Tag: Benjamin Netanyahu

  • Dipecat Netanyahu, Kepala Shin Bet: Saya Akan Mundur, tapi Tidak Sekarang – Halaman all

    Dipecat Netanyahu, Kepala Shin Bet: Saya Akan Mundur, tapi Tidak Sekarang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Shin Bet, Ronen Bar, menanggapi keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk memecatnya dari jabatan sebagai kepala badan intelijen tersebut.

    Dilansir The Times of Israel, Netanyahu mengumumkan pada hari Minggu (16/3/2025), mengenai niatnya untuk memecat Ronen Bar, yang memicu pertikaian yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara keduanya.

    Netanyahu memanggil Bar untuk menghadiri rapat darurat di kantornya pada Minggu malam, dan memberi tahu, kabinet akan mengadakan pemungutan suara terkait pemecatannya akhir pekan ini.

    “Setiap saat, terutama selama perang eksistensial seperti yang sedang kita hadapi, harus ada kepercayaan penuh antara perdana menteri dan kepala Shin Bet,” ujar Netanyahu dalam pernyataan video setelah pertemuannya dengan Bar.

    “Namun, sayangnya situasinya tidak demikian — saya tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap kepala Shin Bet,” lanjutnya.

    “Saya merasa ketidakpercayaan terhadap kepala Shin Bet ini telah berkembang seiring waktu.”

    “Saya ingin menegaskan bahwa saya sangat menghargai para pria dan wanita yang bekerja di Shin Bet.”

    Netanyahu menambahkan, dia percaya langkah ini penting untuk merehabilitasi lembaga tersebut, demi mencapai semua tujuan perang, dan untuk mencegah terjadinya bencana di masa mendatang.

    RONEN BAR – Gambar merupakan tangkap layar YouTube International Institute for Counter-Terrorism (ICT) yang diambil pada Rabu (5/3/2025), menunjukkan Ronen Bar menyampaikan sambutan di ICT21: Terorisme di Mata Badai, KTT Dunia ke-21 tentang Antiterorisme pada 29 November 2022. (YouTube International Institute for Counter-Terrorism (ICT))

    Tanggapan Ronen Bar

    Sebagai tanggapan, Ronen Bar menyatakan dia akan mengundurkan diri lebih awal, mengutip jpost.com.

    Namun, dia menegaskan, pengunduran dirinya hanya akan dilakukan setelah tercapai kemajuan lebih lanjut dalam upaya pemulangan sandera Israel, penyelesaian investigasi Qatargate, serta persiapan bagi penggantinya untuk mengambil alih posisi tersebut.

    Menurut Bar, karena dia sudah menyatakan akan mundur lebih awal akibat kegagalannya mencegah operasi Hamas pada 7 Oktober, tidak perlu bagi Netanyahu untuk memecatnya.

    Langkah itu, menurut Bar, hanya akan mempolitisasi organisasi tersebut dan menghindarkan Netanyahu dari tanggung jawab atas insiden 7 Oktober serta skandal korupsi Parlemen Eropa “Qatargate.”

    Dalam kasus Qatargate, para pembantu senior Netanyahu diduga menerima pembayaran dari Qatar, bersamaan dengan keterlibatan mereka dalam kebijakan negosiasi penyanderaan yang sangat sensitif untuk perdana menteri, yang juga terkait dengan Qatar.

    Biasanya, polisi menyelidiki dugaan pelanggaran hukum, tetapi mengingat dimensi keamanan nasional, investigasi ini dipimpin oleh Shin Bet.

    Bar mengatakan, Netanyahu merasa tidak senang dengan laporan lembaga tersebut yang 90 persen-nya mengkritik kegagalan Netanyahu sendiri.

    Sebagian kecil laporan itu secara eksplisit menyoroti kegagalan Netanyahu untuk memperhatikan peringatan terkait keputusan kebijakan yang diambilnya, yang menurut Shin Bet dapat membahayakan keamanan nasional Israel.

    Kepala Shin Bet Tidak Bisa Dipecat Begitu Saja

    Secara umum, kepala Shin Bet menjabat selama lima tahun, namun perdana menteri memiliki wewenang untuk memberhentikannya, meskipun hal ini jarang terjadi.

    Jika Bar menolak untuk memenuhi perintah Netanyahu agar mengundurkan diri, perdana menteri mungkin harus melibatkan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara atau Mahkamah Agung untuk menengahi.

    Bar juga menegaskan kembali, Netanyahu tidak memiliki kebebasan penuh untuk menunjuk siapapun sebagai pengganti kepala Shin Bet.

    Ia harus mengikuti tradisi dengan menunjuk salah satu dari dua wakil kepala yang baru-baru ini menjabat.

    Lebih lanjut, Bar menyatakan, jika dia tunduk pada uji kesetiaan terhadap Netanyahu, dia akan gagal dalam tugasnya yang lebih tinggi sebagai pelayan publik bagi hukum dan masyarakat Israel.

    Kepala Shin Bet tampaknya mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Netanyahu dibandingkan dengan Kepala IDF yang akan lengser, Herzi Halevi.

    Halevi tampaknya berusaha menjaga perbedaan pandangan mereka agar tetap tertutup dan mengikuti permintaan Netanyahu untuk mengundurkan diri pada 5 Maret, setelah sekitar satu bulan tertunda.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Tak Harmonis, Netanyahu Akan Pecat Kepala Keamanan Dalam Negeri Israel

    Tak Harmonis, Netanyahu Akan Pecat Kepala Keamanan Dalam Negeri Israel

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi tahu kepala Shin Bet, badan keamanan internal negara itu, bahwa ia akan meminta pemerintah untuk memecatnya. Netanyahu dan kepala badan Shin Bet Ronen Bar telah terlibat dalam pertengkaran publik dalam beberapa minggu terakhir mengenai reformasi badan tersebut.

