Tag: Benjamin Netanyahu

  • Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia – Halaman all

    Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia – Halaman all

    Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) menyatakan telah menemukan sebanyak 90 terowongan di sepanjang Koridor Philadelphia di Jalur Gaza, khaberni melaporkan, Kamis (13/3/2025).

    Pernyataan IDF itu menyebut temuan pasukannya menunjukkan kalau beberapa terowongan di antaranya melintasi perbatasan, beberapa mencapai perbatasan Gaza-Mesir, dan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

    Laporan itu menyebut, sumber-sumber informasi Israel menyatakan kalau pasukan teknik tentara Israel berhasil menemukan sekitar 90 terowongan berbagai jenis di sepanjang koridor Philadelphia, yang membentang dari penyeberangan Rafah yang ditutup hingga ke laut.

    “Menurut perkiraan militer Israel, mungkin ada terowongan tambahan yang belum ditemukan,” kata laporan itu.

    Sumber keamanan Israel juga menyakini kalau kontrol dan patroli Jalan Raya Philadelphia sangat penting untuk mencegah upaya pergerakan penyelundupan melalui penggunaan pesawat nirawak, kapal, dan terowongan.

    Militer IDF mencatat kalau  masih ada terowongan terbuka yang belum ditutup dengan metode rekayasa buatan.

    “Sebagian besar terowongan ini telah ditutup menggunakan beton khusus, beberapa dengan peledakan, dan yang lainnya di bawah kendali Israel untuk tujuan penelitian intelijen,” kata laporan tersebut.

    TEROWONGAN – Satu dari beberapa foto yang dirilis pasukan Israel soal klaim mereka atas ditemukannya terowongan besar di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza. Dalih ini digunakan IDF untuk bertahan dan tak mau menarik pasukannya dari akses koridor Philadelphia dan penyeberangan Rafah. Manuver Israel ini mengabaikan peringatan Mesir yang mewanti-wanti Tel Aviv kalau perang akan meluas. (khaberni)

    Cuma Dalih, Perjanjian Damai dengan Mesir Terancam

    Ini bukan kali pertama Israel mengklaim adanya keberadaan terowongan di Koridor Philadelphia.

    Faktanya, Israel sudah sering menyuarakan niatnya mengusai Koridor Philadelphia.

    Mesir juga sudah berkali-kali menyatakan, militernya memastikan pelaksanaan patroli rutin di sepanjang perbatasan untuk memastikan tidak ada terowongan yang terakses.

    Pada masa awal-awal pelaksanaan agresi militer ke Jalur Gaza, Israel juga sudah menyatakan hal ini dan menjadikannya dalil untuk menempatkan pasukannya di sepanjang garis perbatasan Gaza-Mesir ini.

    Hal itu dinyatakan langsung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada akhir 2023 silam soal pentingnya Israel menguasai Koridor Philadelphia.

    Sejumlah analis geopolitik menyatakan, aksi IDF menguasai Koridor Philadelphia justru akan mengancam perjanjian perdamaian dengan Mesir.

    Pakar keamanan nasional Mesir, Mohamed Makhlouf menilai, pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai penguasaan Rute Philadelphia bersifat provokatif.

    Makhlouf menambahkan, pernyataan Netanyahu itu merupakan serangan terhadap perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel yang dikenal dengan nama Camp David,

    Diketahuhi, pada Sabtu (30/12/2023), Netanyahu menyatakan kalau Poros Philadelphia harus berada di tangan Tel Aviv, dan menekankan kalau Israel tidak akan menerima opsi lain demi memberantas Hamas.

    Makhlouf, wakil pemimpin redaksi di “Dar Akhbar Al Youm,” menyatakan kalau ia melihat pernyataan Netanyahu sebagai upaya untuk menyeret Mesir sebelum waktunya ke dalam peperangan langsung sebagai tanggapan terhadap pernyataan provokatif tersebut.

    Seperti dilansir media Mesir, Khaberni, Makhlouf menegaskan, Mesir lazimnya enggan merespons aksi verbal.

    Sebaliknya, kata dia, Mesir tanpa basa-basi akan selalu merespons secara praktis terhadap aksi yang melewati garis merah, tidak hanya melalui pernyataan.

    Dia mencontohkan aksi Mesir yang langsung bertindak saat eskalasi meningkat dan garis merah cenderung dilanggar di Sirte-Jufra saat konflik terjadi di Libya pada 2020 silam.

    Gambar yang diambil dari Rafah menunjukkan asap mengepul di atas Khan Yunis di Jalur Gaza selatan selama pemboman Israel pada 30 Desember 2023, ketika pertempuran antara gerakan Hamas Palestina dan Israel terus berlanjut. (AFP)

    “Pernyataan ini adalah upaya putus asa Netanyahu untuk menyiratkan kelanjutan pemerintahannya dan untuk menenangkan masyarakatnya dengan pernyataan simpatik yang akan dengan cepat membayangi pengurangan kehadirannya dalam otoritas Israel,” kata Makhlouf menegaskan.

    Makhlouf menyebut, rasa frustasi Netanyahu terutama karena ia telah terekspos secara politik, ekonomi, dan secara militer terhadap gerakan perlawanan di Palestina.

    Lebih jauh lagi, ia memperingatkan Netanyahu agar tidak mendekati perbatasan Mesir.

    Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir.

    “Tanah Mesir tidak pernah dan tidak akan pernah dilanggar,” katanya.

    Ia juga membenarkan kabar kalau Angkatan Bersenjata Mesir berada dalam kondisi kesiapan penuh.

    “Angkatan Bersenjata Mesir tidak akan membiarkan ancaman atau pelanggaran apa pun terhadap perbatasannya, berapa pun akibatnya,” katanya.

    Perang Ketuk Pintu Mesir

    Niat Israel menguasai Poros Salah al-Din atau Koridor Philadelphia dalam upaya mereka memberantas Hamas dinilai sejumlah pengamat geopolitik seolah menjadi ketukan di pintu Mesir oleh api perang yang masih berkobar di Gaza.

    Ketukan pintu ini ditandai oleh para pejabat Israel yang dilaporkan merencanakan operasi militer berisiko untuk mengambil kendali sisi Gaza di perbatasan Mesir, sebidang tanah yang dikenal sebagai Poros Salah al-Din atau Koridor Philadelphia, demikian yang dilaporkan Wall Street Journal (WSJ) pada 14 Oktober 2024 sialm.

    Menurut pejabat saat ini dan mantan pejabat Israel serta pejabat Mesir yang berbicara dengan WSJ, operasi tersebut akan memungkinkan Israel untuk mengambil kendali atas titik penyeberangan utama, Penyeberangan Perbatasan Rafah, yang telah lama menjadi satu-satunya rute bagi warga Palestina ke dunia luar di tengah kehancuran karena blokade Israel selama bertahun-tahun.

    “Kami tidak mungkin membiarkan penyeberangan ini beroperasi seperti sebelumnya,” kata Michael Milshtein, mantan kepala Departemen Urusan Palestina di intelijen militer Israel.

    Tel Aviv ingin menempatkan pasukan Israel di sepanjang 14 km dari perbatasan Gaza-Israel-Mesir di tenggara hingga Laut Mediterania di barat daya wilayah kantong yang terkepung.

    Hal ini diklaim Israel akan memungkinkan IDF untuk memblokir penyelundupan melalui terowongan bawah tanah dari Sinai, Mesir.

    Milisi Perlawanan Palestina disebut-sebut menggunakan terowongan ini untuk membawa senjata ke Gaza, sementara warga Palestina menggunakannya untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

    Beberapa pejabat Israel telah mengumumkan ambisi mereka untuk menduduki Rute Philadelphia.

    Dalam konferensi pers pada 30 Desember 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, “Koridor Philadelphia – atau, lebih tepatnya, titik penghentian di selatan – harus berada di tangan kita. Harus ditutup.”

    Dua hari sebelumnya, mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman memposting di X bahwa koridor tersebut harus dihancurkan.

    Penduduk Palestina di Khan Younis di Jalur Gaza Selatan. Foto diambil Sabtu (13/1/2024).

    Apa itu Koridor Philadelphia?

    Koridor Philadelphia, juga dikenal sebagai Rute Philadelphi, adalah jalur sepanjang 14 km (8,7 mil) yang mewakili keseluruhan wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir.

    Wilayah ini ditetapkan sebagai zona penyangga yang dikendalikan dan dipatroli oleh angkatan bersenjata Israel sebagai bagian dari perjanjian damai tahun 1979 dengan Mesir yang mengakhiri pendudukan Israel di Semenanjung Sinai dan membuka kembali Terusan Suez.

