Tag: Benjamin Netanyahu

  • PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

    PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menetapkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina selama perang 7 Oktober.

    Laporan PBB itu mencatat tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar dalam perlakuan mereka terhadap warga Palestina.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel.

    Dalam laporannya, mereka mengonfirmasi Israel melakukan tindakan genosida dengan menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, menjadi bagian dari taktik Israel yang digunakan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina.

    Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka.

    Dikutip dari The Cradle, pejuang Hamas menyambut baik laporan tersebut.

    Hamas menyatakan bahwa laporan PBB “mengonfirmasi kekejaman” yang dilakukan oleh tentara Israel yang didukung oleh negara-negara Barat.

    “Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” terang pernyataan yang dirilis Hamas pada Kamis (13/3/2025).

    Kelompok tersebut pun menyerukan agar masyarakat internasional mengambil sikap yang serius untuk mengatasi situasi ini.

    Pihak Israel pun merespon laporan PBB ini.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan tersebut.

    Netanyahu menyebut PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia sebagai “antisemit” dan “dewan hak berdarah.”

    PM Israel itu menyebut PBB sebagai “organisasi busuk” yang mendukung terorisme.

    Netanyahu lantas menegaskan bahwa Israel memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.

    Tanggapan lain datang dari Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan PBB itu.

    Kementerian menyebutnya sebagai “salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia.”

    Bantuan Makanan ke Gaza Terhambat, Kekurangan Pangan Meningkat

    Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.

    Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut.
    Stok makanan yang ada di Gaza saat ini hanya cukup untuk mendukung dapur dan toko roti aktif selama satu bulan.

    Paket makanan siap saji yang ada bisa mendukung sekitar 550.000 orang selama dua minggu, Al Jazeera melaporkan.

    Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, terutama di Tepi Barat yang juga mengalami kekurangan pangan.

    Kekurangan pangan di Tepi Barat dipengaruhi oleh aktivitas militer, pengungsian dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pasar dan akses terhadap makanan.

    WFP menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dalam setahun terakhir, telah menyebabkan tekanan pada harga pangan.

    Meningkatnya pengungsian dan pengangguran juga membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.

    Laporan ini dilansir dari sumber resmi WFP dan menggambarkan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.

    Trump Tower Diserbu Demonstran, Tuntut Pembebasan Mahmoud Khalil

    Puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah mereka menyerbu Trump Tower di New York City pada Kamis (13/3/2025) untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil.

    Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat, ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina tahun lalu.

    Meskipun ia merupakan penduduk tetap, pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam untuk mendeportasinya.

    Aksi protes ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan sosial yang sedang berlangsung.

    Peran Inggris dalam Perang Gaza

    Tujuh anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh, dan Carla Denyer, pemimpin Partai Hijau, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.

    Dalam tajuk rencana yang diterbitkan di surat kabar The Guardian, para legislator mengingatkan tentang penyelidikan perang Irak yang mengungkap kegagalan serius dalam pemerintahan Inggris.

    Mereka mengkritik keputusan pemerintah yang mengabaikan peringatan jutaan orang terhadap keputusan berperang.

    Mereka juga berpendapat bahwa Inggris memainkan peran penting dalam operasi militer Israel melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dan penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Siprus.

    Para anggota parlemen menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Banyak pihak di Inggris percaya pemerintah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang serius.

    Mereka menegaskan bahwa tuduhan ini tidak akan hilang tanpa ada penyelidikan dengan kekuatan hukum untuk mengungkap kebenaran.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

    6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

    6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Gunakan Warga Palestina Jadi Tameng Manusia

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira militer Israel (IDF), Kamis (13/3/2025) mengungkapkan kalau tentara IDF menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari, sebuah praktik yang ilegal menurut hukum internasional.

    Perwira tersebut, yang menulis secara anonim di surat kabar Haaretz, mengkritik pihak polisi militer IDF karena hanya membuka enam penyelidikan atas praktik ilegal tersebut.

    “Saya hampir tersedak ketika mengetahui polisi militer hanya meluncurkan enam penyelidikan atas penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” tulis perwira tersebut.

    “Di Gaza, hal itu terjadi setidaknya enam kali sehari,” katanya.

    “Jika pihak berwenang serius, mereka perlu membuka setidaknya 2.190 penyelidikan.”

    Dia berpendapat kalau mengumumkan penyelidikan adalah upaya yang dangkal “untuk memberi tahu diri kita sendiri dan dunia bahwa kita sedang menyelidiki diri kita sendiri.”

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Prosedur Nyamuk

    Perwira tersebut, yang bertugas selama sembilan bulan di Gaza, menggambarkan sebuah prosedur yang dijuluki “prosedur nyamuk,”.

    Dijelaskan, prosedur nyamuk dilakukan di mana warga Palestina dipaksa masuk dan membersihkan rumah – memeriksa apakah ada orang bersenjata atau bahan peledak.

    “Saya pertama kali mengalami hal ini pada bulan Desember 2023, dua bulan setelah serangan darat, tidak menyadari saat itu betapa umum hal itu,” katanya.

    Tentara menjuluki warga Palestina dalam “prosedur nyamuk” sebagai “shawish.”

    “Saat ini, hampir setiap peleton memiliki shawish. Tidak ada satuan infanteri yang memasuki rumah sebelum shawish membersihkannya,” tambah perwira itu.

    Ia mengklaim komando senior telah mengetahui praktik tersebut selama lebih dari setahun, menganggapnya sebagai “kebutuhan operasional” dan “tidak ada yang mencoba menghentikannya.”

    Dua warga Palestina di Gaza dengan tangan terikat tampak berjalan di depan sebuah tank pasukan Israel (IDF). Laporan investigasi media Israel menyatakan bahwa tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia untuk mencari terowongan dan bangunan di Gaza. (khaberni)

    IDF Diincar ICC

    Mengacu pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), ia memperingatkan, “Kita punya banyak alasan untuk khawatir tentang Den Haag. Ini adalah kejahatan (perisai manusia) — bahkan tentara mengakuinya – dan ini jauh lebih luas daripada yang diketahui publik.”

    Blokade Israel selama hampir 20 tahun telah mengubah Gaza menjadi penjara terbesar di dunia, menyebabkan 1,5 juta dari 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang disengaja setelah genosida.

    Perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari, telah menghentikan serangan genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

     

    (oln/anadolu/ds/*)

  • Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

    Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana memindahkan warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika. Seorang pejabat dari kedua negara menyebut pihaknya telah menghubungi otoritas terkait dari tiga pemerintah Afrika Timur untuk membahas hal ini.

    Melansir The Associated Press pada Jumat (14/3/2025), AS dan Israel telah mengontak pejabat dari Sudan, Somalia, dan Somaliland, wilayah Somalia yang memisahkan diri, untuk penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir dari Jalur Gaza berdasarkan rencana pascaperang yang diusulkan Presiden Donald Trump.

    Berbicara dengan syarat anonim untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, pejabat AS dan Israel mengonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara AS mengonfirmasi Sudan juga. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut berlangsung.

    Namun, pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak apa pun.

    Berdasarkan rencana Trump, lebih dari 2 juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Ia mengusulkan agar AS mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat.

    Ide pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memujinya sebagai “visi yang berani.”

    Berikut adalah tinjauan lebih dekat mengenai ketiga negara yang menurut para pejabat telah didekati untuk memindahkan warga Palestina:

    Sudan

    Negara Afrika Utara tersebut merupakan salah satu dari empat negara Abraham Accord yang sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses ke pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun, hubungan dengan Israel tidak pernah terjalin karena Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

    Konflik tersebut telah ditandai oleh kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

    AS dan Israel akan kesulitan untuk membujuk warga Palestina agar meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang bermasalah tersebut. Namun, mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, persenjataan, teknologi, dan dukungan diplomatik.

    Dua pejabat Sudan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

    Salah satu dari mereka mengatakan kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer terhadap RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

    Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata seorang pejabat.

    Kepala militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab minggu lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “warga Palestina yang bersaudara dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

    Somaliland

    Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.

    Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, telah menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritas.

    Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut mengonfirmasi bahwa AS “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.”

    Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk menarik diri dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

    Uni Emirat Arab, negara lain yang menandatangani Perjanjian Abraham yang telah menjalin hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan memiliki kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di perairan Teluk Aden dekat Yaman, tempat tinggal kelompok pemberontak Houthi, juga dapat menjadikannya sekutu yang berharga.

    Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang terus berlanjut di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini memiliki salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia.

    Seorang pejabat di Somaliland, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pemerintahnya belum didekati dan tidak sedang dalam pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.

    Somalia

    Somalia telah menjadi pendukung vokal warga Palestina, yang sering menyelenggarakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara tersebut bergabung dengan pertemuan puncak Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan tampaknya menjadi tujuan yang tidak mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

    Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat negara tersebut sangat mendukung pemerintahan sendiri Palestina.

    “Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” kata Chepkorir.

    Seorang pejabat Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negara tersebut belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan tidak ada diskusi tentang hal itu.

    (luc/luc)

  • Kementerian Luar Negeri Israel Klaim Israel Kirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze Suriah – Halaman all

    Kementerian Luar Negeri Israel Klaim Israel Kirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze Suriah – Halaman all

    Kementerian Luar Negeri Israel Mengklaim Israel Mengirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze di Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Israel telah mengklaim mengirimkan bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze di Suriah selama beberapa minggu terakhir, kata Kementerian Luar Negeri kemarin.

    “Dalam operasi yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir, 10.000 paket bantuan kemanusiaan sejauh ini telah dikirimkan ke komunitas Druze di wilayah pertempuran Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

    Paket-paket tersebut berisi barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan gula dan sebagian besar dikirim ke provinsi selatan Suwayda, tambahnya.

    Suku Druze, minoritas Arab yang hadir di Suriah, Israel, Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, dan Lebanon, menjalankan agama yang berasal dari Islam tetapi memiliki identitas yang berbeda.

    Sejak penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, Israel telah memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dan mengatakan tentara Suriah  tidak akan diizinkan  untuk memposisikan diri di selatan Damaskus. 

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan Israel tidak akan membiarkan komunitas Druze di Suriah mengalami celaka.

    Para kritikus telah memperingatkan bahwa Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sedang berupaya untuk memutuskan identitas Suriah komunitas Druze dalam upaya untuk mencaplok lebih banyak tanah di Suriah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan awal pekan ini bahwa warga Druze Suriah akan diizinkan masuk dan  bekerja di Dataran Tinggi Golan yang diduduki , yang direbut Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967.

    Sekelompok sekitar 100 tokoh senior Druze Suriah juga diperkirakan akan mengunjungi Dataran Tinggi Golan besok, kata anggota komunitas tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Bongkar ‘Prosedur Nyamuk’, Perwira Israel: IDF Jadikan Warga Gaza Tameng Manusia 6 Kali Sehari – Halaman all

    Bongkar ‘Prosedur Nyamuk’, Perwira Israel: IDF Jadikan Warga Gaza Tameng Manusia 6 Kali Sehari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira Angkatan Darat Israel mengakui bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari.

    Penggunaan manusia sebagai tameng untuk melindungi tentara termasuk kejahatan menurut undang-undang internasional.

    Tindakan menggunakan tameng manusia itu meliputi dua hal. Pertama, dengan sengaja menggunakan warga sipil secara langsung dalam pertempuran.

    Kedua, memanfaatkan keberadaan warga sipil untuk melindungi target militer dari serangan atau menyembunyikan operasi militer.

    Perwira itu kaget ketika mengetahui tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng.

    “Saya nyaris tak bisa berkata-kata ketika saya mengetahui bahwa polisi militer Israel membuka enam penyelidikan tentang penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” kata dia hari Kamis, (13/3/2025), dikutip dari kantor berita Sama yang mengutip laporan media terkena Israel bernama Haaretz.

    “Di Gaza, tameng manusia setidaknya digunakan enam kali sehari. Jika pihak berwenang ingin menjalankan tugasnya dengan serius, mereka harus membuka setidaknya 2.190 penyelidkan,” katanya.

    Kata dia, dengan mengumumkan adanya penyelidikan itu, dia mengaku mencoba memberi tahu dunia bahwa dia sedang menyelidiki dirinya sendiri.

    TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

    “Saya pernah di Gaza selama sembilan bulan, dan saya melihat praktik baru. Yang terburuk ialah ‘prosedur nyamuk’, yakni warga Palestina yang tak berdosa dipaksa masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumah itu, maksudnya untuk memastikan tidak ada militan atau bom di dalamnya,” ujarnya.

    Dia mengaku mengakui praktik semacam itu pada bulan Desember 2023 atau dua bulan setelah invasi darat Israel ke Gaza.

    Menurut dia, warga Palestina yang digunakan sebagai tameng manusia disebut shawish.

    “Sekarang hampir setiap peleton punya seorang shawish, dan tidak ada pasukan yang memasuki rumah sebelum shawish mengosongkannya,” katanya.

    Dia berujar ada 4 shawish dalam satu kompi, 12 dalam satu batalion, dan 36 dalam satu brigade.

    “Kami punya kelompok ‘budak,’” katanya.

    Perwira itu mengatakan tidak ada yang mencoba menghentikan praktik keji semacam itu. Bahkan, praktik itu digunakan sebagai kebutuhan dalam operasi militer.

    “Kami punya alasan untuk khawatir dengan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) karena praktik ini suatu kejahatan, bahkan kejahatan yang diakui tentara,” kata dia.

    Pada bulan November 2024 ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

    Keduanya didakwa telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza.

    Israel juga diduga lakukan kekerasan seksual

    Selain diduga menggunakan tameng manusia, Israel juga dituding menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang di Jalur Gaza.

    Dalam laporan PBB yang diterbitkan hari Kamis, (13/3/2025), PBB menyebut Israel menjalankan aksi genosida dengan cara menghancurkan fasilitas kesehatan wanita.

    “Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kemampuan reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai suatu kelompok, termasuk dengan memaksakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran,” kata Komisi Internasional Independen PBB untuk Penyelidikan terhadap Wilayah Palestina yang Diduduki, dikutip dari Reuters.

    Komisi tersebut mengklaim tindakan Israel itu sudah memenuhi kategori genosida menurut Statuta Roma dan Konvensi Genosida.

    Israel juga memicu lonjakan kematian kaum ibu akibat terbatasnya akses terhadap persediaan medis.

    Menurut komisi itu, tindakan Israel juga sudah memenuhi kategori kejahatan pemusnahan terhadap manusia.

    Laporan PBB menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengguanakan aksi penelanjangan di depan umum dan kejahatan seksual sebagai prosedur operasi standar (SOP) untuk menghukum warga Palestina sesudah perang di Gaza meletus.

    Di sisi lain, Israel dengan tegas membantah laporan PBB itu.

    “IDF punya perintah yang nyata dan kebijakan tegas yang melarang pelanggaran seperti itu,” kata utusan Israel untuk PBB dalam pernyataannya.

    (*)

  • Hamas Minta Israel Tinggalkan Gaza dan Koridor Philadelphia

    Hamas Minta Israel Tinggalkan Gaza dan Koridor Philadelphia

    Jakarta

    Kelompok militan Hamas memperbarui tuntutan dengan meminta pasukan Israel mundur dari Gaza selatan. Menurut Hamas, Israel berusaha melanggar ketentuan dalam pembicaraan tentang gencatan senjata fase kedua.

    Dilansir AFP, Jumat (14/3/2025), Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa pasukan Israel seharusnya menarik diri dari sebidang tanah di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata fase pertama. Namun, Israel, katanya menempatkan pasukan di koridor Philadelphia yang merupakan posisi strategis.

    Terkait penempatan pasukan di Philadelphia itu, Israel mengatakan mereka perlu mempertahankan kendali atas koridor tersebut. Alasannya, untuk mencegah penyelundupan senjata ke Palestina dari Mesir.

    Qassem mengindikasikan bahwa koridor tersebut telah menjadi salah satu titik kritis dalam perundingan yang dimediasi Qatar-AS di Doha mengenai fase gencatan senjata berikutnya.

    “Laporan menunjukkan proposal baru tengah diajukan yang bertujuan untuk menghindari kesepakatan Gaza,” kata Qassem kepada AFP.

    “Pertemuan terus berlanjut dengan para mediator di Doha. Kami mematuhi apa yang telah disepakati dan akan memasuki fase kedua,” tambahnya

    Qassem menegaskan Hamas akan mematuhi aturan gencatan senjata. Namun, dia juga meminta Israel juga harus memenuhi kewajibannya dengan “menarik diri dari seluruh jalur Gaza” dan “memulai penarikan diri dari koridor Philadelphia”.

    Israel diketahui telah menghentikan bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza sejak 2 Maret untuk mendukung tuntutannya agar Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa yang ditahan sejak serangan 2023.

    “Kami tidak ingin kembali berperang lagi, dan jika pendudukan melanjutkan agresinya, kami tidak punya pilihan selain membela rakyat kami,” kata juru bicara itu.

    Untuk diketahui, tahap pertama gencatan senjata berakhir pada 1 Maret tanpa kesepakatan pada tahap-tahap berikutnya. Israel hanya setuju untuk memperpanjang ketentuan gencatan senjata tahap pertama.

    Tahap kedua dimaksudkan untuk mengarah pada penarikan Israel dari Gaza sebagai bagian dari proses mengakhiri perang yang telah menghancurkan Gaza dan menewaskan puluhan ribu orang. Para negosiator Israel diketahui pergi ke Doha minggu ini untuk mengambil bagian dalam perundingan.

    Media Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah meminta beberapa sandera yang masih hidup dan yang sudah meninggal — dari 58 orang yang masih belum diketahui keberadaannya di Gaza — untuk diserahkan sebagai imbalan atas perpanjangan gencatan senjata selama 50 hari.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut laporan tersebut sebagai “berita palsu”.

    Lihat juga Video: Hamas Ancam Trump, Tegaskan Ogah Tinggalkan Gaza

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Serang Damaskus Suriah, 1 Orang Tewas

    Israel Serang Damaskus Suriah, 1 Orang Tewas

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Israel Katz mengkonfirmasi Angkatan Udara Israel melancarkan serangan ke Damaskus, Suriah, pada Kamis (13/3). Serangan itu diklaim mengenai ‘pusat komando’ kelompok Jihad Islam Palestina.

    Dilansir AFP, Jumat (14/3) dilaporkan satu orang tewas. Serangan itu menargetkan sebuah gedung di Damaskus.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah serangan semacam itu akan terus dilakukan di seluruh wilayah di Suriah terhadap ‘siapa pun yang menyerang kami’.

    “Tidak akan ada kekebalan bagi terorisme terhadap Israel,” kata Katz dalam sebuah pernyataan.

    “Kami tidak akan membiarkan Suriah menjadi ancaman bagi negara Israel.” Diketahui, Jihad Islam bertempur bersama Hamas melawan Israel di Gaza.

    Seorang sumber di Jihad Islam mengatakan sebuah gedung milik kelompok itu telah dihantam oleh jet Israel. Ia menambahkan ada korban jiwa dalam serangan itu.

    Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan tiga warga sipil terluka akibat serangan Israel, termasuk seorang wanita yang kini dalam kondisi kritis.

    Lihat juga Video: Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 4 Orang Tewas

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel dan Hamas Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Israel dan Hamas Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi yang dimediasi antara Israel dan Hamas mengenai perpanjangan gencatan senjata di Gaza atas usulan Amerika Serikat (AS) berlanjut di Doha.

    Rencananya gencatan senjata Gaza akan diperpanjang selama 60 hari.

    Selain itu, perundingan ini juga membahas pembebasan 10 tawanan Israel yang masih hidup.

    Utusan Gedung Putih,Steve Witkoff datang ke Qatar dan bergabung dalam dialog tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang mulai diadakan minggu ini.

    Pembicaraan ini merupakan pertemuan pertama sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari 2025.

    Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata baru berakhir pada 1 Maret 2024 kemarin, BBC melaporkan.

    Israel kini berharap agar AS bisa mendorong perpanjangan gencatan senjata selama dua bulan, yang diharapkan dapat dimulai dengan pembebasan sebagian dari sandera yang masih hidup.

    Hamas sejauh ini menolak usulan tersebut.

    Kelompok pejuang yang menguasai Gaza itu meminta perundingan tahap kedua dari gencatan senjata segera dimulai.

    Diharapakan di fase kedua, perang dapat dihentikan dan pasukan Israel ditarik secara penuh dari wilayah Gaza.

    Keresahan warga Gaza

    Warga Gaza, seperti Husam Rustom, seorang pembuat roti, merasa sangat tertekan karena kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang pesat.

    Serangan baru-baru ini oleh Israel ke Gaza juga menambah ketegangan. Israel mengklaim bahwa serangan udara mereka menyasar “teroris” yang dianggap mengancam pasukan Israel.

    Namun, banyak warga yang tewas dalam serangan ini, termasuk seorang pria yang hanya sedang mengambil barang-barang dari kamp pengungsi.

    Di sisi lain, gerakan Houthi dari Yaman mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai respons terhadap pemblokiran bantuan ke Gaza.

    Mereka menganggap ini sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina yang menderita akibat perang.

    Sementara itu, keluarga dan pendukung warga Israel yang masih ditawan terus menuntut pembebasan mereka.

    Beberapa di antaranya berkemah di luar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah gencatan senjata untuk membawa kembali para sandera.

    Di tengah perundingan yang intens, terdapat perbedaan pandangan di Israel mengenai siapa yang lebih peduli terhadap nasib para sandera: Presiden AS Donald Trump atau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 50 persen warga Israel percaya Trump lebih peduli, dibandingkan hanya 29 persen yang percaya Netanyahu.

    Meskipun ada tekanan internasional dan mediasi dari Qatar, Mesir, serta AS, pihak Hamas diyakini tidak akan melepaskan banyak sandera tanpa memastikan pertempuran di Gaza benar-benar berakhir.

    Mereka melihat sandera sebagai alat tawar-menawar yang sangat penting.

    Hingga saat ini, meskipun gencatan senjata belum membuahkan hasil yang signifikan, baik Israel maupun Hamas masih menghindari eskalasi besar-besaran.

    Namun, serangan udara harian dari Israel menunjukkan bahwa ketegangan tetap tinggi.

    Mesir sambut baik keputusan Trump untuk tidak menggusur warga Palestina

    Mesir mengatakan pihaknya menghargai pernyataan Trump yang tidak menuntut penduduk Gaza meninggalkan daerah kantong itu, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri.

    Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan “tidak ada yang mengusir warga Palestina dari Gaza” saat menanggapi pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih  dengan Taoiseach Irlandia Micheal Martin, Rabu (12/3/2025).

    “Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” tambah Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Trump mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Timur Tengah dan sekitarnya bulan lalu ketika ia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan mengusulkan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen ke negara-negara tetangga.

    Hamas Desak Aksi Internasional Cegah Bencana Kelaparan di Gaza

    Juru bicara Hamas, Abdel-Latif al-Qanou, mengeluarkan pernyataan yang menanggapi blokade Israel terhadap bantuan ke Gaza.

    Dalam komentarnya yang diterjemahkan, al-Qanou menyampaikan keprihatinannya terkait penderitaan yang dialami oleh penduduk Gaza akibat pengepungan yang telah berlangsung selama dua minggu.

    Al-Qanou menekankan bahwa blokade tersebut mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang berisiko menyebabkan kelaparan bagi penduduk Gaza.

    Ia mengingatkan bahwa jika masyarakat internasional tidak segera mengambil langkah untuk membantu, penduduk Gaza akan menghadapi bencana kelaparan pada bulan suci Ramadan mendatang.

    “Hamas menyerukan kepada para mediator internasional untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada Israel agar membuka penyeberangan, mengizinkan aliran bantuan, dan menghentikan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza,” ungkap al-Qanou dalam pernyataannya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia – Halaman all

    Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia – Halaman all

    Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) menyatakan telah menemukan sebanyak 90 terowongan di sepanjang Koridor Philadelphia di Jalur Gaza, khaberni melaporkan, Kamis (13/3/2025).

    Pernyataan IDF itu menyebut temuan pasukannya menunjukkan kalau beberapa terowongan di antaranya melintasi perbatasan, beberapa mencapai perbatasan Gaza-Mesir, dan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

    Laporan itu menyebut, sumber-sumber informasi Israel menyatakan kalau pasukan teknik tentara Israel berhasil menemukan sekitar 90 terowongan berbagai jenis di sepanjang koridor Philadelphia, yang membentang dari penyeberangan Rafah yang ditutup hingga ke laut.

    “Menurut perkiraan militer Israel, mungkin ada terowongan tambahan yang belum ditemukan,” kata laporan itu.

    Sumber keamanan Israel juga menyakini kalau kontrol dan patroli Jalan Raya Philadelphia sangat penting untuk mencegah upaya pergerakan penyelundupan melalui penggunaan pesawat nirawak, kapal, dan terowongan.

    Militer IDF mencatat kalau  masih ada terowongan terbuka yang belum ditutup dengan metode rekayasa buatan.

    “Sebagian besar terowongan ini telah ditutup menggunakan beton khusus, beberapa dengan peledakan, dan yang lainnya di bawah kendali Israel untuk tujuan penelitian intelijen,” kata laporan tersebut.

    TEROWONGAN – Satu dari beberapa foto yang dirilis pasukan Israel soal klaim mereka atas ditemukannya terowongan besar di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza. Dalih ini digunakan IDF untuk bertahan dan tak mau menarik pasukannya dari akses koridor Philadelphia dan penyeberangan Rafah. Manuver Israel ini mengabaikan peringatan Mesir yang mewanti-wanti Tel Aviv kalau perang akan meluas. (khaberni)

    Cuma Dalih, Perjanjian Damai dengan Mesir Terancam

    Ini bukan kali pertama Israel mengklaim adanya keberadaan terowongan di Koridor Philadelphia.

    Faktanya, Israel sudah sering menyuarakan niatnya mengusai Koridor Philadelphia.

    Mesir juga sudah berkali-kali menyatakan, militernya memastikan pelaksanaan patroli rutin di sepanjang perbatasan untuk memastikan tidak ada terowongan yang terakses.

    Pada masa awal-awal pelaksanaan agresi militer ke Jalur Gaza, Israel juga sudah menyatakan hal ini dan menjadikannya dalil untuk menempatkan pasukannya di sepanjang garis perbatasan Gaza-Mesir ini.

    Hal itu dinyatakan langsung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada akhir 2023 silam soal pentingnya Israel menguasai Koridor Philadelphia.

    Sejumlah analis geopolitik menyatakan, aksi IDF menguasai Koridor Philadelphia justru akan mengancam perjanjian perdamaian dengan Mesir.

    Pakar keamanan nasional Mesir, Mohamed Makhlouf menilai, pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai penguasaan Rute Philadelphia bersifat provokatif.

    Makhlouf menambahkan, pernyataan Netanyahu itu merupakan serangan terhadap perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel yang dikenal dengan nama Camp David,

    Diketahuhi, pada Sabtu (30/12/2023), Netanyahu menyatakan kalau Poros Philadelphia harus berada di tangan Tel Aviv, dan menekankan kalau Israel tidak akan menerima opsi lain demi memberantas Hamas.

    Makhlouf, wakil pemimpin redaksi di “Dar Akhbar Al Youm,” menyatakan kalau ia melihat pernyataan Netanyahu sebagai upaya untuk menyeret Mesir sebelum waktunya ke dalam peperangan langsung sebagai tanggapan terhadap pernyataan provokatif tersebut.

    Seperti dilansir media Mesir, Khaberni, Makhlouf menegaskan, Mesir lazimnya enggan merespons aksi verbal.

    Sebaliknya, kata dia, Mesir tanpa basa-basi akan selalu merespons secara praktis terhadap aksi yang melewati garis merah, tidak hanya melalui pernyataan.

    Dia mencontohkan aksi Mesir yang langsung bertindak saat eskalasi meningkat dan garis merah cenderung dilanggar di Sirte-Jufra saat konflik terjadi di Libya pada 2020 silam.

    Gambar yang diambil dari Rafah menunjukkan asap mengepul di atas Khan Yunis di Jalur Gaza selatan selama pemboman Israel pada 30 Desember 2023, ketika pertempuran antara gerakan Hamas Palestina dan Israel terus berlanjut. (AFP)

    “Pernyataan ini adalah upaya putus asa Netanyahu untuk menyiratkan kelanjutan pemerintahannya dan untuk menenangkan masyarakatnya dengan pernyataan simpatik yang akan dengan cepat membayangi pengurangan kehadirannya dalam otoritas Israel,” kata Makhlouf menegaskan.

    Makhlouf menyebut, rasa frustasi Netanyahu terutama karena ia telah terekspos secara politik, ekonomi, dan secara militer terhadap gerakan perlawanan di Palestina.

    Lebih jauh lagi, ia memperingatkan Netanyahu agar tidak mendekati perbatasan Mesir.

    Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir.

    “Tanah Mesir tidak pernah dan tidak akan pernah dilanggar,” katanya.

    Ia juga membenarkan kabar kalau Angkatan Bersenjata Mesir berada dalam kondisi kesiapan penuh.

    “Angkatan Bersenjata Mesir tidak akan membiarkan ancaman atau pelanggaran apa pun terhadap perbatasannya, berapa pun akibatnya,” katanya.

    Perang Ketuk Pintu Mesir

    Niat Israel menguasai Poros Salah al-Din atau Koridor Philadelphia dalam upaya mereka memberantas Hamas dinilai sejumlah pengamat geopolitik seolah menjadi ketukan di pintu Mesir oleh api perang yang masih berkobar di Gaza.

    Ketukan pintu ini ditandai oleh para pejabat Israel yang dilaporkan merencanakan operasi militer berisiko untuk mengambil kendali sisi Gaza di perbatasan Mesir, sebidang tanah yang dikenal sebagai Poros Salah al-Din atau Koridor Philadelphia, demikian yang dilaporkan Wall Street Journal (WSJ) pada 14 Oktober 2024 sialm.

    Menurut pejabat saat ini dan mantan pejabat Israel serta pejabat Mesir yang berbicara dengan WSJ, operasi tersebut akan memungkinkan Israel untuk mengambil kendali atas titik penyeberangan utama, Penyeberangan Perbatasan Rafah, yang telah lama menjadi satu-satunya rute bagi warga Palestina ke dunia luar di tengah kehancuran karena blokade Israel selama bertahun-tahun.

    “Kami tidak mungkin membiarkan penyeberangan ini beroperasi seperti sebelumnya,” kata Michael Milshtein, mantan kepala Departemen Urusan Palestina di intelijen militer Israel.

    Tel Aviv ingin menempatkan pasukan Israel di sepanjang 14 km dari perbatasan Gaza-Israel-Mesir di tenggara hingga Laut Mediterania di barat daya wilayah kantong yang terkepung.

    Hal ini diklaim Israel akan memungkinkan IDF untuk memblokir penyelundupan melalui terowongan bawah tanah dari Sinai, Mesir.

    Milisi Perlawanan Palestina disebut-sebut menggunakan terowongan ini untuk membawa senjata ke Gaza, sementara warga Palestina menggunakannya untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

    Beberapa pejabat Israel telah mengumumkan ambisi mereka untuk menduduki Rute Philadelphia.

    Dalam konferensi pers pada 30 Desember 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, “Koridor Philadelphia – atau, lebih tepatnya, titik penghentian di selatan – harus berada di tangan kita. Harus ditutup.”

    Dua hari sebelumnya, mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman memposting di X bahwa koridor tersebut harus dihancurkan.

    Penduduk Palestina di Khan Younis di Jalur Gaza Selatan. Foto diambil Sabtu (13/1/2024).

    Apa itu Koridor Philadelphia?

    Koridor Philadelphia, juga dikenal sebagai Rute Philadelphi, adalah jalur sepanjang 14 km (8,7 mil) yang mewakili keseluruhan wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir.

    Wilayah ini ditetapkan sebagai zona penyangga yang dikendalikan dan dipatroli oleh angkatan bersenjata Israel sebagai bagian dari perjanjian damai tahun 1979 dengan Mesir yang mengakhiri pendudukan Israel di Semenanjung Sinai dan membuka kembali Terusan Suez.

    Tujuannya adalah untuk menghentikan senjata dan material agar tidak sampai ke tangan warga Palestina di Jalur Gaza, yang diduduki Israel, dan untuk mencegah orang berpindah antara tanah Palestina dan Mesir tanpa pemeriksaan yang ketat.

    Di mana Posisi Mesir Soal Wilayah Perbatasan Ini?

    Pada tahun 2005, Israel menarik diri dari Jalur Gaza di bawah tekanan internasional dan malah mengubah tanah Palestina yang padat penduduknya menjadi ‘penjara terbuka terbesar di dunia’.

    Mesir menjadi pemain utama yang mengendalikan koridor tersebut, yang menandakan satu-satunya hubungan dengan dunia luar yang tidak dikendalikan oleh Israel – karena Tel Aviv mempertahankan blokade darat, laut dan udara terhadap jalur tersebut dari semua sisi lainnya.

    Sebuah perjanjian setelah keluarnya Israel dari wilayah tersebut pada tahun 2005 memungkinkan Mesir untuk mengerahkan 750 tentara dan senjata berat untuk berpatroli dan menjaga sisi koridor Mesir, dengan tanggung jawab pihak lain diserahkan kepada Otoritas Palestina.

    Namun Hamas memegang kendali penuh atas Jalur Gaza sekitar dua tahun setelah penarikan Israel, dan keadaan berubah.

    Selama bertahun-tahun, Mesir mengatakan pihaknya terus menghancurkan terowongan yang digali oleh warga Palestina untuk menyelundupkan senjata dan manusia, namun Israel mempertanyakan efektivitas tindakan Kairo.

    Kini, Israel menginginkan kendali penuh atas wilayah perbatasan, termasuk penyeberangan Rafah yang penting, untuk menjamin keamanannya.

    Namun hal ini berarti pendudukan kembali Jalur Gaza secara de facto, sesuatu yang secara terbuka menimbulkan perselisihan Israel dan sekutu abadi mereka, Amerika Serikat.

    Baik Mesir maupun Hamas menentang Israel untuk mendapatkan kembali kendali atas koridor tersebut.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah berulang kali mengatakan Kairo tidak akan membiarkan warga Palestina mengungsi dari tanah air mereka ke Mesir.

    Bukan apa-apa, bagi Mesir, terusirnya pengungsi Palestina dan berpindah ke wilayah otoritas mereka, bisa menjadi masalah besar nantinya.

    Belajar dari kejadian dan sikap Israel pada tahun-tahun sebelumnya, Mesir tidak ingin wilayahnya dibombardir Israel dengan dalih memberantas kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di wilayah Mesir.

    Ini adalah masalah keamanan nasional bagi Mesir.

    Karena itu, Mesir sudah menyatakan sikap tegas, Israel memancing perang dengan niat mengendalikan koridor ini. 

    Apa yang diinginkan Israel?

    Netanyahu ingin meyakinkan audiens domestiknya – yang semakin marah dan kritis terhadap cara dia menangani perang dan kegagalannya membawa kembali puluhan tawanan yang masih berada di Gaza – menurut Rami Khouri, seorang jurnalis dan peneliti terkemuka di American University of Beirut.

    Pada saat yang sama, kata Khouri, PM Israel ingin menanamkan lebih banyak ketakutan di kalangan warga Palestina dan menciptakan pengaruh baru untuk negosiasi dengan AS dan Mesir.

    “Jadi, apa pun yang dia katakan memiliki banyak audiens, berbagai tujuan, dan tidak boleh dianggap remeh,” kata Khouri kepada Al Jazeera.

    “Kita harus menganggap ini sebagai elemen lain yang dia lemparkan ke dalam pot negosiasi.”

    Khouri mengatakan Mesir tidak akan setuju jika Israel mengambil kembali kendali atas koridor tersebut dan membangun kehadiran militer di sana beberapa dekade setelah Israel meninggalkannya.

    Dia mengatakan komentar Netanyahu juga dapat dilihat dalam konteks upaya Israel yang terus-menerus melakukan ekspansionisme teritorial sejak pembentukannya pada tahun 1948 – meskipun hal ini tidak membawa keamanan bagi negara tersebut.

    “Semakin mereka berekspansi, semakin mereka menguasai tanah, semakin mereka mencoba untuk mengamankan tanah mereka dengan mengambil alih tanah-tanah penduduk dan mengusir orang-orang dari rumah mereka, semakin tidak aman mereka karena mereka hanya memicu bentuk perlawanan yang lebih besar dan lebih intens dari warga Palestina dan orang lain, termasuk Hizbullah di Lebanon.”

     

    (oln/khbrn/aja/wsj/*)

     
     

  • Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: ‘Tak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza’ – Halaman all

    Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: ‘Tak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza’ – Halaman all

    Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: Tidak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza 

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 12 Maret bahwa warga Palestina tidak akan “diusir” dari Gaza.

    Trump tampaknya menarik kembali ancaman yang dilontarkannya awal tahun ini untuk melakukan pembersihan etnis Palestina di jalur tersebut guna membangun “Riviera Timur Tengah.”

    Pernyataan Trump baru-baru ini muncul setelah para pejabat Tel Aviv menyatakan kemarahan mereka atas diskusi langsung Washington tentang gencatan senjata dengan Hamas.

    “Kami tidak mengusir siapa pun dari Jalur Gaza,” kata Trump kepada wartawan menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin.

    Pernyataan Trump sangat kontras dengan pernyataannya pada tanggal 4 Februari bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana ia mengatakan, “AS akan mengambil alih Jalur Gaza … Saya melihatnya sebagai posisi kepemilikan jangka panjang,” dan menekankan bahwa AS dan Israel “akan menghancurkannya; 1,8 juta orang harus pergi.”

    Hal ini terjadi hanya seminggu setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes menyatakan bahwa Trump “berpegang teguh pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas,” menolak usulan Mesir untuk Gaza pascaperang yang diajukan oleh negara-negara Arab pada pertemuan puncak baru-baru ini di Kairo.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak,” kata Hughes.

    Selama bulan lalu, presiden AS berulang kali menegaskan ancamannya untuk “mengambil alih” Gaza, dengan mengklaim bahwa ia “berkomitmen untuk membeli dan memiliki” daerah kantong itu. 

    Namun, pada akhir Februari, ia mengklaim tidak ingin memaksakan rencana “Riviera” dengan paksa, tetapi “akan merekomendasikannya.”

    Pernyataan terbaru Trump muncul menyusul negosiasi langsung AS-Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza yang dipimpin oleh utusan sandera AS Adam Boehler. 

    “Lihat, mereka tidak punya tanduk yang tumbuh di kepala mereka; mereka sebenarnya orang-orang seperti kita; mereka orang-orang yang cukup baik. Kami adalah Amerika Serikat, kami bukan agen Israel. Kami memiliki kepentingan tertentu yang sedang dimainkan,” kata Boehler kepada CNN minggu lalu, yang mengundang kemarahan Tel Aviv.

    Boehler semakin membuat marah pejabat Israel dengan berbicara kepada Channel 12 News, mengatakan kepada penyiar tersebut bahwa telah terjadi “perkembangan positif dalam negosiasi” dengan Hamas.

    “[Boehler] berusaha merundingkan pembebasan sandera Amerika. Kami menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak dapat berbicara atas nama kami, dan jika ia ingin berunding atas nama Amerika Serikat, maka ia akan beruntung,” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kepada Radio Angkatan Darat Israel.

     

    SUMBER: THE CRADLE