    “Karena kurangnya kepercayaan yang berkelanjutan, saya telah memutuskan untuk mengajukan proposal kepada pemerintah untuk mengakhiri masa jabatan kepala Shin Bet Ronen Bar,” kata Netanyahu sebuah pernyataan video dilansir AFP, Senin (17/3/2025)

    Ketegangan telah meningkat antara kepemimpinan politik Israel yang dipimpin oleh Netanyahu dan aparat keamanan dan militer negara itu mengenai siapa yang harus disalahkan karena gagal mencegah serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kita berada di tengah-tengah perang untuk eksistensi kita… selama perang eksistensial seperti itu, harus ada kepercayaan penuh antara perdana menteri dan kepala Shin Bet,” kata Netanyahu.

    “Saya terus-menerus tidak percaya kepada pimpinan Shin Bet, ketidakpercayaan yang terus tumbuh seiring waktu.”

    Netanyahu mengatakan pemecatan Bar “diperlukan untuk memulihkan organisasi, mencapai semua tujuan perang kita, dan mencegah bencana berikutnya.” Masa jabatan Bar akan berakhir pada Oktober 2026.

    Pada 4 Maret, Shin Bet mengakui kegagalannya dalam mencegah serangan Hamas, dengan mengatakan bahwa jika mereka bertindak berbeda, hari paling mematikan dalam sejarah Israel dapat dihindari.

    Serangan itu mengakibatkan 1.218 kematian di pihak Israel, sebagian besar warga sipil. Respons balasan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 48.572 orang, sebagian besar juga warga sipil, menurut data dari kedua belah pihak.

    Bar telah memimpin Shin Bet sejak 2021, tetapi hubungannya dengan Netanyahu sudah tegang bahkan sebelum serangan Hamas, terutama karena usulan reformasi peradilan yang telah memecah belah negara tersebut.

    Hubungan menjadi semakin tegang setelah laporan internal Shin Bet tentang serangan tersebut dirilis pada 4 Maret. Laporan tersebut mengatakan bahwa “kebijakan diam-diam telah memungkinkan Hamas melakukan peningkatan militer besar-besaran”.

    Tanggung jawab Bar tampaknya sudah dibatasi. Laporan media mengatakan dia dikeluarkan dari rapat kabinet keamanan baru-baru ini dan juga delegasi negosiasi Israel, yang dipimpin oleh wakil Bar, yang hanya dikenal sebagai ‘M’.

    Bar telah terlibat dalam sesi negosiasi tidak langsung sebelumnya dengan Hamas, termasuk yang mengarah pada gencatan senjata yang rapuh saat ini di Jalur Gaza.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jenazah Berdatangan ke RS Indonesia di Gaza, Israel Segera Laksanakan Agresi Militer Terbatas – Halaman all

    Jenazah Berdatangan ke RS Indonesia di Gaza, Israel Segera Laksanakan Agresi Militer Terbatas – Halaman all

    Jenazah Berdatangan ke RS Indonesia di Gaza, Israel Segera Laksanakan Agresi Militer Terbatas

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Hamas menyatakan, serangan udara yang dilakukan Israel di Beit Lahia, Gaza Utara, pada Sabtu adalah pembantaian mengerikan.

    Hamas menyatakan, serangan yang dilakukan pasukan pendudukan Israel (IDF) merupakan eskalasi berbahaya yang mencerminkan pengabaian terhadap hukum internasional.

    Dilaporkan, sembilan warga Palestina tewas dan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menargetkan kota Beit Lahia di Jalur Gaza utara.

    Seorang koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa pesawat nirawak Israel dua kali menargetkan perkumpulan warga sipil di Beit Lahia.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menganggap eskalasi pendudukan sebagai konfirmasi niatnya untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata dan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelesaikan implementasinya dan menukar sandera (Israel) dengan tahanan (Palestina).

    Gerakan perlawanan Palestina itu menambahkan, meningkatnya kejahatan pendudukan sejak gencatan senjata dimulai menempatkan para mediator dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di hadapan tanggung jawab untuk menghentikan kejahatan ini.

    Hamas meminta para mediator untuk “mengambil tindakan mendesak dan menekan penjahat perang Netanyahu agar memaksanya melaksanakan apa yang telah disepakati.”

    Jenazah Berdatangan ke RS Indonesia di Gaza

    Dalam rincian korban serangan Israel tersebut, Minggu (15/3/2025) sumber-sumber Palestina mengungkapkan kalau di antara para martir terdapat empat wartawan yang meliput berbagai peristiwa dan proyek bantuan di wilayah tersebut. 

    “Sumber-sumber tersebut juga mengonfirmasi kedatangan jenazah para martir ke rumah sakit Indonesia,” tulis laporan Khaberni, Minggu.

    Dilaporkan juga kalau seorang warga Palestina terluka oleh tembakan tentara Israel di lingkungan Tel al-Sultan, Rafah, selatan Jalur Gaza.

    Hal ini merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang coba dihindari Israel dengan menolak melanjutkan ke fase kedua, sebagaimana disepakati, setelah fase pertama berakhir pada awal Maret.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan bekas ledakan bom dari serangan udara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara, Sabtu (14/3/2025). Israel berdalih, serangan menargetkan terduga milisi perlawanan yang hendak memasang perangkap. Sejumlah saksi menuturkan kalau para korban adalah warga sipil, termasuk 4 jurnalis dari 9 korban yang dilaporkan. (khaberni/tangkap layar)

    Rencana Baru Perang Gaza

    Tanda Israel enggan meneruskan negoisasi gencatan senjata makin jelas saat Channel 12 Israel, mengutip sumber politik di Tel Aviv, menyatakan kalau keputusan mungkin dikeluarkan hari ini untuk meluncurkan operasi militer terbatas di Gaza.

    Operasi militer terbatas ini dinyatakan untuk menekan Hamas yang berarti Israel akan kembali mengerahkan pasukan mereka ke Gaza.

    Sebelumnya, media berbasis di Amerika Serikat (AS), The Wall Street Journal melaporkan kalau Israel sedang mengembangkan rencana perang baru untuk menekan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

    Laporan ini menyusul perkembangan situasi yang dilansir Lembaga Penyiaran Israel, KAN, yang mengutip sumber informasi, kalau tingkat politik di Israel telah mengeluarkan instruksi kepada pihak tentara (IDF) untuk segera bersiap menghadapi pertempuran di Gaza.