    Tujuannya adalah untuk menghentikan senjata dan material agar tidak sampai ke tangan warga Palestina di Jalur Gaza, yang diduduki Israel, dan untuk mencegah orang berpindah antara tanah Palestina dan Mesir tanpa pemeriksaan yang ketat.

    Di mana Posisi Mesir Soal Wilayah Perbatasan Ini?

    Pada tahun 2005, Israel menarik diri dari Jalur Gaza di bawah tekanan internasional dan malah mengubah tanah Palestina yang padat penduduknya menjadi ‘penjara terbuka terbesar di dunia’.

    Mesir menjadi pemain utama yang mengendalikan koridor tersebut, yang menandakan satu-satunya hubungan dengan dunia luar yang tidak dikendalikan oleh Israel – karena Tel Aviv mempertahankan blokade darat, laut dan udara terhadap jalur tersebut dari semua sisi lainnya.

    Sebuah perjanjian setelah keluarnya Israel dari wilayah tersebut pada tahun 2005 memungkinkan Mesir untuk mengerahkan 750 tentara dan senjata berat untuk berpatroli dan menjaga sisi koridor Mesir, dengan tanggung jawab pihak lain diserahkan kepada Otoritas Palestina.

    Namun Hamas memegang kendali penuh atas Jalur Gaza sekitar dua tahun setelah penarikan Israel, dan keadaan berubah.

    Selama bertahun-tahun, Mesir mengatakan pihaknya terus menghancurkan terowongan yang digali oleh warga Palestina untuk menyelundupkan senjata dan manusia, namun Israel mempertanyakan efektivitas tindakan Kairo.

    Kini, Israel menginginkan kendali penuh atas wilayah perbatasan, termasuk penyeberangan Rafah yang penting, untuk menjamin keamanannya.

    Namun hal ini berarti pendudukan kembali Jalur Gaza secara de facto, sesuatu yang secara terbuka menimbulkan perselisihan Israel dan sekutu abadi mereka, Amerika Serikat.

    Baik Mesir maupun Hamas menentang Israel untuk mendapatkan kembali kendali atas koridor tersebut.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah berulang kali mengatakan Kairo tidak akan membiarkan warga Palestina mengungsi dari tanah air mereka ke Mesir.

    Bukan apa-apa, bagi Mesir, terusirnya pengungsi Palestina dan berpindah ke wilayah otoritas mereka, bisa menjadi masalah besar nantinya.

    Belajar dari kejadian dan sikap Israel pada tahun-tahun sebelumnya, Mesir tidak ingin wilayahnya dibombardir Israel dengan dalih memberantas kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di wilayah Mesir.

    Ini adalah masalah keamanan nasional bagi Mesir.

    Karena itu, Mesir sudah menyatakan sikap tegas, Israel memancing perang dengan niat mengendalikan koridor ini. 

    Apa yang diinginkan Israel?

    Netanyahu ingin meyakinkan audiens domestiknya – yang semakin marah dan kritis terhadap cara dia menangani perang dan kegagalannya membawa kembali puluhan tawanan yang masih berada di Gaza – menurut Rami Khouri, seorang jurnalis dan peneliti terkemuka di American University of Beirut.

    Pada saat yang sama, kata Khouri, PM Israel ingin menanamkan lebih banyak ketakutan di kalangan warga Palestina dan menciptakan pengaruh baru untuk negosiasi dengan AS dan Mesir.

    “Jadi, apa pun yang dia katakan memiliki banyak audiens, berbagai tujuan, dan tidak boleh dianggap remeh,” kata Khouri kepada Al Jazeera.

    “Kita harus menganggap ini sebagai elemen lain yang dia lemparkan ke dalam pot negosiasi.”

    Khouri mengatakan Mesir tidak akan setuju jika Israel mengambil kembali kendali atas koridor tersebut dan membangun kehadiran militer di sana beberapa dekade setelah Israel meninggalkannya.

    Dia mengatakan komentar Netanyahu juga dapat dilihat dalam konteks upaya Israel yang terus-menerus melakukan ekspansionisme teritorial sejak pembentukannya pada tahun 1948 – meskipun hal ini tidak membawa keamanan bagi negara tersebut.

    “Semakin mereka berekspansi, semakin mereka menguasai tanah, semakin mereka mencoba untuk mengamankan tanah mereka dengan mengambil alih tanah-tanah penduduk dan mengusir orang-orang dari rumah mereka, semakin tidak aman mereka karena mereka hanya memicu bentuk perlawanan yang lebih besar dan lebih intens dari warga Palestina dan orang lain, termasuk Hizbullah di Lebanon.”

     

    (oln/khbrn/aja/wsj/*)

     
     

  • Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: ‘Tak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza’ – Halaman all

    Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: ‘Tak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza’ – Halaman all

    Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: Tidak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza 

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 12 Maret bahwa warga Palestina tidak akan “diusir” dari Gaza.

    Trump tampaknya menarik kembali ancaman yang dilontarkannya awal tahun ini untuk melakukan pembersihan etnis Palestina di jalur tersebut guna membangun “Riviera Timur Tengah.”

    Pernyataan Trump baru-baru ini muncul setelah para pejabat Tel Aviv menyatakan kemarahan mereka atas diskusi langsung Washington tentang gencatan senjata dengan Hamas.

    “Kami tidak mengusir siapa pun dari Jalur Gaza,” kata Trump kepada wartawan menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin.

    Pernyataan Trump sangat kontras dengan pernyataannya pada tanggal 4 Februari bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana ia mengatakan, “AS akan mengambil alih Jalur Gaza … Saya melihatnya sebagai posisi kepemilikan jangka panjang,” dan menekankan bahwa AS dan Israel “akan menghancurkannya; 1,8 juta orang harus pergi.”

    Hal ini terjadi hanya seminggu setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes menyatakan bahwa Trump “berpegang teguh pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas,” menolak usulan Mesir untuk Gaza pascaperang yang diajukan oleh negara-negara Arab pada pertemuan puncak baru-baru ini di Kairo.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak,” kata Hughes.

    Selama bulan lalu, presiden AS berulang kali menegaskan ancamannya untuk “mengambil alih” Gaza, dengan mengklaim bahwa ia “berkomitmen untuk membeli dan memiliki” daerah kantong itu. 

    Namun, pada akhir Februari, ia mengklaim tidak ingin memaksakan rencana “Riviera” dengan paksa, tetapi “akan merekomendasikannya.”

    Pernyataan terbaru Trump muncul menyusul negosiasi langsung AS-Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza yang dipimpin oleh utusan sandera AS Adam Boehler. 

    “Lihat, mereka tidak punya tanduk yang tumbuh di kepala mereka; mereka sebenarnya orang-orang seperti kita; mereka orang-orang yang cukup baik. Kami adalah Amerika Serikat, kami bukan agen Israel. Kami memiliki kepentingan tertentu yang sedang dimainkan,” kata Boehler kepada CNN minggu lalu, yang mengundang kemarahan Tel Aviv.

    Boehler semakin membuat marah pejabat Israel dengan berbicara kepada Channel 12 News, mengatakan kepada penyiar tersebut bahwa telah terjadi “perkembangan positif dalam negosiasi” dengan Hamas.

    “[Boehler] berusaha merundingkan pembebasan sandera Amerika. Kami menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak dapat berbicara atas nama kami, dan jika ia ingin berunding atas nama Amerika Serikat, maka ia akan beruntung,” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kepada Radio Angkatan Darat Israel.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Siklus Perang Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi – Halaman all

    Siklus Perang Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi – Halaman all

    Siklus Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan situasi Jalur Gaza dilaporkan mirip pada situasi yang terjadi di awal-awal agresi militer Israel pasca-terjadinya serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 silam.

    Siklus kekerasan yang terjadi di Gaza ini seperti kembali ke titik awal saat Israel mulai membombardir dan memblokade wilayah kantung Palestina itu dari akses ke dunia luar.

    Manuver ini dibarengi dengan kemarahan Hamas yang meminta lembaga dan negara-negara internasional untuk bertindak dan tidak mendiamkan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan.

    Perkembangan situasi makin mirip ke awal perang genosida saat gerakan perlawanan Yaman, Ansarallah Houthi menyatakan kembali menerapkan blokade Laut Merah terhadap kapal-kapal berentitas Israel selama Israel mencegah akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza.

    Perkembangan ini terjadi di tengah kebuntuan negosiasi antara Hamas dan Israel mengenai kelanjutan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera dan tahanan.

    Hamas bersikeras, seperti apa yang sudah disepakati pada Januari terkait kesepakatan Tiga Tahap, kalau gencatan senjata saat ini harus sudah membahas Tahap II dengan poin-poin penarikan mundur pasukan Israel dan pembukaan akses secara penuh bantuan ke Gaza.

