Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Budapest

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menegaskan pemerintahnya tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata Turki di wilayah Jalur Gaza, di bawah rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di daerah kantong Palestina itu untuk selamanya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir Reuters, Selasa (28/10/2025), mencakup kehadiran pasukan internasional di Jalur Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata yang rapuh, yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu.

    Namun, masih belum diketahui secara jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lainnya akan siap untuk mengirimkan personel militer mereka untuk bergabung dengan pasukan internasional tersebut.

    “Negara-negara yang menginginkan atau siap mengirimkan pasukan bersenjata, setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” kata Saar dalam konferensi pers yang digelar saat melakukan kunjungan di Budapest, Hungaria, pada Senin (27/10).

    Hubungan Israel dan Turki yang sempat menghangat, kembali memburuk selama perang Gaza berkecamuk. Kedua negara juga berseteru mengenai Suriah.

    Prseiden Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan mengecam keras operasi udara dan darat Israel yang menghancurkan Jalur Gaza. Tidak hanya itu, pemerintah Israel juga memandang Erdogan terlalu dekat dengan kelompok Hamas dan Ikhwanul Muslimin, yang pernah berkuasa di Mesir.

    “Turki, yang dipimpin oleh Erdogan, memimpin pendekatan yang bermusuhan terhadap Israel,” ujar Saar dalam pernyataannya.

    “Jadi, tidak masuk akal bagi kami untuk membiarkan pasukan bersenjata mereka (Turki-red) memasuki Jalur Gaza, dan kami tidak akan menyetujuinya, dan kami telah mengatakannya kepada teman-teman Amerika kami,” ucapnya.

    Meskipun pemerintahan Trump telah mengesampingkan pengiriman pasukan AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan beberapa negara seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan internasional tersebut.

    Pekan lalu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa dirinya akan sangat menentang peran apa pun bagi pasukan keamanan Turki di Jalur Gaza. Pada Minggu (26/10), dia menegaskan Israel akan memutuskan pasukan asing mana saja yang akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah memperjelas mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” tegas Netanyahu pada saat itu.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan bahwa pasukan keamanan internasional yang bertugas menjaga stabilitas Jalur Gaza harus terdiri atas “negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman”. Dia tidak berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan keterlibatan Turki.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Bilang Israel Tak Butuh Izin Serang Musuh di Gaza atau Lebanon

    Netanyahu Bilang Israel Tak Butuh Izin Serang Musuh di Gaza atau Lebanon

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa negaranya tidak akan meminta persetujuan untuk menyerang target di Jalur Gaza atau Lebanon. Dia bersikeras akan mempertahankan kendali keamanan atas Jalur Gaza, meskipun telah menandatangani perjanjian gencatan senjata.

    Berbicara dalam rapat dengan jajaran menteri dalam pemerintahannya, seperti dilansir AFP, Senin (27/10/2025), Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memutuskan sendiri soal di mana dan kapan akan menyerang musuh-musuhnya.

    “Israel merupakan negara merdeka. Kami akan membela diri dengan cara kami sendiri dan kami akan terus menentukan nasib kami sendiri,” tegas Netanyahu.

    “Kami tidak meminta persetujuan siapa pun untuk hal ini. Kami mengendalikan keamanan kami sendiri,” ujarnya dalam rapat yang digelar Minggu (26/10).

    Beberapa waktu terakhir, Israel kembali melancarkan rentetan serangan di wilayah Jalur Gaza dan Lebanon, yang diklaim menargetkan posisi Hamas dan sekutunya, kelompok Hizbullah. Serangan dilancarkan Tel Aviv meskipun ada perjanjian gencatan senjata di kedua wilayah tersebut.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan setelah kunjungan para pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) yang berupaya mengkonsolidasikan gencatan senjata Gaza.

    Berdasarkan ketentuan gencatan senjata Gaza yang dimediasi AS, ketika pasukan Israel ditarik mundur setelah berakhirnya dua tahun pertempuran melawan Hamas, pasukan keamanan internasional, yang sebagian besar berasal dari negara Arab atau Muslim, akan menjaga keamanan Jalur Gaza.

