Tag: Benjamin Netanyahu

Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

Den Haag –

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, muncul pada hari Jumat (14/03) melalui tautan video di hadapan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional ICC di Den Haag, Belanda, beberapa hari setelah penangkapannya di Manila. Tuduhan terhadapnya adalah pembunuhan terkait dengan “perang narkoba” mematikan, yang dia pimpin saat menjabat sebagai orang nomor satu di negaranya.

Pria berusia 79 tahun itu tidak hadir langsung di pengadilan, namun hanya tampil sebentar di layar video dari pusat penahanan tempat dia ditahan, yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pengadilan.

Terdengar lemah dan mengenakan jas biru serta dasi, Duterte berbicara sebentar untuk mengonfirmasi nama dan tanggal lahirnya.

Hakim yang memimpin sidang, Iulia Antoanella Motoc, menetapkan tanggal sidang praperadilan pada 23 September untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan. Jika sidang dilanjutkan, proses persidangan bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan jika Duterte dihukum, dia menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Hakim menyatakan bahwa Duterte diizinkan untuk mengikuti sidang ICC pertamanya melalui konferensi video karena dia baru saja menempuh penerbangan panjang. Duterte, yang mengenakan jaket dan dasi, mendengarkan sidang melalui headphone, seringkali dengan mata tertutup.

Pengacara Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan bahwa kliennya telah “diculik dari negaranya”.

Pengacara tersebut menyebut penangkapan Duterte sebagai “penyelesaian politik” di Filipina. Medialdea juga mengatakan bahwa Duterte sedang menjalani pengawasan medis di rumah sakit karena masalah kesehatan.

Hakim yang berbicara langsung kepada Duterte, menyatakan bahwa “dokter pengadilan berpendapat bahwa Anda sepenuhnya sadar dan dalam keadaan sehat secara mental.”

Pendukung Duterte di luar pengadilan

Putrinya, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, bertemu dengan para pendukung di luar gedung pengadilan pada hari Jumat (14/03). Ia mengatakan akan berusaha untuk mengunjungi ayahnya.

Duterte adalah saingan politik dari presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr. “Harapan kami adalah… mereka akan memberi izin bagi kami untuk mengunjungi mantan presiden, dan (hal lainnya) kami berharap mereka akan mengizinkan permintaan kami untuk memindahkan sidang awal ini,” katanya.

Penangkapan Duterte di Manila

Rodrigo Duterte ditangkap pada hari Selasa (11/03) di tengah kericuhan di ibu kota Filipina, setelah kembali dari kunjungan ke Hong Kong.

Dia dengan cepat dipindahkan menggunakan jet charter dan diterbangkan ke Belanda.

Setelah serangkaian pemeriksaan medis setibanya di sana, dia dibawa ke pusat penahanan pengadilan, yang terletak di balik tembok tinggi sebuah kompleks penjara Belanda yang dekat dengan garis pantai Laut Utara.

Pendukung Duterte di luar pengadilan meneriakkan “Kembalikan dia! Kembalikan dia!” sambil menunggu kedatangannya.

Tuduhan terhadap Duterte

Jaksa menuduhnya terlibat sebagai “penjahat bersama tidak langsung” dalam berbagai pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena diduga mengawasi pembunuhan dari November 2011 hingga Maret 2019, sejak saat dia menjabat sebagai wali kota di Kota Davao, dan kemudian sebagai presiden Filipina.

Duterte tidak diwajibkan untuk secara resmi mengajukan pembelaan pada sidang hari ini. Menurut dokumen berupa surat permintaan penangkapan dari jaksa, Duterte, sebagai wali kota Davao, mengeluarkan perintah kepada polisi dan “hitman” lain yang membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Davao Death Squads (DDS).

Dia diduga mengatakan kepada mereka bahwa “misi mereka adalah membunuh para penjahat, termasuk pengedar narkoba, dan memberikan izin untuk pembunuhan DDS tertentu,” tambah jaksa.

Mereka juga mengklaim bahwa Duterte merekrut, membayar, dan memberi hadiah kepada para pembunuh, “memberikan mereka senjata dan sumber daya yang diperlukan, dan berjanji untuk melindungi mereka dari penuntutan.”

Dokumen yang mendukung surat perintah penangkapan terhadap Duterte mengungkapkan bahwa jaksa menyusun kasus mereka dengan berbagai bukti, termasuk kesaksian saksi, pidato-pidato yang pernah disampaikan oleh Duterte sendiri, dokumen-dokumen pemerintah, serta rekaman video.

Ragam reaksi terhadap penangkapan Duterte

Kelompok hak asasi manusia dan keluarga korban menyambut penangkapan Duterte sebagai kemenangan besar untuk menentang kebijakan impunitas negara.

Sementara itu, pendukung Duterte mengecam penangkapan ini dan menyebutnya sebagai penyerahan saingan politik kepada pengadilan internasional yang mereka anggap tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

Seorang ibu, Melinda Abion Lafuente, yang anaknya bernama Angelo Lafuente dibunuh pada tahun 2016, mengatakan dia merasa lega dengan penangkapan Duterte, “Kami senang dan merasa lega,” ujarnya.

Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Bryony Lau menyatakan bahwa penampilan Duterte di ICC adalah bukti perjuangan panjang untuk keadilan yang dilakukan oleh para korban, keluarga mereka, dan aktivis Filipina.

“Penampilan Duterte di ICC menunjukkan bahwa bahkan pemimpin yang tampaknya tak terjamah pun bisa diadili,” katanya.

Dia juga menyebut pemimpin lain yang sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seharusnya memperhatikan kasus ini.

Tantangan hukum Duterte

Tim hukum Duterte berargumen bahwa pemerintah Filipina yang sekarang seharusnya tidak membiarkan pengadilan internasional menangani kasus mantan presiden tersebut, karena Filipina sudah menarik diri dari ICC.

Mantan juru bicara presiden Duterte, Harry Roque mengatakan dia sudah mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu pengacara Duterte. Jika disetujui, dia akan mengajukan keberatan terhadap penangkapan Duterte oleh pemerintah Filipina, serta menentang klaim ICC yang menganggap mereka memiliki yurisdiksi atas Filipina, meskipun negara itu sudah keluar dari pengadilan internasional tersebut.

Namun, para hakim ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan mengatakan bahwa kejahatan yang dituduhkan terjadi sebelum Filipina resmi menarik diri dari ICC.

ap/hp (reuters/ap)

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

15/03/2025 09:11
Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

Ada Penyusup, Israel Kini Punya Alasan Kuat Bangun Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel tampaknya segera merealisasikan pembangunan pagar pembatas keamanan ratusan kilometer di sepanjang perbatasan dengan Yordania.

Rencana yang sudah lama digaungkan entitas Zionis ini diklaim makin punya alasan kuat seiring insiden terbaru yang dinilai militer Israel (IDF) sebagai urgensi pembangunan pagar ini.

Khaberni, merujuk laporan media berbahasa Ibrani, melansir kalau insiden terbaru tersebut berupa clash antara pasukan IDF dengan sekelompok orang di perbatasan Israel-Yordania.

“Laporan menunjukkan kalau orang-orang yang mencoba menyusup ke wilayah Palestina yang diduduki (Israel) dari Yordania adalah pekerja asing,” tulis laporan Khaberni, Jumat (14/3/2025).

Laporan menunjukkan kalau tentara IDF menembaki sejumlah orang di dekat Kibbutz Hamadiya di daerah Bisan di Lembah Yordan setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania pada tengah malam antara Kamis dan Jumat.

Laporan menunjukkan, kedelapan pekerja asing tersebut adalah pencari suaka, termasuk empat warga negara Ethiopia dan empat warga negara Sri Lanka.

Militer IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “lokasi pengintaian menemukan sejumlah tersangka setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania di wilayah ‘Ha’amakim’.”

“Pasukan militer kemudian tiba di tempat kejadian dan menangkap mereka,” kata pernyataan IDF.

Pernyataan IDF menambahkan, “Sebelum penangkapan, para tersangka berusaha mendekati pasukan dengan cara yang membahayakan IDF. Pasukan tersebut membalas dengan melepaskan tembakan ke arah mereka, yang mengakibatkan luka-luka (para penyusup) tetapi (clash) tidak melukai pasukan (IDF).”

Laporan Israel menyatakan, “Delapan orang menyusup dari Yordania ke wilayah Beit Shean, dan tentara IDF menembaki mereka, menewaskan dua orang. Yang lainnya ditangkap.

Menurut sumber yang sama, “kedua pria yang tewas itu melompat ke arah tentara dari kawasan hutan, sehingga mengancam nyawa mereka.”

PATROLI IDF – Tangkap layar Khaberni Sabtu (15/3/2025) menunjukkan seorang tentara Israel (IDF) melakukan patroli di sebuah titik di pagar pembatas keamanan di perbatasan Israel-Yordania. Israel mau memperkuat pagar pembatas ini dengan alasan keamanan. Alasan ini dicurigai hanya kedok untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina.

Begini Rencana Israel untuk Memperkuat Perbatasannya dengan Yordania

Sebelumna, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun pagar keamanan baru di sepanjang perbatasannya dengan Yordania sepanjang 335 kilometer.

Selain membangun pagar pembatas keamanan baru, Israel berencana membangun sejumlah pos-pos militer di sepanjang titik perbatasan tersebut.

“Ini menandai perubahan signifikan dari proposal yang tertunda selama bertahun-tahun,” tulis laporan Jfeed.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mempelopori inisiatif tersebut, meskipun para skeptis, khususnya dari oposisi pemerintah, mempertanyakan kelayakannya mengingat cakupan dan biaya proyek yang sangat besar.

“Tahap awal, yang diperkirakan menelan biaya puluhan juta shekel, meliputi survei teknik terperinci, studi dampak lingkungan, dan pembangunan bagian pengujian yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih,” tulis laporan tersebut.

Pejabat kementerian Israel mengatakan pekerjaan awal ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan.

Sementara pagar tua saat ini membentang di sepanjang perbatasan Israel-Yordania, pejabat keamanan menganggapnya cukup untuk mencegah sebagian besar upaya penyelundupan senjata.

Namun, proyek baru ini bertujuan untuk menciptakan sistem penghalang yang lebih komprehensif.

Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. (khaberni/HO)

Pengumuman ini muncul setelah bertahun-tahun usulan serupa diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu, yang semuanya menghadapi rintangan signifikan.

Para kritikus menunjuk pada dua tantangan utama: panjangnya perbatasan dan biaya proyek yang sangat besar, yang dapat mencapai miliaran shekel.

“Nasib inisiatif pagar perbatasan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah upaya terbaru ini akan berkembang melampaui tahap perencanaan,” kata laporan itu.

Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur penghalang” di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) silam, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu “meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan.”

Operasi Tembok Besi IDF di Tepi Barat dalam dua bulan terakhir pada 2025 saat ini, makin mengindikasikan realisasi pencaplokan secara penuh tersebut.

“Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi,” kata ulasan tersebut.

Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

Tujuan Politik

Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

“Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara,” kata dia.

Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

“Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan,” kata dia.

Dia melanjutkan, “Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,”.

Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

“Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan,” paparnya.

Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin “rencana resolusi” yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

“Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina,” ujar Odeh.

Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel.

Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

“Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan,” katanya.

Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

Risiko Bagi Yordania

Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

“Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania,” kata dia.

Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

(oln/khbrn/*)

15/03/2025 00:15
PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menetapkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina selama perang 7 Oktober.

Laporan PBB itu mencatat tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar dalam perlakuan mereka terhadap warga Palestina.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel.

Dalam laporannya, mereka mengonfirmasi Israel melakukan tindakan genosida dengan menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, menjadi bagian dari taktik Israel yang digunakan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka.

Dikutip dari The Cradle, pejuang Hamas menyambut baik laporan tersebut.

Hamas menyatakan bahwa laporan PBB “mengonfirmasi kekejaman” yang dilakukan oleh tentara Israel yang didukung oleh negara-negara Barat.

“Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” terang pernyataan yang dirilis Hamas pada Kamis (13/3/2025).

Kelompok tersebut pun menyerukan agar masyarakat internasional mengambil sikap yang serius untuk mengatasi situasi ini.

Pihak Israel pun merespon laporan PBB ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan tersebut.

Netanyahu menyebut PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia sebagai “antisemit” dan “dewan hak berdarah.”

PM Israel itu menyebut PBB sebagai “organisasi busuk” yang mendukung terorisme.

Netanyahu lantas menegaskan bahwa Israel memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.

Tanggapan lain datang dari Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan PBB itu.

Kementerian menyebutnya sebagai “salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia.”

Bantuan Makanan ke Gaza Terhambat, Kekurangan Pangan Meningkat

Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.

Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut.
Stok makanan yang ada di Gaza saat ini hanya cukup untuk mendukung dapur dan toko roti aktif selama satu bulan.

Paket makanan siap saji yang ada bisa mendukung sekitar 550.000 orang selama dua minggu, Al Jazeera melaporkan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, terutama di Tepi Barat yang juga mengalami kekurangan pangan.