    Israel melanggar kesepakatan awal dan menginginkan perpanjangan Tahap I sambil terus meminta sandera Israel dibebaskan Hamas.

    Israel yang enggan melanjutkan negosiasi Tahap II kemudian melakukan sejumlah kejahatan perang dengan menerapkan ‘hukuman kolektif’ ke Gaza dengan memblokade bantuan masuk serta memutus akses listrik dan suplai air ke Gaza.

    Fase-fase ini diyakini, hanya masalah waktu sampai Israel kemudian mengirimkan lagi pasukannya ke Jalur Gaza untuk menuntaskan apa yang mereka gagal raih saat 15 bualn agresi.

    HANTAM BANGUNAN – Tangkap layar foto arsip Anadolu, Rabu (12/3/2025) yang menunjukkan serangan artileri Israel menghantam bangunan di Jalur Gaza. Israel mengindikasikan melanjutkan Perang Gaza yang terjeda gencatan senjata sekitar dua bulan sejak Januari 2025 untuk memerangi Hamas.

    Bombardemen Israel Targetkan Rafah, Khan Younis, dan Beit Lahia

    Seperti di awal perang, Israel secara bergelombang juga melakukan bombardemen ke sejumlah titik ke Jalur Gaza. 

    “Tiga warga Palestina lainnya terluka oleh penembakan artileri Israel di Jalur Gaza selatan pada Rabu (12/3/2025) meskipun ada perjanjian gencatan senjata,” kata petugas medis di Gaza dilansir Anadolu.

    Para saksi mengatakan tank-tank Israel menembakkan lebih dari 10 peluru ke kamp pengungsi Shabura di Rafah tengah.

    Petugas medis mengatakan tiga orang terluka dalam serangan itu dan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

    Penembakan Israel juga dilaporkan terjadi di bagian tenggara kota Deir al-Balah di Gaza tengah, tetapi belum ada informasi tersedia mengenai korban luka.

    Menurut para saksi, sejumlah warga Palestina mengungsi dari Khan Younis timur akibat tembakan tentara Israel ke arah tenda-tenda mereka di daerah tersebut.

    Serangan itu adalah pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku di Gaza pada bulan Januari, yang menghentikan perang brutal Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Meskipun ada gencatan senjata, otoritas lokal Gaza melaporkan pelanggaran gencatan senjata hampir setiap hari oleh tentara Israel.

    Pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa sedikitnya 137 orang telah tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada bulan November.

    SIAP PERANG LAGI – Tangkap layar khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan petempur Hamas dengan latar belakang peluncur roket. Brigade tempur Hamas dilaporkan bersiap melanjutkan perang Gaza seiring buntunya negosiasi gencatan senjata dengan Israel. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas: Israel Lakukan Kejahatan Perang

    Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengecam pemutusan pasokan listrik dan makanan Israel ke Jalur Gaza pada hari Rabu sebagai “kejahatan perang.”

    “Pemutusan pasokan listrik Israel yang terus-menerus ke Gaza, yang berlangsung lebih dari 16 bulan, dan pemutusan jaringan listrik terbatas yang baru-baru ini mengalirkan listrik ke pabrik desalinasi Deir al-Balah merupakan kejahatan perang yang berisiko menimbulkan bencana kelaparan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Hamas mengatakan penggunaan air dan makanan oleh Israel sebagai alat perang terhadap warga sipil “adalah bagian dari upaya sistematis untuk memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.”

    Hamas menuduh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberlakukan “hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap lebih dari dua juta warga Gaza.

    Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu, dalam langkah terbaru untuk memperketat blokade yang mencekik di daerah kantong Palestina tersebut meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

    Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengecam tindakan Israel tersebut sebagai “peringatan genosida”, dengan mengatakan bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih.

    Hal ini menyusul keputusan Israel lainnya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, yang memicu peringatan dari kelompok hak asasi manusia dan lokal tentang kembalinya kelaparan yang meluas bagi penduduk Palestina.

    Pada hari Selasa, Mohammad Thabet, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, mengatakan kalau Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik bagi daerah kantong itu sejak November lalu sebelum keputusan terbarunya untuk memutus aliran listrik ke daerah kantong itu.

    Hamas mengatakan penutupan Israel atas penyeberangan Gaza dan pemblokiran pasokan makanan dan medis merupakan “pelanggaran berat” terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza dan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.”

    Hamas mendesak PBB, organisasi kemanusiaan, dan negara-negara Arab untuk bertindak cepat untuk menghentikan “kejahatan biadab ini,” mencabut blokade, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel di hadapan keadilan internasional.

    Lebih dari 48.500 orang telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu dihentikan sementara berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

    Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman menembakkan rudal hipersonik ke wilayah pendudukan Israel. (mna/tangkap layar)

    Campur Tangan Houthi

    Situasi Gaza mirip pada awal perang saat Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan melanjutkan larangan lintas semua kapal Israel di Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab al-Mandab.

    Blokade Laut ini dilakukan Houthi setelah batas waktu empat hari yang mereka berikan kepada Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, berakhir.

    Pernyataan itu disampaikan melalui pidato yang disiarkan televisi oleh juru bicara militer Houthi Yahya Saree yang diposting di akun X miliknya.

    Beberapa jam sebelumnya, Kabinet Houthi yang tidak diakui berkumpul di Sanaa untuk membahas ultimatum empat hari yang diberikan kepada Tel Aviv, menurut kantor berita Saba yang dikelola Houthi.

    Pernyataan itu menegaskan kesiapan pasukannya untuk menyerang kapal-kapal Israel jika bantuan tidak mencapai Gaza sesuai batas waktu, menandakan kesiapan semua sektor pemerintah terhadap potensi perkembangan dan dampak yang timbul dari sikap solidaritas dengan Palestina ini, kantor berita itu melaporkan.

    Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menegaskan pada hari Senin bahwa pasukannya “siap dan siaga” untuk bertindak melawan Israel setelah batas waktu berakhir.

    “Setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komandan Abdul Malik al-Houthi bagi para mediator untuk memaksa musuh Israel membuka kembali penyeberangan dan mengizinkan bantuan ke Gaza—dan mengingat kegagalan para mediator untuk mencapai hal ini—Angkatan Bersenjata Yaman mengonfirmasi dimulainya kembali larangan bagi semua kapal Israel di zona operasional yang ditentukan, meliputi Laut Merah, Laut Arab, Bab al-Mandab (Selat), dan Teluk Aden,” kata Saree.

    Ia memperingatkan bahwa “setiap kapal Israel yang mencoba melanggar larangan ini akan menjadi sasaran di dalam wilayah operasional yang diumumkan,” dan menambahkan bahwa pembatasan akan terus berlaku “hingga penyeberangan ke Gaza dibuka kembali dan bantuan, makanan, dan obat-obatan diizinkan masuk.”

    Israel belum mengomentari ancaman Houthi.

    Langkah ini dilakukan setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 hari pada tanggal 1 Maret yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS. 

    Setelah itu, Israel menolak untuk memasuki fase kedua—yang mengharuskan penghentian perang sepenuhnya—dan malah menutup kembali semua penyeberangan ke Gaza, sehingga menghalangi bantuan sejak tanggal 8 Maret.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang tahap awal untuk mengamankan lebih banyak pembebasan sandera tanpa memenuhi komitmen yang lebih luas, sebuah taktik yang menurut para kritikus akan menarik hati kelompok garis keras dalam koalisinya.

    Sementara itu, kelompok Palestina Hamas berkeras mematuhi ketentuan kesepakatan, mendesak para mediator untuk meluncurkan pembicaraan tahap kedua demi penarikan penuh Israel dan berakhirnya perang.

    Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel dan kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel, terkadang menyerang Israel secara langsung dengan rudal dan pesawat nirawak, termasuk Tel Aviv, sebagai “solidaritas dengan Gaza.”

    Israel menanggapi dengan serangan udara terhadap lokasi-lokasi militer yang diduga milik Houthi di Yaman hingga gencatan senjata Gaza menghentikan pertukaran tersebut pada tanggal 19 Januari.

     

    (oln/anadolu/*)

     

  • Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Bernegosiasi Langsung dengan AS – Halaman all

    Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Bernegosiasi Langsung dengan AS – Halaman all

    Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Negosiasi Langsung dengan AS

    TRIBUNNEWS.COM – Pengakuan pihak Amerika Serikat (AS) kalau mereka sudah melakukan kontak langsung dengan gerakan Hamas rupanya tidak hanya membuat geram pihak Israel, namun juga pihak Otoritas Palestina (PA).

    Sebagai catatan, PA merupakan unsur utama dari Kepresidenan Palestina.

    Pada Selasa (11/3/2025), Kepresidenan Palestina mengatakan pihaknya mengutuk kontak Hamas dengan pihak asing tanpa mandat nasional.

