Tindakan ini jelas-jelas mengkhianati hukum internasional dan merusak upaya mewujudkan keamanan dan perdamaian. Oleh karenanya, Dewan Keamanan PBB wajib menjatuhkan hukuman berat atas tindakan penyerangan Israel tersebut,” kata Menurut Sekretaris Panitia Safari Ramadhan MUI Pusat, Yanuardi Syukur dalam Acara Pembukaan Safari Ramadhan ‘Membasuh Luka Palestina’ seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3/2025).

Dia pun mengajak, agar masyarakat dan seluruh lembaga kemanusiaan atau filantropi serta kekuatan civil society untuk semakin mempekokoh koordinasi dan konsolidasi untuk saling tolong-menolong dan bersama-sama memperkuat program kemanusiaan untuk Gaza dan kemerdekaan Palestina. Khususnya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan.

“Saat ini (Ramadan) adalah momentum penting untuk memperkokoh kebersamaan antara pemerintah, MUI, Baznas dan seluruh lembaga filantropi dalam program penyaluran donasi kemanusiaan baik untuk kebutuhan darurat saat ini maupun untuk program rekonstruksi Gaza ke depan,” ajak dia.

Yanuardi pun mendesak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan tidak ada lagi pengkhianatan perjanjian gencatan senjata dari Israel.

“Kami menuntut adanya jaminan dari PBB agar pintu bantuan kemanusiaan untuk Palestina tetap terbuka. Jangan ada upaya-upaya Israel dan pihak-pihak lain untuk memblokade bantuan kemanusiaan tersebut sehingga semakin menyengsarakan kehidupan rakyat Palestina,” minta dia.

Selain itu, menurut Yanuardi, MUI juga meminta agar program rekonstruksi Gaza harus dilakukan dengan tetap menjaga hak-hak dasar kemanusiaan dan kedaulatan Palestina. Oleh karena itu, ide rekonstruksi dari Presiden Donald Trump harus ditolak karena berbasis kepada spirit imperialisme, bukan kepada spirit kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina.

“Menyeru kepada negara-negara OKI dan negara-negara lain yang benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina untuk menjadi garda terdepan inisiasi program rekonstruksi Gaza,” dorong dia.

06/03/2025 09:34
Trump Peringatkan Gaza ‘Kalian Akan Mati’ jika Sandera Israel Tak Dibebaskan

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menghancurkan Gaza jika semua tahanan Israel yang tersisa tidak dibebaskan. Peringatan ini untuk mengultimatum pemimpin Hamas.

“Bebaskan semua sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua jenazah orang yang Anda bunuh, atau semuanya berakhir bagi Anda,” tulisnya di platform Truth Social seperti dilansir AFP, Kamis (6/3/2025).

“Ini peringatan terakhir untuk Anda! Bagi para pemimpin, sekaranglah waktunya meninggalkan Gaza selagi Anda masih memiliki kesempatan,” imbuh Trump.

Trump mengatakan masa depan Gaza akan indah. Namun, itu hanya terjadi jika semua tahanan Israel dibebaskan.

“Kepada rakyat Gaza, masa depan indah menanti, tapi tidak jika Anda menahan sandera. Jika Anda melakukannya, Anda mati,” ucap Trump.

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
adSlot.innerHTML = “;

console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
console.log(“✅ GPT script loaded!”);
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;

currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
}

var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
entries.forEach(function(entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

setTimeout(function () {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
}
}, viewTimeThreshold);
}
} else {
console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 });

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (adSlot) {
ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
observer.observe(adSlot);
}
});

Diketahui, Trump menyampaikan peringatan ini setelah bertemu dengan para sandera yang dibebaskan Hamas. Komentar ini menyusul peringatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut “konsekunsi yang tidak dapat dibayangkan” jika Hamas tidak menyerahkan sisa sandera yang disandera dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu.

06/03/2025 08:47
Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF yang Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas

TRIBUNNEWS.COM – Israel secara resmi melantik seorang panglima baru militernya (IDF) pada Rabu (5/3/2025).

Komandan lama IDF, Jenderal Herzi Halevi secara resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh Eyal Zamir sebagai panglima baru, menurut apa yang dilaporkan oleh surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.

Atas jabatan itu, Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun di mkemiliteran dengan pangkat Mayor Jenderal, kembali dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

Adapun pengunduran diri Herzi Halevi terjadi setelah ia menghabiskan lebih dari dua tahun di jabatannya, berlatar belakang kegagalan militer Israel dalam membendung serangan Banjir Al-Aqsa Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

Surat kabar Israel tersebut melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz secara resmi menunjuk Eyal Zamir sebagai penerus Halevi.

Zamir menjadi Kepala Staf ke-24 dalam ketentaraan Israel.