    The Wall Street Journal melaporkan, Israel telah memetakan arah untuk secara bertahap meningkatkan tekanan terhadap Hamas hingga pada titik melancarkan invasi lain ke Jalur Gaza.

    Mengutip sumber yang mengetahui rencana Israel tersebut, laporan mengatakan kalau militer Israel potensial akan menginvasi Gaza dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang telah digunakannya selama ini dalam 15 bulan agresi yang berujung kegagalan.

    “Pengerahan pasukan besar-besaran ini bertujuan untuk menguasai wilayah tersebut dan menduduki Gaza di area tertentu sambil menargetkan elemen-elemen Hamas,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Minggu (9/3/2025).

    Mantan Penasihat Keamanan Nasional Israel Yaakov Amidror mengatakan kepada surat kabar itu kalau Israel, “Akan membutuhkan setidaknya enam bulan hingga satu tahun untuk menundukkan Hamas,”.

    Amidror menambahkan kalau “tidak ada cara untuk melenyapkan Hamas tanpa menduduki Gaza.”

    Laporan surat kabar Amerika tersebut, mengutip mediator perundingan, mengatakan kalau Hamas bersikeras membuka perundingan tahap II alih-alih memperpanjang gencatan senjata tahap I seperti yang diminta Israel.

    Untuk memasuki negosiasi Tahap II, Hamas menyerukan Israel untuk membuka blokade akses bantuan kemanusiaan dan menarik mundur pasukan dari Gaza.

    Hamas juga menolak membahas perlucutan senjata. Sejauh ini, negosiasi gencatan senjata tahap berikutnya, masih menemui jalan buntu.

    SIAP MASUK GAZA – Foto file yang diambil dari Khaberni, Rabu (12/2/2025) menunjukkan tank-tank pasukan Israel bersiap memasuki Gaza pada Oktober 2023 setelah Operasi Banjir Al-Aqsa terjadi. Israel bersiap memasuki Gaza lagi pada pertengahan Februari 2025 seiring mandeknya negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Instruksi Bagi IDF, Bersiap Perang Lagi!

    Di sisi lain, Otoritas Penyiaran Israel, KAN, mengutip sumber yang mengetahui kalau tingkat politik di Israel telah menginstruksikan IDF  untuk segera bersiap menghadapi pertempuran di Gaza.

    Perintah untuk bersiap perang lagi bagi IDF ini merujuk pada terhentinya negosiasi mengenai kemajuan menuju fase kedua perjanjian gencatan senjata.

    KAN, mengutip pejabat Israel yang mengatakan kalau Hamas tidak berminat untuk memenuhi usulan yang diajukan Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff yang meminta perpanjangan gencatan senjata tahap I di Gaza.

    Israel justru mengklaim, pihaknya tidak berniat berunding untuk mengakhiri perang sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tiga tahap gencatan senjata pada Januari 2025 silam.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah menyetujui garis besar gencatan senjata yang diusulkan oleh Witkoff selama bulan suci Ramadhan dan hari raya Paskah Yahudi (12-20 April).

    Kantor tersebut mengatakan bahwa proposal tersebut menetapkan pembebasan separuh dari tahanan Israel di Gaza, baik hidup maupun mati, selama hari pertama gencatan senjata yang diusulkan, dan jika kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai, baru separuh sandera Israel lainnya di Gaza akan dibebaskan.

    Hamas menolak tegas usulan ini.

    KAN juga melaporkan kalau perwakilan Kantor Netanyahu mengatakan, kembali bertempur di Gaza merupakan salah satu pilihan yang tersedia, tetapi pejabat keamanan Israel memperingatkan selama konsultasi tertutup bahwa kembali perang di Gaza meningkatkan risiko melukai atau bahkan membunuh para sandera Israel yang ada di tangan Hamas saat ini.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam membawa salah satu peti mati dari empat jenazah sandera Israel; Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan Oded Lifshitz (83), dalam pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Kamis. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    “Laporan KAN juga menyatakan, Israel menyadari bahwa keputusan untuk menghentikan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza telah mulai mempengaruhi Jalur Gaza, dan Israel yakin bahwa sejumlah tahanan dapat dibebaskan jika tekanan terus berlanjut,” kata laporan Khaberni mengutip lansiran tersebut.

    Pada awal Maret, fase pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang berlangsung selama 42 hari, berakhir, sementara Israel menolak melanjutkan pembicaran fase kedua gencatan senjata, yang mencakup penghentian perang.

    Netanyahu, yang didukung oleh Amerika Serikat, ingin memperpanjang tahap pertama perjanjian, yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025, untuk membebaskan sebanyak mungkin tahanan Israel tanpa menawarkan imbalan apa pun atau menyelesaikan hak militer dan kemanusiaan yang diberlakukan dalam perjanjian selama periode sebelumnya.

    “Dengan berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata, Israel sekali lagi menutup semua penyeberangan menuju Gaza untuk mencegah masuknya bantuan kemanusiaan, dalam sebuah langkah yang bertujuan menggunakan kelaparan sebagai alat tekanan pada Hamas untuk memaksanya menerima perintahnya (Israel),” kata laporan Khaberni. 

    Israel juga mengancam tindakan eskalasi lainnya, yang mengarah pada dimulainya kembali perang genosida di Gaza.

     

    (oln/wsj/kan/khbrn/*)

     
     

  • Jenderal Herzi Halevi: Saya Tak Punya Pilihan Selain Memuji Hamas yang Ninabobokan Israel – Halaman all

    Jenderal Herzi Halevi: Saya Tak Punya Pilihan Selain Memuji Hamas yang Ninabobokan Israel – Halaman all

    Jenderal Herzi Halevi: Saya Tak Punya Pilihan Selain Memuji Hamas yang Ninabobokan Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan kepala staf militer Israel (IDF), Jenderal Herzi Halevi memuji kelompok perlawanan Palestina Hamas karena sukses “menipu” Israel selama serangan 7 Oktober 2023, menurut media Israel pada Minggu (15/3/2025).