    Pihak asing yang dimaksud adalah utusan AS untuk urusan sandera, Adam Boehler.

    Presidensi Palestina menilai, kontak Hamas dengan AS, tanpa koordinasi, merupakan bentuk pengabaian terhadap otoritas.

    “Presidensi Palestina menambahkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: “Kami menganggap kontak-kontak ini sebagai pengalih perhatian dari posisi Palestina”,” kata laporan Khaberni, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Presidensi Palestina bahkan menilai komunikasi yang dilakukan Hamas dengan AS ini melanggar hukum Palestina.

    “Hukum Palestina mengkriminalisasi komunikasi dengan entitas asing,” kata pernyataan itu.

    Personel keamanan Otoritas Palestina di Jenin, Samaria utara, Tepi Barat yang diduduki Israel pada 16 Desember 2024. (Foto oleh Nasser Ishtayeh/Flash90.)

    Seputar PA

    Otoritas Palestina (PA) , badan pemerintahan daerah otonomi Palestina di Tepi Barat. 

    Didirikan pada tahun 1994 sebagai bagian dari Perjanjian perdamaian Oslo Agreement (Perjanjian Oslo) antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), PA juga memiliki kewenangan pemerintahan de jure atas keseluruhan Jalur Gaza, tetapi tidak menjalankan kontrol de facto di sana sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih kendali wilayah tersebut dengan paksa. 

    “Meskipun PA, hingga saat itu, demokratis, Presiden Mahmoud Abbas sejak itu memerintah dengan dekrit dan menunda pemilihan umum tanpa batas waktu. Pada tahun 2011, PA telah membangun lembaga-lembaga untuk negara yang berfungsi, tetapi kemudian mengalami krisis keuangan berulang kali di bawah tekanan dari Israel dan negara-negara lain,” tulis ulasan britannica.

    PA didirikan setelah bertahun-tahun permusuhan dengan pendudukan Israel. 

    Pertemuan rahasia yang diadakan di Norwegia pada tahun 1993 antara PLO dan Israel menyebabkan penandatanganan Deklarasi Prinsip bersejarah (Kesepakatan Oslo), di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling pengakuan dan persyaratan di mana fungsi pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza—yang diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967—akan secara progresif diserahkan kepada dewan Palestina.

    Selama waktu itu—dalam apa yang secara umum dikenal sebagai proses Oslo—Israel dan Palestina harus merundingkan perjanjian damai permanen untuk menyelesaikan status akhir wilayah ini.

    Perjanjian antara kedua belah pihak menyerukan Otoritas Palestina (PA) untuk mengambil kendali atas sebagian besar wilayah berpenduduk di wilayah yang diduduki.

    Keamanan untuk wilayah tersebut akan berada di tangan polisi Palestina, meskipun warga Israel akan dijamin kebebasan bergerak.

    Beberapa kelompok militan Palestina, khususnya Hamas , mengecam perjanjian damai tersebut.

    Administrasi PA

    PA diatur oleh konstitusi sementara yang dikenal sebagaiUndang-Undang Dasar, yang dapat diubah oleh badan legislatif dengan mayoritas dua pertiga.

    Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun, dengan batas dua masa jabatan.

    Presiden adalah panglima tertinggi pasukan keamanan, mengelola hubungan luar negeri , memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang, dan dapat mengeluarkan dekrit ketika badan legislatif sedang tidak bersidang. Perdana menteri , yang ditunjuk oleh presiden, dan dewan menteri memegang otoritas eksekutif utama, dengan kepercayaan dari Dewan Legislatif Palestina (PLC). 

    PLC terdiri dari 132 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Menurut amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2005, pemilihan umum tahun 2006 menggunakan sistem perwakilan mayoritas campuran dan proporsional .

    Hal ini mengakibatkan hasil yang kontroversial, yaitu Hamas memenangkan 74 kursi meskipun memperoleh 44 persen suara (melawan 41 persen suara Fatah, unsur utama PA ).

    Pada tahun 2007 Undang-Undang Dasar diamandemen untuk menjadikan sistem tersebut sepenuhnya proporsional.

    Sejumlah kursi, yang ditetapkan oleh keputusan presiden, dialokasikan untuk orang Kristen, dan partai politik harus memasukkan sejumlah perempuan dalam daftar mereka, termasuk satu dari tiga posisi teratas.

    Di tengah gesekan faksional Fatah-Hamas pada tahun 2007, Presiden Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat, dan setelah itu ia memerintah dengan dekrit.

    SAYAP MILITER HAMAS – Personel Brigade Al Qassam, Sayap Militer Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, dalam sebuah parade militer di Jalur Gaza beberapa waktu lalu. Hamas membantah menyetujui usulan AS untuk memperpanjang gencatan senjata dan menyerukan Israel untuk melanjutkan negosiasi Tahap II gencatan senjata di mana pasukan Israel harus menarik diri dari Gaza dan membuka akses masuk bantuan kemanusiaan. (RNTV/TangkapLayar)

    Pertemuan Hamas dan AS

    Terkait hasil pertemuan Hamas dan AS, gerakan Hamas dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.

    Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler.

    Ketika diawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.

    Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.

    Menurut Boehler, Hamas menyarankan hal yang “relatif masuk akal dan bisa dilakukan”.

    “Mereka menyarankan pertukaran semua tahanan. Jadi, semua sandera kita saat ini ditukar dengan beberapa tahanan. Kami tidak tertarik dengan hal itu,” ujar Boehler dikutip dari All Israel News.

    Kemudian, dia mengungkapkan keinginan Hamas untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang.

    “Dan mereka menyarankan gencatan senjata lima hingga sepuluh tahun, dan Hamas akan meletakkan semua senjata, dan AS akan membantu, serta negara-negara lain, memastikan tidak ada terowongan,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengklaim Hamas tidak akan terlibat dalam urusan politik.

    “Dan saya pikir itu bukan tawaran awal yang buruk,” kata Boehler.

    Bantahan Hamas

    Meski demikian, Al Aarbi Al Jadeed pada hari Senin melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya.

    Laporan itu didasarkan pada pernyataan juru bicara Hamas.

    Jubir itu mengatakan para pejabat Hamas sudah berkata kepada Boehler bahwa mereka tak akan bersedia meletakkan senjata, bahkan saat pembentukan negara Palestina.

    Mengenai pembicaraan AS-Hamas, Boehler membantah bahwa hal itu tidak diketahui oleh Israel.

    “Tindakan saya dikoordinasikan dengan Israel, bahkan meski mungkin ada beberapa yang tidak. Tindakan itu terkoordinasi.”

    Menurut Boehler, tujuan tindakannya bukan untuk “meminggirkan” Israel.

    Meski demikian, dia mengakui bahwa ada beberapa pihak di Israel yang meragukan ketulusan tindakannya. Mereka takut bahwa tindakannya hanya ditujukan untuk mengamankan warga AS yang disandera Hamas.

    Dia berkata keluarga sandera Israel khawatir pembebasan warga AS akan diutamakan, bukan warga Israel.

    “Jadi, Presiden AS sudah sangat jelas, sangat jelas di akun [media sosial] Truth Social bahwa yang dibebaskan semua sandera,” ucap dia.

    Dia mengaku berupaya memulangkan semua sandera yang masih ada di Gaza.

    “Dia (Donald Trump) pria yang bisa dipegang kata-katanya. Itu salah satu alasan saya bekerja pada Presiden.”

    Boehler juga mengaku diperintahkan Trump untuk terus bekerja hingga semua sandera bisa pulang.

    Lalu, dia mengatakan AS berencana menghadiri negosisasi di Qatar.

    “Akan di sana. Rekan saya, Steve Witkoff, adalah negosiator yang luar biasa, dan kami bekerja dengan erat bersama-sama, dia akan pergi ke sana.”

    Sementara itu, Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengirimkan delegasi ke Qatar guna membahas perpanjangan gencatan senjata.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu mengatakan delegasi itu dikirim untuk memajukan perkembangan negosiasi.

    Sebelumnya, Hamas telah bertemu dengan pejabat Mesir di Qatar untuk membahas tahap kedua gencatan senjata dengan Israel.

    Juru bicara Hamas, Abdel Latif Al Qanoua, mengatakan ada sinyal-sinyal positif mengenai negosiasi tahap kedua.

    Dikutip dari Al Jazeera, gencatan tahap pertama berakhir 1 Maret. Selama enam minggu gencatan, ada pertukaran 25 sandera Israel dengan 1.800 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Israel mengaku ingin tahap pertama diperpanjang hingga pertengahan April.

    Israel menolak beralih ke tahap dua. Jika tahap dua terwujud, perang akan diakhiri dan semua pasukan Israel ditarik mundur dari Gaza.

