Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan pembangunan Nusantara usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    Laporan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagram resmi @otorita_ikn pada Jumat (3/10/2025).

    Dalam pertemuan itu, Basuki bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Dia menjelaskan status pembangunan IKN sekaligus menyampaikan rencana program periode 2026–2028 yang berfokus pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden,” tutur Basuki.

    Menurutnya, pembangunan IKN kini memasuki fase lanjutan setelah penerbitan Perpres 79/2025, yang menjadi landasan hukum penting bagi penataan kelembagaan dan percepatan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

    Fokus ke depan adalah menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol modernitas dan inklusivitas Indonesia.

    “Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandas Basuki.

  • Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik

    Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Basuki, selepas pertemuan itu, menjelaskan dirinya melaporkan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    “Pada kesempatan ini, saya melaporkan status dan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026—2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Basuki di Jakarta, Jumat.

    Basuki melanjutkan dirinya optimistis IKN dapat segera menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif.

    “Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimistis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam Perpres No. 79/2025 disebutkan: “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028”.

    IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik manakala seluruh kompleks pembangunan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung dan dapat mendukung operasional masing-masing lembaga.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat bersama sejumlah jajarannya termasuk Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, pada 21 Januari 2025, telah memasang target IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam rapat yang sama, Presiden juga telah menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Kemudian, Presiden Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut sebesar Rp48,8 triliun.

    Kepala OIKN, selepas rapat, menjelaskan pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN.

    “(Itu semua, red.) termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana, dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OIKN-PATPI komitmen jadikan Nusantara pusat pertanian berkelanjutan

    OIKN-PATPI komitmen jadikan Nusantara pusat pertanian berkelanjutan

    Kota Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) berkomitmen menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pertanian berkelanjutan baik melalui urban farming di IKN maupun dengan optimalisasi lahan di sekitar IKN.

    Untuk optimalisasi lahan di sekitar IKN Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan dengan melibatkan warga yang tersebar di Kecamatan Sepaku dan daerah mitra lain, sedangkan untuk urban farming di IKN atau Kota Nusantara, dengan salah satu yang yang diunggulkan adalah kopi liberika.

    “OIKN dan PATPI berkomitmen bersama menjadikan Nusantara bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat pertanian berkelanjutan yang berdaya saing,” kata Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Nusantara, Jumat.

    Bahkan, untuk mempopulerkan kopi liberika, OIKN dan PATPI telah melakukan penanaman bibit kopi liberika di kawasan Embung Mochammad Basuki Hadimuljono (MBH) IKN, yakni penanaman dilakukan pada bersamaan dengan peringatan Hari Kopi Sedunia pada 1 Oktober 2025.

    Penanaman kopi ini juga, lanjut Myrna, termasuk bagian dari membangun 10 persen kawasan produksi pangan dari total luas IKN yang mencapai 322.429 hektare, sehingga berbagai jenis kebutuhan pangan pun diproduksi di IKN.

    Myrna menyebut bahwa kehadiran PATPI sebagai bagian dari sinergi nasional dalam mendukung pertanian berkelanjutan, termasuk pertanian yang berkelanjutan bagi IKN, sekaligus untuk mendukung IKN sebagai kota hutan.

    “Pertanian merupakan hal sangat penting, terlebih nilai kesejahteraan masyarakat di IKN sebelumnya banyak ditopang oleh petani. Sedangkan tantangan ke depan adalah membangun urban agrikultur yang sesuai dengan konsep Kota Nusantara,” ujar Myrna.

    Giyatmi, selaku Ketua PATPI, menekankan tentang pentingnya kopi liberika sebagai salah satu produk pertanian unggulan Nusantara, karena kopi juga bisa menjadi identitas suatu daerah sekaligus sebagai sumber ekonomi masyarakat mulai pekebun hingga pelaku bisnis.

    “Kunjungan kami kami ke Samarinda saat ini, sebenarnya yang menjadi daya tarik adalah IKN. Sedangkan kopi sebagai salah satu tanaman pangan, diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengelolaan pangan berlanjutan IKN,” ujar Giyatmi.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Menkeu Purbaya Janji Beri 3 Dukungan Pendanaan Untuk IKN

    Video: Menkeu Purbaya Janji Beri 3 Dukungan Pendanaan Untuk IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memberi 3 dukungan pendanaan untuk IKN Nusantara, usai didatangi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan jajarannya.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 02/10/2025) berikut ini.

  • PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Munas kali ini merupakan kelanjutan dari Majelis Syuro yang telah berlangsung pada 26-27 September 2025.
    “Munas ini adalah rangkaian dari Majelis Syuro kami yang berlangsung 2 hari yang lalu, 26-27, dan 28-29 kita lanjutkan dengan acara Munas pada hari ini,” kata Muzammil dalam konferensi pers, Minggu sore.
    Muzammil mengatakan, pada Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, PKS telah mengukuhkan kepengurusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk periode 2025-2030.
    “Alhamdulillah seluruh kepengurusan 2025-2030 di seluruh levelnya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berlangsung lancar, damai, dan menampung aspirasi pilihan publik PKS,” kata dia.
    Selain pengukuhan kepengurusan, Munas PKS juga akan dihadiri sejumlah tokoh politik.
    Muzammil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto diundang hadir pada Senin (29/9/2025) besok.
    “Alhamdulillah, insyaallah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir insya Allah. Malam hari ini juga kita mengundang berbagai pimpinan partai politik dan pejabat lembaga negara,” imbuhnya.
    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:
    Presiden: Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

    Bendahara Umum: Noerhadi, S.Pd., M.A.

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Iman Firmansyah, S.E.I, M.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi: Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai: M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program: Tomy Agus Maymuftianto, S.Si.

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan: Alwan Fauzi

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran: Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan: Sugeng Susilo, Ak
    – Badan Pembinaan Pejabat Publik
    Ketua: Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris: dr. Pamungkas Hendra Kusuma
    – Badan Penelitian dan Pengembangan
    Ketua: Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris: Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga
    – Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri
    Ketua: Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Arfian, M.B.A.
    – Badan Legislasi Partai
    Ketua: Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ruli Margianto, S.H., M.H.
    – Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah
    Ketua: Umar, S.IP., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.
    – Bidang Advokasi Partai
    Ketua: Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ahmar Ihsan, S.H.
    – Bidang Relawan dan Saksi Nasional
    Ketua: Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris: Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si
    – Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    Ketua: Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris: Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.
    – Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
    Ketua: Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris: Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.
    – Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    Ketua: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris: dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.
    – Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
    Ketua: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.
    – Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA
    Ketua: Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.
    – Bidang Ketenagakerjaan
    Ketua: Indra, S.H., M.H.

    Sekretaris: Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.
    – Bidang Petani, Peternak dan Nelayan
    Ketua: Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris: Abdurrokhim, S.Pt.
    – Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif
    Ketua: H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris: dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.
    – Bidang Koperasi dan Desa
    Ketua: Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris: Yoandro Edwar, S.T., M.B.A
    – Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
    Ketua: Defrizal, S.Or.

    Sekretaris: Dedi Sarwanto, A.Md.
    – Bidang Komunikasi dan Digital
    Ketua: Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris: Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.
    – Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas
    Ketua: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris: Ir. Nur Indah Harahap
    – Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama
    Ketua: DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris: Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
    – Bidang Kepanduan dan Bela Negara
    Ketua: Taufik Jayadi

    Sekretaris: Hendra Wijaya
    – Bidang Seni dan Budaya
    Ketua: Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris: Afwan Riadi Widianto SKM
    – Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
    Ketua: Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris: Henda Yusamtha, S.T.
    – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
    Ketua: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris: Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.
    – Bidang Kaderisasi Anggota Partai
    Ketua: Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris: Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MM.E.
    – Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai
    Ketua: Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris: H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.
    – Kantor Staf Presiden PKS
    Ketua: H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris: Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Otorita Kebut Proyek Infrastruktur IKN Jelang Jadi Ibu Kota di 2028

    Otorita Kebut Proyek Infrastruktur IKN Jelang Jadi Ibu Kota di 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pemerintah tengah mengebut konstruksi proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) tahap I rampung pada akhir tahun.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan sejumlah proyek yang terkontrak MYC tahap I di antaranya Istana Wakil Presiden, Masjid Negara di IKN, hingga Tol Akses Balikpapan – IKN.

    “Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).

    Saat ini, OIKN juga tengah fokus melaksanakan pembangunan tahap II yang akan berlangsung tahun ini hingga 2028. Di mana, fokus diarahkan pada persiapan infrastruktur jelang pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, hingga memantapkan infrastruktur konektivitas.

    Selain itu, OIKN juga akan melakukan pembangunan sarana prasarana ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    Sejalan dengan hal itu, Basuki menyebut pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan guyuran APBN saja. Melainkan, turut ditopang oleh investasi yang ditanamkan oleh Badan Usaha.

    Adapun, total investasi yang dilaporkan susah parkir di IKN mencapai Rp65,3 triliun hingga periode September 2025. Basuki menyebut, investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri. 

    “Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama),” jelasnya.

    Sebelumnya, Basuki memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025. 

    “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” katanya.

  • Basuki Ungkap Realisasi Investasi IKN Capai Rp65,3 Triliun hingga September 2025

    Basuki Ungkap Realisasi Investasi IKN Capai Rp65,3 Triliun hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Total investasi yang telah tertanam di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025. 

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, dia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025.

    “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki. 

    Dalam Perpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

    Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

    Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia.

    Ketiga, persentase pembangunan hunian dan rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia. 

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Lalu kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitamya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” tuturnya.

  • 9.500 ASN Bakal Berkantor di IKN 2029!

    9.500 ASN Bakal Berkantor di IKN 2029!

    Jakarta –

    Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut pembangunannya untuk mengejar target operasi menjadi Ibu Kota Politik 2028. Diproyeksikan nantinya hingga tahun 2029, total ada sebanyak 9.500 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkantor di sana.

    Hal ini selaras dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini juga penegasan dari target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

    “Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Kemudian, hingga tahun 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN.

    Sementara itu, sampai dengan September 2025, untuk mendukung proses pemindahan, telah tersedia 44 tower Hunian ASN yang siap huni, sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan.

    Tahap pertama pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.

    Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

    Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.

    Sedangkan Tahap kedua (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

    (shc/hns)

  • Pengamat Nilai Sikap PDIP dan Ganjar Tolak Timnas Sepakbola Israel Visioner

    Pengamat Nilai Sikap PDIP dan Ganjar Tolak Timnas Sepakbola Israel Visioner

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial, Abdul Khodir, Ph.D, menilai sikap PDIP yang disuarakan Ganjar Pranowo pada 2023 terkait penolakan Timnas Israel untuk bermain di Indonesia merupakan hal yang visioner. Apalagi, dunia saat ini mengarahkan dukungan pada Palestina, meski saat itu sikap tersbeut memicu gelombang sentimen negatif terutama di media sosial.

    Kodir menilai langkah PDIP bukanlah keputusan emosional, melainkan refleksi dari sejarah panjang solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, opini publik saat itu lebih banyak dipengaruhi logika pragmatis yang berusaha memisahkan olahraga dan politik.

    “Keputusan PDIP dan Ganjar saat itu berakar pada prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas kemanusiaan. Sayangnya, sentimen publik bergerak negatif karena narasi yang berkembang di media sosial menganggap penolakan itu merugikan citra Indonesia dan prestasi olahraga nasional,” ujar Abdul Kodir, Sabtu (27/9/2025).

    Dosen Universitas Negeri Malang ini menjelaskan, kritik yang meluas bahkan berdampak langsung pada elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Sejumlah survei menunjukkan adanya penurunan dukungan publik yang signifikan.

    “Banyak pihak melihat keputusan ini sebagai politisasi olahraga. Dalam perspektif sosiologi politik, ini menunjukkan betapa kuatnya logika instan publik digital, di mana isu moral seringkali dikalahkan oleh narasi jangka pendek, termasuk nasionalisme yang dikaitkan dengan prestasi olahraga,” jelasnya.

    Namun, situasi kini berbalik seiring perkembangan geopolitik dunia. Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina semakin menguat.

    “Solidaritas global terhadap Palestina kini menjadi sikap kolektif dunia. Hal ini menunjukkan bahwa posisi PDIP dan Ganjar di masa lalu justru selaras dengan arah sejarah,” ungkap Abdul Kodir.

    Menurutnya, jika melihat ke belakang, sikap PDIP dan Ganjar dapat dianggap visioner karena berdiri pada prinsip yang kini diakui secara luas. Konsistensi tersebut kini memperoleh pembenaran dari perkembangan opini internasional.

    “Episode ini memberi pelajaran penting bahwa keberanian partai dan pemimpin politik untuk berpijak pada nilai kemanusiaan bisa saja menghadapi ujian elektoral. Namun, seiring waktu, kesadaran kolektif dunia akan bergeser dan mengakui posisi yang benar secara moral,” tegasnya.

    Abdul Kodir menambahkan, dinamika ini menunjukkan bahwa politik nilai kerap berhadapan dengan opini publik yang cair dan mudah dipengaruhi sentimen pragmatis. Meski sempat membayar mahal secara politik, sikap PDIP kini dinilai selaras dengan arus global yang mendukung Palestina.

    “Keberanian PDIP dan Ganjar saat itu mungkin dianggap tidak populer, tapi kini tampak sebagai langkah yang konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan bangsa ini sejak awal kemerdekaan,” pungkas alumnus FISIP Unair ini. [asg/beq]

  • Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diterbitkan pemerintah pada Senin (30/7/2025) di Jakarta.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
    “Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).
    Regulasi ini menargetkan penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, didukung dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
    Berdasarkan Perpres tersebut, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap akan mulai bertugas di IKN. Pada 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN ditargetkan mencapai 9.500 pegawai.
    Untuk mendukung proses pemindahan, hingga September 2025, telah tersedia 44
    tower
    hunian siap huni. Sementara 3
    tower
    berada dalam tahap penyelesaian dan 4
    tower
    baru lainnya masih dalam pembangunan.
    Untuk diketahui, tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan sejumlah infrastruktur utama, antara lain Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP, yang ditopang oleh investasi swasta.
    Pembangunan tahap pertama juga telah menerapkan standar bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC), ditunjang dengan
    command center
    berbasis CCTV,
    drone
    , dan
    internet of things
    (IoT) untuk memantau progres pembangunan secara
    real-time
    .
    Beberapa proyek
    multiyears
    dari tahap pertama tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.
    Sementara itu, tahap kedua (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.
    Percepatan pembangunan kawasan IKN tidak hanya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga investasi swasta yang memainkan peran besar.
    Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama.
    Dengan demikian, penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.