Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi

    Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi

    Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

    Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) disesuaikan dengan kesiapan instansi atau kementerian/lembaga. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses konsolidasi usai adanya penambahan jumlah kementerian, yakni dari 34 di masa pemerintahan sebelumnya menjadi 48 di periode Presiden Prabowo Subianto, menjadi fokus utama Kementerian PANRB.

    “Mereka kan para pegawainya juga banyak yang berubah, ada yang jadi 2 kementerian, ada yang jadi 3 kementerian. Jadi, tentunya kami masih menunggu mereka setel dulu dengan tata kelola di internalnya,” kata Rini di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kementerian PANRB akan segera berkoodinasi dengan Otorita IKN (OIKN) terkait proses pemindahan ASN ke IKN, sekaligus menjalankan instruksi Presiden Prabowo.

    “Apa pun yang disampaikan oleh Presiden untuk persiapan-persiapan ini tentunya akan kami dorong. Misalnya, bagaimana kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan setelah Lebaran 2025.

    “Menurut Menteri PANRB, yang sekarang sedang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya Januari, cuman Maret ada lebaran. Jadi, mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Sumber : Antara

  • Pemindahan ASN ke IKN Mundur Lagi: Dimulai Setelah Lebaran 2025

    Pemindahan ASN ke IKN Mundur Lagi: Dimulai Setelah Lebaran 2025

    Jakarta: Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami perubahan jadwal. Sebelumnya tenggat waktu ditetapkan pada Januari 2025. Namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proses pemindahan baru akan dimulai pada April 2025, setelah perayaan Lebaran.

    “Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulai Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran mungkin dihitung itu,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 Desember 2024.

    Baca juga: Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusat Plasma Nutfah Nasional Dibangun di IKN

    Keputusan ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem pemerintahan di IKN, termasuk fasilitas pendukung dan tempat tinggal ASN. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur inti untuk eksekutif telah selesai Desember ini, namun ada kebutuhan untuk menyesuaikan struktur kementerian yang bertambah di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

    “Ekosistem eksekutif itu selesai Desember ini, cuma ini kan ada fitur Kemenko yang tadinya 4 jadi 7. Ini akan dibicarakan dulu, ,” jelasnya.

    Rencana pemindahan ASN ke IKN telah beberapa kali mengalami penundaan. Awalnya, pemindahan direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur ke September, lalu Oktober, hingga akhirnya dijadwalkan ulang menjadi Januari 2025. Kini, dengan keputusan terbaru, pemindahan resmi dimulai setelah Lebaran 2025.

    Konsistensi dan koordinasi menjadi sorotan utama dalam menyelesaikan megaproyek IKN ini. Tantangan infrastruktur dan struktur kelembagaan yang terus berkembang, publik menantikan kepastian jadwal dan kelancaran proses pemindahan ASN ke ibu kota baru.

    Jakarta: Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami perubahan jadwal. Sebelumnya tenggat waktu ditetapkan pada Januari 2025. Namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proses pemindahan baru akan dimulai pada April 2025, setelah perayaan Lebaran.
     
    “Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulai Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran mungkin dihitung itu,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 Desember 2024.
     
    Baca juga: Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusat Plasma Nutfah Nasional Dibangun di IKN
    Keputusan ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem pemerintahan di IKN, termasuk fasilitas pendukung dan tempat tinggal ASN. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur inti untuk eksekutif telah selesai Desember ini, namun ada kebutuhan untuk menyesuaikan struktur kementerian yang bertambah di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
     
    “Ekosistem eksekutif itu selesai Desember ini, cuma ini kan ada fitur Kemenko yang tadinya 4 jadi 7. Ini akan dibicarakan dulu, ,” jelasnya.
     
    Rencana pemindahan ASN ke IKN telah beberapa kali mengalami penundaan. Awalnya, pemindahan direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur ke September, lalu Oktober, hingga akhirnya dijadwalkan ulang menjadi Januari 2025. Kini, dengan keputusan terbaru, pemindahan resmi dimulai setelah Lebaran 2025.
     
    Konsistensi dan koordinasi menjadi sorotan utama dalam menyelesaikan megaproyek IKN ini. Tantangan infrastruktur dan struktur kelembagaan yang terus berkembang, publik menantikan kepastian jadwal dan kelancaran proses pemindahan ASN ke ibu kota baru.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:18 WIB

    Elshinta.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kesiapan ekosistem kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, diselesaikan sebelum resmi berkantor di IKN pada 2028.

    Basuki menjelaskan bahwa saat ia hendak dilantik sebagai Kepala OIKN definitif pada November lalu, Presiden Prabowo memberikan mandat agar pembangunan di IKN dapat diselesaikan sehingga target Presiden berkantor pada 2028 dapat terlaksana.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru (dibangun) eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Basuki menjelaskan bahwa kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala lembaga pemerintah sudah dibangun, dan direncanakan selesai pada Desember ini.

    Kemudian, pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif, seperti DPR, MPR dan DPD baru akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.

    Basuki menambahkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan furnitur sudah mulai diproses masuk.

    SSebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    Menurut Basuki, pernyataan dari Menteri PU itu memang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau perintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana,” kata Basuki.

    Sumber : Antara

  • Kapan Prabowo Mulai Ngantor di IKN?

    Kapan Prabowo Mulai Ngantor di IKN?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto ditargetkan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujar Dody saat ditemui, Jumat (6/12).

    Menurutnya, hal ini karena saat ini prioritas pembangunan di IKN difokuskan pada infrastruktur inti untuk kebutuhan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    Kendati, Dody mengakui target penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan akan mengalami kemunduran. Pasalnya, ada keterbatasan anggaran yang memaksa pemerintah mencari tambahan dana melalui berbagai skema, termasuk investasi pihak ketiga.

    “On track 100 persen (target pembangunan) ya pasti enggak lah, duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangun (investasi), ya kita dengan senang hati,” tutur dia.

    “Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan IKN). Kalau ada yang mau bangunnya (investasi), ya kita dengan senang hati, gitu,” sambung Dody.

    Selain anggaran, Dody mengungkapkan ada pergeseran prioritas program dari Prabowo. Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengejar target swasembada pangan.

    Ia menekankan pergeseran prioritas ini bakal membuat penyelesaian proyek IKN molor. Meski demikian, Dody membantah pembangunannya berjalan lambat.

    Menanggapi hal itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono membantah proyek pembangunan IKN bakal molor di era Prabowo. Basuki menegaskan tak ada perlambatan signifikan dalam pengerjaan proyek ibu kota baru tersebut.

    Basuki menekankan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana meski Prabowo juga memprioritaskan program swasembada pangan.

    “Enggak (ada potensi perlambatan pembangunan IKN). Tidak tahu ya kalau di Kemen PU,” ujar dia di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12), melansir detikfinance.

    Senada dengan itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan kementeriannya tetap melanjutkan pembangunan IKN sesuai arahan Prabowo.

    “Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini, ya kita tetap melaksanakan,” kata Diana.

    (del/sfr)

  • 7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?
    Penulis
    Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan bahwa Presiden
    Prabowo
    Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (
    IKN
    ) Nusantara pada 17 Agustus 2028.
    Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
    Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
    Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari
    IKN Nusantara
    .
    “Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
    “Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
    Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga lantas menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.
    Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrasturktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
    “Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.
    Dengan rampungnya pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.
    Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke IKN.
    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
    Dia juga menyebut bahwa DPR akan mempersiapkan diri sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk jika diminta untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN.
    Presiden Prabowo direncanakan untuk mengunjungi IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, meskipun ini masih berupa usulan dan belum terjadwal secara resmi.
    Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan yang akan menentukan jadwal kunjungan tersebut, termasuk peresmian dan groundbreaking proyek-proyek di IKN yang telah disiapkan.
    Pembangunan IKN saat ini fokus pada kawasan eksekutif yang direncanakan akan selesai pada Desember 2025.
    Setelah itu, pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025, dengan target selesai pada 2027.
    Dengan target-target tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap pada 2028.
    Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan Indonesia dan memastikan pemerintahan yang lebih efisien dan terpusat di IKN pada masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Sebut IKN Baru Akan Aktif jika Infrastruktur Pemerintahannya Sudah Lengkap – Halaman all

    Kemendagri Sebut IKN Baru Akan Aktif jika Infrastruktur Pemerintahannya Sudah Lengkap – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) baru akan aktif jika infrastruktur pemerintahannya sudah lengkap. 