    “Saya tidak punya pilihan selain memuji Hamas atas penipuan yang dilakukannya terhadap kami,” kata Herzi Halevi dalam rekaman yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat Israel, dilansir Anews.

    “Mereka menggunakan distraksi (gangguan) dan kekhawatiran kemanusiaan untuk menidurkan kami dan mempersiapkan serangan – dan mereka berhasil,” tambahnya.

    “Dalam semua latihan militer yang telah kita lakukan dan dalam semua diskusi yang kita lakukan, kita tidak menyangka bahwa 5 persen dari apa yang terjadi (hari itu) bisa terjadi,” kata mantan panglima angkatan darat itu.

    Halevi meninggalkan jabatannya pada tanggal 6 Maret dan bertanggung jawab atas serangan Hamas, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 250 lainnya ditawan.

    Tentara Israel melancarkan agresi militer brutal menyusul serangan Hamas, menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.000 lainnya sejak Oktober 2023.

    Serangan yang meninggalkan Gaza dalam kehancuran itu terhenti berdasarkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas kampanye militernya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Pada Akhirnya, Hamas Lah yang Akan Bertahan

    Soal perkembangan terkini di Gaza, analis dan penulis Israel, Gideon Levy mengatakan kalau apa yang gagal dicapai Israel dengan kekuatan paling “barbar” dalam sejarahnya tidak akan tercapai dengan kekuatan yang lebih brutal di Gaza.

    Tulisan Gideon Levy ini merujuk pada rencana Israel untuk melanjutkan perang Gaza dengan menekan Hamas secara bertahap, dengan blokade bantuan dan pemutusan pasokan listrik, sebelum mengerahkan pasukan lebih besar dari agresi sebelumnya ke Gaza.

    Dia menulis dalam sebuah artikel di media Israel, Haaretz kalau Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas pada akhirnya akan bertahan dari perang berdarah di mana ratusan tentara Israel dan puluhan ribu warga Gaza terbunuh.

    Perang berdarah di Gaza ini memiliki daya dan tingkat kerusakan yang sama besarnya dengan yang dialami di Dresden, ibu kota negara bagian Saxony di Jerman, selama Perang Dunia II.

    Levy menambahkan kalau Israel harus mengakui bahwa hanya Hamas yang akan tetap berada di Jalur Gaza, dan Israel harus belajar dari kenyataan ini.

    “Patut dicatat, Gideon Levy menyebutkan Hamas sebanyak 24 kali dalam artikelnya, yang menegaskan klaimnya bahwa Gerakan Perlawanan Palestina tersebut, meskipun telah menderita kerusakan militer yang signifikan, akan pulih,” tulis laporan Khaberni, Kamis (13/3/2025) mengutip ulasan Levy.

    BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam berdiskusi di atas panggung dalam pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025) yang membebaskan 6 sandera Israel, dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Ideologi Perlawanan Hamas Tumbuh Kuat Selama Perang 

    Secara politis dan ideologis, Levy mengakui kalau Hamas tumbuh lebih kuat selama perang Gaza dalam 15 bulan agresi pasukan Israel (IDF).

    “Hamas menghidupkan kembali ideologi (mental dan cara pandang) perjuangan Palestina, yang diyakini Israel dan dunia, telah dilupakan,” kata Gideon Levy.

    Intinya dalam konteks ideologis dan politis, menurut Levy, Israel tidak dapat mengubah fakta kalau Hamas akan tetap eksis dan ada. 

    “Israel tidak memiliki kemampuan untuk menunjuk badan pemerintahan lain di Gaza, bukan hanya karena keberadaan badan tersebut dipertanyakan, tetapi juga, dan terutama, karena ada batasan terhadap kewenangannya, yaitu kewenangan negara pendudukan (agresor yang tidak memiliki legitimasi),” papar Gideon Levy.

    SAYAP MILITER – Foto file Khaberni yang diambil, Kamis (13/3/2025) yang menunjukkan personel Brigade Al Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas saat berkumpul dalam parade militer. Seorang analis dan penulis Israel, Gideon Levy meyakini kalau Hamas akan tetap eksis terlepas dari niat Israel melancarkan perang lagi di Gaza dengan kekuatan yang lebih besar dari agresi sebelumnya.

    Oleh karena itu, Levi percaya bahwa pembicaraan tentang “The Day After Hamas” atau “Hari Setelah Hamas” adalah menyesatkan.

    Sebagai konteks, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kerap melontarkan rencana ‘The After’ dengan membayangkan Gaza akan dikelola bukan oleh Hamas yang diskenariokan sudah dibasmi IDF.

    Pada faktanya, sirat Gideon Levy, wacana ini bahkan masih jauh dari kenyataan di lapangan. 

     “Tidak ada hari setelah Hamas, dan kemungkinan besar tidak akan ada hari setelah Hamas dalam waktu dekat,” kata Levy.

    Ia mengaitkan hal ini dengan fakta kalau Hamas adalah satu-satunya badan pemerintahan di Jalur Gaza, setidaknya dalam situasi saat ini yang hampir tidak dapat diubah. 

    “Oleh karena itu, (rencana) “hari berikutnya” harus menyertakan eksistensi Gerakan Perlawanan Hamas, dan Israel harus terbiasa dengan hal itu,” saran Levy.

    PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL – Foto yang diambil dari laman resmi IDF tanggal 12 Maret 2025 memperlihatkan beberapa tentara Israel saat beroperasi. IDF dilaporkan kekurangan tentara. (IDF)

    Langkah Sia-sia Jika Israel Kembali Memulai Perang

    Kesimpulan pertama tulisan Gideon Levy ini adalah kalau memulai kembali perang di Gaza adalah langkah yang sia-sia, bagi Israel khususnya. 

    “Tindakan itu akan membunuh tahanan Israel yang tersisa dan puluhan ribu warga Gaza, dan pada akhirnya, Hamas akan bertahan hidup,” kata dia.