    Namun, Israel menentang peran apa pun bagi rival regionalnya, Turki, dengan Netanyahu menegaskan Tel Aviv akan memutuskan sendiri soal negara mana yang akan diizinkan untuk mengirimkan pasukan guna mengawasi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Kami menegaskan dengan rasa hormat terkait pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima,” ucap Netanyahu, sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakhiri kunjungan tingkat tinggi ke Israel.

    Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, secara terpisah menegaskan maksud dari pernyataan Netanyahu pada Minggu (26/10) tersebut.

    “Perdana Menteri telah mengatakan hal itu akan dilakukan dengan cara mudah atau cara yang sulit, dan Israel akan memiliki kendali keamanan menyeluruh atas Jalur Gaza,” ujarnya.

    “Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas tidak akan memiliki peran dalam memerintah rakyat Palestina,” tandas Bedrosian.

    Lihat Video ‘Momen Warga Gaza Gelar Pemakaman Massal Korban Tahanan Israel’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Mau Tentukan Pasukan Asing untuk Amankan Gencatan Senjata di Gaza

    Israel Mau Tentukan Pasukan Asing untuk Amankan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menentukan pasukan asing mana yang diizinkan sebagai bagian dari pasukan internasional yang direncanakan di Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata. Netanyahu mengklaim pihaknya yang akan mengendalikan keamanan Gaza.

    “Kami mengendalikan keamanan kami, dan kami juga telah menjelaskan mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Netanyahu dilansir Reuters, Senin (27/10/2025).

    “Hal ini, tentu saja, juga dapat diterima oleh Amerika Serikat, sebagaimana telah diungkapkan oleh perwakilan paling seniornya dalam beberapa hari terakhir,” ujarnya dalam sidang kabinetnya.

    Diketahui, saat ini masih belum jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lain siap mengirimkan pasukan, sebagian karena penolakan Hamas terkait pelucutan senjata yang diisyaratkan dalam rencana gencatan senjata itu, sementara Israel telah menyuarakan kekhawatiran tentang komposisi pasukan tersebut.

    Meskipun pemerintahan Donald Trump telah mengesampingkan pengiriman tentara AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan multinasional tersebut.

    Sikap Indonesia

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan bantuan pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Sikap Prabowo itu juga dipuji oleh Trump.

    “Banyak sekutu besar kita yang sekarang di Timur Tengah, dan wilayah di sekitar Timur Tengah, telah secara eksplisit dan tegas, dengan antusiasme yang besar, memberi tahu saya bahwa mereka akan menyambut baik kesempatan, atas permintaan saya, untuk memasuki Gaza dengan kekuatan besar dan ‘meluruskan Hamas kita’ jika Hamas terus bertindak buruk, yang melanggar perjanjian mereka dengan kita,” kata Trump di Truth Social.

    Trump tidak menyebutkan negara mana yang menawarkan diri untuk memasuki Gaza. Namun, ia secara khusus menyinggung Indonesia dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya ingin berterima kasih kepada negara Indonesia yang besar dan kuat, dan pemimpinnya yang luar biasa, atas semua bantuan yang telah mereka tunjukkan dan berikan kepada Timur Tengah, dan kepada AS,” tutur Trump.

    Lihat juga Video ‘Musim Dingin Akan Datang, Gaza Masih Berjuang Dapat Bantuan’:

    (zap/idn)

  • Netanyahu Tunda RUU Pencaplokan Tepi Barat Usai Dikritik AS

    Netanyahu Tunda RUU Pencaplokan Tepi Barat Usai Dikritik AS

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan koalisi yang berkuasa di negara Yahudi tersebut untuk menangguhkan rancangan undang-undang (RUU) mengenai pencaplokan Tepi Barat, menyusul kritikan dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Tel Aviv.

    Netanyahu, seperti dilansir Reuters dan kantor berita Anadolu Agency, Jumat (24/10/2025) menyebut langkah parlemen Israel, Knesset, yang menuai banyak kritikan itu sebagai “provokasi politik yang disengaja” oleh oposisi.

