Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Pengamat UGM: Pemilu Belum Berefek Besar pada Kemajuan Ekonomi

    Pengamat UGM: Pemilu Belum Berefek Besar pada Kemajuan Ekonomi

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Hingar bingar pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah menelan anggaran fantastis ternyata belum begitu berdampak alias berefek besar pada perbaikan perekonomian di Indonesia.

    Padahal anggaran alias biaya yang telah digelontorkan negara untuk melaksanakan pesta demokrasi 2024 ini sangat besar. Bahkan sebelumnya anggaran pemilu sengaja dinaikkan oleh negara. Namun ternyata kenaikan anggaran pemilu tidak memunculkan harapan positif dan tidak berdampak pada kemajuan ekonomi di tanah air.

    Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE UGM, mengatakan anggaran yang digunakan dalam pemilu cukup besar. Namun efek dari dana kampanye maupun dana pemilu terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih cenderung terbatas.

    “Efeknya berkisar antara 0,1-0,2 persen terhadap PDB,” terangnya dalam acara Pojok Bulaksumur yang berlangsung di Gedung Pusat UGM belum lama ini.

    Sementara di sisi lain dampak Pemiu 2024 ini arus investasi tertahan. Dalam setiap pemilu dikatakan Rijadh angka investasi di tanah air tidak mengalami peningkatan.

    “Pengusaha selalu mencoba untuk wait and see. Mereka berharap agar pemilu segera selesai agar lebih pasti dan segera bisa investasi,” jelasnya.

    Dosen Departemen Ilmu Akuntansi ini menjelaskan bahwa dampak dana pemilu tidak begitu dirasakan masyarakat luas. Pasalnya, masyarakat masih dihadapkan pada inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa.

    “Ada juga yang berpendapat efek untuk sekarang tidak akan sebesar pemilu sebelumnya,” ucapnya.

    Kondisi tersebut terjadi dikarenakan sejumlah pasangan calon (paslon) presiden tidak menggunakan dananya secara outsource, tetapi menggunakan perusahaannya sendiri. Misalnya, untuk pengerjaan spanduk, kaos, dan atribut kampanye lainnya.

    Ia juga menyoroti dalam adanya pola yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam setiap pemilu selalu ada kenaikan konsumsi lembaga dan penurunan investasi. Meskipun terdapat kenaikan namun lebih ke Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT). Konsumsi untuk pembuatan atribut kampanye seperti spanduk dan baliho masih menjadi andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    “Pertumbuhan ekonomi saat pemilu masih terbatas dan dampaknya hanya fokus di LNPRT,” tutupnya. [aje]

  • Pakar Tata Kota Apresiasi Program Betonisasi Sidoarjo 

    Pakar Tata Kota Apresiasi Program Betonisasi Sidoarjo 

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai sektor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor). Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah masifnya proyek betonisasi  hingga merata sampai menyentuh wilayah Sidoarjo Barat.

    Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota, Dr (Cand) Moch. Shofwan, M.Sc., CHRM., IABI. mengatakan bahwa Sidoarjo sebagai kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur tentu menjadi ujung tombak dalam mendulang pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Kedudukan Kabupaten Sidoarjo, menurut pakar tata kota itu, harus menjadi daerah yang kuat dan mandiri. Oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan tata wilayah dan kota yang baik yang dampaknya bisa dirasakan jangka pendek sekaligus jangka panjang.

    “Untuk menjadi kabupaten yang kuat dan mandiri yang harus diperhatikan yakni menata dan meningkatkan infrastruktur publik. Bahwa pembangunan jalan beton yang menjadi program prioritas Pemkab Sidoarjo merupakan kabar yang menggembirakan bagi semua lapisan masyarakat,” kata Shofwan Senin (25/3/2024).

    Lebih lanjut, Shofwan mengungkapkan, betonisasi jalan memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yakni perekonomian di sepanjang jalan yang dibeton hidup dan tumbuh. “Harga properti akan ikut naik. Sedangkan dalam jangka panjangnya pemerintah lebih efisien dalam menghemat anggaran karena anggaran tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran biaya pemeliharaan jalan,”ungkapnya.

    Kabupaten/kota yang berkembang dan maju menurut Shofwan pasti memiliki kualitas infrastruktur jalan yang baik. Hal itu penting karena akan mempermudah aksesibilitas bagi para pelaku bisnis, masyarakat, warga antar kecamatan bahkan antar kabupaten dalam berinteraksi satu dengan lainnya. Karena tidak lagi terganggu dengan infrastruktur jalan yang rusak atau berlubang.

    “Tentunya, dampak positif selain masyarakat yang sejahtera, juga semakin berkembangnya investasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat Sidoarjo saat ini sebagai kabupaten yang menjadi ujung tombak ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya,” jelasnya.

    Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas PGRI Adi Buana Surabaya itu mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang mengedepankan konsep pemerataan (equity) dalam membangun infrastruktur. Tata ruang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan perubahan pola dan fisik. Yaitu, pemerataan pembangunan yang mendorong berkembangnya sumber daya manusia (SDM), sosial, hingga ekonomi di suatu wilayah.

    “Jadi penerapan equity dalam membangun infrastruktur harus menjadi pertimbangan mendasar. Karena jika tidak menerapkan konsep pemerataan maka kawasan tersebut perekonomiannya akan stagnan atau mandek,” ujar Shofwan.

    Anggota IPLBI (Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia) itu berharap pembangunan di Sidoarjo ini juga mampu meningkatkan efisiensi pelayananan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

    “Lompatan Sidoarjo sekarang ini sudah signifikan, sehingga diharapkan dengan pembangunan ini ikut mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan industri bagi masyarakat lokal,” harapnya. [isa/but]

  • Alasan Jokowi Jadikan Budi Karya Menteri PUPR Ad Interim

    Alasan Jokowi Jadikan Budi Karya Menteri PUPR Ad Interim

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jokowi mengangkat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.

    Penunjukkan dilakukan lantaran Basuki sedang berhalangan melaksanakan tugasnya karena harus menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

    Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara pada Rabu (7/2) lalu.

    “Jelang libur panjang ini, saya sebagai Menteri@kemenpuprAd Interim, mendampingi Pak Presiden@jokowimeresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera,” ujar Budi dalam unggahan akun Instagram pribadi @budikaryas, Rabu (7/12).

    Dalam unggahan tersebut, Budi mengungkapkan dua seksi jalan tol yang diresmikan Jokowi memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menghemat waktu tempuh dari dan menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta mendukung Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata Danau Toba.

    “Nah… yang paling penting dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Utara,” sambungnya.

    Kedua tol yang diresmikan Jokowi itu menghabiskan anggaran Rp4,7 triliun. Rinciannya, Jalan Tol Tebing Tinggi-Indrapura dengan panjang 20,4 kilometer menelan Rp3,06 triliun dan jalan tol seksi Indrapura-Lima Puluh dengan panjang 15,6 kilometer dengan biaya Rp1,67 triliun.

    Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja sebelumnya mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri.

    Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia yang merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

    (sfr/agt)

  • Budi Karya Sumadi Jadi Menteri PUPR Ad Interim

    Budi Karya Sumadi Jadi Menteri PUPR Ad Interim

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ditunjuk menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.

    Penunjukkan itu dilakukan lantaran Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

    Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.

    “Jelang libur panjang ini, saya sebagai Menteri@kemenpuprAd Interim, mendampingi Pak Presiden@jokowimeresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera,” ujar Budi dalam unggahan akun Instagram pribadi @budikaryas, Rabu (7/12).

    Dalam unggahan tersebut, Budi mengungkapkan dua seksi jalan tol yang diresmikan Jokowi memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menghemat waktu tempuh dari dan menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta mendukung Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata Danau Toba.

    “Nah… yang paling penting dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Utara,” sambungnya.

    [Gambas:Instagram]

    Kedua tol yang diresmikan Jokowi itu menghabiskan anggaran Rp4,7 triliun. Rinciannya, Jalan Tol Tebing Tinggi-Indrapura dengan panjang 20,4 kilometer menelan Rp3,06 triliun dan jalan tol seksi Indrapura-Lima Puluh dengan panjang 15,6 kilometer dengan biaya Rp1,67 triliun.

    Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja sebelumnya mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri.

    Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia yang merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

    (sfr/sfr)

  • Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

    Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi, begitu,” kata Faisal  dalam Diskusi Publik Indef Atas Debat Kelima Pilpres di Jakarta, Senin (5/2).

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/agt)

  • Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju belum mau mundur karena ada pihak yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Faisal sebelumnya menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi. Gitu,” kata Faisal di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2).

    Ia mengatakan tim yang datang itu lantas ‘menyandera’ para menteri agar tidak mundur. Caranya, dengan mengungkit kasus hukum pada yang bersangkutan.

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Sri Mulyani, Basuki, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/pta)

  • PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi

    PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

    Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS) untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

    “Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024,” tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

    Endra mengatakan kajian pembangunan tol tersebut mencakup setidaknya tiga hal, yakni pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Jika ketiganya memenuhi persyaratan, baru dianggap layak oleh Kementerian PUPR.

    “Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman,” tuturnya.

    “Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu,” sambung Endra.

    Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

    Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

    Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

    (skt/agt)

  • Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

    Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

    “Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    “Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

    Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

    Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

    “Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” kata Ani.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tandas sang Bendahara Negara.

    (skt/sfr)

  • Sri Mulyani Berterima Kasih ke Basuki saat Resmikan Rusun PNS Kemenkeu

    Sri Mulyani Berterima Kasih ke Basuki saat Resmikan Rusun PNS Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meresmikan Rumah Susun Negara (Rusunara) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jayapura, Papua.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” ucap Sri Mulyani dalam peresmian Rusunara di Jayapura, Papua pada Kamis (1/2).

    Secara personal, wanita yang akrab disapa Ani itu menilai pembangunan rusun tersebut adalah bentuk kehadiran negara. Ia menegaskan negara hadir untuk menjaga jajarannya dalam bertugas di daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.

    Ia menegaskan penugasan kepada jajaran anak buahnya adalah titah negara yang terhormat. Oleh karena itu, jajaran PNS Kemenkeu harus melaksanakannya dengan sepenuh hati, baik, profesional, dan berintegritas.

    “Dan juga untuk meyakinkan dan menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan di manapun mereka berada tidak ada istilah mereka ditempatkan di tempat jauh. Karena Indonesia itu ya Indonesia, enggak ada yang jauh dan dekat, semua adalah lokasi yang sama,” tegas Ani.

    Pembangunan Rusunara di Jayapura ini dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara menkeu dan menteri PUPR melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020. Lalu, peletakan batu pertama dilakukan pada 26 November 2021.

    Selain di Papua, Kemenkeu mengklaim sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana para pegawainya secara nasional. Ini dilakukan sesuai arahan Menkeu Sri Mulyani dalam penyediaan sarpras pegawai di seluruh Indonesia.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tutup Sri Mulyani.

    (skt/sfr)

  • Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merespons kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

    Ia menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional.

    “Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Secara khusus, Suharso mengatakan ia selama ini berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani.

    “Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain,” katanya.

    Suharso juga mengklaim saat ini kondisi kabinet Jokowi baik-baik saja. Ia menyebut tidak ada ketegangan saat rapat kabinet.

    “Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa ketiwi ramai-ramai,” katanya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. 

    (fby/agt)