    Alih-alih melancarkan perang lagi “untuk mencabut Hamas dari kekuasaan dan omong kosong lainnya,” kata Levy, “kita harus membiasakan diri dengan keberadaannya.”

    Ia menambahkan kalau situasi ini mengharuskan Israel untuk bernegosiasi dengan gerakan tersebut.

    Ia juga mengatakan: “Jika Israel menepati janjinya seperti yang dilakukan Hamas, kita sekarang akan berada di tahap kedua dan ketiga perjanjian gencatan senjata.”

    Ia melanjutkan bahwa jika Israel memiliki seorang negarawan dengan visi dan keberanian—sebuah ide yang mungkin tidak ada harapan, katanya—dia akan mencoba berbicara dengan Hamas secara langsung, di depan umum, dan di hadapan semua orang di Gaza atau Yerusalem.

    Meskipun Gideon Levy percaya bahwa akan lebih baik jika Gaza memiliki pemerintahan yang berbeda, ia mengakui bahwa pilihan ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat.

    Menurutnya, mustahil menunjuk seorang pemimpin di Jalur Gaza, bahkan Mohammed Dahlan, tanpa persetujuan Hamas.

    Mohammed Dahlan adalah mantan kepala Keamanan Preventif Otoritas Palestina di Gaza dan anggota senior Fatah yang menentang presiden Mahmoud Abbas.

    Levy yakin kalau “Otoritas Palestina, yang katanya perlahan-lahan ‘sekarat’ kehilangan pengaruh dan legitimasi di Tepi Barat, tidak akan tiba-tiba hidup kembali di Gaza.”

     

    (oln/Anews/khbrn/*)

     

  • Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

    Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

    “Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

    Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

    Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

    Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

    Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

    “Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

    Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

    Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

    AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

    Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

    Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

    Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

    Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

    Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

    Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

    Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

    Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

    Rencana Kontroversial AS

    Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

    Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

    Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

    Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

    Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

    Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

    Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

    Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

    Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

    Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Tak Harmonis, Netanyahu Akan Pecat Kepala Keamanan Dalam Negeri Israel

    Israel Tolak Tawaran Hamas Bebaskan Sandera AS-Israel

    Tel Aviv

    Israel menolak tawaran kelompok Hamas yang menyatakan siap membebaskan seorang sandera warga Amerika-Israel jika Tel Aviv memulai perundingan untuk tahap kedua dalam gencatan senjata Gaza, menuju akhir perang secara permanen. Tel Aviv menyebut tawaran itu sebagai “perang psikologis”.

    Hamas dalam pernyataannya pada Jumat (14/3) mengajukan tawaran untuk membebaskan seorang sandera warga negara Amerika-Israel bernama Edan Alexander, seorang tentara Israel berusia 21 tahun yang berasal dari New Jersey, AS, dan menyerahkan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda lainnya.

    Tawaran itu disampaikan Hamas setelah menerima proposal dari mediator untuk negosiasi tahap kedua gencatan senjata yang terhenti.

    Pertempuran di Jalur Gaza berhenti sejak 19 Januari lalu ketika tahap pertama gencatan senjata diberlakukan. Namun ketika tahap pertama berakhir pada 2 Maret lalu, Israel dan Hamas gagal menyetujui dimulainya tahap kedua, yang memicu kegagalan perundingan dan blokade Israel terhadap Jalur Gaza.

    Israel telah menawarkan untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata Gaza hingga April, proposal yang didukung oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Namun Hamas bersikeras melanjutkan pembebasan sandera hanya jika tahap kedua dimulai, yang mewajibkan Israel membahas penarikan pasukan dan diakhirinya perang secara permanen — tuntutan utama Hamas.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025), menyebut tawaran Hamas untuk membebaskan Alexander sebagai “manipulasi dan perang psikologis”.

    “Meskipun Israel telah menerima proposal Witkoff, Hamas tetap pada penolakannya dan tidak bergerak sedikitpun,” sebut kantor Netanyahu.

    Disebutkan juga bahwa Netanyahu akan menggelar rapat dengan jajaran kabinetnya pada Sabtu (15/3) malam untuk membahas situasi penyanderaan dan memutuskan langkah selanjutnya.

    Sebelumnya dilaporkan bahwa AS melakukan pembicaraan langsung dengan Hamas membahas pembebasan sandera, terutama Alexander. Witkoff menyebut pembebasan Alexander sebagai “prioritas utama”.

    Dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa persetujuan kelompok mereka untuk membebaskan sandera Amerika-Israel dan empat jenazah sandera lainnya menjadi persyaratan saat dimulainya perundingan membahas tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    “Kami bekerja sama dengan para mediator agar perjanjian itu berhasil dan memaksa pendudukan untuk menuntaskan semua fase perjanjian. Persetujuan Hamas untuk membebaskan Edan Alexander bertujuan mendorong penyelesaian fase-fase perjanjian,” ucap juru bicara Hamas, Abdel-Latif Al-Qanua kepada Reuters.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBB Tuduh Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza, Netanyahu Berang

    PBB Tuduh Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza, Netanyahu Berang

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memberikan reaksi keras terhadap laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh Tel Aviv melakukan genosida dan kekerasan seks selama perang berkecamuk di Jalur Gaza. Netanyahu mengecam laporan itu “palsu dan absurd”.

    “Sirkus anti-Israel yang dikenal sebagai Dewan HAM PBB telah sejak lama terungkap sebagai badan yang anti-Semit, korup, mendukung teror, dan tidak relevan,” kecam Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025).

    “Bukannya fokus pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh organisasi teroris Hamas dalam pembantaian paling parah terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust, PBB sekali lagi memilih untuk menyerang negara Israel dengan tuduhan palsu, termasuk klaim-klaim absurd,” sebutnya.

    Laporan terbaru yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menuduh Israel telah melakukan “tindakan genosida” terhadap warga Palestina dengan secara sistematis menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan perempuan selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Laporan PBB itu juga menuding Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang.

    “Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kapasitas reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai sebuah kelompok, termasuk dengan memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, salah satu kategori tindakan genosida dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida,” demikian bunyi laporan PBB tersebut.

    Tindakan-tindakan tersebut, ditambah lonjakan kematian ibu karena akses terbatas ke pasokan medis, menurut laporan PBB itu, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa praktik pemusnahan.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Laporan tersebut menuduh pasukan keamanan Israel menggunakan tindakan menelanjangi di depan umum dan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar ganda mereka untuk menghukum warga Palestina, setelah serangan mengejutkan dilancarkan Hamas terhadap Tel Aviv pada Oktober 2023.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB yang beranggotakan tiga orang itu dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada Mei 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional di wilayah Israel dan Palestina.

    Sebelum Netanyahu menyatakan kecamannya, Israel telah menyampaikan penolakan mentah-mentah terhadap laporan PBB tersebut. Misi tetap Israel untuk PBB di Jenewa menggambarkan tuduhan dalam laporan itu sebagai tuduhan yang “tidak berdasar, bias, dan kurang kredibel”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tarik Ulur Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Tawaran Hamas Bebaskan Sandera Ditolak Israel – Halaman all

    Tarik Ulur Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Tawaran Hamas Bebaskan Sandera Ditolak Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tawar menawar terus terjadi antara Israel dan Hamas demi kesepakatan gencatan senjata tercapai.

    Namun, tawar menawar tersebut tak pernah menemui titik terang agar perdamaian di Gaza terwujud.

    Terbaru, Israel telah menolak tawaran Hamas untuk membebaskan seorang warga negara ganda Amerika-Israel.

    Hamas mengatakan pihaknya telah mengajukan tawaran untuk membebaskan Edan Alexander, warga asli New Jersey, seorang prajurit berusia 21 tahun dalam tentara pendudukan Israel.

    Tawaran dari Hamas ini dilakukan setelah menerima proposal dari mediator untuk negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata.

    Akan tetapi, kesepakatan ini berada dalam ketidakpastian karena Israel menolak untuk memulai negosiasi tahap kedua dan berupaya memberikan tekanan maksimum kepada Palestina untuk memaksa mereka menerima persyaratan barunya.

    Dikutip dari Middle East Monitor, Hamas mengatakan pemimpin Gaza Khalil Al-Hayya tiba di Kairo, Mesir pada Jumat (14/3/2025).

    Al-Hayya berada di Kairo untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir.

    Sejak fase pertama sementara gencatan senjata berakhir pada tanggal 2 Maret, Israel telah menutup perbatasan ke Gaza, melarang semua bantuan kemanusiaan memasuki Jalur Gaza, dan memutus aliran listrik ke satu-satunya pabrik desalinasi di daerah kantong itu.

    Israel mengatakan ingin memperpanjang fase pertama gencatan senjata sementara, sebuah usulan yang didukung oleh utusan AS Steve Witkoff.

    Lalu Hamas mengatakan akan melanjutkan pembebasan tawanan hanya pada fase kedua.

    Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tawaran pembebasan Alexander sebagai “manipulasi dan perang psikologis”.

    “Meskipun Israel telah menerima usulan Witkoff, Hamas tetap pada penolakannya dan tidak bergeming sedikit pun,” kata kantor Netanyahu menambahkan.

    Dikatakan bahwa ia akan bersidang dengan kabinetnya Sabtu (15/3/2025) malam untuk membahas situasi dan memutuskan langkah selanjutnya.

    Witkoff mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada awal Maret bahwa pembebasan Alexander merupakan “prioritas utama”.

    Negosiator penyanderaan AS Adam Boehler bertemu dengan para pemimpin Hamas dalam beberapa hari terakhir untuk meminta pembebasan Alexander.

    Dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa persetujuan mereka untuk membebaskan Alexander dan keempat jenazah itu bersyarat pada dimulainya perundingan mengenai gencatan senjata tahap kedua, pembukaan penyeberangan, dan pencabutan blokade Israel.

    “Kami bekerja sama dengan para mediator agar kesepakatan ini berhasil dan memaksa pendudukan untuk menyelesaikan semua fase kesepakatan,” kata Abdel-Latif Al-Qanoua, juru bicara Hamas.

    Hamas Disebut Buat Taruhan yang Buruk

    Gedung Putih menuduh Hamas mengajukan tuntutan yang “sama sekali tidak praktis”.

    Hamas juga disebut menunda kesepakatan untuk membebaskan sandera AS-Israel dengan imbalan perpanjangan gencatan senjata Gaza.

    “Hamas bertaruh dengan sangat buruk bahwa waktu ada di pihaknya. Tidak demikian,” kata pernyataan dari kantor Steve Witkoff dan Dewan Keamanan Nasional AS, dikutip dari Arab News.

    “Hamas sangat menyadari tenggat waktu itu, dan harus tahu bahwa kami akan menanggapinya dengan tepat jika tenggat waktu itu terlewati,” katanya lagi.

    Witkoff menambahkan bahwa Trump telah bersumpah Hamas akan “membayar harga yang mahal” karena tidak membebaskan sandera.

    Utusan Trump itu mengajukan proposal “jembatan” di Qatar pada hari Rabu untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga pertengahan April jika Hamas membebaskan sandera yang masih hidup dengan imbalan tahanan Palestina.

    “Hamas diberi tahu dengan tegas bahwa ‘jembatan’ ini harus segera diimplementasikan — dan bahwa warga negara AS-Israel Edan Alexander harus segera dibebaskan,” kata pernyataan itu.

    “Sayangnya, Hamas telah memilih untuk menanggapi dengan secara terbuka mengklaim fleksibilitas sementara secara pribadi mengajukan tuntutan yang sama sekali tidak praktis tanpa gencatan senjata permanen,” tambahnya.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, ditanya apakah Amerika Serikat memprioritaskan pembebasan sandera Amerika, berkata: “Kami peduli dengan semua sandera”.

    “Kami bertindak seolah-olah ini adalah pertukaran yang normal, ini adalah hal yang normal yang terjadi. Ini adalah kemarahan. Jadi mereka semua harus dibebaskan,” kata Rubio.