    “Pemungutan suara Knesset tentang aneksasi merupakan provokasi politik yang disengaja oleh pihak oposisi untuk memicu perpecahan selama kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Israel,” demikian pernyataan kantor Netanyahu yang dirilis pada Kamis (23/10).

    Kantor Netanyahu menyebut dua RUU yang dikritik itu disponsori oleh anggota-anggota oposisi dalam Knesset.

    “Partai Likud dan partai-partai keagamaan (para anggota koalisi utama pemerintahan Israel) tidak memberikan suara untuk RUU ini, kecuali satu anggota Likud yang baru-baru ini dipecat dari jabatan ketua komite Knesset. Tanpa dukungan Likud, RUU ini kemungkinan besar tidak akan berhasil,” kata Netanyahu.

    Ketua koalisi berkuasa di Israel, Ofir Katz, menurut laporan harian Israel, Yedioth Ahronoth, mengatakan bahwa Netanyahu menginstruksikan dirinya “untuk tidak memajukan proposal mengenai penerapan kedaulatan di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat-red) sampai pemberitahuan lebih lanjut”.

    Pada Rabu (22/10), Knesset memberikan suara dukungan untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, dan mengatur soal blok permukiman Ma’ale Adumim yang kontroversial.

    Kedua RUU itu masih harus melewati tiga pembahasan tambahan di parlemen Israel untuk bisa diresmikan sebagai undang-undang (UU).

    Langkah Knesset itu bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance ke Israel pada Rabu (22/10) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio pada Kamis (23/10). Reaksi keras diberikan oleh keduanya.

    Vance menyebut langkah parlemen Tel Aviv itu sebagai “political stunt” atau “aksi politik” yang bodoh dan menghina AS.

    Rubio menyebut langkah Israel itu berpotensi mengancam kesepakatan damai Gaza, yang diwujudkan dengan mediasi AS bersama Mesir dan Qatar. Kesepakatan itu didasarkan atas rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    Trump, dalam wawancara dengan majalah TIME pada 15 Oktober dan diterbitkan pada Kamis (23/10), memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika melanjutkan pencaplokan Tepi Barat.

    “Itu tidak akan terjadi karena saya sudah berjanji kepada negara-negara Arab… Israel akan kehilangan semua dukungan Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegas Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • RI Kutuk Israel yang Bikin UU Kedaulatan untuk Caplok Palestina
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Oktober 2025

    RI Kutuk Israel yang Bikin UU Kedaulatan untuk Caplok Palestina Nasional 24 Oktober 2025

    RI Kutuk Israel yang Bikin UU Kedaulatan untuk Caplok Palestina
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), mengutuk keras keputusan Parlemen Israel yang membuat rancangan Undang-Undang Kedaulatan Israel yang mengambil wilayah Tepi Barat, Palestina.
    “Mengutuk seluruh tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur,” tulis Kemlu RI, Jumat (24/10/2025).
    Rancangan UU tersebut bertujuan melegalkan wilayah Palestina sebagai wilayah kedaulatan Israel yang telah diduduki.
    Menurut Kemlu RI, tindakan Israel adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Resolusi 2334.
    Beleid yang hendak dibuat Israel tersebut juga melanggar Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina adalah ilegal.
    “Serta bahwa pembangunan dan aneksasi permukiman di Tepi Barat yang diduduki tidak sah,” tulis Kemenlu RI.
    Indonesia bersama negara anggota OKI juga menyambut baik perintah Mahkamah Internasional pada 22 Oktober 2025 yang mewajibkan Israel membuka akses bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina, termasuk Gaza.
    Sebelumnya, dilansir
    ANTARA
    , parlemen Israel memberikan suara 25 berbanding 24 untuk mendukung sebuah RUU untuk menerapkan hukum dan administrasi Israel ke semua permukiman di Tepi Barat, yang oleh Israel disebut sebagai Yudea dan Samaria.
    RUU itu, yang diperkenalkan oleh anggota parlemen sayap kanan Avi Maoz dari Partai Noam, kini dilimpahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut.
    Beberapa anggota koalisi yang berkuasa mendukung RUU yang disponsori oleh oposisi tersebut, meskipun pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyerukan untuk abstain.
    Hal itu menggarisbawahi perpecahan di dalam pemerintahan terkait kebijakan aneksasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Jakarta

    Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

    Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

    Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

    Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

    Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

    AFP via Getty Images

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

    “Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

    Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

    Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

    IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

    Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

    Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

    IOC dalam pusaran kontroversi

    Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    “Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

    Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

    Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

    Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

    Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

    Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

    Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

    Apa yang terjadi sebelumnya?

    Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

    Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

    “Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

    Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

    Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

    Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

    Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

    “Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

    Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

    Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

    Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

    Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

    Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

    Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

    Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

    Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

    Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

    Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

    Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

    Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

    Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

    “Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

    Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

    Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

    Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

    Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

    Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

    Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

    Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

    Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    “Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

    Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

    Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

    Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

    Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

    Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

    Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

    “Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

    “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

    Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

    Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

    Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

    Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

    “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

    Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

    Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

    Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

    Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

    “Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

    Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

    “Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

    Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

    Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

    Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

    Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

    Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

    Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

    Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

    Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

    Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

    Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

    Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

    Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

    Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

    Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

    Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

    Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

    “Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

    Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

    Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

    Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

    Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

    Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

    Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

    Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

    Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

    Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

    Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

    Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

    BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

    Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

    Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

    Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

    “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

    Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

    Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

    Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

    Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

    FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

    “Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

    Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

    Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

    Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

    (ita/ita)

  • Wapres AS Ingatkan Soal Tugas Berat dalam Melucuti Senjata Hamas

    Wapres AS Ingatkan Soal Tugas Berat dalam Melucuti Senjata Hamas

    Jakarta

    Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat JD Vance mengingatkan tentang tugas berat yang akan dihadapi dalam melucuti senjata Hamas dan membangun masa depan yang damai bagi Gaza. Hal ini disampaikannya dalam kunjungannya ke Israel pada Rabu (22/10) waktu setempat, seiring Washington berusaha meyakinkan sekutunya itu mengenai langkah selanjutnya dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Vance bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari kedua kunjungannya ke Israel, sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mendukung rencana 20 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kita memiliki tugas yang sangat, sangat berat di depan kita, yaitu melucuti senjata Hamas tetapi juga membangun kembali Gaza, untuk membuat kehidupan rakyat Gaza lebih baik, tetapi juga untuk memastikan bahwa Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi teman-teman kita di Israel,” kata Vance, dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (23/10/2025).

    Vance memulai kunjungan tiga hari tersebut pada hari Selasa lalu dengan membuka Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) di Israel barat daya, tempat pasukan AS dan sekutu akan bekerja sama dengan pasukan Israel untuk memantau gencatan senjata dan mengawasi bantuan ke Gaza.

    “Banyak teman Israel kami bekerja sama dengan banyak orang Amerika untuk memediasi seluruh proses gencatan senjata ini, untuk membangun beberapa infrastruktur penting,” kata Vance setelah bertemu dengan Netanyahu di Yerusalem.

    Vance menyebutkan “pasukan keamanan internasional” sebagai salah satu badan yang harus dibentuk. Berdasarkan rencana 20 poin usulan Trump, misi militer ini akan menjaga perdamaian di Gaza saat Israel mundur dari wilayah itu.

    Beberapa sekutu AS sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan tersebut, tetapi tidak akan ada pasukan Amerika yang berada di Gaza, melainkan berkoordinasi dari CMCC di Kiryat Gat, Israel.

    Lihat Video ‘Menlu soal Trump Ajak Sekutu Lawan Hamas: RI Pilih Jaga Perdamaian’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Wanti-wanti Israel Jangan Caplok Tepi Barat!

    AS Wanti-wanti Israel Jangan Caplok Tepi Barat!

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mewanti-wanti Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat. Dia mengatakan hal itu bisa mengancam kesepakatan damai Gaza.

    Para anggota parlemen Israel pada hari Rabu (22/10) waktu setempat memutuskan untuk memajukan dua rancangan undang-undang tentang aneksasi Tepi Barat yang diduduki. Ini terjadi hanya seminggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Jalur Gaza.

    “Saya pikir presiden telah menjelaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kita dukung saat ini,” kata Rubio tentang pencaplokan Tepi Barat. Hal ini disampaikannya saat ia menaiki pesawatnya untuk berkunjung ke Israel.

    Langkah-langkah aneksasi “mengancam kesepakatan damai,” katanya kepada para wartawan.

    “Mereka negara demokrasi, mereka akan menggunakan hak pilih mereka, dan rakyat akan mengambil posisi ini,” ujarnya.

    “Namun saat ini, itu adalah sesuatu yang kami…pikir mungkin kontraproduktif,” imbuh Rubio.

    Ditanya tentang meningkatnya kekerasan oleh para pemukim ekstremis Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Rubio berkata: “Kami prihatin dengan segala hal yang mengancam akan mengganggu stabilitas yang telah kami kerjakan.”

    Namun, Rubio menyuarakan optimisme secara keseluruhan untuk mempertahankan kesepakatan damai.

    “Setiap hari akan ada ancaman terhadap itu (kesepakatan damai), tetapi saya justru berpikir kami lebih cepat dari jadwal dalam hal mencapainya, dan fakta bahwa kami berhasil melewati akhir pekan ini merupakan pertanda baik,” kata Rubio.

    Amerika Serikat adalah pendukung militer dan diplomatik utama Israel, dan Rubio hingga baru-baru ini menghindari kritik terhadap langkah-langkah aneksasi yang didukung oleh sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Namun sejumlah negara Arab dan Islam, yang didekati Amerika Serikat untuk menyediakan pasukan dan uang bagi pasukan stabilisasi di Gaza, telah memperingatkan bahwa aneksasi Tepi Barat, yang dipimpin oleh pesaing moderat Hamas di Otoritas Palestina, adalah garis merah.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Ancam Musnahkan Hamas Jika Langgar Gencatan Senjata

    Trump Ancam Musnahkan Hamas Jika Langgar Gencatan Senjata

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya akan memberikan kesempatan kepada kelompok Hamas untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun, Trump juga memperingatkan jika Hamas gagal menghormati kesepakatan, maka kelompok itu akan “dimusnahkan”.

    “Kita membuat kesepakatan dengan Hamas bahwa mereka akan bersikap sangat baik, mereka akan berperilaku baik, mereka akan bersikap baik,” kata Trump saat berbicara dengan wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025).

    “Dan jika mereka tidak demikian, kita akan pergi dan memusnahkan mereka, jika perlu. Mereka akan dimusnahkan, dan mereka mengetahui hal itu,” ucap Trump dalam pernyataan pada Senin (20/10) waktu setempat.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika dua utusan utama AS bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, setelah rentetan kekerasan pada akhir pekan mengancam akan meruntuhkan gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza.

    Lebih lanjut, Trump menegaskan bahwa pasukan militer AS tidak akan terlibat langsung dalam melawan Hamas. Dia mengatakan bahwa puluhan negara, yang telah menyetujui untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional untuk Jalur Gaza, akan “senang hati untuk masuk” ke wilayah tersebut.

    “Selain itu, Israel akan masuk dalam dua menit, jika saya meminta mereka untuk masuk.” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Tetapi saat ini, kita belum mengatakan itu. Kita akan memberinya sedikit kesempatan, dan semoga kekerasan yang terjadi akan sedikit berkurang. Tetapi saat ini, Anda tahu, mereka adalah orang-orang yang kejam,” sebutnya.

    Trump mengatakan bahwa Hamas sekarang jauh lebih lemah, terutama mengingat pendukung regionalnya, Iran, saat ini tidak mungkin ikut turun tangan setelah serangan-serangan Israel dan AS pada Juni lalu.

    Gencatan senjata Gaza terancam kolaps setelah serangan mematikan melanda pasukan Israel di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Minggu (19/10). Militer Israel, seperti dilansir The Times of Israel, melaporkan dua tentaranya tewas dan tiga orang lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.

    Tel Aviv menyalahkan Hamas sebagai dalang di balik serangan tersebut, yang mereka sebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata”.

    Namun Hamas menyebut serangan itu terjadi di area yang berada di bawah kendali Israel, di mana mereka mengklaim tidak ada kontak dengan anggota mereka selama berbulan-bulan.

    Sejak serangan mematikan itu terjadi, Israel menggempur area Rafah pada Minggu (19/10) pagi, dengan menurut sumber militer setempat, lebih dari 20 target diserang oleh pasukan Israel.

    Serangan-serangan Israel itu, menurut data sejumlah rumah sakit di Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya 44 orang di beberapa wilayah Jalur Gaza.

    Simak juga Video Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Klaim Pulihkan Gencatan Senjata Usai Serang Gaza

    Israel Klaim Pulihkan Gencatan Senjata Usai Serang Gaza

    Jakarta

    Israel dan Hamas saling tuduh satu sama lain pada Minggu (19/10) atas pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang diperantarai Amerika Serikat. Serangan mematikan pada hari Minggu (19/10) merupakan intervensi terbesar Israel sejak gencatan senjata disepakati sembilan hari lalu.

    Otoritas Gaza yang dijalankan Hamas melaporkan bahwa setidaknya 33 orang tewas akibat serangan tersebut.

    Militer Israel mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respons terhadap “teroris yang menembaki pasukan (Israel),” dengan target di wilayah Rafah. Serangan juga terjadi di Muwasi, Khan Younis, dan kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah.

    Sebelumnya, pada Minggu pagi (19/10), dua tentara Israel tewas di Gaza, sementara tiga lainnya terluka. Salah satu dari tiga tentara yang terluka itu “parah,” kata IDF, dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan. Sejauh ini, lebih dari 900 tentara Israel telah tewas dalam perang di Gaza.

    Awal mula bentrok di Rafah

    Militer Israel menyebutkan serangan terjadi setelah “teroris menembakkan rudal anti-tank dan tembakan ke arah pasukan IDF yang sedang beroperasi untuk membongkar infrastruktur teroris.” IDF menambahkan bahwa “tindakan teroris ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata, dan IDF akan menanggapi dengan tegas.”

    Sementara itu, sayap bersenjata Hamas menyatakan bahwa mereka “tidak mengetahui insiden atau bentrokan yang terjadi di wilayah Rafah, karena ini adalah zona merah di bawah kendali penjajah, dan kontak dengan kelompok-kelompok kami yang tersisa di sana telah terputus sejak perang dimulai kembali pada Maret tahun ini.”

    Serangan pada hari Minggu merupakan serangan besar pertama Israel sejak gencatan senjata diberlakukan sembilan hari lalu. IDF menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk “menegakkan” kesepakatan gencatan senjata sesuai arahan pemerintah Israel.

    Militer Israel mengatakan bahwa mereka kembali “menegakkan” kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, setelah serangkaian apa yang disebutnya “serangan signifikan” terhadap kelompok militan Palestina.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan arahan dari pemerintah Israel. IDF memperingatkan bahwa mereka akan “menanggapi dengan tegas” setiap pelanggaran gencatan senjata.

    Netanyahu hentikan bantuan kemanusiaan

    Menyusul perkembangan terakhir, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan penghentian semua pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza “sampai pemberitahuan lebih lanjut,” menurut beberapa media Israel. Langkah ini muncul saat Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata. Israel bersumpah untuk “menanggapi dengan kekuatan” setiap pelanggaran oleh kelompok militan tersebut.

    Netanyahu juga memerintahkan militer untuk mengambil “tindakan keras … terhadap target teroris,” menuduh Hamas melakukan pelanggaran gencatan senjata. Pengumuman dari Kantor Perdana Menteri ini muncul setelah Netanyahu bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan “kepala-kepala badan keamanan [Israel]” pada Minggu.

    Dalam pernyataan terpisah, Katz mengatakan bahwa organisasi militan Palestina “akan membayar harga mahal” untuk setiap pelanggaran gencatan senjata, memperingatkan bahwa serangan Israel akan meningkat jika “pesan itu tidak dipahami.”

    Sementara itu, otoritas Hamas melaporkan bahwa lebih dari 68.000 warga Palestina telah tewas sejak Israel melancarkan kampanye militer di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, termasuk setidaknya 33 orang yang tewas pada Minggu (19/10).

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga video “Gencatan Senjata, Korban Tewas di Gaza Bertambah Jadi 68.159” di sini:

    (ita/ita)