Kekurangan pangan di Tepi Barat dipengaruhi oleh aktivitas militer, pengungsian dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pasar dan akses terhadap makanan.

WFP menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dalam setahun terakhir, telah menyebabkan tekanan pada harga pangan.

Meningkatnya pengungsian dan pengangguran juga membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.

Laporan ini dilansir dari sumber resmi WFP dan menggambarkan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.

Trump Tower Diserbu Demonstran, Tuntut Pembebasan Mahmoud Khalil

Puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah mereka menyerbu Trump Tower di New York City pada Kamis (13/3/2025) untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil.

Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat, ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina tahun lalu.

Meskipun ia merupakan penduduk tetap, pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam untuk mendeportasinya.

Aksi protes ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan sosial yang sedang berlangsung.

Peran Inggris dalam Perang Gaza

Tujuh anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh, dan Carla Denyer, pemimpin Partai Hijau, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.

Dalam tajuk rencana yang diterbitkan di surat kabar The Guardian, para legislator mengingatkan tentang penyelidikan perang Irak yang mengungkap kegagalan serius dalam pemerintahan Inggris.

Mereka mengkritik keputusan pemerintah yang mengabaikan peringatan jutaan orang terhadap keputusan berperang.

Mereka juga berpendapat bahwa Inggris memainkan peran penting dalam operasi militer Israel melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dan penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Siprus.

Para anggota parlemen menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Banyak pihak di Inggris percaya pemerintah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang serius.

Mereka menegaskan bahwa tuduhan ini tidak akan hilang tanpa ada penyelidikan dengan kekuatan hukum untuk mengungkap kebenaran.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

15/03/2025 00:10
6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Gunakan Warga Palestina Jadi Tameng Manusia

TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira militer Israel (IDF), Kamis (13/3/2025) mengungkapkan kalau tentara IDF menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari, sebuah praktik yang ilegal menurut hukum internasional.

Perwira tersebut, yang menulis secara anonim di surat kabar Haaretz, mengkritik pihak polisi militer IDF karena hanya membuka enam penyelidikan atas praktik ilegal tersebut.

“Saya hampir tersedak ketika mengetahui polisi militer hanya meluncurkan enam penyelidikan atas penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” tulis perwira tersebut.

“Di Gaza, hal itu terjadi setidaknya enam kali sehari,” katanya.

“Jika pihak berwenang serius, mereka perlu membuka setidaknya 2.190 penyelidikan.”

Dia berpendapat kalau mengumumkan penyelidikan adalah upaya yang dangkal “untuk memberi tahu diri kita sendiri dan dunia bahwa kita sedang menyelidiki diri kita sendiri.”

AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

Prosedur Nyamuk

Perwira tersebut, yang bertugas selama sembilan bulan di Gaza, menggambarkan sebuah prosedur yang dijuluki “prosedur nyamuk,”.

Dijelaskan, prosedur nyamuk dilakukan di mana warga Palestina dipaksa masuk dan membersihkan rumah – memeriksa apakah ada orang bersenjata atau bahan peledak.

“Saya pertama kali mengalami hal ini pada bulan Desember 2023, dua bulan setelah serangan darat, tidak menyadari saat itu betapa umum hal itu,” katanya.

Tentara menjuluki warga Palestina dalam “prosedur nyamuk” sebagai “shawish.”

“Saat ini, hampir setiap peleton memiliki shawish. Tidak ada satuan infanteri yang memasuki rumah sebelum shawish membersihkannya,” tambah perwira itu.

Ia mengklaim komando senior telah mengetahui praktik tersebut selama lebih dari setahun, menganggapnya sebagai “kebutuhan operasional” dan “tidak ada yang mencoba menghentikannya.”

Dua warga Palestina di Gaza dengan tangan terikat tampak berjalan di depan sebuah tank pasukan Israel (IDF). Laporan investigasi media Israel menyatakan bahwa tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia untuk mencari terowongan dan bangunan di Gaza. (khaberni)

IDF Diincar ICC

Mengacu pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), ia memperingatkan, “Kita punya banyak alasan untuk khawatir tentang Den Haag. Ini adalah kejahatan (perisai manusia) — bahkan tentara mengakuinya – dan ini jauh lebih luas daripada yang diketahui publik.”

Blokade Israel selama hampir 20 tahun telah mengubah Gaza menjadi penjara terbesar di dunia, menyebabkan 1,5 juta dari 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang disengaja setelah genosida.

Perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari, telah menghentikan serangan genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

(oln/anadolu/ds/*)

14/03/2025 22:40
Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana memindahkan warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika. Seorang pejabat dari kedua negara menyebut pihaknya telah menghubungi otoritas terkait dari tiga pemerintah Afrika Timur untuk membahas hal ini.

Melansir The Associated Press pada Jumat (14/3/2025), AS dan Israel telah mengontak pejabat dari Sudan, Somalia, dan Somaliland, wilayah Somalia yang memisahkan diri, untuk penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir dari Jalur Gaza berdasarkan rencana pascaperang yang diusulkan Presiden Donald Trump.

Berbicara dengan syarat anonim untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, pejabat AS dan Israel mengonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara AS mengonfirmasi Sudan juga. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut berlangsung.

Namun, pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak apa pun.

Berdasarkan rencana Trump, lebih dari 2 juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Ia mengusulkan agar AS mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat.

Ide pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memujinya sebagai “visi yang berani.”

Berikut adalah tinjauan lebih dekat mengenai ketiga negara yang menurut para pejabat telah didekati untuk memindahkan warga Palestina:

Sudan

Negara Afrika Utara tersebut merupakan salah satu dari empat negara Abraham Accord yang sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses ke pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun, hubungan dengan Israel tidak pernah terjalin karena Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

Konflik tersebut telah ditandai oleh kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

AS dan Israel akan kesulitan untuk membujuk warga Palestina agar meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang bermasalah tersebut. Namun, mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, persenjataan, teknologi, dan dukungan diplomatik.

Dua pejabat Sudan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

Salah satu dari mereka mengatakan kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer terhadap RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata seorang pejabat.

Kepala militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab minggu lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “warga Palestina yang bersaudara dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

Somaliland

Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.

Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, telah menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritas.

Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut mengonfirmasi bahwa AS “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.”

Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk menarik diri dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

Uni Emirat Arab, negara lain yang menandatangani Perjanjian Abraham yang telah menjalin hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan memiliki kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di perairan Teluk Aden dekat Yaman, tempat tinggal kelompok pemberontak Houthi, juga dapat menjadikannya sekutu yang berharga.

Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang terus berlanjut di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini memiliki salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia.

Seorang pejabat di Somaliland, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pemerintahnya belum didekati dan tidak sedang dalam pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.

Somalia

Somalia telah menjadi pendukung vokal warga Palestina, yang sering menyelenggarakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara tersebut bergabung dengan pertemuan puncak Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan tampaknya menjadi tujuan yang tidak mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat negara tersebut sangat mendukung pemerintahan sendiri Palestina.

“Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” kata Chepkorir.

Seorang pejabat Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negara tersebut belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan tidak ada diskusi tentang hal itu.

(luc/luc)

14/03/2025 21:10
Kementerian Luar Negeri Israel Klaim Israel Kirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze Suriah – Halaman all

Kementerian Luar Negeri Israel Mengklaim Israel Mengirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze di Suriah

TRIBUNNEWS.COM- Israel telah mengklaim mengirimkan bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze di Suriah selama beberapa minggu terakhir, kata Kementerian Luar Negeri kemarin.

“Dalam operasi yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir, 10.000 paket bantuan kemanusiaan sejauh ini telah dikirimkan ke komunitas Druze di wilayah pertempuran Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Paket-paket tersebut berisi barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan gula dan sebagian besar dikirim ke provinsi selatan Suwayda, tambahnya.

Suku Druze, minoritas Arab yang hadir di Suriah, Israel, Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, dan Lebanon, menjalankan agama yang berasal dari Islam tetapi memiliki identitas yang berbeda.

Sejak penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, Israel telah memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dan mengatakan tentara Suriah tidak akan diizinkan untuk memposisikan diri di selatan Damaskus.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan Israel tidak akan membiarkan komunitas Druze di Suriah mengalami celaka.

Para kritikus telah memperingatkan bahwa Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sedang berupaya untuk memutuskan identitas Suriah komunitas Druze dalam upaya untuk mencaplok lebih banyak tanah di Suriah.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan awal pekan ini bahwa warga Druze Suriah akan diizinkan masuk dan bekerja di Dataran Tinggi Golan yang diduduki , yang direbut Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967.

Sekelompok sekitar 100 tokoh senior Druze Suriah juga diperkirakan akan mengunjungi Dataran Tinggi Golan besok, kata anggota komunitas tersebut.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

14/03/2025 19:41
Bongkar ‘Prosedur Nyamuk’, Perwira Israel: IDF Jadikan Warga Gaza Tameng Manusia 6 Kali Sehari – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira Angkatan Darat Israel mengakui bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari.

Penggunaan manusia sebagai tameng untuk melindungi tentara termasuk kejahatan menurut undang-undang internasional.

Tindakan menggunakan tameng manusia itu meliputi dua hal. Pertama, dengan sengaja menggunakan warga sipil secara langsung dalam pertempuran.

Kedua, memanfaatkan keberadaan warga sipil untuk melindungi target militer dari serangan atau menyembunyikan operasi militer.

Perwira itu kaget ketika mengetahui tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng.

“Saya nyaris tak bisa berkata-kata ketika saya mengetahui bahwa polisi militer Israel membuka enam penyelidikan tentang penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” kata dia hari Kamis, (13/3/2025), dikutip dari kantor berita Sama yang mengutip laporan media terkena Israel bernama Haaretz.

“Di Gaza, tameng manusia setidaknya digunakan enam kali sehari. Jika pihak berwenang ingin menjalankan tugasnya dengan serius, mereka harus membuka setidaknya 2.190 penyelidkan,” katanya.

Kata dia, dengan mengumumkan adanya penyelidikan itu, dia mengaku mencoba memberi tahu dunia bahwa dia sedang menyelidiki dirinya sendiri.

TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

“Saya pernah di Gaza selama sembilan bulan, dan saya melihat praktik baru. Yang terburuk ialah ‘prosedur nyamuk’, yakni warga Palestina yang tak berdosa dipaksa masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumah itu, maksudnya untuk memastikan tidak ada militan atau bom di dalamnya,” ujarnya.

Dia mengaku mengakui praktik semacam itu pada bulan Desember 2023 atau dua bulan setelah invasi darat Israel ke Gaza.

Menurut dia, warga Palestina yang digunakan sebagai tameng manusia disebut shawish.

“Sekarang hampir setiap peleton punya seorang shawish, dan tidak ada pasukan yang memasuki rumah sebelum shawish mengosongkannya,” katanya.

Dia berujar ada 4 shawish dalam satu kompi, 12 dalam satu batalion, dan 36 dalam satu brigade.

“Kami punya kelompok ‘budak,’” katanya.

Perwira itu mengatakan tidak ada yang mencoba menghentikan praktik keji semacam itu. Bahkan, praktik itu digunakan sebagai kebutuhan dalam operasi militer.

“Kami punya alasan untuk khawatir dengan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) karena praktik ini suatu kejahatan, bahkan kejahatan yang diakui tentara,” kata dia.

Pada bulan November 2024 ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Keduanya didakwa telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza.

Israel juga diduga lakukan kekerasan seksual

Selain diduga menggunakan tameng manusia, Israel juga dituding menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang di Jalur Gaza.

Dalam laporan PBB yang diterbitkan hari Kamis, (13/3/2025), PBB menyebut Israel menjalankan aksi genosida dengan cara menghancurkan fasilitas kesehatan wanita.

“Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kemampuan reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai suatu kelompok, termasuk dengan memaksakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran,” kata Komisi Internasional Independen PBB untuk Penyelidikan terhadap Wilayah Palestina yang Diduduki, dikutip dari Reuters.

Komisi tersebut mengklaim tindakan Israel itu sudah memenuhi kategori genosida menurut Statuta Roma dan Konvensi Genosida.

Israel juga memicu lonjakan kematian kaum ibu akibat terbatasnya akses terhadap persediaan medis.

Menurut komisi itu, tindakan Israel juga sudah memenuhi kategori kejahatan pemusnahan terhadap manusia.

Laporan PBB menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengguanakan aksi penelanjangan di depan umum dan kejahatan seksual sebagai prosedur operasi standar (SOP) untuk menghukum warga Palestina sesudah perang di Gaza meletus.

Di sisi lain, Israel dengan tegas membantah laporan PBB itu.

“IDF punya perintah yang nyata dan kebijakan tegas yang melarang pelanggaran seperti itu,” kata utusan Israel untuk PBB dalam pernyataannya.

(*)

14/03/2025 12:19
Hamas Minta Israel Tinggalkan Gaza dan Koridor Philadelphia

Jakarta –

Kelompok militan Hamas memperbarui tuntutan dengan meminta pasukan Israel mundur dari Gaza selatan. Menurut Hamas, Israel berusaha melanggar ketentuan dalam pembicaraan tentang gencatan senjata fase kedua.

Dilansir AFP, Jumat (14/3/2025), Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa pasukan Israel seharusnya menarik diri dari sebidang tanah di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata fase pertama. Namun, Israel, katanya menempatkan pasukan di koridor Philadelphia yang merupakan posisi strategis.

Terkait penempatan pasukan di Philadelphia itu, Israel mengatakan mereka perlu mempertahankan kendali atas koridor tersebut. Alasannya, untuk mencegah penyelundupan senjata ke Palestina dari Mesir.

Qassem mengindikasikan bahwa koridor tersebut telah menjadi salah satu titik kritis dalam perundingan yang dimediasi Qatar-AS di Doha mengenai fase gencatan senjata berikutnya.

“Laporan menunjukkan proposal baru tengah diajukan yang bertujuan untuk menghindari kesepakatan Gaza,” kata Qassem kepada AFP.

“Pertemuan terus berlanjut dengan para mediator di Doha. Kami mematuhi apa yang telah disepakati dan akan memasuki fase kedua,” tambahnya

Qassem menegaskan Hamas akan mematuhi aturan gencatan senjata. Namun, dia juga meminta Israel juga harus memenuhi kewajibannya dengan “menarik diri dari seluruh jalur Gaza” dan “memulai penarikan diri dari koridor Philadelphia”.

Israel diketahui telah menghentikan bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza sejak 2 Maret untuk mendukung tuntutannya agar Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa yang ditahan sejak serangan 2023.

“Kami tidak ingin kembali berperang lagi, dan jika pendudukan melanjutkan agresinya, kami tidak punya pilihan selain membela rakyat kami,” kata juru bicara itu.

Untuk diketahui, tahap pertama gencatan senjata berakhir pada 1 Maret tanpa kesepakatan pada tahap-tahap berikutnya. Israel hanya setuju untuk memperpanjang ketentuan gencatan senjata tahap pertama.

Tahap kedua dimaksudkan untuk mengarah pada penarikan Israel dari Gaza sebagai bagian dari proses mengakhiri perang yang telah menghancurkan Gaza dan menewaskan puluhan ribu orang. Para negosiator Israel diketahui pergi ke Doha minggu ini untuk mengambil bagian dalam perundingan.

Media Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah meminta beberapa sandera yang masih hidup dan yang sudah meninggal — dari 58 orang yang masih belum diketahui keberadaannya di Gaza — untuk diserahkan sebagai imbalan atas perpanjangan gencatan senjata selama 50 hari.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut laporan tersebut sebagai “berita palsu”.

Lihat juga Video: Hamas Ancam Trump, Tegaskan Ogah Tinggalkan Gaza

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 08:37
Israel Serang Damaskus Suriah, 1 Orang Tewas

Jakarta –

Menteri Pertahanan Israel Katz mengkonfirmasi Angkatan Udara Israel melancarkan serangan ke Damaskus, Suriah, pada Kamis (13/3). Serangan itu diklaim mengenai ‘pusat komando’ kelompok Jihad Islam Palestina.

Dilansir AFP, Jumat (14/3) dilaporkan satu orang tewas. Serangan itu menargetkan sebuah gedung di Damaskus.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah serangan semacam itu akan terus dilakukan di seluruh wilayah di Suriah terhadap ‘siapa pun yang menyerang kami’.

“Tidak akan ada kekebalan bagi terorisme terhadap Israel,” kata Katz dalam sebuah pernyataan.

“Kami tidak akan membiarkan Suriah menjadi ancaman bagi negara Israel.” Diketahui, Jihad Islam bertempur bersama Hamas melawan Israel di Gaza.

Seorang sumber di Jihad Islam mengatakan sebuah gedung milik kelompok itu telah dihantam oleh jet Israel. Ia menambahkan ada korban jiwa dalam serangan itu.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan tiga warga sipil terluka akibat serangan Israel, termasuk seorang wanita yang kini dalam kondisi kritis.

Lihat juga Video: Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 4 Orang Tewas

(isa/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 07:49
Israel dan Hamas Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi yang dimediasi antara Israel dan Hamas mengenai perpanjangan gencatan senjata di Gaza atas usulan Amerika Serikat (AS) berlanjut di Doha.

Rencananya gencatan senjata Gaza akan diperpanjang selama 60 hari.

Selain itu, perundingan ini juga membahas pembebasan 10 tawanan Israel yang masih hidup.

Utusan Gedung Putih,Steve Witkoff datang ke Qatar dan bergabung dalam dialog tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang mulai diadakan minggu ini.

Pembicaraan ini merupakan pertemuan pertama sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari 2025.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata baru berakhir pada 1 Maret 2024 kemarin, BBC melaporkan.

Israel kini berharap agar AS bisa mendorong perpanjangan gencatan senjata selama dua bulan, yang diharapkan dapat dimulai dengan pembebasan sebagian dari sandera yang masih hidup.

Hamas sejauh ini menolak usulan tersebut.

Kelompok pejuang yang menguasai Gaza itu meminta perundingan tahap kedua dari gencatan senjata segera dimulai.

Diharapakan di fase kedua, perang dapat dihentikan dan pasukan Israel ditarik secara penuh dari wilayah Gaza.

Keresahan warga Gaza

Warga Gaza, seperti Husam Rustom, seorang pembuat roti, merasa sangat tertekan karena kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang pesat.

Serangan baru-baru ini oleh Israel ke Gaza juga menambah ketegangan. Israel mengklaim bahwa serangan udara mereka menyasar “teroris” yang dianggap mengancam pasukan Israel.

Namun, banyak warga yang tewas dalam serangan ini, termasuk seorang pria yang hanya sedang mengambil barang-barang dari kamp pengungsi.

Di sisi lain, gerakan Houthi dari Yaman mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai respons terhadap pemblokiran bantuan ke Gaza.

Mereka menganggap ini sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina yang menderita akibat perang.

Sementara itu, keluarga dan pendukung warga Israel yang masih ditawan terus menuntut pembebasan mereka.

Beberapa di antaranya berkemah di luar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah gencatan senjata untuk membawa kembali para sandera.

Di tengah perundingan yang intens, terdapat perbedaan pandangan di Israel mengenai siapa yang lebih peduli terhadap nasib para sandera: Presiden AS Donald Trump atau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 50 persen warga Israel percaya Trump lebih peduli, dibandingkan hanya 29 persen yang percaya Netanyahu.

Meskipun ada tekanan internasional dan mediasi dari Qatar, Mesir, serta AS, pihak Hamas diyakini tidak akan melepaskan banyak sandera tanpa memastikan pertempuran di Gaza benar-benar berakhir.

Mereka melihat sandera sebagai alat tawar-menawar yang sangat penting.

Hingga saat ini, meskipun gencatan senjata belum membuahkan hasil yang signifikan, baik Israel maupun Hamas masih menghindari eskalasi besar-besaran.

Namun, serangan udara harian dari Israel menunjukkan bahwa ketegangan tetap tinggi.

Mesir sambut baik keputusan Trump untuk tidak menggusur warga Palestina

Mesir mengatakan pihaknya menghargai pernyataan Trump yang tidak menuntut penduduk Gaza meninggalkan daerah kantong itu, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri.

Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan “tidak ada yang mengusir warga Palestina dari Gaza” saat menanggapi pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Taoiseach Irlandia Micheal Martin, Rabu (12/3/2025).

“Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” tambah Kementerian Luar Negeri Mesir.

Trump mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Timur Tengah dan sekitarnya bulan lalu ketika ia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan mengusulkan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen ke negara-negara tetangga.

Hamas Desak Aksi Internasional Cegah Bencana Kelaparan di Gaza

Juru bicara Hamas, Abdel-Latif al-Qanou, mengeluarkan pernyataan yang menanggapi blokade Israel terhadap bantuan ke Gaza.

Dalam komentarnya yang diterjemahkan, al-Qanou menyampaikan keprihatinannya terkait penderitaan yang dialami oleh penduduk Gaza akibat pengepungan yang telah berlangsung selama dua minggu.

Al-Qanou menekankan bahwa blokade tersebut mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang berisiko menyebabkan kelaparan bagi penduduk Gaza.

Ia mengingatkan bahwa jika masyarakat internasional tidak segera mengambil langkah untuk membantu, penduduk Gaza akan menghadapi bencana kelaparan pada bulan suci Ramadan mendatang.

“Hamas menyerukan kepada para mediator internasional untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada Israel agar membuka penyeberangan, mengizinkan aliran bantuan, dan menghentikan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza,” ungkap al-Qanou dalam pernyataannya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

14/03/2025 00:45