    “Saya tidak akan mengomentari apa yang akan kami terima dan tidak terima, selain bahwa kita semua — seluruh dunia — harus terus mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Hamas adalah keterlaluan, konyol, sakit, menjijikkan,” katanya.

    (*)

  • Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

    Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

    Den Haag

    Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, muncul pada hari Jumat (14/03) melalui tautan video di hadapan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional ICC di Den Haag, Belanda, beberapa hari setelah penangkapannya di Manila. Tuduhan terhadapnya adalah pembunuhan terkait dengan “perang narkoba” mematikan, yang dia pimpin saat menjabat sebagai orang nomor satu di negaranya.

    Pria berusia 79 tahun itu tidak hadir langsung di pengadilan, namun hanya tampil sebentar di layar video dari pusat penahanan tempat dia ditahan, yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pengadilan.

    Terdengar lemah dan mengenakan jas biru serta dasi, Duterte berbicara sebentar untuk mengonfirmasi nama dan tanggal lahirnya.

    Hakim yang memimpin sidang, Iulia Antoanella Motoc, menetapkan tanggal sidang praperadilan pada 23 September untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan. Jika sidang dilanjutkan, proses persidangan bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan jika Duterte dihukum, dia menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup.

    Hakim menyatakan bahwa Duterte diizinkan untuk mengikuti sidang ICC pertamanya melalui konferensi video karena dia baru saja menempuh penerbangan panjang. Duterte, yang mengenakan jaket dan dasi, mendengarkan sidang melalui headphone, seringkali dengan mata tertutup.

    Pengacara Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan bahwa kliennya telah “diculik dari negaranya”.

    Pengacara tersebut menyebut penangkapan Duterte sebagai “penyelesaian politik” di Filipina. Medialdea juga mengatakan bahwa Duterte sedang menjalani pengawasan medis di rumah sakit karena masalah kesehatan.

    Hakim yang berbicara langsung kepada Duterte, menyatakan bahwa “dokter pengadilan berpendapat bahwa Anda sepenuhnya sadar dan dalam keadaan sehat secara mental.”

    Pendukung Duterte di luar pengadilan

    Putrinya, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, bertemu dengan para pendukung di luar gedung pengadilan pada hari Jumat (14/03). Ia mengatakan akan berusaha untuk mengunjungi ayahnya.

    Duterte adalah saingan politik dari presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr. “Harapan kami adalah… mereka akan memberi izin bagi kami untuk mengunjungi mantan presiden, dan (hal lainnya) kami berharap mereka akan mengizinkan permintaan kami untuk memindahkan sidang awal ini,” katanya.

    Penangkapan Duterte di Manila

    Rodrigo Duterte ditangkap pada hari Selasa (11/03) di tengah kericuhan di ibu kota Filipina, setelah kembali dari kunjungan ke Hong Kong.

    Dia dengan cepat dipindahkan menggunakan jet charter dan diterbangkan ke Belanda.

    Setelah serangkaian pemeriksaan medis setibanya di sana, dia dibawa ke pusat penahanan pengadilan, yang terletak di balik tembok tinggi sebuah kompleks penjara Belanda yang dekat dengan garis pantai Laut Utara.

    Pendukung Duterte di luar pengadilan meneriakkan “Kembalikan dia! Kembalikan dia!” sambil menunggu kedatangannya.

    Tuduhan terhadap Duterte

    Jaksa menuduhnya terlibat sebagai “penjahat bersama tidak langsung” dalam berbagai pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena diduga mengawasi pembunuhan dari November 2011 hingga Maret 2019, sejak saat dia menjabat sebagai wali kota di Kota Davao, dan kemudian sebagai presiden Filipina.

    Duterte tidak diwajibkan untuk secara resmi mengajukan pembelaan pada sidang hari ini. Menurut dokumen berupa surat permintaan penangkapan dari jaksa, Duterte, sebagai wali kota Davao, mengeluarkan perintah kepada polisi dan “hitman” lain yang membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Davao Death Squads (DDS).

    Dia diduga mengatakan kepada mereka bahwa “misi mereka adalah membunuh para penjahat, termasuk pengedar narkoba, dan memberikan izin untuk pembunuhan DDS tertentu,” tambah jaksa.

    Mereka juga mengklaim bahwa Duterte merekrut, membayar, dan memberi hadiah kepada para pembunuh, “memberikan mereka senjata dan sumber daya yang diperlukan, dan berjanji untuk melindungi mereka dari penuntutan.”

    Dokumen yang mendukung surat perintah penangkapan terhadap Duterte mengungkapkan bahwa jaksa menyusun kasus mereka dengan berbagai bukti, termasuk kesaksian saksi, pidato-pidato yang pernah disampaikan oleh Duterte sendiri, dokumen-dokumen pemerintah, serta rekaman video.

    Ragam reaksi terhadap penangkapan Duterte

    Kelompok hak asasi manusia dan keluarga korban menyambut penangkapan Duterte sebagai kemenangan besar untuk menentang kebijakan impunitas negara.

    Sementara itu, pendukung Duterte mengecam penangkapan ini dan menyebutnya sebagai penyerahan saingan politik kepada pengadilan internasional yang mereka anggap tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

    Seorang ibu, Melinda Abion Lafuente, yang anaknya bernama Angelo Lafuente dibunuh pada tahun 2016, mengatakan dia merasa lega dengan penangkapan Duterte, “Kami senang dan merasa lega,” ujarnya.

    Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Bryony Lau menyatakan bahwa penampilan Duterte di ICC adalah bukti perjuangan panjang untuk keadilan yang dilakukan oleh para korban, keluarga mereka, dan aktivis Filipina.

    “Penampilan Duterte di ICC menunjukkan bahwa bahkan pemimpin yang tampaknya tak terjamah pun bisa diadili,” katanya.

    Dia juga menyebut pemimpin lain yang sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seharusnya memperhatikan kasus ini.

