Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Hari Perempuan Internasional, Hamas Kecam Israel yang Tewaskan 12.000 Wanita Gaza: Noda Kemanusiaan – Halaman all

    Hari Perempuan Internasional, Hamas Kecam Israel yang Tewaskan 12.000 Wanita Gaza: Noda Kemanusiaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2025, Hamas mengutuk pembunuhan lebih dari 12.000 perempuan Palestina di Gaza oleh Israel, menyebutnya sebagai “noda kemanusiaan.”

    “Pembunuhan 12.000 perempuan di Gaza, cedera dan penangkapan ribuan lainnya, serta pengungsian ratusan ribu orang merupakan noda kemanusiaan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari PressTV.

    Hamas menambahkan bahwa perempuan Palestina yang diculik mengalami penyiksaan psikologis dan fisik, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma serta konvensi internasional.

    Kelompok tersebut juga menyoroti standar ganda negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dalam menangani kasus penculikan terhadap perempuan Palestina.

    Pernyataan ini muncul setelah Kepala Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza, Salama Maarouf, mengungkapkan bahwa 12.316 perempuan telah terbunuh akibat perang di Gaza.

    “Hari Perempuan bertepatan dengan berlanjutnya pengepungan Israel dan penghentian bantuan, sementara perempuan di Gaza hidup dalam kondisi kemanusiaan yang mengerikan, menderita kelaparan dan kehausan,” ujar Maarouf.

    Menurut data pemerintah Gaza, serangan Israel juga menyebabkan 2.000 perempuan dan anak perempuan mengalami cacat permanen akibat amputasi.

    Selain itu, 13.901 perempuan menjadi janda, sedikitnya 17.000 ibu kehilangan anak mereka, dan lebih dari 50.000 perempuan hamil mengalami keguguran.

    Israel melancarkan serangan di Gaza pada awal Oktober 2023 setelah Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya yang berbasis di Gaza meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa sebagai respons terhadap penindasan Israel terhadap warga Palestina selama puluhan tahun.

    Perang ini telah menyebabkan kematian sedikitnya 48.446 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 111.852 orang lainnya.

    Upaya Perpanjangan Gencatan Senjata

    Di hari yang sama, tank-tank Israel melepaskan tembakan di Rafah, Gaza selatan, di tengah upaya perpanjangan gencatan senjata.

    Mengutip The New Arab, sedikitnya dua warga Palestina tewas dalam serangan pesawat nirawak Israel yang menargetkan sekelompok orang di daerah tersebut.

    Sementara itu, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menolak seruan internasional untuk mencabut blokade selama seminggu di Jalur Gaza.

    Quds Press Agency melaporkan bahwa kendaraan militer Israel melakukan serangan intensif di lingkungan al-Salam, sebelah timur kota Rafah.

    Di sisi lain, delegasi Hamas tiba di Kairo pada Jumat (7/3/2025) untuk membahas perjanjian gencatan senjata dan mendorong negosiasi guna memasuki tahap kedua kesepakatan tersebut, menurut pernyataan otoritas informasi Mesir.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • 90.000 Jemaah Salat Jumat di Al-Aqsa Meski Dibatasi Israel – Halaman all

    90.000 Jemaah Salat Jumat di Al-Aqsa Meski Dibatasi Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.C0M – Meskipun mengalami pembatasan ketat dari pihak Israel, sekitar 90.000 warga Palestina tetap melaksanakan shalat Jumat pertama bulan Ramadhan di Masjid Al-Aqsa.

    Pembatasan ini mencakup akses yang hanya diperbolehkan bagi pria di atas usia 55 tahun, wanita di atas 50 tahun, dan anak-anak di bawah 12 tahun.

    Pembatasan Akses oleh Israel

    Direktur Jenderal Wakaf Islam di Yerusalem, Sheikh Azzam al-Khatib, menyatakan bahwa meskipun ada pembatasan yang ketat, semangat warga Palestina untuk beribadah tidak surut. “Sekitar 90.000 jemaah menghadiri shalat Jumat di Masjid Al-Aqsa,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

    Sehari sebelum shalat, pihak berwenang Israel mengumumkan pengerahan sekitar 3.000 petugas polisi di Kota Tua Yerusalem dan di pos pemeriksaan menuju kompleks masjid.

    Seorang saksi mata melaporkan bahwa tentara Israel mencegah puluhan ribu warga Palestina melintasi pos pemeriksaan militer menuju Masjid Al-Aqsa.

    Dukungan dari Relawan

    Meskipun pembatasan dan kehadiran pasukan Israel yang signifikan, warga Palestina tetap berusaha untuk mencapai Masjid Al-Aqsa.

    Mereka dibantu oleh kelompok relawan termasuk penjaga Al-Aqsa, pramuka, dan tim keamanan.

    Khatib Jumat Masjid Al-Aqsa, Muhammad Salim Muhammad Ali, memberikan pujian kepada para jemaah atas semangat dan ketekunan mereka.

    Setelah shalat Jumat, jemaah juga melanjutkan dengan melaksanakan shalat jenazah bagi warga Palestina yang meninggal akibat agresi Israel.

    Kebijakan Pembatasan oleh Netanyahu

    Sebelum pengumuman pembatasan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui usulan tersebut.

    Dalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, pemerintah Israel mengikuti aturan pembatasan yang diterapkan tahun lalu.

    Hanya mereka yang memenuhi syarat dan memiliki izin keamanan yang diperbolehkan memasuki kompleks masjid.

    Masjid Al-Aqsa memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam, terutama selama bulan Ramadhan.

    Biasanya, lebih dari 200.000 jemaah hadir di Masjid Al-Aqsa pada Jumat terakhir Ramadhan.

    Namun, kebijakan Israel yang membatasi jumlah jemaah setiap tahunnya terus menjadi sumber ketegangan di wilayah tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Meski Dibatasi Israel, 90.000 Jemaah Hadiri Salat Jumat Pertama Bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa – Halaman all

    Meski Dibatasi Israel, 90.000 Jemaah Hadiri Salat Jumat Pertama Bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pembatasan ketat oleh Israel tidak membuat warga Palestina meruntuhkan niatnya untuk melaksanakan salat Jumat pertama di bulan Ramadhan di Masjid Al-Aqsa.