KEPALA STAF IDF – Foto ini diambil pada Senin (17/2/2025) dari publikasi resmi Kementerian Pertahanan Israel, memperlihatkan foto Eyal Zamir yang resmi diangkat sebagai Kepala Staf IDF untuk menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri pada bulan lalu. (Kementerian Pertahanan Israel)

Keturunan Arab, Kutip Ayat Taurat

Siapa Eyal Zamir?

Khaberni melansir, Eyal Zamir lahir di Eilat, wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Eyal Zamir saat ini berusia 59 tahun dengan latar belakangan keturunan Arab.

“Kakek dari pihak ayahnya beremigrasi dari Yaman pada tahun 1920-an, dan ibunya berasal dari kota Aleppo di Suriah,” kata laporan Khaberni.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel. Dalam tugas militer aktif terakhirnya, Zamir bertugas sebagai pimpinan di Divisi Komando Selatan IDF.

Selama menjadi militer aktif, satu di antara prestasinya adalah saat dia memainkan peran penting dalam penjualan sistem pertahanan rudal Arrow 3 ke Jerman.

Dalam pidato pertamanya sebagai Kepala Staf baru IDF, Rabu, Eyal Zamir dalam upacara pelantikannya di Tel Aviv, mengatakan bahwa tugas dan misi IDF di Gaza belum selesai, terlebih gerakan Hamas masih sangat eksis.

“Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misi belum berakhir,” katanya.

Pernyataan ini adalah pengulangan apa yang diutarakan Eyal Zamir dalam konferensi Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv sebelumnya, saat dia ditunjuk menjadi Kepala Staf IDF bulan lalu.

Saat itu, tulis laporan Khaberni, Eyal Zamir bersumpah, untuk terus berperang melawan milisi perlawanan Palestina, sambil mengutip ayat Taurat yang menyatakan hal itu.

“Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan pertempuran dan tantangan militer. Krisis belum berakhir, dan tantangan masih ada di depan,” kata Zamir, kala itu.

Netanyahu Bertekad Israel Akan Menang

Sementara itu, Netanyahu mengatakan pada upacara pelantikan Zamir kalau Israel “bertekad untuk meraih kemenangan.”

Netanyahu menyapa Zamir dengan mengatakan, “Tanggung jawab yang sangat besar berada di pundak Anda,” seraya menambahkan, “Hasil perang akan berdampak selama beberapa generasi, dan kami bertekad untuk meraih kemenangan.”

AGRESI ISRAEL – Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

Tanda Besar Pecahnya Kembali Perang Gaza

Pernyataan-pernyataan Eyal Zamil ini dinilai sejumlah pengamat geopolitik sebagai sinyalemen kalau Israel segera memulai kembali pertempuran di Gaza yang terjeda selama 42 hari pada tahap I Gencatan Senjata pada Januari 2025 silam.

Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang mensyaratkan penarikan mundur pasukan dari Gaza dan malah meminta perpanjangan Tahap I gencatan senjata.

Belakangan, Israel menyatakan mau melanjutkan negosiasi Tahap II asal Hamas dilucuti persenjataan dan kekuatan militernya, sebuah hal yang ditolak tegas gerakan Palestina tersebut.

“Karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas,” tulis laporan Al Arabiya.

Terkait situasi rapuh ini, Eyal Zamir mengatakan, “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin [tentara Israel] menuju kemenangan,” katanya.

Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

Perang terkait di Lebanon selatan, yang meletus setelah pasukan Hizbullah yang didukung Iran melancarkan serangan rudal terhadap Israel setelah serangan 7 Oktober, juga telah dibungkam oleh perjanjian gencatan senjata terpisah.

Namun, menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan kalau pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 sandera yang masih ada.

Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

HERZI HALEVI – Foto ini diambil dari Telegram IDF pada Jumat (28/2/2025) memperlihatkan Kepala Staf IDF Herzi Halevi bersama sejumlah komandan untuk berbicara tentang kegiatan ofensif di Tepi Barat pada 8 Oktober 2024. (Telegram IDF)

Latar Belakang Mundurnya Herzi Halevi

Pengangkatan Zamir dilakukan setelah serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan keamanan Israel yang membuat ribuan orang bersenjata pimpinan Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang dalam salah satu bencana militer dan keamanan terbesar dalam sejarah Israel.

Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong itu, sehingga sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan yang hancur karena bom.

Namun, ia mengumumkan pada bulan Januari, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, kalau ia akan mengundurkan diri dari komandonya, dan menerima tanggung jawab atas respons IDF yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober itu.

Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui kalau kegagalan mereka memungkinkan terjadinya serangan Hamas itu.

Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan menyelidiki tanggung jawab pemerintahannya.

Eyal Zamir, sang komandan baru IDF kini juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kalau pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

Israel mengatakan Hamas, yang juga dituduh melakukan kejahatan perang oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan banyak kekejaman selama serangan 7 Oktober dan menyiksa para sandera Israel di Gaza. Hamas membantah tuduhan tersebut.

(oln/khbrn/alarby/*)

05/03/2025 23:38
Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

“Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status.

Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and collaborate to create a future of stability and security in the region.

Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

“Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

“Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

Dorong Usulan Trump

Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

“Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

“Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

“Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

Usulan Trump melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan,

“Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

Rincian Proposal Mesir

Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

Rencana tersebut, yang ditinjau oleh Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

“Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

(oln/jns/rtrs/*)

05/03/2025 22:17
Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Israel melantik komandan baru militernya, Eyal Zamir, Rabu (5/3/2025).

Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun dengan pangkat Mayor Jenderal, dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

Ia secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

Pelantikan Eyal Zamir karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza, meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

Setelah dilantik menjadi komandan baru militer Israel, Eyal Zamir mengungkap misi yang diterimanya.

“Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin (tentara Israel) menuju kemenangan,” katanya, Rabu, dilansir Al Arabiya.

Sementara itu, Eyal Zamir mengatakan saat pelantikannya bahwa misi Israel untuk mengalahkan kelompok militan Palestina Hamas “tidak tercapai.”

“Saya menerima komando (militer Israel) dengan kerendahan hati dan kerendahan hati.”

“Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misinya belum tercapai,” kata Zamir, seperti diberitakan Arab News.

Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi telah dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan ribuan orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza.

Sebelumnya, Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, meninggalkan sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang dibom.

Namun, Halevi mengumumkan pada Januari 2025, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, ia akan mengundurkan diri dari komandonya, menerima tanggung jawab atas tanggapan militer yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober.

Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui, kegagalan mereka memungkinkan serangan itu terjadi.

Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan melihat tanggung jawab pemerintahnya.

Komandan baru tersebut juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

Diketahui, pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari 2025 di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat.

Gencatan senjata telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina.

Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa.

Sementara, Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni, Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. Israel melakukan serangkaian serangan udara ke Gaza seiring berakhirnya gencatan senjata tahap I pada 28 Februari 2025. Israel menuntut perpanjangan tahap I, namun ditolak Hamas. (khaberni/tangkap layar)

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dikutip dari Al Jazeera, para pemimpin Arab dengan suara bulat menyetujui rencana lima tahun senilai $53 miliar untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina, untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” daerah kantong pantai tersebut.

Israel, yang mempertahankan blokade terhadap semua makanan, obat-obatan dan bantuan ke Gaza, mengecam usulan tersebut, sementara Gedung Putih mengatakan Trump mendukung visinya untuk Jalur Gaza.

Hamas mengatakan pihaknya menghargai usulan yang dipimpin Mesir dan menyambut baik seruan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden sesegera mungkin.

Warga Palestina di Gaza menyerukan kepada dunia untuk menekan Israel dan mengakhiri blokade barunya terhadap semua pasokan ke daerah kantong itu, menyebut tindakan itu sebagai genosida dan bertujuan membunuh mereka.

PBB mengatakan lebih dari 3.000 anak telah didiagnosis dengan kekurangan gizi akut sejak gencatan senjata Israel-Hamas dan memperingatkan blokade baru dapat membahayakan kemajuan yang dicapai dalam penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa.

Gedung Putih mengatakan usulan Arab untuk rekonstruksi Gaza tidak menjawab kenyataan, daerah kantong itu “saat ini tidak dapat dihuni” dan kembali menggembar-gemborkan rencana pengambilalihan Trump.

Kelompok hak anak mengatakan Israel menahan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Tepi Barat yang diduduki dalam “penahanan administratif” tanpa dakwaan atau pengadilan dan bahwa ia adalah warga Palestina termuda yang tercatat yang ditahan berdasarkan kebijakan tersebut.

Amnesty International menyerukan penyelidikan kejahatan perang atas serangan berulang dan melanggar hukum Israel terhadap petugas kesehatan Lebanon selama perang tahun lalu.

Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.388 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, sementara 111.803 orang terluka.

Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

05/03/2025 20:46
Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

Jakarta –

Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS “mengambil alih” dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan “rencana Arab yang komprehensif,” mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

“Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

Liga Arab juga menyambut baik “keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina”.

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
adSlot.innerHTML = “;

console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
console.log(“✅ GPT script loaded!”);
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;

currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
}

var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
entries.forEach(function(entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

setTimeout(function () {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
}
}, viewTimeThreshold);
}
} else {
console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 });

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (adSlot) {
ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
observer.observe(adSlot);
}
});

Hamas bersikap hati-hati

Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan”. Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal “menyesuaikan diri dengan realitas”, serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

“Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia “tidak memaksakan” rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

Liga Arab ingin cegah ‘Nakba’ kedua

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina “tetap di tanah mereka”, meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap “upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina”, yang menurut mereka akan “membawa seisi kawasan ke babak baru konflik”.

Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan “Nakba,” bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan “membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza”.

Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

Israel blokir bantuan Gaza

Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut “demiliterisasi total Gaza” dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

rzn/yf (ap,afp)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/03/2025 19:03

Tag: Benjamin Netanyahu

Israel Khawatir dengan Pertemuan AS dan Hamas