    Tantangan hukum Duterte

    Tim hukum Duterte berargumen bahwa pemerintah Filipina yang sekarang seharusnya tidak membiarkan pengadilan internasional menangani kasus mantan presiden tersebut, karena Filipina sudah menarik diri dari ICC.

    Mantan juru bicara presiden Duterte, Harry Roque mengatakan dia sudah mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu pengacara Duterte. Jika disetujui, dia akan mengajukan keberatan terhadap penangkapan Duterte oleh pemerintah Filipina, serta menentang klaim ICC yang menganggap mereka memiliki yurisdiksi atas Filipina, meskipun negara itu sudah keluar dari pengadilan internasional tersebut.

    Namun, para hakim ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan mengatakan bahwa kejahatan yang dituduhkan terjadi sebelum Filipina resmi menarik diri dari ICC.

    ap/hp (reuters/ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Kini Punya Alasan Kuat Bangun Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel tampaknya segera merealisasikan pembangunan pagar pembatas keamanan ratusan kilometer di sepanjang perbatasan dengan Yordania.

    Rencana yang sudah lama digaungkan entitas Zionis ini diklaim makin punya alasan kuat seiring insiden terbaru yang dinilai militer Israel (IDF) sebagai urgensi pembangunan pagar ini.

    Khaberni, merujuk laporan media berbahasa Ibrani, melansir kalau insiden terbaru tersebut berupa clash antara pasukan IDF dengan sekelompok orang di perbatasan Israel-Yordania. 

    “Laporan menunjukkan kalau orang-orang yang mencoba menyusup ke wilayah Palestina yang diduduki (Israel) dari Yordania adalah pekerja asing,” tulis laporan Khaberni, Jumat (14/3/2025).

    Laporan menunjukkan kalau tentara IDF menembaki sejumlah orang di dekat Kibbutz Hamadiya di daerah Bisan di Lembah Yordan setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania pada tengah malam antara Kamis dan Jumat.

    Laporan menunjukkan, kedelapan pekerja asing tersebut adalah pencari suaka, termasuk empat warga negara Ethiopia dan empat warga negara Sri Lanka.

    Militer IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “lokasi pengintaian menemukan sejumlah tersangka setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania di wilayah ‘Ha’amakim’.”

    “Pasukan militer kemudian tiba di tempat kejadian dan menangkap mereka,” kata pernyataan IDF.

    Pernyataan IDF menambahkan, “Sebelum penangkapan, para tersangka berusaha mendekati pasukan dengan cara yang membahayakan IDF. Pasukan tersebut membalas dengan melepaskan tembakan ke arah mereka, yang mengakibatkan luka-luka (para penyusup) tetapi (clash) tidak melukai pasukan (IDF).”

    Laporan Israel menyatakan, “Delapan orang menyusup dari Yordania ke wilayah Beit Shean, dan tentara IDF menembaki mereka, menewaskan dua orang. Yang lainnya ditangkap.

    Menurut sumber yang sama, “kedua pria yang tewas itu melompat ke arah tentara dari kawasan hutan, sehingga mengancam nyawa mereka.”

    PATROLI IDF – Tangkap layar Khaberni Sabtu (15/3/2025) menunjukkan seorang tentara Israel (IDF) melakukan patroli di sebuah titik di pagar pembatas keamanan di perbatasan Israel-Yordania. Israel mau memperkuat pagar pembatas ini dengan alasan keamanan. Alasan ini dicurigai hanya kedok untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina.

    Begini Rencana Israel untuk Memperkuat Perbatasannya dengan Yordania 

    Sebelumna, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun pagar keamanan baru di sepanjang perbatasannya dengan Yordania sepanjang 335 kilometer.

    Selain membangun pagar pembatas keamanan baru, Israel berencana membangun sejumlah pos-pos militer di sepanjang titik perbatasan tersebut.

    “Ini menandai perubahan signifikan dari proposal yang tertunda selama bertahun-tahun,” tulis laporan Jfeed.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mempelopori inisiatif tersebut, meskipun para skeptis, khususnya dari oposisi pemerintah, mempertanyakan kelayakannya mengingat cakupan dan biaya proyek yang sangat besar.

    “Tahap awal, yang diperkirakan menelan biaya puluhan juta shekel, meliputi survei teknik terperinci, studi dampak lingkungan, dan pembangunan bagian pengujian yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih,” tulis laporan tersebut. 

    Pejabat kementerian Israel mengatakan pekerjaan awal ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan.

    Sementara pagar tua saat ini membentang di sepanjang perbatasan Israel-Yordania, pejabat keamanan menganggapnya cukup untuk mencegah sebagian besar upaya penyelundupan senjata.

    Namun, proyek baru ini bertujuan untuk menciptakan sistem penghalang yang lebih komprehensif.

    Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. (khaberni/HO)

    Pengumuman ini muncul setelah bertahun-tahun usulan serupa diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu, yang semuanya menghadapi rintangan signifikan.

    Para kritikus menunjuk pada dua tantangan utama: panjangnya perbatasan dan biaya proyek yang sangat besar, yang dapat mencapai miliaran shekel.

    “Nasib inisiatif pagar perbatasan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah upaya terbaru ini akan berkembang melampaui tahap perencanaan,” kata laporan itu.

    Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur penghalang” di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

    Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) silam, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu “meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan.”

    Operasi Tembok Besi IDF di Tepi Barat dalam dua bulan terakhir pada 2025 saat ini, makin mengindikasikan realisasi pencaplokan secara penuh tersebut.

    “Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi,” kata ulasan tersebut.

    Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

    Tujuan Politik

    Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

    “Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara,” kata dia.

    Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

    Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

    Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

    “Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan,” kata dia.

    Dia melanjutkan, “Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,”.

    Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

    “Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan,” paparnya.

    Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

    Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

    Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

    Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin “rencana resolusi” yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

    Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

    Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

    “Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina,” ujar Odeh.

    Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel. 

    Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

    “Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan,” katanya.

    Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

    Risiko Bagi Yordania

    Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

    Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

    “Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania,” kata dia.

    Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

    Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

     

    (oln/khbrn/*)