    Direktur jenderal Wakaf Islam di Yerusalem, Sheikh Azzam al-Khatib mengatakan bahwa sekitar 90.000 warga Palestina berbondong-bondong untuk melaksankan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa.

    “Sekitar 90.000 jemaah menghadiri salat Jumat di Masjid Al-Aqsa,” kata Sheikh Azzam al-Khatib, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Seperti diketahui, Israel telah memberlakukan pembatasan akses masjid Al-Aqsa.

    Sehingga yang diperbolehkan masuk ke kompleks Masjid Al-Awsa hanyalah pria di atas usia 55 tahun, wanita di atas 50 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Tidak hanya itu, pasukan polisi Israel dikerahkan secara besar-besaran di sekitar masjid dan di seluruh Kota Tua Yerusalem.

    Hal tersebut telah diumumkan oleh pihak berwenang Israel pada hari Kamis (6/3/2025).

    Di mana sekitar 3.000 petugas dikerahkan di kota tua dan di pos pemeriksaan menuju kompleks Al-Aqsa.

    Seorang saksi mata mengatakan bahwa tentara Israel mencegah puluhan ribu warga Palestina melintasi pos pemeriksaan militer untuk menuju Masjid Al-Aqsa.

    Meski pembatasan dan pengerahan ribuan pasukan Israel telah diumumkan sehari sebelumnya, ini tidak membuat semangat warga Palestina untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa runtuh.

    Warga Palestina yang ingin menuju ke Masjid Al-Aqsa dibantu oleh kelompok relawan, termasuk penjaga Al-Aqsa, pramuka, dan tim keamanan.

    Atas semangat warga Palestina ini, khatib Jumat Masjid Al-Aqsa, Muhammad Salim Muhammad Ali memberikan pujian pada para jemaah.

    Setelah salat Jumat selesai, jemaah melanjutkan melaksanakan salat jenazah bagi warga Palestina yang meninggal akibat agresi Israel.

    Netanyahu Setujui Pembatasan Masjid Al-Aqsa

    Sebelum adanya pengumuman pembatasan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyutujui usulan tersebut pada Kamis (6/3/2025).

    Dalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Netanyahu, pemerintah mengikuti aturan pembatasan tahun lalu dengan hanya mengizinkan sejumlah jemaah untuk memasuki Masjid Al-Aqsa.

    Berdasarkan aturan pada tahun lalu, hanya laki-laki di atas usia 55 tahun, perempuan di atas usia 50 tahun, dan anak-anak di bawah usia 12 tahun yang boleh memasuki kompleks masjid.

    Namun mereka harus memiliki izin keamanan terlebih dahulu dan telah menjalani pemeriksaan keamanan menyeluruh di titik penyeberangan yang ditentukan.

    Masjid Al-Aqsa memiliki makna keagamaan dan spiritual yang sangat penting bagi umat Islam, terutama selama Ramadan.

    Ribuan jemaah berkumpul setiap hari untuk menjalankan salat Tarawih dan Jumat, dengan jumlah yang meningkat pesat menjelang akhir bulan suci.

    Biasanya, lebih dari 200.000 orang hadir di Masjid Al-Aqsa pada Jumat terakhir Ramadan.

    Namun, kebijakan Israel yang membatasi jumlah jemaah setiap tahunnya telah menjadi sumber ketegangan yang berulang.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Masjid Al-Aqsa dan Konflik Palestina vs Israel

  • Houthi Gertak Israel, Ancam Bakal Hujani Laut Merah Pakai Rudal jika Blokade Gaza Tak Dicabut – Halaman all

    Houthi Gertak Israel, Ancam Bakal Hujani Laut Merah Pakai Rudal jika Blokade Gaza Tak Dicabut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militan Houthi di Yaman mengultimatum Israel, mengancam akan melanjutkan serangan ke kapal-kapal Israel yang melintas di Laut Merah.

    Ancaman itu dilontarkan Houthi jika Israel tidak segera mencabut blokade pangan dan bantuannya ke Gaza dalam waktu empat hari.

    “Jika musuh Israel terus mencegah masuknya bantuan ke Jalur Gaza dan terus menutup sepenuhnya penyeberangan serta mencegah masuknya makanan dan obat-obatan ke Gaza, kami akan melanjutkan operasi angkatan laut kami terhadap musuh Israel, dan kami akan menghadapi pengepungan dengan pengepungan,” tegas Pemimpin kelompok Ansar Allah atau Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, mengutip Palestine Chronicle.

    “Kami umumkan ke seluruh dunia bahwa kami akan memberikan masa tenggang empat hari. Ini adalah masa tenggang bagi para mediator dalam upaya mereka,” imbuhnya.

    Houthi menuding Israel telah menghindari kewajibannya terkait berkas kemanusiaan, bahkan Israel dengan sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata.

    Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Hamas yang menunjukkan komitmen memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian tersebut.

    Alasan tersebut yang membuat Houthi murka, hingga mengancam akan menghujani Laut Merah dengan rudal jika Israel tak kunjung mencabut blokade Gaza.

    Merespon tindakan Houthi, Gerakan Perlawanan Palestina Hamas memuji militan Yaman tersebut.

    Hamas mengatakan bahwa keputusan Houthi adalah “perpanjangan dari dukungan dan dukungan yang diberikan selama perang pemusnahan di Jalur Gaza.”

    Netanyahu Gunakan Blokade Untuk Tekan Hamas

    Tindakan keras Houthi diambil di tengah terhentinya negosiasi mengenai tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata, yang telah mengakhiri perang 15 bulan yang menghancurkan di Gaza.

    Bersamaan dengan itu Israel mengumumkan keputusannya mencegah bantuan memasuki Gaza pada tanggal 2 Maret, hari yang sama dengan berakhirnya tahap pertama perjanjian gencatan senjata yang telah berlangsung selama 42 hari.

    Netanyahu berdalih pemblokiran dilakukan untuk menekan Hamas agar menyetujui usulan utusan Donald Trump, Steve Witkoff terkait perpanjangan gencatan senjata yang diajukan oleh

    Dalam persyaratan tersebut AS dan Israel menginginkan agar tahap pertama gencatan senjata yang berakhir pada 1 Maret 2025 diperpanjang hingga Paskah.

    Namun Hamas menolak perpanjangan sementara yang diusulkan oleh utusan Donald Trump, Steve Witkoff, karena mereka merasa bahwa proposal tersebut tidak memenuhi tujuan utama mereka dalam hal pembebasan Palestina.

    Dalam konteks ini, Hamas lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka secara langsung, tanpa kompromi yang dirasa merugikan posisi mereka.

    Hamas bersikeras bahwa negosiasi harus segera berlanjut ke fase kedua.

    Yaitu mencakup penghentian perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Perselisihan inilah yang membuat kesepakatan gencatan senjata tahap satu berakhir, Israel yang murka lantas menghentikan masuknya semua barang dan pasokan bantuan ke Jalur Gaza mulai dari Minggu (2/3/2025).

    Gaza Kiamat Pangan dan Alat Medis

    Imbas blokade yang dilakukan Israel warga Gaza terancam mengalami kiamat pangan akibat krisis bahan makanan.

    Dalam keterangan resmi PBB yang dikutip dari Arab News, stok bahan makanan yang tersimpan di gudang PBB saat ini hanya cukup untuk menjaga dapur umum selama kurang dari dua minggu, 

    Hal tersebut disampaikan usai Israel memblokade bantuan kemanusiaan dan impor bahan pangan yang  masuk ke Jalur Gaza.

    Tak hanya itu Israel juga turut melakukan pemblokiran akses bahan bakar, obat-obatan, dan persediaan penting lainnya.

    Kelompok bantuan, termasuk CARE, melaporkan bahwa truk yang membawa makanan, pasokan medis, dan material tempat berlindung dijadwalkan mencapai Gaza namun telah dihentikan.

    Membuat seluruh rumah sakit di Gaza hampir tidak berfungsi.

    Dr Mohammed Awad, seorang ahli bedah saraf dari Asosiasi Medis Palestina Australia Selandia Baru (PANZMA), menjadi sukarelawan di Khan Younis, bagian selatan Gaza mengatakan kekurangan pasokan medis dasar terlihat jelas di semua rumah sakit di kota tersebut. 

    “Dalam kasus saya, materi ruang operasi sangat kurang. Kami tidak dapat mencapainya saat ini, dan kami harus bekerja dalam kondisi ekstrem,” kata Awad kepada Al Jazirah.

    “Mereka benar-benar mendapat manfaat dari tingkat layanan yang di bawah standar. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki, menggunakan peralatan yang tidak seharusnya mereka gunakan untuk menutupi kekurangan mereka. Semua bantuan untuk rumah sakit harus tiba,” imbuhnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Bidik Gaza, Eyal Zamir Langsung Rombak IDF: Depak Hagari, Bentuk Dua Brigade Baru, 2025 Tahun Perang – Halaman all

    Bidik Gaza, Eyal Zamir Langsung Rombak IDF: Depak Hagari, Bentuk Dua Brigade Baru, 2025 Tahun Perang – Halaman all

    Eyal Zamir Langsung Rombak IDF: Depak Hagari, Bikin Brigade Tank Tambahan, 2025 Tahun Perang!

     

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Staf baru Angkatan Darat Israel (IDF), Eyal Zamir, dilaporkan langsung merombak struktur kepemimpinan IDF beberapa jam setelah menduduki jabatannya, menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri.

    Anadolu, mengutip media Israel, Jumat (7/3/2025) melaporkan kalau Eyal Zamir memutuskan untuk menunjuk Mayor Jenderal Yaniv Asor sebagai komandan Komando Selatan, dan Itzik Cohen sebagai kepala Divisi Operasi dan mempromosikannya ke pangkat Mayor Jenderal.

    “Kepala Staf baru IDF juga menyetujui perubahan struktural di militer Israel, dengan menganggap tahun 2025 sebagai “tahun perang, dengan fokus pada Gaza dan Iran,” menurut media Israel dikutip Anadolu.

    Sebelumnya pada Rabu malam, Eyal Zamir secara resmi menduduki jabatannya, menggantikan Halevi, yang mengundurkan diri pada Januari, dan mengumumkan tanggung jawabnya atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Upacara pelantikan Zamir berlangsung di markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di hadapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat, dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Herzi Halevi.

    “Setelah resmi mengemban tugasnya, Zamir mengadakan pertemuan pertamanya dengan Forum Staf Umum IDF , di mana ia menyampaikan arahan dan keputusan utama,” menurut laporan Channel 14 Israel.

    LARAS TANK MERKAVA – Foto tangkap layar Khaberni, Rabu (12/2/2025) menunjukkan pasukan Israel (IDF) menjejerkan posisi laras meriam tank Merkava dalam agresi militer di Gaza. Pasukan Israel dijegal krisis keuangan saat mereka berniat melanjutkan perang di Gaza karena potensi berakhirnya gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Bentuk Dua Brigade Baru IDF

    Menurut sumber yang sama, Zamir mengumumkan penunjukan Mayor Jenderal (Cadangan) Sami Turgeman sebagai kepala tim yang akan dibentuk untuk memeriksa investigasi atas peristiwa 7 Oktober, mengambil pelajaran darinya, dan menyerahkan laporan langsung kepadanya.

    Eyal Zamir, dilaporkan memerintahkan pembentukan brigade tank baru IDF, di samping pembentukan brigade infanteri baru.

    “Zamir memutuskan untuk membubarkan “Divisi Strategi dan Iran” yang dibentuk pada tahun 2020. Dia lalu memutuskan membentuk brigade tank tambahan, mempelajari pembentukan brigade infanteri tambahan, dan menyusun kembali unit pengintaian lapis baja yang sudah dibongkar,” menurut laporan media Israel tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, Eyal Zamir mengatakan kalau 2025 akan menjadi “tahun perang. Dengan fokus pada Gaza dan Iran serta mempertahankan dan memperdalam pencapaian di bidang lain,” menurut Channel 14.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Depak Daniel Hagari

    Eyal Zamir, juga memutuskan untuk memberhentikan tugas juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam beberapa minggu mendatang, menurut apa yang dilaporkan oleh Channel 14 Israel.

    Koresponden saluran tersebut melaporkan kalau, “Zamir telah membuat keputusan untuk menggantikan Hagari, dan diharapkan seorang perwira tempur dari pasukan darat akan ditunjuk untuk posisi ini dalam waktu dekat.” 

    Pada bulan Maret 2024, sejumlah pejabat senior dalam perangkat propaganda dan media IDF mengundurkan diri, dipimpin oleh Kolonel Shlomit Miller-Butbul, yang dianggap sebagai orang kedua dalam komando di Departemen Juru Bicara IDF setelah Daniel Hagari.

    Selain itu ada juga pengunduran diri Moran Katz, kepala departemen komunikasi di Unit Juru Bicara IDF, dan Letnan Richard Hecht, juru bicara IDF untuk urusan media luar negeri.

    Sebelum menduduki jabatan juru bicara “angkatan darat”, Hagari adalah komandan unit “Shayetet 13”, menjabat sebagai asisten mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, dan juga merupakan bagian dari tim inti Menteri Benny Gantz.

    Perlu dicatat kalau media Israel sebelumnya telah meliput keterkejutan yang dialami IDF setelah serangkaian pengunduran diri besar-besaran para petingginya.

    Herzi Halevi, Kepala Staf, adalah orang pertama yang mengundurkan diri, diikuti oleh sejumlah pemimpin militer, termasuk kepala Divisi Operasi di IDF, Oded Basiuk, yang mengundurkan diri setelah gagal mengusir serangan 7 Oktober 2023.

    Siap Kembali Perang ke Gaza

    Eyal Zamir, juga mengatakan bahwa tentara Israel harus memutuskan pertempuran melawan Hamas.

    Dia mengindikasikan, IDF segera mengerahkan kembali pasukan ke Gaza guna kembali berperang dengan tujuaan utama pembebasan sandera Israel di tangan Hamas.

    “Kami sedang bersiap untuk kembali bertempur dan masalah penculikan menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

    Situs Israel, Walla melaporkan kalau Zamir merencanakan manuver skala besar di Jalur Gaza dan meningkatkan tekanan militer terhadap Hamas.

    PANGLIMA PERANG BARU – Kepala Staf baru Militer Israel (IDF), Eyal Zamir. Pergantian panglima perang ini dilaporkan akan mengubah sifat pertempuran di Gaza, sebuah sinyal yang mengindikasikan Israel tak mau meneruskan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Pajang Foto Sandera Israel di Markas IDF

    Kepala Staf baru IDF juga menanggapi soal sandera Israel yang masih berada di tangan Hamas di Gaza dengan mengatakan bahwa, “Kepulangan mereka merupakan kewajiban moral”.

    Dia juga mengatakan kalau “tentara Israel akan berupaya untuk membawa mereka semua kembali.”

    Ia mengatakan, foto-foto para tahanan tersebut akan dipajang di kantor Kepala Staf hingga mereka kembali.

    Selama kariernya, Zamir memegang posisi militer terkemuka, termasuk Wakil Kepala Staf, Panglima Wilayah Selatan, dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan.

    Zamir diketahui dekat dengan Netanyahu dan Katz, dan juga dipandang sebagai sosok yang memiliki hubungan kuat dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant.

    Pengangkatannya ke jabatan terjadi pada momen kritis kelanjutan gencatan senjata.

    Israel mengatakan pihaknya sedang bersiap untuk melanjutkan perang di Gaza meskipun ada perjanjian gencatan senjata sejak 19 Januari.

    Minggu tengah malam lalu, 28 Februari 2025, tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang berlangsung selama 42 hari, secara resmi berakhir tanpa persetujuan Israel untuk memasuki tahap kedua dan mengakhiri perang.

     

    (oln/khbrn/anadolu/chn14/*)

     
     

  • Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Baru Rudal Bawah Tanah – Halaman all

    Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Baru Rudal Bawah Tanah – Halaman all

    Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Ketiga Rudal Bawah Tanah

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara militer Israel (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan kalau Tel Aviv telah mengawasi latihan perang terbaru yang digelar angkatan bersenjata Iran baru-baru ini.

    Latihan perang militer Iran yang dimaksud adalah Latihan Militer Zolfaqar 1403.

    Tentara Iran mengadakan latihan militer berskala besar Zolfaqar 1403 pada akhir Februari di daerah sepanjang garis pantai strategis Makran di bagian selatan negara itu, Laut Oman, dan ujung utara Samudra Hindia, yang meluas hingga garis lintang 10 derajat.

    “IDF melakukan penilaian berkelanjutan secara terus-menerus untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario, termasuk defensif dan ofensif,” kata Daniel Hagari dikutip dari MNA, Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar mengenai latihan militer Iran.

    RUDAL BALISTIK – Tangkap layar dari MNA, Jumat (7/3/2025) yang menunjukkan peluncuran rudal Balistik militer Iran dari sebuah pangkalan rudal bawah tanah di negara tersebut. Kekuatan ini dipamerkan Iran dalam latihan perang bertajuk Zolfaqar 1403 yang dipantau serius oleh Israel, musuh utama Iran.

    Pangkalan Rudal Bawah Tanah Ketiga

    Kantor berita Rusia, Sputnik baru-baru ini menulis tentang latihan Iran tersebut.

    Laporan menyatakan, Zolfaqar 1403, latihan perang skala besari ini menyibak satu lagi kekuatan militer Iran berupa pangkalan rudal bawah tanah ketiganya bulan lalu.

    Pangkalan ini terletak di Iran selatan dan dilengkapi dengan rudal jelajah.

    Rudal ini dirancang untuk menyerang kapal perusak musuh di perairan selatan yang strategis, kata Sputnik.

    Rudal ini diklaim berkualitas tinggi, dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik, sehingga sulit dicegat musuh.

    Rudal jelajah angkatan laut IRGC, yang disebut “Qadr-380,” memiliki jangkauan lebih dari 1.000 kilometer.

    Situs web jaringan berita Sky News menulis bahwa Iran telah menunjukkan pangkalan angkatan laut IRGC bawah tanah yang mampu menghadapi “musuh kecil dan besar.”

    FOTO FILE IRGC – Pasukan khusus Korps Garda Revolusi Islam Iran berpartisipasi dalam latihan militer di lokasi yang dirahasiakan di dekat kota pelabuhan selatan Iran, Bandar-e-Jask, pada hari Senin, 03 April 2006. (Hossein Fatemi / Middle East Images / Middle East Images via AFP)

    160 Latihan Khusus

    Laksamana Muda Habibollah Sayyari, wakil kepala Angkatan Darat Iran untuk Koordinasi, mengatakan pada Senin kemarin kalau pasukannya telah berhasil melaksanakan lebih dari 160 latihan khusus selama manuver militer gabungan Zolfaqar 1403 baru-baru ini di selatan negara itu.

    Press TV melaporkan, berbagai unit infanteri, lapis baja dan mekanik, sistem pertahanan udara, kendaraan bawah air tak berawak (UUV), kapal permukaan tak berawak (USV) serta pembom strategis angkatan udara untuk dukungan logistik berpartisipasi dalam latihan tersebut.

    Sayyari mengatakan, manuver itu digelar di wilayah yang luas dengan disaksikan sejumlah besar pasukan dari berbagai satuan dengan mobilitas sangat tinggi dan perlengkapan beragam.

    Dikatakannya, tidak sedikit insiden terjadi selama latihan berlangsung meski seluruh kegiatan dan berbagai peluncuran dilakukan baik di darat, udara, laut dan di bawah air.

    “Hal ini mencerminkan tingginya presisi dan keterampilan personel Angkatan Darat Republik Islam Iran dalam melakukan operasi tempur,” kata Sayyari.

    Ia mengatakan latihan Zolfaqar 1403 mencapai target utamanya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan pencegahan Angkatan Darat Iran dalam menghadapi ancaman apa pun saat ini dan di masa mendatang.

    Panglima tertinggi mengatakan latihan yang sukses tersebut telah meningkatkan moral rakyat Iran dan membuat mereka menyadari tingginya tingkat kesiapan Angkatan Bersenjata dalam menghadapi ancaman apa pun.

    Angkatan Bersenjata Iran dengan dukungan rakyat selalu siap untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dan Revolusi Islam, katanya, seraya menambahkan bahwa kemampuan seperti itu pasti akan meningkat di masa mendatang.

    Pasukan militer Iran mengadakan latihan rutin sesuai jadwal terperinci di berbagai wilayah negara untuk menguji persenjataan dan peralatan mereka serta mengevaluasi kesiapan tempur mereka.

    Pejabat Iran telah berulang kali menegaskan kalau negaranya tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi.

    Sebagai latar belakang, latihan besar perang Iran ini di tengah meningkatnya permusuhan negara itu dengan Israel yang sudah beberapa kali bertukar serangan langsung dalam dua tahun terakhir.

    LATIHAN GABUNGAN – Tangkapan layar YouTube WION pada Jumat (7/3/2025) yang menunjukkan Angkatan Udara Israel dan Angkatan Udara AS melakukan latihan udara gabungan pada Selasa (4/3/2025). Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada hari Kamis (6/3/2025) bahwa Angkatan udara Israel dan AS telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur. (Tangkapan layar YouTube WION)

    Latgab AS-Israel

    Di sisi lain, IDF mengatakan pada hari Kamis (6/3/2025) kalau Angkatan udara Israel dan Amerika Serikat (AS) telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur.

    Latihan gabungan yang melibatkan pesawat pengebom jarak jauh ini terjadi pada Selasa (4/3/2025).

    Latihan ini dilakukan pada saat yang sangat kritis, kemungkinan menunjukkan pesan kepada Iran atas adanya potensi serangan terhadap fasilitas nuklir Teheran.

    Dua jenis jet tempur terlihat melintasi langit Mediterania Timur pada saat itu.

    “Jet tempur F-35 dan F-15 Israel ikut serta dalam latihan di Mediterania Timur bersama pesawat pengebom strategis jarak jauh B-52 AS,” kata tentara Israel, dikutip dari Middle East Eye.

    Seperti diketahui, pesawat B-52 milik AS memiliki kemampuan untuk membawa bom untuk menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran.

    Latihan gabungan ini dianggap sebagai unjuk kekuatan terhadap Teheran selama masa ketegangan.

    “Latihan tersebut difokuskan pada koordinasi operasional antara kedua militer untuk “meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai ancaman regional,” tambah IDF, dikutip dari Xinhua News.

    Latihan tersebut dilakukan pada saat yang sensitif di Timur Tengah.

    Di mana gencatan senjata Israel-Hamas masih belum ada kesepakatan hingga saat ini.

    Sementara Israel mengancam akan menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan potensi dukungan AS.

    Dukungan AS yang diberikan untuk Israel dalam menyerang fasilitas nuklir Iran sempat diungkapkan oleh Presiden Trump pada bulan Februari, lalu.

    Ia mengatakan lebih suka membuat kesepakatan dengan Iran tentang non-nuklir.

    Namun jika tidak berhasil, ia mengancam akan mengebom Iran.

    Pada hari Kamis, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan dan memeriksa kapal tanker minyak Iran di laut.

    Ini mengacu pada perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah perdagangan senjata pemusnah massal.

    Trump mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan Inisiatif Keamanan Proliferasi 2003 untuk mencoba dan menghentikan ekspor minyak Iran.

    Trump telah berjanji untuk kembali melakukan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran.

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat setelah pada 2018, di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Di mana saat itu Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang membatasi pengembangan nuklir Iran. 

    Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian Iran dan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman untuk  mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai membatalkan komitmennya.

     

    (oln/presstv/mna/*)

     

  • Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Menghalangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru

    TRIBUNNEWS.COM- Dengan AS yang mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, kampanye antikebebasan berbicara sedang berlangsung di Inggris untuk merusak peluncuran buku baru, Understanding Hamas: And Why That Matters, di sebuah universitas di Inggris.

    Dalam apa yang dilihat sebagai serangan langsung terhadap kebebasan akademis, kelompok-kelompok pro-Israel terkemuka dan publikasi media Zionis telah melakukan upaya bersama untuk membatalkan acara tersebut.

    Kampanye ini melibatkan seruan agar pemerintah campur tangan, dan protes terorganisir yang ditujukan pada apa yang dianggap sebagai intimidasi terhadap pembicara dan peserta. 

    Meskipun ada upaya ini, penerbit buku telah memberi tahu bahwa London School of Economics (LSE) tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan acara tersebut, meskipun dengan keamanan yang lebih ketat.

    Digambarkan tidak sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas, buku yang disunting bersama oleh Helena Cobban dan Rami G Khouri ini disajikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gerakan yang telah menjadi pemain kunci di kawasan tersebut.

    Melalui serangkaian percakapan para ahli, buku ini meneliti transisi Hamas dari aktivisme sosial dan keagamaan ke keterlibatan politik nasional, hubungan rumit antara sayap politik dan militernya, dan evolusi ideologisnya. 

    Secara khusus, buku ini menyoroti bagaimana Hamas telah menjauh dari kecenderungan anti-Yahudi sebelumnya, dan kini membingkai perlawanannya sebagai penentangan terhadap Zionisme — sebuah ideologi politik yang menganjurkan supremasi Yahudi di Palestina — alih-alih menentang Yudaisme atau orang-orang Yahudi.

    Buku ini menantang narasi dominan Barat yang sering kali menyamakan sikap politik Hamas dengan permusuhan agama terhadap orang Yahudi, dengan tujuan memberikan perspektif yang lebih jujur ​​dan bernuansa tentang motivasi dan tindakannya.

    Cobban, seorang jurnalis kawakan dan peneliti hubungan internasional, telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari perkembangan politik dan strategis di Timur Tengah. 

    Ia adalah penulis sejumlah buku, termasuk The Palestinian Liberation Organisation , dan merupakan kolumnis lama untuk Christian Science Monitor dan Al-Hayat. 

    Pada tahun 2010, ia mendirikan Just World Books dan kemudian mendirikan Just World Educational, tempat ia sekarang menjabat sebagai presiden.

    Rekan penulis Khouri, seorang komentator dan jurnalis Kristen Palestina, juga telah menghabiskan waktu puluhan tahun menganalisis politik di wilayah tersebut. 

    Keluarganya berasal dari Nazareth, dan ia telah menjadi tokoh terkemuka dalam diskusi tentang identitas dan perlawanan Palestina.

    Dalam diskusi baru-baru ini tentang buku tersebut, Cobban menjelaskan asal usul proyek tersebut, dengan menekankan bahwa wacana publik Barat seputar Hamas telah dibentuk oleh mitos, disinformasi, dan agenda politik. 

    Ia mencatat bahwa meskipun sebagian besar diskusi tentang krisis saat ini berfokus pada dimensi kemanusiaan, hanya sedikit yang bersedia terlibat dengan kelompok tersebut. 

    Penghindaran ini, menurutnya, hanya memicu kesalahpahaman dan mencegah keterlibatan serius dengan realitas di lapangan.

    Cobban menekankan bahwa salah satu hal penting yang dapat diambil dari buku tersebut adalah bahwa Hamas tidak dapat begitu saja disingkirkan atau disingkirkan. 

    Hamas bukanlah organisasi monolitik, melainkan gerakan yang kompleks dengan berbagai konstituen dan sejarah panjang adaptasi politik. 

    Ia menunjukkan bahwa Hamas telah berulang kali mengisyaratkan kesediaannya untuk berunding, tetapi hal ini sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan Barat yang terus bersikeras agar kelompok tersebut dikecualikan sepenuhnya. 

    Buku tersebut juga menantang anggapan bahwa Hamas adalah anomali, dengan menyatakan bahwa Hamas merupakan cerminan sentimen Palestina yang lebih luas.

    Waktu peluncuran buku ini penting. Pemerintahan Trump, yang secara tradisional mendukung Israel tanpa syarat, kini terlibat dalam negosiasi langsung dengan Hamas terkait pembebasan tawanan. 

    Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mengabaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh lebih mengutamakan kelangsungan politiknya daripada mengamankan pembebasan para sandera.

    Penerbitan buku ini juga terjadi di tengah perdebatan baru mengenai kebijakan Barat terhadap Hamas. 

    Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah mengakui bahwa keputusan untuk memboikot Hamas setelah kemenangannya dalam pemilu 2006 adalah sebuah kesalahan , dan mengakui bahwa keterlibatan diperlukan untuk setiap resolusi konflik Israel-Palestina.

    Dorongan untuk menekan peluncuran buku tersebut telah memicu kemarahan di kalangan pendukung kebebasan berbicara, yang memperingatkan bahwa membiarkan tekanan tersebut untuk mendikte wacana akademis merupakan preseden yang berbahaya. 

    Para kritikus berpendapat bahwa pembatasan diskusi tentang Hamas — terutama pada saat AS sendiri terlibat dengan kelompok tersebut — mencerminkan standar ganda yang dirancang untuk membungkam perdebatan yang terinformasi tentang Palestina.

    Meskipun adanya intimidasi, acara tersebut akan tetap berjalan dengan panel pakar terkemuka, termasuk Catherine Charrett, dosen senior Hubungan Internasional di Universitas Westminster; Jeroen Gunning, profesor tamu di LSE Middle East Centre; Mouin Rabbani, salah satu editor Jadaliyya dan mantan analis di International Crisis Group; dan Michael Mason, direktur LSE Middle East Centre.

    Cobban menekankan bahwa buku ini bukan tentang mendukung atau menentang Hamas, tetapi tentang memastikan bahwa para pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran gerakan tersebut. 

    Salah satu editor Khouri menyuarakan sentimen ini, dengan menyatakan bahwa Hamas tidak dapat diabaikan dalam diskusi yang berarti tentang masa depan kawasan tersebut.

     

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

    Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sebanyak 3.000 personel kepolisian bersenjata dikerahkan ke Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di Yerusalem Timur menjelang salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

    Dalam pernyataannya, polisi Israel mengatakan personel tambahan itu akan dikerahkan di seluruh kota.

    Termasuk di dekat tempat penyeberangan dan di gang-gang Kota Tua yang bakal dihadiri masyarakat salat Jumat di masjid Al Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam.

    PM Netanyahu tak mengungkap alasan pihaknya mengerahkan ribuan polisi ke kompleks masjid Al Aqsa.

    Namun langkah ini disinyalir merupakan upaya terbaru Netanyahu untuk membatasi akses warga Palestina yang akan memasuki masjid Al Aqsa untuk melakukan ibadah salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

    Akses Jamaah Masjid Al-Aqsa Dibatasi

    Sejak awal Ramadan, Israel telah membatasi masuknya jamaah Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat ke masjid Al Aqsa.

    Lewat kebijakan tersebut, Israel hanya mengizinkan warga Palestina dari Yerusalem Timur dan penduduk Israel keturunan Palestina untuk mengakses situs tersebut.

    Pejabat keamanan juga hanya mengizinkan masuk anak-anak yang lebih muda dan orang dewasa yang lebih tua, yaitu anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun.

    Adapun pembatasan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel, bertahun-tahun negara zionis ini terus memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses masuk ke kompleks tersebut.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir berpendapat pembatasan perlu dilakukan untuk menjaga keamanan masjid demi menghindari kerusuhan atau eskalasi situasi yang lebih besar.

    Ia berdalih selama bulan Ramadhan ribuan jemaah dari kalangan umat Islam berbondong-bondong melakukan ibadah.

    Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan yang lebih besar, terutama di Yerusalem yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.

    Namun menurut pandangan umat Palestina, pembatasan merupakan bagian dari kebijakan Israel yang lebih luas untuk menyenangkan kaum Yahudi di Yerusalem Timur, dan menghapus identitas Arab dan Islam di Masjid Al Aqsa.

    Ini karena Israel menginginkan kontrol atas Masjid Al-Aqsa. Bagi Israel, kontrol atas situs ini tidak hanya penting dari perspektif agama dan identitas nasional, tetapi juga memiliki nilai penting dalam hal keamanan.

    Menguasai tempat-tempat suci dan kawasan penting ini memberi Israel posisi yang lebih kuat dalam perundingan politik dan menjaga kestabilan mereka di wilayah tersebut, meskipun hal ini memicu ketegangan dengan masyarakat internasional dan dunia Muslim.

    Hamas Ajak Warga Palestina ke Al Aqsa

    Merespon pembatasan yang dilakukan Netanyahu, Hamas dengan tegas mengecam rencana Israel yang membatasi akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan. 

    Sebagai bentuk penolakan atas usulan rencana Netanyahu, di Telegram Hamas menyerukan warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta warga Arab Israel untuk datang dalam jumlah besar ke kompleks Al-Aqsa.

    “Jadikan hari-hari dan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah didedikasikan untuk ibadah, keteguhan hati, dan perlawanan terhadap musuh dan pemukim (ilegal), serta untuk mempertahankan Yerusalem dan Al Aqsa sampai terbebas dari pendudukan,” kata Hamas.

    Tak hanya itu, Hamas juga meminta Organisasi Kerja Sama Islam dan masyarakat internasional untuk mengambil “tindakan serius”.

    Memastikan bahwa rakyat Palestina dapat menjalankan ibadah keagamaan mereka dengan bebas.

    Ini lantaran Masjid Al Aqsa memiliki makna keagamaan dan spiritual yang sangat penting selama bulan Ramadhan bagi umat Islam, karena merupakan salah satu tempat tersuci dalam Islam.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Perusahaan Terafiliasi Israel Beri Bantuan Palestina, Ketua MUI Sebut Kamuflase!

    Perusahaan Terafiliasi Israel Beri Bantuan Palestina, Ketua MUI Sebut Kamuflase!

    Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, M.A menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Israel yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ia menilai upaya yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut hanya kamuflase.

    Menurut Sudarnoto, upaya perusahaan-perusahaan dalam memberikan bantuan kepada Palestina tidak ada artinya. Hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.

    “Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam acara Taujihat Palestina bertema ‘Membasuh Luka Palestina 2025’ di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2025.
    Boikot sebagai bentuk konsistensi
    Saat ini, aksi boikot terhadap produk-produk ataupun perusahaan berkaitan dengan Israel masih terus digaungkan. Berbagai elemen mulai dari MUI, Baznas, hingga berbagai organisasi filantropi serta pejuang kemanusiaan di Indonesia bersatu menyerukan aksi boikot tersebut.

    Menurut Prof. Sudarnoto aksi boikot menjadi semakin relevan, mengingat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
     

    “Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ucapnya tegas.

    Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Israel tetap melancarkan serangan kepada Palestina meski kesepakatan gencatan senjata sudah berlaku pada 19 Januari 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, memasuki awal Ramadan, Netanyahu memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi masyarakat di sana.

    “Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ujar Prof. Sudarnoto.
    Fatwa MUI: boikot produk terafiliasi Israel
    Aksi boikot ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga saat ini, Fatwa MUI tersebut kini tetap berlaku, bahkan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.

    Salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Mereka telah mengidentifikasi 10 produk utama yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel.

    Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, M.A menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Israel yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ia menilai upaya yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut hanya kamuflase.
     
    Menurut Sudarnoto, upaya perusahaan-perusahaan dalam memberikan bantuan kepada Palestina tidak ada artinya. Hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.
     
    “Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam acara Taujihat Palestina bertema ‘Membasuh Luka Palestina 2025’ di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2025.

    Boikot sebagai bentuk konsistensi

    Saat ini, aksi boikot terhadap produk-produk ataupun perusahaan berkaitan dengan Israel masih terus digaungkan. Berbagai elemen mulai dari MUI, Baznas, hingga berbagai organisasi filantropi serta pejuang kemanusiaan di Indonesia bersatu menyerukan aksi boikot tersebut.

    Menurut Prof. Sudarnoto aksi boikot menjadi semakin relevan, mengingat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
     

    “Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ucapnya tegas.
     
    Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Israel tetap melancarkan serangan kepada Palestina meski kesepakatan gencatan senjata sudah berlaku pada 19 Januari 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, memasuki awal Ramadan, Netanyahu memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi masyarakat di sana.
     
    “Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ujar Prof. Sudarnoto.

    Fatwa MUI: boikot produk terafiliasi Israel

    Aksi boikot ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga saat ini, Fatwa MUI tersebut kini tetap berlaku, bahkan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.
     
    Salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Mereka telah mengidentifikasi 10 produk utama yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel.
     
    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kenapa Israel Duduki Wilayah Druze di Suriah Selatan?

    Kenapa Israel Duduki Wilayah Druze di Suriah Selatan?

    Jakarta –

    Senin (3/3) malam, bendera Israel mendadak berkibar di Sweida, Suriah selatan, wilayah yang mayoritas dihuni oleh komunitas Druze. Aksi itu sontak direspons warga setempat dengan menurunkan dan membakar bendera Bintang Daud sebagai bentuk protes

    Berkibarnya bendera Israel jauh di dalam wilayah Suriah seakan menabuh genderang konflik, mengingat permusuhan antara kedua negara. Meskipun rezim Bashar al-Assad telah berakhir, relasi terhadap penguasa baru Damaskus tetap dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan.