    (*)

  • Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Hamas Berhenti Pakai HP – Halaman all

    Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Hamas Berhenti Pakai HP – Halaman all

    Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Para Pentolan Hamas Matikan HP

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) berpotensi melakukan “pembunuhan tingkat tinggi” terhadap tokoh-tokoh penting organisasi perlawanan Palestina jika upaya mediasi mengenai tahap kedua gencatan senjata atau perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, gagal.

    Israel juga berpotensi melakukan operasi komando di daerah berpenduduk di Gaza jika negosiasi gagal, tulis laporan media Al-Akhbar, dilansir Ynet, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Media Lebanon itu mengutip sumber-sumber Palestina dalam laporannya.

    Para narasumber itu, seperti ditulis Al-Akhbar, menekankan kalau pembunuhan tokoh penting dan operasi komando Israel tersebut dapat menyebabkan eskalasi dan memanasnya situasi saat ini secara bertahap.

    Sumber dari organisasi perlawanan Palestina juga mengatakan kalau sayap militer mereka telah menginstruksikan anggotanya untuk mengambil “tindakan pencegahan keamanan yang diperlukan”.

    Satu di antara langkah preventif tersebut adalah berhenti menggunakan handphone, atau komunikasi nirkabel lainnya.

    “Sayap militer gerakan Palestina juga menginstruksikan untuk menanggapi ancaman musuh (Israel) dengan serius,” tulis laporan seperti dilansir Ynet.

    Laporan Al-Akhbar mengklaim kalau komunikasi telepon para anggota Hamas sudah dimatikan di tengah buntunya perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata.

    BALAS ANCAMAN ISRAEL – Abu Obeida, juru bicara militer Brigade Al-Qassam membalas ancaman Israel yang mengultimatum untuk menyetujui tawaran AS soal perpanjangan gencatan senjata. Qassam menyatakan Israel berisiko membunuh sandera mereka sendiri yang ada di tangan Hamas. (Foto: rekaman video)

    Seruan Hamas untuk Jihad

    Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Obeida, pada Kamis pekan lalu merilis rekaman wawancara di mana ia menyebut Ramadan sebagai “bulan jihad.”

    “Perlawanan Palestina menyampaikan pendiriannya kepada dunia dan para mediator mengenai klausul perjanjian gencatan senjata – mulai dari waktu pembebasan sandera hingga jumlah sandera yang dibebaskan dan memastikan pembebasan mereka secara aman dan terorganisasi,” katanya.

    “Meskipun Israel berupaya berbohong, kami tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut sebagai bentuk penghormatan atas darah para martir kami dan janji kepada para mediator,” lanjutnya.

    “Israel telah mengabaikan banyak komitmennya terkait bantuan kemanusiaan, kebebasan bergerak bagi warga Gaza, dan terus melakukan kejahatannya baik di Jalur Gaza maupun di wilayah itu sendiri,” katanya.

    ANGGOTA BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Rabu (12/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (8/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam berdiri sebelum menyerahkan berkas kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) selama pertukaran tahanan ke-5 pada Sabtu (8/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza, dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Putaran Baru Perundingan Gencatan Senjata Gaza Telah Dimulai

    Dalam perkembangan terbaru, Hamas mengumumkan dimulainya putaran baru perundingan gencatan senjata dengan Israel pada Selasa malam.

    Hamas menyatakan optimisme kalau perundingan tersebut dapat menghasilkan “kemajuan nyata” menuju tahap kedua perundingan.

    Kelompok ini menyatakan harapannya untuk kemajuan menuju tahap kedua negosiasi.

    Pejabat senior Hamas Abdel Rahman Shadid membuat pernyataan ini dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di platform digital resmi gerakan tersebut.

    “Hamas memulai babak baru perundingan gencatan senjata hari ini,” kata Shadid, menekankan komitmen kelompok tersebut untuk terlibat “dengan penuh tanggung jawab dan sikap positif,” termasuk dalam hubungannya dengan utusan sandera AS, Adam Boehler.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    “Kami berharap putaran ini menghasilkan langkah konkret menuju dimulainya fase kedua perundingan, yang menyiapkan panggung untuk menghentikan agresi, mengamankan penarikan pendudukan (Israel) dari Gaza, dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan,” tambahnya.

    Minggu lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza, termasuk lima warga Amerika, tanpa sepengetahuan Israel.

    Menurut perkiraan Israel, 59 sandera Israel masih berada di Gaza, dengan 24 orang diyakini masih hidup. 

    Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, di mana laporan hak asasi manusia menunjukkan kejadian-kejadian penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dan pengabaian medis, yang menyebabkan banyak kematian.

    Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Qatar, sedang berlangsung di Doha. 

    Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda langkah ke tahap kedua perjanjian Gaza, yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan dan mengamankan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.

    Tahap pertama perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan AS, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.

    Netanyahu belum melaksanakan tahap kedua, memprioritaskan pembebasan lebih banyak sandera Israel sambil menunda komitmen untuk menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza.

    Pada tanggal 8 Maret, Netanyahu mengklaim Hamas telah menolak usulan AS untuk gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan dan Paskah Yahudi. 

    Sementara itu, bantuan kemanusiaan ke Gaza diblokir pada tanggal 2 Maret, yang memperburuk krisis kemanusiaan.

    Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang — sebagian besar wanita dan anak-anak — telah tewas di Gaza selama operasi militer Israel. 

    Konflik tersebut sempat terhenti sementara selama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada bulan Januari.

    Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Selain itu, Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan militernya di daerah kantong tersebut.

     

    (oln/ynet/*)

     

  • Israel Bebaskan 5 Tahanan Lebanon Sebagai Bagian dari Kesepakatan yang Disponsori Amerika Serikat – Halaman all

    Israel Bebaskan 5 Tahanan Lebanon Sebagai Bagian dari Kesepakatan yang Disponsori Amerika Serikat – Halaman all

    Israel Bebaskan 5 Tahanan Lebanon Sebagai Bagian dari Kesepakatan yang Disponsori AS

    TRIBUNNEWS.COM- Palang Merah Internasional menyelamatkan lima tahanan Lebanon di Lebanon selatan yang dibebaskan dari tahanan Israel pada 11 Maret.

    Kesepakatan ini, yang juga melibatkan Prancis, bertujuan untuk ‘menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan’ termasuk wilayah Lebanon yang telah diduduki selama beberapa dekade.

    Palang Merah mengirim kendaraan ke persimpangan Naqoura di Lebanon selatan untuk menyelamatkan para tahanan. 

    Jurnalis Israel dan koresponden Axios , Barak Ravid, melaporkan pada hari Selasa bahwa “setelah mediasi Amerika, Israel dan Lebanon telah sepakat untuk membuka negosiasi guna menyelesaikan perselisihan mengenai perbatasan darat antara kedua negara,” mengutip seorang pejabat senior AS. 

    “Menurut [pejabat AS], sebagai bagian dari kesepahaman antara kedua belah pihak, Israel membuat isyarat untuk membebaskan lima warga Lebanon yang ditangkap oleh pasukan IDF selama pertempuran tahun lalu,” tambah Ravid. 

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebagai “isyarat niat baik” kepada Presiden Lebanon Joseph Aoun, Tel Aviv memutuskan untuk membebaskan kelima tahanan tersebut.

    Kantor Netanyahu juga mengatakan ada kesepakatan bagi AS, Prancis, dan Lebanon untuk membentuk “kelompok kerja” yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah perbatasan.

    Utusan AS untuk kawasan tersebut, Morgan Ortagus, mengatakan pada 11 Maret bahwa AS “menyatukan Lebanon dan Israel untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan menyelesaikan beberapa masalah yang belum terselesaikan secara diplomatis,” termasuk pembebasan tahanan dan “titik-titik yang disengketakan di sepanjang Garis Biru,” serta lima lokasi di selatan tempat Israel mempertahankan pendudukan setelah gencatan senjata yang melanggar kesepakatan.

    Daerah seperti Shebaa Farms, perbukitan Kfar Shuba, kota Ghajar, dan lainnya telah diduduki secara ilegal oleh Israel selama beberapa dekade.

    “Semua pihak yang terlibat tetap berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian gencatan senjata,” tambah Ortagus. 

    Tentara Israel menangkap banyak tawanan selama operasi darat melawan Hizbullah pada bulan Oktober dan November tahun lalu, dan bahkan setelah gencatan senjata, yang terus dilanggarnya dengan serangan tanpa henti dan pendudukan lima lokasi utama di sepanjang perbatasan. 

    Pada hari Minggu, seorang tentara Lebanon ditembak di kaki dan diculik oleh pasukan Israel. 

    Penyerahan tahanan Lebanon itu dilakukan setelah beberapa serangan udara di Lebanon selatan pada hari Selasa, yang menewaskan sedikitnya dua orang. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • AS Main Dua Kaki, Analis Militer: Simalakama Israel di Gaza, Nyawa Sandera atau Perpecahan Negara  – Halaman all

    AS Main Dua Kaki, Analis Militer: Simalakama Israel di Gaza, Nyawa Sandera atau Perpecahan Negara  – Halaman all

    AS Main Dua Kaki, Niat Israel Lanjut Perang di Gaza Terjegal Krisis Pasukan: Peserta Wajib Militer Kabur

     

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah laporan dari surat kabar Israel, Haaretz mengungkap kalau tentara Israel (IDF) tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan divisi prajurit cadangan.

    Reserve division adalah tulang punggung IDF di berbagai operasi militer dan pertempuran yang mereka hadapi.

    Dalam sistem kemiliterannya, Israel mengandalkan perekrutan pemukim dan warga negara sebagai prajurit tempur dalam kerangka wajib militer.

    Masalahnya, kata laporan Haaretz, tanda-tanda yang jelas muncul dari meningkatnya keengganan dari warga Israel untuk menanggapi panggilan dinas militer.

    “Hal ini melemahkan kemampuan Israel untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza jika terjadi gagalnya negosiasi gencatan senjata dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Selasa (11/3/2025).

    Koresponden militer Haaretz, Amos Harel mengungkapkan, angka perkiraan dari IDF menunjukkan kalau setengah dari pasukan cadangan di beberapa unit tempur belum bergabung dengan kedinasan militer baru-baru ini.

    “Sementara, IDF berusaha menutupi masalah ini, mengingat 70 persen dari masyarakat Israel menentang kembalinya operasi militer, menurut jajak pendapat baru-baru ini,” kata ulasan tersebut.

    Wanita polisi Israel mengamankan seorang pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Haredi. (khaberni)

    Krisis Prajurit Divisi Cadangan dan Haredi

    Laporan Harel tersebut juga menyoroti masalah mendalam yang dihadapi tentara Israel untuk pertama kalinya.

    “Bahaya tersebut adalah sejumlah prajurit cadangan benar-benar tidak akan bergabung jika pemerintah memutuskan untuk kembali berperang, sesuatu yang belum pernah ada dalam bentuk pembangkangan seperti ini sebelumnya,” kata laporan tersebut.

    “Di banyak unit militer, hanya sekitar setengah dari prajurit yang baru-baru ini melapor bertugas, menurut perkiraan IDF, yang mencerminkan menurunnya antusiasme terhadap perang seiring berjalannya waktu,” tambah laporan tersebut.

    Perkembangan ini menempatkan kepemimpinan militer IDF dan kalangan politik Israel dalam posisi yang sulit, karena mereka harus membujuk prajurit untuk kembali ke medan perang di tengah meningkatnya penentanagan dan perdebatan tentang patut tidaknya melanjutkan perang Gaza, kata ulasan Harel.

    Analis militer tersebut menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal karena posisi garis kerasnya mendukung kembali pecahnya perang Gaza.

    Dalam wawancara dengan Lembaga Penyiaran Israel Kan, Smotrich meminta prajurit cadangan untuk mempersiapkan diri menghadapi panggilan segera untuk tugas tambahan, menekankan bahwa Israel akan segera kembali berperang melawan Hamas di Gaza.

    Bagi Harel, komentar Smotrich ini adalah upaya untuk mengaburkan keparahan krisis yang dialami IDF.

    Harel yakin bahwa Smotrich hidup di dunia yang terpisah dari realitas politik dan militer saat ini, dan mengabaikan beban berat yang ditanggung oleh tentara cadangan dan tentara reguler.

    Ia mengatakan kalau pernyataan menteri ini “menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara kepemimpinan politik dan realitas di lapangan, karena tampaknya para menteri tidak menyadari besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh tentara dan keluarga mereka.”

    Hal ini, kata Harel, juga menyoroti perpecahan di Israel atas masalah perang, dengan perdebatan sengit dalam pemerintahan, yang ia yakini tampak terpecah soal apakah Israel akan melanjutkan perang atau bersedia menegosiasikan kesepakatan baru soal pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas.

    Dalam konteks ini, katanya, “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini sebagian besar setuju dengan Smotrich untuk melanjutkan operasi, menghadapi tekanan internal dan eksternal yang meningkat.”

    Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Kirya, markas militer Israel, di Tel Aviv, untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, 16 Januari 2025. ( (Gerakan Pro-Demokrasi/Yael Gadot)

    70 Persen Warga Israel Ingin Perang Gaza Setop, Netanyahu di Simpang Jalan

    Analis militer tersebut menjelaskan, jajak pendapat, yang menunjukkan kalau 70 persen warga Israel mendukung kesepakatan pertukaran tawanan bahkan jika kesepakatan itu mencakup konsesi besar kepada Hamas, menempatkan pemerintah di depan pilihan yang sulit.

    Bak simalakama, Israel menghadapi posisi sama-sama sulit di Gaza, penyelamatan sandera yang berarti bernegosiasi dengan Hamas dan perpecahan di pemerintahan yang mengancam posisi Netanyahu atau melanjutkan perang tapi dengan krisis pasukan dan risiko kekalahan lagi seperti yang terjadi pada 15 bulan agresi pertama.

    Kekalahan Israel yang dimaksud adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan utama agresi yaitu, penyelamatan sandera dan pemberangusan Hamas.

    “Pilihan sulit itu adalah tetap melanjutkan perang sambil menghadapi krisis internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di militer, atau menerima penyelesaian (negosiasi dengan Hamas) yang dapat menyebabkan dampak politik bagi Netanyahu dan sekutunya di sayap kanan,” ujar Harel.

    Ia juga mengomentari upaya Kepala Staf yang baru, Eyal Zamir, yang saat ini tengah mengembangkan rencana operasional untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya negosiasi dan dimulainya kembali pertempuran di lapangan.

    PANTAU PASUKAN – Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir memantau pasukan seusai menjabat sebagai panglima baru Militer Israel. Eyal Zamir dilaporkan menghapuskan jadwal cuti tahunan personel IDF sepanjang tahun. (IDF/Ynet/Tangkap Layar)

    Ia mengatakan, “Tentara Israel tengah berupaya beradaptasi dengan situasi baru, tetapi menghadapi kendala terkait dengan menurunnya moral pasukan reguler dan kurangnya semangat prajurit cadangan.”

    Harel meyakini beban yang ditanggung tentara Israel semakin bertambah karena meningkatnya kebutuhan keamanan, baik di Jalur Gaza maupun di perbatasan utara dengan Lebanon dan Suriah.

    Ia mencatat kalau tentara IDF perlu memperkuat pertahanannya untuk mencegah terulangnya serangan serupa dengan yang terjadi pada 7 Oktober 2003.

    Selain itu, pengerahan pasukan di Golan dan Lebanon selatan menghabiskan sumber daya tambahan, yang mempersulit pengalokasian kekuatan yang cukup untuk operasi darat baru di Gaza.

    Analis militer itu tak lupa menyoroti masalah lain, yakni persoalan perekrutan kaum Yahudi religius (Haredim), seraya menunjuk pada krisis yang dihadapi tentara Israel, karena level politik saat ini tidak berniat membatalkan kesepakatan politik dengan partai Haredi, yang menjamin berlanjutnya penghindaran sektor ini dari kewajiban dinas militer.

    Ia yakin bahwa “solusi yang diusulkan oleh militer, seperti pembentukan brigade Haredi, tidak dapat didiskusikan. Sebab dalam praktiknya, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah pria ultra-Ortodoks yang melamar dinas militer.”

    Masalah ini telah membuat marah sebagian besar masyarakat Israel, karena pengecualian berkelanjutan bagi Haredim dianggap sebagai pengurasan sumber daya tentara reguler dan ketidakadilan bagi prajurit yang menghadapi tekanan yang semakin meningkat.

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. Israel kini dihadapkan pada posisi sulit antara melanjutkan agresi dan perang di Gaza atau bernegosiasi dengan Hamas demi keselataman nyawa sandera.

    Posisi Amerika: Dua Kaki

    Analis militer Israel itu juga membahas keadaan kebingungan yang dialami Israel karena langkah baru Amerika Serikat (AS) untuk membangun saluran belakang rahasia untuk negosiasi dengan Hamas melalui Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump, dan pernyataan mengejutkan yang dibuatnya dalam wawancara dengan media di Amerika Serikat.

    Meskipun ia mengatakan kalau pernyataan-pernyataan ini telah diabaikan oleh tindakan balasan Israel, ia juga percaya bahwa “Presiden AS Donald Trump masih berharap untuk mencapai kesepakatan, dan diragukan bahwa ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah melalui pendudukan Israel yang baru di Jalur Gaza.