    Adapun infrastruktur pemerintahan yang dimaksud Bima yakni mencakup semuanya

    “Jadi tidak hanya Kantor Presiden tapi juga ada eksekutif dan yudikatif,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Bima, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono juga bakal melakukan akselerasi pembangunan di sana. 

    Apabila nantinya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, Bima memastikan IKN akan aktif menjadi pusat pemerintahan.

    “Dan saat itulah presiden akan mulai beraktivitas di sana kira-kira begitu,” pungkas dia.

    Diketahui, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028 mendatang. 

    Ia mengatakan bahwa pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta apabila IIKN sudah bisa menerapkan fungsi sebagai ibu kota politik. Hal itu kata Hasan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan, Selasa, (10/12/2024). 

    Menurut Hasan pembangunan IKN sekarang ini terus berlanjut. Apabila tidak ada kendala IKN dapat menjadi ibu kota politik pada 2028 atau 2029 mendatang. 

    “Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” katanya.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028. 

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7 persen. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%. 

    Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat.

    Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. 

    “Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujarnya.

  • Pemerintahan Pindah ke IKN Setahun Sebelum Pilpres 2029?

    Pemerintahan Pindah ke IKN Setahun Sebelum Pilpres 2029?

    ERA.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan pemerintahan diperkirakan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2028, setelah ibu kota baru bisa menjadi ibu kota politik.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Hal itu disampaikan Hasan menjawab terkait kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan berkantor di IKN.

    Hasan mengatakan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, kata dia, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

    Sejauh ini pemerintah melalui Otorita IKN terus melakukan pembangunan di IKN.

    Otorita IKN mengungkapkan proyek pembangunan yang tengah dilakukan salah satunya yakni gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur yang saat ini dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    “Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12).

    Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri merupakan infrastruktur yang rencananya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut sudah selesai dilelang dan telah ditetapkan namun belum terkontrak. Adapun penandatanganan kontrak menunggu selesainya revisi DIPA.

  • Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

    Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah soal kabar akan berkantor di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028.

    Hal ini dia sampaikan ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    “Kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” kata putri Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Ketika ditanyai perihal kesiapan gedung DPR di IKN, Puan enggan berbicara banyak. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya siap dalam mengikuti keputusan pemerintah.

    “Ya kita siap saja, bagaimana kemungkinan keputusan pemerintah,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan buka-bukaan terkait dengan kabar Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa kepindahannya pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah kota baru itu bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. 

    “Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (10/12/2204). 

    Oleh sebab itu, Hasan melanjutkan bahwa dengan niat tersebut, maka pemerintahan terus berkomitmen agar pembangunan IKN terus berlanjut di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa setelah pelantikannya sebagai Kepala OIKN, dirinya memang mendapatkan arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menyelesaikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kurun 4 tahun.

    “Waktu beliau memerintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 [Prabowo] bisa ke sana. Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, yang sekarang baru eksekutif,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024). 

    Oleh sebab itu, pembangunan untuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, kata Basuki, bakal dimulai pada 2025 mendatang.

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • ASN Serentak Pindah ke IKN Mulai April 2025

    ASN Serentak Pindah ke IKN Mulai April 2025

    loading…

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pindah serentak pada April 2025. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pindah serentak pada April 2025.

    Basuki mengatakan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengungkapkan saat ini sedang dihitung proses pemindahannya yang direncanakan mulai Januari, namun pada Maret ada Lebaran Idulfitri sehingga membuat pemindahan ASN tertunda.

    “Menurut Menteri PAN RB yang sekarang kita siapkan sedang kita hitung semua itu mulai April. Sebenarnya Januari tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Sementara itu, Basuki mengatakan pembangunan gedung-gedung untuk Yudikatif dan Legislatif baru akan dimulai pada 2025. “Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini.”

    Sehingga, ditargetkan pembangunan gedung untuk Yudikatif dan Legislatif ditargetkan selesai paling lambat tahun 2027. “Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai.”

    Basuki juga mengatakan gedung untuk kantor eksekutif ditargetkan selesai pada Desember tahun ini. “Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya Kemenkonya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan.”

    (cip)