    Peristiwa ini terjadi setelah insiden lain di Suriah, yang diwarnai baku tembak antara warga Druze dan aparat keamanan Suriah di Jaramana di pinggiran ibu kota Damaskus, yang juga didominasi oleh komunitas Druze.

    Seorang warga Jaramana, yang merahasiakan identitas karena alasan keamanan, kepada DW mengatakan, dirinya mendengar rumor yang menyebut warga Druze yang bertempur melawan rejim baru Suriah memiliki koneksi dengan komunitas Druze di Israel. Mereka disebutkan menerima suplai senjata, dengan tujuan menciptakan ketegangan di wilayah Suriah yang berbatasan dengan Israel.

    Komunitas Druze merupakan minoritas agama di Timur Tengah yang memiliki keyakinan berbeda dari ajaran Islam. Di Israel, sekitar warga 150.000 Druze memegang kewarganegaraan setempat, dengan sebagian besar bertugas di militer dan relatif dianggap setia kepada negara Yahudi.

    Sementara itu, di Suriah, sekitar 700.000 Druze menjadi salah satu minoritas terbesar dan menuntut perlindungan hak di bawah pemerintahan baru Suriah.

    “Beberapa pihak dari organisasi masyarakat sipil bahkan menuduh otoritas agama Druze memainkan isu ini dengan Israel demi memperkuat pengaruh mereka di dalam pemerintahan baru,” kata sumber tersebut.

    Netanyahu: balasan jika Druze diserang

    Pernyataan itu muncul meskipun pemerintahan sementara Suriah, yang dipimpin oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham, HTS, justru menegaskan komitmennya terhadap persatuan nasional dan hak-hak minoritas, termasuk Druze, Kurdi, Kristen, dan Alawit.

    Namun, para pengamat menilai, perhatian Israel terhadap komunitas Druze lebih merupakan strategi geopolitik ketimbang kepedulian terhadap hak-hak minoritas. Trita Parsi, Wakil Presiden Quincy Institute di Washington menjelaskan, Israel sejak lama menjalankan strategi “periphery doctrine”, dengan membangun aliansi dengan minoritas non-Muslim setempat untuk memperlemah pengaruh pemerintah negeri jiran di wilayah teritorialnya sendiri.

    Senada dengan itu, Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, menilai bahwa berbagai kekuatan asing memanfaatkan isu perlindungan minoritas untuk menutupi ambisi imperialis. “Kita telah melihat Rusia menggunakan narasi melindungi Kristen saat Natal, Iran menyebut dirinya sebagai pelindung Syiah, dan kini Israel mengklaim akan membela Druze,” ujar Krieg.

    Dia menambahkan, Israel sebenarnya tidak berkepentingan bertetangga dengan pemerintahan yang stabil dan inklusif di Suriah. “Jika Suriah menjadi stabil, maka mereka akan memiliki kapasitas untuk menantang Israel. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Israel,” tambahnya.

    Pendudukan Suriah Selatan

    Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel semakin gencar melancarkan serangan udara di Suriah. Menurut data Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, Israel melakukan lebih banyak serangan udara pada Desember 2024 dibandingkan sepanjang tahun sebelumnya. Bahkan, dalam 48 jam pertama setelah jatuhnya Assad, Israel menghancurkan 70-80% kapasitas militer strategis rezim lama Suriah.

    Serangan udara terbaru kembali dilakukan pekan ini dengan dalih menyerang target militer Suriah. Selain itu, Israel juga mengerahkan pasukan ke zona penyangga, yang sejak tahun 1974 menjaga perjanjian gencatan senjata antara Suriah dan Israel.

    Awalnya, Israel mengklaim pengerahan pasukan ke Suriah hanya bersifat sementara untuk menjaga keamanan di tengah kekosongan pemerintahan di Damaskus. Namun, belakangan pejabat pemerintah menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Suriah secara permanen.

    Langkah ini mendapat sorotan dari United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF, misi pemantauan PBB di Dataran Tinggi Golan. Dalam pernyataannya, UNDOF mengungkapkan keprihatinan terhadap peningkatan aktivitas militer Israel di zona penyangga.

    “Sejak 7 Desember, UNDOF telah mengamati peningkatan signifikan pergerakan Pasukan Pertahanan Israel, IDF, di wilayah pemisah dan sepanjang garis gencatan senjata,” demikian pernyataan UNDOF. “Kami telah memberi tahu pihak Israel bahwa tindakan ini melanggar perjanjian.”

    Citra satelit dari BBC dan Al Jazeera mengonfirmasi keberadaan lebih banyak pasukan Israel di dalam wilayah Suriah. Sementara itu, laporan dari Syria Direct menunjukkan, pasukan Israel mulai membangun jalan baru, merusak rumah dan kebun zaitun, serta menahan warga setempat. Beberapa petani dilaporkan dilarang memasuki ladang mereka. Sebagai gantinya, pasukan Israel menawarkan bantuan berupa air, makanan, listrik, dan pekerjaan di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Israel langgar hukum internasional?

    Netanyahu bahkan menyerukan “demiliterisasi total Suriah selatan” dalam pidatonya pada Minggu (2/3).

    Menurut Andreas Krieg, langkah Israel bukan hanya melanggar hukum internasional dengan menduduki wilayah Suriah secara ilegal, tetapi juga menggunakan kekuatan militer untuk menyerang target yang sebenarnya tidak secara langsung mengancam keamanan Israel.

    “Mungkin ini memberi keuntungan jangka pendek bagi Israel, tetapi tidak akan menciptakan keamanan dalam jangka panjang,” ujar Krieg. “Sejak 1948, Israel merasa dikelilingi oleh musuh. Mereka melihat konflik ini sebagai perang berkelanjutan melawan semua tetangganya, sehingga tidak ada ruang untuk membangun kepercayaan.”

    Dosen senior Krieg memperingatkan, strategi konfrontatif seperti ini hanya akan memunculkan kelompok-kelompok perlawanan baru di Suriah, seperti yang pernah terjadi di negara-negara tetangga Israel sebelumnya.

    Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan munculnya kelompok bersenjata baru di Suriah selatan bernama “The Islamic Resistance Front in Syria – Great Might”, yang menyatakan siap melawan kehadiran tentara Israel di negara mereka.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu