Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • 5 Kebiasaan Sehari-hari yang Diam-diam Bisa Merusak Otak menurut Ahli Saraf

    5 Kebiasaan Sehari-hari yang Diam-diam Bisa Merusak Otak menurut Ahli Saraf

    Jakarta –

    Ada kebiasaan sehari-hari yang diam-diam bisa merusak kesehatan otak. Beberapa di antaranya mungkin hampir tidak disadari banyak orang.

    Padahal, otak selalu bekerja keras, baik saat sedang memecahkan masalah yang sulit, tertawa, atau mengingat lagu favorit. Dikutip dari laman Eating Well, sering waktu, kebiasaan buruk bagi otak bisa menggerogoti kekuatan kognitif, menumpulkan fokus, dan membuat seseorang rentan pada penurunan mental.

    Menurut ahli saraf Jamey Maniscalco, Ph.D, berikut beberapa kebiasaan yang bisa membahayakan kesehatan otak.

    1. Kurang Tidur

    Menurut Maniscalco, orang-orang mengetahui bahwa tidur itu penting, tapi banyak yang tidak menyadari kalau tidur sangat vital untuk kesehatan otak.

    “Tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah proses yang sangat aktif di mana otak melakukan pembersihan penting, pemrosesan emosi, dan konsolidasi memori,” katanya.

    Kurang tidur kronis bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Salah satu dugaan penyebabnya yaitu kurang tidur bisa mengganggu kemampuan otak untuk membersihkan beta-amiloid, protein toksik yang menumpuk di otak pengidap Alzheimer.

    Sebuah studi selama lebih dari 25 tahun yang mengamati hampir 8.000 orang menemukan, mereka yang rutin tidur enam jam atau kurang per malam, selama usia 50-an, 60-an, dan 70-an secara signifikan mungkin mengalami demensia, dibandingkan dengan mereka yang tidur tujuh jam.

    Jadi, untuk melindungi kesehatan otak, prioritaskan tujuh-sembilan jam tidur yang konsisten setiap malam.

    2. Minum Alkohol

    Mengonsumsi alkohol, meski hanya dalam jumlah kecil bisa membahayakan struktur dan kesehatan otak. Sebuah studi yang melibatkan lebih dari 36.000 orang dewasa paruh baya dan lebih tua menemukan, konsumsi alkohol secara teratur dikaitkan dengan penurunan volume otak, hilangnya materi abu-abu, dan kerusakan materi putih.
    Kondisi ini bisa mengganggu komunikasi di dalam otak.

    Hal yang mengejutkan yaitu penurunan volume materi abu-abu dan putih terlihat, bahkan pada orang yang minum alkohol satu gelas sehari. Sehingga, semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, semakin berbahaya efeknya.

    “Alkohol merupakan depresan sistem saraf pusat sekaligus neurotoksin,” kata Maniscalco.

    “Ini berarti alkohol memperlambat aktivitas otak dengan melemahkan komunikasi antar neuron dan, pada kadar yang lebih tinggi atau dengan penggunaan kronis, dapat merusak atau bahkan membunuh sel-sel otak,” tambahnya.

    3. Kurang Asupan Makanan Sehat

    Otak adalah salah satu organ yang paling aktif secara metabolik dalam tubuh. Lebih dari 20 persen asupan energi harian digunakan otak, meski hanya 2 persen dari berat badan tubuh.

    “Itu berarti apa yang Anda makan tidak hanya memengaruhi komposisi tubuh Anda, tetapi juga secara langsung memengaruhi kemampuan Anda untuk mengatur suasana hati, daya ingat, fokus, dan bahkan ketahanan emosional,” tutur Maniscalco.

    Memberikan otak beragam makanan kaya nutrisi bisa membantunya berfungsi secara optimal. Hubungan antara nutrisi dan kesehatan otak begitu kuat. Penelitian menemukan, pola makan yang kaya buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan ikan bisa meningkatkan volume otak dan melindungi dari penurunan kognitif.

    Sebaliknya, orang-orang yang pola makannya tinggi makanan ultra olahan mungkin mengalami penurunan kognitif jauh lebih cepat, dibandingkan orang yang jarang mengonsumsi makanan tersebut.

    4. Melakukan Hal yang Sama Sepanjang Waktu

    Menurut Maniscalco, otak terprogram untuk merespons pengalaman, tantangan, dan kesempatan belajar baru. Sebab,hal ini merangsang pertumbuhan, adaptasi terhadap lingkungan baru, dan ketahanan jangka panjang.

    “Tanpa paparan rutin terhadap hal-hal baru, kita berisiko terjebak dalam pola autopilot mental, di mana sistem otak yang paling dinamis yang paling bertanggung jawab atas perhatian, pemecahan masalah, memori, dan kreativitas kurang dimanfaatkan,” kata Manscalco.

    Aktivitas seperti mempelajari keterampilan baru, mengunjungi tempat baru, atau mencoba teka-teki yang menantang, pengalaman dan kesempatan belajar baru membantu membentuk koneksi saraf baru dan memperkuat koneksi yang sudah ada. Sebaliknya, penelitian menunjukkan, kurangnya stimulasi mental pada orang dewasa yang lebih tua bisa meyebabkan penurunan kognitif seiring berjalannya waktu.

    5. Penggunaan Media Sosial yang Berlebihan

    Mungkin, media sosial terlihat seperti hiburan yang tidak berbahaya. Tapi, Maniscalco mengatakan, plaform ini bsa mengubah cara kerja otak secara signifkan.

    “Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dirancang untuk memicu dan mengeksploitasi sistem dopamin otak, sirkuit penghargaan yang sama yang terlibat dalam motivasi, keinginan, dan kecanduan,” ungkapnya.

    Seiring waktu, aktivitas ini bisa menyebabkan konsekuensi negatif bagi kesehatan otak. Sebuah tinjauan terhadap beberapa studi menemukan, orang yang kesulitan mengendalikan penggunaan internet cenderung memilki lebih sedikit materi abu-abu di area otak, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan hingga pengendalian diri. Menggunakan media sosial secara berlebihan juga bisa memengaruhi kesejahteraan emosional.

    Halaman 2 dari 2

    (elk/up)

  • Celingak-Celinguk, Jokowi Terlihat tidak Bisa Salam UGM

    Celingak-Celinguk, Jokowi Terlihat tidak Bisa Salam UGM

    GELORA.CO –  Suasana haru dan kebanggaan memenuhi Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menapakkan kaki di kampus almamaternya. Namun di tengah kekhidmatan acara yang sarat simbol dan tradisi itu, muncul satu momen kecil namun menarik perhatian publik Jokowi tampak berbeda sendiri ketika peserta bersama-sama mengucapkan salam khas UGM.

    Acara diawali dengan salam lingkungan khas fakultas kehutanan yang dikenal dengan sapaan penuh makna, “Salam Lestari!”, yang serentak diucapkan seluruh peserta. Suara bergema di seluruh ruangan, mencerminkan semangat konservasi dan cinta alam yang menjadi identitas Fakultas Kehutanan UGM.

    Usai salam kehutanan, prosesi dilanjutkan dengan salam Universitas Gadjah Mada, di mana seluruh peserta menaruh tangan di dada sebelah kiri simbol penghormatan dan kebanggaan terhadap almamater. Namun, dalam momen tersebut, Jokowi tampak tidak mengikuti gerakan itu secara persis. Ia hanya menundukkan kepala dan tersenyum, tanpa mengangkat tangan ke dada seperti peserta lain.

    Mengaku alumni tapi salam UGM gak tau🤣 pic.twitter.com/9oWo9vuhJt

    — Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) October 17, 2025

    Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., yang akrab disapa Bu Ovi, dengan hangat menyambut kehadiran mantan mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 itu. Dalam sambutannya, Ova menyebut Jokowi sebagai sosok teladan bagi civitas akademika UGM, terutama bagi mahasiswa kehutanan.

    “Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980 kebanggaan fakultas kehutanan dan Universitas Gadjah Mada,” ujar Ova dengan nada penuh kebanggaan.

    Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan meriah dari para peserta dan tamu undangan. Banyak mahasiswa yang terlihat menyorot kamera ponsel mereka ke arah Jokowi, mengabadikan momen langka tersebut.

    Tak heran bila Rektor Ova Emilia menyebut Jokowi sebagai “kebanggaan Fakultas Kehutanan”, karena berhasil membawa semangat “UGM untuk Indonesia” ke panggung nasional.

    “Beliau menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari di kampus bukan hanya untuk teori, tapi benar-benar diterapkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Ova.

  • US FDA Percayakan BPOM soal Sertifikasi Keamanan Rempah Indonesia

    US FDA Percayakan BPOM soal Sertifikasi Keamanan Rempah Indonesia

    Jakarta –

    Indonesia mencatat sejarah baru di kancah global. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI resmi dipercaya oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) sebagai Lembaga Sertifikasi Impor (Certifying Entity/CE) untuk produk rempah-rempah Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat.

    Keputusan ini tertuang dalam Letter of Intent yang ditandatangani Donald A. Prater, Principal Deputy Director for Human Foods Program FDA, dan diumumkan melalui Import Alert 99-52.

    Langkah tersebut menandai pengakuan resmi terhadap kapasitas pengawasan pangan Indonesia di tingkat dunia.

    “FDA tidak sembarangan memberi mandat seperti ini. Mereka menilai bukan hanya teknis, tapi juga komitmen dan integritas sistem pengawasan Indonesia. Ini momentum pengakuan global,” beber Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Sebelumnya, sertifikasi ekspor rempah Indonesia ke AS dilakukan oleh lembaga pihak ketiga di luar negeri. Kini, untuk pertama kalinya, BPOM diberi kewenangan langsung oleh FDA, menandakan posisi sejajar dengan otoritas pangan dunia seperti FDA (Amerika), EFSA (Eropa), dan MHRA (Inggris).

    FDA berharap BPOM dapat menjamin keamanan rempah dari potensi kontaminasi isotop Cesium-137, unsur radioaktif yang menjadi perhatian utama di pasar AS.

    “Kami akan melibatkan BRIN dan BAPETEN agar seluruh protokol pemeriksaan bersifat ilmiah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan di forum global,” tegas Taruna.

    Dengan mandat ini, Indonesia tak hanya mengekspor rempah, tetapi juga mengekspor standar dan kepercayaan internasional.
    BPOM kini berperan aktif dalam pembahasan teknis sertifikasi pangan global, sejajar dengan lembaga internasional lainnya.

    “Ini bukan hanya soal ekspor rempah, tapi tentang posisi Indonesia di dunia. Kita tidak lagi sekadar mengikuti standar, melainkan dipercaya ikut menetapkannya,” ujar Taruna.

    Penunjukan FDA kepada BPOM menandai babak baru diplomasi pangan Indonesia, rempah menjadi simbol kedaulatan sains dan reputasi bangsa di panggung global.

    (naf/naf)

  • Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahannya. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian N 16/2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional.

    Aturan itu diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 24 September 2025.

    Dalam aturan tersebut, setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.

    Sebanyak 50 proyek jalan tol masuk dalam daftar tersebut, ada yang sudah dibangun dan beroperasi, ada juga yang masih dalam persiapan dan konstruksi.

    “Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” tulis Pasal 2A ayat 2 dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Berikut Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo:

    Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Aceh dan Sumatra Utara

    Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat

    Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riau

    Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Riau

    Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Riau

    Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu

    Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pakar UB: Boikot Trans7 Cermin Benturan Budaya di Indonesia

    Pakar UB: Boikot Trans7 Cermin Benturan Budaya di Indonesia

    Malang (beritajatim.com) – Seruan boikot terhadap Trans7 yang dipicu oleh tayangan program Xpose Uncensored tentang isu feodalisme di Pondok Pesantren Lirboyo memunculkan diskursus luas di ruang publik. Fenomena ini dinilai sebagai puncak dari persoalan komunikasi dan kebudayaan yang lebih dalam.

    Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D., Pengamat Manajemen Isu dan Krisis Komunikasi sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB), menyebut gejolak tersebut sebagai cermin rapuhnya kemampuan berpikir kritis masyarakat sekaligus bukti adanya benturan budaya antara nilai tradisional dan perspektif modern media.

    “Fenomena kemarahan publik, khususnya kalangan ulama dan santri, menunjukkan adanya fragmentasi dalam kemampuan berpikir kritis masyarakat kita, terutama dalam menyikapi isu sensitif yang beririsan dengan institusi agama dan budaya,” ujar Pia kepada beritajatim.com, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, reaksi kolektif untuk memboikot Trans7 menunjukkan dominasi emosi dan loyalitas komunal dibanding proses verifikasi informasi. “Sebagian besar reaksi menunjukkan respons kolektif berdasarkan interpretasi tunggal dari potongan video viral,” jelasnya.

    Pia menjelaskan bahwa polarisasi ini membuat ruang dialog semakin sempit. Sebagian pihak mengecam tayangan Trans7 karena dianggap melecehkan ulama, sementara pihak lain (meski minoritas) menilai program itu sebagai kritik sosial terhadap potensi feodalisme dalam lembaga keagamaan. “Situasi ini berisiko menutup peluang diskursus kritis yang sehat,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kegagalan komunikasi media dalam peristiwa ini. “Trans7, melalui Xpose Uncensored, gagal menyajikan kritik sosial dengan cara yang proporsional, berimbang, dan beretika,” tegasnya. Pia menilai narasi yang mengaitkan ritual takzim seperti ngesot dan mencium tangan kiai dengan eksploitasi finansial telah melanggar etika jurnalistik.

    “Menurut saya, Trans7 gagal memahami konteks budaya pesantren. Tradisi takzim bukanlah feodalisme, melainkan penghormatan terhadap ilmu dan spiritualitas,” tambahnya.

    Kegagalan manajemen krisis juga menjadi catatan penting. Pia menilai permintaan maaf yang baru disampaikan Trans7 setelah tekanan publik meluas menunjukkan respons defensif. “Permintaan maaf seharusnya dilakukan secara proaktif dengan mengedepankan empati terhadap pihak yang tersinggung,” ujarnya.

    Lebih jauh, Pia menilai akar persoalan ini adalah benturan budaya antara nilai tradisional pesantren dan lensa sosiologi Barat yang digunakan media. “Konflik terjadi karena Trans7 menggunakan lensa feodalisme Barat untuk menganalisis praktik keagamaan yang berakar kuat di Indonesia,” paparnya.

    Dalam budaya pesantren, lanjutnya, perilaku seperti mencium tangan atau menunduk di hadapan kiai bukan bentuk ketundukan feodal, melainkan simbol penghormatan terhadap guru dan penjaga moral masyarakat. “Serangan terhadap kiai dianggap sebagai serangan terhadap identitas komunal (santri/NU). Inilah mengapa respons boikot menjadi sangat masif,” jelas Pia.

    Ia mengingatkan agar media lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang menyentuh isu budaya dan agama. “Framing media memiliki kekuatan dahsyat karena framing selalu menunjukkan siapa yang salah, bukan siapa yang sebenarnya bersalah,” ujarnya.

    Pia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih. “Bertabayun (klarifikasi) dan berdialog jauh lebih bijak daripada reaksi emosional. Hanya dengan itu kita bisa menjaga ruang publik yang sehat dan beradab,” pungkasnya. [dan/beq]

  • Jurus Pramono Ubah Pola "Kejar Setoran" Proyek di Jakarta Jelang Akhir Tahun Megapolitan 17 Oktober 2025

    Jurus Pramono Ubah Pola "Kejar Setoran" Proyek di Jakarta Jelang Akhir Tahun Megapolitan 17 Oktober 2025

    Jurus Pramono Ubah Pola “Kejar Setoran” Proyek di Jakarta Jelang Akhir Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Ibu Kota masih sering menumpuk di penghujung tahun.
    Pola itu, menurut dia, seperti sistem “kejar setoran” yang harus segera diubah agar pengerjaan proyek lebih efisien dan terencana.
    “Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).
    Pramono mengatakan, realisasi anggaran di Pemprov DKI masih kerap dilakukan secara terburu-buru menjelang penutupan tahun anggaran.
    Ia mencontohkan, sejumlah proyek galian yang dilakukan secara bersamaan di berbagai titik Jakarta, seperti di kawasan Fatmawati yang tengah menjadi sorotan publik.
    “Yang pertama, memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan
    table trap
    yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru,” kata Pramono.
    Mantan Sekretaris Kabinet itu berencana memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar proyek-proyek di Jakarta tak lagi menumpuk di akhir tahun.
    Ia ingin meniru pola yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono.
    Di kementerian tersebut, proses pelelangan proyek dilakukan sejak awal tahun, sehingga waktu pengerjaan lebih panjang dan penyerapan anggaran lebih merata.
    “Tetapi di balai kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang, seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya pada waktu itu Pak Basuki (Menteri PUPR),” ungkap Pramono.
    Dengan sistem baru itu, Pramono berharap pelaksanaan proyek di Jakarta bisa lebih terjadwal dan tidak berbarengan pada waktu yang sama.
    “Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” ungkap Pramono.
    Saat ini sejumlah proyek galian sedang dikerjakan bersamaan di beberapa titik Jakarta.
    Di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat, misalnya, terdapat proyek relokasi kabel udara ke bawah tanah.
    “Betul, sedang relokasi, penataan untuk kabel bawah tanah,” kata Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Barat, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Proyek ini ditargetkan rampung dalam empat bulan dan kini menyebabkan kepadatan lalu lintas dari arah Puri Kembangan menuju Jalan Meruya Ilir Raya.
    Selain itu, Jalan Arjuna Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ditutup total mulai pukul 09.00 WIB karena ada proyek galian pada Selasa (14/10/2024).
    Di Simpang Fatmawati–TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemacetan yang terjadi bukan karena galian, melainkan pembangunan
    speed table
    atau pembatas kecepatan.
    Di Jalan TB Simatupang juga jadi lokasi langganan kemacetan karena beberapa galian seperti proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
    Dari simpang Pasar Minggu hingga Ampera, sedang ada pembangunan pipanisasi PAM Jaya. Lalu, dari Ampera hingga mendekati SPBU Fatmawati, ada proyek milik PAL Jaya.
    “Di Simpang Fatmawati ini kami sedang melakukan pembuatan speed bump. Speed bump ini mendirikan trotoar di posisi di simpang supaya itu buat fasilitas pejalan kaki,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, saat ditemui di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

    Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

    Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

    Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (kil/kil)

  • Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor, Sejumlah Pejabat Kampus USU Diperiksa

    Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor, Sejumlah Pejabat Kampus USU Diperiksa

    Liputan6.com, Medan – Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek Republik Indonesia memeriksa sejumlah orang terkait pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026-2031.

    Pemeriksaan dimulai hari ini, Senin (13/10/2025), Inspektorat Kenderal Kemendiktisaintek RI melakukan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat tersebut yang akan dilakukan pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2025.

    Berdasarkan keterangan yang diperoleh Liputan6.com, jadwal Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI meminta klarifikasi sejumlah pejabat USU yaitu pada Senin, 13 Oktober 2025, Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi yakni Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor USU dan Tim Pengelolaan Aset USU.

    Selasa (14/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi yakni Ketua Senat Akademik USU, Sekretaris Senat Akademik USU, dan Prof Basyuni serta pihak Pemotret.

    Lalu, Rabu (15/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi, yakni Prof. Evawany Yunita Aritonang, Prof. M. Anggia Putra, Prof. T. Sabarina, Prof. Aziz Mahmud Siregar, dan Prof. M. Romi Syahputra.

    Kemudian, Kamis (16/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi, yakni Wakil Rektor II USU.

    Pemeriksaan atau klarifikasi dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI dibenarkan Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor USU Prof. Dr. Tamrin, M.Sc. Dia juga tidak membantah dirinya turut dimintai klarifikasi yang pertama kali oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI, berlokasi di Kampus USU, Kota Medan.

    “Ya (benar), mulai hari ini hingga Kamis mereka bekerja di USU,” kata Prof Tamrin saat dikonfirmasi wartawan.

    Sebelumnya, penjadwalan permintaan keterangan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026-2031 diketahui dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI kepada Wakil Rektor II USU, perihal Klarifikasi Pengaduan Masyarakat terkait Pemilihan Rektor USU Tahun 2026-2031, tertanggal 9 Oktober 2025.

    Terkait hal itu, Inspektorat Jenderal akan melakukan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat tersebut yang akan dilakukan pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2025. Surat ini beredar di kalangan jurnalis di Kota Medan.

    “Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara dan Pengurus Pusat IKA USU terkait adanya pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2026-2031,” tertulis dalam surat Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.

    Dalam surat itu juga tertulis, “Untuk kelancaran penugasan tersebut kami sampaikan daftar permintaan dokumen dan jadwal permintaan keterangan para pihak terkait. Diharapkan dokumen tersebut dapat segera dipenuhi dan para pihak yang akan dimintai keterangan agar dihadirkan sesuai dengan jadwal terlampir,” tertulis dalam surat itu juga.

    Berdasarkan jadwal permintaan keterangan oleh Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI, dari internal USU, dari Wakil Rektor II USU, Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Ketua Senat Akademik USU hingga sejumlah pejabat USU.

    “Benar, Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek akan melakukan permintaan keterangan berdasarkan pengaduan dari FP USU dan PP IKA USU,” ucap Ketua FP-USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H, dalam keterangan tertulisnya. 

    Dijelaskan Taufik, laporan yang disampaikan FP-USU bukan ditujukan untuk menyerang pribadi tertentu, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi, yang kini tercoreng oleh dugaan praktik tidak demokratis dan pelanggaran etik dalam pemilihan rektor.

    “Langkah ini bukti suara moral masih didengar. Universitas negeri tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam praktik yang menciderai kejujuran dan integritas ilmiah. Kami hanya menuntut satu hal, agar USU kembali menjadi rumah ilmu pengetahuan yang bersih dari intrik politik,” Taufik menegaskan.

    Taufik juga mengatakan, turunnya Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek mengusut dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor USU memasuki babak baru yang harus sama-sama diawasi secara publik prosesnya, hingga apa hasilnya nanti.

    “Nah, yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan krisis kepercayaan yang mengancam masa depan universitas negeri terbesar di Sumatera ini. Bila hukum dan etika tidak ditegakkan, maka pendidikan kehilangan maknanya,” Taufik menegaskan.

     

  • Pakistan Minat Investasi di IKN, Ini yang Akan Dibangun

    Pakistan Minat Investasi di IKN, Ini yang Akan Dibangun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatatkan 50 pihak telah menandatangani kesepakatan investasi. Salah satunya adalah Pakistan dengan fokus pada pendidikan dan perumahan.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa menjelaskan bahwa sejumlah investor telah menyampaikan minatnya melalui penyerahan Letter of Intent (LoI). Ia juga memastikan bahwa IKN telah siap dengan infrastruktur dasar, dan tengah merancang pembangunan kawasan perkantoran serta hunian untuk lembaga negara dalam sistem trias politika.

    Hal ini diungkapkan dalam acara Mahakam Investment Forum (MIF) 2025, yang diselenggarakan Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur, Sabtu (11/10/2025). Acara itu dihadiri oleh perwakilan kedutaan besar, pelaku usaha, serta investor potensial dari dalam maupun luar negeri.

    “Sampai saat ini sudah ada 50 investor yang menyepakati kerja sama. Nusantara akan menjadi ibu kota negara, sementara Jakarta akan bertransformasi menjadi pusat kawasan ASEAN,” ujar Basuki, mengutip detikcom.

    Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaundhri, yang sempat mengunjungi langsung lokasi pengembangan IKN. Ia menyampaikan ketertarikan negaranya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan perumahan.

    Chaundhri bahkan menyebut bahwa perpindahan ibu kota Indonesia mengingatkannya pada pemindahan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad beberapa dekade silam.

    “Tempat ini sangat menjanjikan. Insyaallah, kami berencana membangun sekolah internasional di sini, dan juga ingin berinvestasi di bidang perumahan,” kata Chaundhri.

    Acara MIF sendiri berfokus pada tiga sektor utama sebagai peluang kerja sama: perumahan dan residensial, pendidikan dan teknologi, serta komersial dan gaya hidup. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperluas jaringan kerja sama internasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan mitra luar negeri dalam pembangunan IKN.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jadi Ibu Kota Politik 2028, Pemerintah Godok Pembentukan Pemdasus IKN

    Jadi Ibu Kota Politik 2028, Pemerintah Godok Pembentukan Pemdasus IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mulai menyiapkan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) jelang penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah kajian persiapan. Salah satunya, dengan menggandeng Jimly School of Law and Government (JSLG) dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju pemerintahan daerah khusus di IKN.

    “Kita harus tahu apa yang perlu disiapkan untuk persiapan IKN menjadi pemdasus, sehingga ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    Basuki menambahkan, kerja sama tersebut menjadi wadah penguatan wawasan bagi para pegawai Otorita IKN dalam memahami arah penyusunan struktur pemerintahan daerah khusus menuju Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028.

    Sejalan dengan hal itu, Basuki turut menjelaskan kesiapannya membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya kokoh secara hukum, tetapi juga mencerminkan pembangunan Nusantara sebagai contoh masa depan dan peradaban bangsa.

     Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028. 

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

     “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025). 

    Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

    Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia. 

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.