    ” Trump terus mengancam Hamas bahwa ia akan mendukung operasi Israel yang menyakitkan, tetapi ia tidak menghalangi jalan untuk mencapai kesepakatan pada kesepakatan berikutnya untuk mengembalikan para sandera yang tersisa,” kata analis tersebut menjelaskan sikap dua kaki AS.

    Ia juga menunjukkan bahwa konteks rencana Mesir yang disetujui oleh pertemuan puncak Arab di Kairo minggu lalu masih berputar di sekitar gencatan senjata, pengembalian semua tahanan, penarikan penuh Israel dari seluruh Jalur Gaza, pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina tanpa partisipasi Hamas, dan kehadiran pasukan Arab di Jalur Gaza, yang dilihat Harel sebagai langkah yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump dalam konteks mempertahankan gencatan senjata dan pengembalian tahanan Israel.

    “Penting bagi Amerika agar gencatan senjata dipertahankan dan lebih banyak lagi yang diculik mulai kembali ke rumah, meskipun itu terjadi dalam jangka waktu tertentu,” simpul Harel.

    “Di depan mata mereka ada contoh lain yang relatif berhasil dari sebuah kesepakatan yang telah bertahan sejauh ini, terlepas dari semua pelanggaran dan hambatan, yaitu gencatan senjata antara Israel dan Lebanon,” katanya.

     

    (oln/hrtz/khbrn/*)

     
     

  • Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’ – Halaman all

    Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’ – Halaman all

    Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’

    TRIBUNNEWS.COM – Para pejabat terkait Israel dilaporkan sangat panik menyusul komentar yang dilontarkan Adam Boehler, utusan Amerika Serikat (AS) untuk urusan sandera.

    Laporan The National, Selasa (11/3/2025), menyatakan kepanikan ini terjadi saar Boehler menggambarkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas sebagai “orang baik” dan bahwa negaranya “bukan agen Israel”.

    “Kini Para pejabat AS mulai meredakan suasana setelah komentar Adam Boehler, yang membuat Israel panik,” kata laporan itu.

    Sebelumnya, para pejabat Israel dilaporkan sudah sangat marah saat mengetahui kalau AS menggelar pembicaraan langsung dengan Hamas terkait pembebasan sandera warga negara mereka.

    Israel merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan yang juga membahas soal kelanjutan kesepakatan gencatan senjata Tiga Tahap yang sudah dicapai pada bulan Januari.

    Israel yang sudah cemas, makin gerah saat Boehler memicu kekhawatiran lebih lanjut dengan serangkaian wawancara media di saluran AS dan Israel, di mana ia mengatakan AS memiliki “kepentingan khusus yang dipertaruhkan”.

    “Komentarnya menimbulkan kekhawatiran di Israel kalau AS, sekutu terpenting Israel, yang telah memainkan peran utama dalam negosiasi penyanderaan dan mendukung negara tersebut selama perang Gaza , dapat menjadi mitra yang kurang dapat diprediksi di bawah Presiden Donald Trump,” kata laporan The National.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi Netanyahu pada Rabu (5/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) berbicara dengan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), di Gedung Putih. (Instagram/b.netanyahu)

    Israel Tuding AS Tidak Konsisten

    Chuck Freilich, peneliti senior di lembaga pemikir The Institute for National Security Studies (INSS) dan mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel, mengatakan kepada The National bahwa siapa pun yang menyetujui komentar Boehler telah “melanggar kebijakan Amerika selama puluhan tahun untuk tidak berbicara dengan Hamas sejak lembaga itu didirikan.

    Hal itu juga melanggar  sikap umum AS yang selama ini teguh untuk tidak bernegosiasi dengan organisasi yang sudah dilabeli sebagai “organisasi teroris”.

    Menyadari banyak salah tafsir oleh pihak Israel, Boehler kemudian berkata dalam sebuah posting di X:

    “Saya ingin MENJELASKAN dengan SANGAT JELAS karena beberapa orang telah salah menafsirkan. Hamas adalah organisasi teroris yang telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Mereka secara DEFINISI adalah orang-orang JAHAT.”

    Sehari setelah wawancara Boehler, Menteri Luar Negeri, AS Marco Rubio mengatakan negosiasi langsung negaranya dengan Hamas merupakan “situasi satu kali” yang belum “membuahkan hasil”.

    “Utusan khusus kami untuk para sandera, yang tugasnya adalah membebaskan orang-orang, memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki kendali atas orang-orang ini dan diberi izin serta didorong untuk melakukannya,” kata Rubio.

    Adapun Freilich mengatakan, pertemuan AS-Hamas itu sudah berlangsung beberapa kali.

    “Jadi ini bukan hanya sekali, tetapi katakanlah itu adalah upaya satu kali untuk melakukan pembicaraan dengan mereka, itu mungkin telah merusak upaya Witkoff,” tambahnya, merujuk pada utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, yang sangat dihormati di kalangan warga Israel yang menginginkan pembebasan sandera diprioritaskan. 

    “Sepertinya mungkin pemerintahan AS di bawah Trump) tidak terkoordinasi dan berbicara dengan satu suara.”

    Komentar Rubio memang muncul saat Witkoff, tokoh kunci dalam upaya pembebasan sandera di Gaza, yang beberapa di antaranya memegang kewarganegaraan AS, mengatakan “semua hal bisa didiskusikan” dalam perundingan saat ini asalkan Hamas melakukan demiliterisasi dan meninggalkan Gaza.

    “Jika mereka pergi, maka semua hal bisa didiskusikan untuk mencapai perdamaian dan itulah yang harus mereka lakukan,” katanya.

    ISRAEL KERAHKAN TANK – Foto yang diambil Tribunnews.com melalui Telegram Quds News Agency pada Selasa (25/2/2025) memperlihatkan tentara Israel melanjutkan agresinya terhadap Jenin dengan mengerahkan tank. Warga Palestina takut Tepi Barat akan menjadi Gaza kedua setelah Israel mengerahkan tank untuk pertama kalinya di sana. (Telegram Quds News Agency)

    Israel Ogah-ogahan Negosiasi Tahap II Gencatan Senjata

    Sementara itu, banyak media Israel mengkritik utusan yang disandera tersebut, dengan menerbitkan artikel opini yang menggambarkan pejabat tersebut sebagai “naif”.

    Tim negosiator tingkat menengah Israel tiba di Qatar pada hari Senin untuk melakukan negosiasi tidak langsung terbaru dengan Hamas mengenai nasib gencatan senjata di Gaza.

    Sumber-sumber mengatakan, dilansir The National kalau delegasi Israel di Doha kurang berminat dalam negosiasi tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

    Hal itu karena pembahasan akan berfokus pada gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan penuh Pasukan Israel dari wilayah tersebut.

    Meskipun jajak pendapat di Israel secara konsisten menunjukkan kalau  mayoritas publik mendukung kelanjutan kesepakatan pembebasan sandera, pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggaungkan pernyataan sejumlah menteri yang menentang keras kesepakatan apa pun dengan Hamas.

    Netanyahu sendiri dituduh oleh banyak pihak di Israel mengulur-ulur kesepakatan untuk menghentikan koalisinya dari keruntuhan.

    Penundaan dalam transisi dari fase pertama kesepakatan yang telah berakhir ke fase kedua telah memunculkan kekhawatiran bahwa pimpinan Israel siap untuk melanjutkan pertempuran, sebuah langkah yang akan menjerumuskan Gaza ke dalam bencana kemanusiaan lebih lanjut.

    Menurut para kritikus, niat Israel melanjutkan perang akan menempatkan para sandera Israel  yang masih hidup di Gaza dalam bahaya yang mematikan.

    Kepala staf militer baru Israel, Eyal Zamir, pada hari Senin mengatakan negaranya “harus siap menghadapi kenyataan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun perang”.

  • Kelompok Hak Asasi Manusia Israel B’Tselem Peringatkan tentang ‘Gazafikasi’ di Tepi Barat – Halaman all

    Kelompok Hak Asasi Manusia Israel B’Tselem Peringatkan tentang ‘Gazafikasi’ di Tepi Barat – Halaman all

    Kelompok Hak Asasi Manusia Israel B’Tselem Peringatkan tentang ‘Gazafikasi’ di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Begitu gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka menambahkan tuntutan untuk “meningkatkan aktivitas ofensif” di Tepi Barat yang diduduki ke dalam daftar resmi “tujuan perang”. 

    Hal ini, kata organisasi hak asasi manusia Israel B’Tselem di situs webnya hari ini, hanyalah penegasan formal atas perlakuan Israel terhadap Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023 sebagai front lain dalam “perang habis-habisan yang dideklarasikan terhadap Palestina” sejak serangan Hamas.

    “Sejalan dengan pendekatan ini, rezim Israel telah meningkatkan penindasannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan mengambil tindakan yang lebih ekstrem,” kata B’Tselem. 

    “Tindakan ini meliputi kekerasan sewenang-wenang yang ekstrem terhadap warga sipil yang tidak bersalah; pelonggaran lebih lanjut kebijakan permisif untuk melakukan penembakan terbuka ; pembatasan pergerakan yang ketat dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari; pembatalan menyeluruh izin untuk memasuki Israel; dan pembatasan ekstrem terhadap akses ke lahan pertanian yang sangat merusak mata pencaharian, penangkapan massal, dan transformasi fasilitas penahanan menjadi jaringan kamp penyiksaan.”

    Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan bahwa, dengan meningkatnya penindasan, di Tepi Barat utara Israel telah mulai meniru taktik dan doktrin tempur yang diasah dalam serangannya saat ini di Gaza. 

    “Ini termasuk peningkatan penggunaan serangan udara di pusat-pusat populasi sipil, penghancuran rumah dan infrastruktur sipil secara luas dan disengaja, dan pemindahan warga sipil dari daerah-daerah yang ditetapkan oleh militer sebagai zona tempur.”

    Tindakan-tindakan ini, kata B’Tselem, menunjukkan bahwa Israel tengah berupaya menuju “Gazafikasi” Tepi Barat.

    Ini telah dilaksanakan di utara dan, menurut pernyataan pejabat pemerintah , diperkirakan akan menyebar ke bagian lain wilayah yang diduduki.

    “Pada Maret 2025, pelaksanaannya berpusat di Tepi Barat utara, dan terutama kamp-kamp pengungsi di Distrik Jenin, Tulkarem, dan Tubas. Militer melakukan serangkaian invasi ke kamp-kamp ini pada awal perang, diikuti oleh Operasi Kamp Musim Panas yang diluncurkan pada Agustus 2024, dan eskalasi lebih lanjut setelah 19 Januari 2025,” jelas organisasi tersebut. 

    “Pasukan Israel menyerbu beberapa kota dan kamp pengungsi di utara dalam jumlah besar dengan buldoser, dengan sengaja dan tanpa pandang bulu menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk jalan dan jaringan listrik, air, dan pembuangan limbah.”

    Ratusan rumah dibom dan hancur sebagian atau seluruhnya tanpa ancaman konkret, kata B’Tselem. 

    “Bantuan medis untuk warga terganggu, dan terjadi baku tembak besar-besaran dan membabi buta. Baru-baru ini, tank dan pengangkut personel lapis baja telah digunakan untuk pertama kalinya sejak intifada kedua.”

    Elemen lain dari Gazafikasi, menurut kelompok hak asasi manusia, adalah meningkatnya penggunaan serangan udara, yang menargetkan beberapa wilayah terpadat di Tepi Barat dan sangat membahayakan warga sipil. 

    Dari 7 Oktober 2023 hingga 8 Maret 2025, B’Tselem mendokumentasikan 69 serangan udara, yang menewaskan 261 orang, termasuk sedikitnya 41 anak-anak. 

    Sebaliknya, serangan udara di Tepi Barat menewaskan 14 orang dalam 18 tahun sebelumnya, dari 2005 hingga 7 Oktober 2023.

    “Aktivitas mematikan itu juga tercermin dalam kebijakan permisif tembak-menembak yang diterapkan oleh militer, yang telah merenggut banyak nyawa anak-anak Palestina. Pada tahun 2024, B’Tselem memantau pembunuhan sedikitnya 488 warga Palestina di Tepi Barat, 90 di antaranya anak-anak. Pada tahun 2023, 498 warga Palestina terbunuh, 120 di antaranya anak-anak dan empat di antaranya perempuan.”

    Dengan pernyataan publik yang terus-menerus tentang rencana untuk memperluas aktivitas militer ini ke seluruh Tepi Barat, dua tahun terakhir – yang paling mematikan sejak puncak intifada kedua tahun 2002 – mungkin merupakan pratinjau untuk pertumpahan darah yang lebih besar di masa mendatang.

    Manifestasi Gazafikasi yang paling mencolok, menurut B’Tselem, adalah pemindahan massal penduduk dari kamp-kamp pengungsian di Tepi Barat utara, tempat penduduk melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah karena ancaman aktivitas militer.

    Menurut UNRWA , sejak “Operasi Tembok Besi” dimulai pada 21 Januari 2025 di kamp pengungsi Jenin, yang kemudian meluas ke kamp Tulkarm, Nur Shams, dan Al-Far’ah, sekitar 40.000 penduduk telah mengungsi. 

    Beberapa telah menemukan solusi perumahan sementara, tetapi banyak yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi internal sementara, dan bergantung pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    “Berdasarkan pengalaman pahit Gaza,” kata B’Tselem, “ada kekhawatiran besar bahwa pengungsian ini tidak akan berlangsung lama. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Israel Katz mengklarifikasi bahwa pasukan Israel akan tetap berada di kamp pengungsi Jenin selama tahun mendatang, di mana penduduk tidak akan diizinkan untuk kembali.”

    Sebagaimana dinyatakan oleh tokoh masyarakat Israel, perang Israel terhadap warga Palestina setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 tidak terbatas pada Gaza, tetapi juga menyasar semua warga Palestina yang tinggal di berbagai wilayah yang berada di bawah kendali Israel. 

    Sejak perang dimulai, rezim apartheid Israel telah secara radikal meningkatkan penindasannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara pendudukan beroperasi di bagian utara Tepi Barat seolah-olah itu adalah zona pertempuran.

    “Sejak gencatan senjata dideklarasikan pada 19 Januari 2025, Israel telah mengalihkan fokus serangannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan bertindak di sana dengan mengabaikan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sambil menginjak-injak prinsip moral dasar,” B’Tselem memperingatkan. 

    “Tindakan di lapangan dan pernyataan pejabat pemerintah ini, ditambah dengan rencana Trump dan Netanyahu untuk membersihkan Gaza secara etnis, menimbulkan kekhawatiran besar bahwa Israel bermaksud menggunakan perubahan dalam pertempuran untuk menetapkan fakta yang tidak dapat diubah di lapangan: membentuk kembali Tepi Barat untuk melanjutkan aspirasinya untuk menggusur secara permanen beberapa warga Palestina dan memaksa yang lain ke dalam kondisi kehidupan yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk pergi.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza – Halaman all

    Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza – Halaman all

    Sumber Palestina Membantah Laporan Hamas Melucuti Senjata Demi Gencatan Senjata Jangka Panjang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Sebuah sumber Palestina yang mengetahui negosiasi antara Hamas dan pemerintah AS membantah laporan yang mengklaim bahwa gerakan itu telah setuju untuk melucuti senjata sebagai imbalan atas gencatan senjata jangka panjang di Gaza, menurut Sky News Arabia .

    Berbicara secara eksklusif kepada saluran berbahasa Arab kemarin, sumber tersebut menyatakan: “Hamas tidak mengusulkan gagasan untuk menarik diri dari politik dan melucuti senjata sebagai imbalan atas gencatan senjata jangka panjang yang berlangsung antara lima dan sepuluh tahun.”

    Sumber tersebut menambahkan bahwa “gagasan Hamas untuk menarik diri dari politik dan melucuti senjata sebagai ganti gencatan senjata jangka panjang diusulkan oleh delegasi AS tetapi ditolak oleh gerakan tersebut.”

    Sumber tersebut menjelaskan lebih lanjut: “Hamas menunjukkan fleksibilitas dan setuju untuk membebaskan sepuluh sandera dengan imbalan gencatan senjata selama dua bulan, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan tersebut, yang menyebabkan penangguhannya.”

    “Hamas juga mengusulkan pembebasan warga negara Amerika Aidan Alexander sebagai isyarat niat baik, tanpa upacara serah terima resmi, untuk menjaga negosiasi tetap terbuka dengan Washington,” tambah sumber itu.

    Sebelumnya, Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump untuk urusan penyanderaan, mengungkapkan beberapa rincian pertemuan yang diadakan dengan Hamas untuk mencapai kesepakatan mengenai Gaza, dan menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “sangat membantu.”

    Dalam sebuah wawancara, Boehler menyatakan bahwa Hamas telah menawarkan untuk membebaskan semua sandera dengan imbalan gencatan senjata yang berlangsung antara lima dan sepuluh tahun.

    Ia lebih lanjut menyatakan bahwa skenario yang mungkin dapat dibayangkan di mana tahanan dari kedua belah pihak akan dibebaskan, gencatan senjata jangka panjang akan dicapai, Hamas akan dilucuti, dan kelompok itu akan mengundurkan diri dari pemerintahan Gaza.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR